BERITA DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR :
2014
SERI :
PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 66 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI, Menimbang
:
a. bahwa penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Kota Bekasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, syarat kontinuitas dan syarat keterjangkauan; b. bahwa berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pasal 4 Peraturan Menteri PU Nomor 13 Tahun 2013, Pemerintah Daerah Kota Bekasi perlu menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM setiap 5 (lima) tahun sekali; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
1
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
2
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum; 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 587); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2006 Nomor 4 Seri D); 3
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 03 Seri E); 16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 20112031(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1); 17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E); 18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 11 Seri E). Memperhatikan :
Berita Acara Rapat Persiapan Penyusunan Dokumen Kebijakan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bekasi (Jakstrada SPAM Kota Bekasi) Nomor: 690/1440BA.Jakstrada/Bappeda/VIII/2014.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Bekasi. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4
3. Walikota adalah Walikota Bekasi. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 5. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat KSDP-SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi pemerintah daerah, penyelenggara-penyelenggara SPAM di Daerah Kota Bekasi. 6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. 8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. 9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (tehnik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan dan peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum bagi masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. 10. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum. 11. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, koperasi, badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
5
12. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RI SPAM Kota Bekasi adalah suatu rencana jangka panjang (15-20) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensidimensinya. 13. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah Kota Bekasi. BAB II MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Bekasi, Penyelenggara, dan Pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas. (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk : a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan SPAM Kota Bekasi; b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi : a. pedoman penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Kota Bekasi; b. skenario pengembangan SPAM Kota Bekasi; c. sasaran kebijakan; dan d. rencana tindak kebijakan dan strategi daerah pengembangan SPAM.
6
BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SPAM Pasal 4 (1) KSDP-SPAM Kota Bekasi ditetapkan sebagai dokumen Kebijakan Strategi Daerah SPAM di dalam satu wilayah administrasi Daerah Kota Bekasi. (2) Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan: a. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM; b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi. c. kondisi kota dan rencana pengembangannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya; (3) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam bentuk Peraturan Walikota melalui konsultasi publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Pasal 5 Ketentuan lebih lanjut mengenai KSDP-SPAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB IV KETENTUAN LAIN Pasal 6 (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSDP SPAM dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan kewenangannya. (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSDP SPAM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 31 Desember 2014 WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI Diundangkan di Bekasi pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
RAYENDRA SUKARMADJI BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR
SERI
8
