BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 2
TAHUN : 2017 PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO, Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan;
1
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UndangUndang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
1986
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1975 tentang Pengaturan Tata Cara dan Tata Tertib Penggunaan/Pemakaian Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Kantor Pemerintah di Daerah-Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN PERORANGAN KENDARAAN DINAS JABATAN.
TANDA NOMOR DINAS DAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional, dan kendaraan dinas operasional khusus. 2. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati. 3. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran. 4. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, meliputi : a. Kejaksaan Negeri; b. Pengadilan Negeri; c. Pengadilan Agama; d. Badan Pusat Statistik; e. Kantor Pertanahan; f. Kantor Kementerian Agama; g. Balai Besar Veteriner; 3
h. Rumah Tahanan; i. Kantor Perbendaharaan Negara; dan j. Kantor Pajak. 5. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu dalam rangka identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas. Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas. BAB II TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS Pasal 4 (1) Tanda nomor kendaraan dinas diberikan untuk : a. kendaraan perorangan dinas; dan b. kendaraan dinas jabatan. (2) Tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf AB), nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf C) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih. 4
(3) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah AB 1 C sampai dengan AB 100 C. (4) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk : a. kendaraan perorangan dinas; b. kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan : 1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang terdiri dari : a) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan b) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2. Sekretaris Daerah; 3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4. Asisten Sekretaris Daerah; 5. Staf Ahli; 6. Kepala Badan; 7. Kepala Dinas; 8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah; 9. Kepala Kantor; 10. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah; dan 11. Camat di lingkungan Pemerintah Daerah. c. pimpinan Instansi Vertikal. (5) Urutan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5
Pasal 5 Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan dikoordinasikan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo. BAB III PEMBIAYAAN Pasal 6 Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur sebagai berikut : a. untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan b. untuk kendaraan dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada Anggaran Instansi Vertikal yang bersangkutan. BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7 Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.
6
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini. Pasal 9 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 5 Seri E); dan b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan.
tanggal
7
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo. Ditetapkan di Wates pada tanggal 4 Januari 2017 Pj.BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd Diundangkan di Wates pada tanggal 4 Januari 2017
BUDI ANTONO
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, Cap/ttd ASTUNGKORO BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017 NOMOR 2
8
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS NO. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
NOMOR POLISI 2 AB 1 C AB 2 C AB 3 C AB 4 C AB 5 C AB 6 C AB 7 C AB 8 C AB 9 C AB 10 C AB 11 C AB 12 C
13. 14. 15.
AB 13 C AB 14 C AB 15 C
16. 17.
AB 16 C AB 17 C
PEJABAT 3 Bupati 1 Kepala Kejaksaan Negeri Ketua Pengadilan Negeri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Wakil Bupati Sekretaris Daerah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ketua Pengadilan Agama Bupati 2 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Asisten Administrasi Umum Inspektur Daerah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9
1 18. 19. 20. 21.
AB AB AB AB
22. 23.
AB 22 C AB 23 C
24.
AB 24 C
25. 26.
AB 25 C AB 26 C
27. 28. 29.
AB 27 C AB 28 C AB 29 C
30. 31. 32. 33. 34. 35.
AB AB AB AB AB AB
36. 37.
AB 36 C AB 37 C
38. 39. 40. 41. 42. 43.
AB AB AB AB AB AB
44.
AB 44 C
10
2 18 19 20 21
30 31 32 33 34 35
38 39 40 41 42 43
C C C C
C C C C C C
C C C C C C
3 Cadangan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Dinas Perhubungan Kepala Dinas Pariwisata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kepala Dinas Perdagangan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kepala Bagian Hukum
1 45.
2 AB 45 C
46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.
AB AB AB AB AB AB AB AB
46 47 48 49 50 51 52 53
C C C C C C C C
54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.
AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
76.
AB 76 C
3 Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kepala Bagian Umum Kepala Bagian Organisasi Kepala Bagian Rumah Tangga Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang Camat Temon Camat Wates Camat Panjatan Camat Galur Camat Lendah Camat Sentolo Camat Pengasih Camat Kokap Camat Girimulyo Camat Nanggulan Camat Samigaluh Camat Kalibawang Kepala Badan Pusat Statistik Kepala Kantor Pertanahan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepala Kantor Kementerian Agama Kepala Balai Besar Veteriner Kepala Rumah Tahanan Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Kepala Kantor Pajak Cadangan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Cadangan
11
1 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
2 AB 77 C AB 78 C AB 79 C AB 80 C AB 81 C AB 82 C AB 83 C AB 84 C AB 85 C AB 86 C AB 87 C AB 88 C AB 89 C AB 90 C AB 91 C AB 92 C AB 93 C AB 94 C AB 95 C AB 96 C AB 97 C AB 98 C AB 99 C AB 100 C
3 Kepala Dinas Kebudayaan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Wates, 4 Januari 2017 Pj. BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd BUDI ANTONO
12
13
