1
2016
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL No.95,2016
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. PEMERINTAH DAERAH. APARATUR. PEGAWAI NEGERI SIPIL. Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2015. (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 100).
BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL, Menimbang
: a. bahwa sebagai tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dilakukan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja;
2
Mengingat
2016
:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
tentang Dalam Negara
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 8. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 81 Tahun tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
2010
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Pedoman Evaluasi Jabatan;
Aparatur Negara dan Tahun 2011 tentang
3
2016
11. Peraturan Reformasi Pedoman Negeri;
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penetapan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2015 tentang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 97); 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2015 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 98); 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2015 tentang Standar Pekerjaan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 99); 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 100). MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA.
4
2016
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 100) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bantul. 4. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan bagi Pejabat/Pegawai berdasarkan kelas jabatan, kehadiran dan prestasi kerja yang terdiri dari tambahan penghasilan statis dan tambahan penghasilan dinamis. 5. Tambahan Penghasilan Statis adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan penilaian kehadiran. 6. Tambahan Penghasilan Dinamis adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan. 7. Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai. 8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu organisasi Negara. 9. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan. 10. Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan nilai faktor jabatan yang dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. 11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan berdasarkan batas nilai jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 12. Faktor Penyeimbang adalah nilai yang ditetapkan untuk menyeimbangkan distribusi nilai jabatan pada setiap kelas jabatan. 13. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 14. Poin Pekerjaan adalah nilai yang ditetapkan pada setiap jenis pekerjaan. 15. Indek Harga Nilai Jabatan adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk setiap nilai jabatan. 16. Indek Harga Poin Pekerjaan adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk setiap poin pekerjaan. 2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada : a. Pegawai Negeri Sipil;dan b. Calon Pegawai Negeri Sipil.
5
2016
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 Alokasi besarnya tambahan penghasilan statis dan dinamis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan perbandingan : a. Tambahan Penghasilan Statis sebesar 50% (lima puluh persen) dari Jumlah anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;dan b. Tambahan Penghasilan Dinamis sebesar 50% (lima puluh persen) dari Jumlah anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 (1) Tambahan bulan.
penghasilan
berdasarkan
prestasi
(2) Tambahan penghasilan berdasarkan kepada pejabat/pegawai setiap bulan.
prestasi
kerja kerja
(3) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja prestasi kerja yang ditugaskan kepada pejabat/pegawai.
dihitung
setiap
dapat
diterimakan
dihitung
berdasarkan
(4) Pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt), untuk menghitung besaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dapat menggunakan jabatan definitifnya atau jabatan Plt yang memiliki nilai dan kelas jabatan lebih tinggi. (5) Perubahan penghitungan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja yang disebabkan karena perubahan jabatan atau ditugaskan sebagai Plt dihitung pada bulan berikutnya, dalam hal Keputusan pengangkatan atau penugasannya berlaku setelah tanggal 2. (6) Kekurangan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kerja yang disebabkan karena perubahan jabatan/penugasan Plt atau keterlambatan pengajuan pencairan, tidak dibayarkan.
prestasi sebagai
5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 9 Besaran indek enam rupiah).
nilai
jabatan
sebesar
Rp.636,00
(enam
ratus
tiga
puluh
6
2016
6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 20 Bupati dan Wakil Bupati menerima honorarium dan tambahan penghasilan perundang-undangan.
tambahan penghasilan berupa lainnya berdasarkan peraturan
7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 23 (1) Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, dilakukan percepatan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja pada bulan Desember. (2) Percepatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut : a. kehadiran pejabat/pegawai pada bulan Desember dihitung sampai dengan tanggal 10; b. kehadiran sebagaimana dimaksud huruf a dijadikan dasar untuk penghitungan tambahan penghasilan statis bulan Desember; c. capaian poin pekerjaan pejabat/pegawai pada bulan Desember merupakan penjumlahan capaian poin pekerjaan pada tanggal 1 sampai dengan 10 ditambah capaian poin pekerjaan pada tanggal 11 sampai dengan 31; dan d. capaian poin pekerjaan pejabat/pegawai pada tanggal 11 sampai dengan 31 Desember dihitung dua kali capaian poin pekerjaan pada tanggal 1 sampai dengan 10 Desember. (3) Rekapitulasi pengajuan tambahan penghasilan penghasilan berdasarkan prestasi kerja pada bulan Desember menggunakan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 8. Ketentuan BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB IV PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA Pasal 24 (1) Pemberian tambahan penghasilan mulai bulan Januari 2016.
berdasarkan
prestasi
kerja
diberikan
(2) Dengan diberikannya tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja, maka pemberian honorarium dan tambahan biaya penunjang operasional kepada pejabat/pegawai dibatasi.
7
2016
(3) Honorarium kepada pejabat/pegawai dapat diberikan terhadap : a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); b. Tim Penyusun Perencanaan Umum dan Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), KUA-PPAS, dan LKPJ Bupati; c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat/Panitia/Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; d. Tim Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum; e. Tim Penilai Prestasi Kerja PNS/Baperjakat; f. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi; g. Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa; h. Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penunjang; i. Pengelolaan Dana Yang Bersumber di luar APBD berdasarkan petunjuk teknis; j. Pengelola Keuangan, Barang Daerah dan Urusan Kepegawaian; k. Narasumber, moderator dan peserta, pada kegiatan penyuluhan, sosialisasi, workshop, seminar dan sejenisnya; dan l. Badan/Dewan Pengawas pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD. (4) Ketentuan mengenai penunjukan pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, huruf j dan huruf i ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (5) Ketentuan mengenai penunjukan pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf k khususnya penunjukan narasumber dan moderator, ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. (6) Pemberian tambahan biaya penunjang operasional dapat kepada pejabat/pegawai, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
diberikan
9. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 10. Ketentuan Lampiran V dihapus.
8
2016
Pasal II (1) Penghitungan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja bagi pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan untuk pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja mulai bulan Oktober 2016. (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
Peraturan
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 November 2016 BUPATI BANTUL, ttd. SUHARSONO Diundangkan di Bantul pada tanggal 30 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd. RIYANTONO BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 95
Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u.b. Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Hukum
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H NIP. 19691231 199603 10 17
9
2016
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA NILAI FAKTOR PENYEIMBANG KELAS JABATAN NO
KELAS JABATAN
NILAI FAKTOR PENYEIMBANG KELAS JABATAN
1.
Kelas 17
9,53
2.
Kelas 16
5,78
3.
Kelas 15
2,03
4.
Kelas 14
1,99
5.
Kelas 13
1,64
6.
Kelas 12
1,61
7.
Kelas 11
1,52
8.
Kelas 10
1,13
9.
Kelas 9
10.
Kelas 8
1,06
11.
Kelas 7
1,00
12.
Kelas 6
1,22
13.
Kelas 5
1,42
14.
Kelas 4
1,58
15.
Kelas 3
1,79
16.
Kelas 2
2,15
17.
Kelas 1
2,58
1,15
BUPATI BANTUL, ttd. SUHARSONO
