BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 5 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJARNEGARA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 187);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi. Kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara. 4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara. 6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. 10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 11. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 12. Obyek PBB - P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
13. Obyek Pajak Tertentu yaitu obyek PBB-P2 yang meliputi : a. Obyek Pajak Non Standar adalah Obyek-obyek pajak yang memenuhi salah satu dari kriteria-kriteria sebagai berikut : Tanah : > 10.000 M² Bangunan : Jumlah lantai > 3 Luas bangunan : > 1.000 M² b. Obyek Pajak Khusus adalah obyek pajak yang mempunyai konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki kekhususan seperti : lapangan golf, , pompa bensin dan lain-lain. 14. Subjek PBB - P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 15. Wajib PBB - P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 16. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Bumi dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Bangunan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan wajib pajak, stabilitas Nilai Jual Obyek Pajak, dan sebagai dasar pengenaan PBB - P2.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk menghitung besarnya ketetapan PBB - P2 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada saat harga transaksi dan harga pasar tidak dapat ditemukan atau nilai transaksi dibawah NJOP. BAB III KLASIFIKASI Pasal 3 (1) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi untuk Obyek PBB - P2 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Dalam hal nilai jual obyek Bumi untuk Obyek PBB - P2 lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi dan besaran NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka indek nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi. (3) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bangunan untuk Obyek PBB P2 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (4) Dalam hal nilai jual obyek Bangunan untuk Obyek PBB - P2 lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi dan besaran NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan. Pasal 4 (1) Penetapan Besarnya NJOP dilakukan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk obyek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(2) Penetapan Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 27-1-2016 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 27-1-2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, Cap ttd, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 5 Mengetahui sesuai aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM Cap ttd, YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si Pembina NIP. 19721030 199703 1 003
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR : 5 TAHUN 2016 TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAFTAR KLASIFIKASI NILAI JUAL OBYEK PAJAK BUMI UNTUK OBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KLAS
1 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024
PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp./M2) MINIMAL 2 67,390,001 65,120,001 62,890,001 60,700,001 58,550,001 56,440,001 54,370,001 52,340,001 50,350,001 48,400,001 46,490,001 44,620,001 42,790,001 41,000,001 39,250,001 37,540,001 35,870,001 34,240,001 32,650,001 31,100,001 29,590,001 28,120,001 26,690,001 25,300,001
MAKSIMAL 3 69,700,000 67,390,000 65,120,000 62,890,000 60,700,000 58,550,000 56,440,000 54,370,000 52,340,000 50,350,000 48,400,000 46,490,000 44,620,000 42,790,000 41,000,000 39,250,000 37,540,000 35,870,000 34,240,000 32,650,000 31,100,000 29,590,000 28,120,000 26,690,000
NILAI JUAL OBYEK PAJAK BUMI ( Rp/M2) 4 68.660.500 66.368.500 64.116.500 61.904.500 59.732.500 57.600.500 55.508.500 53.456.500 51.444.500 49.472.500 47.540.500 45.648.500 43.796.500 41.984.500 40.212.500 38.480.500 36.788.500 35.136.500 33.524.500 31.952.500 30.420.500 28.928.500 27.476.500 26.094.500
1 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066
2 23,950,001 22,640,001 21,370,001 20,140,001 18,950,001 17,800,001 16,690,001 15,620,001 14,590,001 13,600,001 12,650,001 11,740,001 10,870,001 10,040,001 9,250,001 8,500,001 7,790,001 7,120,001 6,490,001 5,900,001 5,350,001 4,840,001 4,370,001 3,940,001 3,550,001 3,200,001 3,000,001 2,850,001 2,708,001 2,573,001 2,444,001 2,261,001 2,091,001 1,934,001 1,789,001 1,655,001 1,490,001 1,341,001 1,207,001 1,086,001 977,001 855,001
3
4 25,300,000 23,950,000 22,640,000 21,370,000 20,140,000 18,950,000 17,800,000 16,690,000 15,620,000 14,590,000 13,600,000 12,650,000 11,740,000 10,870,000 10,040,000 9,250,000 8,500,000 7,790,000 7,120,000 6,490,000 5,900,000 5,350,000 4,840,000 4,370,000 3,940,000 3,550,000 3,200,000 3,000,000 2,850,000 2,708,000 2,573,000 2,444,000 2,261,000 2,091,000 1,934,000 1,789,000 1,655,000 1,490,000 1,341,000 1,207,000 1,086,000 977,000
24.692.500 23.360.500 22.068.500 20.816.500 19.604.500 18.432.500 17.300.500 16.208.500 15.156.500 14.144.500 13.172.500 12.240.500 11.348.500 10.496.500 9.684.500 8.912.500 8.180.500 7.488.500 6.836.500 6.224.500 5.652.500 5.120.500 4.628.500 4.176.500 3.764.500 3.392.500 3.110.500 2.932.500 2.786.100 2.647.250 2.514.950 2.361.650 2.184.500 2.020.350 1.868.750 1.728.700 1.580.750 1.422.950 1.280.700 1.152.550 1.036.950 922.100
067
1 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100
748,001
2
855,000
806.850
3 655,001 573,001 501,001 426,001 362,001 308,001 262,001 223,001 178,001 142,001 114,001 91,001 73,001 55,001 41,001 31,001 23,001 17,001 12,001 8,401 5,901 4,101 2,901 2,001 1,401 1,051 761 551 411 311 241 171 0
4 748,000 655,000 573,000 501,000 426,000 362,000 308,000 262,000 223,000 178,000 142,000 114,000 91,000 73,000 55,000 41,000 31,000 23,000 17,000 12,000 8,400 5,900 4,100 2,900 2,000 1,400 1,050 760 550 410 310 240 170
706.150 618.100 540.600 467.250 397.200 337.700 287.300 244.450 202.750 161.800 129.400 103.650 82.900 64.900 48.700 36.500 27.400 20.300 14.750 10.380 7.280 5.090 3.560 2.500 1.730 1.250 920 670 490 370 280 210 150
BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAFTAR KLASIFIKASI NILAI JUAL OBYEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KLAS 1
PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BANGUNAN (Rp./M2) MINIMAL 2
MAKSIMAL 3
NILAI JUAL OBYEK PAJAK (NJOP) BANGUNAN ( Rp/M2) 4
001
14,700,001
15,800,000
15.305.000
002
13,600,001
14,700,000
14.205.000
003
12,550,001
13,600,000
13.127.500
004
11,550,001
12,550,000
12.100.000
005
10,600,001
11,550,000
11.122.500
006
9,700,001
10,600,000
10.195.000
007
8,850,001
9,700,000
9.317.500
008
8,050,001
8,850,000
8.490.000
009
7,300,001
8,050,000
7.712.500
010
6,600,001
7,300,000
6.985.000
011
5,850,001
6,600,000
6.262.500
012
5,150,001
5,850,000
5.535.000
013
4,500,001
5,150,000
4.857.500
014
1
3,900,001
2
4,500,000
3
4.230.000
4
015
3,350,001
3,900,000
3.652.500
016
2,850,001
3,350,000
3.125.000
017
2,400,001
2,850,000
2.647.500
018
2,000,001
2,400,000
2.220.000
019
1,666,001
2,000,000
1.849.700
020
1,366,001
1,666,000
1.531.000
021
1,034,001
1,366,000
1.216.500
022
902,001
1,034,000
974.600
023
744,001
902,000
830.900
024
656,001
744,000
704.400
025
534,001
656,000
601.100
026
476,001
534,000
507.900
027
382,001
476,000
433.700
028
348,001
382,000
366.700
029
272,001
348,000
313.800
030
256,001
272,000
264.800
031
194,001
256,000
228.100
032
188,001
194,000
191.300
033
136,001
188,000
164.600
034
128,001
136,000
132.400
035
104,001
128,000
117.200
036
92,001
104,000
98.600
037
74,001
92,000
83.900
1
2
3
4
038
68,001
74,000
71.300
039
52,001
68,000
60.800
040
-
52,000
53.000
BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO
