Bakrie Laporan Dampak Sosial Gunung Berapi Lumpur Lapindo

 

Bakrie Laporan Dampak Sosial Gunung Berapi Lumpur Lapindo

 

 

Kata Pengantar Laporan ini menggariskan komitmen keuangan keluarga Bakrie dalam memberikan bantuan kepada penduduk Sidoarjo yang terkena dampak aliran lumpur tahun 2006, termasuk untuk kegiatan tanggp darurat dan penanggulangan yang dirancang khusus untuk mengurangi dampak bencana ini. Komitmen keuangan ini, yang bukan merupakan kewajiban, telah direvisi berulang kali dan diresmikan melalui Keputusan Presiden yang mencakup wilayah seluas 700 hektar dan lebih dari 40.000 penduduk. PT Lapindo Brantas adalah perusahaan eksplorasi gas dan minyak yang merupakan joint venture antara PT. Energi Mega Persada Tbk. (50%), PT Medco Energi Tbk. (32%) dan Santos Australia (18%), di mana keluarga Bakrie melalui investasinya memegang kendali atas PT. Energi Mega Persada Tbk. Pada tanggal 29 Mei 2006, serangkaian semburan lumpur terjadi, yang terdekat berjarak 200 meter dari situs eksplorasi yang dioperasikan oleh perusahaan tersebut. Pasca penyidikan, para peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara kegiatan pengeboran dan semburan lumpur dan bahwa kegiatan pengeboran telah dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah dan prosedur operasional yang telah disepakati oleh rekan perusahaan. Para ahli geologi PT Lapindo Brantas meyakini bahwa semburan lumpur tersebut memiliki kaitan dengan kegiatan seismik akibat gempa yang terjadi dua hari sebelumnya, yang juga berkaitan dengan aktifnya kembali Gunung Semeru yang terletak 300 km dari episentrum gempa bumi di Yogyakarta. Selama 5 tahun terakhir, komunitas ilmiah global telah memperdebatkan sejumlah hipotesa mengenai penyebab semburan lumpur tersebut, tetapi tidak pernah mencapai kesimpulan bulat. Terlepas dari ketidakpastian dan pandangan yang bertentangan mengenai penyebab semburan lumpur, keluarga Bakrie tetap mempertahankan komitmennya untuk menyediakan bantuan keuangan bagi para korban bencana sesuai dengan kesepakatan resmi dalam Keputusan Presiden.

Pendahuluan Bencana alam, terutama yang terjadi di wilayah yang padat penduduk, hampir selalu membawa potensi bencana sosial pada berbagai tingkatan selain dari kerusakan fisik yang tidak dapat dihindari. Indonesia adalah negara yang sangat rentan terhadap bencana alam sejak terbentuknya daratan kepulauan ribuan tahun yang lalu. Karena posisi geologisnya yang terletak di dalam “Cincin Api”, kepulauan Indonesia telah mengalami serangkaian gempa bumi yang tiada henti, letusan gunung berapi dan tsunami yang merusak, yang menyebabkan korban jiwa maupun materi. Kejadian-kejadian tersebut juga meninggalkan jejak kerusakan sosial seiring dengan evakuasi dan relokasi penduduk yang terkena dampaknya, kerusakan sumber daya ekonomi dan mata pencaharian masyarakat.

2    

 

Laporan ini memberikan hasil pengamatan kejadian yang sangat unik di sepanjang sejarah bencana alam Indonesia, yaitu semburan lumpur vulkanik di wilayah yang padat penduduk. Tidak seperti kebanyakan bencana alam lainnya, kejadian ini memiliki dampak sosial yang lebih besar yang melebihi dampak jatuhnya korban jiwa. Meskipun dampak fisik dari kejadian ini telah didokumentasikan dengan baik, dampak sosialnyalah yang menyebabkan kekacauan pada komunitas miskin yang tadinya hidup berdampingan dengan damai. Pada tanggal 29 Mei 2006, di ladang dekat kota Sidoarjo, Jawa Timur, aliran lumpur panas, air dan gas tiba-tiba meletus dari dalam tanah ke udara sehingga terlihat seperti geyser di Taman Nasional Yellowstone, AS. Aliran lumpur tersebut berlanjut selama beberapa bulan seraya menyemburkan lumpur dan tanah liat serta gas metana, terkadang mencapai 150.000 meter kubik per hari. Gunung berapi lumpur juga dikenal sebagai gunung berapi sedimen dan merupakan anggota keluarga gunung berapi magma yang menyemburkan api dan lava cair dari puncaknya ketika sedang meletus. Akan tetapi, gunung berapi lumpur adalah fenomena geologis yang disebabkan oleh lapisan lumpur dengan tekanan berlebih yang terletak di bawah permukaan tanah. Jenis gunung berapi ini juga seringkali dikaitkan dengan garis patahan atau lipatan tajam serta subduksi tektonis, yaitu pergerakan lempeng tektonik. Gunung berapi lumpur cenderung menyebabkan penumpukan lumpur padat dan cadangan tanah liat dalam bentuk kerucut. Sumber sumber gunung berapi lumpur yang umum ditemukan di wilayah-wilayah yang kaya hidrokarbon berasal dari lapisan bawah permukaan yang berada di dasar lapisan lumpur atau serpihan batu yang dipadatkan. Sumber tersebut hampir selalu ada di wilayah yang rentan gempa bumi dan di sepanjang garis patahan. Semburan gunung berapi lumpur yang disebut “LUSI” (singkatan dari “Lumpur” dan “Sidoarjo”, yaitu nama kota di mana semburan tersebut terjadi”) dikaitkan oleh berbagai ilmuwan lokal dan internasional dengan gempa bumi berkekuatan 6,3 skala Richter yang terjadi di Yogyakarta, Jawa Tengah, yaitu 250 kilometer dari lokasi semburan lumpur, dua hari sebelumnya. Gempa tersebut menyebabkan jatuhnya 6.000 korban jiwa dan menghancurkan ribuan rumah, bangunan dan prasarana lainnya. Menurut tim peneliti dari Universitas di Jerman, getarannya merupakan yang terkuat yang pernah terjadi di Pulau Jawa, pulau yang berada persis di dalam “Lingkaran Api”. Letusan LUSI telah memaksa puluhan ribu penduduk di wilayah tersebut untuk meninggalkan rumah mereka yang telah direndam lumpur. Bencana tersebut juga menghancurkan sebagian besar prasarana lokal, termasuk jalur utama ke Surabaya, ibukota Jawa Timur. Beberapa orang bahkan kehilangan nyawa mereka akibat pecahan dan ledakan pipa gas yang terkena LUSI. Akan tetapi, dampak yang terbesar dari letusan jangka panjang tersebut adalah bencana sosial yang kian meluas, yang nyata-nyata tidak mampu lagi dibendung oleh pihak berwenang di daerah.

3    

 

Kurangnya tanggapan darurat oleh pemerintah daerah menghasilkan skenario unik dalam sejarah bencana alam; Lapindo Brantas yang mengoperasikan sumur eksplorasi gas bumi beberapa ratus meter dari letusan LUSI didorong untuk menjalankan peran tanggap darurat dan kemudian menjadi kontributor utama dalam pembangunan sosial di wilayah tersebut. Bakrie Group yang mengendalikan aspek hulu unit Migas Energi Mega Persada membentuk PT Lapindo Brantas pada tahun 1996 dengan membeli saham Huffington Corporations yang dimiliki oleh Amerika serta perusahaan pengapalan Blok Brantas di Jawa Timur, Indonesia. Kepemilikan PT Lapindo Brantas kemudian dibagi antara Santos (18%) dan Medco (32%). Blok Brantas seluas 15.000 km2 diberikan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (dulunya disebut Pertamina) pada tahun 1990. Setelah dua kali penyerahan wajib, wilayah KK milik Lapindo Brantas menjadi seluas 3.050 km2. Kontrak Pembagian Produksi Brantas telah mengebor (8) sumur eksplorasi dari tahun 1993 hingga 2001, yang berujung kepada ditemukannya ladang gas Wunut 30 km di selatan Surabaya. Ladang Wunut mulai diusahakan pada bulan Januari 1999. Saat ini, ada berbagai ladang prospek yang menjanjikan yang telah ditemukan, termasuk Banjarpanji - 1, sumur yang sedang dieksplorasi pada saat terjadinya Lumpur Sidoarjo.

Sidoarjo dan Wilayah Gunung Berapi Sidoarjo adalah kabupaten, yaitu badan administratif pemerintah daerah yang berada di bawah tingkat propinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Sidoarjo berbatasan dengan kabupaten Surabaya dan Gresik di sebelah utara, kabupaten Pasuruan di sebelah selatan, kabupaten Mojokerto di sebelah barat dan Selat Madura di sebelah timur. Luas wilayahnya adalah 634,89 km2, yang menjadikannya kabupaten terkecil di Jawa Timur. Pada tahun 2008, Sidoarjo memiliki populasi sebesar 1.801.187 jiwa, dan merupakan wilayah yang paling padat penduduk di pulau terpadat di dunia – pulau Jawa. Jumlah penduduk rata-rata per kilometer perseginya adalah 2.522 jiwa. Kabupaten ini juga memiliki PDB terendah di Indonesia, yaitu sebesar Rp. 44,159 milyar di tahun 2008. Sebagian besar PDB tersebut (47,5%) berasal dari sektor industri, sementar 27,14% berasal dari sektor Perdagangan, 10,02% dari sektor Transportasi dan 5,23% dari sektor Jasa. Sidoarjo juga memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah, di mana 60-70% dari seluruh penduduknya maksimal hanya lulusan SLTP. Hanya 25% penduduknya yang tamat SMU dan hanya beberapa persen saja yang merupakan lulusan perguruan tinggi. Menurut survey statistik terakhir oleh pemerintah kabupaten, dari semua industri yang beroperasi di kabupaten Sidoarjo 361 industri merupakan industri berskala besar (dengan jumlah karyawan 100 orang atau lebih), 3.718 adalah industri berskala menengah (dengan jumlah karyawan antara 20 hingga 99 orang), 8.433 industri berskala kecil (dengan jumlah karyawan antara 15 hingga 19 orang) dan sejumlah besar industri rumah tangga yang mempekerjakan 1 hingga 4 orang. Meskipun ada beberapa industri teknologi tinggi di Sidoarjo seperti industri elektronik, sebagian besar bidang industri di wilayah tersebut adalah pemrosesan makanan, misalnya pabrik tempe, pabrik kulit dan sepatu, kerupuk udang dan kerajinan tangan.

4    

 

Meskipun pertanian masih merupakan sumber ekonomi utama di kabupaten Sidoarjo, sektor industri telah meningkat selama tahun-tahun terakhir, sementara sektor pertanian terus menurun. Jarak yang dekat dengan Surabaya telah mendorong sejumlah besar penduduk Sidoarjo untuk bekerja ke Surabaya dan mengundang investasi dari Surabaya untuk industri-industri di Sidoarjo. Seiring dengan meningkatnya harga tanah, sektor pertanian menjadi kurang menarik, terutama karena sebagian besar petani di Sidoarjo adalah pemilik tanah. Wilayah yang terkena dampak lumpur LUSI hanyalah sebagian kecil dari kabupaten Sidoarjo dan meskipun bencana ini tidak mempengaruhi keseluruhan ekonomi kabupaten, mereka yang tinggal di wilayah bencana mengalami dampak yang buruk dan membutuhkan program sosial besar-besaran guna memulihkan stabilitas ekonomi keluarga mereka dan menopang komunitas yang kini terdiri dari sejumlah besar pengungsi dan penduduk yang direlokasi.

5    

 

Bencana dan Tanggapannya Pada tanggal 27 Mei, dua hari sebelum meletusnya lumpur LUSI, teknisi pengeboran yang bekerja di sumur eksplorasi gas Banjarpanji-1 melaporkan adanya getaran bawah tanah yang sangat besar di waktu yang sama dengan gempa bumi yang melanda Yogyakarta, 250 km dari tempat mereka. Setelah itu, teknisi-teknisi tersebut juga melaporkan kehilangan tekanan secara tiba-tiba dalam jumlah besar di dalam sumur, yang menunjukkan terjadinya bencana berskala besar di bawah tanah di wilayah tersebut. Teknisi-teknisi Lapindo kemudian mengambil tindakan operasional standar dan menghentikan pengeboran untuk mencegah kerusakan pada sumur. Meskipun belum diketahui pada saat itu, kejadian-kejadian inilah yang merupakan gejala dari meletusnya gunung berapi lumpur LUSI dua hari kemudian, 300 meter dari sumur eksplorasi. Sejak saat itu, para ilmuwan telah mengaitkan pergeseran lempeng tektonik di bawah tanah yang memicu perubahan formasi geologis secara tiba-tiba di wilayah tersebut. Menurut para ilmuwan, salah satu dampak dari perubahan geologis tersebut adalah pecahnya dua saluran yang telah ada sejak lama di kedalaman tanah, sehingga lumpur vulkanis menyusup ke permukaan dan mulai memuntahkan materi-materi dari dalam tanah ke permukaan wilayah tersebut. Teknisi pengeboran dari sumur Banjarpanji-1 tidak mampu mengidentifikasi alasan di balik bencana tersebut ketika melihat geyser lumpur panas yang tiba-tiba menyembur dari dalam tanah di ladang dekat situs pengeboran. Mereka pun segera menghubungi pejabat pemerintah daerah dan pejabat Lapindo Brantas di Surabaya serta markas perusahaan mereka di Jakarta. Meskipun tidak ada opini yang konklusif atas kejadian yang disaksikan oleh para pejabat, volume materi lumpur yang keluar dari dalam tanah terus bertambah dan dalam waktu singkat telah menutupi sebagian besar dari wilayah sekitarnya, termasuk desa-desa sekitar. Pada saat inilah penduduk setempat mulai panik dan para pemimpin kecamatan meminta bantuan dari Lapindo Brantas dan pejabat-pejabat eksekutif Bakrie dengan berkonsultasi pada badan otoritas migas Pemerintah, BPMIGAS, mulai menyelidiki sumber letusan lumpur dan mencari cara untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Akibat bahaya yang meningkat terhadap desa-desa sekitar dan terhambatnya akses ke fasilitas umum, Lapindo Brantas dan para pejabat Eksekutif Bakrie setuju untuk meluncurkan bantuan darurat. Penting untuk dicatat bahwa pada saat ini, pemerintah pusat sedang berupaya keras menangani dampak bencana gempa bumi Yogyakarta yang memakan 6.000 korban jiwa dan menyebabkan ratusan ribu penduduknya kehilangan rumah dan keluarga mereka. Bantuan keuangan untuk letusan LUSI yang sangat besar saat itu belum bisa diberikan oleh pemerintah pusat. Lapindo Brantas kemudian memobilisasikan sumber daya dalam jumlah besar untuk membangun tempat-tempat penampungan dan menyediakan layanan logistik guna mengevakuasi desa-desa dan tempat usaha yang terkena bahaya langsung lumpur Sidoarjo. Sepanjang beberapa hari berikutnya Lapindo Brantas dan pejabat eksekutif Bakrie menyalurkan 4.000 masker, air bersih bagi 5.000 penduduk, makanan dan fasilitas masak-memasak serta sekolah sementara bagi siswa dari dua sekolah dasar yang dievakuasi ke tempat yang aman. 6    

 

Dalam waktu 2 hari sejak meletusnya lumpur Sidoarjo, 735 penduduk desa Renokenongo telah dievakuasi ke balai desa dan rumah-rumah keluarga jauh mereka. Pada saat tersebut, Lapindo Brantas dan pejabat ekskutif Bakrie menyediakan bantuan keuangan darurat sejumlah Rp. 200.000 untuk setiap keluarga di desa Siring dan Renokenongo. Bantuan lebih lanjut diberikan dalam bentuk paket bantuan sewa serta asuransi rumah dan asuransi jiwa. Dalam waktu 2 minggu, satuan kerja darurat resmi (SATLAK) pun dibentuk, yang terdiri dari ahli-ahli teknis Lapindo Brantas, pejabat-pejabat pemerintah daerah, polisi dan TNI. SATLAK bertanggung jawab membantu evakuasi lanjutan penduduk-penduduk desa sekitar ke tempat penampungan yang baru dibangun (Pasar Baru Borong) serta mengamankan prasarana-prasarana publik. Sebagai tambahan, kebutuhan kebutuhan dasar juga turut disediakan seperti makanan, obat-obatan dan sanitasi. Tim komunikasi publik dibentuk untuk menyalurkan informasi secara real-time kepada penduduk yang direlokasi dan desa-desa setempat yang cemas akan bencana lumpur yang semakin meluas. Selama beberapa minggu berikutnya, 2.590 individu direlokasi ke fasilitas darurat Di Pasar Baru Porong, di mana sebagian besar penduduk ditempatkan di toko-toko dan kios yang baru dibangun untuk para penyewa toko di pasar baru tersebut.

Penduduk-penduduk yang sedang direlokasi

7    

 

Tempat Penampungan Darurat - Pasar Baru Porong

Layanan Kesehatan

8    

 

Pengawasan gas berbahaya (H2S dan hidrokarbon)

Penanggulangan Jangka Panjang Lebih dari 7.000 penduduk dievakuasi sebagai akibat dari semburan yang berkepanjangan dan kerusakan yang meluas terhadap properti dan prasarana milik masyarakat. Oleh karena itu, dengan berkonsultasi kepada pihak pemerintah, Lapindo Brantas dan pejabat eksekutif Bakrie setuju untuk memperluas komitmen mereka melalui peluncuran paket bantuan keuangan jangka panjang yang komprehensif. Komitmen ini diumumkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yang berkata, “Bakrie harus dilihat sebagai pihak terdepan, yaitu perusahaan nasional yang menjadi contoh yang baik bagi kita semua.” Pada hari-hari pertama terjadinya semburan lumpur, banyak pihak yang memperdebatkan penyebab dari bencana tersebut. Ilmuwan-ilmuwan dari seluruh dunia berbondong-bondong datang ke Sidoarjo untuk menyelidiki fenomena tersebut. Selama periode yang penuh ketidakpastian tersebut, ada beberapa pertanyaan mengenai apakah situs pengeboran yang terletak 200 meter dari lokasi bencana merupakan salah satu penyebabnya.

9    

 

Meskipun penyebab semburan lumpur masih belum dapat diidentifikasi pada saat itu, Lapindo Brantas dan pejabat-pejabat eksekutif Bakrie melalui kerjasama dengan pemerintah terus menyediakan bantuan keuangan darurat dan layanan bagi para korban, dan di saat yang sama juga menggerakkan tenaga kerja dan para ahli guna mencari solusi bagi bencana yang kian meluas. Saat itu, Lapindo Brantas mengambil alih tanggung jawab untuk hal-hal berikut: - Isu-isu sosial di dalam wilayah yang terkena dampak bencana - Pembelian tanah dan bangunan dari masyarakat yang terkena dampak bencana - Penyediaan bantuan dana bagi petani yang lahannya terkena lumpur panas - Pendanaan bagi petani yang sawahnya digunakan untuk menampung lumpur panas - Pendanaan bagi pekerja yang diberhentikan oleh pabrik yang terkena dampak bencana - Pendanaan bagi usaha kecil - Bantuan relokasi bagi pabrik-pabrik agar dapat melanjutkan kegiatan mereka - Pendanaan bagi rumah-rumah yang terkena dampak bencana - Penyediaan sarana dan prasarana umum di tempat penampungan - Layanan dan fasilitas kesehatan bagi penduduk yang direlokasi - Pembayaran asuransi jiwa dan bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana - Pengawasan gas berbahaya (H2S dan hidrokarbon) - Penyediaan bantuan keamanan bagi para pekerja yang membangun barikade dan operasional sumur relief. Pejabat-pejabat perusahaan segera mengambil tindakan untuk menemukan solusi keselamatan bagi korban-korban bencana secepat mungkin serta mengurangi dampak sosial yang kian meluas seiring dengan bertambah parahnya bencana lumpur tersebut. Beberapa orang yang menerima bantuan untuk pertama kalinya adalah 42 warga desa Besuki yang secara bersama-sama setuju untuk menerima paket keuangan sebesar Rp. 252.097.920 untuk biaya sewa rumah selama 2 tahun. Sebagai tambahan, Lapindo juga membayar Rp. 13.893.153.115 kepada 1.866 petani sebagai ganti lahan mereka yang digunakan untuk menampung lumpur panas. 1.879 pekerja pabrik dari 15 perusahaan diberikan gaji bulanan sebagai ganti dari pendapatan mereka yang hilang. 12.000 penduduk juga menerima layanan kesehatan untuk gangguan pernapasan di puskesmas yang didanai oleh Lapindo Brantas. Pada bulan Agustus 2006, seiring dengan meluasnya bencana lumpur, 11.000 penduduk telah direlokasi dan 9 pabrik juga telah dipindahkan dengan total biaya sebesar Rp. 310.000.000. Setelah adanya penundaan dalam pendistribusian dana karena perbedaan pendapat di antara penduduk, Lapindo Brantas mengumumkan bantuan paket keuangan sebagai berikut: -

Rp 1 juta/meter persegi untuk tanah. Rp. 1,5 juta/meter persegi untuk bangunan. Rp. 120.000/meter persegi untuk sawah.

10    

 

Perjanjian ini mencakup 4 desa yaitu Siring, Renokenongo, Kedungbendo dan Jatirejo. Paket keuangan tersebut terdiri dari DP sebesar 20% dari total nilai dan sisa 80%-nya dicicil selama 2 tahun. Rencana tersebut kemudian dikonfirmasi dalam bentuk Keputusan Presiden. Pembelian tanah dan bangunan yang terkena bencana dibagi-bagi ke dalam berbagai tahap dan didasari oleh bukti kepemilikan yang dimiliki oleh pengklaim. Bukti kepemilikan yang diperlukan: -

Titel atas kepemilikan tanah. Akta jual beli tanah. Bukti sah kepemilikan tanah, termasuk luas tanah dan lokasi yang disetujui oleh Pemerintah.

Verifikasi ini adalah tugas yang sangat besar bagi Lapindo Brantas, yang mengerahkan lebih dari 100 personel hanya untuk memverifikasi kepemilikan tanah dan bangunan. Harga yang dibayar untuk properti yang rusak ditentukan oleh perhitungan standar luas properti dalam satuan meter persegi (m2). Karena adanya nilai standar bantuan keuangan, nilai yang diajukan harus mencerminkan denominator umum tertinggi. Tim sosial Lapindo Brantas menghasilkan kemajuan yang cepat dalam membayar 20% dari nilai beli di muka, akan tetapi mengalami hambatan yang signifikan dalam proses verifikasi. Pembayaran 80% sisa nilai beli tersebut harus diselesaikan pada tahun 2008, di tengah-tengah krisis keuangan global, sementara perusahaan induk Lapindo Brantas, yaitu Bakrie Group, terkena dampak krisis keuangan tersebut; Oleh karena itu, dua skema alternatif pun diajukan bagi para penduduk.

Pemukiman Kembali Skema pertama adalah penyediaan pemukiman baru di Kahuripan Nirvana Village oleh Lapindo Brantas, ditambah dengan dana untuk menggantikan properti yang hilang (lebih rendah dari nilai rumah yang baru) yang dibayar dalam cicilan sebesar Rp. 15 juta/bulan. Skema kedua adalah penyediaan dana untuk menggantikan properti yang hilang dalam bentuk cicilan sebesar Rp. 15 juta per bulan tanpa bermukim di rumah yang baru.

11    

 

Kahuripan Nirvana Village (KNV)

Skema keuangan perumahan yang baru disebut sebagai “tunai langsung” dan “tunai dan pemukiman kembali”. Perwakilan para korban dan Lapindo Brantas menandatangani perjanjian yang menggariskan skema-skema alternatif tersebut pada tanggal 3 Desember 2008. Sebagai tambahan, Lapindo Brantas juga menyediakan pembayaran bantuan sosial bagi keluarga dan individu yang terkena dampaknya. Bantuan ini mencakup: • • • • • • •

Gaji bulanan sebesar Rp. 700.000/bulan untuk setiap tenaga kerja yang di PHK akibat bencana lumpur; Bantuan sewa rumah untuk 2 tahun sebesar Rp. 5 juta/keluarga; Bantuan biaya bulanan sebesar Rp. 300.000/bulan untuk setiap individu selama 9 bulan; Biaya evakuasi sebesar Rp. 500.000/keluarga; Dana bantuan bagi penduduk desa yang terkena gangguan bau tidak sedap, debu dan bunyi bising sebesar Rp. 300.000/orang; Bantuan makanan (3 kali sehari) di tempat penampungan sebesar Rp. 15.000 - 20.000/orang; Bantuan biaya transportasi untuk anak sekolah di wilayah yang terkena dampak bencana.

12    

 

Kesulitan Dalam Menyediakan Bantuan Keuangan Pada bulan Maret 2007, Lapindo Brantas dan pejabat-pejabat eksekutif Bakrie membeli sawah dengan total luas 110.752 meter persegi dari petani-petani setempat. Proses pembayaran tersebut menjadi sulit karena: -

Skala bantuan yang dibutuhkan sangat besar, baik dalam hal jumlah properti yang terendam lumpur dan dana yang dibutuhkan, yang sulit didistribusikan akibat krisis keuangan global 2008. Sejumlah besar dokumen kepemilikan tanah yang tidak lengkap, tidak benar atau hilang. Korupsi yang memperumit proses verifikasi klaim tanah dan bangunan sehingga keseluruhan proses menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Kebutuhan dan kepentingan yang berbeda di antara penduduk.

Durasi dan cakupan bencana ini juga merupakan salah satu faktor rumitnya proses pembayaran. Contoh yang jelas dari faktor ini adalah bertambahnya desa-desa dan properti baru ke dalam skema pembayaran akibat meluasnya bencana lumpur atau diperlukan lahan baru untuk menampung aliran lumpur. Untuk mencapai suatu kesepakatan, berbagai diskusi dan negosiasi dilakukan pada bulan November 2006 antara pemimpin masyarakat, Lapindo Brantas dan pemerintah, yang menghasilkan kesepakatan musyawarah “Tunai Langsung” pada tanggal 4 Desember 2006. Perjanjian “Tunai Langsung” ini disebutkan di dalam Peraturan Presiden No. 14 tahun 2007 tertanggal 8 April 2007. Poin-poin utama dalam perjanjian ini: Pembayaran tunai untuk kerugian fisik atau kerusakan properti : -

Skema ini mencakup DP sebesar 20% jika pihak yang mengklaim dapat menunjukkan bukti kepemilikan Nilai properti ditentukan oleh satu rumus. Nilainya adalah sebagai berikut: bangunan: Rp. 1.500.000/m2, tanah: Rp. 1.000.000/m2 dan sawah: Rp.120.000/m2. Sisa 80% dari nilai tanah tersebut akan didistribusikan satu bulan sebelum akhir dari periode 2 tahun setelah bulan Juni 2006 (dimulai pada bulan Mei 2008). Elemen-elemen lainnya seperti pembayaran sebesar Rp. 5.000.000 selama periode 2 tahun pertama untuk menggantikan biaya sewa properti (baik rumah sewaan atau bermukim di rumah keluarga jauh), biaya pindahan sebesar Rp. 500.000/keluarga dan bantuan biaya bulanan sebesar Rp. 300.000/orang/bulan selama 9 bulan.

13    

 

Keputusan Presiden Perjanjian pendanaan sosial antara Pemerintah Indonesia dan Lapindo Brantas Bakrie Group disebut dalam Keputusan Presiden. Keputusan Presiden yang pertama untuk masalah ini, yaitu Keppres No. 13/2006, tidak memberi penjelasan yang spesifik karena dikeluarkan hanya 4 bulan setelah terjadinya semburan lumpur untuk pertama kalinya. Keputusan Presiden yang kedua, yaitu Keppres No. 14/2007 yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2007 membentuk basis bagi perjanjian-perjanjian selanjutnya. DP sebesar 20% didasari oleh jumlah total nilai dari properti yang hilang, sementara 80% sisanya didistribusikan satu bulan sebelum akhir dari periode 2 tahun. Pada saat ini, perusahaan harus menyediakan tunjangan tempat tinggal. Hak untuk ikut dalam skema ini ditentukan oleh besarnya properti yang hilang atau rusak dalam wilayah bencana yang terpeta tanggal 4 Desember 2006 dan 22 Maret 2007. Peraturan yang digunakan dalam perjanjian ini diajukan dalam surat Lapindo No. 1098/P/AAY/L06 tertanggal 4 Desember 2006. Perjanjian lapindo Brantas mencakup wilayah yang terdapat di sebelah dalam garis merah

14    

 

Skema Tanah dan Bangunan Skema Tanah dan Bangunan terdiri dari kontrak jual beli. Perjanjian awal menyatakan bahwa pembayaran semua klaim atas tanah dan bangunan yang terkena dampak bencana dibagi menjadi 2 jenis skema: - Pembayaran pertama : DP sebesar 20% - Pembayaran kedua : Saldo pembayaran sebesar 80%. Dalam kasus-kasus tertentu, skema kedua dibayar dalam bentuk cicilan. Pembayaran dalam cicilan ini juga dilakukan untuk skema relokasi ke perumahan Nirvana Village yang baru dibangun, pembayaran kemajuan sebesar 80% dan kombinasi antara bantuan tunai dan pemukiman kembali. Saat ini, ada 13.194 dokumen permintaan bantuan keuangan yang telah diserahkan dan diterima. Dokumen ini terdiri dari 8.184 dokumentasi kepemilikan tanah dan 5.010 dokumen kepemilikan non-tanah. Bakrie Group dengan seksama berupaya mengidentifikasi dan menyetujui pengajuan bantuan oleh penduduk yang tidak memiliki bukti tertulis. Ada 8.175 pemilik titel tanah yang telah disetujui untuk menerima bantuan langsung DP sebesar 20%, sementara sisanya akan dibayar dalam cicilan. Sebagai tambahan, Bakrie menyediakan bantuan langsung melalui pembayaran tunjangan biaya bulanan dan akomodasi sementara. Dari semua 13.237 dokumen yang diajukan, 150 dianggap tidak memenuhi syarat untuk skema tanah dan bangunan hingga sengketa-sengketa berikut telah terselesaikan; -

19 sengketa fungsi lahan 10 sengketa luas tanah 5 sengketa kepemilikan 28 sengketa mengenai luas bangunan 19 dokumen yang tidak lengkap 2 skema bisnis (non-kependudukan) 2 diblokir oleh bank 1 pengajuan ganda 64 kelalaian menghadiri rapat administrasi

13.152 dokumen telah diberi DP sebesar 20% dan 80% sisanya sedang dalam proses pembayaran.

15    

 

Pembayaran Bantuan Hukum -

Bantuan pertanian untuk sawah dengan total sebesar Rp. 5.536.018.698 Layanan kesehatan yang disediakan dengan nilai total sebesar Rp. 2.654.605.613

Paket keuangan juga mencakup: -

Pembayaran tunjangan sewa rumah dan bantuan biaya bulanan sebesar Rp. 31.517.692.000 Bantuan bisnis; Peraturan Presiden No. 14/2007 tidak menetapkan besaran bantuan keuangan untuk perusahaan yang terkena bencana, akan tetapi Bakrie setuju untuk memberikan bantuan keuangan untuk sektor industri dan usaha sebagai berikut: • • • • • • •

Relokasi pabrik Bantuan evakuasi Dukungan keuangan untuk usaha kecil Penyelesaian klaim untuk 21 Perusahaan Tunjangan gaji pekerja Layanan sekolah Bantuan penguburan kembali(/orang)

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

6.956.740.302 463.290.000 6.892.435.000 159.527.327.544 6.184.600.000 246.898.600 1.000.000

Bantuan-bantuan lainnya mencakup penyediaan dana bantuan untuk makanan dan air minum di pusat evakuasi.

16    

 

Total Biaya Hingga Hari Ini (diperbarui pada April 2014)

Bantuan Keuangan

TOTAL (IDR)

Bantuan Sosial

866,653,148,187

Penanggulangan Semburan dan

3,329,393,900,451

Aliran Lumpur

Pembelian Tanah dan Bangunan

3,829,424,227,654

Bantuan untuk Usaha

49,633,198,263

Bantuan Operasional

524,866,905,678

TOTAL

8,599,971,380,233

Media Informasi: Lapindo Brantas, Inc. Bakrie Tower Lantai 20, Rasuna Epicentrum Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12960, Indonesia p. +6221.5610.0001, +6221.2994.1777 f. +6221.2994.1701 [email protected]

17