Bagus Pura (SD Muhammadiyah Sapen)

Bagus Pura (SD Muhammadiyah Sapen)

EDISI 36/ TH. V / NOVEMBER-DESEMBER 2013

32 Portal Strategi Komunikasi Pemanfaatan Media untuk Transparansi Komunikasi

11 Jeda Mempertanyakan Nurani

34 Portal Lewat Radio, Kian Mendekatkan Diri

38 Portal Bukan Festival

43 Portal Tidak Korupsi

Film Biasa

Kata-Kata…

06 Utama Refleksi 2013: Jangan Lengah, Tetap Terarah 22 Portal Upaya Meminimalisasi Korupsi di Parlemen 28 Portal Berharap Solusi dari SIN

www.spora.co.id

Penanggung Jawab: Pimpinan KPK, Pengarah: Sekretaris Jenderal KPK, Pemimpin Redaksi: Johan Budi SP, Wakil Pemimpin Redaksi: Priharsa Nugraha, Redaktur Pelaksana: Chrystelina GS, Staf Redaksi: Gumilar Prana Wilaga, Yuyuk Andriati, Maryudi Setiawan, Ipi Maryati, Ramdhani, Heni Rosmawati, Angela Ayu Kuswardhani, Yudhistira Massayu, YD.Kurniawan Susanto, Dian H. Baay, Kontributor: Hotman Tambunan, Ari Septiningsih, Joko Santoso, I Putu Parwata, Arien Winiasih, Devi Angraeni, Sirkulasi: Afifudin Alamat Redaksi: KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920, Telepon: 021 2557 8498, Faks: 021 5290 5592, Email: [email protected], Website: www. kpk.go.id, Facebook: Komisi Pemberantasan Korupsi, Twitter : @KPK_RI

@KPK_RI

Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK RI VOL. 36/ TH.V H.V /NOVEMBER-DESEMBER /N EMBE 2013

| 3

DARIREDAKSI

JEJAK Kondisi 2013 yang relatif lebih tenang, bukan faktor penentu. KPK tetap konsisten, karena yang menjadi landasan kinerja adalah profesionalitas.

S

iapa mengobarkan semangat, berpantang menghitung-hitung jejak. Tak ada kemustahilan, tak ada ketakutan. Jorge Lorenzo, yang juara dunia MotoGP tahun lalu membuktikannya. Pada 2013 ini, dia tak mau tahu bahwa selisih poinnya dengan Marq Marquez hampir menyentuh kemustahilan. Hingga seri kesebelas di Sirkuit Brno Republik Ceko, misalnya, dia masih tertinggal cukup jauh, 44 poin. Tetapi itulah Lorenzo. Pembalap asal Spanyol tersebut membuang jauh-jauh batas itu. Dia menghapusnya dengan putaran roda yang kian cepat, sehingga pada akhirnya bisa mempersempit perolehan nilai dari Marquez. Memang, pada akhirnya Lorenzo tetap gagal, tetapi kehormatannya sangat terjaga. Secara heroik dia mengubah kemustahilan menjadi peluang hingga seri terakhir di Valencia dituntaskan. Lorenzo tetap terhormat, karena dia tidak menghitung-hitung jejak. Karena dia tak percaya yang namanya kemustahilan. Bercerita tentang jejak dan kemustahilan, tak elok rasanya tanpa menyebut perjuangan dan semangat bangsa sendiri. Semangat Lorenzo itu tidak ada apa-apanya dibandingkan para pejuang kemerdekaan negeri ini. Dibandingkan dengan semangat juang arek-arek Suroboyo ketika melawan tentara NICA, 10 November 1945, Lorenzo bukan siapa-siapa. Semangat Lorenzo sama sekali tidak menjadi beban metafor bagi sejarah besar bangsa ini. Ketika itu, para pejuang tidak lagi menghitung-hitung jejak, tentang apa yang sudah mereka lakukan. Karena tentu, bukan sekali itu saja mereka

4 |

VOL. 36/ TH.V /NOVEMBER-DESEMBER 2013

berjuang. Melalui upaya itu, mereka pun menghilangkan rasa takut. Tak ada rasa gentar, kendati diultimatum agar menyerah, pasca tewasnya Brigjen Mallaby. Mereka tak melihat kemustahilan, meski harus menghadapi 30.000 serdadu dan 50 pesawat tempur, disamping tank, meriam kapal perang, dan tentara NICA. Hasilnya luar biasa. Sebanyak 20.000 pejuang memang tewas, namun mereka mampu menjaga kehormatan bangsa ini. Persis seperti digambarkan Chairil Anwar: Kami cuma tulang-tulang berserakan Tapi adalah kepunyaanmu Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan Sekarang, menukik di sini, di KPK ini. Apa yang dilakukan sepanjang 2013? Apakah semangat juang itu tetap membara dan tak perlu menghitung jejak pula? Sepertinya memang begitu. Kendati sudah banyak yang ditorehkan, meski terlalu banyak publik menggantungkan harapan, semua sama sekali tidak menjadi beban bagi KPK. Faktanya, dalam kondisi apapun, KPK tetap concern pada tugas-tugasnya. Bekerja secara profesional, berjalan sesuai track yang sudah ditentukan. Ada pun kondisi 2013 yang memang relatif lebih tenang dibandingkan tahun sebelumnya, bukan serta-merta menjadi faktor penentu meningkatnya kinerja KPK. Yang menjadi kunci adalah,

soliditas penyidik, budaya organisasi, dan nilai-nilai yang dianut di KPK, yang kesemua itu betul-betul dipertahankan dan dijaga utuh. Untuk itu, kita bisa mengingat Jalaludin Rumi, ulama dan mistikus termasyhur, yang antara lain konsisten dalam memperjuangkan semangat. Melalui kumpulan puisinya yang terkenal, al-Matsnawi al-Maknawi, konon Rumi berupaya mengevolusi Ilmu Kalam yang kehilangan semangat dan kekuatannya. Melalui karyanya pula, Rumi mengkritik langkah dan arahan filsafat yang cenderung melampaui batas, mengebiri perasaan, dan mengkultuskan rasio. Karena apapun, rasio akan mematikan semangat dan mempertakutkan kemustahilan. Rasio, akan selalu menghitung-hitung jejak yang sudah dilakukan dan menghitung pula untung-rugi jika melangkah. KPK jelas tidak seperti itu. Kalau pun KPK memiliki catatan atas apa yang sudah dilakukan, namun catatan itu tidak serta-merta menjadi dewa-dewa yang diagungkan. KPK tetap konsisten, karena yang menjadi landasan kinerja adalah profesionalitas dan track yang sudah ditetapkan. Dengan cara itu KPK menunjukkan semangat dan kinerjanya, sebagaimana kata Rumi pula: Aku mati sebagai mineral dan menjelma sebagai tumbuhan, aku mati sebagai tumbuhan dan lahir kembali sebagai binatang. Aku mati sebagai binatang dan kini manusia. Kenapa aku harus takut? Maut tidak pernah mengurangi sesuatu dari diriku.

KICAU

SWARA PERMOHONAN STIKER

@KPK_RI @jellyfebrian Pegawai Pajak,Polri,Beacukai,MK,SKK Migas & Kejaksaan sdh Di Tetapkan Tsk oleh @KPK_RI,Memang Hrs Di Tegakan Hukum Yg Berat Supaya Jera @wenk_peace @KPK_RI Apresiasi sebesar2nya dri kmi Rakyat RI tuk tugas mulia KPK,khususnya kasus Kajari Loteng. @bunkhers @KPK_RI Sy org paling mendukung dgn adanya KPK, jd klu ada org yg masih korupsi di hukum mati saja @callmealdi @KPK_RI salut bwt tim KPK, fokus dulu tuk berantas koruptor di Lembaga penegak hukum. @Bobbykezia Good Job @KPK_RI tlah brhsil mnangkap tngan oknum kpala kjaksaan negri NTB ! Brantas trs hama berdasi negri ini smpai ke titik paling rendah @bang_fajar Lanjutkan perjuangan @KPK_RI tak usah dengarkan ejekan2 dari twip anonim...buat para penyidik kpk rest dulu..bsk kita tangkap koruptor lg... @alfianrch Semangat berjuang buat @KPK_RI @ SamadAbraham #SalamAntiKorupsi @donedonagha Mantap kpk....salut.rakyat dukung”@ KPK_RI: 4. KPK telah lakukan pemeriksaan thd SUB&LAR dlm waktu 1x24jam& temukan bukti permulaan yg cukup @jokomulyono471 @KPK_RI TOP brantas korupsi dnegri indonesia,kami selalu medukungmu @ardyansyah_10 Kalo saya punya jempol 10,10-10nya untk @KPK_RI “@kompascom: DPR: Tangkap Jaksa, 4 Jempol untuk KPK http://kom.ps/AFdDvW “

Pada Pekan Antikorupsi beberapa waktu lalu di Senayan, saya melihat stiker terbaru KPK tentang “Berani Jujur Hebat” yang dikombinasikan dengan “Tunas Integritas.” Sebagai guru kelas 2 sekolah dasar, saya tertarik dengan stiker tersebut, karena saya anggap pas dengan karakter anak-anak. Selain gambarnya yang lucu, pewarnaannya juga cerah sehingga menimbulkan daya tarik tersendiri bagi anak-anak. Yang ingin saya tanyakan, apakah stiker tersebut merupakan sarana kampanye KPK? Apakah stiker tersebut dijual kepada masyarakat? Berapa harganya dan dimana saya bisa memperolehnya? Apakah dijual di toko buku? Saya tertarik memiliki stiker tersebut, karena sebagai pengajar, saya ingin menyampaikannya kepada anak didik saya. Terima kasih atas penjelasannya. Ridwan Salim, Depok Red: Terima kasih atas perhatian. Memang benar bahwa stiker dan buku tersebut merupakan sarana kampanye antikorupsi. Sasarannya adalah pelajar, mahasiswa, serta khalayak umum. Jadi memang pas jika Anda turut menyampaikannya kepada siswa-siswa Bapak. KKPK tidak menjual stiker tersebut. Namun, bagi yang ingin mendapatkannya, kami akan memberikannya secara gratis, tanpa baya penggantian sepeser pun. Untuk itu jika Anda menginginkannya, bisa datang langsung ke KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kaveling C-1, Jakarta Selatan 12920. Begitupun, perlu kami sampaikan bahwa tidak semua stiker dan buku bisa tersedia. Karena ada kalanya, kami tidak mencetak ulang beberapa versi lama.

“SAHABAT PEMBERANI” Beberapa waktu lalu saya diberi tahu teman, mengenai film animasi “Sahabat Pemberani” yang ditayangkan di Global TV, pada 14-15 Desember 2013, pukul 09.0009.30 WIB. Setelah saya tonton, saya bisa menilai bahwa film tersebut bagus. Selain substansinya sangat mendidik, juga teknis animasinya sudah maju sekali, tidak kalah dengan animasi yang terlebih dahulu ditayangkan di televisi. Berapa lama film tersebut ditayangkan, apakah seterusnya? Bisakah saya melihat ulang? Bagaimana caranya? Terima kasih. Winarti Nunik, Sidoarjo Red: KPK memang meluncurkan film animasi tersebut sebagai medium pendidikan antikorupsi bagi anak-anak. Sebab, sebagai peniru yang baik, anak-anak mudah menirukan berbagai karakter film yang disukainya. Namun, untuk saat ini memang kami hanya memproduksi dua episode saja, sehingga waktu tayang di stasiun televisi tersebut juga terbatas. Jika ingin melihat ulang, Anda bisa mengunduhnya melalui Youtube KPK dan Facebook. Tepatnya, pada laman http://www.youtube.com/watch?v=sOLfpZ10XOE dan www. facebook.com/sahabat.pemberani.

Kirim saran, komentar, pertanyaan, atau kritik terkait Majalah Integrito ke: [email protected]


| 5

UTAMA

REFLEKSI 2013:

JANGAN LENGAH,

TETAP

Foto: ist

TERARAH

6 |


JANGAN LENGAH, TETAP TERARAH

Tak ada korelasi antara suasana kondusif selama 2013 dan kinerja KPK. KPK bekerja secara profesional dan tetap on the track.

dimaksud dengan “negara”? Menurut Busyro, “Mereka adalah pemerintah dan DPR, baca lagi fraksi-fraksi, baca lagi parpol-parpol,” katanya. Menurut Busyro, jika kedua RUU tersebut direvisi, dampaknya sangat luar biasa. Dari hasil kajian yang dilakukan KPK bersama kampus terkemuka di seluruh Indonesia, jika kedua RUU tersebut dipaksakan oleh DPR bersama pemerintah, hal itu berarti “Selamat tinggal pengadilan Tipikor, UU Tipikor, PPATK, dan KPK. Bahkan, juga selamat tinggal untuk BNN. Jadi, dampaknya memang sangat luar biasa,” imbuh Busyro. Dalam konteks inilah Busyro membandingkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terutama, sikap ketika menghadapi pembahasan RUU KPK yang ketika itu sedang ramai dan RUU KUHAP/KUHP saat ini. Meski semua RUU tersebut sangat potensial melemahkan kinerja KPK, namun sikap yang diperlihatkan justru tak sama. Ketika itu, tak lama setelah KPK didatangi polisi, 5 Oktober 2012, Presiden langsung menyampaikan pidato pada 8 Oktober 2013. Dalam salah satu pidatonya, Presiden meminta agar

pembahasan RUU KPK dihentikan. “Itu bagus. Tetapi, mengapa kemudian kedua RUU ini (KUHAP dan KUHP), direvisi?” tanya Busyro. KPK sendiri tidak mempersoalkan. Tentu saja, sepanjang pasal-pasal yang direvisi tidak mengenai kewenangankewenangan dan aturan mengenai korupsi. Silakan saja. “KPK tidak melakukan perlawanan, men-chalenger kedua UU itu. Tetapi yang KPK fokuskan, jangan sampai aturan-aturan mengenai pemberantasan korupsi diubah sehingga KPK kehilangan karakter yang bersifat extra ordinary,” ujarnya. Melampaui Target Dan, seperti itulah KPK sepanjang 2013. Kinerja yang diraih, sama sekali tidak terpengaruh kondisi yang ada. Mengapa? Karena KPK tidak bekerja berdasarkan tekanan. KPK senantiasa bekerja secara profesional dan on the track, bekerja secara maksimal dan bahkan pada 2013 ini bisa dinilai melampaui target. Kinerja KPK pada 2013 memang tergolong luar biasa. Penganugerahan Ramon Magsaysay Award 2013, semakin mengukuhkan pengakuan internasional

JUMLAH KASUS YANG DITANGANI KPK 90 80 70 60 50

2013

2013

2012

INKRACHT

2012

2013

EKSEKUSI

2012

EKSEKUSI

2013

INKRACHT

2012

PENUNTUTAN

0

PENUNTUTAN

10

PENYIDIKAN

20

PENYIDIKAN

30

PENYELIDIKAN

40 PENYELIDIKAN

I

barat berlayar di laut tenang, seperti itulah perjalanan KPK sepanjang 2013. Dibandingkan tahun sebelumnya, praktis selama 2013, serangan terhadap KPK memang tak lagi terkesan hebat. Tidak ada lagi usulan pembubaran KPK, atau serangan lain dalam bentuk pengebirian kekuatan, sebagaimana jamak ditemui pada tahun-tahun sebelumnya. Tidak pula ada kriminalisasi, seperti pernah menerpa KPK beberapa waktu lalu. Semua serba tenang, serba mengalir. Tetapi, benarkah demikian? Benarkah serangan memang telah mengendur? Ketua KPK Abraham Samad justru mengajak insan KPK untuk tetap waspada. Karena menurutnya, serangan terhadap KPK itu bisa dianalogikan seperti mata uang dolar dan rupiah. Saling berfluktuasi, terkadang naik dan turun. Jadi, bisa saja pada 2013 trennya memang menurun. Namun tetap saja harus dicermati, karena sewaktu-waktu bisa meningkat naik. “Bisa terjadi kapan saja dan bisa secara masif. Apalagi, masih banyak orang jahat di luar sana yang tidak senang dengan KPK,” katanya. Begitupun, Abraham tetap optimistis. Dia yakin bahwa suasana tenang selama 2013, juga memiliki pertanda baik. Artinya, bahwa orang-orang juga sudah mulai memahami, bahwa pemberantasan korupsi menjadi sesuatu yang mutlak, sehingga KPK pun harus diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimiliki. “Kita juga berharap, terdapat keinsyafan di luar, yaitu orang menyadari bahwa apa yang dilakukan KPK semata-mata memang untuk kepentingan bangsa dan negara agar bangsa ini lebih baik bebas dari kejahatan korupsi,” katanya. Sementara Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas mengatakan, kondisi tenang tentu bukan berarti tanpa riak. Menurut Busyro, perhatian pimpinan dan jajaran KPK justru sempat tersita oleh adanya beberapa upaya dari luar. Yakni, upayaupaya dari negara untuk memperlemah sistem pemberantasan korupsi melalui revisi KUHAP dan KUHP. Siapa yang

2012

2013

Sumber: http://acch.kpk.go.id (data per 31 Oktober 2013)


| 7

UTAMA generasi antikorupsi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,” kata Adnan. Sementara dari sisi program, KPK juga meluncurkan radio streaming “KanalKPK” yang sebenarnya sudah ingin diluncurkan sejak lama. Selain itu, juga meluncurkan film animasi dan menyelenggarakan festival film antikorupsi. Semua seakan melengkapi kinerja lain yang rutin dilakukan, seperti koordinasi dan supervisi, kajian-kajian, dan sebagainya. “Jadi, kinerja KPK secara menyeluruh sudah baik. Semua bekerja maksimal sehingga hasilnya maksimal pula, baik pencegahan maupun penindakan. Banyak hal-hal baru yang muncul dari kebutuhan dan dari gagasan yang berkembang,” kata Adnan. Busyro setuju. Berdasarkan beberapa indikator, kinerja KPK selama 2013 cukup menggembirakan. Indikator pertama, kata Busyro, ketika KPK membuka seleksi calon pegawai baru secara terbuka. Ketika itu, dari sekitar 35 ribu peserta yang mendaftar, sebanyak 163 diterima menjadi pegawai KPK. Animo publik yang luar biasa itu, menurut Busyro, menunjukkan partisipasi publik kuat untuk bisa bekerja di KPK Indikator kedua adalah laporan masyarakat. Menurut Busyro, tingginya pengaduan yang masuk, menunjukkan, KPK masih menjadi lembaga yang dipercaya publik. Hingga 31 Oktober 2013, jumlah pengaduan 6.593, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang

Foto: ist

kepada kinerja dan kiprah KPK. Untuk penyidikan misalnya, hingga Oktober 2013, jumlah perkara yang ditangani KPK sudah mencapai angka 59. Dibandingkan 2012 yang 48 perkara, tentu angka tersebut merupakan pelonjakan. Belum lagi dilihat dari sisi kualitatif, yakni dengan banyaknya kasus besar yang melibatkan pejabat-pejabat penting di negeri ini yang berhasil dibongkar. Sebut saja Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora), presiden partai politik, anggota DPR, hakim, pengacara, dan sebagainya. Keberhasilan lain, menurut Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, ketika KPK berhasil mempunyai penyidik sendiri. Menurut Adnan, hal tersebut patut dicatat sebagai prestasi atau sejarah KPK. Selain itu, adanya kerja sama dengan TNI, sehingga memudahkan KPK untuk setiap saat meminta bantuan terkait rumah tahanan di Pomdam, Jl. Guntur. Sedangkan di bidang pencegahan, KPK pun tak kalah konsisten. Menurut Adnan, KPK berhasil memperbaiki sistem rekrutmen di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Jika selama ini aroma kolusi kental dalam seleksi penerimaan mahasiswa, yakni dengan banyaknya anak bupati, gubernur, dan sebagainya, maka sekarang tidak lagi. Rekrutmen dilakukan dengan transparan dan jujur. “Peranan KPK sangat signifikan dalam mencegah atau membangun

Pada 2013, KPK banyak membongkar kasus besar yang melibatkan pejabat negara dan tokoh partai politik.

8 |


berjumlah 6.336. Ketiga, adanya sinergi yang bagus antara KPK, kejaksaan, dan kepolisian, yang ditunjukkan melalu koordinasi dan supervisi (korsup) penindakan di daerah-daerah. Dalam hal ini, yang bagus bukan hanya form isiannya saja, atau juga substansi, diskusi dan dialog. Tetapi juga, karena ketika banyaknya kasus yang macet dan tidak lancer di daerah, tetapi setelah disupervisi, ternyata banyak yang menjadi lancar dan berhasil. “Di sinilah trigger mechanism ini berjalan dengan bagus. Artinya, KPK sudah menjalankan UU melalui korsup,” katanya. Indikator keempat, adalah, masih banyaknya masyarakat sipil yang juga memberikan dukungan. Dan hal itu pun bisa dilihat secara kasat mata. Selain itu, tentu juga tentang polling-polling terhadap succes story , baik untuk penindakan pencegahan yang semua bisa dilihat secara mudah. Tetapi, inilah tantangan internal. Busyro mengingatkan, sebuah dinamika kesuksesan harus diikuti dengan kesiapan mental untuk cepat berubah dan menyesuaikan. Dengan demikian, mentalitas, integritas, kejujuran, dan loyalitas, harus didongkrak pada 2013, sehingga bisa meningkat pada tahun depan. Lantas, apa kunci sukses kinerja 2013? Menurut Abraham Samad, semua tak lepas dari soliditas yang tinggi dari insan KPK sendiri. “Kita harus memberi apresiasi kepada insan KPK, yang selama ini bekerja keras tanpa pamrih. Baik untuk penindakan, pencegahan, maupun unit-unit lain. Mereka telah bekerja berdasarkan profesionalisme dan pembaktian kepada bangsa dan negara ini,” kata Abraham. Soliditas insan KPK, pada akhirnya memang menjadi kunci sukses terhadap capaian kinerja KPK selama 2013. Selain itu, lanjut Abraham, juga budaya organisasi, serta nilai-nilai di KPK yang tetap dipertahankan dan dijaga secara utuh, misalnya tentang zero tolerance. Kerja sama dan soliditas yang begitu tinggi tersebut, imbuhnya, ternyata memang menghasilkan capaian yang luar biasa. Begitupun, 2013 juga bukan tanpa hambatan. Hambatan terbesar justru yang bersifat klasik, yang selalu dihadapi dari waktu ke waktu. Apa itu?

JANGAN LENGAH, TETAP TERARAH SIAPA MEREKA? Hingga 31 Oktober 2013, KPK menjadikan 2 Kepala Kementerian/Lembaga sebagai tersangka. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya seorang tersangka. Selain itu, jumlah hakim yang dijadikan tersangka juga meningkat. Dari 2 tahun lalu menjadi 4 hingga Oktober 2013. Secara lengkap, tergambar melalui diagram berikut.

7 3 2 Kepala Lembaga/ Kementerian

Eselon I, II dan III

Walikota/Bupati dan Wakil

9 20

Lainnya

Swasta

4 Hakim

1 Gubernur

8 Anggota DPR/DPRD Sumber: http://acch.kpk.go.id (data per 31 Oktober 2013)

Yakni, kurangnya personil. Idealnya, jika menjadikan Hong Kong sebagai benchmark yang tentu SDM yang dimiliki KPK masih jauh dari memadai. Hong Kong dengan jumlah penduduk setara Jakarta, ternyata memiliki ribuan penyidik. Tepatnya, memiliki anggaran sebesar 0,5% dari APBN dengan jumlah karyawan sekitar 5 ribu. Bandingkan dengan KPK yang hanya mempunyai 70 penyidik, karyawan 700 orang, dan anggaran 0,03% dari APBN. Menurut Adnan, kebutuhan SDM memang sangat mendesak. Karena jika dilihat dari laporan masyarakat dan korupsi yang merajalela, sudah seharusnya KPK memiliki sekitar 1.500 karyawan. Sementara, menurut Busyro, yang menjadi catatan adalah kemampuan untuk mejadikan misi pegawai KPK menjadi bagian tak terpisahkan dari komitmen keluarga masing-masing. “Artinya, peran dan dukungan keluarga memang sangat penting,” kata Busyro. Catatan kedua, lanjut Busyro, masih perlunya pengayaan-pengayaan mengenai konsep korupsi yang mengalami diservisikasi. Melalui upaya ini, bidang penindakan dan pencegahan bisa meng-create kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang seusai dengan tupoksi masing-masing dan sesuai dengan dinamika korupsi yang mengalami diversifikasi, regenerasi, kaderisasai, dan masifikasi.

Apresiasi Bukan hanya kalangan internal yang menilai baik kinerja KPK. Indonesia Corruption Watch (ICW) juga melihat hal yang sama. Menurut Tama S. Langkun, Divisi Investigasi ICW, Ramon Magsaysay Award merupakan bukti bahwa kinerja KPK sudah lama sangat diakui. Tama melihat, selama kan 2013, KPK sudah memperlihatkan ari segi prestasi yang luar biasa, baik dari kan. pencegahan maupun penindakan. Pada bidang penindakan, dap Tama memberi apresiasi terhadap ejabat keberhasilan KPK menyentuh pejabat tinggi negara, termasuk ketua lembaga, membuktikan bahwa kinerja KPK semakin meningkat. Belum lagi naiknya jumlah perkara yang ditangani, menurut Tama semakin membuktikan kiprah KPK. Begitu pula pada pencegahan. Tama melihat, KPK konsisten dengan berbagai program yang dilakukan. Perluasan media sosialisasi dan kampanye melalui radio streaming, adalah contoh bahwa KPK juga concern pada bidang pencegahan. Namun, bukan berarti tak ada yang perlu dibenahi. Yang justru perlu mendapat perhatian serius KPK adalah tugas koordinasi dan supervisi, baik untuk pencegahan dan penindakan. KPK, menurut Tama, harus segera membenahi persoalan minimnya

sumber daya manusia (SDM) yang menangani korsup. Sebab fungsi ini sangat luas dan membutuhkan mobilisasi yang sangat tinggi, karena menjangkau wilayah yang sangat luas, yakni hingga ke daerah. Di sisi lain, mengingat peran korsup yang sangat strategis, Tama juga berharap, KPK bisa merestrukturisasi organisasi. Tanpa harus melanggar UU, KPK seharusnya menjadikan korsup sebagai kedeputian tersendiri, yang setara dengan Deputi Pencegahan dan Penindakan. “Karena sangat aneh. Jika melihat tugas KPK yang seharusnya terdiri atas penindakan, pencegahan, dan korsup, namun secara struktural, justru tidak jelas posisi korsup itu sendiri,” ujar Tama.


| 9

UTAMA

Ramon Magsasay Award 2013

Penghargaan untuk KPK Ramon Magsaysay Award diberikan kepada individu dan organisasi yang dianggap menyebarluaskan integritas dan mendorong lingkungan masyarakat yang demokratis. KPK dianggap layak menerimanya.

T

terhadap pejabat yang berbuat salah dengan kampanye antikorupsi yang edukatif terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Selain KPK, penerima Ramon Magsaysay Award 2013 lainnya adalah Ernesto Domingo, yaitu seorang dokter yang melakukan misi sosial melalui bidang medis di Filipina; Habiba Sarabi, perempuan yang menjadi gubernur pertama di Provinsi Barnyan di Afghanistan; Shakti Samuha, organisasi masyarakat yang berjuang dalam gerakan antiperdagangan manusia di Nepal; dan Lahpai Seng Raw, yang merupakan perempuan pendiri organisasi kemasyarakatan untuk masalah kesehatan, pertanian dan perdamaian di Provinsi Kachin, Myanmar.

Penghargaan Ramon Magsaysay diambil dari nama mantan Presiden Filipina. Award tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan keteladanan integritas Ramon Magsaysay dalam menjalankan pemerintahan dan kegigihannya dalam memberikan pelayanan umum dalam lingkungan masyarakat yang demokratis. Mereka yang menerima penghargaan adalah individu dan organisasi yang dianggap telah menyebarluaskan integritasnya dan mendorong lingkungan masyarakat yang demokratis.

Foto: www rmaf org ph

ahun 2013, KPK menerima berbagai penghargaan. Salah satunya, Ramon Magsaysay Award yang secara resmi diberikan pada 2 September lalu. Bertempat di Main Theater, Cultural Center of the Philippines, Manila, Filipina, penghargaan diserahkan Chief Justice of the Supreme Court of the Philippines, Maria Lourdes Sereno, kepada Ketua KPK, Abraham Samad. KPK menjadi satu-satunya lembaga negara di Indonesia yang menerima penghargaan Ramon Magsaysay, tersebut. KPK meraih penghargaan, karena dinilai sebagai lembaga antikorupsi yang independen dan berhasil dalam mengkampanyekan gerakan antikorupsi di Indonesia dengan mengombinasikan upaya penegakan hukum yang tidak mengenal kompromi

Ketua KPK Abraham Samad bersama para penerima Ramon Magsaysay Award lain.

10 |


Dubes Filipina Kunjungi KPK Sesaat setelah Ramon Magsaysay Award Foundatrion (RMAF) mengumumkan bahwa KPK adalah salah satu penerima penghargaan, Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Rosario Aguinaldo pun berkesempan mengunjungi KPK. Kunjungan dilakukan, 21 Agustus 2013. Rosario berharap, pemberian award bisa meningkatkan motivasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Bahkan tidak hanya Indonesia, namun juga di kawasan sekitarnya. Apalagi, lanjut Rosario, KPK merupakan organisasi pertama yang diberikan penghargaan tersebut. “Diharapkan KPK mewarnai lembaga antikorupsi lain di Asia Pasifik,” ungkap Rosario. Rosario menambahkan, KPK dipilih sebagai salah satu penerima penghargaan karena keberaniannya dan rekam jejak yang impresif dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, sebagai salah satu penerima penghargaan, KPK diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman dalam acara serah terima award penghargaan secara simbolik.

JEDA

Ivy Batuta

Mempertanyakan Nurani

N

urani adalah fitrah yang dimiliki setiap manusia. Nurani adalah kesadaran moral, yang hadir untuk menyampaikan pesan tentang salah atau benar perbuatan yang dilakukan. Dengan kata lain, nurani berperan sebagai mekanisme kontrol pada setiap manusia. Namun, kemana perginya nurani? Begitulah artis Ivy Batuta mempertanyakan. Ditemui Integrito di sela-sela sosialisasi radio streaming, “KanalKPK” beberapa waktu lalu, Ivy mengaku tak habis pikir melihat polah para koruptor. “Kok, bisa ya, mengambil sesuatu yang menyebabkan saudara sendiri hidup dengan menderita,” katanya tak habis pikir. Ivyini pun menyebut, bahwa korupsi mengakibatkan penderitaan yang luar biasa. Kemiskinan, keterpurukan sosial ekonomi, dan sulitnya negeri ini bangkit. Tetapi itu tadi, meski dampaknya luar biasa, ternyata tak juga menggugah nurani para pelaku. “Korupsi di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan, karena menyebabkan rakyat jauh dari sejahtera. Ini kan ironis, karena sebenarnya negara kita kaya raya,” kata Ivy, yang mengawali kareirnya di dunia entertainment dengan menjadi penyiar di Radio Indika, Jakarta, Begitupun Ivy masih optimistis bahwa nurani masih bisa kembali. Untuk itu, artis yang pernah memperbolehkan kemampuan acting-nya dalam film Miracle “Menantang Maut” tersebut, pun berani berandaiandai, negeri ini bebas dari korupsi. Sangat tidak mudah, meski bukan berarti mustahil. Kuncinya, dengan memperkuat iman, karena nurani selalu terasah ketika seseorang memiliki iman yang kuat. Jika itu terjadi, maka pemberantasan korupsi akan berjalan efektif. Koruptor akan merasa jera, karena tidak saja melihat bahwa dampak korupsi sangat luar biasa bagi orang lain, namun juga diri sendiri dan keluarga. “Mereka harus ingat bahwa korupsi sangat dibenci oleh Allah. Nabi Adam saja harus dikeluarkan dari surga karena mengambil buah yang bukan haknya,” kata perempuan kelahiran Jakarta, 31 Oktober 1977, ini.

VOL. 36/ TH.V /NOVEMBER-DESEMBER MBER 2013

| 11

PORTAL

Kinerja Bidang Penindakan

Tahun Penuh Kejutan

D

Lantas, apa saja kiprah KPK selama 2013? Banyak. Mulai membongkar kasus suap impor daging sapi, kasus sengketa Pilkada yang menyeret Ketua Mahkamah Konstitusi, AM, kasus suap pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan sebagainya. Selain itu, pada tahun ini pula, KPK banyak menangkap aparat penegak hukum. Mulai hakim, jaksa, hingga pengacara. Kasus Impor Daging dan SKK Migas Kasus suap impor daging terbongkar, berkat operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap AF (swasta), LHI (anggota Komisi I DPR), JE (swasta), dan AAE (swasta). KPK kemudian menahan keempatnya. Pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK menuntut AF selama 17 tahun enam bulan. Namun vonis hakim menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan; Selain itu, majelis hakim juga menetapkan sebagian harta AF dirampas untuk negara karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Modusnya, dengan menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan total uang Rp38,709 miliar. AF dinyatakan melanggar Pasal 3 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Foto: voa indonesia

Pada 2013, KPK banyak membongkar kasus besar yang melibatkan pejabat penting. Mulai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPR/ DPRD, menteri, gubernur, walikota, bahkan hingga hakim.

i mata publik, bidang penindakan KPK tetap menjadi “primadona.” Terlebih, jika menyangkut kasus besar dan tokoh penting. Misal, ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan, media dengan sigap mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu. Begitu pula ketika menahan atau menjadikan tersangka seorang pejabat, dipastikan halaman media massa dipenuhi pemberitaan tersebut. Namun, tentu saja kecenderungan yang berkembang di masyarakat tersebut, tidak berpengaruh bagi KPK. Karena KPK bekerja berdasarkan profesionalitas, bukan pesanan. Tidak satupun kekuatan yang bisa mempengaruhi kinerja KPK dalam bekerja. Tidak juga publik, bukan pula kekuatan politik. Maka, ketika pada 2013 begitu banyak kasus besar yang melibatkan pejabat penting di negeri ini, dibongkar, semua semata-mata karena faktor profesionalitas itu tadi, yang didukung dengan budaya kerja dalam KPK sendiri. Seperti dikatakan Ketua KPK Abraham Samad, bahwa kunci sukses adalah soliditas penyidik, budaya organisasi, nilai-nilai yang dianut di KPK, yang kesemua itu betul-betul dipertahankan dan dijaga utuh. “Kerja sama dan soliditas yang begitu tinggi tersebut, menghasilkan capaian yang luar biasa,” kata Abraham.

Barang bukti yang disita KPK dari Kepala SKK Migas, RR.

12 |


Kasus Sengketa Pemilukada dan Dua Gubernur Meski menyita perhatian publik, namun diyakini bahwa kasus suap impor daging sapi dan simulator SIM, bukanlah yang terbesar. Yang sangat luar biasa adalah kasus sengketa Pemilukada Kabupaten Gunung Mas dan Lebak, yang akhirnya menyeret Ketua Mahkamah Konstitusi, AM, anggota DPR RI CN, dan bahkan Gubernur Banten RAC. Dalam kasus tersebut, KPK menangkap AM pada 2 Oktober 2013. Ketika itu, AM bersama CN (anggota DPR RI) ditangkap di kediamannya di bilangan Jakarta Selatan, sesaat setelah menerima uang. Di lokasi, KPK menemukan barang bukti berupa uang senilai kurang lebih Rp3 miliar dalam

bentuk dollar Singapura. Selain AM dan CN, KPK juga menangkap HD (Bupati Gunung Mas), CNA (pengusaha), STA (swasta), dan TCW (swasta). HD dan CNA ditangkap di sebuah hotel di bilangan Jakarta Pusat. Sedangkan STA (swasta) dan TCW (swasta) ditangkap di dua tempat terpisah. Dari tersangka STA, KPK mengamankan barang bukti uang sekitar Rp1 miliar yang tersimpan dalam travel bag berwarna biru. Selanjutnya, kasus tersebut juga menyeret Gubernur Banten RAC. Dalam hal ini, RAC diduga melakukan tindak pidana memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan perkara pilkada di Kabupaten Lebak, Banten pada Mahkamah Konstitusi. Atas perbuatannya, RAC disangkakan melanggar pasal Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Dengan ditetapkannya RAC sebagai tersangka, maka pada 2013 ini KPK sudah menetapkan dua gubernur sebagai tersangka, dalam dua kasus berbeda. Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Riau RZ dan menahan, atas dugaan kasus kehutanan di Kabupaten Pelalawan dan Siak pada 2006. Sebelumnya, KPK juga menetapkan RZ

untuk yang lain, yakni kasus dugaan korupsi berbagai proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau. Pada dugaan kasus PON Riau tersebut, tiga anggota DPRD Riau itu, yakni ZH, TA, dan TM, sudah divonis empat tahun penjara. Sedangkan AAS divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Kasus Lain Untuk kasus lain yang menyita perhatian publik, KPK menetapkan mantan anggota DPR, AU, sebagai tersangka. Dalam hal ini, AU selaku Anggota DPR RI diduga telah menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut, diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewaijbannya terkait dengan pelaksanaan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang. Atas perbuatannya, AU disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau (b) atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk kepentingan penyidikan, KPK juga telah menandatangani surat permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi terhadap tersangka AU.

Foto: viva

Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan terhadap LHI, JPU pada KPK menuntut pidana penjara 18 tahun dalam dua delik pidana. Dalam perkara suap, LHI dituntut pidana denda Rp500 juta. Jika tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama enam bulan. Sedangkan dalam delik pencucian uang, LHI didenda Rp1 miliar subsider kurungan penjara 1 tahun 4 bulan. Pada akhirnya, majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 16 tahun kepada LHI. Menurut majelis hakim, LHI terbukti bersalah menerima suap dari PT Indoguna Utama sebesar Rp1,3 miliar dan melakukan pencucian uang. Untuk kasus suap pada SKK Migas, KPK menetapkan Kepala SKK Migas, RR, sebagai tersangka. Penetapan tersebut bermula, dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap RR, 13 Agustus 2013. Berdasarkan informasi masyarakat, KPK menangkap RR dan A (swasta) di sebuah rumah di wilayah Jakarta Selatan. Di lokasi, KPK menemukan dan mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah 400 ribu dolar AS dan sebuah motor besar. Dalam pengembangannya, pada malam itu juga, KPK menangkap S di sebuah apartemen yang berada di Jakarta Barat. Seusai penangkapan, KPK melakukan pemeriksaan dan gelar perkara. Hasilnya, KPK pun menetapkan RR, S, dan A sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa penyuapan berkaitan dengan lingkup kerja SKK migas.

Penangkapan AM, Ketua Mahkamah Konstitusi, bisa jadi merupakan kejutan terbesar tahun ini.


| 13

PORTAL

Korsup Bidang Penindakan

Foto: integrito

Agar Pemberantasan Lebih Optimal

Tak mungkin KPK bisa bekerja sendirian memberantas korupsi. Sebagai kunci strategis, korsup penindakan menghilangkan ego sektoral.

14 |

K

oordinasi dan supervisi bidang penindakan, merupakan salah satu penting KPK sesuai amanah undang-undang. Dalam hal ini, KPK antara lain bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain, yakni kepolisian dan kejaksaan. Selama 2013, setidaknya terdapat dua manifestasi korsup penindakan. Pertama, melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum. Dan kedua, melalui pelimpahan kasus kepada kejaksaan dan kepolisian. Selama 2013 pula, tercatat empat kali KPK mengadakan pelatihan penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Pertama, di Medan, 5-8 Februari 2013. Selanjutnya berturut-turut di Palangkaraya, 5-8 Maret 2013, Jayapura 13-17 Mei 2013, dan Yogyakarta 17-20 Juni 2013. Penyelenggaraan pelatihan


bersama ini dalam rangka turut mendukung pemerintah terkait suksesnya pelaksanaan Instruksi Presiden No 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 yang di antaranya, ditujukan kepada Jaksa Agung dan Kapolri. Yang menggembirakan, adalah animo peserta yang cukup tinggi. Ketika di Yogyakarta misalnya, pelatihan diikuti 135 peserta, yang terdiri atas para penyidik dan jaksa penuntut umum (tipikor) pada Polda DIY, Kejati DIY, auditor BPK perwakilan DIY, dan auditor BPKP perwakilan DIY. Kepada peserta pelatihan diberikan materi-materi yang terkait langsung dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi, di antaranya Implementasi UU Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Korupsi, Teknik Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara,

Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Titiik Rawan Korupsi, serta Metode dan Teknik Audit Investigatif, Audit Forensik, dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. Melalui berbagai pelatihan tersebut, KPK berharap agar kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum (Apgakum) dapat meningkat. Dengan demikian, pada gilirannya mereka pun diharapkan dapat lebih optimal memberantas tindak pidana korupsi. Seperti disampaikan Ketua KPK Abraham Samad, dalam sambutan pembukan pelatihan tahap pertama di Palangkaraya. Ketika itu Abraham menyatakan, penanganan tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime, mutlak membutuhkan aparat penegak hukum (Apgakum) yang profesional dan berintegritas tinggi. Ia menjelaskan bahwa pelatihan bersama ini dilakukan sebagai

bagian dari upaya untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian keuangan negara, khususnya di Provinsi Kalteng. “Sinergitas antara penegak hukum dalam melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi mampu mendorong percepatan pemberantasan korupsi itu sendiri,” ujarnya. Abraham menambahkan, masalah lain yang mempengaruhi penanganan tindak pidana korupsi adalah harapan masyarakat yang tinggi terhadap penuntasan penanganan kasus korupsi, sementara harapan tersebut tidak diimbangi dengan kinerja para penegak hukum yang optimal. Belum lagi, menurutnya, masih ada peraturan perundang-undangan yang multi tafsir yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan terkait penanganan tindak pidana korupsi. Untuk itu, persamaan pemahaman dan peningkatan kompetensi serta kapasitas aparat penegak hukum mutlak dibutuhkan. “Jika tidak, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum semakin rendah,” pungkasnya. Melalui pelatihan bersama ini, lanjut Abraham, diharapkan dapat menjadi media dan momentum untuk memperkuat persamaan persepsi dan juga menjadi jembatan untuk penyelesaian berbagai masalah yang terjadi di lapangan. “Ego sektoral yang dapat menghambat penegakan hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi, diharapkan dapat terkikis,“ harapnya. Pelatihan itu sendiri, merupakan wujud nyata dari amanat UU Nomor 30 Tahun 2002. Korsup penindakan, tidak hanya terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama instansi dan aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Tetapi, juga melalui pelatihan bersama dalam rangka peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Pelaporan SPDP Selain dalam bentuk penguatan kapasitas SDM, korsup bidang penindakan juga terkait langsung dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan instansi dan aparat penegak hukum lain, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Masih Ingat Yusuf Setiawan?

P

elimpahan perkara KPK kepada kejaksaan atau kepolisian memiliki arti strategis. Selain mengurangi beban KPK, juga mengoptimalkan kinerja lembaga penegak hukum lain. Apalagi, KPK tidak hanya melimpahkan, namun juga melakukan korsup agar kejaksaan dan kepolisian lebih optimal bekerja. Salah satu pelimpahan yang cukup berhasil, adalah kasus gugatan perdata terhadap ahli waris Yusuf Setiawan, tersangka kasus korupsi proyek mobil pemadam kebakaran Provinsi Jawa Barat. Ketika itu, KPK tidak dapat meneruskan proses persidangan Yusuf karena Direktur PT Setiajaya Mobilindo itu meninggal dunia. Maka, gugatan perdata terhadap Yusuf Setiawan akan diajukan di pengadilan di mana ahli warisnya tinggal. Pada akhirnya, jaksa pun memenangkan gugatan perdata tersebut sebesar Rp28,4 miliar.

Dalam hal ini, kegiatan rutin yang dilakukan dalam koordinasi dengan penegak hukum lain adalah penerimaan pelaporan surat perintah dimulainya penyidikan (SPPD). Hingga 30 September 2013, KPK telah menerima 846 SPPD, yang terdiri atas 65 yang berasal dari kejaksaan dan 191 SPPD yang berasal dari kepolisian. Sedangkan supervisi dilakukan dengan menerima permintaan pengembangan penyidikan gelar perkara, analisis bersama, maupun pelimpahan perkara. Selain itu, KPK juga berwenang menerima pelimpahan dari penegak hukum lain atau sebaliknya

mengambil alih kasus. Hal ini dilakukan karena tidak semua kasus korupsi bisa ditangani KPK. Pelimpahan kasus kepada penegak hukum lain, sekaligus untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan. Begitu pelimpahan dilakukan kepada kepolisian, kasus tersebut bisa segera diproses di lembaga tersebut. Tetapi, pelimpahan atau pengambilalihan kasus memang tidak bisa berhenti begitu saja setelah kasus dilimpahkan atau diambil alih. Dibutuhkan kerja sama yang baik pula dari jajaran Polda atau Kejati setempat. Tujuannya, agar kasus yang bersangkutan tidak berhenti di tengah jalan.

PENERIMAAN SPDP Salah satu bentuk koordinasi dan supervisi penindakan adalah saling tukar informasi terkait dengan proses penyidikan, yakni dengan dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hingga 31 Oktober 2013, KPK menerima 846 SPDP. Rinciannya, 191 dari kepolisian dan 655 dari kejaksaan.

KEPOLISIAN

KEJAKSAAN

191

655

Sumber http://acch.kpk.go.id (per 31 Oktober 2013) VOL. 36/ TH.V /NOVEMBER-DESEMBER 2013

| 15

PORTAL

Koordinasi dan Supervisi Pencegahan

Kerja Sama Berantas Korupsi

K

koordinasi dan supervisi kepada DPR dalam memperluas jangkauan pencegahan korupsi. Pada 13 Februari 2013, misalnya, KPK menerima tim BPKP untuk melakukan evaluasi program korsupgah yang dilakukan tahun sebelumnya. Tim BPKP yang langsung dipimpin Kepala BPKP, Mardiasmo, tersebut, diterima Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja di Gedung KPK. Dalam kesempatan tersebut, Adnan mengatakan, kegiatan korsupgah memperlihatkan dampak yang cukup efektif dalam mendorong upaya-upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, pada 2013 kerja sama perlu ditindaklanjuti dengan menyusun serangkaian aksi rencana tindak, terkait ketiga aspek yang telah dikoordinasi dan supervisikan di 33 provinsi dan 33 ibukota provinsi serta beberapa instansi vertikal pada ibukota provinsi pada tahun lalu. “Aspeknya meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik. KPK dan BPKP melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana tindak tersebut,” ujar Adnan.

Foto: integrito

KPK tak pernah berhenti melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah). Saling bekerja sama demi memberantas korupsi di negeri ini.

orupsi adalah masalah bersama, pemberantasannya pun harus dilakukan secara bersama-sama pula. Dalam konteks itulah, KPK selalu menjalin sinergi untuk mendukung pemberantasan korupsi di berbagai instansi. Caranya, terus mengintensifkan program koordinasi supervisi pencegahan (korsupgah) KPK. Apa yang dilakukan KPK, sesuai dengan pasal 6 dan pasal 8 UU Nomor 30 tahun 2002, yang menyatakan bahwa KPK menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dari sanalah, berbagai program digelar selama 2013. Salah satu langkah paling strategis, ketika melanjutkan kerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pemerintah (BPKP), sebagaimana tahun sebelumnya. Adanya kerja sama dengan BPKP itu sendiri, berarti turut melengkapo kerja sama lain yang sudah dilakukan KPK, terutama terkait koordinasi dengan kementerian, seluruh pemerintah daerah, dan lembaga. Karena sebelumnya, KPK melakukan

Semiloka korsupgah di Provinsi DKI Jakarta. Memberantas korupsi melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

16 |


Foto: integrito

Namun demikian, menurut Adnan, masih ditemukan beberapa permasalahan di lapangan terkait ketiga aspek tersebut. Di antaranya, kualitas layanan publik perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, melalui program korsupgah itulah, menjadi sistem pencegahan untuk meminimalisasi hal-hal yang berpotensi tindak pidana korupsi. “Ini menjadi sistem peringatan dini terhadap potensi terjadinya korupsi. KPK tidak hanya menindak, tetapi juga memperbaiki sistem,” tutur Adnan. Sementara, Mardiasmo menambahkan bahwa temuan tim KPK dan BPKP di lapangan terkait masih lemahnya perencanaan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa serta pelayanan publik merupakan peluang untuk terus memperbaiki dan fokus kepada hal-hal yang strategis. “Khususnya pelayanan publik yang terkait langsung dengan masyarakat. Pada 2013 ini fokus APBD misalnya pada APBD perubahan. Sedangkan terkait pengadaan barang dan jasa lebih spesifik dan strategis yang dibutuhkan masyarakat, misalnya terkait infrastruktur.” Jelasnya. Sektor layanan publik, penganggaran serta pengadaan

Evaluasi korsupgah bersama BPKP. Melanjutkan kerja sama pada 2013.

barang dan jasa menjadi target KPK dalam melakukan koordinasi dan supervisi bidang pencegahan yang dalam pelaksanaannya menggandeng berbagai institusi, seperti BPKP, Ombudsman, KemenPAN dan RB serta BPK., karena perbaikan layanan publik dan pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel merupakan elemen vital dalam keberhasilan pemberantasan korupsi. Workshop Korsupgah Kunjungan Mardiasmo dan kawankawan, memang seakan “langkah awal“ di tahun ini. Setelah itu, pada 8-10 April 2013, guna merumuskan fokus dan pedoman korsup pencegahan,

KPK menggelar Workshop Koordinasi Supervisi Pencegahan 2013. Workshop dibuka Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja. Sedangkan paparan disampaikan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Danang Girindrawardana, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo, dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri. Melalui kegiatan korsup pencegahan ini, KPK berharap agar kementerian/lembaga berkomitmen tinggi untuk bersama-sama melakukan upaya perbaikan sistem dan peraturan. Tujuannya, untuk menurunkan potensi korupsi pada sektor pelayanan publik, pengelolaan APBD-P, pertambangan, ketahanan pangan, dan sektor penerimaan. “Harapannya, peningkatan akuntabilitas proses dan kualitas pelayanan serta transparansi pada sektor-sektor tersebut, akan berkontribusi secara signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.“

Semiloka Korsupgah di DKI Jakarta

Administrasi Bukan Satu-Satunya

S

alah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka koordinasi dan supervisi pencegahan (korupgah) adalah Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi, di Balaikota Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2013. Kegiatan tersebut Bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, semiloka digelar dalam rangka memberantas korupsi melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Kepala BPKP Mardiasmo, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN) KPK Cahya Hardianto Harefa, Kepala Kantor Perwakilan BPKP DKI Jakarta, Kepala Kanwil Pertanahan DKI Jakarta, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, dan sejumlah pegawai Pemprov DKI Jakarta.

Setelah dibuka secara resmi oleh Basuki, acara dilanjutkan dengan diskusi panel serta paparan dan rencana aksi hasil kegiatan koordinasi supervisi pencegahan tahun 2012. Selain itu, juga dipaparkan hasil pengamatan perubahan APBD yang dilaksanakan pada 2013, dan hasil pengamatan pada sektor ketahanan pangan dan sektor pendapatan di DKI Jakarta. Menurut Basuki, Pemprov DKI Jakarta sangat mendukung tata kelola pemerintahanj yang baik, sebagai upaya pencegahan korupsi. Antara lain, mengajak semua pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk berani melaporkan dugaan praktik korupsi. Selain itu, pihaknya bersama BPKP sedang menyiapkan e-budgeting, sehingga nantinya semua kinerja secara individu akan diukur agar tidak ada lagi yang namanya markup anggaran.


| 17

PORTAL

NKB Kehutanan

Berlanjut Hingga Implementasi

Penandatanganan NKB hanya langkah awal bagi 12 kementerian/ lembaga untuk bersama-sama mengatasi persoalan hutan. Demi pengelolaan hutan yang lebih baik.

18 |

S

epanjang 2013, KPK melakukan banyak hal terkait kehutanan. Sebagai awal, ketika 12 kementerian/lembaga (K/L) menandatangani nota kesepakatan bersama (NKB) tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan, 11 Maret 2013. Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono turut menyaksikan penandatanganan yang berlangsung di Istana Negara tersebut, Setelah itu, kegiatan berlanjut dengan rapat pleno sekaligus rencana aksi pada 31 Juli. Dalam penandatanganan rencana aksi tersebut, disepakati bahwa dari 93 rencana aksi, kemudian di-cluster menjadi lima bagian. Yakni, cluster kawasan hutan, kesatuan pengelolaan hutan (KPH), penyelesaian konflik, perencanaan nasional, dan perizinan. Pada cluster kawasan hutan, misalnya yang dilakukan adalah penyempurnaan kebijakan dan peraturan serta percepatan pengukuhan kawasan hutan, termasuk kepastian status pihak ketiga dalam kawasan hutan negara. Sementara pada kesatuan pengeloan Hutan (KPH), yakni dengan mendorong beroperasinya 120 KPH model serta berjalannya program-program kemasyarakatan di dalam KPH itu. “Untuk penyelesaian konflik, yang dilakukan adalah menyusun regulasi penyelesaian sengketa kehutanan dan terwujud konsensus penyelesaian konflik oleh 12 kementerian atau lembaga,” ujar papar Pakar tata kelola kehutanan, Prof. Hariadi Kartodihardjo. Sementara, tahap implementasi dilakukan sejak September 2013. Untuk tahun ini, kali pertama implementasi menyasar pada hutan


dan masyarakat sekitar hutan di Kalimantan Tengah. Dalam implementasi tersebut, Tim Pemantau Hutan KPK mengadakan pertemuan dan dialog dengan pemerintah provinsi setempat, pemerintah kabupaten, dan organisasi masyarakat sipil. Menurut fungsional Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Johnson R. Ginting, dialog dengan para stakeholder di Kalimantan Tengah dilakukan, dalam rangkaian tinjauan ke lapangan. Menurut dia, ada beberapa aktivitas pelaksanaan tindak lanjut NKB di Kalimantan Tengah. Yaitu, inventarisasi hingga pengukuhan hutan adat, pengukuhan kawasan hutan negara, operasionalisasi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), penyelesaian batas wilayah administratif dalam rangka pengukuhan, hingga inventarisasi dan pengendalian perizinan kehutanan. Untuk memantau pelaksanaan lapangan rencana aksi dari Nota Kesepakatan Bersama KPK, tersebut, KPK membentuk tim kordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi. Pola kerja yang senantiasa memadukan peninjauan lapangan dengan organisasi masyarakat sipil, kata Johnson, akan dibakukan tim Korsupmonev. “Dengan demikian, masyarakat sipil terlibat aktif dalam implementasi NKB” katanya. NKB 12 Kementerian/Lembaga itu sendiri dimaksudkan, untuk menyelesaikan akar masalah sektor sumber daya alam atau sektor kehutanan. Yakni, permasalahan yang sudah puluhan tahun tidak diselesaikan atau belum menemukan alternatif penyelesaian terbaik. Kedua belas K/L tersebut adalah Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/ Bappenas, Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, Komnas HAM, dan UKP4.

PORTAL

Paparan Kajian Tata Niaga Daging Sapi

Ketika Populasi tak Pengaruhi Importasi

Pada 2013, KPK memaparkan hasil kajian tentang tata niaga daging sapi. Kartel sudah menguasai, padahal hak peternak lokal seharusnya dilindungi.

D

aging sapi merupakan bagian dari lima komoditas strategis dan upaya program swasembada yang tak kunjung menuai hasil. Padahal, pemerintah telah menargetkan Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) dengan menggelontorkan dana Rp18,7 triliun yang dialokasikan melalui APBN 20092014. Kebijakan tata niaga komoditas daging sapi, memang tidak mencerminkan keberpihakan kepada 6,2 juta peternak sapi lokal. Untuk itulah maka KPK mengadakan riset ketahanan pangan. Riset di lima lokasi berbeda, yakni Jateng, Jatim, Sulsel, NTT dan Lampung. Berdasarkan riset dan pengaduan masyarakat itulah, Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang), KPK menemukan sejumlah titik rawan tindak pidana korupsi terkait komoditas sapi dan daging sapi. Temuan tersebut diklasifikasikan dalam beberapa modus. Yaitu, penggelapan impor daging sapi, impor daging sapi fiktif, penyalahgunaan prosedur impor daging sapi, penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) ternak sapi, dan suap proses impor daging sapi. Dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Auditorium KPK, 20 Februari 2013, KPK kembali memaparkan hasil kajian terhadap tata niaga daging sapi tersebut. Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, berdasarkan data yang diperoleh KPK per wilayah, maka total populasi sapi potong mencapai 93 persen. “Jumlah tersebut seharusnya bisa mencukupi kebutuhan daging dalam negeri. Tapi faktanya, pemerintah malah

tetap melakukan impor daging sapi dari luar negeri,” kata Busyro. Lebih jauh Busyro menyebutkan, adanya fenomena penyumbatan distribusi. KPK mendapati temuan, adanya daging sapi lokal yang tidak sampai ke Jakarta. Setelah diusut, ternyata ada upaya mencegah suplai daging sapi lokal untuk bisa sampai ke Jakarta. Suatu kebijakan yang didesain untuk mengerdilkan daya saing peternakan lokal, karena ada mafia kartel dalam perdagangan daging sapi di Indonesia. “Jadi bisnis bidang ini sudah dimiliki kartel dan termasuk importasi daging dari luar negeri, juga ada kaitannya dengan kapiltalisme asing. Sehingga hak peternak yang seharusnya dilindungi negara malah kena kartel asing,” ujar Busyro Melihat begitu besarnya potensi tersebut, kelemahan dalam kebijakan tata niaga komoditas sapi harus segera ditindaklanjuti. “KPK telah menyiapkan sejumlah rekomendasi. Di antaranya penguatan kelembagaan peternak sapi lokal dalam pemasaran melalui koperasi peternak, revitalisasi fungsi pasar ternak dan RPH sebagai penunjang dalam tata niaga dan optimalisasi peran pemerintah daerah dalam tata niaga” kata Busyro. Sementara itu Pakar Kebijakan Tata Niaga Komoditas Strategis Pangan, Bustanul Arifin, mengatakan, rencana supply dan demand daging sapi pada tahun 2013 memiliki jumlah yang fantastis. Yakni, untuk estimasi kebutuhan daging sebesar 550.000 ton, dengan konsumsi 2,22 kilogram perkapita dan elastisitas permintaan 1,2 kg/kapita. Kemudian, estimasi ketersediaan daging sebesat 474.400 ton produk lokal dan 80.000 ton impor. Perinciannya, terdiri dari 48.000 ton sapi bakalan (60%) dan 32.000 ton impor daging. Adapun impor bakalan setara 267.000 ekor sapi, dibagi dalam empat termin. Pertama, 56.610 ekor, kedua 117.930 ekor, ketiga 46.230 ekor, dan keempat 46.230 ekor. “Sedangkan impor daging dibagi dua termin masing-masing 19.400 ton dan 12.600 ton,” katanya.


| 19

PORTAL

Pemilukada Berintegritas 2013

Pemilu Bersih untuk Pemerintahan Bersih Melalui Pemilukada berintegritas, pemerintahan yang bersih bukan lagi impian. Selama 2013, KPK banyak mengawal proses demokrasi di daerah.

T

ahun 2013, suhu politik bukang alangkepalang tingginya, terutama di daerahdaerah yang menggelar Pemilukada. Eskalasi itu bisa terus meningkat, hingga 2014 mendatang ketika dihelat pesta demokrasi terbesar di Tanah Air. Mengingat pentingnya Pemilukada, sepanjang 2013 KPK melakukan pengawalan terhadap berbagai proses demokrasi di daerah. Pengawalan dilakukan, untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Memang tak mudah. Karena di lapangan, proses pemilihan kepala daerah, yakni Pemilukada, ternyata sangat rentan menjadi ajang pelanggaran yang bahkan menjurus money politics. Penyebabnya, karena tak sedikit calon kandidat melakukan berbagai cara untuk memenangkan pesta demokrasi tersebut. Selama tahun ini pula, setidaknya KPK mengawal proses Pemilukada di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat. Selain melakukan verifikasi dan deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para kandidat gubernur, KPK juga menggelar

penandatanganan komitmen berintergritas calon cagub dan cawagub. Di Jawa Tengah, Pembacaan deklarasi LHKPN dilakukan langsung oleh cagub dan cawagub. Mereka adalah pasangan Hadi PrabowoDon Murdono, Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko, dan Sudijono Sastroatmodjo minus Bibit Waluyo. Acara itu sendiri dihadiri Ketua KPU Jateng Fajar Subhi, Kapolda Jateng Irjen Pol Didiek Sutomo Triwidodo, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Sunindyo, perwakilan dari akademisi, beberapa lembaga swadaya masyarakat antikorupsi. Selain deklarasi LHKPN, KPK juga memberikan pembekalan kepada seluruh pasangan tentang pelaksanaan konsep good governance yang menjadi modal bagi para cagub-cawagub saat memimpin Provinsi Jateng yang bebas dari korupsi. Dari hasil pembacaan LHKPN, diketahui Hadi Prabowo menjadi cagub Jateng yang memiliki harta kekayaan paling banyak, yaitu Rp13,5 miliar. Sedangkan, wakilnya, Don Murdono, memiliki harta paling sedikit, yakni Rp786 juta. Cagub incumbent Bibit Waluyo memiliki harta Rp13,1 miliar, sedangkan wakilnya, Sudijono Sastroatmojo Rp4,7

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja memberikan pengarahan.

20 |


miliar. Satu pasang calon lagi, Ganjar Pranowo memiliki kekayaan Rp3,07 miliar dan wakilnya, Heru Sudjatmoko, Rp4,4 miliar. Setelah itu acara berlanjut, dengan penandatanganan Komitmen Berintegritas. Sebuah komitmen untuk menjalankan proses tahapan pemilukada secara berintegritas, transparan dan akuntabel, bersih tanpa politik uang baik langsung maupun tidak langsung, serta berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dan tidak melakukan korupsi. Jika demikian, apa yang ingin KPK dapatkan dari berbagai kegiatan seperti itu? Menurut Adnan Pandu Praja, salah satu persoalan dalam pelaksanaan Pemilukada adalah munculnya praktik korupsi. Menurutnya, potensi korupsi dapat terjadi pada setiap pesta demokrasi. Tidak hanya pada calon yang diusung namun juga pemilih yang menggunakan hak politiknya. Adnan menambahkan, bahwa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, KPK berupaya merangkul berbagai pihak, baik dari akademisi, tokoh masyarakat maupun para pegiat untuk mengkampanyekan pemilu bersih yang bebas dari money politics. Itulah sebabnya, lanjut Adnan, maka rangkaian kegiatan Pemilukada berintegritas di Jawa Tengah pun merupakan bentuk komitmen KPK untuk terus mengawal untuk mendorong proses politik yang jujur dan transparan serta mendukung terwujudnya pemilukada bersih. Menurut Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK, Dedie A. Rachim, kegiatan tersebut dilakukan untuk mendorong transparansi para kandidat sebelum maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Secara khusus, ujarnya, KPK berharap pemerintah provinsi menjadi bersih dari praktik korupsi. Mengapa? “Karena penyelenggaraan pemerintahannya diawasi dan dikawal KPK sejak pencalonan gubenur dan wakil gubernurnya,” ucapnya. Dedie menambahkan, bahwa klarifikasi dilakukan terhadap semua aset yang dimiliki oleh masing-masing kandidat. Di antaranya, harta tidak bergerak seperti rumah/bangunan dan tanah, harta bergerak, utang piutang, rekening, logam mulia, dan lain-lain. Selain itu, KPK juga melakukan verifikasi

Deklarasi LHKPN calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur.

rifikasi fisik langsung ke lokasi. “Mengklarifi berarti mencocokkan data yang dilaporkan dengan fakta yang adaa di lapangan,” katanya. Daerah Lain Bagaimana dengan daerah lain? Sama saja. Bekerja sama dengan KPUD Provinsi Sumsel dan KPUD Kabupaten Banyuasin, misalnya, KPK mengkampanyekan Pemilukada jujur, adil dan berintegritas dengan mengusung slogan ‘Ingat,, Pemilu Bersih!’. Melalui kampanye UD pemilu berintegritas, KPK dan KPUD g memberikan pemahaman tentang pemilu bersih kepada masyarakat.. ersih Yang artinya, bersih pemilihnya, bersih calon pemimpinnya, bersih juga proses pemilukada-nya. ka Seperti di Jateng, dalam rangka mendorong transparansi dan komitmen berintegritas agar bersih dari politik uang dan korupsi, pada 15 Mei 2013, KPK memfasilitasi pendeklarasian LHKPN dan penandatanganan komitmen berintegritas. Tampil pada acara tersebut, keempat pasangan cagub dan cawagub, yakni Eddy Santana PutraAnisja Djuita Supriyanto, Iskandar HasanHafisz Tohir, Herman Deru-Maphilinda Boer, dan Alex Noerdin-Ishak Mekki. Terkait LHKPN, dalam rangka meningkatkan pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat, KPK juga memberikan pemahaman tentang bagaimana menelusuri rekam jejak calon dengan membaca LHKPN. Kegiatan dikemas dalam bentuk dialog interaktif yang digelar KPK dan KPUD Kabupaten

Banyuasin pada 16 Mei di Balai Pertemuan KPUD Kabupaten Banyuasin. Pada kesempatan yang sama, KPK juga menjelaskan tentang gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi agar masyarakat juga paham tentang potensi suap ataupun gratifikasi dalam konteks pemilu. Pemahaman ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memilih pemimpin yang bersih dan tidak tersandera dengan kepentingan lain, Selain itu, masyarakat juga secara sadar menolak segala bentuk money politics yang umumnya menyertai proses pemilukada. Berbagai program tersebut merupakan wujud dari peran KPK dalam mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih.


| 21

PORTAL

FGD dan Seminar Politik

Upaya Meminimalisasi Korupsi di Parlemen

Seminar politik, upaya mengurangi maraknya korupsi menjelang 2014.

Selama 2013, KPK menggali beberapa kelemahan utama dalam sistem partai di Indonesia. Idealnya wakil rakyat tidak hanya menjadi politisi namun juga manusia politik.

22 |

B

idang politik merupakan salah satu concern KPK dalam pemberantasan korupsi. Bisa dimengerti, karena sebagai salah satu pilar demokrasi, dinamika politik di negeri ini masih kerap dimaknai secara sempit dan pincang. Bagi sebagian orang, dewasa ini politik semata-mata diartikan sebagai cara mencapai kekuasaan atau jabatan untuk menentukan kebijakan publik. Walhasil, panggung politik pun menjadi ajang perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan, demi kepentingan diri sendiri. Maraknya kasus korupsi yang melibatkan cukup banyak politisi, baik yang menjabat sebagai anggota DPR, DPRD, dan kepala daerah pun, pada akhirnya menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Untuk itulah selama 2013, KPK tidak hanya mengadakan serangkaian focus group discussion (FGD) namun juga seminar politik. FGD digelar dalam tiga seri pada September 2013. Seri pertama berlangsung 4-5 September, seri


kedua 11-12 September, dan seri ketiga 25-26 September. Semuanya diselenggarakan di Gedung KPK. Sedangkan seminar politik digelar 13 Maret 2013 di Hotel Le Meridien. Tajuknya, “Membangun Akuntabilitas Partai Politik: Menaklukkan Korupsi.” Berbicara saat membuka FGD seri pertama, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, sejak reformasi bergulir, posisi parlemen menjadi sangat kuat. Dan, untuk itu pula, saat ini KPK sedang mempelajari semua bisnis proses di parlemen. “Harapannya,” lanjut Bambang, “Kami bisa memetakan potensi kerawanan korupsi pada bisnis proses parlemen ini.” Melalui berbagai upaya itulah, KPK bisa mengetahui perlakuan apa yang harus diajukan sebagai alternatif kebijakan untuk meminimalisasi korupsi di parlemen. Melalui FGD, imbuh Bambang, KPK menggali beberapa kelemahan utama dalam sistem partai di Indonesia. Apa saja?

Pertama, sistem rekrutmen partai yang hingga kini belum bisa menghasilkan kader partai yang bagus. Kedua, pendanaan dan sistem keuangan partai yang belum jelas darimana asalnya. Dan, ketiga, sistem pemilihan umum yang andal. Sementara, Budiman Sudjatmiko, menjelaskan, berbicara tentang rekruitmen dan kaderisasai politik adalah berbicara tentang sumber kemaslahatan atau sumber petaka sebuah negara. Karena dalam proses tersebut, akan terpilih seseorang yang nantinya akan menjadi wakil rakyat, pemimpin daerah, bahkan pemimpin negara. Sedemikian penting dan strategisnya persoalan kepemimpinan politik, sehingga setiap partai politik dituntut untuk menyusun sebuah mekanisme yang baik dalam perekrutan kader. Idealnya, demikian lanjut politisi PDIP itu, seorang wakil rakyat harus menjadi manusia politik. Jangan hanya menjadi seorang politisi. Mengapa? Karena manusia politik memiliki kesukaan terhadap ide-ide besar, mau bergaul dengan orang-orang biasa (rakyat), mau berorganisasi dan memiliki kehendak untuk berkuasa. “Sayangnya, di Indonesia kebanyakan hanya kehendak untuk berkuasa saja. Dan inilah yang menjadi sumber korupsi,” tegasnya. Sementara, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Kuskridho Ambardi, berpendapat, korupsi politik bukan hanya soal moral individu karena dilakukan oleh sekelompok orang di pemerintahan lintas fraksi dan lintas partai. Sehingga di dunia politik ada kecenderungan kelompok-kelompok tersebut menjadi sebuah kartel di pemerintahan yang melakukan sebuah kerjasama saling menguntungkan di antara anggotanya. “Jalan keluarnya adalah harus ada upaya untuk menginduksi partai dan politisi agar dapat mempertanggungjawabkan tindakannya di parlemen,” pungkasnya. Seminar Politik Kegiatan lain adalah seminar politik. Saat membuka seminar, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, tahun 2014 adalah tahun politik karena akan dilaksankan pesta demokrasi terbesar di Indonesia, yaitu pemilihan anggota legislatif, anggota DPD, dan presidenwakil presiden.

Untuk itu Adnan mengingatkan, bahwa tahun 2013 korupsi lebih masif karena partai politik akan fokus pada pengumpulan modal politik sehingga akan menjadi transaksi kewenangan dan APBN akan dijadikan perburuan dan pembajakan modal politik. “Oleh karenanya, perlu dilakukan langkahlangkah strategis dalam memberantas korupsi tersebut yang tentunya akan dilakukan dengan menggunakan modus-modus yang semakin canggih dan kompleks,” lanjut Adnan ketika itu. Adnan menjelaskan, kasus-kasus yang ditangani oleh KPK dan juga hasil kajian KPK menunjukkan bahwa korupsi yang melibatkan anggota ataupun pengurus partai politik dilakukan secara sistemik, bersamasama, dan dari hulu hingga hilir terutama di sektor-sektor strategis, antara lain sektor kehutanan, energi, pertanian, dan bidang-bidang sosial seperti pengelolaan haji. Selain itu, lanjutnya, kajian KPK juga menunjukkan masih adanya kelemahan dalam UU Parpol terkait dengan pengaturan pendanaan, meliputi batasan sumbangan parpol, sanksi, mekanisme pelaporan, dan batasan jumlah dan jenis pengeluaran dana parpol. “Kelemahan tersebut dimanfaatkan dalam bentuk, antara lain untuk melampaui batas sumbangan dengan mengalirkannya melalui

celah-celah yang belum diatur, menggelapkan dana publik dengan memanfaatkan kelemahan sanksi, dan mempertahankan berlangsungnya praktik-praktik korupsi politik dengan memanfaatkan kelemahan mekanisme transparansi dan akuntabilitas pendanaan parpol,” papar Adnan. Terlebih lagi, sistem pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah yang berlaku saat ini lebih membebankan biaya kampanye kepada masing-masing kandidat dan bukan kepada partai sehingga masing-masing kandidat harus mencari sumber-sumber pendanaan yang sering kali melawan hukum. “Akibatnya banyak oknum pengurus partai politik yang terlibat skandal keuangan, terutama korupsi,” tandasnya. Selain itu, lanjutnya, kajian KPK juga menunjukkan masih adanya kelemahan dalam UU Parpol terkait dengan pengaturan pendanaan, meliputi batasan sumbangan parpol, sanksi, mekanisme pelaporan, dan batasan jumlah dan jenis pengeluaran dana parpol. Selain itu, lanjutnya, kajian KPK juga menunjukkan masih adanya kelemahan dalam UU Parpol terkait dengan pengaturan pendanaan, meliputi batasan sumbangan parpol, sanksi, mekanisme pelaporan, dan batasan jumlah dan jenis pengeluaran dana parpol.

Tiga seri focus group discussion (FGD). Memetakan potensi kerawanan korupsi di parlemen,


| 23

PORTAL

Berbagai Kerja Sama Dalam Negeri

Bersinergi Berantas Korupsi

A

Sepanjang 2013, KPK mengadakan kerja sama dengan berbagai kementerian/ lembaga. Efektif memberantas korupsi.

gar berhasil dalam pemberantasan korupsi, KPK melakukan serangkaian upaya yang terintegrasi, intensif, efektif, dan berkesinambungan antara penindakan dan pencegahan. Mengapa? Karena korupsi adalah masalah bersama, sehingga penanganannya pun harus dilakukan secara bersama. Dengan KY misalnya, kerja sama yang dilakukan pada 2013 ini, merupakan lanjutan dari kerja sama yang dilakukan sejak 2007. Kerja sama dilakukan, untuk menjalankan strategi dan upaya-upaya pencegahan dengan memanfaatkan kewenangan yang ada, dengan melakukan berbagai kerja sama dalam melaksanakan strategi preventif (pencegahan). Seperti itulah pesan yang disampaikan Ketua KPK, Abraham Samad, di sela-sela penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara KPK dan KY. Kesepahaman dilakukan, dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penandatanganan MoU, dilakukan oleh Ketua Abraham dan Ketua KY, Eman Suparman di Kantor Komisi Yudisial, Jl. Kramat Raya, Jakarta, 16 Januari

2013. Sebelumnya, KPK dan KY telah menjalin kerja sama, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga, melalui penandatanganan MoU 1 Februari 2007, yang berakhir pada 2010. Melalui MoU yang diperbarui tersebut, KPK dan KY dapat saling memberikan informasi/data dalam mendukung tugas dan kewenangan masingmasing. Utamanya, dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Hal itu dilakukan, dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. “Pelaksanaan permintaan atau pemberian informasi/ data dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku di masing-masing pihak dan sesuai dengan peraturan perundangundangan,” papar Abraham. Abraham menilai, KPK dan KY merupakan mitra strategis dalam optimalisasi dan efektivitas pemberantasan korupsi. Juga, dalam menjaga kehormatan, dan martabat hakim sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. ”Transparansi dan akuntabilitas peradilan tidak saja menjadi tanggung jawab hakim dan KY saja, tapi merupakan

Kerja sama dengan universitas, bukti nyata peran serta civitas academica dalam pemberantasan korupsi.

24 |


tanggung jawab kita bersama untuk mengawasinya,” lanjutnya. Sementara itu, Eman mengatakan, MoU ini sangat penting dan strategis. Karena KY bukan lembaga penegak hukum yang bisa memberikan sanksi pidana terhadap para hakim yang menerima suap. KY hanya berwenang untuk memberikan sanksi etik saja. Maka dari itu, KY membutuhkan bantuan dari lembaga negara lain untuk mengusut praktik korupsi yang melibatkan hakim (judicial corruption). “Sesuai dengan kewenangan, KY dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk membantu melakukan perekaman atau penyadapan terhadap yang diduga melakukan tindak pidana korupsi,” ungkap Eman. Adapun ruang lingkup kerja sama yang dilakukan, meliputi informasi / data, tata kelola yang baik, pendidikan/ pelatihan dan sosialisasi, kajian/ penelitian, dan narasumber atau tenaga ahli. Selain itu, dilakukan juga kerja sama penerapan tata kelola yang baik dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Yakni, meliputi pembangunan sistem integritas, sistem pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Program Pengendalian Gratifikasi, Whistleblower’s System, Program Pemantauan Peradilan Tindak Pidana Korupsi, dan program/kegiatan lainnya. Kerja Sama Lain Tidak hanya dengan KY tentu saja. Selama 2013, KPK juga bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain. Di antaranya adalah, kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo), Komplonas, Komisi Kejaksaan (Komjak), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ombudsman, Komisi Pemilihan Umum (KPU), empat perguruan tinggi di Yogyakarta, dan sebagainya. Sama seperti dengan KY, melalui berbagai upaya itu, KPK berharap virus-virus antikorupsi bisa dengan cepat menyebar. Dengan LPSK misalnya, KPK berkomitmen penuh terhadap upaya perlindungan saksi dan pelapor dalam rangka mendukung pengungkapan kasus-kasus korupsi. Untuk itu kerja sama maksimal di antara lembaga penegak hukum serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi poin

Kerjasama dengan Komisi Yudisial. Meningkatkan kualitas hakim dan peradilan.

penting dalam mengungkap berbagai kejahatan, khususnya kejahatan tindak pidana korupsi. Maka, sebagai bentuk tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani pada Agustus lalu, KPK dan LPSK kembali melakukan kerjasama. Senin, 16 September 2013, disepakati petunjuk teknis (juknis) tentang perlindungan saksi atau pelapor. Penandatangan kesepakatan ini dilakukan oleh Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani dan Sekretaris Jenderal KPK Annies Said Basalamah dengan disaksikan Wakil Ketua KPK Zulkarnain, di Gedung KPK Kuningan, Jakarta. Sementara penandatangan MoU antara KPK dan Kompolnas serta Komjak, bertujuan untu meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Melalui MoU ini, menurut Ketua KPK Abraham, KPK, Kompolnas dan Komjak akan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam penerapan praktik good governance sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang terintegrasi. Lebih lanjut, Abraham menjelaskan, lingkup kerja sama juga mencakup pertukaran informasi dan data, bidang pendidikan/pelatihan, kajian dan penelitian, serta sosialisasi. Selain itu, kerja sama ini juga dimaksudkan untuk optimalisasi dan efektifitas pemberantasan korupsi dengan menjaga profesionalisme dan standar etik dalam penegakan hukum agar sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok serta fungsi masing-masing lembaga.

Tentu, bukan hanya dengan Kompolnas dan Komjak, KPK bekerja sama. Penandatanganan MoU juga dilakukan dengan Kementerian Komunikasi Informatika (Kemkominfo), pada 15 Mei 2013 di Gedung Kemkominfo, Medan Merdeka, Jakarta. Penandatanganan MoU dilakukan langsung antara Ketua KPK Abraham Samad dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. “Setiap kementerian harus melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata Tifatul. Tifatul mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik MoU yang sudah dilakukan dengan KPK. Dengan adanya MoU ini, tambah Tifatul, bisa menjadi pembelajaran untuk semuanya sehingga diharapkan bisa terus bersama-sama untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sementara, kerja sama dengan empat perguruan tinggi (PT) di Yogyakarta dilakukan dengan menggandeng Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta; Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta; Universitas Islam Achmad Dachlan (UAD) Yogyakarta; dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Menurut Adnan, tujuan kerja sama tersebut adalah, agar KPK dapat melakukan akuisisi informasi dan data serta memanfaatkan publikasi lokal Universitas seperti skripsi, tesis, disertasi, hasil kajian/penelitian, literatur/buku dan dokumen lainnya, baik dalam bentuk cetakan maupun file digital yang terkait dengan tindak pidana korupsi. “Kerja sama ini menjadi langkah awal menuju pusat informasi dan pengetahuan antikorupsi terbesar di dunia,” ujarnya.


| 25

PORTAL

Peran Serta Luar Negeri

Mewakil Indonesia pada APEC

J Pada 2013, KPK mewakili Indonesia memimpin pertemuan Anti Corruption and Transparency (ACT) Working Group, APEC 2013. Bukan hanya memimpin, KPK juga menelurkan gagasan yang sangat strategis.

akarta, 25 Januari-7 Februari 2013. Di tengah cuaca tak menentuk dan ancaman banjir di Ibukota, pertemuan akbar negara-negara Asia Pasifik digelar, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Di antara berbagai forum yang digelar, salah satunya adalah Anti Corruption and Transparency Working Group (ACTWG). Pertemuan yang diselenggarakan 28 Januari tersebut merupakan pertemuan pertama dari 44 kegiatan dalam rangkaian First Senior Official’s Meeting (SOM 1) atau Pertemuan Informal Tingkat Pejabat Tinggi APEC Indonesia 2013. Selain itu, pada kegiatan yang diikuti oleh 21 negara ini, juga diselenggarakan APEC ACT Workshop yang mengangkat tema “Challange and Strategy of Strengthening Anti-Corruption Authorities to Combat Corruption in a Modern World.” Pertemuan itu sendiri, menjadi bukti peran serta Indonesia di kancah internasional selama 2013. Faktanya, pada kesempatan tersebut, berbagai gagasan penting pun mengemuka pada forum itu. Salah satu nya, seperti yang diusulkan

Indonesia. Pada kesempatan tersebut Indonesia menggagas adanya peraturan yang dapat menyentuh koruptor dari kalangan atau korporasi swasta asing. Jika kelak gagasan ini diterima, dapat dipastikan bahwa para koruptor dari kalangan swasta pun akan bisa terjerat hukum. Menurut Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, langkah Indonesia ini meniru negara lain, seperti Amerika Serikat . Indonesia, lanjutnya, belum punya aturan yang bisa menyentuh sektor swasta. “Selama ini hanya di pemerintahan saja,” kata Adnan. Menurut Adnan, lembaga anti korupsi AS memiliki subjek untuk menyeret pelaku bisnis atau korporasi swasta, yang memenangkan tender dengan cara-cara korupsi. Syaratnya, perusahaan tersebut terdaftar di bursa Amerika Serikat, New York Exchange. Sementara di Indonesia, hal tersebut masih sulit dilakukan KPK. Sehingga KPK merasa perlu untuk meminta, agar Undang-undang (UU) antikorupsi saat ini ditambahkan aturan masalah korupsi yang dilakukan sektor swasta. Tujuannya,

Mewakili Indonesia dalam memimpin peserta APEC, peran strategis KPK.

26 |


aagar pemberantasan korupsi lebih ideal dan menyentuh banyak pihak. Melihat kondisi saat ini, maka yang dibutuhkan adalah political will dari pemerintah. Dengan demikian, lanjutnya, di samping UU anti korupsi, maka idealnya masih ada lagi satu peraturan yang mengatur korupsi yang dilakukan sektor swasta. Dalam hal ini, maka penegakan hukumnya bisa berupa penyitaan aset. Senada dengan Adnan, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto, juga menyayangkan lemahnya regulasi yang ada saat ini. Padahal, kelemahan regulasi sangat berpotensi menyebabkan negara kehilangan banyak aset. “Kalaupun perlu regulator, ujung-ujungnya pemerintah membentuk Badan Pengawas. Lantas yang menjadi problem kemudian adalah bagaimana ia bisa bekerja dengan independen jika selalu dimonitor dari atas,” tegas dia. Pembentukan Forum Kerja Sama Bukan hanya memimpin salah satu forum APEC. Indonesia juga menelurkan gagasan strategis pada pertemuan tersebut. Di hadapan Anggota APEC, Indonesia menggagas upaya pemberantasan korupsi di sektor sawsta dan korporasi. Selain itu, juga mengusulkan pembentukan forum kerjasama pemberantasan korupsi. Adnan menyatakan bahwa keberadaan forum ini bertujuan secara tidak langsung membantu pertumbuhan ekonomi para negara anggota APEC. KPK menilai pembentukan forum penting karena berdasarkan pengalaman Indonesia, selama ini koruptor yang lari ke luar negeri berhasil diseret pulang karena bantuan lembaga antikorupsi di negara tersebut. Usulan Indonesia untuk membentuk forum mendapat sambutan positif dari para negara anggota APEC seperti Malaysia, Brunei, Filiphina, juga Hong Kong. “Sebagian besar negara tersebut tidak mau menanggung beban sebagai tempat berkumpulnya koruptor dan sebagai tempat menyimpan uang-uang kotor,” lanjut Adnan. “Selama ini jika ada kasus seperti itu, penanganannya hanya secara bilateral. Kalau ada forum diantara lembaga anti korupsi di negara-negara member APEC pasti akan lebih intensif. Kerjasama dalam pemberantasan korupsi hanya

based on cases,” kata dia. Pembentukan forum ini diharapkan segera terbentuk sehingga ada pagu yang bisa diikuti semua lembaga anti korupsi. Usulan Indonesia untuk membentuk forum mendapat sambutan positif dari para negara anggota APEC seperti Malaysia, Brunei, Filiphina, juga Hong Kong. “Sebagian besar negara tersebut tidak mau menanggung beban sebagai tempat berkumpulnya koruptor dan sebagai tempat menyimpan uang-uang kotor,” lanjut Adnan. Lebih jauh ia menegaskan, korupsi sudah menjadi kejahatan internasional. Jaringan korupsi tidak hanya di dalam negeri saja, skala mereka sudah multinasional. Peran lembaga pemberantasan korupsi di tiap-tiap negara menjadi sentral dalam kehidupan ekonomi sebuah negara. Pasalnya kata Adnan, sudah banyak fakta yang menunjukkan bahwa korupsi menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu negara lamban. Selain itu, lemahnya penegakkan hukum terhadap para koruptor juga menyebabkan sebuah sustainable government hancur. Sementara menurut Direktur PJKAKI KPK, Sujanarko, sejauh ini penegakan hkum akan menemui masalah, jika terdapat kasus korupsi yang melibatkan dua negara atau lebih. Masalah muncul itu, lanjutnya, karena memang terkendala masalah seperti terkait kewarganegaraan, yurisdiksi, maupun adanya dual criminality. “Sebuah tindak

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dalam forum APEC.

kriminal di satu negara bisa jadi bukan merupakan kejahatan di negara lain. Dan persoalan ini, katanya, perlu dibereskan,” katanya. Menyikapi berbagai gagasan Indonesia, member APEC yang hadir dalam kesempatan tersebut memberi apresiasi. Mereka juga mengapresiasi kinerja KPK dan mempertanyakan resep yang dilakukan Indonesia sehingga para koruptor tidak lepas dari jerat hukum. Menyikapi apresiasi dari anggota APEC yang hadir dalam sidang tersebut, Adnan justru menganggapnya sebagai sebuah paradoks. “Menurut saya apresiasi dari member ini paradoks. Karena apa? Di dalam negeri sendiri sudah terlalu banyak upaya-upaya untuk melemahkan KPK,” tegasnya.

Tidak hanya memimpin, Indonesia juga memberikan gagasan yang sangat penting.


| 27

PORTAL

KNPK 2013

Berharap Solusi dari SIN

Sistem Integritas Nasional (SIN), salah satu kunci pemberantasan korupsi di negeri ini.

Kali kedelapan KPK menyelenggarakan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK). Tema yang diambil adalah “Implementasi Pelembagaan Sistem Integritas Nasionan (SIN)”.

28 |

J

akarta, 4 Desember 2013. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kali kedelapan menyelenggarakan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK), yang pada 2013 ini mengangkat tema “Implementasi Pelembagaan Sistem Integritas Nasional (SIN)”. Konferensi yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta, pada 4 fabruari 2013, ini, dihadiri Ketua MPR Republik Indonesia Sidarto Danusubroto, Menteri Badan Perencana dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Gubernur DKI Jakarta Jokowi Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji, dan Direktur PT Unilever Indonesia, Tbk Sancoyo Antarikso. Serta sekurangnya 260 perwakilan lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, BUMN, pemerintah daerah, akademisi, dan beberapa asosiasi profesi. Ketua KPK Abraham Samad dalam sambutannya menjelaskan bahwa upaya penguatan pemberantasan korupsi selayaknya memasukkan implementasi pelembagaan sistem integritas yang diterapkan di setiap tingkat


elemen bangsa dan pemangku kepentingan agar pemberantasan korupsi dapat lebih sistematis, terstruktur, dan komprehensif. “Penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN) diharapkan dapat mengatasi sejumlah permasalahan bangsa. Salah satunya adalah korupsi yang masih menjadi penghalang terbesar terwujudnya tujuan nasional bangsa,” paparnya. Menurut Abraham, dibutuhkan penanganan pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif, meliputi niat dan kesempatan, individu maupun sistem, value based, dan rule based sehingga upaya implementasi pelembagaan sistem integritas di setiap tingkat elemen bangsa akan mencegah terjadinya korupsi serta dapat menekan suplai koruptor baru. Dalam konteks SIN, keselarasan perpaduan antara integritas pribadi, integritas institusi, integritas hubungan antar institusi dan integritas suprastruktur yang akan memayungi seluruh perangkat pengelolaan negara. “Harapannya, implementasi pelembagaan SIN akan mendorong terciptanya tata kelola yang baik (good governance) di tanah air,” lanjutnya. Abraham menambahkan, setiap lembaga,

organisai, pemerintahah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, mampu mengimplimentasikan SIN. Menurutnya, di dalam SIN, teradapat proses rotasi, mutasi dan promosi yang harus berjalan secara akuntabel. “Tak boleh lagi promosi, rotasi dan mutasi berdasarkan like dislike. Saya berharap virus-virus integritas yang mulai awal dilakukan Pemprov DKI, PAN RB dan kementerian lain yang sudah memulai melakukan SIN. Kalau SIN bisa berjalan di seluruh KL, Pemprov Kota, insya Allah tingkat korupsi bisa ditekan, tak lagi terjadi korupsi kecil-kecil di sektor layanan publik, maka itu IPK akan meningkat,”tegasnya. Menurutnya, meski IPK Indonesia masih tetap diurutan ke- 32, tapi ada perbaikan dari segi ranking dari 118 menjadi 114. Dengan adanya KNPK , kita bisa membagi informasi apa tujuan implementasi SIN. Kalau sudah dipahami, insya Allah kita akan menekan angka korupsi. KPK tak akan mungkin terus menerus sebagai pemadam kebakaran. “ Karena sistem yang ada sekarang memproduksi korupsi. Maka system tersebut diperbaiki dengan SIN. Kalau sistem sudah diperbaiki, insya Allah integritas akan kokoh dan korupsi ditekan,”katanya. Sementara, Wakil Ketua KPK Bambang Wijodjanto mengatakan, KPK sudah merumuskan draft pertama mengenai SIN dan sudah didiskusikan kepada berbagai lembaga Negara dan lembaga public dan banyak masukan yang diberikan. Sehingga KPK harus mengakomodasi untuk membangun SIN agar lebih baik. “SIN akan berbasis pada system,budaya dan individu,”katanya. Bambang menjelaskan,SIN bukan merupakan barang baru. Sudah ada beberapa Negara yang menerapkan SIN. Ambillah contoh Malaysia dengan Rencana Integrity Nasional (RIM). Namun tidak ada kata terlambat untuk melakukan hal yang lebih baik. “Keikhlasan dan niatan kita untuk berubah lebih baik adalah modal awal suksesnya SIN. Kita sadar dan ada kemauan untuk berintegritas,tinggal keikhlasan yang menyempurnakan niat tersebut. Nilai akan sia-sia jika tidak ada action,” jelasnya. Sedangkan Wakil Ketua KPP Zulkarnaen mengaku, Indonesia merupakan negara kaya akan budaya

luhur. Namun sayang, budaya luhur tersebut mulai terkikis, bahkan stigma Indonesia menjadi Negara korup lebih besar. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi kita bersama untuk mengembalikan citra positif negara kita. Dengan adanya SIN, lanjutnya, bangsa ini memiliki misi bersama dan menjadikan misi tersebut menjadi misi nasional untuk mengembalikan budaya luhur tersebut. Mulai dari integritas pribadi,keluarga, organisasi, dan akan menjadi iintegritas nasional. Kita akan dikenal sebagai Negara berintegritas dan berdaya saing dan dihormati. “Kita harus menjadi agen perubahan. Apabila integritas sudah menjadi pedoman,dengan sendirinya korupsi akan menurun,” katanya. Perlu Komitmen Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, diperlukan komitmen dari semua lembaga Negara termasuk masyarakat untuk menggalang satu barisan dalam rangka membangun SIN agar berhasil. “Jadikan hari ini sebagai tekad kita bersama, agar kita bersatu padu, satukan barisan bahwa korupsi merupakan musuh kita bersama. Kalau korupsi bisa diatasi, kita percaya kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Semua tergantung pada tekad kita bersama,”tegasnya. Azwar tidak menampik, pemberantasan korupsi pada penyelenggara Negara sangat luas sekali, oleh karena itu dipertajam dengan reformasi birokrasi. Tambahnya,korupsi bisa masuk melalu

celah-celah rekrutmen,mutasi,rotasi dan promosi. “Seluruhnya,sistem yang kita bangun harus bisa memberantas, mencegah korupsi pada seluruh unsur penyelenggara Negara. Dalam birokrasi, korupsi masuk pada saat rekrutmen. Jadi rekrutmen harus bersih dari korupsi dan KKN. Demikian juga dengan promosi. Ketiga, kita harus sejahterakan penyelenggara Negara ini dengan cukup,”katanya. Gubernur DKI Joko Widodo atau kerap dipanggil Jokowi mengamini pernyataan Azwar. Dia setuju bahwa pemberantasan korupsi di kelembagaan harus dimulai dari rekrutmen. Menurut Jokowi, dalam promosi jabatan juga harus dilakukan terbuka dan sehat. Bukan senang tidak senang, atau suka tidak suka, katanya, tetapi merupakan sebuah proses terbuka yang kita lakukan, yaitu lelang jabatan lurah dan camat. Sekarang, imbuh Jokowi, diselenggarakan proses lelang jabatan kepala sekolah dan kepala puskesmas. Proses tersebut terus berlanjut disemua tempat dan jabatan. Melalui cara itu, satu persatu diharapkan mendapatkan SDM pejabat yang benar-benar melayani masyarakat. Jokowi menambahkan, membangun sistem yang memaksa dan mengikuti birokrasi sangat diperlukan. Hal ini telah diterapkan oleh Pemprov DKI. Misalkan online sistem untuk pajak hotel, restoran, tempat hiburan dan parkir. Kemudian system penyediaan barang dan jasa. “Kita paksa birokrasi kita untuk mengikuti system yang kita bangun ini. Kalau semua sudah mengikuti system, maka kontrol kita yang harus diperkuat.mekanisme kontrol lewat data, lapangan seperti yang kita lakukan,”ungkapnya.

Peserta Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK), sangat antusias.


| 29

PORTAL

Pekan Anti Korupsi

Membudayakan Nilai-Nilai Anti Korupsi

Seperti juga tahun sebelumnya, pada 2013 KPK memperingati Hari Antikorupsi Internasional (HAKI). Turut memeriahkan acara yang digelar 9-11 Desember 2013 tersebut, lembaga negara hingga komunitas antikorupsi.

30 |

menjadikan korupsi sebagai musuh kita bersama,” kata Ketua KPK Abraham Samad dalam sambutannya. Hadir dalam acara tersebut Ketua DPR RI Marzuki Ali, Ketua BPK Hadi Purnomo, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Jaksa Agung Basrief Arif, Kepala BPKP Mardiasmo dan para undangan yang terdiri para perwakilan kepala daerah. Dan, Indonesia Peringatan Hari Antikorupsi, menggugah kesadaran bersama akan bahaya korupsi. sendiri, bukanlah satusatunya negara yang memperingati hari antikorupsi. Di berbagai penjuru dunia, kegiatan ebencian terhadap segala bentuk perilaku korup terasa begitu kental di Istora Senayan. yang sama juga dilakukan, sebagai cermin dan bentuk komitmen pemberantasan korupsi. Puluhan stand, mulai lembaga negara “Artinya ada agenda besar, ada perjuangan hingga para penggiat antikorupsi dari berbagai belahan Tanah Air pun seolah satu suara: menolak dan tekad bersama bahwa kita semua benci terhadap perilaku kurupsi. Oleh karena itu, sudah keras pada korupsi. selayaknya kita menjadikan korupsi sebagai Memang demikian. Dalam pekan anti musuh bersama dan kita harus menggelorakan korupsi yang digelar KPK mulai 9 Desember bersama-sama, bahwa tidak ada tempat bagi hingga 11 Desember itu berbagai pesan-pesan para koruptor di Indonesia,” tegas Abraham antikorupsi begitu membahana. Berbagai acara Samad. pun bertemakan korupsi. Ada lomba puisi, karya Di tengah gencar-gencarnya bangsa kita foto jurnalistik, lukisan, karya tulis, peluncuran melakukan pemberantasan korupsi, lanjutnya, perangko antikorupsi, pertunjukan musik dan memang tidak sedikit muncul sikap pesimistis berbagai karya seni bertemakan antikorupsi lain. dan keragu-raguan akan keberhasilan Pekan antikorupsi bertajuk “Bersih transparan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun tanpa korupsi” tersebut, merupakan salah satu Abraham mengimbau untuk tetap optimistis. rangkaian dari peringatan hari anti korupsi Karena menurutnya, dengan sikap seperti itulah se-dunia yang jatuh pada 9 Desember 2013. akan mendapatkan jalan ke luar dan solusi Kegiatan tersebut merupakan ajang untuk terbaik dalam pembarantasan korupsi di negeri mengkampanyekan nilai-nilai antikorupsi secara ini. luas kepada masyarakat serta menginformasikan “Melalui pekan antikorupsi 2013 ini kita harus capaian kinerja KPK dalam mengemban amanah mampu menginformasikan dan menyampaikan pemberantasan korupsi di Indonesia. pesan antikorupsi kepada masyarakat. Sehingga, “Harapannya, melalui kegiatan ini akan nilai-nilai antikorupsi bukan sekadar didengar terbangun kesadaran dan pemahaman perilaku dan dibaca, namun juga diterapkan dalam antikorupsi di masyarakat. Sehingga, partisipasi kehidupan sehari-hari dan menjadi gaya hidup masyarakat dan stakeholder terkait dalam bangsa Indonesia,” imbuhnya. pemberantasan korupsi semakin meningkat dan

K


PORTAL

Penancapan Tiang Pancang

Gedung Kebangsaan untuk Semua

Dalam rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2013, KPK menggelar acara ground breaking. Pertanda dimulainya pembangunan gedung baru.

“KPK punya kepentingan supaya proses politik tahun depan itu baik. KPK akan meletakkan Indonesia hebat bukan mimpi tapi cita-cita yang bisa direngkuh. Ini menjadi penting karena bukan sekadar menancapkan tiang pancang, tetapi sungguhsungguh menancapkan ikrar yang sangat kuat untuk membangun Indonesia yang hebat,” tegas Bambang. Atas terlaksananya pembangunan gedung Pencanangan tiang pancang, penanda dimulainya pembangunan gedung baru KPK. baru yang terletak di Jl. Gembira, Kuningan Jakarta Selatan tersebut, Bambang ahan seluas 8.294 m2 itu terlihat kosong. juga menyampaikan terima kasih kepada para Hanya tiang pancang sebagai penanda pihak yang telah mendukung. Rencananya, lanjut dimulainya pembangunan. Sedangkan pada Bambang, di gedung baru tersebut KPK juga akan satu sisinya berdiri papan penanda. Tulisannya membuat prasati untuk memperingati dan sebagai mudah dibaca, “ Di tanah ini dibangun gedung ucapan terima kasih kepada masyarakat Indonesia kebangsaan untuk rakyat Indonesia.” yang telah memberikan sumbangannya untuk Begitulah kondisi lahan yang kelak di pembangunan gedung. permukaannya akan dibangun gedung baru KPK. Bangunan yang diberi nama Gedung Integritas Setelah terkendala tanda bintang sejak 2008 lalu, Kebangsaan dan Kepedulian ini rencananya akan kini pembangunanpun segera dimulai. Bertepatan dibangun 16 lantai dengan dua lantai basement dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, 9 sehingga akan memuat sekitar 280 kendaraan. Selain Desember 2013, pembangunan ditandai dengan itu, akan dibuat juga gedung penunjang atau rumah penancapan tiang pancang. tahanan yang bisa menampung 50 orang (40 orang Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua KPK laki-laki dan 10 orang perempuan). Bambang Wijojanto, pimpinan KPK periode “Masa pembangunannya sendiri adalah pertama Erry Riyana Hardjapamengkas, penasihat multi years untuk tiga tahun. Dimulai 2013 untuk KPK Suwarsono, mantan penasihat KPK M pembangunan pondasi, 2014 untuk sequence dan di Billah dan Said Zainal Abidin, Sekjen KPK Anis 2015 untuk proses terakhir. Rencananya akan dibuat Said Basalamah, Juru Bicara KPK Johan Budi SP juga ruang pemeriksaan sebanyak 70 ruangan,” kata dan Dirut PT Hutama Karya. PT Hutama Karya Sekjen KPK Anis Said Basalamah. merupakan pemenang tender pembangunan Sementara itu, Direktur utama Hutama Karya gedung KPK tersebut. Tri Widjajanto mengatakan, bahwa perusahaannya Menurut Bambang, terdapat dua alasan memenangkan proyek tersebut berdasarkan proses mengapa penancapan tiang pancang dipilih pada tender terbuka dengan nilai kontrak konstruksi 9 Desember 2013. Pertama, kegiatan tersebut Rp195 miliar. Untuk tahap pertama, kata dia, akan merupakan bagian awal dari rangkaian peringatan diselesaikan sebagaimana yang tertuang dalam Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI). Kedua, dokumen kontrak, yakni 18 bulan. “Ini kontrak tahun karena tahun depan adalah tahun politik, yang jamak dengan tiga tahun anggaran, yakni 2013, 2014 merupakan tahun penting bagi seluruh rakyat dan 2015. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan sesuai Indonesia untuk memilih pemimpin terbaiknya. yang tertera dalam dokumen kontrak,” ujar Tri.

L


| 31

PORTAL

Strategi Komunikasi

Pemanfaatan Media untuk Transparansi Komunikasi

Menjelang akhir 2013, sekaligus dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, KPK mengadakan seminar yang membahas mengenai pentingnya peran Humas lembaga. Saatnya memanfaatkan kecepatan media sosial sebagai penyampai informasi positif.

32 |

J

angan anggap sebelah mata peran Humas. Sebagai garda terdepan lembaga publik, Humas merupakan jembatan antara publik dan lembaganya. Terlebih, sejak diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik. KPK tentu melihat positif peran Humas tersebut. Karena kaitannya dengan keterbukaan, tak pelak KPK juga melihat bahwa Humas pun memiliki peran vital dalam pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, KPK mendorong Humas untuk memainkan peran tersebut, agar setiap lembaga publik menjadi transparan dan terbuka. Seperti itulah tema yang mengemuka ketika KPK menggelar seminar Humas. Bertajuk “Tantangan Humas Lembaga di Tengah Sesaknya Opini Negatif Pemerintah di Media Sosial,” di Balai Kartini, Jakarta, 5 Desember 2013. Dalam kesempatan tersebut, empat narasumber berbagi pengalaman kepada peserta, yang merupakan praktisi Humas dari 153 instansi dan kementerian/lembaga, BUMN, dan Pemerintah Provinsi. Mereka adalah Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Direktur PT KAI Ignasius Jonan, paktisi media sosial Wicaksono dan pengamat komunikasi Effendi Ghazali. Sedangkan Ketua KPK Abraham Samad bertindak selaku keynote speaker sekaligus membuka seminar. Satu bahasan yang cukup menonjol dalam seminar, adalah peran media sosial. Maraknya penggunaan Facebook, Twiter, dan sebagainya, yang terbukti beberapa kali efektif menjadi


ajang sosialisasi secara cepat, diharapkan bisa optimal dimanfaatkan oleh Humas. “Ketertutupan tidak boleh dimiliki oleh lembaga publik. Munculnya berbagai medium komunikasi seperti media sosial semestinya dapat dimanfaatkan dan dijadikan medium tambahan bagi Humas untuk berkomunikasi dengan masyarakat,” papar Abraham. Abraham menambahkan, maraknya pemberitaan media sosial, elektronik, dan surat kabar, paling tidak membawa dua dampak, yaitu positif dan negatif. Oleh karena itu, ke depan, Humas dituntut bekerja maksimal dan elegan agar bisa memberikan informasi lebih terpercaya kepada publik. “Peran Humas di manapun, lembaga swasta dan publik, menjadi sesuatu yang urgent. Humas adalah penyambung lidah rakyat antara lembaga dan masyarakat. Baiknya sebuat lembaga mampu dimanifestasikan lewat humas,” katanya. Penggunaan media sosial, tambah Abraham, telah mengubah gaya hidup masyarakat. Media sosial juga telah menjadi fenomena yang tak terelakkan dalam pekerjaan Humas. Para pemangku kepentingan humas lembaga pemerintah seperti wartawan, pejabat publik dan juga masyarakat secara luas memanfaatkan media sosial sebagai referensi dan sumber informasi. Namun demikian, Abraham mengingatkan, dunia media sosial tidak selalu bersikap manis. Informasi yang berkembang di media sosial ibarat mata pisau ganda. Misalnya, tidak sedikit akun-akun tendensius yang dibuat untuk mendiskreditkan seseorang atau sebuah lembaga, dapat dengan bebas menyebarkan informasi menyudutkan yang tidak didasari fakta. Berlindung di balik akun tidak bernama, opiniopini negatif dapat dibentuk dan bukan tidak mungkin kemudian diikuti dengan pemberitaan yang bernada serupa di media konvensional. Berbagai kritik hingga opini sesat berdesakan di media sosial membutuhkan kecepatan dan transparansi untuk menjawabnya sekaligus memaksa humas lembaga untuk berstrategi menyelamatkan citra lembaganya. “Tidak hanya mencitrakan lembaga, Humas juga harus membuka ruang dialog yang lebih luas untuk publik,” pesannya.

PORTAL

ToT Pendidikan Antikorupsi

Dua Ribu Dosen untuk Antikorupsi

Pada 2013 KPK bekerja sama dengan Dirjen Dikti Kemendikbud, menyelenggarakan training of trainers (ToT) bagi 2.000 dosen. Mempersiapkan para dosen sebelum memberikan Mata Kuliah Antikorupsi.

Tim pemateri pada pelatihan, terdiri atas KPK dan tim penyusun mata kuliah antikorupsi dari beberapa perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Soegijapranata, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Paramadina. “PTS yang mengikuti ToT ini diharapkan akan menerapkan Mata Kuliah Wajib atau Pilihan Pendidikan Antikorupsi di kampusnya masingTraining of trainers (ToT), pembekalan bagi para dosen sebelum mengajar. masing sebagaimana Surat Edaran Dirjen Dikti,” lanjut Dedie. endidikan bagi dosen mata kuliah Melalui kegiatan tersebut, KPK berharap, pada antikorupsi. Begitulah KPK dan Direktorat akhir 2013 terdapat 2.000 orang dosen calon Mata Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Kuliah Pendidikan Antikorupsi yang sudah diberi Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikti pembekalan. Mereka, lanjutnya, berasal dari Kemendikbud), menggelar Training of Trainers 1.000 perguruan tinggi negeri atau swasta yang (ToT) Pendidikan Antikorupsi, selama 2013. dilibatkan secara aktif oleh KPK dan Kemendikbud. Kegiatan yang melibatkan para dosen dari “Sesuai dengan amanat Pasal 13 huruf c berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang tersebut, ditujukan untuk memberikan pendidikan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antikorupsi bagi para dosen. Beberapa dosen yang dalam melaksanakan upaya pencegahan, KPK terlibat, antara lain berasal dari Jakarta, Surabaya, melaksanakan pendidikan antikorupsi pada setiap Semarang, Medan, Bandung, dan Palembang. jenjang pendidikan,” lanjut Dedie. Setelah itu, kegiatan kembali berlanjut dengan melibatkan dosen dari wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut dibuka Wakil Ketua KPK KPK Busyro Muqoddas, Dirjen Dikti Djoko Santoso, dan Inspektur Jenderal Kemendikbud Haryono Umar. Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Dedie A. Rachim menjelaskan, pelatihan merupakan rangkaian program untuk menyiapkan Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi di PTN/PTS, dalam upaya menyebarluaskan nilai-nilai dan budaya antikorupsi di lingkungan kampus dan mahasiswa. ”Perguruan tinggi yang mengikuti ToT ini diharapkan akan menerapkan Mata Kuliah Wajib atau Pilihan Pendidikan Antikorupsi di kampusnya masingmasing sebagaimana Surat Edaran Dirjen Dikti,” ungkapnya ketika itu.

P


| 33

PORTAL

Peluncuran Radio Streaming KPK

Lewat Radio, Kian Mendekatkan Diri Secara bergiliran seluruh komponen pegawai KPK diajak mengisi program radio, tak terkecuali pimpinan, deputi, dan direktur KPK. Ternyata, banyak insan KPK bersuara bagus.

D

i antara berbagai inovasi kegiatan yang dilakukan KPK sepanjang 2013, yang cukup spektakuler adalah peluncuran radio streaming, “KanalKPK. Peluncuran tersebut dilaksanakan 17 Agustus 2013, tepat 68 tahun republik ini merdeka. Saat itu pula, di tengah suasana hangat karena masih dalam nuansa Idul Fitri, pemotongan tumpeng yang dilakukan Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja pun menjadi penanda. Ya, setelah sukses dengan berbagai program dan kegiatan, KPK kembali membuat terobosan baru. Dalam sambutannya ketika itu, Adnan menyatakan, “KanalKPK” bisa menjadi media penyebaran informasi terkait kegiatan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK, baik berupa kinerja KPK, produk-produk KPK, kampanye antikorupsi, hingga laporan seputar kasus-kasus korupsi. “Radio ini tidak hanya akan mengkampanyekan program KPK, tapi juga menjadi semacam second opinion mengenai pemberitaan-pemberitaan

yang ada di luar,” urainya. Radio streaming yang bisa diakses melalui www.kpk.go.id/streaming tersebut, setiap hari melakukan siaran live streaming selama empat jam, pukul 10.00-14.00 WIB. Radio ini diluncurkan, sebagai sarana perluasan saluran informasi KPK tentang upaya-upaya pemberantasan korupsi, baik di Indonesia maupun di dunia internasional Dalam menjalankan fungsinya, radio ini mengusung empat program utama, yakni berita, feature, dialog (talkshow), dan dongeng antikorupsi. Gaya penyiaran yang dipilih dalam setiap program, adalah menggunakan bahasa yang lugas dan sederhana, namun tetap mengedepankan aspek aktual, informatif, dan kasual agar dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, khususnya para pengguna website. Untuk memperkaya materi, “KanalKPK” menerima konten dari radio komunitas dan jaringan antikorupsi yang ada di seluruh Indonesia. Untuk itu, radio tersebut juga bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI)

Wakil Ketua KPK bersama Pramono Anung, mengudara lewat radio streaming.

34 |


serta radio-radio di daerah. Selain itu, “KanalKPK” juga terbuka sebagai penyedia konten siaran untuk radio komunitas, satelit/jaringan, dan radio swasta lainnya. Studio “KanalKPK” terletak di lantai 3 gedung KPK. Di ruangan seluas sekitar 3x3 meter itulah, tersedia peralatan radio lengkap. Selain ruang siaran, terdapat juga studio untuk melakukan wawancara dan dialog. “Dalam beberapa bulan ke depan, Kanal KPK juga akan dilengkapi dengan video streaming,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi tak lama setelah peluncuran. Johan menuturkan, “KanalKPK” dirancang sebagai media bagi KPK untuk menyebarkan virus antikorupsi yang akan menghasilkan gerakan antikorupsi yang lebih kuat di masyarakat. Semua acara di radio, imbuh Johan, diisi oleh personel KPK. Secara bergiliran seluruh komponen pegawai KPK akan diajak mengisi program-program tersebut, tak terkecuali Pimpinan, Deputi dan Direktur KPK. “Sebelum mengudara, semua pemandu acara menjalani pelatihan menjadi penyiar selama tiga hari. Ternyata banyak juga yang suaranya bagus, jadi enak kalau didengarkan,” ucap Johan. Tidak kurang Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas pun berkesempatan menjadi pengisi acara. Tepat pada hari pertama mengudara, pimpinan KPK tersebut didaulat menjadi pemandu acara. Pada sesi pertama, Busyro memandu dialog tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Sekitar satu jam, Busyro mengudara bersama seniman Sudjiwo Tedjo. Melalui program tersebut, diperbincangkan segala hal tentang pemberantasan korupsi. Dari ruang tersebut, siaran diteruskan kepada para pendengar yang mengakses website KPK. Pada sesi lain, Abraham tidak ketinggalan. Ketua KPK tersebut memandu dialog dengan wartawan bertema “Media Memberantas Korupsi”. Tentu saja dialog ini menarik. Jika biasanya Abraham yang diserbu wartawan dengan berbagai pertanyaan seputar kasus yang sedang ditangani KPK, kali itu justru Abraham yang mengajukan berbagai pertanyaan kepada wartawan yang menjadi narasumber. Meski pengalaman pertama, namun dialog yang dibawakan

Ketua KPK Abraham Samad turut mengisi acara di KanalKPK.

pimpinan KPK tersebut berjalan sukses sampai sesi terakhir. Sosialisasi Sebagai media baru dalam pencegahan korupsi, KPK tentu menganggap bahwa keberadaan “KanalKPK” perlu disosialisasikan. Itu sebabnya, hanya sehari setelah peluncuran, KPK pun memperkenalkan kepada masyarakat luas. Mengambil tempat di dekat Bundaran HI, acara sosialisasi berlangsung di sela-sela Car Free Day, Minggu, 18 Agustus 2013. Hadir pada acara tersebut, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dan Bambang Widjodjanto, serta Direktur RRI. Acara itu sendiri menarik minat publik. Acara yang dipandu oleh presenter cantik Terry Putri itu memang dibuat semenarik mungkin. Faktanya, berbagai acara dikemas untuk memberikan informasi sekaligus hiburan bagi masyarakat yang hadir. Salah satunya talkshow yang disiarkan secara langsung oleh RRI, dengan pemandu acara Ivy Batuta. Pada talkshow tersebut, bertindak sebagai narasumber adalah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Direktur Program dan Produksi LPPRI Kabul Priyono, dan penyanyi sekaligus penggiat anti korupsi Melanie Subono. Selain itu ada juga suguhan musik dari Simponi dan Jamaican Cafe, stand up comedy, serta berbagai kuis interaktif dengan beragam hadiah menarik. Saat membuka acara di atas

panggung Adnan mengungkapkan, diluncurkannya radio “KanalKPK” ini untuk mendekatkan KPK dengan masyarakat, dari Sabang sampai Merauke. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang antikorupsi dan upaya melawan korupsi yang akan mendorong peningkatan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. “Di sini masyarakat bebas melaporkan korupsi. Laporkan ke semua, beritakan ke media massa agar semua terbongkar,” ujarnya. Sementara itu, Bambang menilai, satu-satunya langkah yang tepat untuk membangun sistem antikorupsi yang kuat hanya melalui masyarakat. Dengan demikian, sistem antikorupsi yang akan terbentuk di tengah masyarakat nantinya akan optimal dalam mencegah terjadinya korupsi. “Ini era komunikasi. Maka, KPK harus bisa berkomunikasi dengan seluruh rakyat Indonesia. Media memang menyiarkan, tetapi ada bagian yang belum tersentuh dan KPK yang nanti akan bertugas menyentuhnya,” jelasnya. Bambang melanjutkan, radio ini juga dimanfaatkan untuk membangun sistem antikorupsi di tingkat masyarakat, karena masih rendahnya jumlah penegak hukum di KPK saat ini. Dengan langkah itu, katanya, sistem antikorupsi yang akan terbentuk di tengah masyarakat nantinya akan optimal dalam mencegah terjadinya korupsi.


| 35

PORTAL

Peluncuran “Sahabat Pemberani”

Tonton Filmnya, Tiru Karakternya

Beberapa siswa sekolah dasar, sebelum menyaksikan “Sahabat Pemberani.”

Tahun 2013 ditandai dengan peluncuran film animasi “Sahabat Pemberani.” Berharap anakanak meniru karakter sang tokoh.

36 |

K

risna, Panji, dan Kirana, siapakah mereka? Ya, ketiganya merupakan sahabat yang bersekolah di SD Negeri Pondok Sembilan. Krisna anak yang baik hati dan pintar, meski gampang gemetar. Kirana, sosok cantik yang periang. Sedangkan Panji, bawaannya serius namun berjiwa pemimpin. Ketiganya merupakan tokoh dalam film animasi yang diproduksi KPK, “Sahabat Pemberani.” Dalam film tersebut, Krisna, Panji, dan Kirana, seakan berupaya menularkan berbagai karakter penuh integritas kepada anak-anak Indonesia. Yakni, karakter agar “berani jujur”, “berani disiplin”, dan “berani bertanggung jawab” untuk mewujudkan impian menjadi orang hebat. Tentu bukan tanpa sebab KPK meluncurkan film animasi. Sebagai salah satu inovasi terbaru sepanjang 2013, animasi merupakan medium pembangun karakter antikorupsi. Medium ini dpilih, karena pada dasarnya anak merupakan pengamat yang aktif. Ketika menonton film, mereka mengingat, merasakan sensasi, meletupkan kegembiraan, bahkan seolah-olah mengolah pesan di dalamnya.


Fungsional KPK, Sandri Justiana pun mencontohkan, ketika menonton film animasi seperti Doraemon, Sponge Bob, dan sebagainya, anak-anak dengan piawai bisa segera menirukan karakter berbagai tokoh dalam film tersebut. Begitu pula dengan tokoh-tokoh lain, seperti Naruto dan Dora “The Explorer”, dan sebagainya. Hal itu terjadi, karena tokoh film animasi, dapat berperan sebagai teman sebaya anak atau model dari tingkah laku yang baik. Nah, dari sanalah ide itu muncul. KPK berharap, pada saat anak-anak menonton “Sahabat Pemberani,” mereka bisa menirukan karakter para tokohnya. Karena sebagai media edukasi, film animasi ini memang diharapkan dapat membentuk anak-anak Indonesia sebagai anakanak yang antikorupsi. Sementara menyangkut target usia, Sandri mengatakan, konsep film ini ditujukan bagi anakanak dalam jenjang pendidikan sekolah dasar. Artinya, baik konsep cerita maupun karakter tokoh, memang di-setting untuk anak-anak tersebut meski tidak menutup kemungkinan anak di luar usia tersebut turut juga menonton.

Dan, faktanya memang demikian. Yang tidak terduga, pada saat pemutaran film, ternyata tidak sedikit anak-anak usia taman kanak-kanak (TK ) yang ikut hadir. Bukan berarti konsep film dan sasaran penonton turut berubah. Hanya saja, lanjut Sandri, KPK melihat bahwa di sinilah sisi positif film tersebut, yang bisa mencakup lebih luas dari target yang disasar semula. Roadshow dan Global TV Terdiri dari dua episode, yakni “Terdampar” dan “Misteri Pesawat Mainan” yang masing-masing memiliki durasi 30 menit, “Sahabat Pemberani,” pada akhirnya diluncurkan 3 Oktober 2013 di XXI Taman Ismail Marzuki. Dalam acara tersebut, selain para pimpinan KPK, juga hadir anak-anak dari beberapa SD di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dengan diluncurkannya film tersebut, diharapkan masyarakat bisa mentransfer nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Terutama, kepada anakanak yang menjadi target film tersebut. Begitupun, meski notabene anakanak yang menjadi target film animasi, namun peran orang tua dan guru tetaplah besar. Seperti dipesankan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Dedie A Rachim, selain bisa melakukan pendampingan saat menonton, orang atau guru juga bisa menjadikan diri mereka sebagai teladan. Dengan demikian, nilai-nilai yang ditanamkan melalui film animasi, tidak lantas lenyap begitu saja ditelan sang waktu. “Tidak berhenti sampai di sana. Agar nilai-nilai antikorupsi yang telah dikenalkan kepada anak tidak luntur, orang tua dan guru perlu menerapkan kegiatan pembiasaan dan menjadikan dirinya sebagai teladan,” kata Dedie ketika itu. Setelah peluncuran, KPK pun mengadakan roadshow untuk sosialisasi dan menayangkan film tersebut. Beberapa kota yang disasar adalah, Bandung, Padang, Balikpapan, Cilacap, dan Denpasar. Selain itu, juga Bandar Lampung, Kepulauan Seribu, Manado, dan lain-lain. Di Bandar Lampung misalnya,

roadshow dilakukan di Auditorium Radio Republik Indonesia (RRI) Bandar Lampung, 7 November 2013. Hadir dalam acara nontonj bareng film animasi tersebut, 75 siswa yang berasal dari SDN 1 Rawa Laut dan SDN 2 Rawa Laut. Siswa-siswa sangat bersemangat mengikuti acara ini, terlihat dari cepatnya mereka menangkap karakter dan tokoh dalam film “Sahabat Pemberani’ serta banyaknya siswa yang berpartisipasi dalam setiap game hingga pemandu acara hampir kewalahan. Selain para siswa, acara ini juga dihadiri oleh guru pendamping dari masingmasing SD, perwakilan dari RRI, dan mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Lampung (Unila). Tidak hanya roadshow. Selain itu, KPK juga menayangkan “Sahabat Pemberani” melalui stasiun televise nasional “Global TV”. Penayangan dilakukan SabtuMinggu, 14-15 Desember 2013 pukul 09.00-09.30 WIB. Melalui penayangan lewat stasiun televis, diharapkan semakin banyak masyarakat yang menonton film animasi tersebut. Lantas, bagaimana jika terdapat masyarakat yang belum sempat menonton? Tidak perlu khawatir, karena film tersebut dapat diunduh melalui laman Youtube KPK dan facebook. Berturut-turut, alamatnya adalah: http://www.youtube.com/ watch?v=sOLfpZ10XOE dan www. facebook.com/sahabat.pemberani. Kalau begitu tunggu apalagi, yuk kita tonton “Sahabat Pemberani.”

Bagaimana Cara Membangun Karakter Antikorupsi?

“S

ahabat Pemberani” hanyalah medium, yang diharapkan bisa menjadi pembangun karakter antikorupsi bagi anak-anak. Untuk itu tetap diperlukan peran orang tua atau guru, agar misi penanaman karakter tersebut bisa optimal. Bagaimana caranya? Berikut adalah tips membangun karakter antikorupsi melalui film animasi tersebut. 1. Menonton bersama anak. Kegiatan menonton bersama tersebut, merupakan langkah awal dalam membangun karakter antikorupsi. Tujuannya, untuk mentrasfer nilai-nilai yang ada dalam film ke dalam pikiran anak secara menyenangkan dan disukai anak. 2. Menerapkan pembiasaan. Agar nilai-nilai kebaikan dalam film yang disampaikan tetap melekat, perlu diterapkan pembiasaan. Tujuannya, agar anak terbiasa untuk bertingkah laku, berbicara, berpikir, dan melakukan aktivitas sesuai nilai-nilai tadi. Mereka akan bersalah jika tidak melakukannya. 3. Contohkan keteladanan. Karakter antikorupsi yang sudah terbangun melalui tahapan menonton dan diskusi melalui film serta pembiasaan, akan roboh kembali jika tidak ada keteladanan dari guru, orang tua, dan lingkungan. Jangan lupa, anak adalah peniru ulung. Mereka mudah sekali meniru apa yang dilihat dan menjadikan lingkungan sekitar sebagai model kehidupan.


| 37

PORTAL

Anti Corruption Film Festival (ACFFest) 2013

Semua Bisa Berkontribusi

P Guna menggali peran serta masyarakat, terutama melalui karya-karya film, KPK menggelar festival film antikorupsi. Kreativitas tak mengenal batas.

eran masyarakat dalam pemberantasan korupsi, jangan ditanya lagi. Sungguh teramat besar. Bukan hanya melalui bentuk pengaduan yang notabene termasuk ranah penindakan, namun juga berbagai edukasi dan kampanya, selayaknya dalam peran pencegahan. Hal inilah yang harus selalu ditingkatkan. Karena dibandingkan memburu koruptor, maka mencegah terjadinya korupsi akan lebih efektif dan efisien, karena tak perlu menunggu ada yang dirugikan. Terkait hal itulah, KPK pada 2013 ini menyelenggarakan Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2013. Ini merupakan festival film di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai anti korupsi. Kegiatan ini diharapkan menggugah kesadaran masyarakat akan dampak korupsi, meningkatkan gerakan antikorupsi, menanamkan perilaku antikorupsi, mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pemberantasan korupsi, serta dalam rangka membangun kampanye, pendidikan dan gerakan antikorupsi melalui media film. ACFFest 2013 diselenggarakan oleh KPK

bekerja sama dengan Management Systems International (MSI). Pada galibnya, selain melakukan wokshop, KPK juga melakukan berbagai roadshow terkait penyelenggaraan festival film tersebut. Inilah ajang ideal bagi pembuat film , pelajar, komunitas dan masyarakat umum, untuk menyebarluaskan pesan antikorupsi yang kuat melalui karya mereka. ACFFest 2013 membuka kesempatan seluasluasnya bagi masyarakat dan filmmakers di seluruh Indonesia untuk mengikutkan karya film mengenai kejujuran, integritas dan transparansi maupun perlawanan terhadap korupsi. Setiap kategori film yang diikutkan dalam kompetisi akan diseleksi oleh tim juri independen yang terdri dari sutradara, tokoh dan pakar film dalam bidangnya masing-masing serta pegiat antikorupsi. Selain kompetisi film, pada ACFFest 2013 akan diadakan masterclass dengan sutradara film Indonesia, film screening dan pemutaran keliling (mobile theater). Mengapa film? Karena film, terbukti punya dampak signifikan untuk menggugah perasaan, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai

Festival film antikorupsi, menggugah peran serta masyarakat dan pembuat film.

38 |


kejujuran, integritas dan transparansi maupun perlawanan terhadap korupsi. Dengan film, berbagai komunitas dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam bidangnya masingmasing, membuat forum diskusi, mendukung dan menyebarkan ideide kreatif terkait dengan semangat antikorupsi. Workshop Kampanye Antikorupsi Salah satu kegiatan yang dilakukan terkait penyelenggaraan festival film, adalah workshop kampanye antikorupsi. Pada workshop yang diadakan di Hotel Harris, Tebet Jakarta Selatan, tersebut, puluhan peserta yang terdiri atas pelajar SMK dan para guru serta sejumlah mahasiswa, antusias mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Tidak saja mendapat pemahaman tentang apa itu korupsi, dalam kegiatan itu, para peserta juga diberikan pengetahuan cara memberantasnya, melalui hal yang kreatif dan menyenangkan. Hadir sebagai pemateri, antara lain animator, praktisi perfilman, pelaku industri dan dari internal KPK sendiri. Dalam pembukaannya, Ketua Panitia workshop, Dotty Rahmatiasih mengatakan, dengan telah masuknya perilaku koruptif ke berbagai kalangan masyarakat, kampanye antikorupsi pun tentu saja memiliki banyak segmentasi yang dituju. Tidak hanya aparatur, kata Dotty, tetapi banyak tipikal masyarakat yang berbeda. Mulai ibu-ibu rumah tangga sampai kalangan pelajar. “Berdasarkan trending yang ditangkap oleh KPK, mereka yang melakukan korupsi tidak sedikit dari kaum perempuan dan orang-orang yang masih tergolong muda. Dan ternyata para pemuda ini sangat berbahaya kalau tidak diisi dengan karakter dan values yang baik,” ujarnya. Dengan adanya kegiatan itu, kata Dotty, semua lapisan masyarakat dapat berkontribusi dalam hal pemberantasan korupsi. Ia juga berharap, bahwa kegiatan tersebut dapat menciptakan sebuah program dan karya baru yang dihasilkan, khususnya dalam gerakan pencegahan korupsi di Indonesia. “Mudah-mudahan kita bisa mengambil menfaatnya sehingga ke

depan akan ada kontribusi kita semua dan bersama-sama mendedikasikan karya kita untuk negara. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini tentunya kita menjadi punya komunitas baru dan mudah-mudahan ke depan kami berharap tidak berhenti sampai di sini,” katanya.

Piagam Warga, dilanjutkan dengan film kisah nyata Muda=Antikorupsi serta gabungan empat film pendek yang merupakan bagian dari program kampanye film antikorupsi K vs K (Kita vs Korupsi). Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, kampanye lewat film Berbagai Roadshow lebih efektif. Itu pula sebabnya, Dalam rangka mengajak masyarakat mengapa KPK mengadakan festival dan sineas untuk berpartisipasi dalam film tentang korupsi. ACFFest) 2013, KPK mengadakan Menurut Adnan, film akan berbagai roadshow di beberapa kota. diseleksi tim juri independen Antara lain di Bandung, pada 5 Oktober, yang terdiri dari sutradara, tokoh, tepatnya di Hotel Grand Serela, Jl.LLRE. dan pakar film dalam bidang Martadinata No 56, Bandung. Kegiatan masingmasing. Puncak kegiatan tersebut diisi dengan berbagai acara. digelar pada peringatan Hari Di antaranya workshop film animasi, Antikorupsi Sedunia pada 9-12 sharing session dengan para sineas, dan Desember 2013 di Jakarta dengan pemutaran film. pemutaran film-film terbaik dan Selain di Kota Bandung, roadshow ditutup penganugerahan bagi para juga diadakan Jakarta, Yogyakarta, sineas muda terbaik. Malang, Balikpapan, dan Padang Panjang. Adnan menambahkan, untuk Di Malang, sosialisasi berlangsung menanamkan sikap antikorupsi di teater Universitas Muhammadiyah terutama di kalangan generasi Malang Dome. Menurut Fadila Ayu muda, KPK memang telah menjalin Hapsari yang mewakili MSI, “ACF Fest ini kerja sama dengan berbagai pihak. membuka kesempatan bagi masyarakat Di sekolah-sekolah, misalnya, KPK dan film makers di Tanah Air untuk meng- juga mengadakan sosialisasi lewat ikutkan karya film mereka yang berkaitan berbagai kegiatan. Misal, bekerja dengan kejujuran, integritas, transparansi sama dengan pihak sekolah untuk serta perlawanan terhadap korupsi. menerapkan kantin kejujuran, lomba Selain roadshow dan sosialisasi menulis antikorupsi, dan sebagainya. tentang ACF Fest, terdapat tiga film yang Generasi muda diharapkan diputar di gedung teater Dome UMM dapat memahami bahwa korupsi tersebut. Antara lain film dokumenter merupakan kejahatan luar biasa.

Roadshow yang dilakukan di Radio Ardhan Bandung.


| 39

PORTAL

Meningkatkan Pelaporan Gratifikasi

Bukan Cuma Implementasi PPG

G

bimbingan serta monitoring evaluasi atas penerapan PPG di setiap kementerian/lembaga. PPG dengan Kemenag dilakukan 3 September 2013 di kantor Kemenag. Program tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen untuk implementasi PPG oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bahrul Hayat dengan disaksikan oleh Menteri Agama Suryadharma Ali dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Dalam sambutannya, Bambang berharap, Kemenag dapat menjadi “champion” di antara kementerian lainnya dalam hal pemberantasan korupsi. Alasannya, karena kedudukan kementerian ini sangat strategis dengan banyaknya sumber daya manusia yang dimiliki dan besarnya keuangan yang dikelola. Sementara, Menteri Agama Suryadharma Ali menyambut baik PPG tersebut. Untuk itu Menag juga berkomitmen, program itu akan diteruskan ke tingkat paling bawah pada kementeriannya. Penandantanganan komitmen bersama Kemenhut dilakukan pada 21 Mei 2013 di kantor Kementerian Kehutanan, Gd. Manggala Wanabakti, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta. Dalam implementasinya, selain menyusun aturan terkait gratifikasi, juga akan

Foto-foto: integrito

Guna mengatrol kesadaran pelaporan gratifikasi, selama 2013 KPK menggelar program pengendalian gratifikasi (PPG) di beberapa kementerian/ lembaga. Apresiasi bagi pelapor terbaik juga diberikan.

ratifikasi merupakan salah satu dari tujuh delik korupsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sayangnya, meski mendapat ancaman hukuman, namun tingkat pelaporan dianggap belum optimal. Untuk itulah seperti tahun-tahun sebelumnya, pada 2013 pun KPK tetap gencar melakukan berbagai langkah pro aktif. Melalui upaya tersebut, KPK tidak hanya berharap bisa mengatrol angka pelaporan semata, namun lebih dari itu untuk meningkatkan pemahaman terhadap gratifikasi itu sendiri. Satu di antaranya adalah menggelar program pengendalian gratifikasi (PPG). Beberapa kementerian yang bekerja sama dengan KPK untuk program ini, antara lain Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kehutanan (Kemenhutan), Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Selain itu, juga dengan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat dan Pupuk Indonesia. Dalam implementasi PPG tersebut, kementerian atau lembaga akan menyusun aturan terkait gratifikasi, juga akan diselenggarakan training of trainers (ToT), sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas, serta monitoring dan evaluasi. Sedangkan KPK akan mendukung dalam kegiatan asistensi, konsultasi,

Apresiasi bagi pelapor gratffikasi terbaik. Meningkatkan kesadaran.

40 |


diselenggarakan training of trainers (ToT), sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas, serta monitoring dan evaluasi. Sedangkan KPK akan mendukung dalam kegiatan asistensi, konsultasi, bimbingan serta monitoring evaluasi atas penerapan PPG di Kemenhut. “Agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, komitmen dari Menteri dan seluruh jajaran serta para pemangku kepentingan (stakeholders) di Kemenhut, mutlak dibutuhkan.” tegas Adnan ketika itu. Di Padang, seakan tak mau ketinggalan, Pemprov Sumbar juga menandatangani komitmen PPG. Penandatanganan dilakukan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno pada 21 Agustus 2013 di Auditorium Gubernuran Pemprov Sumbar. Selain Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, hadir dalam acara tersebut wakil gubernur, sekretaris daerah, serta seluruh pejabat eselon-2 dan 3 di lingkungan Pemprov Sumbar. “Saya yakin, jika gratifikasi dan suap diakhiri, pasti akan meningkatkan per kapita pendapatan,” ujar Giri saat itu. Menurut Giri, penandatangan komitmen ini guna mendorong Pemprov Sumbar untuk meningkatkan transparansi penerimaan atau penolakan hadiah (gratifikasi) di lingkungan Pemprov Sumbar. “Komitmen pemberantasan gratifikasi dan suap harus dibangun di seluruh lini sampai ke daerah, mengingat pejabat yang tersandung kasus korupsi tidak hanya di pusat, namun juga sampai ke daerah,” katanya. Apresiasi Bagi Pelapor Selain menggelar PPG, pada 2013, KPK juga memberikan apresiasi bagi pelapor gratifikasi terbaik. Penghargaan diberikan kepada sejumlah pelapor terbaik untuk tahun sebelumnya. Pelapor gratifikasi terbaik diberikan kepada sejumlah badan atau instansi, kementerian, BUMN yang menurut KPK pejabat atau penyelenggara negara yang melaporkan gratifikasinya dengan baik. Penyerahan penghargaan dilakukan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dan Bambang Widjojanto, di Gedung KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta. Pemberian penghargaan ini dibagi berdasarkan beberapa kategori. Yaitu kategori kementerian/lembaga/LPND, BUMN/ BUMD, dan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Untuk tingkat kementerian/lembaga/LPND, penghargaan diberikan kepada Kementerian Keuangan, yang telah melaporkan gratifikasi sepanjang 2012 dengan sejumlah 29 laporan. Dari jumlah tersebut, 15 diantaranya telah ditetapkan menjadi milik negara. Sementara pada tingkat BUMN/BUMD, penghargaan diberikan kepada Bank Jabar Banten (BJB) yang pada 2012 telah melaporkan sebanyak 334 laporan, dengan penetapan menjadi milik negara sebanyak 36 laporan. Pada kategori individu pegawai negeri/penyelenggara negara, penghargaan diberikan kepada pegawai Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, Yuni Sudarwati, yang menyampaikan pelaporan gratifikasi dengan jumlah terbanyak, yakni 6 pelaporan. Seluruh laporannya telah ditetapkan menjadi milik negara. Untuk nilai gratifikasi terbesar, penghargaan diberikan kepada anggota DPR RI, yang namanya enggan disebut. Wakil rakyat tersebut, melaporkan gratifikasi sebesar Rp700 juta dan telah ditetapkan menjadi milik negara. Sementara, penghargaan dengan nilai gratifikasi terkecil diberikan kepada Regina, pegawai Bank BJB KCP Pangandaran Kab. Ciamis, yang telah melaporkan gratifikasi senilai Rp47.000.

Dilelang untuk Kas Negara

M

ungkin masyarakat bertanya-tanya mengenai “nasib” gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara, terutama yang berbentuk bukan uang. Jawabannya, KPK melelang berbagai gratifikasi itu dan hasilnya dimasukkan ke dalam kas negara. Untuk tahun 2013, pelelangan dilakukan 11 Juni 2013 di Pendopo Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jakarta V. Menurut Kasubdit Pengelolaan Kekayaan Negara III, Sugiwanto, peserta lelang meningkat dibanding tahun lalu. Menurutnya, seluruh barang yang dilelang adalah barang pemberian dari pihak ketiga dari penyelenggara negara. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2010 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, barang gratifikasi adalah barang yang telah ditetapkan status gratifikasinya oleh pimpinan KPK dan menjadi milik negara. “Menkeu cq DJKN selaku pengelola barang milik negara (BMN) telah menerima kembali penyerahan BMN yang berasal dari gratifikasi KPK sebanyak 45 unit/set/buah. Dan dalam rangka optimalisasi pengelolaan BMN, maka DJKN melelang barangbarang tersebut,” jelas Sugiwanto. Lebih lanjut ia menyatakan, penjualan barang gratifikasi tersebut merupakan salah satu agenda percepatan pencapaian target pengelolaan BMN tahun 2013 berdasarkan koordinasi antara DJKN dengan KPK. Penerimaan dari hasil penjualan selanjutnya disetorkan ke kas negara dan menjadi salah satu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.


| 41

PORTAL

Meningkatkan Kepatuhan LHKPN

Melapor untuk Mencegah

Selama 2013, KPK menyelenggarakan 11 kali pelatihan training of trainers (ToT) pengisian LHKPN. Penempatan drop box dan asistensi pun dilakukan.

42 |

Pendaftaran dan Pelaporan LHKPN KPK, Ardy Aulia. Selama 2013, KPK menyelenggarakan kegiatan ToT secara reguler sebanyak 11 angkatan. Pelatihan dilakukan sejak 16 April-12 November 2013 di kantor KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta. Menurut Ardy, KPK berharap, kegiatan tersebut ke depan dapat meningkatkan Penempatan drop box diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN di Ditjen Bea dan Cukai. kepatuhan para penyelenggara negara dan wajib ebagai salah satu bentuk pertanggunglapor LHKPN. Sebab, tidak akan ada lagi alasan jawaban para pelayan publik, Laporan Harta tidak mengetahui cara pengisian LHKPN karena Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masing-masing instansi sudah mengirimkan memiliki peran yang sangat penting. Bermula dari perwakilannya untuk mendapatkan pelatihan di kepatuhan pelaporan, pencegahan korupsi sejak KPK. Sebagai tindak lanjut pelatihan, KPK akan dini bisa dilakukan. terus melakukan komunikasi dan memantau Terkait hal itu, KPK pun melakukan berbagai para peserta untuk mengetahui perkembangan upaya untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan kelancaran pengisian serta pelaporan LHKPN. Di antaranya, dengan kegiatan sosialisasi LHKPN. dan bimbingan teknis pengisian formulir LHKPN, yang dilakukan di berbagai kementerian, lembaga, Penempatan Drop Box dan pemerintah pusat/daerah. Selain penyelenggaraan ToT, tahun ini KPK Begitupun, sosialisasi dan bimbingan teknis juga menempatkan drop box dan pelayanan memang bukan satu-satunya cara. Terlebih, konsultasi dan asistensi pengisian formulir melalui cara tersebut, tingkat pengumpulan LHKPN. Antara lain, seperti pada Direktorat formulirnya kurang efektif, kurang signifikan, serta Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. terkendala keterbatasan jumlah personel dari KPK. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama empat Untuk menjawab hal tersebut, seperti hari, 15-19 Agustus 2013 di kantor pusat Ditjen tahun-tahun sebelumnya, selama 2013 pun KPK Bea dan Cukai, Rawamangun, dan Kantor menyelenggarakan kegiatan lain berupa training Pelayanan Utama (KPu) Bea Cukai Tanjung Priok. of trainers (ToT) pengisian LHKPN yang diikuti Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan perwakilan yang ditunjuk masing-masing instansi, LHPKN KPK Cahya Hardianto Harefa baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah menjelaskan, pengisian laporan ini merupakan pusat dan daerah. KPK kemudian memberikan salah satu bentuk program pencegahan korupsi pelatihan khusus untuk pengisian LHKPN kepada sejak dini, khususnya untuk para pejabat negara perwakilan tersebut. “Melalui cara itu, mereka di Bea Cukai. “Kami juga sangat mendukung dapat langsung mentransfer atau mengajarkan program drop box dan asistensi pelaporan harta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh kekayaan pejabat Bea Cukai, karena merupakan kepada penyelenggara negara atau wajib LHKPN, tindak lanjut kesepakatan yang ditandatangani atau pihak lain di lingkungan instansi tempatnya Menteri Keuangan dan pimpinan KPK beberapa bertugas,” ungkap Fungsional Direktorat waktu lalu,” paparnya.

S


PORTAL

Gerakan Puisi Menolak Korupsi

Tidak Korupsi Kata-Kata…

Tahun 2013 diwarnai roadshow pembacaan puisi antikorupsi di berbagai kota di Indonesia. Para pimpinan KPK turut berpartisipasi bersama para penyair.

perlawanan terhadap korupsi. Hadir dalam acara yang digagas oleh Wadah Pegawai KPK dan Klubaca KPK, tersebut, seluruh pimpinan KPK, penyair kondang Taufik Ismail, budayawan Eka Budianta, serta perwakilan Kementerian Pendidikan. Ketua KPK, Abraham Samad dalam sambutannya mengatakan, seni adalah bahasa universal yang gampang diterima telinga masyarakat dalam setiap jenjang usia. Karena itu, kampanye antikorupsi sangat Pimpinan KPK bersama penyair senior Taufik Ismail dan Eka Budianta saat tepat melalui media seni, bedah buku puisi menolak korupsi. termasuk puisi. Sedangkan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, berpendapat, sastra dan sastrawan ak seperti biasa, Auditorium KPK terdengar adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan, yang riuh. Alunan musik beriring gendang, jimbe, dan gitar, seakan bersahut-sahutan. Sungguh lahir dari hati sanubari yang paling dalam. ”Saya mengapresiasi atas kehadiran rekan-rekan seniman, kontras dengan situasi yang biasa terjadi, ketika yang memberi kontribusi luar biasa kepada KPK,” ruangan tersebut dipergunakan diskusi dan ujarnya. konferensi pers. Sementara itu Taufik Ismail menuturkan, buku Pria-wanita, tua-muda, memang berbaur “Puisi Melawan Korupsi” adalah karya yang sangat menjadi satu, ketika itu 27 September 2013. luar biasa. Sembari membaca satu puisi ”Malulah Dan, ketika suara musik perlahan melemah, tibapada Korupsi,” Taufik menuturkan, betapa sulitnya tiba perempuan paruh baya berdiri di tengah menerangkan arti korupsi kepada anak-anak. kerumunan. Hening sesaat, sampai dia memecah “Kalau anak-anak kita menonton tv atau membaca kesunyian. Ucapnya penuh getar, “Penyair berita yang kemudian bertanya tentang korupsi, bersaksi, langit bersaksi, masyarakat Indonesia apa dan mengapa bisa terjadi? Apakah seperti bersaksi, dengan kejujuran negara ini pasti akan jajanan di pasar?” katanya. maju. Kami semua menolak korupsi. Penyair tidak Pada kesempatan selanjutnya, Eka Budianta korupsi, tidak korupsi dengan kata-kata.” juga memberi apresiasi kepada. Menurutnya, Diah Hadani, perempuan itu, anggota dari Komunitas Sastra Indonesia. Bersama para penyair menjadi satu-satunya lembaga atau institusi negara yang mempelopori penyatuan para penyair. dan seniman lain dari berbagai kota di Indonesia, Selain itu, Eka juga mengatakan, penyusunan Diah sengaja datang ke KPK. Tujuannya satu, buku puisi-puisi terkait korupsi, tidak hanya untuk mendukung pemberantasan korupsi. Diah dan kepentingan bangsa dan negara, tetapi juga agama teman-teman pun, menamai aksinya, “Gerakan dan kemanusiaan. Karena melalui puisi, seseorang Puisi Menolak Korupsi.” bisa memahami negara, pejabat, dan masyarakat Tetapi, pembacaan puisi bukanlah satuIndonesia. “Bukan Kementerian Agama, bukan satunya yang dilakukan. Tahun 2013 juga, masih DPR, bukan juga Kementerian Pendidikan dan dalam kegiatan tersebut, KPK menggelar diskusi Kebudayaan. Puisi menjembatani kita dengan bedah buku kumpulan penyair. Judulnya, “Puisi Menolak Korupsi.” Buku tersebut berisi pandangan keadaan masyarakat, masa depan, kebangsaan dan keberadaban kita. Puisi itu alat yang betul-betul dari para penyair dan seniman Indonesia memupuk kejujuran,” pungkasnya. yang dituangkan dalam bentuk puisi tentang

T


| 43

PORTAL

ACCH Goes To Campus Festival 2013

Satu Web untuk Semua

Pada 2013 KPK membuka kesempatan bagi banyak pihak untuk berkolaborasi, membangun, dan melakukan kampanye bersama. Para mahasiswa bukan pengecualian.

44 |

B

anyak jalan menuju Roma, seperti itulah upaya sosialisasi mengenai antikorupsi yang dilakukan KPK. Salah satunya, dengan meluncurkan web portal Anti-Corruption Clearing House (ACCH). Melalui portal yang merupakan kerja sama dengan Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ), tersebut, publik dapat melihat, apa dan bagaimana korupsi dan penanganannya, serta apa saja yang sudah dilakukan KPK untuk memberantas korupsi. Melalui upaya ini, diharapkan akan terbentuk manusia-manusia Indonesia yang antikorupsi. Sejalan dengan hal tersebut, dan agar publik lebih mengenal ACCH, KPK menggelar kegiatan bertajuk “ACCH Goes to Campus Festival 2013.” Acara dilakukan, di Universitas Paramadina, 26 Maret 2013. Acara dibuka oleh Deputi Rektor I Universitas Paramadina Totok Amin Soefijanto, Juru Bicara KPK Johan Budi SP dan Team Leader GIZ Johanna Wysluch. Seperti disampaikan Johan, saat membuka acara, saat ini publik membutuhkan pusat


informasi dan data yang lengkap yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurutnya, KPK membangun portal ACCH secara bertahap dan membuka kesempatan bagi banyak pihak, termasuk kalangan mahasiswa untuk berkolaborasi aktif membangun dan melakukan kampanye bersama menyebarluaskan pengetahuan tentang antikorupsi. Dalam konteks itulah, maka KPK berharap, pada saat nanti ACCH bisa menjadi pusat acuan data dan informasi yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. “Kita berharap ACCH bisa berguna tidak hanya dalam lingkup universitas atau akademi tetapi juga dalam konteks yang lebih luas sehingga dapat memberikan sumbangsih bagi Indonesia yang lebih baik,” katanya. Dalam kesempatan yang sama, Totok menyatakan kegembiraannya, karena bisa bekerja sama dengan KPK dan GIZ dalam sosialisasi ACCH kepada mahasiswa. Menurut Totok, kegiatan tersebut, sebenarnya melengkapi apa yang sudah dilakukan selama ini di kampusnya terkait pendidikan antikorupsi. Karena, lanjut Totok, Universitas Paramadina merupakan universitas pertama yang mewajibkan seluruh mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah antikorupsi. “Diharapakan lulusan Universitas Paramadina yang nanti terjun ke masyarakat dapat terus menyalakan semangat anti korupsi, serta menjadi motor penggerak anti korupsi seperti yang telah didapat pada mata kuliah anti korupsi,” ujar Totok. Selain sosialisasi, dalam “ACCH Goes to Campus Festival 2013”, juga terdapat serangkaian kegiatan lain yang bisa diikuti. Di antaranya lomba debat mahasiswa, lomba penulisan esai, twitter competition, live radio talkshow, dan kuliah umum yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi. KPK juga memberikan kesempatan kepada seluruh civitas academica Universitas Paramadina, untuk mengakses langsung web portal ACCH melalui ACCH station yang disediakan selama kegiatan berlangsung untuk berbagai aktivitas perkuliahan.

PORTAL

Lebaran 2013

Larang Mudik dengan Mobil Dinas Busyro menambahkan, yang dinamakan mobil dinas itu merupakan mobil yang digunakan untuk keperluan pelayanan masyarakat. Bukan digunakan untuk kepentingan pribadi atau pejabat. Untuk itu, penggunaannya juga harus untuk keperluan tersebut, bukan untuk mudik yang notabene keperluan pribadi.

Berkaitan Idul Fitri 2013, KPK secara resmi melarang pegawai negeri sipil (PNS) yang berniat mudik dengan mempergunakan mobil dinas. Bingkisan tunjangan hari raya (THR) juga tidak diperbolehkan.

L

ebaran selalu bermakna istimewa, termasuk juga pada 2013 ini. Bukan hanya karena saat itulah masyarakat berbondong-bondong mudik ke kampung halaman, namun juga karena pada saat itu pula, potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of powe) sangat besar. Penggunaan mobil dinas, adalah contoh paling nyata. Hampir setiap lebaran, selalu ditemui pegawai negeri sipil (PNS) dan penyelenhggara negara yang mudik dengan mempergunakan fasilitas mobil dinas. Tentu saja hal itu menyalahi aturan, karena yang namanya mobil dinas, tentu hanya dipergunakan untuk keperluan dinas. Berkaitan hal itu, pada Lebaran 2013 ini, KPK mengeluarkan larangan resmi kepada PNS penyelenggara negara agar tidak mempergunakan mobil dinas untuk mudik. Larangan itu dikeluarkan akhir Juli 2013 lalu, sesaat sebelum Lebaran tiba. Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, tindakan para penyelenggara negara termasuk PNS di dalamnya yang nekad menggunakan mobil dinas sebagai kendaraaan mudik tersebut termasuk tindakan tidak benar dan penyalahgunaan kekuasaan. “Itu namanya abuse of power, abuse of amanah,” kata Busyro ketika itu. Apalagi, lanjutnya, “Kalau premiumnya, premium kantor, itu sudah korup berapapun jumlahnya.”

THR Juga Dilarang Bukan hanya melarang mudik dengan mobil dinas. Pada 2013 pula, KPK juga mengeluarkan surat edaran untuk mengimbau kepada para penyelenggara negara untuk tidak meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada siapapun, termasuk mitra-mitra bisnis di luar kantor. Melalui surat bernomor B-143/01-13/01/2013 tentang Imbauan Terkait Gratifikasi, tersebut, KPK menegaskan bahwa pelanggaran atas ketentuan tersebut bertentangan dengan kewajiban dan tugas penyelenggara negara dan pegawai negeri sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama dalam pasal 12 B. “Kalau sudah menjabat, pejabat publik harus berhati-hati, karena dia sudah dilihat publik. Jangan sampai dia memiliki tradisi atau kebiasaan untuk memberikan sinyal-sinyal kepada mitramitra bisnis kantornya, yakni memberikan sinyal untuk diberikan sesuatu,” kata Busyro. Mengenai bentuk THR, tentu sangat beragam. Mulai terkecil hingga terbesar. Intinya, apapun bentuk dan nilainya, tetap saja semua dilarang. Termasuk di antaranya, fasilitas berupa tiket ke luar negeri, katu diskon, dan sebagainya. “Surat-surat yang kami edarkan selama ini untuk menjaga marwah dari individu pejabatnya agar terhindar dari gratifikasi,” kata Busyro.


| 45

PORTAL

Berbagai Kunjungan ke KPK

Ketika Dukungan Terus Mengalir

Tokoh agama ketika mengunjungi KPK. Dukungan berbagai elemen masyarakat.

Kedatangan para tokoh agama, hanya satu di antara sekian banyak kunjungan ke KPK selama 2013. Banyak di antara mereka yang memberikan dukungan, masukan, dan bahkan menjadikan KPK sebagai tempat belajar.

46 |

R

abu, 7 Februari 2013, KPK menerima kunjungan delegasi tokoh-tokoh lintas agama se-Asia. Delegasi tokoh lintas agama Asia datang ke KPK bersama sejumlah tokoh agama dari Indonesia, seperti mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi dan Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Romo Benny Susetyo. Menurut Hasyim, sejumlah tokoh lintas agama di Asia, terutama dari negara berkembang, mengaku punya persoalan yang sama dengan Indonesia. Mereka melihat yang dilakukan KPK di Indonesia bisa menjadi pelajaran bagi negeri mereka. Hasyim menambahkan, bahwa negara-negara berkembang di Asia bisa belajar dari KPK tentang upaya memberantas korupsi politik. Korupsi politik, lanjutnya, masih menjadi masalah utama di banyak negara berkembang Asia, termasuk dalam bentuk kolusi antara dunia bisnis dan politik. ”Terutama dalam masalah korupsi dan pemberantasannya, baik sebagai tindakan kriminal maupun korupsi politik, yang dilakukan KPK secara sangat bagus. Pekerjaan KPK bisa menjadi contoh semua negara di Asia. Kami


berdoa semoga usaha ini berhasil melalui prioritas pemberantasan korupsi menyangkut kehidupan bernegara secara vital, hubungan negara dengan penguasa, hingga masalah ketahanan pangan,” kata Hasyim. Keprihatinan akan nasib yang sama ini, menurut Hasyim, membuat sejumlah tokoh lintas agama di Asia mendukung apa yang dilakukan KPK dalam kampanye gerakan antikorupsi di Indonesia. ”Tokoh-tokoh agama ini mendukung secara moral gerakan antikorupsi di Indonesia. Dukungan ini sangat penting karena merupakan dukungan internasional untuk sebuah negara yang merasakan korupsi sebagai persoalan global,” katanya. Sementara, Uskup Davao, Filipina, Fernando Capalla mengakui, problem korupsi di Indonesia dan negerinya hampir sama. Indonesia dan Filipina bergelut dalam persoalan korupsi politik yang seakan tak berujung. Keberhasilan KPK dalam memberantas korupsi politik, lanjut Fernando, bisa menjadi contoh di Filipina. ”Apa yang dilakukan KPK bisa menjadi contoh. Kami berdoa semoga usaha ini (memberantas korupsi politik) berhasil,” katanya. Selain tokoh agama, Ketua Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie juga berkunjung ke KPK, pada 7 Juni 2013. Kunjungan tersebut, dimaksudkan untuk berkoordinasi dengan KPK berkaitan dengan sistem integritas nasional (SIN) dan pemilu berintegritas yang saat ini ditangani KPK. Jimly yang didampingi anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait dan Kepala Biro Sekretariat DKPP Gunawan, disambut langsung oleh Pimpinan KPK Abraham Samad, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja. Jimly menyatakan bahwa SIN yang dibangun KPK erat kaitannya dengan DKPP dalam hal menjaga integritas pemilu. Karena untuk membangun integritas pemilu, memang harus dimulai dari penyelenggaranya. Menurutnya, pengembangan SIN penting agar hukum dan etika bisa saling menunjang. Apalagi, dalam pengawasan pemilu tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum, namun juga perlu adanya upaya memperkenalkan sistem etika nasional. “Apalagi kita punya Pancasila dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini penting kita kembangkan dan lembagakan menjadi sistem bernegara,” ujar Jimly, yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. Selain itu, ada juga kunjungan beberapa tokoh nasional ke KPK, yang mengatasnamakan Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN). Mereka adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris, mantan anggota Komisi I DPR periode 2004-2009 Ali Mukhtar Ngabalin, dan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier. Bukan tanpa sebab mereka berkunjung ke KPK. Din mengatakan, mereka mendukung KPK untuk mengusut tuntas korupsi di SKK Migas. Menurut Din, langkah ini sebagai tindak lanjut atas gugatan judicial review tentang Undang-Undang Migas yang dilakukan GMKN beberapa waktu lalu. “Hari ini kami datang ke KPK untuk memberikan dukungan kepada KPK untuk memberantas korupsi di sektor migas yang sangat merugikan rakyat, baik pada era SKK Migas maupun sebelumnya,” ujar Din ketika itu. Ya, kedatangan Din dan kawankawan, memang terkait erat dengan

penangkapan Ketua SKK Migas, RR oleh KPK. Din yang tiba sekitar pukul 12.45 WIB, mengaku, sudah lama mencium praktik tindak pidana korupsi di sektor migas. GMKN pun berharap, begitu ujar Din, KPK mampu menyeret para mafia migas untuk diadili. Begitulah yang terjadi. Kendati “serangan” terhadap KPK lebih melunak, namun kunjungan berbagai tokoh dan masyarakat seakan tak pernah berhenti pada 2013 ini. Bukan hanya Generasi Muda Indonesia-Tionghoa (Gema Inti) yang datang bersama Koko-Cici Jakarta, dan mendukung KPK, namun juga yang lain. Antara lain 90 guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP ) Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) se-Kabupaten Sukabumi. Dalam kesempatan tersebut, selain memberikan dukungan, para guru juga datang ke KPK untuk belajar tentang KPK dan pendidikan antikorupsi. Sedangkan beberapa pemerintah daerah yang berkunjung, antara lain Pemkot Surabaya, Pemkot Bandung, dan Pemprov Jabar. Meski semua berlangsung dalam waktu terpisah, namun kunjungan itu tetap bersuara satu: dukungan untuk KPK. Dubes AS dan Dubes Filipna Tidak hanya tokoh dalam negeri. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel juga mengunjungi KPK. Dalam kunjungan tersebut, Marciel disambut Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain, keduanya Wakil Ketua KPK. Beberapa agenda utama dibahas

dalam pertemuan itu. Selain bertukar pendapat dan pemaparan pencapaian KPK, pertemuan juga membahas tindaklanjut kerja sama antara KPK dan Amerika Serikat dan pengembangan metode dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pertemuan tersebut, tambah Marcial, merupakan kelanjutan kerja sama antara pemerintah Amerika Serikat dengan KPK yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Ia berharap di masa mendatang kerjasama ini bisa berjalan lebih baik lagi. Diplomat senior AS itu menambahkan, bahwa pemerintahnya sangat menghargai kesungguhan lembaga antirasuah ini dalam menangani berbagai kasus korupsi. Untuk itu, pihaknya akan terus memberi bantuan, salah satunya peningkatan kapasitas bagi pegawai di lembaga ini. “Kerja sama antara Amerika dan KPK sudah dilakukan sejak sebelum ini. Amerika terus memberikan bantuan kepada KPK dalam sejumlah bentuk seperti pelatihan dan peningkatan kapasitas agar performa KPK lebih baik lagi,” kata dia. Kunjungan Marciel ke KPK, jelas hanya satu dari sekian banyak kunjungan tokoh luar negeri sepanjang 2013. Selain Marciel, Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Rosario Aguinaldo, juga menyambangi KPK. Dalam kunjungan tersebut, selain terkesan dengan kinerja KPK, Rosario juga memberikan dukungan kepada KPK. Untuk itu pula Rosario berharap, jejak KPK bisa diikuti oleh lembaga antikorupsi lain di Asia Pasifik.


| 47

PORTAL

Workshop Ponpes Tebu Ireng Jombang

Sosialisasi Merambah Ponpes

Gempuran era digital tak mampu menyurutkan kharisma dan daya tarik pondok pesantren (Ponpes) Tebu Ireng, Jombang. Efektif menjadi tempat sosialisasi antikorupsi.

48 |

T

ahun 2013, ditandai warna yang sedikit “berbeda.” Yaitu, ketika KPK menjadikan Ponpes Tebu Ireng, Jombang sebagai salah satu mitra strategis sosialisasi antikorupsi. Inilah kali pertama KPK merangkul ponpes kenamaan di Tanah Air tersebut. Tentu banyak pertimbangan sebelum KPK memutuskan bekerja sama dengan Tebu Ireng. Salah satunya, karena ponpes terbukti dinamis menghadapi perubahan zaman yang pesat. Meski di satu sisi tetap mempertahankan misinya sebagai lembaga pendidikan Islam, namun di sisi berbeda ponpes juga harus turut berkembang. Kenyataannya, tidak sedikti di antara pesantren yang juga mengajarkan ilmu pengetahuan yang diajarkan pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Bahkan, tak sedikit para santri yang sangat mahir berbahasa asinhg. Tidak hanya Bahasa Arab, namun juga Bahasa Inggris atau bahkan bahasa lain di luar itu. Itulah sebabnya, hingga kini, minat orang tua untuk memasukkan anaknya ke pesantren seakan tidak surut. Menyadari potensi yang besar itu, KPK pun mulai merambah pondok pesantren untuk menjadi salah satu mitra strategis dalam sosialisasi pencegahan korupsi. Apalagi nilai-nilai antikorupsi di antaranya kejujuran, kesederhanaan, dan tanggung jawab, sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan di pesantren. Kondisi ini tentu memudahkan mereka untuk diajak menularkan nilai-nilai tersebut, melalui dakwah-dakwah yang akan mereka lakukan.


Bermula dari sana, KPK pun mengadakan acara workshop teknologi informasi dan diskusi pencegahan korupsi, di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang Jawa Timur, 20 September 2013. Kegiatan tersebut terselenggara, berkat kerja sama antara KPK dan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Relawan Teknologi Informasi, serta Komunikasi (TIK), yang dimotori oleh Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Surabaya, Workshop diikuti sekitar 100 santri dan santriwati, yang berasal dari 4 empat kecamatan di Jawa Timur. Melalui workshop, para santri diajarkan untuk melek IT dan membangun website untuk pengembangan dakwah. Sedangkan KPK, memberikan pelatihan pendidikan karakter untuk membentuk tunas-tunas integritas yang baru. Workshop dan pelatihan pendidikan karakter di Tebu Ireng ini merupakan kali pertama yang dilakukan oleh KPK dan TIK. Menurut rencana, kegiatan ini akan dilanjutkan di beberapa pesantren lain di Jawa Timur sebagai salah satu cara penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, dalam sambutannya mengatakan KPK sangat antusias menjalin kerja sama dengan pondok pesantren lewat berbagai kegiatan yang menarik dan bermanfaat untuk para santri. Namun pada sisi berbeda juga keprihatinan dengan kondisi yang ada sekarang, karena ternyata banyak jebolan pesantren yang justru berurusan dengan KPK. “Ini menunjukkan nilai-nilai kejujuran yang diajarkan di pesantren sudah luntur begitu dia menjadi pejabat,” paparnya. Sementara itu menurut Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Solahuddin Wahid, sejak dulu Tebu Ireng menanamkan nilai kejujuran, anti kekerasan dan kebersihan. Untuk itu dia menyambut gembira workshop ini. Menurutnya, pesantren memang harus mengikuti perkembangan teknologi untuk memperluas dakwah.

PORTAL

Kajian Pencegahan Korupsi

Demi Fungsi DPR yang Lebih Baik

KPK menemukan potensi masalah terkait pelaksanaan setiap fungsi. DPR diminta menyampaikan rencana tindak, atas rekomendasi KPK.

S

eperti tahun-tahun sebelumnya, pada 2013 KPK juga melakukan berbagai kajian. Salah satunya, kajian pencegahan korupsi pada fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Kajian dilakukan pada kurun waktu September-Desember 2013. Melalui kajian, KPK berupaya menelusuri akar permasalahan korupsi dalam pelaksanaan tiga fungsi DPR. Yaitu fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Dari sana, selanjutnya KPK mendorong dilakukannya perbaikan sistem atas pelaksanaan ketiga fungsi tersebut. Sebagai tindak lanjut, KPK kemdian memaparkan hasil kajian dan meminta DPR untuk menyampaikan rencana tindak atas hasil kajian dan rekomendasi yang disampaikan KPK. Pemaparan dilakukan di KPK, 18 Desember 2013, dengan mengundang pimpinan DPR. Menurut Wakil Ketua KPK, Busyro Muqqodas, dalam kajian, KPK menemukan potensi masalah baik yang bersifat umum maupun potensi masalah khusus terkait pelaksanaan tiap fungsi. Permasalahan umum mencakup kelemahan pengaturan proses lobbying, rekrutmen tenaga ahli, dan imparsialitas di Badan Kehormatan (BK). Sementara permasalahan terkait fungsi legislasi antara lain meliputi kriteria pengusulan program legislasi nasional (prolegnas) dan celah transaksional pada saat pembahasan rancangan undang undang (RUU). Terkait fungsi anggaran, potensi masalah antara lain mencakup kerawanan penyusunan dan alokasi dana optimalisasi serta proses pembahasan anggaran di DPR yang terlalu detil. Ketiadaan kriteria yang spesifik dalam menentukan objek pengawasan merupakan potensi masalah yang ditemukan dalam fungsi

pengawasan DPR. Atas identifikasi permasalahan tersebut, KPK merekomendaskan sejumlah upaya perbaikan, baik terkait aspek individu, sistem maupun politik. Terkait aspek individu, KPK memberikan saran untuk melakukan pengaturan dalam penyampaian pertanggungjawaban lobi dengan mempublikasikan informasi hasil kegiatan lobi yang dilaksanakan dan melaporkannya kepada pimpinan DPR, pimpinan alat kelengkapan dan fraksi. Terkait aspek sistem, di antaranya KPK mendorong untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan keadilan dalam proses rekrutmen tenaga ahli dan juga dalam penanganan aduan di BK selain terus meningkatkan imparsialitas penanganan aduan dengan mempublikasikan informasi terkait jumlah dan hasil penanganan aduan kepada masyarakat. Demikian juga terkait pelaksanaan tiap fungsi DPR, perlu ditetapkan kriteria prolegnas dan akses informasi publik terkait draft RUU dan proses pembahasannya, penyederhanaan prosedur dalam pembahasan undang undang, penyusunan kriteria dalam pemilihan objek pengawasan yang harus ditetapkan secara jelas, serta terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menetapkan mekanisme, kriteria, peruntukkan dan pembiayaan dana optimalisasi. Sementara, terkait aspek politik dalam pelaksanaan fungsi anggaran perlu didefinisikan ulang mengingat keterbatasan waktu dan dukungan teknis dari sistem pendukung DPR kepada anggota. KPK berharap perbaikan dapat segera dilakukan secepatnya agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi DPR sekaligus mencegah terjadinya praktik korupsi di masa mendatang. Secara umum, pengkajian sistem merupakan amanat Pasal 14 Undang Undang 30 tahun 2002 tentang KPK. Kajian sistem dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi kelemahan-kelemahan sistemik yang berpotensi korupsi dan memberikan rekomendasi perbaikan.


| 49

PORTAL

Survei Integritas dan Diskusi Gender

Menilai dan Memperkuat Diri

Melalui survey integritas, menilai diri sendiri.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, sepanjang 2013, KPK melakukan berbagai upaya penguatan kelembagaan. Bukan sekadar memperluas wawasan.

M

emperkuat diri itu perlu. Bahkan, sangat perlu. Terlebih bagi lembaga antirasuah seperti KPK. Tanpa penguatan diri, tentu pemberantasan korupsi tidak berjalan secara optimal. Dalam sudut pandang itulah, KPK pada 2013 melakukan berbagai kegiatan. Agar bisa memberi penilaian terhadap “diri sendiri”, misalnya, KPK melakukan survey integritas terhadap organisasi KPK. Sedangkan untuk menambah wawasan pegawai, KPK antara lain menggelar berbagai diskusi. Survey integritas dilakukan di Ruang Auditorium gedung KPK 18–24 September 2013. Menurut ketua panitia, Aida Ratna Zulaiha, kegiatan ini dilakukan, karena selama tujuh tahun berdiri, KPK belum pernah melakukan penilaian terhadap organisasi sendiri. Selain itu, karena salah satu amanat dari rencana dan strategi (Renstra) KPK 2011-2015, adalah menghasilkan indeks integritas organisasi yang menunjukkan posisi integritas KPK. Aida menambahkan, tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan masukan

Diskusi gender, sudah saatnya KPK menjadikan sebagai skala prioritas.

50 |


mengenai kelemahan maupun kekuatan yang dimiliki KPK terkait integritas organisasi. Dan, tidak berhenti sampai di sana. Karena ke depan, diharapkan hasil survei akan menjadi improvement bagi organisasi KPK. Itulah sebabnya, kegiatan tidak berhenti hingga survei, namun akan dilanjutkan dengan assessment. “Sifatnya adalah self assessment yaitu masing-masing responden akan menilai sendiri direktoratnya, kemudian diverifikasi dan hasilnya akan digabung sehingga muncul sejumlah angka yang menjadi indikator integritas organisasi secara keseluruhan,” papar Aida. Menurut Aida, terdapat 10 aspek yang menjadi penilaian. Yaitu, kepemimpinan; nilai, visi dan tujuan organisasi; panduan dan peraturan integritas; dukungan struktur dan fungsi organisasi; manajemen risiko; monitoring dan pengawasan; penegakan aturan; sumberdaya dan infrastruktur; komunikasi; dan dukungan lingkungan. Meluruskan Cara Pandang Dalam rangka penguatan internal, KPK juga menggelar berbagai diskusi. Satu di antaranya adalah diskusi mengenai gender. Tajuk yang diambil adalah,“Menciptakan Tempat bagi Isu Gender Dalam Program Pencegahan Korupsi KPK.” Diskusi menghadirkan Dewi H. Susilastuti, dosen Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai pembicara. Sebelumnya, Dewi telah melakukan riset tentang aspek gender dalam pencegahan korupsi di Indonesia, pada OktoberNovember 2012. Dewi memaparkan, selama ini masih ada kerancuan tentang perbedaan jenis kelamin dengan gender. “Padahal cara pandang jenis kelamin dan gender ini akan sangat mempengaruhi bagaimana program atau kebijakan itu dibuat,” ujarnya pada acara yang digelar di Ruang Perpustakaan KPK, 28 Mei 2013. Lebih jauh Dewi mengatakan, KPK mempunyai potensi yang sangat besar untuk memasukkan aspek gender ke dalam programnya. Karena, lanjutnya, visi dalam rencana strategis (renstra) KPK adalah partisipasi masyarakat yang madani dan semua elemen negara. Dengan demikian, jika kebijakan yang dibuat sensitif gender, maka akan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan bisa memperoleh banyak support dari perempuan Indonesia karena concern atau suara mereka didengar oleh KPK.

PORTAL

Survei Integritas Sektor Publik

Pare-pare Tertinggi, Jayapura Terendah

Pada 2013 KPK kembali mengumumkan hasil survei integritas sektor publik. Berharap menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

dilakukan terhadap lima instansi vertikal. Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqodas, SI kali ini dilakukan terhadap 85 instansi yang terdiri atas 20 instansi pusat, 5 instansi vertikal dan 60 instansi pemerintah daerah. Jumlah respondennya mencapai 15.000 yang terbagi dalam 484 unit layanan dengan rincian sebagai berikut: 40 unit layanan di KPK mengumumkan hasil SI 2013. Berharap meningkatkan motivasi pelayanan. instansi pusat dengan 1200 responden, 264 are-pare boleh berbangga diri. Berdasarkan unit layanan di instansi vertikal dengan 8160 survei integritas (SI) sektor publik, kota responden dan 180 unit layanan di pemda dengan di Sulawesi Selatan itu berhasil meraih 5640 responden. “Pengambilan data primer poin tertinggi. Dengan mengantongi total dilakukan melalui proses wawancara face to face indeks integritas sebesar 7,71, Pare-pare bahkan dalam kurun waktu Mei – September 2013,” jelas mengungguli Pemkot Surabaya yang meraih Busyro. poin 7,61. Sedangkan Pemkot Palangkaraya dan Lebih lanjut Busyro mengatakan, SI 2013 Pemkot Jayapura, menduduki dua peringkat menunjukkan rata-rata nilai dari Indeks Integritas terbawah, masing-masing dengan total nilai 5,97 Nasional adalah 6,80. Rata-rata nilai integritas dan 5,68. instansi pusat tahun ini (7,37), instansi vertikal Begitulah sebagian hasil SI 2013 yang (6,71) dan pemerintah daerah (6,82). Secara diumumkan KPK, 16 Desember 2013, untuk nasional terjadi kenaikan rata-rata nilai indeks indeks integritas daerah. Sedangkan untuk indeks integritas dibandingkan pada 2012 saat KPK integritas pusat, dua instansi yang meraih indeks terakhir merilis hasil survei yang sama. tertinggi adalah Badan Pengawas Obat dan “Peningkatan nilai rata-rata indeks integritas Makanan (BPOM) dan Kementerian Lingkungan menunjukkan keseriusan upaya unit layanan dan Hidup, masing-masing dengan indeks 7,69 dan instansi di sektor layanan publik dalam memerangi 7,64. Sedangkan instansi yang memperoleh nilai korupsi. Di sisi lain, penilaian ini diharapkan terendah adalah Badan Nasional Penempatan dan menjadi motivasi untuk terus melakukan Perlindungan TKI serta Kementerian Pariwisata perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan dan Ekonomi Kreatif, masing-masing dengan nilai publik pada indikator-indikator yang dinilai masih 7,09 dan 6,88. lemah,” papar Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas. Untuk indeks integritas vertikal, Mahkamah Survei Integritas Sektor Publik dilakukan dalam Agung, Kementerian Hukum dan HAM, serta rangka memberikan penilaian terhadap integritas Kepolisian Republik Indonesia, menduduki tiga layanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah peringkat teratas. Masing-masing dengan indeks kepada masyarakat. Hasil penilaian merupakan 7,10, 6,99, dan 6,63. Sedangkan peringkat empat cerminan bagaimana masyarakat sebagai dan lima, masing-masing adalah Kementerian pengguna layanan memberikan penilaian yang Agama (6,54) dan Badan Pertanahan Nasional didasarkan dari pengalaman pengguna layanan (6,36). Untuk Indeks Vertikal ini, memang hanya dalam mengurus layanan di lembaga tersebut.

P


| 51

PORTAL

Tes Narkoba dan Donor Darah

Menjaga Reputasi, Memelihara Empati

Pada 2013 ini, KPK mewajibkan seluruh pegawai dan pimpinan KPK untuk menyerahkan sampel urine untuk tes penyalahgunaan narkoba. Tak satu hasilnya positif.

52 |

H

ampir tak ada bedanya. Baik korupsi maupun penyalahgunaan atau pengedaran narkoba, merupakan tindak pidana yang merusak sendi-sendi bangsa. Karena itu pula, keduanya harus diberantas sampai tuntas! Dalam konteks itulah, maka pada 2013 KPK menggelar aksi pemberantasan narkoba di lingkungan KPK. Aksi yang berlangsung 15 Mei 2013 ,tersebut merupakan tindak lanjut, setelah sebelumnya KPK menyusun dan mengirimkan rencana kegiatan tersebut kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat. Apa yang dilakukan KPK tersebut, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Obat-obatan terlarang (Narkoba). Sedikitnya 100 pegawai KPK dari berbagai direktorat, mengikuti acara yang berlangsung di Auditorium KPK, tersebut. Salah satu kegiatan, berupa advokasi bertajuk, “Advokasi Bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba serta Kebijakannya.“ Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, mengatakan, penggunaan narkoba dapat menimbulkan efek ketergantungan bagi para pemakai. Itulah sebabnya, pegawai dan pejabat KPK harus meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba. Alasannya, selain karena bahaya yang ditimbulkan tadi, narkoba juga karena dapat mempengaruhi kinerja


pegawai dan reputasi lembaga “Oleh karena itu, mari kita wujudkan KPK yang bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dengan mendukung upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” tutur Zulkarnain saat membuka advokasi. Advokasi tentu bukan satu-satunya kegiatan yang dilakukan. Selain itu, bekerja sama dengan BNP DKI Jakarta, KPK juga melakukan pengujian sampel urine (urinalisis) untuk tes penyalahgunaan narkoba bagi pegawai KPK. Dalam hal ini, setiap pegawai dan pimpinan KPK, wajib menyerahkan sampel urine untuk menjalani pemeriksaan. Bagaimana hasilnya? Tak satupun sampel yang positif. Sikap pro aktif yang dilakukan KPK, tak lepas dari Kode Etik Pimpinan dan Pegawai KPK, serta Peraturan Kepegawaian KPK. Berbagai ketentuan tersebut mengatakan, jika terdapat pejabat atau pegawai KPK yang melakukan suatu tindak pidana, di antaranya menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba, termasuk dalam kategori pelanggaran berat. Menurut Zulkarnain, kegiatan yang diadakan sejak 2006 tersebut, untuk memastikan bahwa seluruh elemen yang ada di KPK bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Pengujian sampel urine ini dalam pelaksanaannya bersifat wajib bagi semua personel di KPK, termasuk pimpinan, pejabat, pegawai lama dan baru, serta tenaga alih daya. Donor Darah Selain tes narkoba, KPK dalam tahun 2013 juga menggelar kegiatan kemanusiaan berupa donor darah. Acara yang berlangsung di Auditorium KPK, 20 Maret 2013 tesrebut, diselenggarakan atas kerja sama Wadah Pegawai (WP) KPK dan Palang Merah Indonesia. Pegawai KPK, termasuk pegawai outsourcing, turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. “Donor darah ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pegawai KPK untuk membantu sesama yang membutuhkan dan sekaligus menjadi darah yang menggelorakan semangat antikorupsi seantero negeri tercinta ini,” ujar Ketua WP Nanang Farid Syam, ketika itu.

SULUR

Tahap Penyidikan bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga K mempunyai hubungan dengan TPK al yang dilakukan oleh tersangka (Pasal 48 UU No. 30 Tahun 2002) Keempat, penyidik KPK juga berwenang mengkoordinasikan/ mengendalikan penyidikan perkaraa koneksitas. n, Yang perlu mendapat perhatian, bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal itu sesuai dengan

Foto: bisnisukm com

S

alah satu tahap dalam penindakan adalah penyidikan. Peningkatan proses dari penyelidikan ke penyidikan, antara lain ditandai dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik pada KPK, yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002. Beberapa pelaksanaan penyidikan di KPK, antara lain: Pertama, dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 46 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002). Kedua, atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya (Pasal 47 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002). Ketentuan membebaskan penyidik KPK untuk terlebih dahulu memperoleh izin untuk memanggil tersangka atau menahan tersangka yang berstatus pejabat negara yang oleh undangundang tindakan kepolisian terhadapnya harus memerlukan izin terlebih dahulu. Umpama, untuk seorang gubernur perlu ada izin dari presiden, untuk anggota DPRD Provinsi harus ada izin Menteri Dalam Negeri, dan lain sebagainya. Ketiga, untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta

P l 40 UU No. N 30 Tahun T h 2002. 2002 Artinya, A ti Pasal sekali KPK menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka proses harus berjalan terus hingga ke penuntutan. Pemanggilan/Pemeriksaan Pada proses penyidikan, penyidik berwenang melakukan pemanggilan/ pemeriksaan. Surat panggilan disampaikan kepada terpanggil dan diterima oleh terpanggil selambatlambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari pemeriksaan. Dalam hal ini, pengiriman dapat dilakukan melalui jasa kurir, jasa pos, jasa ekspedisi maupun faksimile; dan harus dibuat tanda terima. Apabila terpanggil tidak hadir tanpa alasan sah, dapat dipanggil sekali lagi (panggilan ke-2) disertai dengan Surat Perintah Membawa. Salinan Surat Perintah Membawa disampaikan kepada terpanggil dan pihak keluarga, serta dibuatkan tanda terima. Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.

Menemukan indikasi kasus korupsi? Segera laporkan temuan Anda. Sampaikan segera ke: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Jakarta 12920 Surat : Kotak Pos 575, Jakarta 10120 Email : [email protected] SMS : 0811.959.575 atau 0855.8.575.575


| 53

K AVELING C-1

Satu Dasawarsa KPK

Seperti Hong Kong, Bukan Kemustahilan

M

OLEH: JOHAN BUDI SP PEMIMPIN REDAKSI

54 |

embicarakan pemberantasan korupsi di Hong Kong, adalah menyisir kegelapan yang berangsurangsur menjadi cahaya terang. Bayangkan, pada era 1970-an, Hong Kong merupakan salah satu wilayah terkorup di dunia. Semua instansi pemerintahan, terutama kepolisian, seakan berlombalomba melakukan korupsi. Ditambah aksi mafia Triad yang terkenal kejam, kompletlah Hong Kong menjadi wilayah kelam. Namun itu dulu, sebelum Independent Commission Against Corruption (ICAC) lahir dan menunjukkan kiprahnya. Setelah itu, ICAC yang berdiri pada 15 Februari 1974 secara perlahan mengubah Hong Kong menjadi bersih. Tidak seketika memang, karena keberhasilan ICAC baru bisa dilihat pada dekade 2000-an. Dalam kurun waktu tersebut, Hong Kong secara perlahan menjelma menjadi salah satu negara terbersih di dunia. Korupsi bukan tak ada. Namun, ketika mata dunia menyorot lembaga antikorupsi, semua sepakat, ICAC adalah kiblatnya. Bagaimana dengan KPK? Akankah kiprahnya bisa seperti ICAC? Mampukah KPK membersihkan Indonesia dari korupsi sebagaimana yang dilakukan ICAC? Tentu masih terlalu dini menilai. Terlebih, pada 2013 ini, ketika usia KPK baru memasuki 10 tahun. Usia yang sangat muda bagi perjalanan pemberantasan korupsi. Namun, di sinilah menariknya. Karena jika dianalisis, ternyata banyak kemiripan antara KPK dan ICAC. Sama seperti KPK, ICAC dalam dasawarsa pertama juga mengalami serangan luar biasa. Kantor ICAC pernah diserang polisi yang merasa terancam oleh keberadaan ICAC. Dengan persenjataan lengkap, polisi tidak hanya menyerbu , namun juga menjadikan komisoner ICAC sebagai sasaran. Setali tiga uang, KPK pun demikian. Dalam usia dasawarsa pertama, serangan terhadap KPK juga luar biasa. Publik kemudian mengenal “cicak dan buaya”, judicial review terhadap beberapa pasal dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, adanya sejumlah pihak di DPR yang ingin agar kewenangan KPK, misal kewenangan penuntutan, dikurangi, dan masih banyak serangan lainnya. Namun itulah. Sebagaimana serangan terhadap ICAC yang juga gagal, begitu pula terhadap KPK. Kuatnya dukungan publik dan media massa, adalah faktor utama yang membuat KPK tetap eksis. Dukungan yang kuat ini pun mengingatkan ICAC, yang tetap eksis karena mendapat sokongan luar biasa dari pemerintah meski masyarakat di sana sama sekali tidak peduli. Mengingat banyaknya kemiripan antara KPK dan ICAC itulah, saya optimistis bahwa pada saatnya Indonesia pun akan menjadi salah satu negara yang terbebas dari korupsi. Terlebih melihat banyaknya capaian yang dilakukan KPK selama dasawarsa pertama. Hanya saja, saya tidak setuju kalau pembebanan pemberantasan korupsi hanya ditimpakan kepada KPK. Lembaga penegak hukum yang lain pun, seperti kepolisian dan kejaksaan, harus memiliki komitmen yang sama. Lantas, apa yang harus dilakukan ke depan, agar kiprah KPK tetap terjaga? Pertama, KPK harus mampu mengantisipasi berbagai perkembangan. Baik perkembangan pelaku tipikor, modus yang kian canggih atau kekuatan yang semakin besar. Kedua, KPK harus mengantisipasi capacity building-nya. Termasuk di dalamnya, kemampuan SDM dalam menghadapi kejahatan korupsi yang semakin terorganisir. Ketiga, yang juga perlu diantisipasi adalah, bagaimana KPK memposisikan diri dalam konteks pergerakan pemberantasan korupsi, dengan upaya-upaya yang dilakukan penegak hukum lain. Itulah sebabnya, maka sinergi harus ditera ulang. Baik sinergi dengan kepolisian, kejaksaan, dan juga stakeholder lain, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Hukum dan HAM, dan sebagainya.Tera ulang dimaksudkan, agar sinergi bisa menghasilkan gerakan melawan korupsi yang saling menguatkan. Keempat, KPK juga harus mengantisipasi kemungkinan perubahan undang-undang. Misalnya, UU KUHAP dan KUHAP. Hanya yang perlu diingat, jika perubahan tersebut mengakbatkan hilangnya kewenangan KPK, tentu merupakan kemunduran bagi pemberantasan korupsi. Dan, kelima, KPK perlu mengantisipasi pesta politik 2014. KPK bisa berperan dalam hajat besar tersebut dan menghasilkan pemilu yang adil, jujur, dan tidak dikotori money politics. Untuk itu, KPK harus bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan dengan penagak hukum lain untuk mengawal dan mengwasi pesta demokrasi tersebut. Melalui berbagai upaya tersebut, niscaya harapan agar kiprah KPK bisa seperti ICAC, bukan sekadar harapan kosong. Kita semua harus optimistis, kegelapan yang berangsur-angsur menjadi cahaya terang pun bisa disisir di sini, di negeri ini.


Devi Putri Anggaini (SDN 033, Yogyakarta)

Bagus Pura (SD Muhammadiyah Sapen)

Recommend Documents