BAB V PENGEMBANGAN MODEL STRATEGI PENGELOLAAN MADRASAH ALIYAH NEGERI DI KOTA JAMBI
Pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya menghasilkan pemikiran-pemikiran yang mencoba menjembatani temuan-temuan penelitian yang memposisikan kekurangan dari hal yang ada.
Pemikiran dalam bentuk
kerangka model temuan ini tentunya tidak terlepas dari kajian teori-teori yang sudah mapan yang dilakukan melalui proses desk study. Desk study dilakukan guna memperkuat kerangka pikir dalam pengembangan arah dan pola penelitian serta hasil-hasil yang diharapkan guna memecahkan masalah yang diangkat. Selanjutnya untuk memantapkan model sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang dirasakan dan benar-benar dibutuhkan untuk memperkaya alternatif pelaksanaan program dan memperbaiki kinerja manajemen khususnya dalam pengelolaan madrasah aliyah, dilakukan dengan melihat kecenderungankecenderungan tentang hal-hal yang masih dirasakan kurang dalam pengelolaan madrasah aliyah. Tatanan empiris menjadi sangat penting guna dipadupadankan dengan pemikiran dari hasil kajian teori sehingga memiliki nilai lebih dalam implemetasinya yaitu dapat menjawab permasalahan. Adapun Pengembangan model sebagai hasil kajian dari temuan-temuan di lapangan yang dilakukan melalui kegiatan penelitian ini tersusun kedalam langkah-langkah yang secara skematis digambarkan kedalam beberapa gambar model sebagai berikut: 279
280
A. Kerangka Model Temuan Hasil Penelitian
Gambar 5.1 Model Manajemen Stratejik Pengelolaan Madrasah Aliyah
281
B. Komponen dan Deskripsi Model Pengembangan Manajemen Stratejik Madrasah Aliyah Negeri Kota Jambi Komponen model pengembangan manajemen stratejik pengelolaan mutu madrasah aliyah negeri di Kota Jambi terdiri dari komponen sistem, komponen sumber daya, komponen program dan tujuan. Komponen sistem merupakan bagian terpenting dalam pencapaian mutu pengelolaan madrasah aliyah, dimana komponen sistem mewadahi dan memfasilitasi semua aktivitas organisasi pengelolaan madrasah. Komponen sistem memberikan wujud arah dalam proses pencapaian tujuan, komponen sistem juga memberikan wadah bagi aktivitas sumber daya manusia dan program. Sistem pengelolaan madrasah aliyah negeri memposisikan madrasah sebagai bagian dari sistem pengelolaan pendidikan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pengelolaan pendidikan dengan mekanisme yang harmonis memadukan antara sistem pengelolaan pendidikan dalam wadah Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional. Komponen sumber daya meliputi komponen manusia dan non manusia, komponen manusia menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang mengelola madrasah, mulai dari tingkat pengelola sampai kepada tingkat pelaksana pada satuan sekolah, guru, kepala sekolah, pengawas, tenaga kependidikan.
Komponen sumber daya non manusia berupa unsur-unsur
pendukung dalam pengelolaan madrasah yang meliputi pembiayaan, fasilitas, kebijakan, kepemimpinan, program, dan lain-lain.
282
Komponen yang ketiga adalah tujuan, tujuan akhir dari pengelolaan madrasah adalah pengembangan mutu madrasah, oleh karenanya tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan islam yang menjadi ciri khasnya menjadi pedoman. Manajemen stratejik dalam peningkatan mutu pendidikan untuk tingkat madrasah aliyah di Kota Jambi, sebagai sebuah skema alur manajemen yang melibatkan dua Instansi Pemerintah yaitu Dinas Pendidikan Kota Jambi dan Departemen Agama Kota Jambi harus dimulai dari landasan yang menjadi titik tolak keberadaan lembaga tersebut yaitu Peraturan Perundangan yang secara normatif menaunginya. Departemen agama yang secara hierarkis sentralisasi dalam birokrasi dari tingkat pusat sampai kabupaten kota dan dinas pendidikan yang memiliki hierarkis dalam birokrasi sudah ter-desentralisasikan memiliki perbedaan yang mencolok dalam rentang kendali manajemen dan organisasi. Akan tetapi, kearah mutu
pendidikan
kedua-nya
memiliki
tanggungjawab
dalam
mengawal
terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu terlihat dari proses yang bermutu dengan mutu input yang terkendalikan dan mutu output serta outcome. Kelembagaan pendidikan dalam hal ini sekolah (madrasah) adalah ujung tombak dalam pelaksanaannya.
Mutu manajemen pada kedua tingkat
kelembagaan baik itu pada tingkat pengelola yaitu Dinas Pendidikan Kota dan Departemen Agama Kota serta Sekolah bertanggungjawab untuk mencapai melalui pelayanan yang bermutu tentunya.
283
Departemen Pendidikan Nasional khususnya dengan kekuatan normatif sebagai penanggungjawab pelaksanaan pendidikan di Indonesia, memiliki tanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk di dalamnya penyelenggaraan pendidikan pada jalur formal jenjang madrasah tingkat aliyah.
Dalam Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dengan tegas dikatakan bahwa Madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional pada jalur formal di bawah tanggungjawab menteri pendidikan nasional, dan selanjutnya untuk penyelenggaraan pendidikan keagamaan diatur oleh peraturan pemerintah dengan keterlibatan Departemen Agama di dalamnya. Dalam konstalasi mutu, manajemen pendidikan menjadi sangat penting dan pada kedua lembaga pengelola untuk tingkat madrasah. Kebijakan Dinas pendidikan dan departemen agama pada tingkat kabupaten/kota (Kota Jambi) mengarahkan program dalam bentuk rencana jangka panjang maupun jangka pendek pada pilar pembangunan pendidikan yaitu manajemen, mutu, akses dan keadilan. Pada tingkat operasionalisasi program secara strategis pilar tersebut oleh dinas pendidikan kota diterjemahkan dalam bentuk pedoman-pedoman penyelenggaraan pendidikan pada tingkat madrasah yang bersifat teknis, sedangkan pada tingkat departemen agama koordinasi dan konsultatif fasilitasi proses pendidikan menjadi tanggungjawabnya, karena bagaimanapun substansi pendidikan keislaman dalam konstruksi instanasi yang bersangkutan. Pada tatanan implementasi program, pola koordinasi dan konsultasi yang memposisikan kedua lembaga penanggungjawab secara proporsional dalam
284
tanggungjawabnya. Program pengayaan dalam kerangka pendidikan kekhasan madrasah yang berbasis keislaman menjadi tanggungjawab departemen agama sedangkan program-program dalam kerangka bidang garapan tanggungjjawab dinas pendidikan dengan standar-standar pelayanannya. Dengan demikian bukan berarti bahwa departemen agama tidak memiliki kewenangan dalam bidang garapan akan tetapi mengacu kepada kebijakan pengelola pendidikan. Analisa lingkungan yang khas dari penyelenggaraan pendidikan madrasah akan terukur dengan baik melalui program-program strategis pada kelembagaan departemen agama. Rencana strategis pada departemen agama akan memiliki keterkaitan kuat dengan rencana strategis pendidikan pada dinas pendidikan kota dengan payung rencana strategis pendidikan pemerintah Kota Jambi. Rencana strategis Pemerintah Kota Jambi dalam bidang pendidikan memposisikan rencana strategis pada tingkat dinas pendidikan dengan pola kordinasi pada departemen agama tingkat kota. Dengan demikian, rencana startegis pada tingkat sekolah akan mengacu pada satu kerangka strategis yang utuh yang di kelola oleh pemerintah tingkat kota, tumpang tindih dalam program tidak akan terjadi. Jenjang pengawasan program akan terkendali dengan baik, mulai dari tingkat pengelola sampai tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah pengawasan yang menyangkut substanasi dan manajemen sekolah berada pada wewenang sekolah melalui jalur manajemen yang baik, adapun pada tingkat kelembagaan pengelola secara strategis akan dengan mudah memposisikan pengamanan pelaksanaan program sekolah melalui kewenangan yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah baik menyangkut substansi maupun manajemen.
285
C. Tujuan Model dalam Pengembangan Manajemen Stratejik Madrasah Aliyah Negeri di Kota Jambi Tujuan dari pengembangan model manajemen strategis dalam pengelolaan madrasah ini adalah: 1. Peningkatan efektivitas pencapaian tujuan pendidikan melaui pengelolaan lembaga madrasah. 2. Pengembangan pola kordinasi dan kosnultasi program pada tingkat pengelola yaitu departemen agama dan dinas pendidikan kota Jambi. 3. Reposisi tugas pemerintah kota dalam pengembangan rencana strategis dalam bidang pendidikan dalam pengelolaan pendidikan berbasis keagamaan dalam hal ini madrasah pada tingkat aliyah. 4. Penataan kewenangan kelembagaan dalam pengelolaan madrasah pada tingkat aliyah dalam struktur strategis pada tingkat Pemerintah Kota Jambi 5. Penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan pada tingkat sekolah melalui rencana strategis yang dikembangkan sekolah, diturunkan dari satu rencana strategis yang terkoordinasi antar departemen dengan satu kerangka manajemen. 6. Menjembatani pemilihan alternatif-alternatif strategis dalam pengelolaan pendidikan pada tingkat madrasah aliyah kearah peningkatan mutu pendidikan.
286
D. Strategi Implementasi dalam Pengembangan Manajemen Stratejik Madrasah Aliyah Negeri di Kota Jambi Efektivitas pengembangan dan implementasi model manajemen strategis pengelolaan madrasah aliyah yang dikembangkan dari hasil penelitian ini, dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut 1. Penyamaan visi dan misi penyelenggaraan pendidikan Kota Jambi kedalam visi, misi kelembagaan. 2. Pengembangan rencana umum pendidikan Kota Jambi yang selanjutnya menjadi rencana strategis dengan melibatkan kedua lembaga pengelola pendidikan madrasah sebagai bagaian dalam tugas dan fungsinya masingmasing. 3. Mengembangan rencana strategis yang melibatkan kelembagaan sekolah pada tingkat penyusunan rencana strategis pendidikan pada departemen agama dan rencana strategis pada tingkat dinas pendidikan kota. 4. Melibatkan unsur masyarakat sebagai bagian dari stakeholder’s pendidikan untuk terlibat dalam penyusunan rencana strategis dimulai pada tingkat sekolah samapai pada tingkat pengelola secara terbuka melalui lembaga komite atau dewan pendidikan. 5. Analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengelolaan kelembagaan madrasah aliyah, baik analisa lingkungan eksternal maupun internal sebagai bekal dalam penyusunan rencana strategis. 6. Pengembangan madrasah aliyah.
alternatif-alternatif
formulasi
strategis
pengelolaan
287
7. Pengembangan model-model implementasi strategis program-program penyelenggaraan pendidikan pada tingkat madrasah aliyah negeri. 8. Pengembangan model-model pengawasan strategis yang mengakomodasi dinas pendidikan dan departemen agama dalam satu kerangka manajemen strategis. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan peningkatan mutu tersebut adalah dengan melakukan: 1.
Sosialisasi strategi peningkatan mutu madrasah Mensosialisasikan konsep Manajemen Berbasis Madrasah kepada seluruh
warga madrasah (Kepala Madrasah, wakil Kepala Madrasah, guru, staf dan TU, siswa,), dan unsur-unsur terkait lainnya (orangtua siswa, pengawas, kantor Departemen Agama, wakil kantor Departemen Agama, kantor Wilayah Departemen Agama, wakil kantor Wilayah Departemen Agama dan lain sebagainya) dengan melalui pelatihan, workshop, semiloka, diskusi, seminar dan lain sebagainya. Tentu saja diharapkan dalam sosialisasi ini juga dicermati, diteliti dan difahami bagaimana sistem, budaya dan sumber daya madrasah yang ada dan direfleksikan kesesuaian dengan sistem, budaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Manajemen Berbasis Madrasah. 2.
Analisis situasi sasaran Melakukan kegiatan analisis situasi sasaran (output). Dalam langkah yang
kedua ini dilakukan analisis situasi sasaran madrasah, yang hasilnya berupa tantangan (ketidaksesuaian) antara situasi sasaran sekarang dengan sasaran yang diharapkan. Adapun besar kecilnya ketidaksesuaian antara situasi sasaran saat ini
288
dan situasi sasaran yang diharapkan memberitahukan besar kecilnya tantangan yang dihadapi. 3.
Merumuskan sasaran-sasaran strategi Merumuskan sasaran/tujuan yang hendak dicapai. Dari hasil analisis
situasi sasaran (yang hasilnya berupa tantangan), maka dapat dirumuskan sasaran yang hendak dicapai. Meskipun sasaran tersebut didasarkan pada hasil analisis situasi sasaran saat ini, akan tetapi sasaran tersebut harus tetap merujuk pada visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai oleh madrasah. Oleh karena itu, visi, misi dan tujuan madrasah harus dirumuskan secara jelas. Pada dasarnya setiap madrasah yang hendak melaksanakan peningkatan Manajemen Berbasis Madrasah tentu harus memiliki visi. Adapun visi disini merupakan wawasan yang menjadi sumber arahan, acuan bagi madrasah dan digunakan untuk memandu dalam penyusunan atau perumusan misi madrasah. Dengan visi, maka dapat diketahui ke mana arah madrasah atau seperti apa yang diinginkan oleh madrasah pada masa yang akan datang. Sementara misi merupakan tindakan untuk merealisasikan visi. Hal ini karena visi harus mengakomodasi semua kelompok kepentingan yang terkait dengan madrasah, maka misi dapat juga diartikan sebagai tindakan untuk memenuhi kepentingan dari masing-masing kelompok yang terkait dengan madrasah. Dalam merumuskan misi sesungguhnya harus mempertimbangkan tugas pokok madrasah dan kelompok-kelompok kepentingan yang terkait dengan madrasah. Tujuan disini merupakan penjabaran misi. Tujuan merupakan apa yang akan dicapai/dihasilkan oleh madrasah yang bersangkutan dan “kapan” tujuan akan dicapai. Tujuan dirumuskan untuk jangka waktu 1-3 tahunan. Sasaran adalah
289
penjabaran tujuan, yaitu sesuatu yang akan dihasilkan/dicapai oleh madrasah dalam jangka waktu satu tahun, satu catur wulan, atau satu bulan. Agar sasaran dapat dicapai dengan efektif, maka sasaran harus dibuat spesifik, terukur, jelas kriterianya dan disertai indikator-indikator yang rinci. Meskipun sasaran bersumber dari tujuan, namun dalam penentuan sasaran yang mana dan berapa besar atau kecilnya sasaran tetap harus didasarkan dari hasil analisis sasaran. 4. Melakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunities, and threath) Melakukan tindakan analisis SWOT. Setelah sasaran dirumuskan, maka langkah berikutnya adalah mengidentifikasi fungsi-fungsi yang perlu dilibatkan. Adapun fungsi-fungsi yang dimaksud disini di antaranya meliputi pengembangan kurikulum,
pengembangan
tenaga kependidikan
dan
non
kependidikan,
pembinaan siswa, pengembangan suasana akademik madrasah, pengembangan sarana dan prasarana madrasah, pengembangan madrasah-masyarakat. Setelah fungsi-fungsi yang perlu dilibatkan untuk mencapai sasaran diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktorfaktornya melalui analisis kelemahan-kelemahan dan peluang tantangan/ancaman atau analisis SWOT. Dengan dilakukan analisis SWOT ini dimaksudkan untuk mengenali tingkat kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan fungsi madrasah yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berhubung tingkat kesiapan fungsi ditentukan oleh tingkat kesiapan masing-masing faktor yang terlibat pada setiap fungsi, maka analisis SWOT dilakukan terhadap keseluruhan faktor dalam setiap fungsi, baik faktor yang tergolong internal maupun eksternal. Tingkat kesiapan
290
harus memadai, artinya minimal memenuhi ukuran kesiapan yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang dinyatakan sebagai kekuatan, bagi faktor yang tergolong internal ; peluang, bagi faktor yang tergolong eksternal. Sedangkan tingkat kesiapan yang kurang memadai, dengan arti tidak memenuhi ukuran kesiapan, dinyatakan bermakna kelemahan bagi faktor yang tergolong internal, dan ancaman bagi faktor-faktor eksternal. Baik kelemahan maupun ancaman sebagai faktor yang memiliki tingkat kesiapan kurang memadai disebut persoalan. Dari hasil analisis SWOT, kemudian memilih langkah-langkah pemecahan persoalan (peniadaan) persoalan, yakni dengan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengubah fungsi yang tidak siap menjadi fungsi yang siap. Selama masih ada persoalan, yang sama artinya dengan ada ketidaksiapan fungsi, maka sasaran yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, agar sasaran tersebut tercapai, perlu dilakukan tindakan-tindakan yang dapat mengubah ketidaksiapan menjadi kesiapan fungsi. Tindakan ini biasa disebut dengan langkah-langkah pemecahan persoalan, yang pada hakikatnya merupakan tindakan mengatasi makna kelemahan dan /atau ancaman agar menjadi kekuatan dan /atau peluang yakni dengan memanfaatkan adanya satu/lebih faktor yang bermakna kekuatan dan /atau peluang. 5.
Menyusun rencana peningkatan mutu Menyusun, merumuskan rencana peningkatan mutu. Mengacu kepada
langkah-langkah pemecahan persoalan yang ada, maka madrasah secara bersamasama dengan segenap unsur-unsurnya membuat rencana untuk jangka pendek, menengah
dan
panjang
lengkap
dengan
program-programnya
untuk
291
merealisasikan rencana tersebut. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa madrasah memang tidak selalu memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan bagi pelaksanaan peningkatan Manajemen Berbasis Madrasah sehingga perlu dibuat skala prioritas untuk jangka pendek, menengh dan panjang. Sebenarnya rencana yang dibuat harus menjelaskan secara detail dan lugas tentang segala aspek-aspek mutu yang ingin dicapai, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, siapa yang harus melaksanakan, kapan dilaksanakan dan dimana dilaksanakan,
kemudian
berapa
biaya
yang
harus
dikeluarkan
dalam
melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini diperlukan untuk memudahkan madrasah dalam menjelaskan dan memperoleh dukungan dari pemerintah maupun dari orangtua siswa, baik secara moral maupun finansial untuk melaksanakan rencana peningkatan mutu madrasah tersebut. Yang perlu diperhatikan oleh madrasah dalam rangka penyusunan rencana adalah keterbukaan kepada semua pihak yang menjadi stakeholders khususnya pihak orangtua siswa dan masyarakat pada umumnya. Dengan cara demikian maka akan diperoleh kejelasan, berapa besar kemampuan madrasah dan pemerintah untuk menanggung biaya rencana ini dan berapa siswa yang harus ditanggung oleh orangtua siswa dan masyarakat sekitarnya. Dengan keterbukaan rencana ini, maka kemungkinan kesulitan memperoleh sumber biaya untuk melaksanakan rencana ini bisa dihindari. 6.
Melaksanakan rencana peningkatan mutu Melaksanakan rencana peningkatan mutu. Pihak madrasah perlu
mengambil langkah proaktif untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama antara orangtua siswa, pihak madrasah dan
292
masyarakat dalam melaksanakan rencana peningkatan mutu madrasah. Kepala madrasah dan guru hendaknya mendayagunakan segenap sumber daya yang ada semaksimal mungkin, berikut dengan menggunakan berbagai pengalaman masa lalu yang dianggap efektif serta menggunakan teori-teori yang terbukti telah mampu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala Madrasah dan guru bebas berinisiatif dan berkreatif dalam melaksanakan berbagai program yang diproyeksikan dapat mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karenanya madrasah harus dapat membebaskan diri dari keterikatan-keterikatan dan intervensi birokratis yang biasanya banyak menghambat dalam pelaksanaan pendidikan. Madrasah diharapkan menerapkan konsep belajar tuntas (matery learning) dalam melaksanakan proses pembelajaran. Konsep belajar tuntas (matery learning) ini lebih menekankan betapa pentingnya arti siswa untuk menguasai materi pelajaran secara utuh, total dan bertahap sebelum melanjutkan ke topiktopik yang lain. Sehingga dengan demikian siswa diharapkan dapat menguasai suatu materi pelajaran secara tuntas sebagai prasyarat dan dasar yang kuat untuk mempelajari tahapan pelajaran berikutnya. Kepala Madrasah perlu melakukan supervisi dan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan peningkatan mutu madrasah, hal ini dilakukan untuk menghindari berbagai penyimpangan yang terjadi. Kepala Madrasah berhak dan perlu memberikan arahan, bimbingan, dukungan dan teguran kepada guru dan tenaga lainnya, karena beliau
sebagai manajer dan leader pendidikan di
madrasah, jika ada kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah
293
ditetapkan. Sungguhpun demikian, bimbingan, arahan, dukungan dan teguran yang dilakukan Kepala Madrasah hendaknya jangan sampai membuat guru dan tenaga lainnya menjadi amat tertekan, merasa terkekang dalam menjalankan berbagai kegiatan, karena hal ini dapat membuat kegiatan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. 7.
Evaluasi keberhasilan pelaksanaan peningkatan mutu Evaluasi dimaksud adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan
program. Dengan kata lain madrasah perlu mengadakan evaluasi pelaksanaan program, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, kegiatan evaluasi dilakukan setiap akhir catur wulan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan program secara bertahap. Apabila pada satu catur wulan dinilai terdapat beberapa faktor yang ternyata tidak mendukung kegiatan program, maka madrasah harus dapat untuk membenahi dan memperbaiki pelaksananaan program peningkatan mutu pada catur wulan berikutnya. Sedangkan dalam jangka menengah, evaluasi dilakukan pada setiap akhir tahun, dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh program peningkatan mutu telah mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan. Dengan adanya kegiatan evaluasi ini maka akan diketahui kekuatan dan kelemahan program untuk dibenahi dan diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya. Kepala Madrasah harus mengikutsertakan setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan
program, khususnya guru dan tenaga lainnya dalam pelaksanaan
evaluasi. Hal ini agar mereka dapat menjiwai setiap penilaian yang dilakukan dan diharapkan dapat memberikan berbagai alternatif pemecahan masalah yang
294
timbul. Sama halnya dengan para orangtua siswa dan masyarakat sebagai pihak eksternal juga harus dilibatkan untuk menilai keberhasilan program yang telah dilaksanakan oleh pihak madrasah. Sehingga dengan demikian pihak madrasah akan mengetahui bagaimana sudut pandang pihak luar bila dibandingkan dengan hasil penilaian internal. Kemungkinan lain yang bisa saja terjadi adalah ketika orangtua siswa dan masyarakat menilai terdapat suatu program gagal atau kurang berhasil walaupun pihak madrasah menganggapnya cukup berhasil. Oleh karenanya dalam hal ini perlu disepakati indikator apa saja yang perlu ditetapkan sebelum penilaian dilakukan. 8.
Merumuskan sasaran mutu baru. Merumuskan sasaran mutu baru. Pada dasarnya hasil evaluasi berguna
untuk dijadikan alat bagi pembenahan dan perbaikan kinerja program pada masa yang akan datang. Namun tidak kalah pentingnya bahwa hasil evaluasi merupakan masukan bagi madrasah dan orangtua siswa untuk merumuskan sasaran mutu baru untuk tahun berikutnya. Apabila pelaksanaan selama ini dianggap berhasil, maka sasaran mutu dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Namun jika sebaliknya, maka harus dilakukan berbagai pembenahan dan perbaikan strategi dan mekanisme pelaksanaan kegiatan. Atau bahkan tidak menutup kemungkinan sasaran mutu selama ini diturunkan, karena bisa saja dianggap terlalu berat atau tidak sesuai dengan sumber daya yang tersedia, misalnya : ketenagaan, sarana dan prasarana, biaya dan lain sebagainya.
295
Kemudian apabila sasaran baru telah ditetapkan, maka kemudian dilakukan analisis SWOT dalam rangka untuk mengetahui tingkat kesiapan masing-masing fungsi dalam madrasah sehingga dapat diperoleh dan diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Dengan informasi ini maka langkah-langkah pemecahan persoalan segera dapat dipilih untuk mengatasi berbagai faktor yang memuat berbagai persoalan. Kemudian setelah itu, dapat dibuat rencana peningkatan mutu baru. Kedelapan langkah-langkah tersebut dilakukan dalam siklus peningkatan mutu secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan mutu madrasah. Dan sebagaimana diketahui bahwa tugas dan fungsi utama madrasah adalah mengelola penyelenggaraan peningkatan mutu di madrasahnya sendiri, maka madrasah menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut : 1. Menyusun dan merumuskan rencana dan program pelaksanaan peningkatan Manajemen Berbasis Madrasah dengan melibatkan berbagai unsur antara lain Kepala Madrasah, wakil Kepala Madrasah, guru dan tata usaha, wakil siswa (OSIS), wakil orangtua siswa, wakil organisasi profesi, wakil pemerintah dan tokoh masyarakat. 2. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan segenap sumber daya yang tersedia di dalam dan di luar madrasah itu sendiri untuk mencapai sasaran peningkatan Manajemen Berbasis Madrasah yang telah ditetapkan. 3. Melaksanakan program peningkatan Manajemen Berbasis Madrasah secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip Total Quality Management (TQM).
296
4. Melaksanakan monitoring dan bimbingan dalam pelaksanaan peningkatan Manajemen Berbasis Madrasah. 5. Evaluasi dilakukan pada setiap akhir tahun ajaran, dengan tujuan
untuk
menilai apakah tingkat ketercapaian (efektivitas) sasaran program peningkatan Manajemen Berbasis Madrasah telah berhasil atau tidak. Pada dasarnya hasil evaluasi ini nantinya akan digunakan untuk menentukan sasaran baru program peningkatan Manajemen Berbasis Madrasah pada tahun-tahun berikutnya. 6. Menyusun laporan penyelenggaraan peningkatan Manajemen Berbasis Madrasah yang pada gilirannya untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti Kantor Departemen Agama dan Komite Madrasah. 7. Mempertanggungjawabkan hasil penyelenggaraan peningkatan Manajemen Berbasis Madrasah kepada pihak yang berkepentingan seperti Kantor Departemen Agama, Komite Madrasah dan masyarakat.
E. Indiktor Keberhasilan Model dalam Pengembangan Manajemen Stratejik Madrasah Aliyah Negeri di Kota Jambi Indikator keberhasilan model manajemen strategis yang dikembangkan dari hasil penelitian ini 1. Peningkatan mutu pengelolaan madrasah aliyah dengan diikuti oleh peningkatan mutu lulusan, mutu pelayanan akademik, mutu fasilitas, mutu tenaga pendidik dan kependidikan. 2. Kordinasi kelembagaan, ditandai oleh keselarasan dalam rencana pendidikan baik jangka panjang maupun jangka pendek pada setiap
297
lembaga yang mengacu kepada rencana pendidikan tingkat Pemerintahan Kota Jambi. 3. Peningkatan mutu madrasah, mutu input meliputi raw input dan environmental input, mutu proses penyelenggaraan pada tatanan manajerial maupun proses pembelajaran, mutu lulusan yang dapat dipersaingkan dalam dunia kerja maupun melanjutkan, dan mutu outcome yang dapat dirasakanlangsung oleh pengguna lulusan. 4. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan maupun keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan. 5. Integrasi pengelolaan madrasah dalam dual-system manajemen pada tingkat Kota Jambi.
