182
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: Isi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendidikan terdapat beberapa pasal yang telah sesuai dengan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kabupaten Temanggung. Hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa pasal yang sesuai dengan 12 kategori yang ada di agenda kebijakan di dalam Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kabupaten Temanggung. Dua belas kategori tesebut yaitu: 1.
Peran serta masyarakat Pasal yang sesuai dengan peran serta masyarakat antara lain yaitu Pasal 9 (1), Pasal 15, Pasal 29 ayat (2), Pasal 39 (2), Pasal 34, Pasal 39 (1), Pasal 50 (1), Pasal 47, Pasal 55 (1), Pasal 56 (1), Pasal 77, Pasal 41 (1), Pasal 57 (1), dan Pasal 52 (1).
2.
Hak dan kewajiban peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan Hak dan kewajiban peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan di Kabupaten Temanggung telah diatur dalam Perda, yaitu tertuang dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 67, Pasal 73, Pasal 76, dan Pasal 81 telah sesuai dengan hak dan kewajiban peserta didik. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23,
183
Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 72 telah sesuai dengan hak dan kewajiban pendidik dan/atau tenaga kependidikan. Pasal 19 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 48, Pasal 71, Pasal 68, Pasal 76, dan Pasal 78 telah sesuai dengan Naskah Akademik di dalam Agenda Kebijakan tentang hak dan kewajiban satuan pendidikan/madrasah/nama lain yang sejenis. 3.
Tata kelola organisasi pendidikan/nama lain yang sejenis Tata kelola organisasi pendidikan/nama lain yang sejenis telah diatur dalam Perda, yaitu tertuang dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 43, Pasal 45, Pasal 54, Pasal 61, Pasal 68, dan Pasal 69. Pasal-pasal tersebut telah sesuai dengan Naskah Akademik di dalam Agenda Kebijakan tentang pendirian satuan pendidikan harus berdasar izin resmi dari Pemerintah Daerah.
4.
Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan diatur dalam Perda, yaitu tertuang dalam Pasal 15 (1), Pasal 26 (1), Pasal 27 (1) (2), Pasal 29 (1), Pasal 30 (1,2,3), Pasal 31 (1) (2), Pasal 33 (1) (2), Pasal 35, Pasal 41, Pasal 61 (3) (4), dan Pasal 63 (2). Pasal-pasal tersebut telah sesuai dengan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kabupaten Temanggung.
5.
Wajib Belajar Mengenai wajib belajar diatur dalam Pasal 34 ayat (1), Pasal 44 dan Pasal 38. Pasal-pasal tersebut telah sesuai dengan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kabupaten Temanggung.
184
6.
Biaya pendidikan Mengenai biaya pendidikan diatur dalam Pasal 16, Pasal 37 (1) (2), Pasal 39 (3), Pasal 66, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80. Pasal-pasal tersebut telah sesuai dengan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kabupaten Temanggung.
7.
Standar layanan satuan pendidikan/madrasah/pesantren/nama lain yang sejenis Mengenai standar layanan satuan pendidikan diatas tertuang dalam Pasal 7, Pasal 26 (1), Pasal 28 (1) (2), Pasal 36, Pasal 50 (3), Pasal 55 (2), dan Pasal 64. Pasal-pasal tersebut telah sesuai dengan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kabupaten Temanggung.
8.
Pengaturan pola penerimaan peserta didik Pengaturan pola penerimaan peserta didik tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) sampai ayat (3). Pasal tersebut telah sesuai dengan Naskah Akademik
Peraturan
Daerah
tentang
Pendidikan
Kabupaten
Temanggung. 9.
Standar pelayanan minimum pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan/madrasah/nama lain yang sejenis Mengenai
standar
pelayanan
minimum
pengelolaan
dan
penyelenggaraan satuan pendidikan tertuang dalam Pasal 51, Pasal 58 (1) (2), Pasal 70, dan Pasal 82. Pasal-pasal tersebut telah sesuai dengan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kabupaten Temanggung.
185
10. Pengembangan karakter Mengenai pengembangan karakter tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) sampai ayat (4). Pasal tersebut telah sesuai dengan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kabupaten Temanggung. 11. Penghargaan atas prestasi pendidikan Mengenai penghargaan atas prestasi pendidikan tertuang dalam Pasal Pasal 20 huruf b dan Pasal 32. Pasal tersebut telah sesuai dengan Naskah Akademik
Peraturan
Daerah
tentang
Pendidikan
Kabupaten
Temanggung. 12. Sanksi
terhadap
pelanggaran
pengelolaan
dan
penyelenggaraan
pendidikan Mengenai
sanksi
terhadap
pelanggaran
pengelolaan
dan
penyelenggaraan tertuang dalam Pasal 26 (3), Pasal 59, 83 ayat (1)-(5) dan Pasal 86. Pasal-pasal tersebut telah sesuai dengan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kabupaten Temanggung. Terkait dengan pasal 85 tentang penyidikan, Pasal 87 dan Pasal 88 tentang ketentuan penutup tidak terdapat di dalam 12 konsep yang ada dalam Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kabupaten Temanggung, bukan berarti pasal tersebut tidak sesuai tetapi memang sudah seharusnya ada dalam pembentukan Peraturan Daerah. Hal tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
186
Meskipun beberapa pasal di atas telah sesuai, akan tetapi terdapat beberapa konsep di agenda kebijakan dalam Naskah Akademik di dalam Agenda Kebijakan yang tidak semuanya tercover di dalam isi Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang pendidikan. Hal itu disebabkan oleh perkembangan kondisi daerah yang jauh berbeda, selain itu juga karena pertimbangan politis, pertimbangan dana, dan pertimbangan kultur yang ada di Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa isi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendidikan terdapat beberapa pasal telah sesuai dengan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kabupaten Temanggung. Dikatakan demikian karena dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa dalam pembuatan Peraturan Daerah harus disertai dengan Naskah Akademik sebagai dasar dan panduan bagi Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah tentang Pendidikan di Kabupaten Temanggung. B. Keterbatasan Penelitian Penelitian ini hanya meneliti kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendidikan dengan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kabupaten Temanggung. Sehingga penelitian selanjutnya dapat diteliti mengenai kesesuaian Perda dengan pembanding yang lainnya yang belum dibahas dalam penelitian ini seperti Naskah Politik dalam hal ini yaitu Rancangan Peraturan Daerah.
187
Peneliti
tidak
membandingkan
dengan
Rancangan
Peraturan
Daerah
dikarenakan sumber data yang di dapatkan sulit. C. Saran 1. Pemerintah Daerah Temanggung diharapkan dalam membuat Peraturan Daerah lebih ditekankan lagi pada kultur dan karakteristik yang menjadi ciri khas Kabupaten Temanggung. Hal tersebut bertujuan agar dapat membedakan antara Peraturan Daerah di Temanggung dengan daerah lainnya. 2. Diharapkan dalam Pembuatan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah lebih teliti dan lebih sinkron lagi dengan Naskah Akademik yang menjadi dasar dari Pembuatan Peraturan Daerah. 3. Masyarakat sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah diharapkan lebih diikutsertakan dalam pembuatan Peraturan Daerah. Hal tersebut bertujuan agar ketika Peraturan Daerah diimplementasikan tidak merugikan dan memberatkan masyarakat. 4. Diharapkan dengan adanya Naskah Akademik akan sangat membantu Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah di Kabupaten Temanggung.
188
DAFTAR PUSTAKA
Buku: Azyumardi Azra. 2002. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Buku Kompas. Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. Budi Winarno. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: MedPress. Darmiyati Zuchdi. 1993. Panduan Penelitian analisis Konten. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta. H.A.R. Tiilaar. 2003. Kekuasaan dan Pendidikan. Magelang: IndonesiaTera. ___________. 2005. Manifesto Pendidikan Nasional. Jakarta: Buku Kompas. Joko Widodo. 2008. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Jawa Timur: Bayumedia Publishing. Kansil dan Christine Kansil. 2008. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Kemenkumham RI, Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah. 2011. Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah. Jakarta Selatan: Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Lexy J. Moleong. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Margono, 2005. Metodologi Penelilian Pendidikan. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Mu’arif. 2008. Liberalisasi Pendidikan. Yogyakarta: Pinus Book Publiser. Ngalim Purwanto. 2004. Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Ni’matul Huda. 2009. Otomoni Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Riant Nugroho. 2008. Publik Policy. Jakarta: PT Gramedia. Rozali Abdullah. 2007. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
189
Soejono dan Abdurrahman. 2005. Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: CV. Alfabeta. Suharno, 2010. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press. Suharsimi Arikunto. 2005. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Widjaja, 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT. Grafindo Persada. Undang-Undang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Peraturan
Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2011 tentang Pendidikan. Internet: id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_daerah/diakses pada tanggal 1 November 2011. Himawan estu Bagijo. Pembentukan Perda. Pengajar Fakultas Hukum Unair. www.google.co.id/search?q=peraturan+daerah&ie=utf-8&oe-
190
utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en.us:official&client=firefoxa/diakses pada tanggal 1 November 2011. karimunjawablogkosuto.blogspot.com/2010/07/upaya-pengelolaan-dan penyelenggaraan.html/diakses pada tanggal 1 November 2011. Manulang, Marihot. Otonomi daerah.pakguruonline.pendidikan.net/otonomi_pendidikan.ht ml/diakses pada tanggal 28 Januari 2012. Mustatho, 2010. Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah. Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS) Kutai Timur. www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=13&jd=Kebijakan+ Pendidikan+di+Era+Otonomi+Daerah&dn=20100425122505 /di akses pada tanggal 28 Januari 2012. www.kabupatentemanggung.com/index.php?modul=berita&cat=&catid=3231680 04316/di akses pada tanggal 25 Oktober 2011. www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=3683/diakses pada tanggal 1 Mei 2012. http://hukum.kompasiana.com/2011/03/31/menyusunperdayangbermanfaat/ diakses pada tanggal 1 Mei 2012. http://www.phinisinews.com/read/2012/1/18/8772dewan_pendidikan_majene_iku t_sempurnakan_ranperda_pendidikan/diakses tanggal 1 Mei 2012. Yustina Andriyati. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 29 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Skripsi Mahasiswa UNS. Rusdianto. 2011. “ Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan” diakses dari http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2 &ved=0CE0QFjAA&url=http%3A%2F%2Frusdianto.dosen.narotama.ac.id%2Ffi les%2F2011%2F12%2FNASKAH-AKADEMIK-PEMBENTUKAN PERDA.doc&ei=qxLET6_FNqXiQeY_tHECg&usg=AFQjCNE9oeHXMtw_tnIm m5_-MI9eqXR22A&s tanggal 28 Mei 2012.
