BAB IV STRATEGI DAN KONSEP OPERASI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
1. Permasalahan, Tantangan dan Peluang a. Permasalahan 1) Upaya pencegahan Karhutla belum terintegrasi dan masih tersebar di berbagai instansi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (masing-masing
instansi
memiliki
peraturan
dan
perundangan
penanggulangan karhutla sendiri-sendiri). 2) Kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap bahaya Karhutla masih belum memadai. Hal ini ditandai dengan masih terjadinya pembakaran hutan dan lahan yang berulangkali setiap tahun 3) Membuka lahan dengan cara membakar disebutkan sebagai kearifan lokal dalam UU No. 32 / 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun ada peraturan dan perundangan yang menjelaskan tidak boleh membuka lahan dengan membakar atau Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB). 4) Tata ruang yang belum jelas. Ada beberapa kawasan yang secara de jure merupakan kawasan hutan, namun secara de facto sudah bukan merupakan kawasan hutan (pemukiman, pertanian atau perkebunan), dan masih ada status kepemilikan lahan yang tumpang tindih atau batas kawasan yang tidak jelas sehingga sulit mengetahui pihak mana yang seharusnya bertanggung jawab dan tidak jelas hukum mana yang harus diterapkan. 5) Penanganan Karhutla, khususnya di lahan gambut, belum mengikuti zonasi ekologi tetapi masih berdasarkan wilayah administratif. Padahal penanganan kebakaran di lahan gambut seharusnya berdasarkan peat dome (kubah gambut).
b. Tantangan 1) Kemampuan
pencegahan
Karhutla
belum
memadai
apabila
dihadapkan pada potensi ancaman Karhutla. Hal ini disebabkan : a) Belum ada kebijakan penganggaran dan mekanisme pendanaan untuk pencegahan karhutla, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah (dukungan anggaran operasional dan logistik). b) Kualitas dan kuantitas SDM atau aparat petugas pencegahan Karhutla belum memadai. c) Terbatasnya sarana dan prasarana serta peralatan pencegahan Karhutla. d) Infrastruktur belum terbangun dengan baik. e) Belum jelasnya institusi yang bertanggung jawab apabila terjadi Karhutla sehingga fungsi komando dan pengendalian pecegahan Karhutla masih kabur. 2) Kondisi geografis atau medan yang sulit untuk dijangkau dalam rangka melakukan Groundcheck dan Verifikasi Hotspot serta pemadaman awal, terlebih tidak terdapatnya akses jalan. Disamping itu, sumber air untuk
pemadaman
sangat
terbatas
dan
luasnya
lahan
juga
mempengaruhi tugas pengawasan. 3) Ego sektoral masih menonjol. 4) Penegakan hukum masih belum dapat diterapkan sepenuhnya. 5) Pendistribusian data dan informasi early warning atau deteksi berupa iklim dan cuaca, Fire Danger Rating System/FDRS (Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran/SPBK) dan hotspot belum terjamin sampai ke tingkat pengguna akhir (end-user). Disamping itu, belum jelasnya bagaimana menindaklanjuti data dan informasi peringatan atau deteksi dini tersebut.
c. Peluang 1) Sudah ada peraturan dan perundangan yang mengatur pencegahan Karhutla walaupun belum diharmonisasikan.
36
2) Sebagian
besar
Pelaku
usaha
sudah
memiliki
kemampuan
pencegahan dan pemadaman kebakaran walaupun terbatas. 3) Sudah terbentuknya Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Kelompok Petani Peduli Api, dan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan. 4) CSR dapat digunakan untuk mendukung upaya pencegahan Karhutla. 5) CSO atau LSM terkait dapat diberdayakan guna mendukung upaya pencegahan Karhutla. 2. Strategi Pencegahan Karhutla Strategi yang diterapkan dalam upaya pencegahan Karhutla ini adalah dengan mengharmonisasikan peraturan dan perundangan yang terkait dengan Karhutla, membangun kapasitas institusi dan SDM, memperkuat dukungan anggaran dan logistik, membangun sarana dan prasarana serta infrastruktur, memberdayakan semua pemangku kepentingan (stake holders) dan memberdayakan aset nasional di daerah dalam memperkuat upaya pengurangan risiko Karhutla mulai dari tindakan antisipatif sampai pada tahap pemadaman dini. 3. Konsep Operasi Pencegahan Upaya pencegahan Karhutla dilakukan secara dini oleh semua pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan tataran dan kewenangannya yang tergabung dalam Pusdalopnas Pencegahan Karhutla mulai dari tindakan antisipatif, tindakan pencegahan dan tindakan penguatan pencegahan sampai pada pemadaman awal terhadap Hotspot yang berkembang menjadi titik api. a. Direktif
Presiden
tentang
penanggulangan
bencana
asap
akibat
kebakaran hutan dan lahan, yaitu : 1) Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penanggung jawab utama atau first responder. 2) Pemerintah provinsi hadir untuk mengerahkan sumber daya yang ada di wilayah provinsinya. 3) Pemerintah pusat hadir memenuhi kebutuhan ekstrim, antara lain kebutuhan dana, bantuan nasional, dan internasional. 37
4) Melibatkan TNI dan Polri secara penuh. 5) Melaksanakan penanggulangan bencana asap akibat Karhutla secara dini.
b. Kemampuan yang harus dimiliki dalam upaya pencegahan Karhutla, sebagai berikut : 1) Mampu mendeteksi awal terhadap adanya potensi ancaman bahaya Karhutla dan mendistribusikan kepada semua petugas atau instansi yang berwenang (Kemampuan Prediksi dan Peringatan Deteksi Dini). 2) Mampu mengidentifikasi Hotspot yang kemungkinan besar menjadi Firespot. Petugas lapangan harus terlatih dengan baik dan memiliki alat peralatan serta perlengkapan yang memadai, antara lain : alat komunikasi (radio/HT, HP, dan Telepon Satelit), sarana transportasi (mobil dan motor yang sudah dimodifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dilapangan, boat untuk di sungai, dan Hellikopter). Perlengkapan perorangan termasuk mobile fire distinguisher / pompa air portable yang di install di sepeda motor atau mobil. Petugas mampu mendeskripsikan situasi dan kondisi yang dihadapi dilapangan termasuk posisi Hotspot/firespot dalam lintang dan bujur serta melaporkan secara cepat kepada Pusdalop Kab/Kota. 3) Kemampuan pemadaman dini/awal. Petugas lapangan diberikan pelatihan yang memadai dan dibekali alat peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran portable untuk melakukan pemadaman awal. 4) Memiliki sistem informasi dan komunikasi yang sanggup menjamin terdistribusinya
semua
informasi
penting
kepada
semua
petugas/pemangku kepentingan secara cepat dan tepat (semua petugas well informed). Terjalinya komunikasi yang lancar secara terus menerus. Komunikasi harus terbuka sepanjang hari (7 hari X 24 jam). Terwujudnya koordinasi yang solid antar semua petugas pencegahan Karhutla di lapangan dan petugas yang berada di Pusdalopnas dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
38
5) Terjaminnya satuan komando (unity of command) dari Pusdalop Kab/Kota
kepada
petugas
lapangan
dan
mampu
melakukan
pengendalian operasi pencegahan Karhutla dengan ketat. 6) Memiliki mobilitas yang memadai dalam melakukan identifikasi adanya bahaya Karhutla, patroli dan pengawasan di lapangan sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan pencegahan Karhutla (Response time sesingkat mungkin). 7) Memiliki kemampuan dalam mengembangkan daya tangkal, agar pelaku pembakaran tidak melaksanakan niatnya untuk melakukan pembakaran. c. Langkah Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 1) Tindakan Antisipatif a) Peringatan dan deteksi dini (1)
Prakiraan awal musim kemarau, prakiraan curah hujan dan sifat hujan bulanan atau dasarian.
(2)
Informasi fenomena El Nino dan pengaruhnya.
(3)
Informasi harian curah hujan, suhu udara maksimum, jarak pandang, kelembaban dan arah serta kecepatan angin El Nino.
(4)
Informasi dan prediksi dikeluarkan oleh BMKG, kemudian disampaikan kepada BNPB selaku Pusdalops Nasional, BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian/ Lembaga terkait serta Pelaku Usaha.
(5)
Peralatan yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah: komputer dan program pengolah data, jaringan internet, dan alat komunikasi.
b) Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK)/Fire Danger Rating System (FDRS) (1)
Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran berisi Informasi tentang Potensi Kemudahan Terjadinya Kebakaran dan Potensi Tingkat Kesulitan Pengendalian Kebakaran. 39
(2)
Informasi dan prediksi SPBK/FDRS dikeluarkan oleh BMKG, kemudian disampaikan kepada BNPB selaku Pusdalops Nasional, dan diteruskan kepada BPBD Provinsi/Kabupaten/ Kota, dan Kementerian/Lembaga serta Pelaku Usaha.
(3)
Jika dalam musim kemarau pemeringkatan bahaya kebakaran berturut-turut selama 5 hari atau lebih berwarna merah, maka Gubernur/Bupati/Walikota
dapat
mengeluarkan
maklumat
larangan membakar pada saat menjelang musim kemarau tanpa harus menunggu adanya pemeringkatan bahaya kebakaran diwajibkan mengeluarkan maklumat larangan membakar. (4)
Data SPBK/FDRS dikompilasi secara harian, bulanan, dan tahunan sebagai database yang dapat dipergunakan sewaktuwaktu.
(5)
Peralatan yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah: komputer dan program pengolah data, jaringan internet, papan SPBK/bendera, dan alat komunikasi.
c) Diseminasi Peta Rawan Kebakaran (1)
BNPB selaku Pusdalops Nasional mendesiminasi Peta Rawan Kebakaran yang sudah disusun disampaikan kepada BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota dan K/L terkait untuk dipedomani dalam upaya pencegahan selanjutnya.
(2)
Peralatan yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah : komputer dan program pengolah data, jaringan internet, dan alat komunikasi.
d) Patroli Pencegahan/Ronda Api (1)
Patroli Pencegahan/Ronda Api dilakukan di lokasi-lokasi rawan kebakaran khususnya berdasarkan informasi cuaca, SPBK dan Peta Rawan Kebakaran. Tahap ini dilakukan sebelum adanya indikasi hotspot. 40
(2)
Patroli
dilakukan
oleh
instansi
terkait
sesuai
dengan
tupoksinya, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat peduli api. (3)
Peralatan yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah: kendaraan bermotor, GPS, peralatan pemadaman kebakaran manual dan mekanik, buku catatan, dan alat komunikasi.
e) Penguatan Tindakan Antisipatif (1)
Membuat tanda-tanda larangan membakar lahan dan kebun serta
ajakan
kepada
masyarakat
untuk
melakukan
pencegahan Karhutla bersama-sama. (2)
Pembuatan embung dan penyiapan sumber air lainnya.
(3)
Khusus di lahan gambut harus ada sistem pengelolaan air (water management)
(4)
Pembangunan pos/menara pengawas di titik strategis.
(5)
Pembuatan sekat bakar, pembersihan saluran air dan parit pembatas lahan.
(6)
Penyiapan alat-alat antisipasi kebakaran.
(7)
Membentuk kelompok pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan memperkuat yang sudah terbentuk.
(8)
Membuat jadwal dan melaksanakan patroli pencegahan kebakaran.
(9)
Membuat sistem pelaporan periodik.
(10) Pelatihan kelompok pemadaman kebakaran hutan dan lahan secara regular dan terencana. (11) Pemasangan leaflet/poster/gambar – gambar parameter cuaca ekstrim pada wilayah hutan dan lahan yang mudah terbakar.
41
f) Penetapan Status Peringatan Kebakaran Hutan dan Lahan
(1)
Status Peringatan Kebakaran Hutan dan Lahan dibagi menjadi 4 (empat), yaitu : (a) Normal : ISPU 0 – 50, tidak ada hotspot, tidak terdapat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, suhu ratarata masih normal, masih adanya hujan, kelembaban tinggi. (b) Waspada : ISPU 51 – 100, mulai terpantau adanya hotspot, suhu rata-rata sudah meningkat, berkurangnya curah hujan, dan kelembaban yang makin kering. (c) Siaga : ISPU 101 – 200, terdapat peningkatan hotspot selama 3 hari berturut-turut, kondisi SPBK pada status tinggi selama beberapa waktu, mulai terjadi kabut asap. (d) Awas : ISPU ≥ 201, terdapat peningkatan hotspot selama 3 hari berturut-turut, kondisi SPBK pada status ekstrem selama lebih dari 1 minggu, sudah terjadi kabut asap.
42
(2)
Selain mekanisme yang berlaku, penentuan status peringatan juga dapat berasal dari kelompok masyarakat.
(3)
Penentuan status siaga darurat ditetapkan berdasarkan status Siaga Kebakaran Hutan dan lahan. Status siaga darurat ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi dari BPBD Kabupaten/Kota.
g) Pemantauan Data Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) (1)
Pemantauan data ISPU dikeluarkan oleh Pusat Pengelolaan Ekoregional Kementerian Lingkungan Hidup, BLH Provinsi/ Kabupaten/Kota, atau sumber lainnya. Kemudian informasi ini langsung disampaikan kepada BPBD Provinsi/Kabupaten /Kota untuk disebarluaskan kepada instansi terkait dan masyarakat.
(2)
Upaya-upaya pencegahan dilakukan pada saat nilai ISPU ≤ 100.
(3)
Peralatan yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah: alat pengukur ISPU, komputer dan jaringan internet, buku catatan, dan alat komunikasi.
h) Penetapan Status Siaga Penentuan status siaga ditetapkan berdasarkan informasi peringkat bahaya kebakaran yang ekstrem, berturut-turut dipantau adanya peningkatan jumlah hotspot, dan nilai ISPU yang meningkat. Status siaga
dilakukan
oleh
Gubernur/Bupati/Walikota
berdasarkan
rekomendasi dari BPBD.
2) Tindakan pencegahan Peraturan perundangan mengamanatkan para Pelaku Usaha untuk melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB). PLTB mengacu pada Pedoman Teknis Pembukaan/Penyiapan Lahan Tanpa Bakar dan Pemanfaatan Limbah Pembukaan Lahan pada areal perkebunan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2012. Hal itu dapat diperkuat dengan 43
pelaku usaha dan instansi terkait menandatangani “pernyataan untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan membakar” diketahui oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagai bentuk komitmen dan pertanggung jawaban dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. a) Pemantauan Hotspot (1)
Hotspot dideteksi oleh Satelit NOAA18, yang diterima oleh Kementerian Kehutanan kemudian diinformasikan kepada BNPB
selaku
Pusdalops
Nasional
kepada
BPBD
Provinsi/Kabupate/Kota dan K/L terkait serta Pelaku Usaha. (2)
Informasi hotspot berupa data spasial yang berisi koordinat, yang belum berarti kejadian kebakaran, sehingga harus ditindaklanjuti oleh penerima data (BPBD Provinsi/Kabupaten/ Kota dan K/L terkait) dengan melakukan groundcheck dan verifikasi hotspot.
(3)
Data hotspot dikompilasi secara harian, bulanan, dan tahunan sebagai database yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu.
(4)
Peralatan yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah: komputer dan program pengolah data, jaringan internet, aplikasi Google Earth/Ina Geoportal dan alat komunikasi (radio/HT, HP, dan Telepon Satelit).
b) Groundcheck dan Verifikasi Hotspot (1)
Groundcheck dilakukan segera mungkin setelah mendapatkan informasi hotspot yang berupa data koordinat oleh pemangku wilayah dimana hotspot tersebut berada.
(2)
Bilamana hotspot berada di lahan yang belum dibebani hak, maka
pelaksanaan
koordinasi
BPBD
groundcheck Kabupaten/Kota
dilakukan selaku
di
bawah
Pusdalops
Kab/Kota. (3)
Pengawasan pelaksanaan seluruh kegiatan groundcheck dilakukan oleh BPBD Kabupaten/Kota selaku Pusdalops Kab/Kota. 44
(4)
Bilamana terjadi kebakaran segera dilakukan pemadaman dini.
(5)
Peralatan yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah: alat transportasi,
GPS,
peralatan
tangan
dan
mekanik
pemadaman dini, peralatan perorangan, buku catatan, dan alat komunikasi.
c) Pemadaman Dini (1)
Pemadaman Dini atau Pemadaman Awal dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar saat ditemukan hotspot oleh regu patroli melalui pemadaman seketika tanpa menunggu perintah dari koordinator.
(2)
Bilamana kondisi kebakaran tersebut tidak dapat dipadamkan, maka
segera
pemangku
melaporkan
wilayah
dan
kepada BPBD
penanggung
jawab
Kabupaten/Kota
untuk
dilakukan pemadaman lanjutan baik melalui pemadaman gabungan maupun pemadaman melalui udara. (3)
Peralatan yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah: alat transportasi, GPS, peralatan tangan dan mekanik, peralatan perorangan, dan alat komunikasi.
d) Pengawasan Fungsi pengawasan dilakukan oleh semua pihak yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan Karhutla sesuai dengan tataran dan kewenangnnya. Mekanisme proses pengawasan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh : (1)
Pengawasan
terhadap
pelaksanaan
tindakan
antisipasi,
tindakan pencegahan, dan penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada kawasan hutan konservasi dilakukan oleh Kementerian Kehutanan. (2)
Pengawasan
terhadap
pelaksanaan
tindakan
antisipasi,
tindakan pencegahan, dan penguatan pencegahan kebakaran 45
hutan dan lahan pada kawasan hutan produksi yang dibebani hak konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dari Hutan Alam dan Hutan Tanaman (IUPHH-HA/HT) dilakukan oleh
Dinas
yang
membidangi
kehutanan
di
Provinsi/
Kabupaten/Kota dengan Kementerian Kehutanan. (3)
Pengawasan
terhadap
pelaksanaan
tindakan
antisipasi,
tindakan pencegahan, dan penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada areal perkebunan dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Kementerian Pertanian. (4)
Pengawasan
terhadap
pelaksanaan
tindakan
antisipasi,
tindakan pencegahan, dan penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada kawasan lahan lainnya dilakukan oleh BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota. (5)
Pelaporan hasil Pengawasan dilaporkan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota, Kepala BNPB selaku Kapusdalops Nasional dan Menteri terkait.
(6)
Kemendagri melakukan pengawasan terhadap Pemda dalam mencegah Karhutla
e) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan POSNAS Pencegahan Karhutla (1)
Menko Kesra membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan POS yang anggotanya terdiri dari perwakilan setiap Kementerian / Lembaga terkait.
(2)
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara rutin setiap triwulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3)
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap Program dan Kegiatan Pusdalops Provinsi dan Pusdalops Kabupaten/Kota.
(4)
Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan pada Dewan Pengarah untuk penetapan kebijakan lebih lanjut.
46
f) Audit Penaatan dan Pelaporan (1)
Kemenhut, Kementan, KLH dan Pemda Prov/Kab melakukan audit dan penilaian terhadap ketaatan pemegang ijin usaha terhadap kepemilikan dan kelayakan peralatan, sarana dan prasarana pengendalian Karhutla.
(2)
Pemda memberikan imbalan dan sanksi terhadap pemegang ijin usaha berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian oleh Pemerintah.
(3)
Kemendagri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemda dalam hal pelaksanaan kebijakan imbalan dan sanksi terhadap pelaku usaha.
(4)
Kementerian/Lembaga
menyampaikan
hasil
pemeriksaan
adanya indikasi tindak pidana kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
g) Sosialisasi Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada semua pemangku kepentingan dan masyarakat tentang peraturan dan perundangan yang terkait dengan Karhutla, bahaya dan dampak Karhutla serta upaya pencegahannya. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam turut
mencegah
Karhutla.
Sedangkan
sasarannya
adalah
masyarakt dengan sadar tidak lagi melakukan Pembakaran hutan atau lahan dan menjadi pelapor yang efektif apabila terjadi Pembakaran
Hutan
dan
Lahan.
Dalam
menyelenggarakan
sosialisasi ini tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemda serta TNI-Polri masyarakat,
melainkan juga dengan memperdayakan tokoh
tokoh
agama,
tokoh
adat,
insan
pemerhati,
CSO/NGO/LSM, guru dan akademisi dengan memaksimalkan pemanfaatan
kekuatan
media
baik
melalui
jejaring
social
media/internet, media elektronik (TV dan Radio), media cetak, leaflet/pamphlet, iklan/reklame. 47
Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB dan BP REDD+ serta Gubernur, Bupati/Walikota bertanggung jawab sesuai dengan tataran dan kewenangannya atas : (1)
Penyuluhan, sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Pemerintah tentang pencegahan dan dampak kebakaran Hutan dan Lahan;
(2)
Sosialisasi peta rawan kebakaran hutan dan lahan;
h) Penegakan Hukum (1)
Aparat penegak hukum terdiri dari Kepolisian RI, Kejaksaan, Penyidik
Pegawai
Kehutanan,
Negeri
PPNS
Sipil
(PPNS)
Kementerian
Kementerian
Pertanian,
PPNS
Kementerian Lingkungan Hidup, PPNS Pemerintah Provinsi dan PPNS Kabupaten/Kota. (2)
Aparat
penegak
hukum
bertanggung
jawab
dalam
memberikan Penyuluhan Kesadaran Hukum kepada aparatur pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan Karhutla. (3)
Aparat penegak hukum melakukan penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan
peraturan
dan
apabila
terjadi
pelanggaran
perundang-undangan
terhadap
berkaitan
dengan
Karhutla. (4)
Aparat penegak hukum melakukan audit penaatan dan pelaporan terhadap indikasi pelanggaran peraturan dan perundang-undangan berkaitan dengan Karhutla.
3) Tindakan Penguatan Pencegahan a) Pendidikan dan Pelatihan (1)
Kementerian
Kehutanan,
Kementerian
Pertanian,
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup 48
BNPB dan BP REDD+, serta Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas terselenggaranya Diklat sesuai dengan tataran dan kewenangannya dalam rangka : (a)
Peningkatan
kapasitas
dan
keterampilan
petugas
relawan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. (b)
Pelaksanaan simulasi kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
(c)
Penyusunan
modul
pendidikan
dan
pelatihan
pencegahan Karhutla. (d)
Peningkatan
kapasitas
PPNS
dalam
penanganan
penegakan hukum Karhutla (e)
Penyusunan
modul
pendidikan
dan
pelatihan
penanggulangan Karhutla sekurang-kurangnya antara lain : tata cara pembukaan lahan, bahaya pembakaran, pemahaman informasi cuaca dan musim serta FDRS (2)
Pelaku usaha berkewajiban melakukan pendidikan dan pelatihan pencegahan Karhutla.
b) Imbalan dan Sanksi (1)
Pemerintah akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha dan penerbitan sertifikasi hasil produksi terhadap pemegang ijin usaha yang tidak menjaga areal konsesinya dari kebakaran, tidak memiliki sarana prasarana dan SDM pengendalian kebakaran sesuai ketentuan/pedoman yang ada.
(2)
Kemendagri
melakukan
pembinaan
dan
pengawasan
kepada Pemda dalam hal pelaksanaan Penghargaan dan atau Insentif terhadap pelaku usaha. (3)
Kementerian
Kehutanan
memberikan
sanksi
kepada
pemegang ijin usaha dibidang kehutanan yang tidak memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian
49
kebakaran
hutan
serta
tidak
melaksanakan
kegiatan
pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya. (4)
Gubernur/Bupati/Walikota memberikan Penghargaan dan atau Insentif terhadap pemegang ijin usaha yang telah berhasil
menjaga
prasarana
dan
areal SDM
konsesinya, pengendalian
memiliki kebakaran
sarana yang
memenuhi ketentuan/pedoman yang ada. (5)
Gubernur/Bupati/walikota memberikan Pengahargaan dan atau Insentif kepada masyarakat pemilik lahan yang melakukan kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB).
c) Penguatan Organisasi (1)
Bupati/Walikota bertanggung jawab membentuk, membina dan mensinergikan lembaga masyarakat yang ada antara lain : MPA, Linmas, Tagana, Satlakar, Balakar, Manggala Aqni, dan pelaku usaha untuk dikoordinasikan oleh BPBD Kab/Kota selaku Pusdalops Kab/Kota, dalam pencegahan Karhutla; (belum semua Kabupaten/ Kota memiliki BPBD);
(2)
Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam pembentukan PPNS terkait Karhutla (masih ada SKPD yang belum memiliki PPNS);
(3)
Mendagri bersama Menpan RB dan Kepala BKN menyusun kompetensi dan jabatan fungsional petugas pemadam kebakaran;
(4)
Bupati/Walikota
menyusun
perencanaan
anggaran
pencegahan karhutla dikoordinasikan kepada Gubernur untuk di perda kan dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri; (5)
Bupati/Walikota meningkatkan capaian target SPM bidang penanggulangan kebakaran dilaporkan kepada Gubernur, dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai salah satu evaluasi kinerja Pemda. 50
d. Struktur Oganisasi Pusat Pengendalian dan Operasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Fungsi, peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab : 1)
Presiden a) Memberikan direktif terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan b) Menerima laporan dari Pusdalopnas dan Tim Pengarah
2)
Dewan Pengarah Dewan Pengarah terdiri dari : Menko Kesra, Menko Polhukam, Menko Perekonomian. Unsur Pusdalops Nasional terdiri dari Mendagri, Menlu, Menkeu, Men PPN/Bappenas, Menhut, Mentan, Men LH, Menristek, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Ka BIN, Ka BPPT, Ka BMKG, Ka BIG, Ka LAPAN, dan BP REDD+, yang mempunyai tugas : a) Membantu Presiden dalam merumuskan arahan pencegahan kebakaran hutan dan lahan 51
b) Melakukan supervisi kepada Pusat Pengendalian Operasi Nasional 3)
Kepala BNPB selaku Kepala Pusdalops Nasional Pencegahan Karhutla bertanggung jawab kepada Presiden atas penyelenggaraan pencegahan Karhutla tingkat pusat.
4)
Gubernur
selaku
penanggung
jawab
atas
penyelenggaraan
pencegahan Karhutla tingkat provinsi bertanggung jawab kepada Kepala Pusdalops Nasional. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Gubernur melimpahkan kewenangan pelaksanaan pencegahan Karhutla kepada Kepala BPBD Provinsi selaku Kepala Pusdalops Provinsi. 5)
Kepala BPBD Provinsi sebagai pelaksana Pusdalops Provinsi Pencegahan Karhutla bertanggung jawab kepada Gubernur atas penyelenggaraan pencegahan Karhutla tingkat Provinsi.
6)
Bupati/Walikota selaku penanggung jawab atas penyelenggaraan pencegahan Karhutla tingkat Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Kepala Pusdalops Provinsi. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab,
Bupati/Walikota
melimpahkan
kewenangan
Pencegahan Karhutla kepada Kepala BPBD Kabupaten/Kota selaku Kepala Pusdalops Kabupaten/Kota. 7)
Kepala BPBD Kab/Kota sebagai pelaksana Pusdalops Kab/Kota Pencegahan Karhutla bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota atas penyelenggaraan pencegahan Karhutla tingkat Kab/Kota.
52
8)
Pusat Pengendalian Operasi Nasional (Pusdalopnas)
Fungsi, peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Pusdalops Nasional : a) Memberikan komando, informasi dan arahan umum untuk pelaksanaan pencegahan Karhutla dan mendirikan Pusdalops di BNPB. b) Menggerakan sumber daya nasional yang ada untuk melakukan tindakan pencegahan Karhutla. c) Mengkoordinasikan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada tingkat Nasional d) Melakukan supervisi pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada Pusat Pengendalian Operasi Provinsi e) Menerima Informasi Peringatan Dini (yang merupakan hasil analisa Prediksi, Peringatan Dini dan Deteksi Dini dari BMKG, LAPAN dan Kementerian Kehutanan) dan meneruskannya kepada Pusdalops Kabupaten/Kota dan Pusdalops Provinsi serta K/L terkait dan Pelaku Usaha.
53
f)
Merespon laporan terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan dari Pusat Pengendalian Operasi Provinsi, Kabupaten dan Kota.
g) Melapor kepada Presiden tentang pelaksanaan pencegahan Karhutla dengan tembusan kepada Dewan Pengarah
9)
Pusat Pengendalian Operasi Provinsi
Fungsi, peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Pusdalops Provinsi: a) Memberikan komando, informasi dan arahan umum untuk pelaksanaan pencegahan Karhutla dan mendirikan Pusdalops di BPBD Provinsi. b) Menggerakan sumber daya nasional dan daerah yang ada untuk melakukan tindakan pencegahan Karhutla. c) Menindaklanjuti
Informasi
Peringatan
Dini
dari
Pusat
Pengendalian Operasi Nasional. d) Melakukan supervisi pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada Pusat Pengendalian Operasi Kabupaten/Kota. e) Merespon laporan terkait kebakaran hutan dan lahan dari Pusat Pengendalian Operasi Kabupaten/Kota. 54
f)
Melaporkan
kegiatan
pencegahan
Kahutla
(mulai
dari
Perencanaan, Pelaksanaan dan Hasil) kepada Pusdalopnas.
10) Pusat Pengendalian Operasi Kabupaten/Kota
Fungsi, peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Pusdalops Kab/Kota : a) Memberikan komando, informasi dan arahan umum untuk pelaksanaan pencegahan Karhutla dan mendirikan Pusdalops di BPBD Kab/Kota. b) Menggerakan sumber daya nasional dan daerah yang ada untuk melakukan tindakan pencegahan Karhutla. c) Menindaklanjuti
Informasi
Peringatan
Dini
dari
Pusat
Pengendalian Operasi Provinsi, dari BMKG Daerah, dari Kemhut dan dari LAPAN; d) Melakukan supervisi pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada Poswil Damkar yang berada di Kecamatan-Kecamatan. e) Merespon laporan terkait kebakaran hutan dan lahan dari Poswil Damkar, Kelompok Masyarakat Peduli Api, Kelompok Tani Peduli Api dan Pelaku Usaha
55
f)
Melaporkan
kegiatan
Perencanaan,
pencegahan
Pelaksanaan
dan
Kahutla
Hasil)
(mulai
kepada
dari
Pusdalop
Provinsi. g) Melakukan sosialisasi dan simulasi pencegahan Karhutla secara terus-menerus. h) Membangun sistem peringatan adanya kebakaran (kentongan, dll). i)
Membangun papan/tanda peringatan tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan.
11) Pos Wilayah Pemadam Kebakaran Kecamatan (Dalops Kecamatan)
Fungsi, peran, tugas dan tanggung jawab Kepala Pusdalops Kecamatan : a) Menindaklanjuti
Informasi
Peringatan
Dini
dari
Pusat
Pengendalian Operasi Kabupaten/Kota. b) Melakukan supervisi pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada Pelaksana Desa/Kelurahan, Pokmas, dan Pelaku Usaha. c) Merespon laporan terkait kebakaran hutan dan lahan dari Pelaksana Desa/Kelurahan, Kelompok Masyarakat Peduli Api, Kelompok Tani Peduli Api dan Pelaku Usaha d) Melaporkan
kegiatan
pencegahan
Kahutla
(mulai
dari
Perencanaan, Pelaksanaan dan Hasil) kepada Pusdalopkab, melalui Kecamatan 56
e) Melakukan sosialisasi secara terus-menerus kepada Pokmas dan Pelaku Usaha untuk memasyarakatkan pencegahan karhutla f) Berkoordinasi dengan Muspika dalam melakukan upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan termasuk patroli dan sosialisasi. g) Mengoperasikan
sistem
peringatan
adanya
kebakaran
(kentongan, dll) h) Mengoperasikan papan/tanda/alat peringatan tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan
12) Kelompok Masyarakat
Fungsi, peran, tugas dan tanggung jawab kelompok masyarakat : a) Menindaklanjuti
arahan/informasi
Poswil
Damkar
(Dalops)
Kecamatan b) Menyiagakan anggota Pokmas dan warga setempat c) Menyampaikan informasi Peringatan Dini kebakaran hutan dan lahan kepada anggota Pokmas dan warga setempat d) Merespon laporan terkait kebakaran hutan dan lahan dari anggota Pokmas dan warga setempat selanjutnya melaporkan kepada Poswil Damkar (Dalops) Kecamatan 57
e) Melakukan patroli di wilayahnya. f) Melakukan pemadaman dini bila ada kebakaran di wilayahnya. g) Sosialisasi pencegahan Karhutla kepada anggota masyarakat lain. h) Membantu Pokmas dan masyarakat lain dalam melakukan pemadaman dini.
e. Mekanisme transisi dari Tahap Pencegahan ke Tahap Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan : 1)
Pemadaman awal tidak berhasil mengurangi intensitas kebakaran.
2)
ISPU lebih besar dari 100
3)
Bupati/Walikota menetapkan status Siaga Darurat bila dipandang perlu.
4. Komando dan Pengendalian (KODAL) a. Pemegang komando dan pengendalian pencegahan karhutla untuk tingkat nasional dipegang oleh Kepala BNPB yang berkedudukan di kantor BNPB. Kepala BNPB selaku Kapusdalops Nasional memberikan direktif umum dan informasi-informasi tentang pencegahan Karhutla pada tingkat nasional. b. Pemegang komando dan pengendalian pencegahan karhutla untuk tingkat provinsi dipegang oleh Kepala BPBD Provinsi yang berkedudukan di kantor BPBD Provinsi. Kepala BPBD Provinsi selaku Kapusdalops Provinsi memberikan direktif umum dan informasi-informasi tentang pencegahan Karhutla pada tingkat Provinsi. c. Pemegang komando dan pengendalian pencegahan karhutla untuk tingkat
Kab/Kota
berkedudukan
di
dipegang kantor
oleh
BPBD
Kepala Kab/Kota.
BPBD Kepala
Kab/Kota BPBD
yang selaku
Kapusdalops Kab/Kota memberikan direktif umum dan informasi-informasi tentang pencegahan Karhutla pada tingkat Kab/Kota.
5. Instruksi Koordinasi (Coordinating Instruction) 58
a. Pusat data, informasi dan komunikasi publik berada di Pusdalops Nasional/Provinsi/Kab/Kota
sesuai
dengan
skalanya
adalah
yang
berwenang memberikan tentang situasi dan kondisi kerawanan Karhutla serta tindakan pencegahan yang telah dan akan diambil. b. Pusdalops
Nasional/Provinsi/Kab/Kota
berfungsi
sebagai
pusat
penerimaan pengaduan/laporan tentang Karhutla. Pusdalops wajib menyiapkan dan mempublikasikan nomor telepon yang dapat dihubungi (call centre, sms, twitter, email, dll). c. Apabila dalam melaksanakan tugas pencegahan Karhutla, petugas menghadapi ancaman kerawanan sosial (resistensi massa) maka harus segera menghentikan kegiatan dan segera menghindari kontak fisik serta melapor kepada Pusdalops Kab/Kota untuk tindakan selanjutnya. d. Apabila terjadi kecelakaan dalam melaksanakan tugas pencegahan Karhutla, segera melapor kepada Unit Kecamatan Pencegahan Karhutla dan
Unit
Kecamatan
Pencegahan
Karhutla
segera
memberikan
pertolongan medik.
6. Tindakan Keselamatan a. Dalam
melaksanakan
tugas
pencegahan
harus
mengutamakan
keselamatan personel. b. Dalam
menggunakan
peralatan
pencegahan
Karhutla,
termasuk
penggunaan kendaraan darat dan pesawat terbang (Fixwing/Heli) harus mengikuti
secara
ketat
prosedur
atau
petunjuk
keselamatan
pengoperasiannya. c. Dalam melaksanakan tugas pencegahan Karhutla terutama dalam melaksanakan
pemadaman
awal,
petugas
harus
menggunakan
perlengkapan perorangan termasuk alat pelindung diri sesuai dengan petunjuk penggunaan. d. Apabila kondisi alam (cuaca) membahayakan bagi tindakan pelaksanaan pencegahan karhutla, maka kegiatan tersebut harus dihentikan atau ditunda sampai dengan cuaca memungkinkan.
59
