BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 4.1. Penyajian Data 4.1.1. Seajarah Singkat Perusahaan PT. Sasmito Surabaya dirintis sejak tanggal 29 Agustus 1995 dengan Badan Usaha berpa Perseroan Komanditer dengan nama CV. Sasmito dengan Akta pendirian No.88 dari Kantor Notaris/ PPAT Bertha Trihardjo Saelan Sondakh, SH yang berlokasi awal di Jalan batok VI/2 Mojokerto. Pada tanggal 20 April 2000 lokasi perusahaan berpindah di Jl. PC IC No.27, Komplek YKP Surabaya dengan Akta No.24 dari Kantor Notaris/PPAT Titik Lintang Trenggonowati,SH Seiring dengan lajunya perkembangan disektor Jasa Konstruksi, CV. Sasmito melakukan peningkatan status Badan Usaha menjadi Badan Hukum yaitu Perseroan Terbatas pada tanggal 7 Maret 2003 dengan nama PT. Sasmito Surabaya dengan alamat Jl. PS I B No.8, Kompleks YKP Surabaya dan Ir. Teguh Prasetyo, MBA sebagai Direktur Utamanya dengan Akta Pendirian No.6 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris/ PPAT Ariyani,SH.
50
51
4.1.2. Pengertian Visi dan Misi Dalam hal pencapaian suatu tujuan di perlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, secara umum bisa di katakan bahwa Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang di rencanakan untuk mencapai suatu tujuan. Bagi mereka yang berkecimpung dalam kegiatan organisasi tentu tidak asing dengan kalimat Visi dan Misi di karenakan suatu organisasi, kelompok atau badan suatu instansi pasti memiliki Visi dan Misi untuk mewujudkan tujuannya, tapi apakah Visi dan Misi hanya bisa di miliki dan di terapkan oleh Suatu Organisasi, kelompok atau bandan suatu instansi. Jawabnya tentu tidak, Visi dan Misi pun bisa di miliki dan di terapkan secara personal dan individu. Pengertian visi dan misi menurut Saujana. “Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan - tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang”. Visi itu tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut. Beberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi oleh suatu pernyataan visi
Berorientasi ke depan
Tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini
52
Mengekspresikan kreatifitas
Berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat “Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus oleh lembaga dalam
usaha mewujudkan Visi”. Misi perusahaan adalah tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu ada. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Arti lain visi dan misi menurut Menurut Wibisono (2006, p. 43), “Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita – cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan”. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan want to be dari organisasi atau perusahaan. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang
Misi (mission) adalah apa sebabnya kita ada (why we exist / what we believe we can do). Di dalam misi produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, pasar yang dilayani dan teknologi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam pasar tersebut. Pernyataan misi harus mampu menentukan kebutuhan apa yang dipuasi oleh perusahaan, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dimana mereka berada dan bagaimana pemuasan tersebut dilakukan.
53
Pada dasarnya misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi, terutama di tingkat unit bisnis menentukan batas dan maksud aktivitas bisnis perusahaan. Jadi perumusan misi merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi mampu menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggannya. Jadi dapat disimpulakan bahwa visi adalah cita – cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang.
Jadi dapat disimpulkan bahwa Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Dalam operasionalnya orang berpedoman pada pernyataan misi yang merupakan hasil kompromi intepretasi Visi. Misi merupakan sesuatu VISI PT. Sasmito Surabaya Menjadi General Contractor yang berskala International Misi PT. Sasmito Surabaya Dalam menjalakan kegiatan usahanya, maka PT.SASMITO Surabya memiliki tujuan : 1. Memberikan Pelayanan terbaik kepada pelanggan 2. Mengutamakan Kepuasan Pelanggan 3. Memiiki Jaringan kerja yang luas dan dikenal oleh semua kalangan terkait dengan bidang jasa kontraktor
54
PT. Sasmito Surabaya bergerak dibidang General Contractor terutama untuk pekerjaan Jasa Konstruksi dengan golongan atau kualifikasi Besar (B2) dengan ruang lingkup 1. Bidang Arsitektur Sub Bidang
:
-
Perumahan Tunggal dan Koppel
-
Perumahan Multi hunian
-
Bangunan Pergudangan dan Industri
-
Bangunan Komersial
-
Bangunan2 non Perumahan Lainnya
-
Fasilitas Pelatihan Sport Diluar Gedung, Fasilitas Rekreasi
-
Pertamanan
-
Pekerjaan Interior
2. Bidang Sipil Sub Bidang : -
Jalan Raya, Jalan Lingkungan
-
Jalan Kereta Api
-
Irigasi dan Drainase
-
Pengerukan dan Pengerugan
-
Pekerjaan Penyiapan dan Pengupasan Lahan
-
Pekerjaan Pembetonan
55
3.
Mekanikal Sub Bidang :
-
Instalasi pemanasan, ventilasi Udara dan AC dalam bangunan,
-
Perpipaan air dalam bangunan
4.
Elektrikal Sub Bidang :
-
Jaringan dfistribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah
-
Instalasi Kontrol dan Instrumentasi
-
Instalasi listrik gedung dan pabrik
-
Instalasi listrik lainnya
5.
Tata Lingkungan Sub Bidang :
-
Perpipaan air bersih / limbah
-
Pengolahan air bersih Sampai saat ini ruang lingkup wilayah usaha PT. Sasmito Surabaya
telah meliputi hampir di seluruh Indonesia. 4.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan Struktur organisasi perusahaan adalah salah satu persyaratan penting yang harus dimiliki perusahaan, karena dengan struktur organisasi merupakan suatu alat dalam proses manajemen dan proses bisni yang dijalankan dapat dipertanggung jawabkan.
56
Dengan adanya struktur organisasi setiap individu yang terlibat dalam kegiatan bisnis perusahaan dapat menjalankan tugan dan kewajibannya sesuai dengan bidangnya sehingga bisa mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. P.T Sasmito Surabaya memiliki struktur organisasi sebagai berikut : 1. Direktur Bertugas untuk mengetahui kegiatan pengelolaan perusahaan dan bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas operasional perusahaan serta penilaian terhadap kinerja perusahaan. 2. Manajer Bertugas untuk menjalankan kebijakan yang diputuskan oleh pimpinan. Membuat program kerja dan bertanggung jawab dalam memberikan laporan kinerja perusahaan. 3. Accounting Bertugas mengawasi langsung hal – hal yang berkaitan dengan masalah keuangan, pajak, hutang piutang dan aset. 4. Customer Service Memiliki tugas untuk menangani rekanan kerja dari marketing, mem follow up suatu kinerja proyek dan menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam suatu proyek. 5. Operasional Divisi ini memiliki beberapa staff yang bertugas menangani segala kegiatan operasional perusahaan yang secara langsung kepada rekanan
57
kerja. Baik dalam memastikan pelayanan yang baik dan mengatur proses pengerjaan proyek yang baik dan benar serta sesuai jadwal. 6. HRD (Human Recource Departement) Departemen ini menangani semua yang berkaitan dengan karyawan perusahaan. 7. Kurir Bertugas memasukan dan menagih biaya konstruksi ke pelanggan menyetor dana yang diterima, kliring untuk membantu kelancaran kegiatan perusahaan.
58
Berikut gambaran struktur organisasi PT. Sasmito Surabaya. Gambar 4.1 Direktur
Manajer
HRD
Accounting
Customer Service
Opersional
Opersional
Sumber : PT. Sasmito Surabaya
Kurir
Opersional
59
4.2. Analisa Data 4.2.1. Proyek PT. Sasmito Surabaya 2011 Tabel 4.1 Rincian proyek dan anggaran dana PT. Sasmito Surabaya 2011 No 1 2 3
Proyek Pembangunan Rumah Kertajaya Regency Blok A no 33 Pembangunan Sentra Jajanan Pucang Selatan Perbaikan Saluran Air Kalijudan Utara total pembayaran pph final 2011
Nilai Kontrak
pph final 2%
Rp. 1.872.525.000
Rp. 37.450.500
Rp. 2.435.721.000
Rp. 48.714.420
Rp. 980.365.700
Rp. 19.607.314
Rp. 5.288.611.700
Rp. 105.772.234
Sumber PT. Sasmito Surabaya
Sebelum diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2008 dan pada PP Nomor 5 Tahun 2002, bangunan PPh atas penghasilan dari jasa kontruksi dan sewa atas tanah dan/atau bangunan diatur dalam Pasal 23 UU PPh. Sejak tahun 1995 penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang merupakan objek pajak menurut Pasal 4 Ayat (2) UU PPh, diatur dalam PP Nomor 79 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan PP Nomor 51 Tahun 2008, dan mulai berlaku tanggal 4 November 2008. Perubahan yang mendasar dengan adanya pemotongan pajak yang bersifat final adalah potongan pajak tersebut dianggap sebagai pembayaran atas pajak penghasilan terhutang, sehingga atas potongan tersebut tidak dapat dikreditkan kembali dengan PPh Badan tahun yang bersangkutan.Hal ini berbeda dengan ketentuan PPh Pasal 23 UU PPh, dimana potongan pajak
60
merupakan pajak yang dibayar dimuka, sehingga atas potongan tersebut dapat diperhitungkan kembali dengan PPh Badan Tahun
yang
bersangkutan. Perubahan lain yang terjadi setelah diterapkan PPh final adalah menyangkut besar tarif dan pengenaan pajak. Seperti halnya PPh Pasal 23, tarif PPh final menggunakan tarif khusus, namun besarnya tarif dan dasar pengenaan pajak yang berbeda. Perbedaan tersebut akan diuraikan sebagai berikut : Berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2008, pembayaran pajak atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto. Sifat pengenaannya dibedakan menjadi dua, yaitu : a. Bagi orang pribadi bersifat final, dan b. Bagi Wajib Pajak Badan merupakan pembayaran PPh Pasal 25 yang dapat diperhitungkan dengan PPh Badan terhutang untuk tahun yang bersangkutan. Walaupun
adanya
pemberlakuan
tarif
final
bertujuan
untuk
merangsang pertumbuhan jasa konstruksi tetapi pengenaan pajak dengan tarif final ini jelas. Jadi pada hakekatnya penerapan pajak penghasilan dengan tarif final tidak memenuhi azas – azas perpajakan yang adil dan menyimpang dari sistem akuntansi keuangan, karena selain dapat merugikan kedua belah pihak, yakni perusahaan atau pemerintah, pelaksanaan pajak penghasilan dari nilai bruto pengalihan/penyerahan tidak sesuai dengan
61
prinsip pengenaan pajak penghasilan yang mengemukakan bahwa semakin tinggi pula pajak terutangnya. Begitu pula sebaliknya semakin rendah penghasilansemakin berkurang pengenaan pajak terutangnya (pasal 17 Undang-undang pajakpenghasilan). Table 4.2 Laporan Laba Rugi PT. Sasmito Surabaya 31 Desember 2011 Transaksi Kegiatan
Jumlah
Penerimaan Proyek
Rp. 5.288.611.700
Pembelian Bahan
Rp. 2.003.462.900
Biaya Tenaga Kerja
Rp. 2.371.533.000
Biaya Lain - Lain
Rp. 103.963.000
Laba Usaha
Rp. 809.652.800
sumber PT. Sasmito Surabaya
4.2.2. Perbandingan Penggunaan Tarif PPh Final (PP no 51 tahun 2008) Dengan Menggunakan Tarif Pasal 17 (UU PPh no 79 tahun 1999) Menggunakan Tarif PPh Final Untuk tariff PPh final sebesar Rp 105.772.234 (Tabel 4.1). Menggunakan Tarif pasal 17 dan pasal 31 E 4.800.000.000 5.288.611.700
X
Rp 809.652.800
= Rp. 734.849.458
62
50% X 25% X Rp 734.849.458
= Rp
9.185.818
25% X Rp 809.652.800 – Rp. 9.185.818
= Rp 193.227.382
Jadi pph terutang pasal 25 PT. Sasmito jika menggunakan tariff pasal 17 dan pasal 31E Rp. 9.185.818 + Rp. 193.227.382
= Rp. 202.413.200
Dengan menggunakan pph final 2% hasilnya adalah
Rp. 105.772.234
Selisih pajak bila menggunakan perhitungan pph final dengan tarif pasal 17 dan pasal 31E Rp. 96.640.966 karena itu PT. Sasmito Surabaya menggunakan tarif berdasarkan PP no.51 tahun 2008. Pada saat pelaporan SPT 2011 PT. Sasmito Surabaya melaporkan kewajiban pph pasal 25 dilaporkan nihil. Karena PT. Sasmito Surabaya telah membayar pph pasal 4 ayat 2 yang bersifat final.
