BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA
4.1 Data Penelitian 4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya, berdiri pada bulan Oktober 2012 yang merupakan perluasan dari PT. Karya Sejahtera Pratama Jakarta. PT Karya Sejahtera Pratama merupakan Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.389.057.7-061.000 PT. Karya Sejahtera Pratama didirikan dengan akte pendirian No 50, pada tanggal 15 Juli 2008. Yang dibuat dan disampaikan oleh notaries H. Febi Rubein Hidayat, SH berkedudukan di kotamadya Jakarta Timur. PT. Karya Sejahtera Pratama merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang
Jasa
meliputi
jasa
pemborongan
umum
(kontraktor)
terutama
pemborongan bangunan-bangunan, jembatan, jalan, instalasi air, listrik. Pada bulan Oktober 2012 PT. Karya Sejahtera Pratama memperluas perusahaannya dengan membuka cabang di Surabaya. PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya resmi menjadi mitra kerja (outsourcing) PDAM Surabaya untuk menggantikan Perusahaan atau mitra kerja PDAM Surabaya yang terdahulu dalam bidang pencatatan meteran air khusunya wilayah Surabaya Barat. Objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya yaitu berupa Jasa pencatatan meteran air PDAM 52
53
Surabaya. Sebagai Pengusaha Kena Pajak PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya membuat atau menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak yang digunakan sebagai bukti pemungutan pajak yang selalu disertakan dalam setiap penyerahan Jasa Kena Pajak.
4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan Untuk mengatur berjalannya perusahaan diperlukan suatu struktur organisasi. Bentuk struktur organisasi tergantung dari besar kecilnya perusahaan. Bagaimanapun juga bentuk struktur organisasi itu perlu ditetapkan atau dipilih terlebih dahulu, agar tujuan perusahaan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya struktur organisasi akan lebih jelas pembagian kerja dan tanggung jawabnya. Hal ini akan memudahkan dalam menentukan dan mengarahkan serta mengontrol pelaksanaan kegiatan-kegiatan suatu perusahaan dan apakah tujuan yang telah ditentukan semua tercapai atau tidak. PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya merupakan struktur organisasi garis dan staff, dimana wewenang berjalan secara garis lurus dari pimpinan (Kepala Cabang) kepada tiap-tiap kepala bagian atau seksi. kepala bagian bertanggung jawab kepada kepala cabang sedangkan setiap seksi bertangung jawab kepada kepala bagian PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya juga telah menentukan kebijaksanaan bagi kelancaran tugas-tugas ataupun pekerjaan perusahaan. Pengorganisasian tersebut telah ditata sedemikian rupa agar pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab di perusahaan dapat berfungsi secara maksimal.
54
Sesuai dengan kondisi perusahaan PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya, di pimpin oleh Branch Manager (manager cabang) yang bertanggung jawab pada pimpinan pusat di Jakarta.
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan Branch Manager
Supervisor IT
Administrasi
Supervisor Operasional
Staf IT
Team Leader
Verifikator
Cater
Team Leader
Verifikator
Cater
Team Leader
Verifikator
Cater
Team Leader
Verifikator
Cater
Team Leader
Verifikator
Cater
Berdasarkan penelitian pada PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya maka struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut :
55
a. Branch Manager (manager cabang) Tugas dan tanggung jawab Branch Manager (manager cabang) adalah : Bertanggung jawab penuh terhadap divisi yang dipimpinnya mewakili pimpinan kantor pusat. Melaksanakan rencana kerja tahunan perusahaan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Dapat mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan selama diperkenankan dalam akte pengangkatan. Bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dalam wilayah operasi. Memimpin, mendidik dan mengarahkan, membina kerjasama, memberikan motivasi serta mengawasi bawahannya sesuai dengan bagan operasi. Mengelola, mengatur dan mengawasi seluruh perputaran keuangan dan mempertanggung jawabkannya kepada pimpinan pusat. Mengumpulkan bahan-bahan untuk dijadikan data penyusunan program kerja atau anggaran pendapatan dan belanja perusahaan. Memberikan laporan berkala kepada pimpinan pusat menurut metode-metode yang telah ditetapkan. Mengawasi penyelengaraan, penilaian seluruh karyawan yang dipimpinnya. Mengawasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan karyawan.
56
b. Administrasi Tugas dan tanggung jawab Administrasi adalah: Memberikan kebenaran laporan harian posisi keuangan yang dibuat oleh bagian keuangan dan menyampaikannya kepada Branch Manager. Membantu Branch manager dalam menyusun dan mengembangkan pokok-pokok kebijaksanaan dalam hubungannya financial dan accounting. Bersama Branch Manager menandatangani buku harian, laporan harian, posisi kas, laporan mingguan penagihan dan laporan keuangan beserta lampiran-lampirannya. Mengawasi dan meyakinkan bahwa pelaksanaan pembukuan dilakukan dengan sistem dan prosedur akuntansi yang telah ditetapkan serta mengusahakan agar laporan keuangan selalu dapat diselesaikan tepat pada waktunya. c. Supervisor IT Tugas dan tanggung jawab Supervisor IT adalah : bertugas mengawasi semua staff di departemen IT, serta memberikan bimbingan, arahan dan pelatihan kepada karyawan junior terutama pada berbagai tugas yang mungkin sulit mereka lakukan. Supervisor IT juga menerapkan sistem keamanan IT dalam organisasi untuk memastikan keamanan data dan sistem IT.
57
mengawasi pelatihan staff untuk memastikan mereka mampu menggunakan software dan hardware komputer secara kompeten. Supervisor IT memastikan sistem berjalan lancar dan efisien dari semua sistem IT dalam organisasi, menjaga informasi karyawan pada perubahan berbagai teknologi yang sedang berlangsung dalam organisasi, berkomunikasi dengan manajemen puncak dalam hal isu-isu terkait IT. d. Staf IT Tugas dan tanggung jawab Staf IT adalah : Melakukan pemeliharaan dan perbaikan pada setiap unit alat kerja (komputer) sesuai dengan waktu yang diberikan. Menjaga dan mengelola jaringan komputer dan lingkungan komputasi terkait termasuk perangkat keras komputer, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, dan semua konfigurasi. Memonitor kinerja jaringan untuk menentukan apakah penyesuaian perlu dibuat, dan untuk menentukan di mana perubahan harus dibuat di masa depan. Bertanggung jawab kepada langsung kepada Supervisor IT e. Supervisor Operasional Tugas dan tanggung jawab Supervisor Operasional adalah : Menerima hasil laporan dari Team Leader atas pencatatan meteran air PDAM yang dilakukan petugas pencatat meter. Melaksanakan dan mengawasi aktivitas kinerja bawahannya.
58
Menyusun dan menyampaikan rencana kerja kepada Branch Manager sebagai bahan penyusunan rencana kerja tahunan. Mempertanggung
jawabkan
pekerjaannya
kepada
Branch
Manager. f. Team Leader Tugas dan tanggung jawab Team Leader adalah : Mengeluarkan data untuk pengecekan meteran kepada pencatat meter. Mengeluarkan data kepada verifikator untuk pengecekan ulang apabila ada pemekaian air yang tidak wajar yang dilakukan konsumen PDAM. Menerima laporan untuk mengoreksi data apabila ada kesalahan pencatatan yang dilakukan petugas pencatat meteran air. Melaporkan hasil pencatatan yang dilakukan petugas pencatat meteran air kepada Supervisor Operasional. Mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada Supervisor Operasional. g. Verifikator Tanggung jawab verifikator adalah: Mengecek kembali hasil pencatatan meteran air PDAM yang dilakukan oleh petugas pencatat meter apabila ada pemakaian air yang tidak wajar yang dilakukan kosumen PDAM.
59
Memfoto meteran air PDAM atas data yang dikeluarkan Team Leader. Melaporkan hasil pengecekan ulang meteran air PDAM kepada Team Leader. h. Petugas Pencatat meteran air Tanggung jawab petugas pencatat meteran air adalah: Bertanggung jawab atas hasil pencatatan meteran air PDAM. Melakukan pencatatan meteran air PDAM dengan cara memfoto meteran air PDAM dengan benar tanpa ada rekayasa dalam hal pencatatan. Melaporkan hasil pencatatan meteran air PDAM kepada Team Leader.
4.2 Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor serta PPN yang harus dipungut adalah berdasarkan rumus : Pajak Pertambahan Nilai = Dasar Pengenaan Pajak x 10%
Berikut ini adalah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
PT. Karya
Sejahtera Pratama Cabang Surabaya: PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa pencatatan meteran air, menerima Jasa pencatatan meteran air dari PDAM Surabaya untuk mencatat meteran air khususnya wilayah Surabaya
60
Barat dengan biaya Jasa sebesar Rp 1.750 setiap satu meteran yang tercatat dirumah atau pelanggan PDAM Surabaya Barat. Jumlah pelanggan PDAM Surabaya Barat pada bulan Januari 2013 adalah : 4.1. Tabel Jumlah Pelanggan PDAM Pelanggan PDAM Surabaya Wilayah Barat Jumlah Tahun 2013 253.997 Sumber : Data Olahan DPP
: Rp 1.750
Pajak Keluaran 10% : Rp 175 PPN Keluaran Bulan Januari PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya melakukan jasa pencatatan meteran air sebanyak 253.690 pelanggan @ Rp 1.750 = Rp 443.957.500 PPN yang terhutang
= Rp 443.957.500 x 10% = Rp 44.395.750
Bulan Februari PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya melakukan jasa pencatatan meteran air sebanyak 253.520 pelanggan @ Rp 1.750 = Rp 443.660.000 PPN yang terhutang = Rp 443.660.000 x 10% = Rp 44.366.000 Bulan Maret PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya melakukan jasa pencatatan meteran air sebanyak 253.792 pelanggan @ Rp 1.750 = Rp 444.136.000 PPN yang terhutang = Rp 444.136.000 x 10% = Rp 44.413.600
61
Bulan April PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya melakukan jasa pencatatan meteran air sebanyak 253.892 pelanggan @ Rp 1.750 = Rp 444.311.000 PPN yang terhutang = Rp 444.311.000 x 10% = Rp 44.431.100 Bulan Mei PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya melakukan jasa pencatatan meteran air sebanyak 253.598 pelanggan @Rp 1.750 = Rp 443.796.500 PPN yang terhutang = Rp 443.796.500 x 10% = Rp 44.379.650 Bulan Juni PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya melakukan jasa pencatatan meteran air sebanyak 253.802 pelanggan @ Rp 1.750 = Rp 444.153.500 PPN yang terhutang = Rp 444.153.500 x10% = Rp 44.415.350 Bulan Juli PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya melakukan jasa pencatatan meteran air sebanyak 253.598 pelanggan @ Rp 1.750 = Rp 443.796.500 PPN yang terhutang = Rp 443.796.500 x 10% = Rp 44.379.650 Bulan Agustus PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya melakukan jasa pencatatan meteran air sebanyak 253.778 pelanggan @ Rp 1.750 = Rp 444.111.500
62
PPN yang terhutang = Rp 444.111.500 x 10% = Rp 44.411.150 Bulan September PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya melakukan jasa pencatatan meteran air sebanyak 253.894 pelanggan @ Rp 1.750 = Rp 444.314.500 PPN yang terhutang = Rp 444.314.500 x 10% = Rp 44.431.450 Bulan Oktober PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya melakukan jasa pencatatan meteran air sebanyak 253.900 pelanggan @ Rp 1.750 = Rp 444.325.000 PPN yang terhutang = Rp 444.325.000 x 10% = Rp 44.432.500 Bulan November PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya melakukan jasa pencatatan meteran air sebanyak 253.430 pelanggan @ Rp 1.750 = Rp 443.502.500 PPN yang terhutang = Rp 443.502.500 x 10% = Rp 44.350.250 Bulan Desember PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya melakukan jasa pencatatan meteran air sebanyak 253.684pelanggan @ Rp 1.750 = Rp 443.947.000 PPN yang terhutang = Rp 443.947.000 x 10% = Rp 44.394.700
63
Berikut ini penjabaran mengenai Pajak Keluaran PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya Tahun 2013:
Masa Pajak Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total Sumber : Data Olahan
Tabel 4.2. Pajak Keluaran Masa Tahun 2013 Penjualan DPP (Rp) Rp 443.957.500 Rp 443.660.000 Rp 444.136.000 Rp 444.311.000 Rp 443.796.500 Rp 444.153.500 Rp 443.796.500 Rp 444.111.500 Rp 444.314.500 Rp 444.325.000 Rp 443.502.500 Rp 443.947.000 Rp 4.928.717.500
PPN (Rp) Rp 44.395.750 Rp 44.366.000 Rp 44.413.600 Rp 44.431.100 Rp 44.379.650 Rp 44.415.350 Rp 44.379.650 Rp 44.411.150 Rp 44.431.450 Rp 44.432.500 Rp 44.350.250 Rp 44.394.700 Rp 492.871.750
Berdasarkan tabel 4.2 Dapat dilihat bahwa besarnya Penjualan yang diperoleh perusahaan selama tahun 2013 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 4.928.717.500 menghasilkan Pajak Keluaran sebesar Rp 492.871.750
4.3 Analisis Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai Dari setiap transaksi penjualan yang dilakukan, perusahaan akan membuat jurnal atas Pajak Keluaran yang dipungut perusahaan. Pencatatan atas penerimaan hasil penjualan jasa tunai dilakukan dengan mendebit perkiraan kas dan mengkredit perkiraan penjualan jasa dan Pajak Keluarannya. Pencatatan Pajak Keluaran
64
Selama bulan Desember 2013 PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya menjual Jasa Kena Pajak kepada PDAM Surabaya dengan dasar pengenaan pajak sebesar Rp 443.947.000 sehingga Pajak Keluaran yang dipungut sebesar Rp 44.394.700 perusahaan akan mencatat jurnal sebagai berikut: Kas
Rp 488.341.700 Penjualan
Rp 443.947.000
PPN Keluaran
Rp
44.394.700
4.4 Pajak Masukan Dalam setiap transaksi yang dilakukan PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya, tidak ada pajak masukan karena perusahaan tersebut tidak membeli Barang Kena Pajak /Jasa Kena Pajak. PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang hanya menjual jasa. Dalam hal ini PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya menjadi mitra kerja (outsourcing) PDAM Surabaya dalam melaksanakan jasa pencatatan meteran air PDAM khususnya wilayah Surabaya Barat.
4.5 Analisis Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya wajib melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Surat Setoran Pajak ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang terdiri dari:
65
Lembar ke 1 : Untuk arsip PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya Lembar ke 2 :Untuk
Kantor
Pelayanan
Pajak
melalui
Kantor
Perbendaharaan Kas Negara (KPKN). Lembar ke 3 : Untuk PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya yang
akan dilampirkan pada Surat
Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai. Lembar ke 4 : Untuk arsip Kantor Penerimaan Pembayaran Lembar ke 5 : Untuk arsip Pemungut/Pihak lain. Menurut Undang-Undang PPN pasal 15A No. 42 tahun 2009 , penyetoran Pajak Pertambahan Nilai paling lambat penyetoran dilakukan akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa disampaikan. Namun apabila perusahaan tidak melakukan pembayaran ataupun penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut penjabaran mengenai penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukakn oleh PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya apakah sudah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009 yang berlaku untuk Masa pajak periode Januari s/d Desember 2013 : TABEL 4.3. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya Tahun 2013 Masa Pajak Tanggal Setor Keterangan Sesuai / tidak Sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009 Januari 26 Februari 2013 Sesuai Februari 25 Maret 2013 Sesuai Maret 23 April 2013 Sesuai April 27 Mei 2013 Sesuai
66
Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Sumber : Data Olahan
24 Juni 2013 22 Juli 2013 26 Agustus 2013 23 September 2013 21 Oktober 2013 25 November 2013 24 Desember 2013 27 Januari 2014
Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa selama tahun 2012 PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya telah menyetorkan PPN melalui bank persepsi yang ditunjuk yaitu Bank BRI sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009, tidak mengalami keterlambatan penyetoran.
4.6 Pelaporan SPT Masa PPN Berdasarkan Undang-Undang No 8 tahun 1983 dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang pelaporan Pajak Pertambahan Nilai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan oleh PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya di Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Apabila perusahaan terlambat dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka perusahaan akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 500.000,(Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan Pasal 7 UU KUP No 28 Tahun 2007. PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN dilakukan secara elektronik (e. Filing).
67
Berikut ini akan diberikan penjabaran mengenai apakah PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya telah melaporkan Surat Pembetitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sesuaidengan Undang–Undang No. 42 Tahun 2009 atau tidak sesuai untuk masa pajak 2013. Tabel 4.4. Pelaporan SPT MASA PPN PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya Periode Januari s/d desember 2013 Masa Pajak Kurang bayar Tanggal Setor Keterangan Sesuai atau tidak (Rp) Sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009 Januari Rp 44.395.750 26 Februari 2013 Sesuai Februari Rp 44.366.000 25 Maret 2013 Sesuai Maret Rp 44.413.600 23 April 2013 Sesuai April Rp 44.431.100 27 Mei 2013 Sesuai Mei Rp 44.379.650 24 Juni 2013 Sesuai Juni Rp 44.415.350 22 Juli 2013 Sesuai Juli Rp 44.379.650 26 Agustus 2013 Sesuai Agustus Rp 44.411.150 23 September 2013 Sesuai September Rp 44.431.450 21 Oktober 2013 Sesuai Oktober Rp 44.432.500 25 November 2013 Sesuai November Rp 44.350.250 24 Desember 2013 Sesuai Desember Rp 44.394.700 27 Januari 2014 Sesuai Sumber : Data Olahan
Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa selama tahun 2013 PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya telah melaporkan SPT Masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009, tidak mengalami keterlambatan pelaporan.
4.7 Pembahasan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya mengenai Analisis Perhitungan, Pencatatan dan
68
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sudah sesuai dengan undang-undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang No. 42 tahun 2009 Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan atau ekspor Jasa Kena Pajak. Pajak Keluaran yang dipungut oleh perusahaan berasal dari PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak. Penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan oleh PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya dalam bentuk pencatatan meteran air PDAM yang digolongkan sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak karena memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-undang PPN. Pada tahun 2013 jumlah pendapatan jasa pencatatan meteran air PDAM sebesar Rp 4.567.119.000,00 hal ini berarti menunjukan bahwa total Pajak Keluaran yang harus dibayar PT. Karya Sejahtera Pratama adalah sebesar (Rp4.567.119.000,00 x 10%) = Rp , Jumlah pendapatan sudah sama dengan jumlah DPP PPN yang harus dibayar yang tertera dalam SPT masa PPN yaitu sebesar Rp 456.711.900,00. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen) sesuai dengan ketetapan dalam UU No. 42 tahun 2009 Pasal 7 ayat 1 tarif pajak yang harus dipungut PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan atau penjualan Jasa Kena Pajak yang diperoleh. Dan berdasarkan hasil penelitian perusahaan telah melakukan
69
perhitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. Berdasarkan peraturan Dirjen Pajak PER-44/PJ/2010 yang telah diubah terakhir PER-11/PJ/2013 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPT Masa PPN dan PER-21/PJ/2013 tentang tata cara penerimaan dan pengelolaan SPT Masa PPN, Dirjen Pajak tidak lagi mengijinkan PKP badan untuk melaporkan SPT Masa secara Hard Copy (Manual), kalau dalam peraturanperaturan sebelumnya PKP badan masih diberikan pilihan untuk memilih melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Masa PPN melalui data elektronik atau hard copy asalkan jumlah transaksinya tidak melebihi 25 lembar, maka terhitung mulai masa juni 2013 pilihan itu sudah tertutup. Semua PKP badan harus melaporkan SPT Masa PPN menggunakan e-SPT (electronik-SPT). PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya telah melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai melalui e-SPT dan dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat dan di setorkan pada Kantor Bank yang ditunjuk yaitu Bank BRI. Berdasarkan Undang-undang No. 42 tahun 2009, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dalam hal pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Karya Sejahtera Pratama Cabang Surabaya sudah melakukan pelaporan SPT Masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
