BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 4.1 Penyajian Data Pada bab empat ini akan dijelaskan mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi, serta tujuan perusahaan. Dalam bab ini dilakukan juga pembahasan mengenai perbandingan dan perhitungan PPh pasal 21 metode yang di tanggung perusahaan dengan metode tunjangan pajak. 4.1.1.
Sejarah Perusahaan Soehendro
Perusahaan Soehendro didirikan di Jl. Arjuno Surabaya kemudian dipindahkan di Jl. Ngasinan Indusrti No 9 Gresik sejak tahun 2000 dengan modal awal sebesar Rp. 500.000.000. Perusahaan Soehendro bergerak dibidang komponen sepeda yang bermerk Bmx mempunyai Sejarah dari bmx itu sendiri, disini saya coba mengangkat cerita tentang asal usul dari brand bmx yang terkenal itu. Awal mula mengikuti ayahnya ke pertanian, kemudian pendiri perusahaan Soehendro ini magang bekerja di sebuah pabrik besi setelah lulus sekolah menengah. Kemudian, ia memulai membuat perusahaannya sendiri, dan produk pertama yang dibuat adalah sepeda. Dalam sepuluh tahun, Bmx telah mengekspor produknya sampai ke Cina. Bisnis ini didirikan Resmi sebagai perusahaan terbatas.
Produk Bmx
ini juga disebut sebagai pengubah kecepatan eksternal.
Derailleur adalah mekanisme yang memindahkan rantai sepeda dari roda gigi pada gigi pada sepeda yang memiliki sampai dengan 10 kecepatan ataupun
49
50
sejenisnya. Tahun berikutnya, perusahaan ini mulai memproduksi internal gearing 3 kecepatan, merupakan mekanisme yang ditutupi dalam pusat roda belakang. Pengubah kecepatan internal ini diperkenalkan ke pasar AS beberapa tahun kemudian dan segera menjadi standar untuk tiga kecepatan sepeda. Pada tahun 2003, Bmx memasang dan menempa dengan semangat kuat dan kerja keras agar memungkinkan produk – produk yang dihasilkan bisa lebih efisien.
Bmx
akhirnya berubah alih manajemen bisnis untuk ketiga putranya.
Meskipun perusahaan membuat rem dan komponen lain, Bmx menolak untuk memproduksi sepeda lengkap. Sampai dengan sekarang Bmx
hanya
memproduksi Part sepeda dengan berbagai tingkatan dan teknologi sesuai dengan peruntukannya.
4.1.2.
Visi dan Misi Perusahaan Soehendro
Visi :
Menjadi Perusahaan yang terbaik di Kawasan Indonesia dengan dukungan manajemen dan sumber daya manusia yang profesional serta memberikan nilai tambah kepada Pemda dan masyarakat.
Misi:
- Menjadi perusahaan yang dihargai dan terkemuka di Indonesia. - Menjadi Perusahaan yang nomer 1 di mata masyarakat Indonesia.
51
4.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan Soehendro Bagan Struktur Organisasi menggambarkan susunan, isi dan luas cakupan organisasi suatu perusahaan,serta menjelaskan posisi daripada fungsi beserta tugas maupun kewajiban setiap fungsi, hubungan kerja dan tanggung jawab yang jelas. Adapun tugas dan tanggung jawab dari elemen organisasi pada struktur orgnisasi tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Pemegang Saham atau Owner Pemegang saham atau owner adalah pemilik modal yang membiayai semua modal yang harus di keluarkan untuk kebutuhan perusahaan tersebut serta berhak mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. 2. Direktur Dibawah ini merupakan tugas – tugas dari seorang direktur:
Memimpin
perusahaan
dengan
menerbitkan
kebijakan-kebijakan
perusahaan
Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer)
Menyetujui anggaran tahunan perusahaan
Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan
52
3. Manajer Umum Manager yang memiliki tanggung jawab seluruh bagian / fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. Manager memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang mengepalai Beberapa atau seluruh manager fungsional. 4. Staff Administrasi Tugas utama bagi seorang staff administrasi adalah melaksanakan kegiatan pelayanan kantor, penyedia fasilitas dan layanan administrasi perkantoran,
sesuai
yang
berlaku
untuk
mendukung
kelancaran
operasional perusahaan. Tanggung Jawab Utama melaksanakan aktifitas penyiapan ruang kerja dan peralatan kantor untuk seluruh pegawai, untuk memastikan ketersediaan ruangan kerja dan peralatan kantor bagi setiap pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan jabatan. Melaksanakan kegiatan surat-menyurat,
dokumentasi
dan
pengarsipan,
untuk
memastikan
dukungan administarasi bagi kelancaran kegiatan seluruh karyawan. Membuat rencana dan mengevaluasi kerja harian dan bulanan untuk memastikan tercapainya kualitas target kerja yang dipersyaratkan dan sebagai bahan informasi atasan. Membuat perkiraan biaya tahunan yang berkaitan dengan kegiatan office administration, sebagi rekomendasi pembuatan anggaran departement General Affair. melaksankanakan akan adanya kebutuhan dan pengadaan alat tulis kantor, peralatan kantor, peralatan kenersihan dan keamanan kantor serta layanan photocopy dan penjilidan.
53
5. Supervisor Tugas dari supervisor sendiri berada di level tengah yaitu, diantara para atasan pembuat kebijakan dan diantara para staff pelaksana rutinitas dilapangan. Dengan fungsi kerja yang berada diantara itu, maka tugas utama supervisor adalah melakukan supervisi terhadap para staff pelaksanan rutinitas aktivitas bisnis perusahaan sehari-hari.supervisor adalah level kepemimpinan yang tidak boleh membuat kebijakan yang bersifat strategis, tapi hanya menerjemahkan dan meneruskan kebijakan strategis atasannya kepada para bawahan untuk dikerjakan secara efektif dan produktif. Oleh karena itu seorang supervisor harus memiliki kompetensi berkualitas tinggi yang mencangkup keterampila membangun relasi diantara atasan dan bawahan, keterampilan terhadap fungsi dan peran kerja agar mampu bekerja secara optimal, kreatif, efektif, berkualitas, produktif, efisien, bersinergi, dan cerdas melakukan supervisi terhadap bawahan. 6. Retail Market / Project Tugas dari retail market/project dalam suatu perusahaan adalah menjual hasil produksi perusahaan dengan menggunakan berbagai macam strategi, agar barang yang dihasilkan perusahaan dapat bersaing dengan barang lain dan dapat diterima oleh konsumen sehingga nantinya barang tersebut laku terjual dan dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan.
54
7. Staff / Karyawan Tugas dari staf atau karyawan dalam sebuah perusahaan adalah melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh supervisor yang dapat menguntungkan perusahaan.
55
Pemegang Saham
Direktur Utama
Manajer Umum
Staff Administrasi
Retail Market/Project
Supervisor
Staff/Karyawan Produksi
Staff/Karyawan Pengepakan dan Gudang
Gambar 4.1.3 Struktur Organisasi CV. Soehendro
Staff/Karyawan Pengiriman
56
4.1.4. Gambaran Umum Kegiatan CV. Soehendro CV. Soehendro dalam aktivitas operasionalnya menjalankan usaha-usaha dalam bidang komponen sepeda pancal dengan menyediakan produk dan layanan sebagai berikut: CV. Soehendro memberikan produk yang terdiri dari :
Sepeda Bmx Hammer Invation
Sepeda Bmx Pegasus raceback
Sepeda Bmx Pegasus Storm
Sepeda Bmx Pegasus Fire, dll.
4.2. Analisa Data Suatu perusahaan dapat dikatakan stabil apabila perusahaan tersebut mampu mengatur semua sistem manajemen perusahaannya, termasuk manajemen sumber daya manusianya, karena sumber daya manusia yang handal dan professional akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan perusahaan itu sendiri. Selain itu perusahaan tersebut juga harus dapat mengolah dan memanage sistem keuangannya agar perusahaan itu dapat terus berkembang dan kesejahteraan karyawannya bisa terjamin. Salah satu cara agar dapat menjadi perusahaan yang stabil adalah meminimalkan beban pajak.
57
TABEL 4.1 LAPORAN DATA PERHITUNGAN PPh. Ps. 21 KARYAWAN TAHUN 2011 ( DALAM RUPIAH )
No.
Nama
Status
Gaji Sebulan
Tunjangan lainnya
Gaji Netto setahun
PTKP
PKP
PPH 21 terutang/bln
1
Pegawai 1
K/1
2,200,000
300,000
28,500,000
18,480,000
10,020,000
41,750
2
Pegawai 2
K/1
2,200,000
300,000
28,500,000
18,480,000
10,020,000
41,750
3
Pegawai 3
K/1
2,200,000
300,000
28,500,000
18,480,000
10,020,000
41,750
4
Pegawai 4
K/2
2,000,000
150,000
24,510,000
19,800,000
4,710,000
19,625
5
Pegawai 5
K/2
2,000,000
150,000
24,510,000
19,800,000
4,710,000
19,625
6
Pegawai 6
TK/0
1,500,000
300,000
20,520,000
15,840,000
4,680,000
19,500
7
Pegawai 7
TK/0
1,500,000
300,000
20,520,000
15,840,000
4,680,000
19,500
8
Pegawai 8
TK/0
1,500,000
300,000
20,520,000
15,840,000
4,680,000
19,500
9
Pegawai 9
TK/0
1,500,000
300,000
20,520,000
15,840,000
4,680,000
19,500
10
Pegawai 10
TK/0
1,500,000
300,000
20,520,000
15,840,000
4,680,000
19,500
11
Pegawai 11
TK/0
1,500,000
300,000
20,520,000
15,840,000
4,680,000
19,500
12
Pegawai 12
TK/0
1,500,000
300,000
20,520,000
15,840,000
4,680,000
19,500
13
Pegawai 13
TK/0
1,500,000
300,000
20,520,000
15,840,000
4,680,000
19,500
14
Pegawai 14
TK/0
1,500,000
300,000
20,520,000
15,840,000
4,680,000
19,500
15
Pegawai 15
TK/0
1,500,000
300,000
20,520,000
15,840,000
4,680,000
19,500
16
Pegawai 16
TK/0
1,500,000
300,000
20,520,000
15,840,000
4,680,000
19,500
17
Pegawai 17
TK/0
1,500,000
300,000
20,520,000
15,840,000
4,680,000
19,500
28,600,000
4,800,000
380,760,000
285,120,000
95,640,000
398,500
Jumlah
Sumber : Data Perusahaan
Berdasarkan penghasilan karyawan pada tabel diatas gaji untuk seluruh karyawan rata-rata sebesar Rp 28.600.000 dan tunjangan lainnya 5 % x gaji sebulan sebesar Rp. 4.800.000. Untuk PTKP sebesar Rp. 285.120.000, sedangkan untuk PKP-nya sebesar Rp. 95.640.000 dan PPh pasal 21 terutang metode ditanggung perusahaan untuk semua karyawan sebesar Rp. 398.500.
58
4.2.1. Laporan Laba Rugi Perusahaan Pada laporan laba rugi tanpa perencanaan pajak, dilakukan dengan cara penjualan dikurangi harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor, kemudian laba kotor dikurangi biaya-biaya yang menghasilkan laba bersih yang masih belum dilakukan koreksi fiskal. Langkah terakhir yang harus dilakukan yaitu mengurangi laba bersih sebelum koreksi fiskal dengan pajak yang harus dibayar sehingga menghasilkan laba bersih setelah pajak. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada tabel 4.2 berikut :
59
Tabel 4.2 Laporan Laba - Rugi Per 31 Desember 2011 (Sebelum Tax Planning ) ( Dalam Rupiah ) PENJUALAN
2.000.000.000
HARGA POKOK PENJUALAN
1.000.000.000
LABA ( RUGI ) KOTOR
1.000.000.000
BIAYA ADMIN & UMUM BIAYA GAJI
380.760.000
BIAYA PENJUALAN
150.000.000
BIAYA PERALATAN KANTOR
15.000.000
BIAYA TELPON
10.000.000
BIAYA LISTRIK
15.000.000
BIAYA PENGOBATAN
8.000.000
BIAYA AIR
20.000.000
BIAYA PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR
30.000.000
BIAYA KONSUMSI
10.000.000
PPh 21 KARYAWAN
4.782.000
JUMLAH BIAYA ADMIN & UMUM LABA ( RUGI ) BERSIH SEBELUM PAJAK PAJAK BADAN ( 50% X 12,5% X Rp. 356.458.000 ) LABA / ( RUGI ) BERSIH SETELAH PAJAK
Sumber : CV. Soehendro
643.542.000 356.458.000 44.557.250 311.900.750
60
Dari laporan keuangan CV. Soehendro diketahui untuk laba kotornya sebesar Rp. 1.000.000.000. Untuk perhitungannya total semua biaya-biaya yang dikeluarkan guna memenuhi kewajiban perpajakannya sebesar Rp. 643.542.000. Dari perhitungan di atas dalam CV. Soehendro diketahui untuk laba sebelum perencanaan pajak sebesar Rp. 356.458.000 sehingga sesuai perhitungan badan menurut undang-undang jumlah pajak badannya sebesar Rp. 44.557.250 dan menghasilkan laba bersih setelah pajak tetapi belum dikoreksi fiskal sebesar Rp. 311.900.750. Dalam hal ini CV. Soehendro melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan kewajiban yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengisian SPT yang dibayarkan melalui SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan SPT paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya. 4.2.2 Rekonsiliasi Fiskal Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008 menjelaskan bahwa koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Biaya pajak PPh pasal 21 perusahaan dikoreksi fiskal positif artinya dalam perlakuan perusahaan itu sendiri biaya pajak PPh pasal 21 boleh diakui sebagai biaya namun dalam peraturan perpajakan biaya pajak PPh pasal 21 tidak boleh diakui sebagai biaya tetapi harus dikoreksi fiskal yang artinya tidak boleh dibiayakan sehingga akan mengakibatkan laporan keuangan perpajakan laba semakin bertambah yang akan berdampak pajak badan juga
61
akan lebih besar, untuk lebih lengkapnya laporan biaya-biaya yang harus dikoreksi fiskal seperti pada tabel 4.3 berikut ini :
Tabel 4.3 LAPORAN LABA - RUGI " FISKAL " PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2011
KETERANGAN
PENJUALAN HARGA POKOK PENJUALAN LABA BRUTO............................... BIAYA ADM & UMUM : BIAYA GAJI KARYAWAN BIAYA PENJUALAN
KOMERSIAL
KOREKSI FISKAL POSITIF NEGATIF
2.000.000.000
FISKAL
2.000.000.000
(1.000.000.000)
-
-
(1.000.000.000)
1,000,000,000
-
-
1,000,000,000
380,760,000
-
-
380,760,000
-
150,000,000
BIAYA PERALATAN KANTOR
15,000,000
-
-
15,000,000
BIAYA TELPON
10,000,000
5,000,000
-
5,000,000
BIAYA LISTRIK
15,000,000
-
-
15,000,000
8,000,000
2,000,000
-
6,000,000
-
20,000,000
BIAYA PENGOBATAN
150,000,000
BIAYA AIR
20,000,000
BIAYA INVENTARIS KANTOR
30,000,000
-
-
30,000,000
BIAYA KONSUMSI
10,000,000
-
-
10,000,000
PPh 21 KARYAWAN
4,782,000
4,782,000
-
-
JUMLAH BIAYA ADM & UMUM
643,542,000
11,782,000
-
631,760,000
LABA USAHA SEBELUM PAJAK PAJAK PENGHASILAN BADAN ( 50 % X 12,5 % X Rp. 368.240.000)
356,458,000
-
368,240,000
(44.557.250)
-
(46.030.000)
LABA USAHA SETELAH PAJAK
311,900,750
-
322,210,000
Sumber : Data Olahan Penulis
62
Dalam perhitungan ini diketahui laporan biaya-biaya administrasi dan umum ada biaya PPh 21 karyawan, memang dalam penyajian laporan keuangan ini, oleh perusahaan biaya PPh pasal 21 bulanan dimasukkan kedalam akun biaya karena untuk memudahkan agar bisa membedakan antara biaya yang benar-benar bisa diakui sebagai biaya perusahaan itu sendiri dengan biaya yang benar-benar tidak bisa diakui sebagai biaya oleh perusahaan karena koreksi fiskal. Dalam rekonsiliasi fiskal diatas, biaya-biaya yang dikoreksi disebut dengan beda tetap. Tabel 4.4 dibawah ini menjelaskan beda tetap dari CV. Soehendro. Tabel 4.4 Beda Tetap Beda Tetap
Tahun 2011
Biaya Telpon
Rp. 5.000.000
Biaya Pengobatan
Rp. 2.000.000
Total
Rp. 7.000.000
Sumber : Data Perusahaan
63
4.2.3 Penerapan perencanaan Pajak Hal yang dilakukan dalam penerapan perencanaan pajak adalah: 1. Untuk biaya telpon perusahaan boleh diakui sebagai biaya asalkan tidak
digunakan untuk kepentingan pribadi. Apabila pada biaya tersebut ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi, maka biaya tersebut harus dikoreksi. 2. Perusahaan memperhatikan kesehatan para karyawannya dan menanggung
biaya pengobatan para karyawannya. Dalam perpajakan, biaya pengobatan karyawan tidak diakui sebagai biaya sehingga perusahaan menjadikan biaya tersebut sebagai tunjangan kesehatan agar dapat dikurangkan sebagai biaya oleh perusahaan. 4.3
Interpretasi
4.3.1. Penghitungan Laporan Laba Rugi Setelah Perencanaan Pajak Pada laporan laba rugi dengan perencanaan pajak atau tax planning, dilakukan sama dengan yang dilakukan pada laporan laba rugi tanpa perencanaan pajak, yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor, kemudian laba kotor dikurangi biaya-biaya sehingga menghasilkan laba bersih yang sudah dikoreksi fiskal. Setelah dilakukan koreksi fiskal akan didapat laba kena pajak, kemudian selanjutnya menghitung pajak yang harus dibayar. Dan langkah terakhir yang harus dilakukan yaitu mengurangi laba bersih sebelum koreksi fiskal dengan pajak yang harus dibayar sehingga menghasilkan laba bersih setelah pajak untuk lebih jelasnya ada pada tabel 4.5 berikut :
64
Tabel 4.5 Laporan Laba - Rugi Per 31 Desember 2011 (Setelah Tax Planning ) ( Dalam Rupiah ) PENJUALAN
2.000.000.000
HARGA POKOK PENJUALAN
1.000.000.000
LABA ( RUGI ) KOTOR
1.000.000.000
BIAYA ADMIN & UMUM BIAYA GAJI KARYAWAN
380.760.000
BIAYA PENJUALAN
150.000.000
BIAYA PERALATAN KANTOR
15.000.000
BIAYA TELPON
5.000.000
BIAYA LISTRIK
15.000.000
BIAYA PENGOBATAN
6.000.000
BIAYA AIR
20.000.000
BIAYA PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR
30.000.000
BIAYA KONSUMSI
10.000.000
JUMLAH BIAYA ADMIN & UMUM LABA ( RUGI ) BERSIH SEBELUM PAJAK PAJAK BADAN ( 50 % X 12,5 % X Rp. 368.240.000 ) LABA / ( RUGI ) BERSIH SETELAH PAJAK
631.760.000 368.240.000 46.030.000 322.210.000
Sumber : CV. Soehendro Dalam perhitungan laporan keuangan diatas yang setelah dilakukan perencanaan pajak biaya operasional terdiri dari biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum ini terdiri dari total gaji karyawan yang dihitung setahun sebesar Rp. 380.760.000 dan nilai pengenaan PPh 21 karyawan dalam satu tahun sebesar Rp. 4.782.000 dengan asumsi jumlah karyawan tetap yaitu 17 karyawan.
65
Dari semua perhitungan diatas, CV. Soehendro diketahui untuk laba bersih sebelum adanya tax planning sebesar Rp. 311.900.750 sedangkan untuk laba bersih setelah adanya tax planning sebesar Rp. 322.210.000 Dengan demikian, sesuai perhitungan badan menurut undang-undang jumlah laba yang dikenakan pajak naik sebesar Rp. 10.309.250 dan didapat pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 46.030.000.
66
4.3.2 Pajak yang Dibayar Setelah adanya Perencanaan Pajak (Tax Planning) Tabel 4.6 Penerapan Perencanaan Pajak ( Dalam Satuan Rupiah ) Gaji dibayar setahun oleh perusahaan
17 Orang
Pph 21
Sebelum perencanaan pajak
380.760.000
Ditanggung perusahaan
Sesudah perencanaan Pajak
380.760.000
Koreksi fiskal
-
-
PPh 21
Keterangan
Sebelum perencanaan pajak
4.782.000
Ditanggung perusahaan
Sesudah perencanaan Pajak
0
Dipotong gaji karyawan
4.782.000
-
Badan
Keterangan
Sebelum perencanaan pajak
44.557.250
-
Sesudah perencanaan Pajak
46.030.000
-
Selisih Pajak
- 1.472.750
-
Penghematan Pajak
Pajak yang Dibayar
Penghematan Pajak
Pajak yang Dibayar
Laba sesudah pajak
Perusahaan
Sebelum perencanaan pajak
311.900.750
Sesudah perencanaan Pajak
322.210.000
Peningkatan Laba
10.309.250
Sumber : Data Olahan Dari perhitungan diatas dalam CV. Soehendro Surabaya bisa diketahui 2010Rp. 4.782.000 untuk pembayaran pajak pph pasal 21 setahun rata-rata sebesar
jika dilakukan perencanaan pajak maka pajak sebesar Rp.4.782.000 itu akan
67
ditanggung karyawan tapi dalam bentuk sebagai tunjangan pajak bagi karyawan dan disisi lain juga berpengaruh pada kenaikan laba perusahaan setelah dilakukan perencanaan pajak yaitu sebelum dilakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 311.900.750 dan setelah dilakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 322.210.000 sehingga berdampak terhadap kenaikan pembayaran pajak badan sebesar Rp. 1.472.750. Pada perusahaan yang berbentuk Cv Soehendro, diharuskan untuk membayar pajak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan no. 17 tahun 2000. Untuk itu perusahaan
perlu mengadakan perencanaan pajak dengan tujuan
meminimalkan pajak yang harus dibayar tanpa melanggar Undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan adanya tax planning sebagai upaya meminimalisasi beban
pajak serta meningkatkan kinerja perusahaan. Jenis
penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu meneliti kasus dengan membandingkan pembayaran pajak tanpa tax planning dengan pembayaran pajak dengan tax planning. Jenis data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akuntansi perusahaan, pemilihan metode-metode akuntansi yang dipakai oleh perusahaan serta profil perusahaan. Sumber data berasal dari wawancara dengan staff accounting perusahaan, dokumen-dokumen perusahaan dan laporan keuangan perusahaan. Dengan penerapan tax planning pada perusahaan, terjadi penghematan pajak sebesar Rp. 4.782.000 dan peningkatan laba komersial sebesar Rp.10.309.250 .Jadi, dapat diambil kesimpulan dengan menerapkan tax planning dapat menguntungkan perusahaan.
68
