BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA
4.1 Penyajian Data 4.1.1
Sejarah Singkat Perusahaan CV. Mitra Sinergi merupakan salah satu bentuk perusahaan yang bergerak
dalam bidang perdagangan pipa dan bahan bangunan ( diluar pasir dan batu ). Perusahaan ini berdiri pada tahun 2006 dengan akta pendirian 12 Oktober 2006 dihadapan notaries Natalia R. Winoto, S.H. Merupakan salah satu perusahaan yang membidik kalangan menengah keatas. Pendiri perusahaan ini adalah Ibu Consilia Darmaniani dan Bapak Sugiarto Tjokrowardojo dimana yang menjadi direkturnya dan bertanggung jawab penuh dengan perusahaan adalah Ibu Consilia Darmaniani, sedangkan Bapak Sugiarto Tjokrowardojo hanya sebagai komisaris. CV. Mitra Sinergi telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di tahun 2007. Bagi pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak perusahaan tersebut wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang kemudian disebut sebagai Pajak Keluaran. Apabila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak maka akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai masukan dari dasar pengenaan pajak barang tersebut. Pajak masukan tersebut dapat dikreditkan dengan pajak keluaran perusahaan. Apabila pajak keluaran lebih besar dibanding pajak masukan maka selisihnya wajib dibayarkan pada pemerintah. 45
46
Tujuan didirikannya perusahaan ini adalah untuk : a. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan bangunan dan pipa b. Melakukan penjualan atas barang yang dapat diperdagangkan Dengan selalu memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan, CV. Mitra Sinergi berharap dapat meningkatkan penjualan dan dapat meningkatkan tingkat loyalitas pelanggan serta dapat mengembangkan perusahaannya untuk menjadi lebih besar.
4.1.2
Lokasi Perusahaan Pada awal berdiri CV. Mitra Sinergi terdaftar di KPP Gubeng dengan
alamat Jl. Sumatera No. 8A namun pada tahun 2011 perusahaan ini pindah di Ketintang Baru Selatan I/64 Surabaya dan terdaftar di KPP wonocolo. Karena menganggap lokasi ini lebih strategis untuk transaksi penjualan dibanding lokasi sebelumnya CV. Mitra Sinergi menetap di alamat ini sampai dengan sekarang.
4.1.3
Alasan Pemilihan Lokasi Pemilihan lokasi perusahaan merupakan hal yang penting bagi perusahaan.
Penentuan lokasi ini bisa menjadi salah satu faktor kesuksesan suatu perusahaan. Berdasarkan pemikiran tersebut maka CV. Mitra Sinergi memiliki lokasi di Kentintang Baru Selatan I/64 karena beberapa alasan yaitu : 1. Tersedianya tenaga kerja. 2. Dekat dengan jalan raya sehingga mudah dalam transportasinya. 3. Tersedianya fasilitas air dan listrik
47
4.1.4
Visi dan Misi Perusahaan Setiap perusahaan harus memiliki visi dan misi untuk menentukan tujuan
dan cita-citanya di masa depan. Visi merupakan suatu statemen yang berisikan arahan yang jelas tentang apa yang akan diperbuat oleh perusahaan di masa yang akan datang, sedangkan misi adalah bagaimana langkah atau cara yang dilakukan untuk mewujudkan visi dari perusahaan tersebut. Adapun visi dari CV. Mitra Sinergi adalah : “Menjadi perusahaan perdagangan pipa dan bahan bangunan yang unggul, yang menawarkan layanan terbaik dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.” Sedangkan untuk misi dari CV. Mitra Sinergi adalah : 1. Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggan untuk berkarya dan berprestasi. 2. Memberikan layanan dan kualitas barang yang terbaik kepada seluruh konsumen. 3. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap perkerjaan.
4.1.5
Struktur Organisasi Struktur organisasi di dalam manajemen perusahaan CV. Mitra Sinergi
sangat penting karena merupakan proses penyusunan, pemisahan serta pendelegasian wewenang kepada bagian-bagian unit kerja yang terpisah dalam pelaksanaan kerjanya tetapi tetap mengacu pada tujuan perusahaan yang diinginkan. Struktur organisasi juga merupakan salah satu alat bagi manajemen atau pimpinan perusahaan untuk mengendalikan kegiatannya.
48
Bentuk struktur organisasi tergantung besar kecilnya perusahaan bagaimanapun juga bentuk struktur organisasi itu perlu ditetapkan atau dipilih terlebih dahulu. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas akan memudahkan dalam menentukan dan mengarahkan kegiatan perusahaan. Proses pembentukan struktur organisasi dimulai dengan menetapkan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan akan dibagi ke dalam unit-unit kegiatan yang lebih kecil, dengan disertai perincian tugas dari masing-masing karyawan yang menjalankan tugasnya. Selanjutnya tugas tersebut dibagi-bagi dan ditentukan bagian-bagian mana yang akan mengerjakan suatu tugas atau kelompok tugas tertentu. Apabila diperlukan di dalam suatu bagian masih bisa dibentuk sub bagian yang lebih kecil sesuai dengan bentuk bagian yang diperlukan dalam organisasi. Tahap terakhir adalah menentukan hubungan antara tugas yang satu dengan tugas yang lain. Penentuan ini agar tercipta kerjasama yang baik dan terarah diantara bagian-bagian tersebut, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelitian pada CV. Mitra Sinergi maka struktur organisasi dan uraian tugas masing – masing bagian adalah sebagai berikut :
49
Gambar 4.1 Struktur Organisasi CV. Mitra Sinergi
Komisaris
Direktur
Ka. Bagian
Ka. Bagian
Ka. Bagian
Pembelian dan Gudang
Keuangan
Pemasaran
Pembelian
Gudang
Staff Administrasi
Penjualan
Kasir
Pengiriman
Staff Tax Penerimaan
Sumber : intern perusahaan
50
Berikut ini akan disajikan mengenai struktur organisasi sesuai dengan job description pada masing – masing bagian, yaitu : 1. Komisaris a. Memberikan nasehat kepada direktur dalam melaksanakan pengurusan perusahaan b. Bertindak sebagai wakil dari pemegang saham c. Melakukan pengawasan atas jalannya usaha pada perusahaan 2. Direktur Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Memberikan masukan kepada bawahan apabila diperlukan b. Menangani dan bertanggung jawab pada perusahaan. c. Mengambil
inisiatif
dan
kebijaksanaan
dalam
perusahaan
serta
mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan operasi perusahaan 3. Kepala Bagian Pembelian dan Gudang Kepala Bagian Pembelian dan Gudang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Mengkoordinasi segala urusan pembelian dan gudang b. Memberikan kebijaksanaan – kebijaksanaan yang berkaitan dengan pembelian dan gudang
51
Kepala bagian pembelian dan gudang membawahi beberapa bagian yang terlibat dalam transaksi dalam gudang antara lain : 1) Bagian Pembelian a. Mengeluarkan order pembelian kepada konsumen yang dipilih b. Membuat pesanan pembelian dan memesan barang kepada supplier 2) Bagian Gudang a. Mempersiapkan barang yang akan dikirim b. Mengontrol persediaan barang dalam gudang c. Menyerahkan surat order penjualan kebagian pengiriman 3) Bagian Penerimaan a. Memeriksa jenis, mutu dan kualitas barang yang diterima dari supplier b. Membuat laporan penerimaan barang
4. Kepala Bagian Keuangan Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Melakukan analisa keuangan perusahaan termasuk masalah pajak b. Melakukan verifikasi ulang atas semua bukti kas, penerimaan dan pengeluaran kas c. Bertanggung jawab atas segala kegiatan keuangan
52
Kepala Bagian Keuangan membawahi beberapa bagian antara lain : 1) Staff Administrasi a. Menata uang masuk dan uang keluar sehingga tidak terjadi kemacetan uang bagi perusahaan dalam pelaksanaan setiap transaksi dalam perusahaan b. Membuat laporan kas bank c. Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran kas setiap hari untuk diserahkan pada pemegang buku perusahaan agar dapat dibukukan d. Memeriksa dan menyortir semua dokumen-dokumen keuangan yang diterima untuk dibukukan e. Mencatat transaksi-transaksi ke dalam buku harian, jurnal dan buku besar f. Menyusun dan menyimpan dokumen perusahaan 2) Kasir a. Menerima daftar penerimaan kas, bukti kas masuk dan cek b. Memberikan tanggal dan cap lunas pada tiap bukti penerimaan dan pengeluaran kas c. Bertanggung jawab dalam menerima dan mengeluarkan uang kas perusahaan
53
3) Staff tax a. Melaksanakan semua kewajiban perpajakan perusahaan seperti menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak terutang dalam Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. b. Menyusun dan menyimpan semua dokumen yang berhubungan dengan perpajakan. 5. Kepala Bagian Pemasaran a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan strategi yang berhubungan dengan pemasaran b. Memonitoring dan mengarahkan proses–proses diseluruh divisi pemasaran c. Membuat laporan hasil penjualan secara berkala dan melaporkannya kepada pemimpin Kepala bagian pemasaran membawahi beberapa bagian antara lain : 1) Penjualan a. Membuat faktur penjualan b. Mencatat order yang diterima dari pemesan c. Menganalisa laporan penjualan
54
2) Pengiriman a. Menyerahkan barang yang dipesan sesuai dengan yang tercantum dalam faktur penjualan yang diterima b. Membuat nota pengiriman 4.2 Analisis data 4.2.1
Sebab dan Akibat Masalah Setelah melakukan penelitian terhadap SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
CV. Mitra Sinergi, akhirnya penulis menemukan bahwa CV. Mitra Sinergi pernah melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada masa Juli dan Agustus. Adanya pembetulan ini disebabkan karena kesalahan dalam penulisan harga barang sehingga total Pajak Keluaran berubah. Perubahan ini berpengaruh pada kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai CV. Mitra Sinergi yang seharusnya dibayar. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan masih kurang dari perhitungan sehingga harus membayar kekurangan tersebut. Akibat dari masalah ini CV. Mitra Sinergi telat membayar kekurangan Pajak Pertambahan Nilai dan harus membayar denda dari keterlambatan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.
4.2.2
Pemecahan Masalah Dengan timbulnya permasalahan tersebut diatas maka SPT Masa PPN
pada masa tersebut harus dibetulkan agar laporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan data yang dimiliki. Pemecahan atas masalah diatas adalah dengan melakukan pengecekan ulang. Sebelum mengeluarkan faktur pajak, pegawai harus
55
mengkonfirmasi lagi masalah barang dan harga barangnya serta mengecek ulang penulisan faktur pajak agar tidak terjadi kesalahan. Kesalahan dalam penulisan angka dalam faktur pajak, jika menimbulkan kurang bayar dapat membuat perusahaan menanggung denda pajak dimana hal tersebut dapat merugikan pihak perusahaan.
4.2.3
Pajak Pertambahan Nilai Semua pengusaha yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai, karena itu setiap melakukan penyerahan dikenai Pajak pertambahan Nilai sesuai dengan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009. Laporan Pajak Pertambahan Nilai tersebut wajib dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) dimana pengusaha tersebut terdaftar. Setiap pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelapora Pajak Pertambahan Nilai. CV. Mitra Sinergi merupakan Pengusaha Kena Pajak terhitung mulai tanggal 19 Januari 2007. Terhitung tanggal tersebut perusahaan mempunyai kewajiban untuk
melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai. Hal – hal yang dilakukan CV. Mitra Sinergi sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah : 1.
Dalam setiap penyerahan Barang Kena Pajak selalu membuat Faktur Pajak atau faktur penjualan
2.
Memungut PPN sebesar 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak ( BKP )
56
3.
Menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang
4.
Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai terutang pada kas Negara
5.
Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (
SPT Masa PPN ), CV. Mitra Sinergi menggunakan formulir SPT Masa PPN dalam bentuk elektronik yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu e-SPT Masa PPN 1111. Dengan menggunakan formulir ini pengusaha dapat lebih mudah menghitung Pajak Pertambahan Nilai terutang. Mekanisme yang digunakan e-SPT Masa PPN 1111 adalah dengan mengurangkan atau mengkreditkan pajak masukan dalam satu masa dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Sesuai dengan system yang dianut oleh pemerintah, pengusaha wajib untuk menghitung dan melaporkan pajak mereka sendiri kepada Negara. Apabila pengusaha melakukan kelalaian dalam hal ini maka akan berdampak negatif bagi pengusaha dan juga bagi Negara. Pengusaha akan dikenakan denda untuk setiap keterlambatan pelaporan pajak mereka sedangkan untuk Negara, pemasukan pada kas Negara akan berkurang sehingga dapat menghambat proses pembangunan. Sebagai pengusaha yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak, CV. Mitra Sinergi telah berusaha melakukan kewajibannya dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan UndangUndang yang berlaku. Perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai telah dilakukan dengan sebaik mungkin guna memenuhi kewajiban perpajakan dan ikut
57
membantu Negara dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan resiko terjadinya kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai agar tidak ada sanksi yang akan memberatkan dikemudian hari. Menggunakan program e-SPT PPN adalah salah satu bentuk pelaporan PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Gambar 4.2 SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik bagian I
Sumber : Data olahan
58
Gambar diatas menunjukkan CV. Mitra Sinergi telah melakukan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan e-SPT Masa PPN 1111. Gambar tersebut adalah bagian 1 induk dari e-SPT Masa PPN yaitu berisi tentang penyerahan barang dan jasa pada masa Januari 2013. Gambar 4.3 SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik bagian II
Sumber : Data olahan Gambar diatas adalah bagian II induk dari e-SPT PPN 1111. Pada bagian ini ditampilkan perhitungan dari Pajak Pertambahan Nilai, total pajak keluaran
59
dan total pajak masukan. Perusahaan dapat mengetahui Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar atau lebih bayar. Apabila Pajak Pertambahan Nilainya kurang bayar maka CV. Mitra Sinergi wajib menyetorkan kekurangannya pada negara. Gambar 4.4 SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik bagian III
Sumber : Data olahan Lembar AB merupakan lampiran SPT Masa PPN sebagai Sub Induk SPT Masa PPN. Lembar ini memuat keterangan rekapitulasi penyerahan, perolehan dan penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Gambar diatas adalah
60
bagian I dari lembar AB dari e-SPT PPN 1111 yang berisi rekapitulasi penyerahan. Gambar 4.5 SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik bagian IV
Sumber : Data olahan Gambar diatas merupakan bagian II dari lembar AB. Pada bagian ini ditampilkan transasksi yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan oleh pengusaha.
61
Gambar 4.6 SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik bagian V
Sumber : Data olahan Bagian III dari lembar AB menampilkan pajak masukan yang dapat dikreditkan dan kompensasi Pajak Pertambahan Nilai dari masa sebelumnya. Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai masa sebelumnya dapat menambah pajak masukan masa selanjutnya.
62
Gambar 4.7 SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik bagian VI
Sumber : Data olahan Gambar diatas merupakan lembar A2 pada SPT Masa PPN, faktur penjualan dalam negeri yang telah diinput pada SPT Masa PPN akan masuk pada lembar ini. Pada lembar ini perusahaan dapat mengetahui secara terinci tentang nama pembeli, NPWP, Kode dan Nomor Seri faktur, tanggal faktur, Dasar Pengenaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai dan yang lain. Lampiran ini untuk melaporkan : a.
Faktur pajak yang telah diterbitkan oleh pengusaha
b.
Nota retur atau nota pembatalan yang diterima
63
Gambar 4.8 SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik bagian VII
Sumber : Data olahan Untuk faktur pembelian dalam negeri akan masuk pada lembar B2. Lembar B2 berisi hal yang sama dengan lembar A2, perbedaannya pada lembar A2 nama pembeli sedangkan pada lembar B2 berisi nama penjual. Lampiran ini untuk melaporkan : a.
Faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan
b.
Nota retur atau nota pembatalan atas pengembalian Barang Kena Pajak yang pajak masukannya bisa dikreditkan
64
4.2.4
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang Perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang lebih bayar atau yang
kurang bayar dapat dihitung berdasarkan besarnya Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Apabila Pajak Keluaran lebih besar dibanding dengan Pajak Masukan, maka akan timbul kurang bayar. Perusahaan wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai pada kas Negara sebesar selisih dari Pajak keluaran dan Pajak Masukan. Sebaliknya apabila Pajak Keluaran lebih kecil dibanding dengan Pajak Masukan maka akan timbul lebih bayar. Lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai ini dapat dikembalikan ( restitusi ) pada perusahaan atau dikompensasikan untuk masa Pajak Pertambahan Nilai berikutnya. CV. Mitra Sinergi menghitung Pajak Pertambahan Nilai dengan metode Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh perusahaan pada saat melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak, sedangkan pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh perusahaan atas pembelian barang/jasa kena pajak. Dalam melakukan perhitungan besarnya PPN yang harus disetor serta PPN yang harus dipungut adalah berdasarkan rumus Pajak Pertambahan Nilai = DPP x Tarif Pajak 10%
Berikut ini adalah contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Mitra Sinergi :
65
a. Transaksi pembelian sebagai Pajak Masukan CV. Mitra Sinergi pada masa Januari 2013 melakukan pembelian barang pada beberapa perusahaan dengan total harga beli Rp. 233.329.400. Perhitungan : Harga jual
: Rp. 233.329.400
DPP ( 100/110 x Rp. 233.329.400 )
: Rp. 212.117.637
PPN Masukan ( 10% x DPP )
: Rp. 21.211.760
b. Transaksi penjualan sebagai Pajak Keluaran CV. Mitra Sinergi pada masa Januari 2013 melakukan penjualan barang pada beberapa perusahaan dengan total penjualan Rp. 795.322.720. Perhitungan : Harga jual
: Rp. 795.322.720
DPP ( 100/110 x Rp. 795.322.720 )
: Rp. 723.020.656
PPN Keluaran
: Rp. 72.302.064
Dari transaksi diatas kita dapat menghitung kurang bayar / lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai yaitu dengan menghitung selisihnya. Pajak Keluaran lebih besar dibanding Pajak Masukan jadi akan timbul Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 51.090.304
66
4.3 Interpretasi 4.3.1
Prosedur Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk
menghasilkan Pajak Pertambahan Nilai Terutang Komponen
yang
digunakan
untuk
menghasilkan
jumlah
Pajak
Pertambahan Nilai terutang adalah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Apabila Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan dengan Pajak Masukan maka Pajak Pertambahan Nilai perusahaan mengalami kurang bayar. Perusahaan wajib menyetor selisih dari Pajak Pertambahan Nilai ini kepada Negara. CV. Mitra Sinergi telah melakukan kewajibannya untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilainya dan menyetorkannya ke kas Negara. Sebaliknya, apabila Pajak Keluaran lebih kecil dibandingkan dengan Pajak Masukan maka akan timbul lebih bayar. Untuk kelebihan dari Pajak Pertambahan ini dapat dikompensasikan ke masa pajak selanjutnya atau di kembalikan ( restitusi ). Selama tahun 2013 Pajak Pertambahan Nilai CV. Mitra Sinergi tidak pernah mengalami lebih bayar
4.3.1.1 Pajak Keluaran Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang No. 42 Tahun 2009 adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. CV. Mitra Sinergi menggunakan aturan tersebut untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Keluaran untuk
67
penyerahan Barang sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai.
4.3.1.2 Kode Faktur Pajak Bagi setiap perusahaan yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk mengeluarkan faktur pajak untuk setiap transaksinya. Karena telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, CV. Mitra Sinergi selalu mengeluarkan faktur pajak untuk setiap penjualannya dan menerima faktur pajak untuk setiap pembeliannya. Pada CV. Mitra Sinergi semua transaksinya dilakukan di dalam negeri dengan menggunakan faktur pajak dan kepada pihak yang bukan pemungut PPN jadi untuk kode pada faktur pajak baik yang dikeluarkan maupun yang diterima adalah 010.
4.3.1.3 Dasar Pengenaan Pajak Secara umum Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan oleh CV. Mitra Sinergi adalah Harga jual, yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UndangUndang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
68
4.3.1.4 Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan adalah dengan mengurangkan atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam masa pajak tersebut lebih besar pajak keluaran, kelebihan pajak keluaran harus disetorkan ke kas Negara. Sebaliknya, apabila dalam masa pajak tersebut pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau direstitusi. CV.
Mitra
Sinergi
dalam
perhitungan
Pajak
Pertambahan
Nilainya
menggunakan mekanisme umum yaitu dengan mengurangkan atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran didalam masa pajak yang sama. Selain mekanisme itu, pengusaha juga bisa menggunakan Pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 74/PMK.03/2010 sejak awal tahun 2011.
4.3.1.5 Pajak Pertambahan Nilai Terutang Berdasarkan pembahasan tentang Dasar Pengenaan Pajak, Pajak Keluaran dan Pajak masukan yang diterapkan oleh CV. Mitra Sinergi diatas dapat disimpulkan bahwa cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan
69
oleh CV. Mitra Sinergi untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah sebagai berikut : PPN Keluaran
= Rp. XXX
PPN Masukan
= Rp. XXX
PPN Kurang / Lebih Bayar
= Rp. XXX
Apabila hasil perhitungan adalah positif ( + ) maka timbul Kurang Bayar dan pengusaha wajib menyetornya PPN terutang pada Negara. Sebaliknya apabila negative ( - ) maka timbul Lebih Bayar dan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau direstitusi. CV. Mitra Sinergi selalu menghitung dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai pada setiap masa pajaknya, hal ini dilakukan sebagai perwujudan dari self assessment system. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai CV. Mitra Sinergi yang harus disetor pada kas Negara pada Bulan Januari 2013 adalah sebagai berikut : PPN Keluaran
= Rp. 72.302.064
PPN Masukan
= Rp.
PPN Kurang bayar
= Rp. 51.090.304
21.211.760
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dilakukan oleh CV. Mitra Sinergi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap menghitung Pajak Pertambahan Nilai CV. Mitra Sinergi selalu menghasilkan kurang bayar dan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang juga cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penjualan CV. Mitra Sinergi cukup tinggi. Berikut rekapitulasi perhitungan Pajak Keluaran, Pajak Masukan dan PPN terutang CV. Mitra Sinergi pada tahun 2013.
70
Tabel 4.1 Rekapitulasi Pajak Keluaran, Pajak Masukan dan PPN Terutang CV. Mitra Sinergi tahun 2013 Normal Masa Pajak
DPP Penjualan
PPN Keluaran
DPP Pembelian
PPN Masukan
Kurang Bayar
Januari
723.020.656
72.302.064
212.117.637
21.211.760
51.090.304
Februari
978.508.396
97.850.842
199.286.911
19.928.691
77.922.151
Maret
1.041.962.936
104.196.295
202.241.774
20.224.177
83.972.117
April
1.211.389.307
121.138.928
440.638.481
44.063.839
77.075.089
Mei
1.100.719.828
110.071.982
193.557.933
19.355.789
90.716.193
Juni
1.010.572.724
101.057.272
266.007.030
26.600.700
74.456.572
Juli
1.483.487.172
148.348.715
309.747.833
30.974.781
117.373.934
944.672.989
94.467.299
257.563.874
25.756.387
68.710.912
September
1.285.477.495
128.547.750
294.673.616
29.467.362
99.080.388
Oktober
1.402.730.611
140.273.062
459.065.869
45.906.587
94.366.475
November
1.202.405.766
120.240.577
513.557.498
51.355.750
68.884.827
Desember
706.560.593
70.656.059
282.992.410
28.299.241
42.356.818
13.091.508.473 1.309.150.845 3.631.450.866
363.145.064
946.005.780
Agustus
Total
Sumber : Data olahan Dalam data tersebut diatas CV. Mitra Sinergi pada tahun 2013 tercantum jumlah pendapatan sebesar Rp. 13.091.508.473. Jumlah pendapatan tersebut lebih besar dibanding dengan pembeliannya sebesar RP. 3.631.450.866. Dari jumlah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan tersebut diketahui jumlah PPN kurang bayar yang harus disetor pada kas Negara adalah sebesar Rp. 946.005.780. Data diatas adalah data Pajak Pertambahan Nilai CV. Mitra Sinergi sebelum adanya pembetulan SPT Masa PPN.
71
4.3.1.6 Pembetulan SPT Masa PPN Dalam Pajak Pertambahan Nilai dikenal dengan istilah pembetulan SPT Masa PPN. Pembetulan SPT Masa PPN dilakukan apabila terjadi kesalahan dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Ada beberapa sebab terjadinya pembetulan Pajak Pertambahan Nilai, diantaranya : 1.
Kesalahan dalam input faktur pajak dalam e-SPT Masa PPN
2.
Revisi faktur pajak dikarenakan kesalahan penulisan baik itu nama perusahaan, nama barang atau harga satuan
3.
Adanya data tambahan ( faktur masukan atau faktur keluaran ) Dalam
melakukan
pembetulan
SPT
Masa
PPN,
pengusaha
harus
melampirkan SPT Masa PPN sebelum adanya pembetulan dan juga Surat Setoran Pajak ( jika ada ) dan bukti lapor SPT Masa PPN sebelum adanya pembetulan. Dari laporan SPT Masa PPN CV. Mitra Sinergi, diketahui perusahaan ini pernah melakukan pembetulan PPN pada masa Juli dan Agustus. Adanya pembetulan pada masa Juli dikarenakan kesalahan dalam penulisan harga barang sehingga total Pajak Keluaran berubah. Dari pembetulan ini timbul kurang bayar dan CV. Mitra Sinergi harus membayar kekurangan Pajak Pertambahan Nilai terutang pada Negara. Adapun pembetulan pada masa Agustus disebabkan karena kesalahan dalam penulisan NPWP lawan transaksi. Pembetulan ini tidak menimbulkan kurang bayar atau lebih bayar karena tidak mengubah Pajak Pertambahan Nilainya.
72
Tabel 4.2 Rekapitulasi Pajak Keluaran, Pajak Masukan dan PPN Terutang CV. Mitra Sinergi tahun 2013 setelah Pembetulan Masa Pajak
DPP Penjualan
PPN Keluaran
DPP Pembelian
PPN Masukan
Kurang Bayar
Januari
723.020.656
72.302.064
212.117.637
21.211.760
51.090.304
Februari
978.508.396
97.850.842
199.286.911
19.928.691
77.922.151
Maret
1.041.962.936
104.196.295
202.241.774
20.224.177
83.972.117
April
1.211.389.307
121.138.928
440.638.481
44.063.839
77.075.089
Mei
1.100.719.828
110.071.982
193.557.933
19.355.789
90.716.193
Juni
1.010.572.724
101.057.272
266.007.030
26.600.700
74.456.572
Juli PB I
1.486.065.672
148.606.565
309.747.833
30.974.781
117.631.784
944.672.989
94.467.299
257.563.874
25.756.387
68.710.912
September
1.285.477.495
128.547.750
294.673.616
29.467.362
99.080.388
Oktober
1.402.730.611
140.273.062
459.065.869
45.906.587
94.366.475
November
1.202.405.766
120.240.577
513.557.498
51.355.750
68.884.827
Desember
706.560.593
70.656.059
282.992.410
28.299.241
42.356.818
13.094.086.973 1.309.408.695 3.631.450.866
363.145.067
946.263.630
Agustus PB I
Total
Sumber : Data olahan Dari data diatas diketahui bahwa pada masa Juli pajak keluaran CV. Mitra Sinergi berubah, PPN terutang lebih besar dibandingkan sebelum pembetulan yang menyebabkan timbulnya kurang bayar saat pembetulan, sedangkan pada masa Agustus tidak merubah pajak keluaran maupun pajak masukan. Berikut perhitungan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai karena adanya pembetulan : Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sebelum adanya pembetulan PPN keluaran
= 148.348.715
PPN masukan
= 30.974.781
PPN kurang bayar
= 117.373.934
73
Setelah adanya pembetulan maka Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar adalah : PPN keluaran
= 148.606.565
PPN masukan
= 30.974.781
PPN kurang bayar
= 117.631.784
PPN kurang bayar yang telah disetor
= 117.373.934
PPN kurang bayar setelah pembetulan
=
4.3.2
257.850
Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satu masa pajak harus
disetor paling lama pada akhir bulan berikutnya atau sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN dilaporkan. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai terutang tersebut dapat dilakukan melalui Bank atau tempat pembayaran lainnya yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran tersebut dilakukan dengan mengisi Surat Setoran Pajak. SSP pembayaran PPN terutang berisi : 1. NPWP Perusahaan 2. Nama dan Alamat Perusahaan 3. Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran 4. Uraian Pembayaran 5. Masa Pajak 6. Tahun 7. Jumlah Pembayaran dan Terbilang 8. Tanggal Penyetoran dan Tanggal Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
74
9. Tanda Tangan dan Nama Jelas Penyetor dan Penerima Pembayaran 10. NTPN Gambar 4.9 Contoh Surat Setoran Pajak
Sumber : CV. Mitra Sinergi
75
Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai harus dilakukan tepat waktu untuk menghindari sangsi Perpajakan. Sangsi yang diterima apabila terlambat menyetorkan PPN terutang adalah denda sebesar 2% per bulan atas keterlambatan tersebut. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan CV. Mitra sinergi pada tahun 2013 mengalami masalah pada masa Juli 2013. Hal ini diakibatkan karena kesalahan dalam pembuatan faktur pajak keluaran, sehingga menyebabkan pembetulan SPT Masa PPN pada masa Juli 2013. Dalam pembetulan SPT Masa PPN Masa Juli tersebut muncul kurang bayar sehingga CV. Mitra Sinergi wajib membayar kekurangan pembayaran PPN tersebut. Karena terlambat menyetorkan, atas kekurangan PPN terutang tersebut maka perusahaan dikenakan denda 2% tiap bulannya. Sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 15 A ayat (1). Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai terutang dilakukan melalui Bank Persepsi yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan CV. Mitra Sinergi sudah melakukan penyetoran sesuai dengan aturan tersebut.
76
Tabel 4.3 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai CV. Mitra Sinergi Tahun 2013 Masa Pajak
Tanggal Penyetoran
Denda
Januari
27 Februari 2013
-
Februari
26 Maret 2013
-
Maret
29 April 2013
-
April
30 Mei 2013
-
Mei
27 Juni 2013
-
Juni
26 Juli 2013
-
Juli
28 Agustus 2013
-
Juli PB1
28 Oktober 2013
Rp. 10.314
Agustus
26 September 2013
Agustus PB1
-
-
September
28 Oktober 2013
-
Oktober
28 November 2013
-
November
27 Desember 2013
-
28 Januari 2014
-
Desember Sumber : Data olahan
Dari data diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2013 CV. Mitra Sinergi hanya sekali mengalami keterlambatan dalam penyetoran PPN terutang. Adapun keterlambatan pembayaran dilakukan karena adanya pembetulan SPT Masa PPN. Hal ini menyebabkan CV. Mitra Sinergi harus membayar sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan sesuai dengan pasal 9 ayat 2A UU KUP No. 28 Tahun 2007. Simulasi denda yang harus dibayar oleh CV. Mitra Sinergi karena terlambat melakukan penyetoran adalah : Denda = 2% x PPN terutang x lama keterlambatan masa pelaporan = 2% x 257.850 x 2 bulan = 10.314
77
4.3.3
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pengusaha Kena Pajak wajib untuk melaporkan Laporan Pajak
Pertambahan Nilainya. Batas akhir pelaporan SPT Masa PPN adalah pada akhir bulan berikutnya. Pengusaha yang terlambat melaporkan Pajak Pertambahan Nilai akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar RP. 500.000 untuk setiap masa pajak sesuai dengan Pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV. Mitra Sinergi menggunakan eSPT Masa PPN 1111 dimana perhitungannya menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan mengurangkan atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Prosedur pengiisian e-SPT Masa PPN 1111 dengan menginput faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran pada program. Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai CV. Mitra Sinergi menggunakan e-SPT Masa PPN dengan melampirkan formulir 1111 B2, formulir 1111 A2, formulir AB dan formulir 1111 ( induk ). Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai wajib mengisi NTPN pada e-SPT Masa PPN serta melampirkan bukti penyetoran PPN terutang dan membawa CSV. Hal ini juga dilakukan oleh CV. Mitra Sinergi agar pelaporan Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai diterima oleh KPP setempat. CV. Mitra Sinergi sebagai Pengusaha Kena Pajak telah melaporkan Pajak Pertambahan Nilainya pada setiap masa pajak secara tepat waktu. Hal ini dapat menghindarkan denda pajak yang diakibatkan oleh keterlambatan pelaporan PPN.
78
Tabel 4.4 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV. Mitra Sinergi Tahun 2013 Masa Pajak
Tanggal Pelaporan
Denda
Januari
28 Februari 2013
-
Februari
27 Maret 2013
-
Maret
30 April 2013
-
April
31 Mei 2013
-
Mei
28 Juni 2013
-
Juni
29 Juli 2013
-
Juli
30 Agustus 2013
-
Juli PB1
29 Oktober 2013
-
Agustus
27 September 2013
-
Agustus PB1
29 Oktober 2013
-
September
29 Oktober 2013
-
Oktober
29 November 2013
-
November
30 Desember 2013
-
29 Januari 2013
-
Desember Sumber : Data olahan
Dari data diatas dapat dilihat bahwa dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilainya selain pembetulan, CV. Mitra Sinergi melakukannya secara tepat waktu. Karena pelaporan SPT Masa PPN Normal dilakukan secara tepat waktu maka hal ini dapat menghindarkan denda pajak yang akan diterima apabila terlambat dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.
79
Gambar 4.10 Induk SPT Masa PPN CV. Mitra Sinergi Masa Pajak Januari 2013
Sumber : CV. Mitra Sinergi
80
81
82
83
84
85
