BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan CV. Maju Jaya Bersama merupakan badan usaha yang bergerak di bidang industri tekstil dan konfeksi yang berpengalaman lebih dari 15 tahun. Usaha ini didirikan pada tahun 1995 berdasarkan akta nomor 166.78/18.78/1988 dari kantor notaris di Surabaya. Kegiatan produksi ini mulai dilaksanakan pada bulan Maret 1988.

4.1.2 Struktur Organisasi Dalam

melaksanakan

kegiatan

usahanya,

perusahaan

telah

menyusun struktur organisasi yang memungkinkan adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, maupun pengaturan hubungan kerja antara bagian satu dengan lain baik secara horizontal maupun vertical. Dengan adanya pembagian / pembidangan kegiatan dalam struktur organisasi, akan memperjelas tanggung jawab masing-masing dalam penetapan rencana kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari struktur tersebut terlihat bahwa perusahaan manufaktur CV. Maju Jaya Bersama mempunyai bentuk struktur organisasi fungsional, dimana ada pelimpahan wewenang dari pucuk pimpinan kepada satuan

43

44

organisasi yang ada di wilayahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, sehingga setiap bidang memperoleh manfaat dari adanya spesialisasi. Dengan demikian setiap bidang dapat mengembangkan kemampuan dan perencanaan

sesuai

dengan

tujuan

perusahaan.

organisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Adapun

struktur

45

46

4.1.3 Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk memeberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur organisasi yang ada pada point sebelumnya, berikut ini diuraiakan mengenai wewenang dan tanggung jawab masing-masing divisi atau bagian tersebut : 1. Direktur a. Menentukan kebijaksanaan perusahaan b. Bertanggung jawab atas kelancaran aktivitas perusahaan c. Menetapkan rencana operasi perusahaan d. Mengontrol perencanaan produk e. Mengatur tata letak pabrik f. Pengembangan produk 2. Direktur Keuangan a. Mengawasi jatuh tempo hutang dan piutang b. Memberikan otorisasi pengeluaran kas c. Bertanggung jawab atas surat-surat izin perusahaan d. Bertanggung jawab atas pembayaran pajak setiap bulan e. Bertanggung jawab atas faktur pajak yang diterima f. Bertanggung jawab atas faktur pajak penjualan g. Membuat laporan keuangan setiap bulan 3. Manager Perencanaan Bisnis a. Melaksanakan pembuatan prosuk sesuai order pembelian b. Mengecek kwalitas bahan baku dan kebutuhan produksi

47

c. Menerima pesanan dari pembeli dan membuat laporan data-data pesanan d. Menghitung kecukupan bahan baku untuk order yang diterima 4. Manager Marketing a. Mengontrol dan bertanggung jawab atas pengiriman barang ke pelanggan setiap hari b. Menerima order penjualan 5. Manager Pembelian a. Membuat order pembelian semua kebutuhan perusahaan b. Mengecek order pembelian dengan barang yang datang c. Mengontrol arus barang ke gudang perusahaan d. Menerima surat masuk sebelum disampaikan ke pimpinan perusahaan 6. Manager Personalia a. Menjalankan sistem penghitungan penggajian b. Melaksanakan ketentuan Depnaker 7. Manager Divisi IT a. Memelihara sistem pembukuan perusahaan b. Melakukan updating sistem sesuai kebutuhan perusahaan c. Melakukan pengecekan peralatan komputer sebulan sekali d. Menerima usulan dari karyawan atas problem dalam sistem yang ada

48

4.2 Data Penelitian CV. Maju Jaya Bersama yang memproduksi Tekstil dan Konfeksi memiliki 40 pegawai dengan 30 orang sebagai pegawai tetap. Perusahaan ini tergolong perusahaan yang masih berusia muda dan memiliki kinerja yang kurang baik, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan dalam tabel 4.1 sebagai berikut : Tabel 4.1 CV. MAJU JAYA BERSAMA LAPORAN RUGI LABA 31 Desember 2010 2010 (Rp) Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Harga Pokok Penjualan Rugi Kotor

17.650.700.000 (25.578.600.000) (7.927.900.000)

2009 (Rp) 35.650.700.000 (39.578.600.000) (3.927.900.000)

Biaya/beban Usaha Biaya Bahan Baku dan Penolong 11.468.500.000 16.758.000.000 Bahan Tak Langsung 1.425.000.000 890.000.000 Biaya Pegawai 1.332.638.000 986.000.000 Biaya Pemeliharaan 756.000.000 860.650.000 Biaya Penyusutan 400.000.000 350.000.000 Biaya Umum 850.000.000 580.000.000 16.232.138.000 20.424.650.000 Jumlah Biaya (24.160.038.000) (24.352.550.000) Rugi Usaha Pendapatan/Biaya Lain-lain Pendapatan Lain-lain 500.000.000 25.000.000.000 Biaya Lain-lain (1.147.100.000) (580.000.000) Jumlah Pendapatan/biaya Lain-lain (647.100.000) 24.420.000.000 (24.807.138.000) 67.450.000 Laba /Rugi Bersih sebelum pajak Pajak (24.807.138.000) 67.450.000 Laba /Rugi Bersih setelah pajak Sumber : Diolah oleh penulis dari Laporan Rugi Laba CV. Maju Jaya Bersama

49

Dari laporan Laba/Rugi Komersial CV. Maju Jaya Bersama tersebut tampak jelas bahwa pada tahun 2010 perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar yaitu Rp. 24.807.138.000,00. Sedangkan pada tahun 2009 perusahaan mengalami laba usaha sebesar Rp. 67.450.000,00. Akan tetapi jika diteliti laba tersebut bukan berasal dari usaha CV. Maju Jaya Bersama melainkan dari laba penjualan aktiva tetap yaitu tanah sebesar Rp. 22.000.000,00, selebihnya dari pendapatan lainnya. Sedangkan data yang diperoleh dari perusahaan setelah dilaksanakan perhitungan rekonsiliasi fiskal dapat dilihat dari tabel 4.2 berikut :

50

51

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 CV. Maju Jaya Bersama mengalami rugi fiskal sebesar Rp. 24.656.228.000,00, yang berdasarkan pasal 6 ayat 2 UU Nomor 36 tahun 2008, jumlah rugi fiskal tersebut nantinya bisa dikompensasikan dengan laba fiskal untuk 5 tahun yang akan datang. Akan tetapi mengingat jumlah kerugian yang cukup besar dan kinerja perusahaan yang kurang baik, maka diperkirakan sulit untuk dapat mengoptimalkan rugi fiskal tersebut untuk dapat dikompensasikan dengan laba fiskal 5 tahun mendatang. Berdasarkan hasil pengamatan penulis kebijakan perpajakan yang dianut oleh perusahaan selama ini adalah sebagai berikut : 1. Dalam aktivitas pembukuannya CV. Maju Jaya Bersama menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun fiskal, dimana pembukuannya dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Perusahaan menyampaikan informasi Penghasilan Kena Pajaknya selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun fiskal berikutnya (tiga bulan setelah akhir tahun pajak). 2. Tunjangan yang diberikan kepada karyawan termasuk tunjangan Pajak Penghasilan 21 karyawan yang ditanggung oleh perusahaan diberikan dalam bentuk uang dan dimasukkan dalam daftar gaji karyawan sebagai penambah penghasilan bruto karyawan. Sebenarnya perusahaan telah melakukan perencanaan pajak atas PPh pasal 21 karyawan, hal ini dapat dilihat dari adanya tunjangan PPh 21 karyawan, selain itu seluruh tunjangan-tunjangan dan kenikmatan-kenikmatan lain yang diberikan karyawan diberikan dalam bentuk uang. Daftar PPh Pasal 21 Karyawan yang dilaksanakan perusahaan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

52

53

4.3 Hasil Analisis Data 4.3.1 Kebijaksanaan Penggajian Perusahaan kepada Karyawan Besarnya penghasilan pokok karyawan pada CV. Maju Jaya Bersama dibedakan berdasarkan golongan, kelas, dan jabatan, sedangkan tunjangan lain seperti prestasi diberikan berdasarkan keputusan direksi. Secara umum penghasilan yang diterima karyawan setiap bulan meliputi : 1.

Gaji pokok yang diterima karyawan setiap bulan.

2.

Tunjangan, yang terdiri dari : a.

Tunjangan Jabatan

b.

Tunjangan Natura

c.

Tunjangan PPh

d.

Tunjangan Masa Kerja

e.

Jasa Produksi

f.

Tunjangan Hari Raya

g.

Tunjangan Lain-lain

4.3.2 Penghitungan PPh Pasal 21 di Perusahaan Penghitungan PPh Pasal 21 pada CV. Maju Jaya Bersama merupakan

tugas

dari

bagian

Accounting

perusahaan.

kebijaksanaan pelaksanaan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut : 1.

Pemotongan

2.

Pembukuan

3.

Penyetoran

Adapun

54

4.

Pelaporan CV. Maju Jaya Bersama dalam menjalankan semua kewajiban

perpajakannya berpedoman pada Keputusan Ditjen Pajak dan Undangundang perpajakan yang berlaku serta Keputusan dari Ditjen Anggaran. Ditinjau dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa perusahaan telah melakukan perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 karyawan dengan adanya tunjangan PPh 21 karyawan dan pemberian tunjangan dan kenikmatan lain dalam bentuk uang. Jadi nantinya tunjangan ini memberikan peningkatan biaya fiskal. Dalam pajak penghasilan badan nantinya peningkatan biaya fiskal ini akan memberikan keuntungan bagi perusahaan karena laba fiskal perusahaan menjadi lebih kecil sehingga pajak badan yang akan dibayarkan akan lebih kecil pula. Pemberian tunjangan PPh kepada karyawan yang ditetapkan perusahaan ternyata pada akhir tahun terdapat perbedaan dengan jumlah pajak yang terutang. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain : 1.

Adanya tarif progresif yang diberlakukan untuk menghitung penghasilan setahunya.

2.

Adanya tambahan penghasilan yang diperoleh karyawan yang tidak bisa diperkirakan oleh perusahaan misalnya : upah lembur, bonus, dan lain-lain.

55

4.3.3 Perencanaan Pajak atas PPh Pasal 21 Karyawan a.

Pemberian Tunjangan dalam Bentuk Natura Meninjau kasus yang dialami CV. Maju Jaya Bersama penerapan perencanaan pajaknya dengan cara memaksimalkan biayabiaya merupakan tindakan-tindakan pemborosan sumber daya karena memberikan berbagai tunjangan dan kenikmatan dalam bentuk uang akan meningkatan penghasilan bruto karyawan sehingga PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung perusahaan akan meningkat pula. Untuk mencegah pemborosan tersebut maka perusahaan perlu mengubah perencanaan pajaknya dengan cara mengganti pemberian tunjangan dalam bentuk uang dengan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan kepada karyawan. Berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf d UU Pajak Penghasilan, pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan bukan merupakan obyek pajak (penghasilan), sehingga tidak dipajaki atas penghasilan tersebut. Secara komersial pemberian tunjangan dalam bentuk natura tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan perusahaan, tetapi secara fiskal berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU Pajak Penghasilan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan. Penerapan perencanaan pajak melalui pemberian natura dan kenikmatan lain bukan dalam bentuk uang akan memberikan penghematan atas PPh pasal 21 karyawan yang akan dibayarkan perusahaan. Tabel 4.4 berikut ini adalah hasil penghitungannnya :

56

57

Dari tabel 4.3 dan 4.4 dapat diketahui bahwa terjadi penghematan atas PPh pasal 21 terutang, yaitu : -

Perhitungan perusahaan

Rp. 38.483.225,00

-

Perhitungan setelah pemberian natura

Rp. 33.754.505,00 Rp. 4.728.720,00

Sedangkan Penghematan atas penghasilan bruto setahun ini merupakan hasil pengalihan pemberian tunjangan berupa uang ke dalam bentuk pemberian natura dan kenikmatan, yaitu: -

Perhitungan perusahaan

Rp. 1.332.638.000,00

-

Perhitungan setelah pemberian natura

Rp. 1.248.686.000,00 Rp.

83.952.000,00

Setelah diketahui hasil perhitungan diatas, maka pengalihan tunjangan ke dalam bentuk pemberian natura dan kenikmatan adalah sebagai berikut : a.

pemberian beras dan kebutuhan pokok lainnya

b.

Fasilitas Pengobatan/ Kesehatan Karyawan

c.

Transportasi Karyawan

d.

Pakaian Kerja Karyawan

e.

Makanan dan Natura Lainnya

f.

Perlengkapan Kerja untuk Keselamatan Pemberian kepada karyawan dalam bentuk natura dan

kenikmatan yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan

58

pekerjaan, keamanan dan keselamatan kerja sehingga karyawan merasa nyaman. Dengan pemberian tunjangan dalam bentuk natura dan kenikmatan maka jumlah pajak yang terutang dan PPh pasal 21 karyawan yang dibayarkan perusahaan jumlahnya tidak akan lagi melebihi tunjangan PPh pasal 21 yang diberikan, sehingga perusahaan juga tidak akan rugi lagi. Pengalihan tunjangan ke dalam bentuk natura dan kenikmatan membawa perubahan pada perhitungan Laba/ Rugi Fiskal perusahaan. (Tabel 4.5)

59

60

Alternatif perencanaan pajak melalui pengalihan tunjangan menjadi pemberian dalam bentuk natura bisa efektif apabila perusahaan mengalami kerugian fiskal, dimana rugi fiskal terebut nantinya tidak dapat secara optimal dikompensasikan pada periode 5 tahun yang akan datang. Jadi perencanaan pajak melalui pemberian natura tidak fiskal bila digunakan pada perusahaan yang memiliki kinerja

yang

baik,

sebab

pemberian

natura

nantinya

akan

meningkatkan laba fiskal perusahaan sehingga beban pajak PPh Badan yang terhutang menjadi semakin besar. Melihat perencanaan pajak yang dilaksanakan oleh CV. Maju Jaya Bersama (Tabel 4.3) dapat dilihat bahwa perusahaan kurang tanggap terhadap peraturan-peraturan baru sehingga tidak terdapat adanya item pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah. Kelalaian ini sangat beresiko bagi perusahaan untuk mendapatkan sanksi dari Kantor Pelayanan Pajak. Berikut ini contoh perhitungan PPh pasal 21 karyawan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/KMK.03/2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 486/KMK.03/2003 yang harus dipotong, disetor dan dilaporkan oleh CV. Maju Jaya Bersama setiap bulannya. 

Bapak Rusdianto pegawai tetap pada bagian produksi, status menikah dengan 1 orang anak, menerima gaji sebesar Rp. 20.160.000,- setahun, serta menerima tunjangan Rp. 15.432.000,-

61

per tahun, menerima THR sebesar Rp. 1.280.000,- dan membayar iuran pensiun Rp. 403.200,- setahun. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang : - PPh atas gaji dan THR Gaji Pokok

Rp. 20.160.000,-

Tunjangan

Rp. 15.432.000,-

THR

Rp. 1.280.000,-

Total Penghasilan Bruto

Rp. 36.872.000,-

Pengurang : Biaya Jabatan (Rp. 36.872.000,- x 5%)

Rp. 1.843.600,-

Iuran Pensiun

Rp.

403.200,-

(Rp. 2.246.800,-) Penghasilan Neto setahun

Rp. 34.625.200,-

PTKP setahun (K/1)  Untuk Wajib Pajak

Rp. 15.840.000,-

 Tambahan Kawin

Rp. 1.320.000,-

 Tanggungan 1

Rp. 1.320.000,- + (Rp.18.480.000,-)

Penghasilan Kena Pajak

Rp. 16.145.200,-

PPh Pasal 21 Terutang atas gaji dan THR (5% x Rp. 16.145.200,-)

Rp.

807.260,-

- PPh Pasal 21 atas gaji : Gaji Pokok

Rp. 20.160.000,-

62

Tunjangan

Rp. 15.432.000,-

Total Penghasilan Bruto

Rp. 35.592.000,-

Pengurang : Biaya Jabatan (Rp. 35.592.000,- x 5%)

Rp. 1.779.600,-

Iuran Pensiun

Rp.

403.200,-

(Rp. 2.182.800,-) Penghasilan Neto setahun

Rp. 33.409.200,-

PTKP setahun (K/1)  Untuk Wajib Pajak

Rp. 15.840.000,-

 Tambahan Kawin

Rp. 1.320.000,-

 Tanggungan 1

Rp. 1.320.000,- + (Rp.18.480.000,-)

Penghasilan Kena Pajak

Rp. 14.929.200,-

PPh Pasal 21 Terutang atas gaji dan THR (5% x Rp. 14.929.200,-)

Rp.

746.460,-

Rp.

60.800,-

- PPh atas THR (Rp. 807.260,00 – Rp. 746.460,00)

63

64

Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap dua peraturan pemerintah tersebut terjadi penghematan atas PPh pasal 21 sebesar Rp. 1.615.160,- (Rp. 33.754.505,- - Rp. 32.139.345,-) Penghitungan

Laba/Rugi

fiskal

perusahaan

setelah

perencanaan pajak melalui metode tunjangan dengan pengalihan tunjangan ke dalam bentuk natura dan kenikmatan dapat dilihat pada tabel. (Tabel 4.7)

65

66

b. Metode Gross-up Metode Gross-up merupakan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap karyawan yang menerima tunjangan PPh. Metode ini dikembangkan dengan menerapkan rumus matematika tertentu akan diperoleh Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sama besarnya dengan jumlah PPh pasal 21 yang terutang, sehingga tidak akan menimbulkan lagi kekurangan bayar yang harus ditanggung oleh karyawan atau perusahaan. Dalam menerapkan rumus gross-up, terlebih dahulu harus dipisahkan di lapisan kena pajak mana metode tersebut akan digunakan tarif berdasarkan Undang-undang PPh Tahun 2008. Secara umum rumus gross-up menggunakan persamaan sebagai berikut : Penghasilan Bruto + Tunjangan PPh – (Pengurangan-pengurangan) – PTKP = PKP Pengurang-pengurang di atas terdiri dari biaya jabatan dan iuran THT (Pensiun). Rumus gross-up yang digunakan dalam perhitungan adalah sebagai berikut :  Kelompok I Kelompok dimana penghasilan neto – PTKP setahun sama dengan Rp. 50.000.000,-

67

Rumus : X

=

5/95 x Y Tunjangan PPh Pasal 21 = 5/95 x PKP

 Kelompok II Kelompok dimana Penghasilan neto – PTKP setahun antara Rp. 50.000.000,- sampai dengan 250.000.000,Rumus : X

=

0,05 (50.000.000) + 0,10 {(Y+X) – 125.000.000}

X

=

2.500.000 + 0,10Y + 0,10X – 12.500.000

0,90X =

0,10Y – 10.000.000

X

=

{0,10Y – 10.000.000}/ 0,90

X

=

{Y – 100.000.000} / 9

Tunjangan PPh Pasal 21 = {PKP – 100.000.000} / 9

 Kelompok III Kelompok dimana Penghasilan BRUTO – PTKP dalam setahun antara Rp. 250.000.000,- sampai dengan 500.000.000,Rumus : X

=

0,05 (50.000.000) + 0,10 (50.000.000) + 0,15 (50.000.000) + 0,25 (100.000.000) + 0,25 {(Y+X) – 150.000.000}

68

X

=

2.500.000 + 5.000.000 + 7.500.000 + 25.000.000 + 0,25Y + 0,25X – 37.500.000

0,75X =

0,25Y – 2.500.000

X

=

{0,25Y – 2.500.000}/ 0,75

X

=

{25 – 25.000.000}/ 75

X

=

{Y – 1.000.000} / 3

Tunjangan PPh Pasal 21 = {PKP – 1.000.000} / 3

 Kelompok IV Kelompok dimana Penghasilan BRUTO – PTKP dalam setahun diatas Rp. 500.000.000,Rumus : X

=

0,05 (50.000.000) + 0,10 (50.000.000) + 0,15 (100.000.000) + 0,25 (300.000.000) + 0,25 {(Y+X) – 350.000.000}

X

=

2.500.000 + 5.000.000 + 15.000.000 + 75.000.000 + 0,25Y + 0,25X – 87.500.000

0,75X =

0,25Y – 10.000.000

X

=

{0,25Y – 10.000.000}/ 0,75

X

=

{25 – 100.000.000}/ 75

X

=

{Y – 4.000.000} / 3

Tunjangan PPh Pasal 21 = {PKP – 4.000.000} / 3

69

Sebelum melakukan perhitungan pajak penghasilan dengan metode gross-up terlebih dahulu ditentukan termasuk pada kelompok yang mana PKPnya. Kemudian baru dimasukkan dalam rumus yang sudah ada. Dari penghasilan kena pajak tersebut pajaknya ditentukan berdasarkan tarif menurut Undang-undang perpajakan yang berlaku. Setelah dilakukan penyesuaian dengan peraturan mengenai pajak penghasilan pegawai yang ditanggung oleh pemerintah, maka besarnya tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan sebesar tunjangan pajak dari perhitungan rumus gross-up dikurangi dengan perhitungan pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah. Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan berdasarkan metode gross-up dapat dilihat pada tabel 4.8.

70

71

Berdasarkan Tabel 4.8 setelah dilakukan perhitungan melalui metode gross-up diketahui bahwa PPh 21 terutang sebesar Rp. 32.492.217,-. Apabila dibandingkan dengan metode tunjangan dengan pengalihan tunjangan dalam bentuk natura maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 352.872,- ( Rp. 32.492.217 – Rp. 32.139.345 ), hal ini disebabkan bertambahnya jumlah gaji yang diperoleh dari peningkatan jumlah tunjangan pajak metode gross-up Rp. 4.714.796,- ( Rp. 29.062.796 – Rp. 24.348.000 ) Perencanaan pajak dengan menggunakan metode gross-up membawa perubahan pada perhitungan Laba / Rugi Fiskal perusahaan. (Tabel 4.9)

72

73

4.3.4 Perbandingan Penghematan Pajak setelah Perencanaan Pajak Melalui Pemberian Natura dan Metode Gross-Up Melihat masalah yang dialami CV. Maju Jaya Bersama tersebut maka langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan untuk mengatasinya adalah sebagai berikut : 1. perusahaan perlu mengubah perencanaa pajaknya untuk memperoleh perhitungan jumlah PPh pasal 21 paling minimal. Hal ini dikarenakan selama ini perusahaan memaksimalkan tunjangan karyawan dalam bentuk uang yang dapat meningkatkan penghasilan bruto karyawan sehingga PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan bertambah pula. Adapun alternatif perencanaan pajak yang dapat dilaksanakan adalah dengan menggunakan metode tunjangan karyawan dalam bentuk natura dan metode gross-up. Berdasarkan hasil analisa data, perencanaan pajak dengan menggunakan metode tunjangan dalam bentuk

natura

menghasilkan

PPh

pasal

21

paling

minimal

dibandingkan dengan metode gross-up. 2. Perusahaan perlu menyesuaikan perhitungan atas pajak penghasilan karyawan dengan Peraturan Menteri Keuangan 70/KMK.03/2003 dan Peraturan Menteri Keuangan 486/KMK.03/2003 karena kedua peraturan ini mengatur perhitungan atas pajak penghasilan karyawan yang ditanggung oleh pemerintah. Hal ini perlu dilaksanakan untuk menghindari

adanya

membebani perusahaan.

sanksi

perpajakan

yang

nantinya

dapat

74

3. Perusahaan perlu membuat perhitungan kas yang dikeluarkan dengan menggunakan dua alternatif perencanaan pajak yang diambil kemudian menetukan pilihan alternatif perencanaan pajak yang memberikan penghematan pajak yang besar. Berikut ini adalah penghitungan perbandingan besarnya kas yang dikeluarkan dari kedua metode tersebut :

Tabel 4.10 Perbandingan pengeluaran kas kedua metode Setelah dilakukan perencanaan pajak (dalam rupiah)

Penghasilan Bruto Kurang Bayar atas PPh 21 Karyawan Kas yang dikeluarkan

Metode Tunjangan dalam bentuk natura 1.248.686.000

Metode gross-up 1.253.400.796

7.791.345

-

1.240.894.655

1.253.400.796

Dari table 4.10 di atas dapat diketahui bahwa pengeluaran kas setelah dilakukan perencanaan dengan metode Tunjangan dalam bentuk natura sebesar Rp. 1.240.894.655,- Lebih kecil dibandingkan metode gross-up sebesar Rp. 1.253.400.796,- dalam hal ini berarti kebijakan perencanaan pajak pada CV. Maju Jaya Bersama nantinya lebih menguntungkan

75

apabila menggunakan metode pengalihan tunjangan karyawan dari bentuk uang ke dalam bentuk natura. Berikut ini besarnya penghematan pajak setelah dilakukan perencanaan pajak melalui pengalihan pemberian tunjangan dalam bentuk uang menjadi dalam bentuk natura serta setelah dilakukanya penyesuaian terhadap peraturan PPh karyawan yang ditanggung pemerintah : Penghematan Pajak setelah Perencanaan Pajak Melalui Pemberian Natura : Pengeluaran Kas Sebelum Perencanaan Pajak - Penghasilan Bruto Setahun

Rp. 1.332.638.000

- Kurang Bayar PPh 21

Rp.

14.135.225 Rp. 1.318.502.775

Pengeluaran Kas Setelah Perencanaan Pajak - Penghasilan Bruto Setahun

Rp. 1.248.686.000

- Kurang Bayar PPh 21

Rp.

9.406.505 Rp. 1.258.092.505

Penghematan Pajak Setelah Perencanaan Pajak

Rp.

60.410.270

Penghematan Pajak setelah Perencanaan Pajak Melalui Metode Tunjangan dengan Pemberian Natura dan Penyesuaian Atas Peraturan PPh Ditanggung Pemerintah: Pengeluaran Kas Sebelum Perencanaan Pajak - Penghasilan Bruto Setahun

Rp. 1.332.638.000

76

- Kurang Bayar PPh 21

Rp.

14.135.225 Rp. 1.318.502.775

Pengeluaran Kas Setelah Perencanaan Pajak - Penghasilan Bruto Setahun

Rp. 1.248.686.000

- Kurang Bayar PPh 21

Rp.

7.791.345 Rp. 1.256.477.345

Penghematan Pajak Setelah Perencanaan Pajak

Rp.

62.025.438

Penghematan Pajak setelah Perencanaan Pajak dan Penyesuaian dengan Metode Gross-Up : Pengeluaran Kas Sebelum Perencanaan Pajak - Penghasilan Bruto Setahun

Rp. 1.332.638.000

- Kurang Bayar PPh 21

Rp.

14.135.225 Rp. 1.318.502.775

Pengeluaran Kas Setelah Perencanaan Pajak - Penghasilan Bruto Setahun

Rp. 1.253.400.796

- Kurang Bayar PPh 21

Rp.

Rp. 1.253.400.796

Penghematan Pajak Setelah Perencanaan Pajak

Rp.

65.101.979

Pajak dan penyesuaian dengan metode gross-up Dari penghitungan penghematan pajak di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak atas PPh pasal 21 karyawan yang dilaksanakan oleh CV. Maju Jaya Bersama lebih optimal dengan melaksanakan

77

perencanaan pajak melalui metode tunjangan dengan pengalihan pemberian tunjangan ke dalam natura. Pemakaian metode Tunjangan nantinya akan memberikan penghematan pajak sebesar Rp. 62.025.438,sedangkan pemakaian metode gross-up memberikan penghematan pajak sebesar Rp. 65.101.979,-