BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA
4.1
Penyajian Data
4.1.1 Tinjauan Singkat Perusahaan Dalam tinjauan singkat perusahaan ini penulis menjelaskan mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan uraian unit kerja terkait dalam menjalankan segala kegiatan usaha dan aktivitas di PT. SPS yang menjadi bahasan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.
4.1.2
Sejarah Singkat Perusahaan PT. Surya Putra Pentosa atau dikenal dengan PT. SPS didirikan pada 27 Juli 2007 yang berkedudukan di Jalan Laksda M Nasir 29, blok A9 Surabaya. Di saat situasi perekonomian secara umum di Indonesia masih dilanda krisis, dengan didorong pemikiran bahwa seorang profesional tidak boleh “berpangku tangan”, maka dari lubuk nurani munculah sebuah tekad bahwa dengan membentuk sebuah kelompok profesional diyakini bisa menyemangati kegiatan usaha di Indonesia pada umumnya, serta memberi problem solving bagi pengusaha dengan produk cair khususnya. Mereka adalah 3 orang profesional, yaitu Suryanto SE.,MM Gunawan Wibisono SE.,MM, Andre Sutanto ST., yang mendirikan PT. Surya Putra Sentosa dengan dibantu oleh beberapa orang yang menanamkan sahamnya
59
60
Pada tanggal 29 Juli 2007, PT. Surya Putra Sentosa mengadakan perjanjian kerjasama dengan perusahaan produsen Flexytank di Cina, Di saat itu, PT. Surya Putra Sentosa mulai melakukan kegiatan impor Flexytank hingga sekarang. PT. Surya Putra Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor Flexytank. Dengan kedudukan saat ini kantor pusat di Jalan Laksda M Nasir 29, blok A-9 Surabaya.
4.1.3
Struktur Organisasi Bentuk struktur organisasi yang digunakan oleh PT. Surya Putra Sentosa yaitu berbentuk line dan staff, maksudnya kekuasaan mengalir dari puncak pimpinan sampai kepada unit organisasi yang berada dibawahnya. Pada halaman berikut ini, penulis sajikan struktur organisasi yang digunakan perusahaan selama penulis melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan.
61
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Surya Putra Sentosa
DEWAN KOMISARIS
DIREKTUR
UTAMA
E.D.P.
H.R.D.
DIREKTUR
KEUANGAN
MENAGER MARKETING
MENAGER KEUANGAN
STAFF MAEKETING
ACCOUNTING
STAFF KEUANGAN
Sumber : PT. Surya Putra Sentosa
MENAGER OPERASIONAL
STAFF OPERASIONAL
62
4.1.4
Uraian Kerja Terkait 1.
Dewan Komisaris a. Mengawasi pekerjaan direktur utama b. Memberikan nasehat dan kritik kepada direktur utama dalam hal kebijakan dan pencapaian tujuan perusahaan.
2.
Direktur Utama a. Menetapkan rencana kerja dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja secara keseluruhan. b. Mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kepada dewan komisaris seluruh aktivitas perusahaan sesuai dengan rencana kerja dan tujuan serta kebijakan yang telah digariskan oleh Dewan Komisaris. c. Menjaga kelancaran operasional dalam jangka panjang. d. Mendelegasikan sebagaian wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan langsung, dalam situasi yang diperlukan. e. Bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dan segala akibat dari pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan.
3.
Direktur Keuangan a. Menganalisis laporan keuangan yang dihasilkan secara periodik. b. Membuat pertanggungjawaban keungan dan laporan keuangan kepada Direktur Utama. c. Melakukan pengawasan terhadap bagian – bagian yang menjadi bawahannya.
63
4.
Manajer Keuangan a. Mengatur pengelolaan keuangan dan mengawasi pembukuan perusahaan. b. Membuat rancangan pengendalian intern keuangan dan arus kas. c. Melakukan koordinasi dengan Manajer Pemasaran dan Manajer Operasional. d. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Direktur Keuangan.
5.
Manajer Marketing a. Menentukan kebijakan pokok dalam bidang pemasaran / penjualan dan memimpin pelaksanaannya. b. Menyusun dan menetapkan rencana strategi pemasaran / penjualan yang realistis. c. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pemasaran / penjualan, menganalisis
penyimpangan
yang
terjadi
dan
melakukan
penyesuaian. d. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Direktur Utama. e. Mengadakan hubungan koordinasi dengan Manajer Operasional dan Manajer Keuangan. 6.
Manajer Operasional a. Mengawasi jalannya Operasional produksi maupun staff dalam menjalankan tugasnya.
64
b. Menentukan kebijakan pokok dalam bidang produksi dan memimpin pelaksanaannya. c. Menyusun dan menetapkan jumlah produksi yang akan menjadi target. d. Melakukan koordinasi dengan Manajer Pemasaran dan Manajer – manajer Keuangan. e. Bertanggung jawab atas segala hasil operasional kepada Direktur Utama. 7.
Staff Keuangan a. Melakukan transaksi penerimaan & pengeluaran uang. b. Mengarsip semua bukti – bukti transaksi. c. Menyimpan dan mengamankan uang fisik. d. Mengerjakan tugas yang berhubungan dengan perpajakan. e. Bertanggung jawab kepada Manajer keuangan atas hasil kerjanya.
8.
Staff Akuntansi a. Menyelenggarakan
pencatatan
administrasi
Keuangan
dan
perpajakan. b. Membuat laporan keuangan secara periodik. c. Bertanggung jawab kepada Manajer keuangan atas hasil kerjanya. 9.
Staff Marketing a. Mensosialisasikan perusahaan. b. Menentukan jumlah target penjualan tiap bulannya. c. Menawarkan flexytank ke pasaran luar.
65
d. Mencari customer sebanyak – banyaknya. e. Bertanggung jawab kepada Manajer Pemasaran atas hasil kerjanya. 10. Staaf Operasional a. Melaksanakan seluruh kegiatan operasional perusahaan b. Menjalankan semua hal yang sudah menjadi target perusahaan. c. Melakukan koordinasi dengan staf pemasaran & staf keuangan. d. Bertanggung jawab kepada Manajer Operasional atas hasil kerjanya. 11. HRD a. Membangun
dan
mengembangkan
organisasi,
perencanaan
strategis SDM, prosedur dan sistim sesuai dengan kebutuhan. b. Membangun dan mengembangkan SDM sesuai kebutuhan. c. Mengembangkan sistim potensi SDM. d. Mengelola, mengendalikan dan mengembangkan potensi dan pelayanan SDM. 12. EDP (Divisi Pengolahan Data) a. Pengontrolan terhadap data elektronik baik server dan segala peralatan eletroknik, perangkat keras komputer (Hardaware) maupun perangkat lunak (Software) serta perangkat manusia (Brainware). b. Bertanggung jawab terhadap pemrosesan data dengan komputer secara keseluruhan c. Bertanggung jawab terhadap kesiapan, keandalan, ketelitian data yang telah diolah
66
e. Menangani dan mengawasi seluruh kegiatan data dan informasi, mulai dari pengiriman data, perekaman, perhitungan, penyimpanan data hingga pendistribusian informasi f. Entry data kiriman IN-BOUND dan OUT-BOUND,
4.2
Analisis Data Dalam analisis permasalahan ini penulis akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan praktek kerja yang dilakukan di. PT. Surya Putra Sentosa Selain itu juga terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan impor yang dapat diketahui dari tinjauan penulis terhadap proses pelaksananaan impor tersebut.
4.2.1
Analisis Prosedur Pelaksanaan Impor Dalam pelaksanaan impor yang dilakukan oleh PT. SPS dalam rangka pembelian Flexytank dari perusahaan Qingdao Tongshuai Vehicle Components co.,Ltd di China dilakukan dengan bantuan PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) dalam mengurus kepabeanan yang
termasuk
kewajiban
pembayaran
biaya-biaya
administrasi
sehubungan dengan impor. Dengan bantuan jasa PPJK, PT. SPS dapat melakukan pembelian impor dengan mudah dan praktis atas bantuan PPJK. Namun disamping itu, PT. SPS harus menambah biaya dalam pelaksanaan impor tersebut dengan membayar jasa yang dilakukan oleh PPJK. Sehingga mempengaruhi harga jual Flexytank yang akan dipasarkan menjadi lebih tinggi. Walaupun menggunakan jasa PPJK harus menambah biaya dalam proses impor, namun PT. SPS tetap memilih untuk mempercayakan PPJK dalam kepengurusan kepabeanan dan administrasi
67
atas impor dengan alasan apabila mengurus sendiri masalah kepabeanan harus memerlukan lebih banyak waktu, tenaga, dan uang karena harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bea dan Cukai dalam kepengurusan pabean. PT. SPS selama ini telah memilih PPJK yang dipercaya dapat membantu dalam proses impor barang agar dapat dilaksanakan dengan cepat, lancar, dan tepat waktu. PPJK yang selama ini bekerjasama dengan PT. SPS dalam proses impor adalah PT. Bina Satria Sejati apabila barang dikirim melalui laut dan PT. Tirta Indra Kencana apabila barang dikirim lewat udara. PPJK ini yang telah mendapat izin dari Bea dan Cukai dalam kepengurusan kepabeanan sebagai salah satu syarat menjadi perusahaan jasa kepabeanan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan impor yang dilakukan oleh PT. SPS yaitu masalah dalam pembuatan surat izin impor sebagai syarat dapat dilakukannya impor yang kadang memerlukan waktu yang lama hingga 3 (tiga) minggu yang biasanya selesai dalam waktu 9 hari. Bila belum mendapatkan surat izin impor, maka impor tidak dapat dilaksanakan sedangkan kebutuhan persediaan barang harus tetap terpenuhi. Namun PT. SPS telah melakukan antisipasi dengan mengajukan surat izin impor tersebut ke Departemen Perdagangan 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan impor. Selain itu kendala yang dihadapi yaitu apabila terjadi perbedaan data dari hasil pemeriksaan dokumen dan fisik, maka ditentukan Kasi P2 (Pencegahan dan Penindakan) yang dilakukan
68
oleh Bea Cukai sebelum dikeluarkan SPPB (Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang) yang memerlukan waktu lebih lama yaitu sekitar 20 (dua puluh) hari dari waktu normal yang memerlukan waktu hanya 1 (satu) hari dalam pengeluaran SPPB
4.2.2
Analisis Perhitungan Pajak Atas Impor Perhitungan pajak atas impor yang dilakukan oleh PT. SPS adalah untuk memastikan tepat atau tidaknya biaya-biaya yang tertulis di PIB yang termasuk pembayaran PPN dan PPh Pasal 22 impor yang akan disetorkan dalam proses impor. Walaupun kecil kemungkinan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank dalam menetapkan pajak yang harus ditanggung oleh importir, namun PT. SPS perlu menghitung berapa pajak sesungguhnya berdasarkan DPP dari jenis dan jumlah barang yang dapat dilihat di PIB karena akan dicatat dalam catatan keuangan perusahaan sebagai pengeluaran kas, bukan sebagai pajak keluaran yang apabila terjadi kesalahan seperti kelebihan bayar dapat ditarik kembali dengan restitusi. Kendala yang dihadapi oleh PT. SPS dalam perhitungan pajak dalam rangka impor yaitu terdapat perbedaan hasil dari perhitungan untuk membandingkan tepat atau tidaknya pajak terutang yang harus disetorkan. Perbedaan tersebut karena dari pihak Qingdao Tongshuai Vehicle Components co.,Ltd sebagai eksportir mengirim barang berupa sample flexytank baru atau barang-barang promosi produk yang Bea Masuk-nya
69
diatas 5% atau lebih besar dari Bea Masuk barang berupa flexytank dipesan yang Bea Masuk-nya 5% yang mempengaruhi jumlah Nilai Impor sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas impor, sehingga PT. SPS harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dalam kewajiban pembayaran pajak atas impor tersebut.
4.2.3
Analisis Penyetoran Pajak Atas Impor PT. SPS dalam melakukan penyetoran pajak yang terutang atas impor dengan menyerahkan kepada PPJK. Karena peran PPJK dalam membantu importir dalam kepengurusan kepabeanan juga termasuk yaitu melakukan penyetoran pajak atas impor. Dengan diberi surat kuasa oleh importir dalam mengurus kepabeanan, PPJK telah mendapat hak dan kewajiban penuh dalam penyelesaian masalah kepabeanan karena ada jasa yang nantinya dibayarkan kepada PPJK karena perannya dalam mengurus kepabeanan tersebut. Namun, apabila nilai pajak yang terutang atas suatu impor yang dilakukan oleh PT. SPS tersebut, maka pembayaran pajak akan dilakukan oleh pihak dari PT. SPS yaitu bagian teknis dengan menggunakan alat pembayaran berupa cek. Untuk pajak yang telah disetorkan ke kas negara, bank akan menyerahkan tanda bukti pembayaran beserta SSPCP yang selanjutnya langsung diserahkan ke PT. SPS oleh PPJK bila pihak importir telah membayar semua kewajiban biaya yang harus dibayarkan. Dari setiap impor yang biasanya dilakukan setiap dua bulan sekali tersebut dapat
70
disimpulkan PT. SPS rata-rata membeli barang impor berupa flexytank seharga US$. 40,000 dengan membayar biaya pajak dan menyetorkannya ke kas negara yaitu sekitar 17,5% dari Nilai CIF yaitu sekitar Rp 50.000.000,00 dalam setiap mengimpor barang. Kendala yang dihadapi dalam penyetoran pajak dalam rangka impor ini yaitu terdapat batas waktu dalam kepengurusan kepabeanan dan pembayaran biaya pajak barang yang diimpor. Bila tidak menyetorkan pajak tersebut dalam waktu yang ditentukan maka barang impor yang telah masuk ke dalam daerah pabean dan sampai di pelabuhan akan dikelompokkan kedalam barang yang akan dilelang dengan tarif PPh Pasal 22 sebesar 7,5% dari Nilai Impor karena tidak dilakukan penyelesaian kepabeanan. Selain itu bila terjadi kelebihan jumlah barang dalam sejumlah barang yang diimpor oleh PT. SPS atau pihak eksportir mengirim barang sample untuk PT. SPS, maka bisa jadi bermasalah dalam penyelesaian kepabeanan barang tersebut. PT. SPS akan mendapat denda berupa Notul, yaitu karena perusahaan dianggap kurang dalam membayar pajak. Sehingga PT. SPS harus mengeluarkan jumlah biaya yang besar dan juga akan menambah waktu proses inklaring barang tersebut di pelabuhan.
71
4.3
Interpretasi
4.3.1
Pelaksanaan Impor Pada PT. SPS Proses pelaksanaan impor flexytank yang dilakukan oleh PT. SPS dimulai dari pembuatan Prognose / Sales Proposal tahunan oleh PT. SPS pada setiap awal tahun. Sales Proposal merupakan rencana pembelian impor, yang dalam bahasan ini yaitu impor flexytank dari perusahaan Qingdao Tongshuai Vehicle Components co.,Ltd, China Saat akan melakukan pembelian impor tersebut terlebih dahulu harus dibuat Proforma Invoice (faktur sementara) untuk pengajuan impor yang telah direncanakan. Lalu dilakukan pembahasan Proforma Invoice tersebut oleh Bagian Teknis, Bagian Produksi, Bagian Marketing, dan Direktur Utama. Apabila sesuai maka selanjutnya dibuat Purchase Order oleh Bagian Teknis yang disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Utama. Bila tidak sesuai, maka akan dilakukan revisi terhadap Proforma Invoice yang diajukan. Prosedur impor tersebut dapat dilihat dari gambar berikut ini:
72
Gambar 4.2 Prosedur Impor Sampai Pembayaran PIB
Prognose / sales proposal tahunan Proforma Invoice Pembahasan Proforma Invoice
Revised Proforma Invoice
OK
Not OK
PO final Buat Rekomendasi Import
Siapkan Barang
Transit Singapura
Kirim Barang Lewat Laut
Bongkar + Pindah Kapal
Bongkar
Kirim Dokumen dari SPS
Langsung
Kapal Datang Bongkar ke Gudang Surat Rekomendasi
Sumber : Olahan Penulis
Pembayaran PIB oleh PPJK
Dokumen-dokumen dari SPS
73
Selanjutnya, PT. SPS mengirim Purchase Order ke pricipal (Qingdao Tongshuai Vehicle Components co.,Ltd) agar pricipal menyiapkan barang yang dipesan dan membuat dokumen-dokumen bersangkutan yang akan dikirim ke PT. SPS. Sementara itu, di PT. SPS oleh Bagian Registrasi membuat Surat Rekomendasi Impor yang diajukan ke Departemen Perdagangan untuk mendapatkan Surat Keterangan Rekomendasi Impor atau Surat Keterangan Pemasukan Barang. Setelah proses penyiapan barang selama 2 sampai 3 minggu, pricipal mengirim barang lewat laut atau udara. Apabila langsung dikirim sampai pelabuhan, membutuhkan waktu 3 minggu untuk sampai ke pelabuhan. Lalu dibuat Arrival Notice oleh PPJK 1 hari sebelum kapal datang. Apabila barang dikirim melalui transit Singapura, membutuhkan waktu 4 minggu karena dilakukan bongkar dan pindah kapal. Bila tidak perlu pindah kapal hanya dibutuhkan waktu 3 minggu. Terlampir contoh Arrival Notice pada Lampiran 3. Setelah kapal datang, diperlukan waktu 3 sampai 4 hari untuk proses bongkar ke gudang. Pembongkaran dan pengecekan barang di gudang disertai surat rekomendasi dilakukan bila barang dikirim dalam satu kontainer dengan barang yang diimpor oleh importir lain (Less Than Container Load). Namun apabila Barang dikirim dalam satu kontainer (Full Than Container Load) tidak perlu dilakukan pembongkaran barang, tetapi hanya dilakukan pengecekan barang. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penetuan metode pengisian barang dalam kontainer. Bila barang dimasukkan dalam metode Less Than
74
Container Load (LCL), yaitu dalam satu kontainer diisi penuh oleh barang dari beberapa pihak yang menggunakan kontainer tersebut, maka biaya jasa kontainer yang harus dibayar lebih mahal, harus memberi uang jasa dimuka kepada PPJK, proses inklaring sampai 15 hari, atau bisa paling lama selama 35 hari. Namun bila barang dikirim dalam metode Full Than Container Load (FCL), yaitu satu kontainer penuh oleh barang dari satu pihak, maka biaya yang dibayarkan lebih murah, yaitu sekitar Rp 5.000.000,- karena tidak ada biaya bongkar ke gudang. Selanjutnya proses pengurusan kepabeanan saat barang sampai di pelabuhan dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:
75
Gambar 4.3 Prosedur Impor saat Pengurusan Kepabeanan
Pembayaran PIB oleh PPJK Pengambilan DO Gudang Memasukkan data PIB ke Beacukai Pemberitahuan Jalur Merah (PJM) oleh PPD PPD menunjuk PPFD Pengechekan Fisik Barang oleh PFPD Berita Acara / Laporan Hasil Pemeriksaan & Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor Diserahkan ke PPD OK Pengeluaran SPPB Barang Keluar
PT. SPS
Sumber : PT. Surya Putra Sentosa
76
Setelah 1 hari barang disimpan di gudang, dilakukan pembayaran biaya PIB sebagai biaya atas impor seperti Bea Masuk, PPN, dan PPh Pasal 22 oleh PPJK beserta penyerahan Surat Keterangan Rekomendasi Impor dan dokumendokumen lainnya yang tertera dalam Surat Tanda Terima Dokumen yang terlampir di Lampiran 10 dari PT. SPS dengan mendapat bukti setoran pajak SPPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak lainnya). Pembayaran yang dilakukan oleh PPJK yaitu dengan menulis HS. Code barang bersangkutan ke dalam aplikasi dari Bea Cukai, maka selanjutnya dapat diketahui berapa Bea Masuk, PPN, dan PPh Pasal 22 yang harus dibayar. Bila nilai pajak yang terutang di atas Rp 50.000.000,- maka pajak akan dibayarkan oleh pihak PT. SPS dengan menggunakan cek. Pengambilan DO (Delivery Order) gudang dilakukan 1 hari setelah pembayaran PIB. Lalu memasukkan data PIB ke Bea Cukai untuk ditentukan Pemberitahuan Jalur Merah (PJM) oleh PPD (Pejabat Pemeriksa Dokumen). Selanjutnya PPD menunjuk PFPD (Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen) untuk melakukan pengecekan fisik barang. Lalu setelah 2 sampai 3 hari dibuat Berita Acara atau Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor. Setelah Berita Acara dibuat, 2 hari setelahnya diserahkan ke PPD. Bila
hasil
pemeriksaan
sesuai,
maka
dikeluarkan
SPPB
(Surat
Pemberitahuan Pengeluaran Barang) oleh Bea Cukai dan barang dapat keluar 1 hari setelah dikeluarkan SPPB. Tapi bila hasil tidak sesuai, ditentukan Kasi P2 (Pencegahan dan Penindakan) dan ditunjuk Pelaksana P2 untuk dilakukan pencegahan oleh Pelaksana P2 dengan cara penyegelan dan P2 membuat Berita
77
Acara ke PPD. Setelah dikeluarkan SPPB, PPJK mengajukan Surat Pembukaan Segel ke Kasi P2 untuk dibuat Surat Tugas Pembukaan Segel. Lalu petugas yang ditunjuk melakukan pembukaan segel dan membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Hanggar. Setelah proses pengeluaran SPPB, maka barang dapat keluar dan langsung diambil atau dikirim ke PT SPS. Proses tersebut dapat dilihat dari gambar berikut ini:
78
Gambar 4.4 Prosedur Kasi P2 (Pencegahan dan Penindakan)
Berita Acara diserahkan ke PPD Not OK Kasi P2 (Pencegahan & Penindakan) Menunjuk Pelaksana P2 Penegahan oleh Pelaksana P2 Dengan cara penyegelan P2 membuat berita acara ke PPD PPJK mengajukan surat Pengeluaran barang sebagian ke PPD Pengeluaran SPPB PPJK mengajukan surat pembukuaan segel ke Kasi P2 Surat Tugas Pembukaan Segel Petugas yang ditunjuk melakukan pembukaan segel Petugas P2 membuat berita acara Yang ditandatangani oleh Kepala Hanggar Barang Keluar
PT. SPS
Sumber : Olahan Penulis
79
Untuk pembayaran barang dari PT. SPS ke Qingdao Tongshuai Vehicle Components co.,Ltd dilakukan dengan menggunakan metode Telegraphic Transfer. Metode yang digunakan ini yaitu sebagai alat pembayaran yang dilakukan kepada eksportir sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Dengan cara mengirimkan sejumlah uang melalui transfer dengan menggunakan kurs Rupiah atau kurs Dollar sesuai dengan vallas yang berlaku di negara importir. Bukti transfer terlampir di Lampiran 4. Prosedur pembayaran dengan metode Telegraphic Transfer yaitu pertama, importir mengajukan pembukaan Telegraphic Transfer pada bank pembuka yang ditujukan kepada eksportir. Kemudian bank pembuka yang bersangkutan membuka telegraphic transfer kepada bank koresponden di tempat eksportir. Setelah itu, bank koresponden meneruskan telegraphic transfer kepada eksportir. Eksportir menyiapkan dan mengapalkan barangbarang yang akan dikirimkan, dan disertai dokumen-dokumen yang diperlukan ke importir. Importir melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang tertera yaitu 50% dalam jangka waktu 120 hari dari tanggal yang tertera dalam Original Invoice dan kemudian 50% sisanya dibayarkan dalam jangka waktu 150 hari dari tanggal yang tertera dalam Original Invoice.
80
4.3.2 Perhitungan Pajak Atas Impor Dalam menghitung pajak dalam rangka impor terdapat beberapa hal yang harus diketahui terlebih dahulu, diantaranya adalah Nilai Invoice (Cost), Biaya Perjalanan (Freight), Asuransi (Insurance), tarif Bea Masuk, tarif PPN, tarif PPh Pasal 22, dan NDPBM (Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk) yang berlaku. Setelah diketahui hal-hal tersebut maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan pajak atas impor. Perhitungan pajak atas impor, yaitu diantaranya adalah PPN dan PPh Pasal 22 dapat dilakukan dengan langsung menghitung berdasarkan tarif yang bersangkutan. Tarif tersebut dikalikan dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) berdasarkan jenis dan jumlah barang yang diimpor. Dalam hal impor ini yang menjadi DPP adalah jumlah dari Cost, Insurance, dan Freight. Berikut ini rumus yang berlaku untuk impor: Bea Masuk
= (Cost + Insurance + Freight) x Tarif Bea Masuk
PPN impor
= ((Cost + Insurance + Freight) + Bea Masuk) x 10%
PPh Pasal 22
= ((Cost + Insurance + Freight) + Bea Masuk) x 2,5% (memiliki API) Berikut ini contoh perhitungan pajak atas impor yang
dilakukan PT. SPS pada tahun 2012. PT. SPS mengimpor barang berupa flexytank dari China dengan Nilai Invioce USD. 33,892.15. tanpa biaya Freight dan Insurance. Bea Masuk berdasarkan pedoman HS Code yaitu 5%, dengan tarif PPN yang berlaku sebesar 10% dan PPh Pasal 22 impor 2,5% karena telah
81
memiliki API. NDPBM yang berlaku saat impor yaitu Rp 9.094,80. Dilakukan perhitungan sebagai berikut: Bea Masuk
= USD.(33,892.15 + 0 + 0) x 5% = USD. 1,701.82
PPN
= USD.((33,892.15 + 0 + 0) + 1,701.82) x 10% = USD. 3,559.39
PPh Pasal 22 = USD.((33,892.15 + 0 + 0) + 1,701.82) x 2,5% = USD. 889.85 Setelah diketahui, maka selanjutnya pajak atas impor tersebut disetorkan dalam satuan Rupiah yang disesuaikan dengan NDPBM yang berlaku saat impor. Bea Masuk
= USD. 1,701.82 x Rp 9.094,80
= Rp 15.477.677,00
PPN
= USD. 3,559.39 x Rp 9.094,80
= Rp 32.371.985,00
PPh Pasal 22 = USD.
889.85 x Rp 9.094,80
= Rp 8.092.987,00
Total pajak dalam rangka impor
Rp 55.942.649,00
Setelah itu dapat diketahui tepat atau tidaknya pajak yang terutang berdasarkan jenis dan jumlah barang yang diimpor karena semua biaya-biaya administrasi termasuk pajak dalam rangka impor tidak dapat dijadikan sebagai pajak pengeluaran yang dapat ditarik kembali jika terjadi lebih bayar.
4.3.3 Pelaksanaan Penyetoran Pajak Atas Impor Dalam pelaksanaan penyetoran pajak atas impor, penyetoran dilakukan oleh pihak PPJK yang dipilih PT. SPS untuk membantu dalam penyelesaian administrasi impor barang, saat dan tempat terutangnya pajak yaitu pada saat barang masuk ke dalam Daerah Pabean atau tiba di pelabuhan melalui bank yang ditunjuk oleh Bea Cukai yang tersedia di pelabuhan dengan mendapat bukti setoran pajak SPPCP (Surat Setoran
82
Pabean, Cukai, dan Pajak lainnya) yang selanjutnya langsung disetorkan ke PT. SPS sebagai bukti bahwa pihak PPJK telah membayar biaya-biaya tersebut. Pembayaran biaya administrasi PIB seperti Bea Masuk, PPN, dan PPh Pasal 22 dilakukan bersamaan dengan penyerahan Surat Keterangan Rekomendasi Impor dan dokumen-dokumen lainnya dari PT. SPS.
4.3.4
Dokumen-Dokumen yang Digunakan Atas Impor Dokumen-dokumen yang digunakan oleh PT. SPS dalam menunjang kelancaran dan juga merupakan syarat pelaksanaan impor yaitu antara lain: 1.
Delivery Order (D.O.) Dokumen ini dikeluarkan antara lain oleh bank sebagai perintah (order) kepada gudang yang menguasakannya untuk menyerahkan barang-barang yang disimpan di gudang tersebut atas nama bank kepada yang memegang atau pihak yang disebut dalam D.O. Biasanya D.O. tersebut dikeluarkan oleh bank pada saat barang-barang dimasukkan dalam gudang dan diserahkan kepada pembeli (importir) atau dikapalkan kembali D.O. juga dapat sebagai surat jalan yang dikeluarkan oleh Bea Cukai untuk mengeluarkan barang-barang dari pelabuhan.
2.
Original Invoice Merupakan nota keaslian tentang keterangan barang-barang yang dijual dan harga dari barang-barang tersebut. Dalam Original Invoice
83
yang dibuat oleh pihak principal ditulis apa saja jenis barang yang diekspor beserta tanggal pembuatan, nomor invoice, nomor order, dan nomor packing list. Contoh Original Invoice terlampir dalam Lampiran 5. 3.
Packing List Dokumen ini dibuat oleh eksportir yang menerangkan uraian dari barangbarang yang dipak, dibungkus/diikat dalam peti dan sebagainya dan biasanya diperlukan oleh pejabat-pejabat bea cukai untuk memudahkan pemeriksaan seketika dan pemeriksaan yang mendalam atas isi dari suatu pengepakan. Termasuk dalam uraian barang-barang tersebut adalah jenis bahan pembungkus/pengepakan dan cara pengepakannya. Nama dan uraian barang harus sama dengan Proforma Invoice.
4.
Manufacturing Certificate of Analysis Manufacturing Certificate of Analysis adalah Surat pernyataan yang dibuat oleh principal / eksportir yang menyatakan bahwa barang tersebut hasil produksinya dan membawa merk dagangannya (trade mark). Dalam setiap kegiatan ekspor selalu dibuat Manufacturing Certificate of Analysis tentang barang apa saja yang diekspor.
5.
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Yaitu surat pernyataan yang dibuat untuk pemberitahuan impor barang. Surat ini dapat dijadikan sebagai faktur pajak standar karena didalamnya memiliki data-data yang dapat dianggap sebagai faktur pajak standar. Terlampir contoh PIB dalam Lampiran 6.
84
6.
Bill of Lading (B/L) / Air Waybill Bill of Lading (B/L) biasanya digunakan untuk pengangkutan dengan menggunakan kapal laut. B/L merupakan dokumen pengapalan yang paling penting karena mempunyai sifat jaminan atau pengamanan. Asli B/L menunjukan hak pemilikan atas barang-barang dan tanpa B/L tersebut seseorang atau orang lain yang ditunjuk tidak dapat menerima barang-barang yang disebutkan di dalam B/L dari maskapai pelayaran. Contoh dari Bill of Lading terlampir dalam Lampiran 7. Sedangkan Air Waybill digunakan bila pengangkutan barang dengan menggunakan kapal udara.
7.
Surat Keterangan Rekomendasi Impor Surat yang dibuat oleh importir yang menyatakan izin kepada Departemen Kesehatan Republik Indonesia bahwa importir tersebut akan mengimpor barang-barang yang disebutkan di dalam surat keterangan tersebut. Dalam setiap melakukan kegiatan impor harus terlebih dahulu mengajukan Surat Keterangan Rekomendasi Impor ini kepada Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
8.
HS Code HS (Harmony System) Code adalah kode untuk mengelompokkan jenis komoditi impor yang nantinya akan menentukan tarif yang akan digunakan dalam penentuan Import Duty (Bea Masuk). Daftar penamaan sistematik ini disusun oleh Customs Cooperation Council (Dewan Pabean Dunia) untuk pengklasifikasian dan penomoran barang dalam perdagangan international.
85
Nomor seri HS Code setiap jenis produk dapat dilihat dalam PIB lembar lanjutan di Lampiran 6. 9.
Insurance Certificate Sertifikat asuransi merupakan surat keterangan yang menjelaskan bahwa terhadap barang-barang tertentu telah dilakukan penutupan asuransinya dalam bentuk “open policy”, yaitu tidak dapat diberikan oleh si tertanggung sebagai bukti penutupan asuransi barang-barang tertentu oleh karena open policy tersebut diperlukannya untuk pengapalan-pengapalan berikutnya.
10. Angka Pengenal Importir Angka Pengenal Importir (API) merupakan tanda pengenal
yang harus
dimiliki oleh setiap importir atau perusahaan yang melakukan perdagangan impor. API diberlakukan untuk menghindari penyalahgunaan kegiatan impor dan berbagai tindakan menyimpang lainnya. Untuk itu API sudah mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1984 berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1460/KP/XII/84 yang mengalami penyempurnaan dengan keluarnya Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 373/KP/XI/88. 11. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) SPPCP adalah Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka impor yang digunakan sebagai bukti bahwa importir telah menyetorkan pajak yang terutang. Pembayaran penerimaan negara dilakukan oleh Wajib Bayar dengan menggunakan SSPCP dan dilampiri dengan dokumen dasar pembayaran. SSPCP dibuat dalam rangkap 4(empat) dengan peruntukan: Lembar ke-1 untuk Wajib Bayar, Lembar ke-2 untuk KPPN dan diteruskan
86
ke Kantor Bea dan Cukai, Lembar ke-3 untuk Kantor Bea dan Cukai, dan Lembar ke-4 untuk Bank Devisa Persepsi.
4.3.5
Sarana yang Digunakan Sarana yang digunakan PT. SPS sebagai importir dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi yang salah satunya yaitu membayar Bea Masuk, PPN, dan PPh Pasal 22 impor, serta kewajiban lainnya adalah dengan menggunakan jasa Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang terdaftar di Departemen Keuangan. PPJK merupakan perusahaan yang bertindak menyediakan jasa pengurusan tentang formalitas kepabeanan dalam hal-hal yang terkait di dalamnya. PPJK yang dipilih adalah PPJK yang telah memiliki ijin atau pengesahan dari Kantor Bea dan Cukai setempat. PPJK mengurus pajak bea masuk sehingga padanya dikenakan jaminan bahwa PPJK telah bertanggung jawab untuk melunasi pajak bea masuk berdasarkan kuasa dari perusahaan atau perorangan selaku importir.
