BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 4.1 Penyajian Data 4.1.1 Deskripsi Singkat Perusahaan PT. Novapharin Pharmaeutical Industries merupakan salah satu perusahaan industri yang bergerak dibidang farmasi yang ada di Indonesia. PT. Novapharin Pharmaeutical Industries didirikan sejak tahun 1977 berdasarkan Surat Ijin Usaha dengan No. PO.01.01.2.04499 oleh Bapak Drs. Hendrajaya Sugeng sebagai pemilik pertama dengan nama perusahaan PT. Nova Pharmaceutical Industries atau yang disebut dengan PT. NOFEMA yang berdiri di Jln. Walikota Mustajab No. 37-39 Surabaya. Sehubungan dengan perkembangan industri farmasi yang diharuskandengan menggunakan pedoman CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik), maka pada tahun 1997 PT. NOFEMA pindah ke Jln. Raya Kepatihan 112, Menganti Gresik. Selama satu tahun berjalan dan berpindah di Jln. Raya Kepatihan 112, Menganti Gresik, perusahaan ini dijual oleh pemiliknya dan dibeli oleh Bapak Tjomo Tjengundoro pada tahun 1998 untuk dilanjutkan pembangunannya sesuai dengan ketentuan CPOB yang berlaku. Perusahaan ini pun berganti nama, yang dulunya bernama PT. NOFEMA sekarang berganti nama dengan PT. Novapharin Pharmaceutical Industries. Adapun beberapa CPOB yang berlaku pada PT. Novapharin Pharmaeutical Industries yaitu sebagai berikut:
49
50
Sertifikat CPOB yang dimiliki pada tahun 2001: 1. No. 2188/CPOB/A1/01 Sediaan Tablet Biasa Antibiotika Non Betalaktam. 2. No. 2189/CPOB/A1/01 Sediaan Tablet Non Antibiotika 3. No. 2190/CPOB/A1/01Sediaan Tablet Salut Antibiotika Non Betalaktam. 4. No. 2191/CPOB/A1/01 Sediaan Tablet Salut Non Antibiotika 5. No.2192/CPOB/A1/01 Sediaan Kapsul Keras Antibiotika Non Betalaktam. 6. No. 2193/CPOB/A1/01 Sediaan Kapsul Keras Non Antibiotika. 7. No. 2194/CPOB/A1/01 Sediaan Cairan Oral Antibiotika. 8. No. 2195/CPOB/A1/01 Sediaan Cairan Oral Non Antibiotika. 9. No. 2196/CPOB/A1/01 Sediaan Cairan Steril Injeksi Antibiotika. 10. No. 2197/CPOB/A1/01 Sediaan Cairan Steril Injeksi Non Antibiotika. Dalam rangka MappingIndustri Farmasi yang dilakukan oleh Tim Audit Balai POM dan Balai Besar POM pada tanggal 17-18 April 2007 kriteria yang ditetapkan terhadap pemenuhan CPOB (Cara Pembuatan Obat Yang Baik) Industri PT. Novapharin Pharmaeutical Industries tergolong strata A. Sertifikat CPOB yang dimiliki tahun 2009: 1. No. 2898/CPOB/A/IV/09 Bentuk Sediaan Tablet Biasa Antibiotika Penisilin 2. No. 2899/CPOB/A/IV/09 Bentuk Sediaan Kapsul Keras Antibiotika Penisilin 3. No. 2900/CPOB/A/IV/09 Bentuk Sediaan Sirup Kering Antibiotika Penisilin
51
Pada tahun 2009 produk yang telah diproduksi oleh PT. Novapharin ada 4 bentuk sediaan yaitu: 1. Sediaan bentuk tablet/kaplet ada 83 nama dagang dan nama generik. 2. Sediaan sirup ada 23 nama dagang dan nama generik. 3. Sediaan injeksi ada 10 nama dagang dan nama generik. 4. Sediaan kapsul ada 15 nama dagang dan nama generik. PT. Novapharin memiliki 3 gedung utama sebagai gedung produksi yaitu gedung produksi Non Betalaktam, gedung produksi Betalaktam, dan gedung produksi PKRT. Selain gedung produksi juga ada 4 gedung lagi yang digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan obat yaitu gudang barang jadi, gudang bahan baku, gudang bahan pembantu, dan gudang bahan kemas. Dan pada awal 2013 telah dibangun fasilitas baru untuk bagian Sefalosporin.Dan pembangunan tersebut masih berlangsung hingga sekarang.Selain gedung-gedung tempat produksi juga terdapat kantor-kantor administrasi yang berada dalam lokasi pabrik. 4.1.2 Lokasi PT. Novapharin Pharmaeutical Industries PT. Novapharin Pharmaeutical Industries berlokasi di Jln.Kepatihan 112 Menganti Gresik, berada tepat di tepi jalan raya, sehingga memudahkan akses bagi karyawan maupun bagi perusahaan dalam distribusi produknya.Lokasi yang strategis ini juga memudahkan orang atau konsumen mencari alamat perusahaan.Sehingga secara umum lokasi ini memberikan keuntungan yang mempengaruhi kemajuan perusahaan. Keuntungan tersebut antara lain:
52
1. Segi Ekonomi Lokasi yang terletak di dekat jalan raya, yang strategis memudahkan konsumen menemukan keberadaan perusahaan, sehingga konsumen lebih mudah menjangkaunya. 2. Segi Sosial Lokasinya yang jauh dari kompleks perumahan padat penduduk, sehingga keberadaannya tidak mengganggu kesehatan warga di sekitar perusahaan. 4.1.3 Arti Logo PT. Novapharin Pharmaeutical Industries Berikut arti dari logo PT. Novapharin Pharmaceutical Industries adalah a. Warna Kuning pada logo melambangkan kejayaan, ini sebagai harapan dari PT. Novapharin Pharmaeutical Industries agar perusahaan ini bisa berdiri jaya sampai kapanpun. b. Bentuk Lima Daun pada logo melambangkan Panca Abdi dari Perusahaan yaitu bahwa PT. Novapharin Pharmaeutical Industries memiliki 5 filosofi antara lain: 1. Share Holder / Pemegang Saham 2. Employees / Karyawan 3. Customers / Pelanggan 4. Community / Masyarakat 5. Country / Negara Kesatuan RI
53
4.1.4 Tujuan PT. Novapharin Pharmaeutical Industries PT. Novapharin Pharmaeutical Industries merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang farmasi, perusahaan Perseroan yang turut serta dalam melaksanakan dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi yang
memberikan
sedikit
lapangan
kerja
bagi
warga
di
sekitar
perusahaan.Perusahaan ini memiliki tujuan untuk menghasilkan obat-obatan yang murah
tetapi
berkualitas,
sehingga
semua
kalangan
masyarakat
yang
membutuhkan dapat menjangkaunya. 4.1.5 Visi dan Misi PT. Novapharin Pharmaeutical Industries a. Visi Visi dari PT. Novapharin Pharmaeutical Industries adalah memberikan obat-obatan dengan harga terjangkau dan mendistribusikan secara merata dengan kualitas yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPOM RI. b. Misi Beberapa misi dari PT. Novapharin Pharmaeutical Industries adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan Produk Baru 2. Mengembangkan Pangsa Pasar 3. Menghemat Biaya 4. Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Manusia
54
4.1.6 Motto PT. Novapharin Pharmaeutical Industries Motto dari PT. Novapharin Pharmaeutical Industries adalah Quality and Price Is The First.Yang artinya bagi PT. Novapharin Pharmaeutical Industries kualitas yang baik dan bermutu sekaligus dengan harga yang bisa diterima di masyarakat adalah yang paling utama. 4.1.7 Budaya Kerja PT. Novapharin Pharmaetical Industries a. professional b. Integrity c. Quality d. Fast and accurate e. Continuous Improvement f. Improvement 4.1.8 Struktur Organisasi PT. Novapharin Pharmaeutical Industries Deskripsi pekerjaan atau struktur organisasi menggambarkan susunan jabatan dalam perusahaan ini sangat penting peranannya, mengingat tugas dan tanggung jawab yang berbeda dari setiap jabatan, yang bermanfaat untuk mengetahui tugas dan kewajiban dari jabatan-jabatan dan tugas-tugas yang diberikan dalam organisasi. Adapun susunan, tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan yang ada di Nonvapharin Pharmaeutical Industries adalah sebagai berikut:
55
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan PT. Novapharin Pharmaeutical Industries Direktur
HRD
Manager Pemasaran
Manager Logistik
Manager Keuangan
Kepala Gudang :
Gudang Bahan Baku Gudang Bahan Kemas Gudang Barang Jadi
Sumber : PT. Novapharin Pharmaeutical Industries, Menganti Gresik 1. Direktur Pada posisi ini bertugas dan bertanggung jawab atas semua divisi-divisi yang ada di perusahaan yang akan dipertanggung jawabkan kepada general
manager
yaitu
Pharmaeutical Industries.
pemilik
langsung
dari
PT.
Novapharin
56
2. HRD Pada bagian HRD berwenang atas semua karyawan yang ada di PT. Novapharin Pharmaeutical Industries, mulai dari karyawan bagian produksi sampai bagian kantor dan laboratorium. Pada bagian ini bertanggung jawab mulai dari absensi kehadiran karyawan, aturan-aturan yang ada di perusahaan, sampai gaji karyawan.HRD juga berkuasa untuk memberhentikan karyawan yang dianggap merugikan perusahaan.HRD mempertanggung jawabkan langsung tugas dan pekerjaannya kepada direktur perusahaan. 3. Manager a. Manager Pemasaran yaitu yang berperan dalam penjualan produkproduk obat PT. Novapharin. Yang membawahi langsung bagian administrasi produksi dan administrasi penjualan hasil produksi. Bagian ini manager pemasaran mencari customer-customer baru untuk produk-produk PT. Novapharin Pharmaeutical Industries. Bagian ini juga yang bertanggung jawab atas kemajuan dari perusahaan karena promosi-promosi yang dilakukannya yang mempengaruhi terjualnya produk-produk yang dihasilkan perusahaan. b. Manager Keuangan yaitu bagian yang mengatur semua yang berhubungan dengan keluar masuk uang yang ada untuk membiayai semua kegiatan perusahaan. Yang membawahi langsung bagian administrasi keuangan dan administrasi perpajakan. Bagian keuangan yaitu bagian yang merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan
57
dan mengendalikan seluruh kegiatan penghimpunan dana yang diperlukan untuk membiayai kebutuhan yang sesuai dengan rencana perusahaan
sebagaimana
telah
ditetapkan.
Sedangkan
bagian
perpajakan yaitu bagian yang mengatur dan menghitung pajak-pajak yang menjadi tanggungan perusahaan. Pada bagian perpajakan ini yang lebih diteliti oleh penulis karena berhubungan langsung dengan tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Sehingga peneliti mencari banyak informasi pada bagian perpajakan ini. 4. Kepala Gudang Mempunyai tanggung jawab terhadap semua persediaan yang ada untuk produksi obat-obatan. 4.2 Analisis Data 4.2.1 Subjek Pajak PT. Novapharin Pharmaetical Industries Beberapa daftar nama rekanan PT. Novapharin Pharmaeutical Industries yang terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu: 1. PT. Astra International. Tbk 2. Hands Service 3. PT. Nusa Jasa Pertiwi 4. Maha Karya 5. Dira Tekhnik 6. PT. Cipta Kawan Tekhnik Abadi
58
7. Assifa Motor 8. Hand Service 9. KSW Komputer 10. Cheap N Clean 11. Gufron 12. PT. Buana Citra 13. Prima Mandiri Tekhnik 14. PT. Dynager Pandu Pratama 15. PT. Solid Inti Sejahtera Selain beberapa nama rekanan yang telah disebutkan diatas, masih banyak lagi rekanan PT. Novapharin Pharmaeutical Industries yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Selain rekanan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), PT. Novapharin juga menjalin hubungan dengan perusahaan rekanan yang belumm memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 4.2.2 Objek Pajak PT. Novapharin Pharmaeutical Industries Berikut beberapa objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Novapharin Pharmaeutical Industries yaitu: 1. Jasa Transportasi atau Jasa angkut barang kepada konsumen 2. Jasa Pinjam Forklif 3. Jasa Kalibrasi alat-alat Laboratorium 4. Jasa Service kendaraan-kendaraan perusahaan 5. Jasa Service mesin-mesin
59
6. Jasa Service peralatan elektronik kantor 7. Jasa Service Kebersihan 4.2.3
Mekanisme
Pemotongan,
Penyetoran,
dan
Pelaporan
Pajak
Penghasilan Pasal 23 di PT. Novapharin Pharmaeutical Industries Flowchat Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Departemen Pembendaharaan PT. Novapharin Pharmaeutical Industries, Menganti Gresik. Bagan proses Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 oleh PT. Novapharin Pharmeutical Industries. Gambar 4.2 Pemotongan PPh Pasal 23 PT. Novapharin
Bagian perpajakan
PT. X atau PT. Rekanan
Bagian Keuangan
FP + Invoice Intern BPP + Invoice
FP + BPP + Invoice
Sumber : diolah oleh penulis
FP atau Invoice
60
Gambar 4.3 Penyetoran PPh Pasal 23
Bagian Administrasi pajak (BPP)
Manager keuangan lapor pajak (BPP)
Bank (SSP)
BPP + SSP
Sumber : Diolah oleh penulis
Gambar 4.4 Pelaporan PPh Pasal 23
Bagian adminnistrasi pajak (BPP + SSP + SPT Induk)
Sumber : Diolah oleh penulis
KPP
61
Keterangan dari bagan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 di PT. Novapharin Pharmaeutical Industries adalah sebagai berikut: A. Narasi Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 1. Pertama perusahaan mengadakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan rekanan (perusahaan X) yang ditunjuk untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, sesuai dengan kebutuhan dan perusahaan rekanan yang sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan. 2. Setelah semua pekerjaan selesai dilakukan oleh perusahaan X, maka perusahaan rekanan tersebut akan mengirimkan Invoice dan Faktur Pajak (FP) kepada PT. Novapharin Pharmaeutical Industries sebagai bukti bahwa mereka telah melaksanakan pekerjaan yang diberikan. 3. Cek invoice dan Faktur Pajak dari perusahaan rekanan yang bersangkutan. Jika data yang diterima sesuai dengan kegiatan atau pekerjaan yang diminta, maka dari setiap kegiatan jasa yang diterima oleh PT. Novapharin akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Disini bagian pemesan kegiatan yang akanmenerima bukti tersebut, yaitu Ibu Eni. Setelah diteliti dan diperiksa kebenaran kegiatan yang diminta, FP tersebut diberikan kepada bagian perpajakan yaitu Ibu Dewi. 4. Bagian perpajakanlah yang berwenang memotong pajak dari setiap transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan bersama perusahaan rekanan, yang termasuk Pajak Penghasilan Pasal 23 yang akan dibahas peneliti lebih lanjut.
62
5. Setelah dipotong sesuai pajaknya, maka pajak pun diinput deprogram pajak yang ada sesuai dengan pajaknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Invoice dan FP yang telah diinput kemudian diprint sebagai Bukti Potong Pajak (BPP) dengan rangkap 3, BPP 1 untuk arsip perusahaan, BPP 2 digunakan untuk Penyetoran ke Kantor Pajak dan BPP 3 untuk diberikan kepada supplier atau perusahaan X yang melaksanakan pekerjaan sebagai bukti bahwa pajak atas jasa yang mereka laksanakan telah dipotong oleh PT. Novapharin Pharmaeutical Industries. B. Narasi Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 1. Dari rekap transaksi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang telah diinput oleh bagian perpajakan, maka akan dibuat BPP rangkap 3. Dari BPP tersebut akan diberikan kepada Manager Keuangan yaitu Ibu Lany, untuk dilakukan pengecekan. 2. Setelah diberikan kepada Manager Keuangan untuk mendapatkan pengesahan, lalu disetorkan ke Bank atau Kantor Pos yang telah ditunjuk perusahaan. 3. Dari penyetoran ke Bank atau Kantor Pos, perusahaan akan mendapatkan Surat Setoran Pajak (SSP), sebagai tanda bukti bahwa perusahaan telah melakukan penyetoran pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. SSP tersebut rangkap 5, SSP 1 dan 5 untuk arsip perusahaan, SSP 2 dan 4 untuk bank, serta SSP 3 yang digunakan PT.
63
Novapharin Pharmaeutical
Industries untuk
melaporkan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang telah dipotongnya. 4. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 PT. Novapharin Pharmaeutical Industries dilakukan sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah terjadi pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. C. Narasi Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 1. Pelaporan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23, dilakukan dengan menggunakan program e-SPT. 2. Sebelum dilaporkan ke Kantor Pajak, bagian perpajakan akan mengimput data tersebbut ke dalam program e-SPT. 3. Setelah diinput, bagian perpajakan akan mencetak SPT Masa dan ditanda tangani oleh manager keuangan. 4. Dilakukan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 ke Kantor Pajak yang terdekat dan dilampiri dengan:
Bukti Potong Pajak (BPP) lembar kedua
Daftar Bukti Potong lembar kedua
Surat Setoran Pajak lembar ketiga
Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)
5. dari Kantor Pelayanan Pajak, bagian administrasi pajak akan mendapat:
Bukti Potong lembar kedua
Bukti Penerimaan Surat
64
Surat Pemberitahuan Masa yang telah ditanda tangani dan diberi stempel dari petugas Kantor Pelayanan Pajak.
6. Dari Bukti Penerimaan Surat Itu, menjadi bukti bahwa PT. Novapharin Pharmaeutical Industries telah melakukan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa yang telah dipotongnya. 7. Bukti Penerimaan Surat Pemberitahuan Masa kemudian diarsip oleh bagian admnistrasi perpajakan. 8. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dilakukan oleh PT. Novapharin Pharmaeutical Industries paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 4.2.4 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh ) Pasal 23 Penulis
memberikan
beberapa
contoh
untuk
mengetahui
tentang
Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Novapharin Pharmaeutical Industries sebagai berikut: 1. Pada tanggal 04 April 2014 Departemen Pemasaran PT. Novapharin Pharmaeutical Industries memberikan pekerjaan pada PT. Nusa Jasa Pertiwi untuk mendistribusikan obat-obatan kepada konsumen dengan NPWP 02.009.927.1-614.000. Jumlah transaksi jasa transportasi yang telah dilakukan sebesar Rp. 630.000,- pembayaran melalui bank Mandiri. Karena PT. Nusa Jasa Pertiwi mempunyai NPWP, maka PT. Nusa Jasa Pertiwi dikenakan tarif pajak 2% atas Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang adalah:
65
PPh Pasal 23 = 2% x Rp. 630.000,- = Rp. 12.600,2. Pada tanggal 25April 2014 PT. Novapharin Pharmaeutical Industries meminta jasa service kebersihan kepada PT. Solid Inti Sejahtera dengan NPWP 02.969.304.1-609.000. Jumlah transaksi dari jasa kebersihan yang telah dilakukansebesar Rp. 3.445.248,-. Karena Wajib Pajak memiliki NPWP maka dikenakan tarif 2% atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang terutang adalah: PPh Pasal 23 = 2% x Rp. 3.445.248,- = Rp. 68.904,3. Pada tanggal 10 April 2014 PT. Novapharin Pharmaeutical Industries meminta jasa service untuk komputer kantor kepada KSW Computer yang tidak memiliki NPWP. Jumlah transaksi yang telah dilakukan untuk service computer yang ada sebesar Rp. 80.000,-. Karena perusahaan rekanan tidak memiliki NPWP maka besarnya tarif yang dikenakan adalah 100% lebih tinggi dibanding perusahaan rekanan yang memiliki NPWP yaitu sebesar 4% atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang terutang adalah: PPh Pasal 23 = 4% x Rp. 80.000,- = Rp. 3.200,-
4. Pada tanggal 26 April 2014 PT. Novapharin Pharmaeutical Industries meminta jasa service terhadap mesin-mesin produksi yang mengalami kerusakan kepada perusahaan rekanan yaitu Hand Service yang tidak memiliki NPWP untuk memperbaikinya. Jumlah transaksi yang telah dilakukan sebesar Rp. 1.920.000,-. Karena tidak memiliki NPWP maka
66
besarnya tarif pajak yang dikenakan adalah 100% lebih tinggi dibandingkan dengan tarif yang dikenakan kepada perusahaan yang tidak memiliki NPWP yaitu sebesar 4% atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 terutang adalah: PPh Pasal 23 = 4% x Rp. 1.920.000,- = Rp. 76.800,4.2.5 Perhitungan Sanksi Akibat Keterlambatan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Penulis akan memberikan beberapa contoh sanksi keterlambatan atas pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Novapharin Pharmaeutical Industries. Apabila PPh Pasal 23 pada PT. Novapharin Pharmaeutical Industries masa pajak April dibayarkan pada tanggal 15 Mei 2014 dimana tanggal terakhir penyetoran pajak adalah tanggal 10, maka atas keterlambatan pembayaran tersebut maka perusahaan mendapatkan sanksi sebesar 2% dari jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan tepat waktu. Jumlah masa Pajak Penghasilan Pasal 23 PT. Novapharin Pharmaeutical Industries sebesar Rp 1.250.000,-. Dari kasus tersebut sanksi yang harus dibayar oleh PT. Novapharin Pharmaeutical Industries adalah: Sanksi yang harus dibayar = Rp. 1.250.000,- x 2% = Rp. 25.000,Sehingga PT. Novapharin Pharmaeutical Industries harus membayar 2% lebih banyak dari jumlah PPh Pasal 23 yang seharusnya dibayar. Hal ini berdampak pada laba PT. Novapharin Pharmaeutical Industries yang akan berkurang, sehingga berdampak pada penilaian kinerja perusahaan. Dan pada
67
kenyataanya, PT. Novapharin Pharmaeutical Industries pernah mengalami keterlambatan bayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang telah dipotongkan, hal ini terjadi karena kelalaian bagian perpajakan atas tugas yang diberikan kepadanya. Sehingga dari kelalaian tersebut perusahaan harus menanggung kerugian atas sanksi keterlambatan pembayaran tersebut. 4.3 Hasil Penelitian 4.3.1 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 PT. Novapharin Pharmaeutical Industries merupakan perusahaan yang bergerak dibidang farmasi yang memproduksi obat-obatan yang murah tapi berkualitas, juga memerlukan jasa dari beberapa rekanan yang diperlukan. Dari jasa-jasa tersebut PT. Novapharin Pharmaeutical Industries berkewajiban memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa-jasa antara lain jasa tehknik, jasa service, jasa transportasi, jasa kalibrasi dan lain-lain. Atas pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 tersebut PT. Novapharin berperan sebagai pihak ketiga, yaitu pihak yang menyelenggarakan kegiatan.Seperti yang diatur dalam undang-undang. PT. Novapharin sebagai pihak penyelenggara kegiatan, wajib memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa lain-lain yang diberikan kepada rekanan.Dan PT. Novapharin Pharmaeutical Industries wajib menyetorkan dan melaporkan dari pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dilakukannya kepada Negara melalui SPT Masa.
68
Untuk menghitung besarnya pajak yang dibayarkan, maka harus diketahui jenis objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lainlain yang terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Seperti jenis jasa tekhnik yang termasuk PPh Pasal 23 ayat (2) huruf a, jasa pengamanan yang termasuk dalam PMK Nomor 244/PMK.03/2008 Pasal 1 ayat (2) huruf u, serta jasa transportasi yang termasuk dalam jenis jasa lain-lain yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) huruf e dalam PMK Nomor 244/PMK.03/2008. Sehubungan dengan jasa lain-lain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), sebagaimana telah mengalami beberapa perubahan, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dipotong sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dan bila penerima imbalan atas jasa yang diberikan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka besarnya tarif pemotongan adalah 100% (seratus persen) lebih tinggi dari tarif yang seharusnya, sebagaimana yang telah diatur dalam PMK Nomor 244/PMK.03/2008 pada pasal (1a) ayat 1 yang berbunyi, Wajib Pajak (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima ataumemperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak,besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%(seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksudpada ayat (1).Sehingga hal ini dapat merugikan perusahaan karena dapat mempengaruhi laba perusahaan.
69
Berikut adalah daftar masa pajak, tanggal penyetoran, dan pelaporan PPh 23 PT. Novapharin selama 1 (satu) tahun. Tabel 4.1 Daftar Tanggal Penyetoran, Pelaporan PPh 23 PT. Novapharin No
Masa Pajak
Tanggal Setor
Tanggal Lapor
1 Mei 2013 10 Juni 2013 20 Juni 2013 2 Juni 2013 10 Juli 2013 19 Juli 2013 3 Juli 2013 2 Agustus 2013 20 Agustus 2013 4 Agustus 2013 10 September 2013 20 September 2013 5 September 2013 10 Oktober 2013 18 Oktober 2013 6 Oktober 2013 8 November 2013 20 November 2013 7 November 2013 10 Desember 2013 20 Desember 2013 8 Desember 2013 10 Januari 2014 20 Januari 2014 9 Januari 2014 10 Februari 2014 20 Februari 2014 10 Februari 2014 10 Maret 2014 17 Maret 2014 11 Maret 2014 10 April 2014 17 April 2014 12 April 2014 9 Mei 2014 20 Mei 2014 Total PPh 23
Sumber : diolah oleh penulis
Jumlah PPh 23/Bulan (Rp) 1,034,894.00 726,251.00 446,900.00 1,093,245.00 674,344.00 737,902.00 1,152,388.00 853,991.00 2,045,174.00 469,348.00 756,298.00 923,767.00 10,914,502.00
70
Berikut adalah daftar pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 PT. Novapharin Pharmaeutical Industries terhadap perusahaan rekanan pada bulan April 2014 masa lapor Mei 2014 Tabel 4.2 Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 Masa April 2014 No
T anggal
1 2/4/2014 2 3 4 5 6 7
2/4/2014 4/4/2014 4/4/2014 4/4/2014 11/4/2014 16/4/2014
8 9 10 11 12 13
8/4/2014 10/4/2014 10/4/2014 11/4/2014 12/4/2014 15/4/2014
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
16/4/2014 16/4/2014 16/4/2014 16/4/2014 23/4/2014 23/4/2014 26/4/2014 28/4/2014 28/4/2014 30/4/2014
24 30/4/2014 25 30/4/2014
NPWP
Nama Perusahaan
01.302.584.6-092.000 PT . Astra International T bk 00.000.000.0-000.000 Hand Service 02.009.927.1-614.000 PT . Nusa Jasa Pertiwi 00.000.000.0-000.000 Maha Karya 00.000.000.0-000.000 Maha Karya 00.000.000.0-000.000 Dira T eknik 31.493.674.1-418.000 PT . Cipta Kawan T eknik Abadi 00.000.000.0-000.000 Assyfa Motor 00.000.000.0-000.000 Hand Service 00.000.000.0-000.000 Ksw Computer 00.000.000.0-000.000 Ksw Computer 02.009.927.1-614.000 PT . Nusa Jasa Pertiwi 01.302.584.6-092.000 PT . Astra International T bk 00.000.000.0-000.000 Cheap n Clean 00.000.000.0-000.000 Gufron 02.009.927.1-614.000 PT . Nusa Jasa Pertiwi 00.000.000.0-000.000 PT . Buana Citra 02.009.927.1-614.000 PT . Nusa Jasa Pertiwi 02.009.927.1-614.000 PT . Nusa Jasa Pertiwi 00.000.000.0-000.000 Hand Service 00.000.000.0-000.000 Hand Service 00.000.000.0-000.000 Prima Mandiri 31.493.674.1-418.000 PT . Cipta Kawan T eknik Abadi 03.047.426.6-039.000 PT . Dynagear Pandu Pratama 02.969.304.1-609.000 PT . Solid Inti Sejahtera Jumlah
Sumber diolah penulis
Nilai Objek Pajak (Rp) 71,750.00
T arif
PPh yang dipotong 2% 1,435.00
1,810,000.00 630,000.00 20,000.00 10,000.00 5,675,000.00 6,686,100.00
4% 2% 4% 4% 4% 2%
72,400.00 12,600.00 800.00 400.00 227,000.00 133,722.00
7,000.00 1,800,000.00 80,000.00 60,000.00 630,000.00 45,500.00
4% 4% 4% 4% 2% 2%
280.00 72,000.00 3,200.00 2,400.00 12,600.00 910.00
34,000.00 150,000.00 630,000.00 850,000.00 630,000.00 697,500.00 1,920,000.00 2,300,000.00 125,000.00 2,040,300.00
4% 4% 2% 4% 2% 2% 4% 4% 4% 2%
1,360.00 6,000.00 12,600.00 34,000.00 12,600.00 13,950.00 76,800.00 92,000.00 5,000.00 40,806.00
1,000,000.00
2%
20,000.00
3,445,248.00 31,347,398.00
2%
68,904.96 923,767
71
Berdasarkan tabel diatas, maka besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang telah dipotong oleh PT. Novapharin Pharmaeutical Industries selama bulan April 2014 terhadap perusahaan rekanan adalah sebesar Rp. 923.767,-. 4.3.2 Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada tahapan ini, perusahan yang berperan sebagai pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 wajib menyetorkan pajak yang telah dipotongnya ke kas Negara. Dalam penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 01 April 2010, yang merupakan
perubahan
atas
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak pada Pasal 2 ayat (6) yang berbunyi, “PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang telah dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir”. Dalam melakukan Penyetoran Pajak maka yang harus dibawa adalah Surat Setoran Pajak (SSP), Bukti Potong Pajak (BPP) dengan bilyet giro yang digunakan untuk melakukan pembayaran di bank yang telah dituju. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak pada Pasal 4 dan Pasal 5. Dalam Peraturan Menteri Keuangan dijelaskan pada Pasal 4, Pembayaran dan Penyetoran Pajak dilakukan di Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pasal 5 ayat (1) menjelaskan Pembayaran dan Penyetoran Pajak harus
72
dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran yang telah disahkan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran pajak. SSP dianggap sahapabila telah di validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), dan SSP dibuat rangkap 5 yaitu lembar ke 1 untuk perusahaan sebagai arsip, lembar ke 2,4,5 untuk bank yang bersangkutan sebagai arsip bank, dan lembar ke 3 untuk Wajib Pajak sebagai bukti yang digunakan untuk dilaporkan ke kantor pelayanan pajak. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007. Dan berdasarkan daftar bukti potong pada tabel 4.1 maka besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang harus disetorkan oleh PT. Novapharin Pharmaeutical Industries adalah sebesar Rp. 923.767,4.3.3 Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada tahapan ini, yang dilakukan oleh subjek pajak yaitu melaporkan Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dilakukan selambat-lambatnya 20 hari setelah terutangnya masa pajak, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak pada pasal 7 ayat (1). Dalam Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak
73
sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (11), dan ayat (12) wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari Masa Pajak Berakhir. PT. Novapharin Pharmaeutical Industries sebagai subjek pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 melakukan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan, dalam pengenaan tarif atas jasa tekhnik, jasa transportasi dan masih banyak lainnya, sebesar 2% (dua persen) untuk Wajib Pajak atau perusahaan rekanan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengenaan tarif pajak sebesar 100% (seratus persen) lebih tinggi atau sebesar 4% (empat persen) untuk Wajib Pajak atau rekanan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Novapharin Pharmaeutical Industries dilakukan pada saat perusahaan menerima invoice dan Faktur Pajak dari rekanan, sebagai bukti bahwa pekerjaan yang diberikan telah dilakukan, setelah itu perusahaan akan mengimput data tersebut dan juga membuat Bukti Potong untuk Wajib Pajak atau rekanan sebagai bukti bahwa penghasilan atas jasa yang dilakukan telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 oleh PT. Novapharin Pharmaeutical Industries. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Novapharin Pharmaeutical Industries berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) masa pajak bulan April 2014 dilakukan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada tanggal 09 Mei 2014. Setelah melakukan penyetoran di bank yang bersangkutan PT.
74
Novapharin Pharmaeutical Industries menerima bukti transfer atau bukti setor yang digunakan untuk pelaporan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Novapharin Pharmaeutical Industries dengan membawa SSP lembar 3, Bukti Potong Pajak (BPP), Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), dan Daftar Bukti Potong atas Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa yang diterima. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Masa dengan masa pajak bulan April 2014, PT. Novapharin Pharmaeutical Industries melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 terutangnya pada tanggal 20 bulan Mei 2014 sebesar Rp. 923.767,4.3.4 Pembahasan Berdasarkan penjelasan diatas, penulis melihat prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Novapharin Pharmaeutical Industries sudah sesuai dengan teori dan peraturan Perpajakan. Yaitu: 1. Pemotongan dilakukan atas jasa lain-lain sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2007 tentang jenis-jenis jasa lainlain pada Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif pajak sebesar 2% (dua persen) untuk Wajib Pajak atau perusahaan rekanan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan tarif pajak sebesar 4% (empat persen) untuk Wajib Pajak atau rekanan yang tidak memiliki NPWP.
75
2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP), Bukti Potong Pajak (BPP), Daftar Bukti Potong, dan Bilyet giro. 3. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa lain-lain dilakukan pada tanggal 20 bulan berikutnya dengan membawa SSP, SPT Masa, Bukti Potong Pajak, dan Daftar Bukti Potong. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan serta sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak.
