59
BAB IV PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian 4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bergerak di bidang keuangan khususnya pemberian kredit kepada masyarakat
menengah
kebawah
dengan
menggunakan
sistem
gadai.Pegadaian mempunyai visi pada tahun 2013 pegadaian menjadi "champion" dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fidusia bagi masyarakat menengah ke bawah. Misi PT. Pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktik pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar ditegaskan dalam keputusan Menteri Keuangan No. Kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut: 1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada: Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil, yang bersifat produktif kaum buruh / pegawai negeri yang ekonomi lemah dan bersifat konsumtif 2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktik riba lainnya.
60
3. Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan mayarakat. 4. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya. Dengan seiring perubahan status perusahaan dari Perum menjadi Perseroan Terbatas pernyataan misi perusahaan dirumuskan kembali dengan pertimbangan jangan sampai misi perusahaan itu justru membatasi ruang gerak perusahaan dan sasaran pasar tidak hanya masyarakat kecil dan golongan menengah saja maka terciptalah misi perusahaan PT. Pegadaian yaitu “ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan”. Bertolak dari misi Pegadaian tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya Pegadaian adalah sebuah lembaga di bidang keuangan yang mempunyai visi dan misibagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan
yang
adil
dalam
perekonomian.
Budaya
perusahaan
diaktualisasikan dalam bentuk simbol/ maskot dan jargon si "INTAN" yang bermakna: 1.Inovatif, berinisiatif, kreatif dan produktif 2. Berorientasi pada solusi 3. Nilai Moral Tinggi Taat Beribadah
61
4. Jujur dan berfikir positif 5. Terampil dan Kompeten di bidangnya 6. Selalu mengembangkan diri 7. Adi Layanan, Peka dan cepat tanggap 8. Empatik, santun dan ramah Nuansa Citra 9. Memiliki sense of belonging 10. Peduli nama baik perusahaan. Makna yang terkandung dalam maskot SI INTAN yaitu kepala berbentuk berlian memberi makna bahwa Pegadaian mengenal batu intan sudah puluhan tahun, Intan tidak lebih dari sebuah bongkahan batu yang diciptakan alam dalam suatu proses beratus tahun lamanya. Kekerasannya menjadikan dia tidak dapat tergores dari benda lain. Tetapi dia juga dapat dibentuk menjadi batu yang sangat cemerlang (brillian). Dengan
kecemerlangan
itulah
kemudian
dia
disebut
berlian.Karakteristik batu intan itu diharapkan terdapat juga pada setiap insan Pegadaian.Sikap tubuh dengan tangan terbuka dan tersenyum memberi makna sikap seorang pelayan yang selalu siap memberikan pelayanan prima kepada siapa saja.Rompi warna hijau bermakna memberi keteduhan sebagai insan Pegadaian. 4.1.2 Sejarah Pegadaian Usaha gadai di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda dimana pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Sejarah Pegadaian dimulai pada
62
saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (liecentie stelsel). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode liecentie stelsel diganti menjadi pacth stelsel yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode pacth stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan cultuur stelsel dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret
63
1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132.Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut Sitji Eigeikyuku, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari. Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas.Agresi militer Belanda yang kedua memaksa
Kantor
Magelang.Selanjutnya,
Jawatan pasca
Pegadaian perang
dipindah
kemerdekaan
Kantor
lagi
ke
Jawatan
Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP. No. 7/ 1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP. No. 10/ 1990 (yang diperbarui
64
dengan PP. No. 103/ 2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PT.). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat Pegadaian semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi public service obligation, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. 4.1.3 Struktur Organisasi Penyusunan struktur organisasi dalam perusahaan merupakan suatu hal yangsangat penting. Melalui struktur organisasi tersebut akan tergambar dengan jelastugas dan tanggung jawab masing-masing posisi/ jabatan, sehingga struktur organisasiyang tepat akan membantu dan memperlancar usaha dalam pencapaian tujuanperusahaan. Adapun struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero) Unit Cabang Pembantu (UPC) Bulang terdiri dari seorang pengelola UPC, seorang kasir, seorang pelayan, dan seorang petugas keamanan. (Wawancara) Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) mempunyai
tugas
pokok
mengkooordinasikan,
melaksanakan,
dan
mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan UPC. Sedangkan kasir bertugas melakukan tugas penerimaan dan
65
pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor.Keamanan mempunyai tugas menertibkan dan mengamankan keadaan kantor selama jam kerja maupun setelahnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 4.1.4 Visi dan Misi Pegadaian 1. Visi Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. 2. Misi 1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. 3.Membantu
Pemerintah
dalam
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan. 4.1.5 Kegiatan Usaha Pegadaian Pada umumnya masyarakat jika mendengar kata pegadaian akan berpikir hanya memberikan kredit kepada masyarakat dengan cara
66
menggadaikan barang mereka, padahal di samping itu, pegadaian juga melakukan pelayanan lain yang jugadapat bermanfaat bagi masyarakat, seperti: a. Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia) Layanan ini ditujukan kepada pengusaha mikro dan kecil sebagai alternatif pemenuhan modal usaha dengan penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Kredit Kreasi merupakan modifikasi dari produk lama yang sebelumnya dikenal dengan nama Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian. Agunan yang diterima saat ini adalah BPKB kendaraan bermotor (mobil atau sepeda motor). b. Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai) Merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. c. Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga) Merupakan pemberian pinjaman kepada ibu-ibu kelompok usaha rumah tangga sangat mikro yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman modal kerja yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. d. Kremada (Kredit Perumahan Swadaya) Merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat berpenghasilan rendah
untuk
membangun
atau memperbaiki
rumah dengan
67
pengembalian secara angsuran. Pendanaan ini merupakan kerja sama dengan Menteri Perumahan Rakyat. e. KRESNA (Kredit Serba Guna) Merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai/karyawan dalam angka kegiatan produktif/konsumtif denganpengembalian secara angsuran.Besar pinjaman disesuaikan dengan jumlah penghasilan masing-masing
pegawai
(kemampuan
mengangsur)
sehingga
tidakterlalu memberatkan likuiditas bulanan pegawai, dengan batas maksimum uang pinjaman sesuai dengan SE No. 66 Tahun 2003tanggal 3 Juli 2013, tarif sewa modal sebesar 8,5 % flat per tahun. f. MULIA Pembiayaan MULIA adalah pembiayaan emas batangan kepada nasabah dengan pola angsuran untuk jangka waktu tertentudengan prinsip syariah. Emas Batangan yang dibiayai oleh pembiayaan MULIA adalah emas batangan bersertifikat internasional(LBMALondon Bullion Market Asosiation ) dengan jenis/varian unit 5 gram, unit 10 gram, unit 25 gram, unit 50 gram, unit 100gram, unit 250 gram, dan unit 1.000 gram. g. KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah) Diberikan kepada para petani dengan jaminan gabah kering giling. Layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pasca panen
68
agar terhindar dari tekanan akibat fluktuasi harga pada saat panen dan permainan harga para tengkulak. h. Investa (Gadai Efek) Gadai Efek merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan agunan berupa saham dengan sistem gadai. i. Kucica (Kiriman Uang Cara Instan, Cepat dan Aman) Adalah produk pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan Western Union. j. Jasa Taksiran dan Jasa Titipan Jasa Taksiran adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimiliki seperti emas, berlian, batu permata dan lain-lain. Jasa Titipan adalah pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barangbarang atau surat berharga yang dimiliki terutama bagi orang-orang yang akan pergi meninggalkan rumah dalam waktu lama, misalnya menunaikan ibadah haji, pergi keluar kota atau mahasiswa yang sedang berlibur. k. Properti Untuk mengoptimalkan pemanfaatan assetnya yang kurang produktif, Pegadaian membangun gedung untuk disewakan, baik dengan cara pembiayaan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga dengan Sistem Bangun-Kelola-Alih atau Build-Operate-Transfer (BOT) dan Kerja Sama Operasi (KSO).
69
l. Jasa Lelang PT. Pegadaian memiliki satu anak perusahaan PT. Balai Lelang Artha Gasia dengan komposisi kepemilikan saham 99,99% (Perum Pegadaian) dan 0,01% (Deddy Kusdedi). PT Balai Lelang Artha Gasia bergerak dibidang jasa lelang dengan maksud menyelenggarakan penjualan di muka umum secara lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. m.Unit Laboratorium Gemologi (G-Lab) Pelayanan G-Lab adalah singkatan dari Laboratorium Gemologi milik Perusahaan yang merupakan unit pelayanan di bidangpengujian dan atau penilaian batu berharga, logam mulia dan sertifikat khusus. Jasa yang terdapat dalam unit pelayanan G-Lab adalah: 1. Jasa pengujian atau taksiran 2. Jasa konsultasi 3. Jasa khusus 4.1.6 Tujuan Pegadaian Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000 Pasal 6 dan pasal 7, tujuan pegadaian adalah: 1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai
70
dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya. 4.1.7Fungsi Pegadaian PT. Pegadaian (Persero) sebagai salah satu lembaga keuangan yangbergerak
dalam
bidang
pelayanan
jasa
pinjam
meminjam
memilikifungsi yang dijadikan dasar dalam pendirian PT. Pegadaian. Fungsipendirian PT. Pegadaian adalah : 1. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat. 2.Menciptakan
dan
mengembangkan
usaha-usaha
lain
yang
menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. 3. Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian 4. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.
4.2 Pembahasan Data Hasil Penelitian PT. Pegadaian (Persero) sebagai salah satu lembaga penyedia kredit tentunya membutuhkan suatu jaminan atas kepastian pelunasan kredit oleh nasabah, maka dalam hal ini nasabah harus menyertakanbarang yang dapat dijadikan jaminansebagai penjamin hutang apabila pihak nasabah tidak bisa melunasi hutangnya sampai jangka waktu yang telah ditentukan.Barang
71
jaminan
merupakan
setiap
barang
berharga
milik
nasabah
yang
dijadikansebagai jaminan pinjaman dalam Pegadaian dengan tujuan untuk memberikankepastian atau jaminan kepada Pegadaian bahwa Nasabah akan melunasi pinjamansesuai dengan yang diperjanjikan. Pihak PT. Pegadaian (Persero) dalam hal barang jaminan telah menetapkan ada beberapa jenis barang berharga tertentu yang dapat diterima sebagai barang jaminan. Barang-barang tersebut nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga diperoleh nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Besarnya pinjaman yang diperoleh nasabah dihitung dari nilai taksiran dikalikan prosentase golongan pinjaman yang telah ditentukan (92%, 93%, atau 95%). Semakin besar nilai taksiran barang, maka semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh. (Wawancara) Barang-barang yang diterima sebagai jaminan gadai meliputi: (Wawancara) 1. Barang perhiasan (logam dan permata), seperti: emas, berlian, dan batu mulia 2. Kendaraan, seperti: mobil, sepeda motor, dan sepeda 3. Barang elektronik, seperti: TV, laptop, HP, dan lain-lain Namun di kantorPT. Pegadaian (Persero) Unit Pembantu Cabang Bulang (lokasi penelitian) hanya menerima barang perhiasan sebagai barang jaminan untuk jenis pinjaman KCA (Kredit Cepat dan Aman). Pinjaman KCA merupakan nama produk Pegadaian yang sistem pemberian uang pinjaman dengan jaminan gadai sesuai ketentuanPasal 1150 s.d Pasal 1160
72
KUH Perdata. Dalam penelitian ini, penulis hanya membahas perlakuan akuntansi barang jaminan pinjaman KCA. Barang jaminan pinjaman KCA yang diakui pegadaian dibedakan menjadi dua yaitu Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP) dan Barang Jaminan (Aktiva) yang disisihkan (AYD). 4.2.1 Kebijakan Pinjaman Yang Diberikan Pinjaman
yang
diberikan
diklasifikasikan
sebagai
aset
keuangan.Mengacu pada nilai barang jaminan yangdiagunkan oleh nasabah, maka untuk mempermudah administrasi dilakukan penggolongan Uang Pinjaman (UP) yang ditetapkandengan Surat Keputusan Direksi, yaitu berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 07/UG.2.00212/2012 tanggal 2 Pebruari
2012tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
SK
Direksi
Nomor
35/UG.2.00212/2012 tentang Perubahan Penggolongan Uang Pinjaman, Pembulatan Uang Pinjaman, Tarif Biaya Administrasi dan Penetapan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA, besarnya persentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jaminan yang berlaku tanggal 1 Maret 2012, ditetapkan sebagai berikut:
Tabel 4.1 Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA Tarif sewa
Prosentase
modal per 15 hari
terhadap
Golongan Pagu Kredit (Rp) Pinjaman Lama
Baru
taksiran
A
50.000-500.000
0,75%
0,75% 95,00%
B1
550.000-1.000.000
1,20%
1,15% 92,00%
B2
1.050.000-2.500.000
1,20%
1,15% 92,00%
73
Lanjutan B3
2.550.000-5.000.000
1,20%
1,15% 92,00%
C1
5.100.000-10.000.000
1,20%
1,15% 92,00%
C2
10.100.000-5.000.000
1,20%
1,15% 92,00%
C3
15.100.000-
1,20%
1,15% 92,00%
1,00%
1,00% 93,00%
20.000.000 D
Diatas 20.100.000
Sumber: PT. Pegadaian
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.312/UL.3.00213/2007 tanggal 9 Mei 2007 dan Surat Edaran DireksiNo. 32/UL.3.00212/2007 tanggal 7 Juni 2007 tentang Perubahan Tarif Biaya Administrasi Ulang Gadai yang mulai berlakutanggal 1 Juli 2007, pengenaan biaya administrasi dibedakan antara gadai baru dan ulang gadai sebagai berikut: A. Gadai Baru Tabel 4.2 Tarif Biaya Administrasi Ulang Gadai Baru No
Kredit Baru
Tarif Biaya Administrasi (Rp)
1
Semua Golongan (A, B, C, dan D)
1% dari sisa uang pinjaman
2
Khusus Barang Jaminan Kendaraan
1% dari Rp 50.000
Sumber: PT. Pegadaian
74
B. Ulang Gadai Tabel 4.3 Tarif Biaya Administrasi Ulang Gadai Lama No
Kredit Lama Berlanjut
Tarif Biaya Administrasi (Rp)
1
1 s/d 30 hari
0,2 % dari uang pinjaman
2
31 s/d 60 hari
0,4% dari uang pinjaman
3
61 s/d 90 hari
0,6% dari uang pinjaman
4
91 s/d 120 hari
0,8% dari uang pinjaman
Sumber: PT. Pegadaian
4.2.2 Kronologi Timbulnya Barang Lelang Perusahaan (BLP) Barang jaminan masuk ke dalam pegadaian ketika nasabah melakukan pinjaman. Pada saat mengajukan pinjaman inilah nasabah menyertakan barang jaminan sebagai bentuk janji akan melunasi hutangnya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.Besarnya pinjaman yang diperoleh nasabah dihitung berdasarkan nilai taksiran jaminan yang kemudian dikalikan prosentase golongan pinjaman yang telah ditentukan (92%, 93%, atau 95%). Sehingga dengan demikian semakin besar nilai taksiran barang, maka semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 60/UG.2.00212/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 dan Surat EdaranNomor: 10/UG.2.00212/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal KCA dan PerubahanPenggolongan Uang Pinjaman, besarnya prosentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai
75
barang jaminan yang berlaku tanggal 1 April 2011 ditetapkan sebagai berikut: Tabel 4.4 Penggolongan Uang Pinjaman, besarnya prosentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jaminan Golongan Pinjaman
Pagu Kredit (Rp)
A B C D
50.000-500.000 550.000-5.000.000 5.100.000-20.000.000 Di atas 20.100.000
Prosentase Uang Pinjaman Terhadap Nilai Taksiran 95% 92% 92% 93%
Jangka Waktu Pinjaman 120 hari 120 hari 120 hari 120 hari
Sumber: PT. Pegadaian
Setelah memperoleh pinjaman sesuai dengan keinginannya, nasabah berkewajiban melunasi pinjamannya dalam jangka waktu 120 hari (4 bulan). Apabila pinjaman belum dapat dilunasi pada waktunya maka nasabah bisa mengajukan perpanjangan dengan cara mencicil pinjaman dan melakukan gadai ulang sehingga tanggal jatuh temponya diperpanjang 120 hari. Sedangkan apabila nasabah tidak melakukan perpanjangan pinjaman padahal pinjamannya telah jatuh tempo maka barang jaminan miliknya akan dilelang sesuai dengan ketentuan pihak pegadaian.Dalam waktu 30 hari pertama, dijual pertama, sebesar UP + SM dibawah tanggug jawab manajer cabang.Dalam waktu 30 hari kedua, dijual dibawah tanggung jawab manajer cabang dengan harga minuman yang ditetapkan panitia taksir ulang.Tiga puluh hari ketiga, dijual minuman sebesar 25 % dibawah harga yang ditetapkan panitia.Apabila belum habis terjual sisanya kemudian dibeli oleh
76
perusahaan sebesar Harga Limit Lelang (HLL) dan diakui oleh pegadaian sebagai Barang Lelang Perusahaan (BLP). Berikut Jurnal-jurnal untuk mencatat kejadian-kejadian sehingga timbul Barang Lelang Perusahaan (BLP): (Wawancara) 1. Saat pencairan kredit Rek. Normatif Nasabah
xxx
Pendapatan Administratif Golongan x
xxx
Kas Kecil Kasir
xxx
Pendp. Sewa Modal Yang Masih Harus Diterima
xxx
Pendp. Sewa Modal Golongan x
xxx
2. Saat pelunasan kredit a. Pelunasan kredit sebelum jatuh tempo Kas Kecil Kasir
xxx
Rek. Normatif Nasabah
xxx
Pendp. Sewa Modal Golongan x
xxx
Pendp. Sewa Modal Golongan x Pendapatan Sewa Modal YMHD
xxx xxx
77
b. Pelunasan kredit setelah jatuh tempo Kas Kecil Kasir
xxx
Rek. Normatif Nasabah
xxx
Pendp. Sewa Modal Golongan x
xxx
Pendp. Sewa Modal Tambahan Gol.x
xxx
Pendp. Sewa Modal Golongan x
xxx
Pendapatan Sewa Modal YMHD
xxx
3. Pembelian Barang Jaminan oleh pegadaian karena gagal lunas BLP golongan x
xxx
Rekening Normatif Nasabah
xxx
Pendapatan sewa modal golongan x
xxx
Bea Lelang
xxx
Ilustrasi Kronologi Timbulnya Barang Lelang Perusahaan (BLP) Seorang nasabah ingin mengajukan pinjaman di PT. Pegadaian UPC Bulang
dengan
menjaminkan
emas
yang
dibelinya
seharga
Rp
4.500.000Taksiran dari pihak Pegadaian untuk emas tersebut ternyata hanya senilai Rp 3.000.000 (emas golongan C), maka pinjaman maksimum yang dapat diberikan pihak Pegadaian untuk nasabah tersebut sebesar: = Rp 3.000.000 x 92% = Rp 2.760.000
78
Nasabah tersebut hanya meminjam Rp 2.500.000. Jadi kas yang diterima nasabah adalah: = Rp 2.500.000 – Rp 15.000 (biaya administrasi) = Rp 2.485.000 Berikut ayat jurnalnya: Rek. Normatif Nasabah
Rp 2.500.000
Pendapatan Administratif Golongan B
Rp 15.000
Kas Kecil Kasir
Rp 2.485.000
Pendp. Sewa Modal Yg Masih Harus Diterima
Rp 230.000*
Pendp. Sewa Modal Golongan B
Rp 230.000
*(Rp 2.500.000 x 9,2%) Pada saat jatuh tempo ternyata nasabah tidak bisa melunasi pinjamannya, sehingga barang jaminan milik nasabah menjadi milik pihak pegadaian.Pegadaian mengakui barang jaminan tersebut menjadi Barang Lelang Perusahaan (BLP). Ayat jurnalnya sebagai berikut: BLP golongan B
Rp 2.784.600
Rekening Normatif Nasabah
Rp 2.500.000
Pendapatan sewa modal golongan B
Rp 230.000
Bea Lelang
Rp 54.600*
*(2% x (Rp 2.500.000 + Rp 230.000)
79
Sehingga sesuai kebijakan perusahaan, pihak pegadaian menyajikan Barang Lelang Perusahaan (BLP) ke dalam laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan yaitu Rp 2.730.000 (Uang Pinjaman Nasabah + Sewa Modal). 4.2.3 Perlakuan Akuntansi Barang Lelang Perusahaan (BLP) Sebelum membahas tentang perlakuan akuntansi Barang Lelang Perusahaan (BLP), terlebih dahulu peneliti jabarkan tentang kebijakankebijakan Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) Rubrik Gudang (BG), Elektronik (EL) dan Kendaraan (KD). a. Pada saat proses taksir ulang barang kasep rubrik Gudang (BG), Elektronik (EL) dan Kendaraan (KD), Panitia Lelang harus memastikan bahwa barang jaminan yang akan dilelangkan adalah barang jaminan dengan taksiran wajar. b. Apabila terdapat barang jaminan rubrik Gudang (BG), Elektronik (EL) atau Kendaraan (KD) yang termasuk dalam taksiran tidak wajar (taksiran tinggi) maka direklas menjadi Barang bermasalah Pegadaian KCA. c. Terhadap Barang Jaminan Bermasalah Pegadaian KCA tersebut, Pemimpin Wilayah melakukan koordinasi dengan Tim SPI (Satuan Pengawas Intern) untuk melakukan proses investigasi. 1) Apabila berdasarkan hasil investigasi Tim SPI terdapat indikasi fraud atau kelalaian oleh karyawan (pelaku), maka potensi kerugian menjadibeban karyawan (pelaku) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
80
2) Apabila berdasarkan hasil investigasi Tim SPI tidak terbukti indikasi fraud atau kelalaian yang dilakukan oleh karyawan, maka potensi kerugian menjadi risiko bisnis dan tetap menjadi piutang Nasabah (Piutang TakTertagih). 3) Pembebanan kerugian kepada Perusahaan tidak dibenarkan lagi dan terhadap piutang Nasabah (Piutang Tak Tertagih) tersebut setelah jangka waktu tertentu akan diajukan penghapusan, yaitu hapus buku dengan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau hapus tagih dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). d. Barang jaminan rubrik Gudang (BG), Elektronik (EL) dan Kendaraan (KD) tidak dimasukkan sebagai kategori barang jaminan yang mendapat penurunan harga jual dari nilai
Sewa Modal dengan
pertimbangan: 1) HPS (Harga Pasar Setempat) sebagai dasar penetapan taksiran barang jaminan relatif terkontrol. 2) Patok taksiran untuk penetapan uang pinjaman dalam batasan aman. 3) Jarang terjadi penurunan harga yang ekstrem untuk jenis barang jaminan tersebut. 4) Secara prosedural Nasabah harus mengangsur (cicil) Uang Pinjaman saat proses perpanjangan kredit (Ulang Gadai).
81
e. Beberapa solusi yang dapat dilakukan sebagai mitigasi risiko barang jaminan rubrik Gudang (BG), Elektronik (EL) dan Kendaraan (KD) antara lain: 1) Peninjauan harga pasar untuk penetapan HPS barang jaminan dilakukan dalam periode yang lebih pendek (dari per triwulan menjadi per bulan). 2) Peningkatan wawasan dan kompetensi petugas Penaksir untuk pengenalan jenis barang jaminan terbaru dan terkini. 3) Ditekankan kepada Nasabah untuk mengangsur (cicil) Uang Pinjaman pada saat perpanjangan kredit (Ulang Gadai). 4) Penerimaan barang jaminan rubrik Gudang (BG), Elektronik (EL) dan Kendaraan (KD) harus memperhatikan animo masyarakat setempat. f. Upaya optimalisasi penerimaan barang jaminan rubrik Gudang (BG), Elektronik (EL) dan Kendaraan (KD) agar tetap dilaksanakan sebagai upaya menangkap peluang serta memberikan pelayanan yang lebih balk kepada nasabah dan masyarakat. Setelah dijelaskan kebijakan-kebijakan tentang Barang Jaminan Dalam Proses Lelang sebagai dasar mengetahui perlakuan akuntansi Barang lelang milik perusahaan (BLP), maka selanjutnya akan dijelaskan di bawah ini tentang perlakuan akuntansi Barang lelang milik perusahaan (BLP).
82
4.2.3.1 Pengakuan Barang Lelang Perusahaan (BLP) Pengakuan adalah proses untuk mencatat atau memasukkan secara formal suatu pos dalam akun dan laporan keuangan entitas (SFAC No. 3, par. 83). Pengakuan ini meliputi penjelasan suatu pos baik dengan kata-kata maupun angka, dan jumlah itu termasuk dalam angka total laporan keuangan. Untuk aset atau kewajiban pengakuan menyangkut pencatatan bukan bukan hanya perolehan atau terjadinya pos itu, tetapi juga perubahan sesudahnya, termasuk penghapusan dari laporan keuangan yang sebelumnya diakui. Barang jaminan yang tidak laku dijual/ lelang dibukukan sebagai Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP).BLP adalah barang jaminan yang ditaksir wajar, tidak ditebus sampai dengan tanggal jatuh tempo dan tidak laku saat dilelang, kemudian dibeli oleh Perusahaan sebesar Harga Limit Lelang (HLL).Barang lelang milik perusahaan diakui dan dicatat sebagai transaksi mutasi asetdari pinjaman yang diberikan (aset lancar) menjadi aset lain-lain, maka adanya barang lelang milik perusahaan setiap lelang tidak perludicatat pada Berita Acara Lelang (BAL), karena BALhanya berisi data barang jaminan yang laku dilelang saja. Barang Lelang Milik Perusahaan dicatat berdasarkan besarnya Uang Pinjaman, Sewa Modal dan Bea Lelang Penjual/ Pembeli 2%.Bea Lelang dihitung dari harga yang terbentuk pada saat lelang, yang kemudian disetor ke Kas Negara. Selanjutnya sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.40/PMK.07 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan
83
Lelang dan telah ditetapkan/ diberlakukan pada tanggal 30 Mei 2006 dan Surat Edaran Direksi No. 44/UI.1.00211/2006 tanggal 3 Oktober 2006 setiap pelaksanaan lelang dikenakan uang miskin 0% atau dengan kata lain lelang tidak dikenakan uang miskin, dengan demikian untuk selanjutnya BLP dicatat berdasarkan besarnya Uang Pinjaman, Sewa Modal dan Bea Lelang Penjual/Pembeli 2%. BLP harus terjual dan penjualan dilakukan oleh Panitia Penjualan BLP. Pelaksanaan Penjualan dapat dilakukan oleh Kantor Cabang yang mempunyai harga pasar tertinggi dengan cara di bawah tangan atau dimutasi ke Cabang lain dan dapat dijual dengan cepat. Harga penjualan ditetapkan sebagai berikut: - BLP perhiasan emas, penjualannya tergantung pada harga yang tertinggi antara harga pasar pusat untuk lelang (HPPL) dan harga pasar daerah untuk lelang (HPDL) - BLP non emas, penjualannya ditetapkan minimal sebesar harga pembelian (H.Pb.BLP). Penjualan diharga pembelian (H.Pb) harus mendapat persetujuan dari Pemimpin Wilayah Ayat jurnal untuk mencatat pengakuan Barang Lelang Perusahaan oleh pegadaian: (Wawancara) BLP golongan x
xxx
Rekening Normatif Nasabah
xxx
Pendapatan sewa modal golongan x
xxx
Bea Lelang
xxx
84
Ketika barang lelang milik perusahaan (BLP) laku terjual maka pegadaian harus menyetor Bea lelang dari hasil penjualan tersebut 2 %, berikut jurnal-jurnalnya: (Wawancara) 1. Jurnal untuk mencatat penyetoran Bela lelang ke kas negara Bea Lelang
xxx
Kas
xxx
2. Jurnal untuk mencatat penjualan BLP Kas
xxx
(Rugi Periode Berjalan
xxx)
BLP golongan x
xxx
(Laba Periode Berjalan
xxx)
4.2.3.2 Pengukuran Barang Lelang Perusahaan (BLP) Barang lelang Perusahaan diakui pada saat terjadi pembelian barang tersebut oleh pihak pegadaian sebesar Uang Pinjaman, Sewa Modal dan Bea Lelang Penjual/ Pembeli 2%. Sedangkan penjualan BLP diakui pada saat terjadinya pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang tersebut kepada pembeli, jika hasil penjualan BLP lebih tinggi/rendah dari harga perolehannya, maka selisihnya diakui sebagai laba/ rugi untuk periode berjalan dan dibukukan pada pendapatan/beban lainnya. Barang lelang perusahaan masih dapat ditebus oleh nasabahselama BLP tersebut masih berada di PT. Pegadaian, yaitu dalam kurun waktu
85
enam puluh hari setelah tanggal pelelangan. BLP emas atau non emas sebelum diusulkan penurunan harga jualnya dapat juga diupayakan penjualannya di kantor cabang yang berada di daerah lain yang diyakini dapat terjual lebih cepat. Pengiriman BLP ini dibukukan sebagai Rekening Antar Kantor (RAK) Mutasi Aset dan harus mendapat izin dari Kepala Kantor
Daerah
dan
penjualannya
di
tempat
yang
baru
harusmemperhitungkan biaya pengirimannya. BLP yang diminta oleh hakim, jaksa atau polisi harus diselesaikan menurut peraturan yang berlaku. Selanjutnya pada buku Rincian Barang Lelang Perusahaan (RBLP) diberi catatan seperlunya.
4.2.3.3 Penyajian Barang Lelang Perusahaan (BLP) dalam Laporan Keuangan Barang Lelang Perusahaan (BLP) dilaporkan dalam laporan keuangan dalam kelompokaset lain-lain dengan nama akun Barang lelang milik perusahaan. Aset lain-lain merupakan pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan ke dalam kelompok aset tertentu dalam neraca.Barang lelang perusahaan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan (neraca) sebesar harga perolehannya. Jumlah tercatat BLP dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau terjual.Laba ataurugi yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah
86
tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada tahun BLP tersebut dihentikan pengakuannya.
Tabel 4.5 Contoh Perhitungan Barang Lelang Perusahaan (BLP) per 30 Juni 20XX Gol. A B C D Total
PYD 5.400.000 40.600.000 35.200.000 7.150.000
Pelunasan 3.970.000 38.830.000 27.800.000 2.400.000
HL 1.600.500 1.100.200 4.300.600 2.700.200
SM 324.000 3.897.200 3.379.200 572.000
BL 32.010 22.004 86.012 54.004
BLP 185.510 4.589.404 6.564.612 2.675.804 14.015.330
Sumber: Data Diolah
Keterangan: PYD: Pinjaman Yang Diberikan
SM: Sewa Modal
HL: Hasil Lelang
BL: Bea Lelang 2%
BLP: Barang Lelang Perusahaan *BLP= PYD - Pelunasan - Hasil Lelang + SM + BL
Barang Lelang Perusahaan (BLP) disajikan ke dalam laporan posisi keuangan (neraca) sebesar harga perolehan Rp 14.015.330. Prinsip ini sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum dimana aset lain-lain disajikan ke dalam laporan keuangan sebesar harga perolehan atau nilai wajar. Harga perolehan BLP didapat dari total pinjaman yang diberikan – pelunasan dari nasabah – hasil pelelangan + sewa modal + bea lelang 2%. (Wawancara)
87
4.2.4 Perlakuan Akuntansi Barang Jaminan Yang Disisihkan (AYD) Barang jaminan yang disisihkan (AYD) merupakan barang jaminan bermasalah yang telah ditaksir kembali menjadi taksiranwajar dan masih dalam proses penyelesaian.Barang jaminan bermasalah artinya barang tersebut ditaksir terlalu tinggi karena penurunan harga pokok emas sehingga pihak pegadaian menaksir kembali menjadi taksiran wajar. 4.2.4.1 Pengakuan Barang Jaminan Yang Disisihkan (AYD) Sesuai dengan ketentuan, barang jaminan yang disisihkan (AYD) disebabkan akibat barang jaminan yang tidak laku dijual lelang karena harga jual emas lebih rendah dibandingkan Harga Limit Lelang/ Harga Minimal Lelang, yaitu: Uang Pinjaman + Sewa Modal + Sewa Modal diberlakukan sebagai AYD (Aset Yang Disisihkan). Barang Jaminan yang diberlakukan sebagai AYD pasca penurunan HPP emas merupakan barang jaminan dengan taksiran dan uang Pinjaman wajar.Apabila
barang
jaminan
tersebut
jatuh
tempo
dan
tidak
ditebus/diperpanjang sampai dengan saat menjelang lelang, maka dilakukan pelunasan administratif sebagai barang bermasalah sebesar nilai: Uang Pinjaman + Sewa Modal, dan tidak ditambahkan Bea Lelang 2% dan saat itu juga ditetapkan nilai AYD sebesar nilai: Uang Pinjaman + Sewa Modal.Jadi barang jaminan yang disisihkan dicatat oleh pihak pegadaian sebesar penggantian uang atas barang jaminan bermasalah tersebut sebesar uang pinjaman ditambah sewa modal tanpa ditambahkan dengan Bea lelang 2%.
88
Ayat jurnal untuk mencatat pengakuan barang jaminan yang disisihkan (AYD) oleh pegadaian adalah sebagai berikut: (Wawancara) 1. Jika AYD diambil alih oleh pegadaian sebelum hutang nasabah jatuh tempo Barang bermasalah golongan x
xxx
Rekening normatif nasabah
xxx
Pendapatan sewa modal golongan x
xxx
Pendapatan sewa modal golongan x
xxx
Pendapatan sewa modal yang masih harus diterima golongan x
xxx
2. Jika AYD diambil alih oleh pegadaian setelah hutang nasabah jatuh tempo Barang bermasalah golongan x
xxx
Rekening normatif nasabah
xxx
Pendapatan sewa modal yang masih harus diterima golongan x
xxx
Pendapatan sewa modal golongan x xxx Pendapatan sewa modal yang masih harus diterima golongan x
xxx
89
4.2.4.2 Pengukuran Barang Jaminan yang Disisihkan (AYD) Barang jaminan yang disisihkan diakui sebagai aset lain-lain sebesar harga perolehannya.AYD masuk dalam golongan aset lain-lain karena tidak dapat secara layak digolongkan ke dalam kelompok aset tertentu dalam neraca.AYD harus segera dijual dalam jangka waktu 10 hari minimal harga beli Logam Mulia dari Kantor Pusat.Apabila harga jual AYD dibawah harga beli Logam Mulia dari Kantor Pusat, maka harus mendapatkan ijin penurunan dari Kantor Wilayah.Terhadap kerugian penjualan AYD dibukukan sebagai Kerugian AYD dan apabila terdapat laba penjualan AYD dibukukan sebagai Laba AYD. Apabila terdapat Kantor Cabang yang melakukan penahanan AYD pasca penurunan HPP Emas lebih dari 10 hari secara sengaja dan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka Kantor Wilayah dan Tim SPI melakukan evaluasi atas penahanan AYD tersebut.Terhadap kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab pegawai/pejabat yang melakukan penahanan.
4.2.4.3 Penyajian Barang Jaminan yang Disisihkan (AYD) dalam Laporan Keuangan Barang jaminan yang disisihkan (AYD) dilaporkan kedalam laporan posisi keuangan (neraca) masuk dalam kelompok aset lain-lain. Seperti halnya pada barang lelang milik perusahaan (BLP), jumlah tercatat AYD dihentikan pengakuannya pada saat sudah terjual.Laba ataurugi yang timbul
90
dari penghentian pengakuan tersebut (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah netohasil penjualan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensifkonsolidasian pada tahun AYD tersebut dihentikan pengakuannya. Sesuai ketentuan yang berlaku, AYD harus segera dijual dan apabila hasil penjualannya ternyata melebihi nilai taksasi, makalaba atas penjualan AYD tersebut akan mengurangi angka kerugian piutang yang disishkan (KPYD). KPYD adalah kerugian yang ditetapkan sementara akibat taksiran tinggi yang dilakukan oleh pegawai/pelaku tindakkecurangan.Nilai KPYD ditetapkan sebesar Uang Pinjaman, Sewa Modal, dan AYD. Atas Kerugian Pinjaman Yang Masih Harus Diperhitungkan (YMHD) tidak dilakukan pencadangan karena nilai KPYD akan direklasifikasi ke Piutang atas nama pegawai terkaitsesuai dengan SK Direksi sehingga risiko kerugian relatif kecil.
