BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN NAZHIR YAYASAN PONDOK PESANTREN MODERN AL-QUR’AN BUARAN
A. Kewajiban Nazhir Pada umumnya di dalam kitab-kitab fikih, ulama tidak mencantumkan nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf adalah ibadah tabarru’ (Pemberian yang berupa sunnah). Namun demikian, memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran nazhir sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral. Sebab, di pundak nazhirlah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.
1
Meskipun demikian, nazhir tidak memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanatkan kepadanya. Para ulama’ sepakat bahwa kekuasaan nazhir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki oleh wakif
(orang yang
berwakaf). 2 Adapun kewajiban nazhir berdasarkan pasal 11 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 adalah sebagai berikut :
1
Depag RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam : 2007) hlm. 116-117 2 Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyar, Menuju Era Wakaf Produktif (Depok: Mumtaz Publishing: 2007) hlm. 84
60
61
1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf Terlalu banyak contoh pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh nazhir yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal,
bahkan tidak memberi
manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme nazhir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis apapun. Profesionalisme nazhir secara umum dipersyaratkan menurut fikih sebagai berikut, yaitu : beragama Islam, mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), baligh (sudah dewasa) dan aqil (berakal
sehat),
memiliki
kemampuan
dalam
mengelola
wakaf
(profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil. 3 Pada tahun 2007 yayasan pondok pesantren modern Al-Qur'an Buaran menerima wakaf berupa lahan persawahan seluas 4 hektar. Tanah tersebut segera didaftarkan ke KUA kecamatan Pekalongan Selatan untuk dicatat sebagai tanah wakaf. Awalnya wakif menyatakan kehendaknya untuk berwakaf di hadapan PPAIW (Pegawai pencatat akta ikrar wakaf) dengan membawa surat-surat seperti sertifikat hak milik, surat keterangan kepala desa, surat keterangan pendaftaran tanah dan izin dari kepala daerah. Setelah surat-surat tersebut diteliti, maka PPAIW meneliti saksisaksi dan mengesahkan susunan nazhir. Setelah itu, di hadapan PPAIW dan 2 orang saksi wakif mengikrarkan kehendak wakaf itu kepada nazhir yang telah disahkan dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Kemudian 3
Depag RI, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam : 2007) hlm. 41-42
62
PPAIW segera membuat akta ikrar wakaf rangkap tiga dengan dibubuhi materai dan salinan akta ikrar wakaf rangkap empat. Di samping membuat akta, PPAIW membukukan semua itu dalam daftar akta ikrar wakaf dan menyimpannya dengan baik bersama aktanya. PPAIW juga berkewajiban untuk mendaftarkan tanah wakaf di Agraria. Mengenai pendaftaran tanah wakaf pada sub direktorat agraria diatur dalam pasal 32 undang-undang nomor 41 tahun 2004 bahwa : PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani dengan dilampiri sertifikat yang bersangkutan atau bila tidak ada boleh menggunakan surat-surat bukti kepemilikan tanah yang ada, salinan akta ikrar wakaf yang dibuat PPAIW dan surat pengesahan nazhir. Kepala sub direktorat agraria kota setelah menerima surat permohonan itu mencatat perwakafan tanah milik tersebut pada buku tanah yang ada di kantornya dan pada sertifikat tanah yang diwakafkan itu dicatat beberapa hal sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai perwakafan tanah milik. Setelah perwakafan tanah dicatat pada buku tanah dan sertifikatnya, maka kepala sub direktorat agraria setempat menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf dan menyerahkan sertifikat itu kepada nazhir yang wajib melaporkan hal itu kepada PPAIW untuk dicatat dalam daftar akta ikrar wakaf di kecamatan. Fungsi pengadministrasian harta benda wakaf pada pokoknya adalah untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah
63
yang diwakafkan. Bila hal ini dilaksanakan dengan baik maka ketertiban masalah perwakafan di Indonesia pasti akan tercapai. 2. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya Harta wakaf di yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Qur'an Buaran di kelola oleh nazhir yang terdiri dari orang-orang yang berpendidikan tinggi dan berpengetahuan agama yang luas dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai nazhir berdasarkan syariat Islam dan undang-undang perwakafan yang ada di Indonesia, sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya sebagai pengemban amanah wakaf. Hal ini terbukti dengan pemanfaatan tanah wakaf yang dikelola sedemikian rupa yaitu dengan pendirian kompleks Pondok Pesantren Modern Al-Qur'an Buaran yang memiliki berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Fasilitas tersebut antara lain sebagai berikut : a. Pondok Pesantren Modern Al-Qur'an lengkap dengan asrama pondok putra dan putri, rumah kyai, kopontren dan lain-lain. b. Masjid jami’ Ummi Solechah Djunaid c. Rumah sakit H. A. Djunaid d. Tempat peragaan manasik haji e. Gedung pertemuan Sebagaimana terdapat dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, tentang wakaf bahwa : “ Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :
64
a. Sarana dan kegiatan ibadah b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat e. Kemajuan
kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan
dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. 4 Dalam perkembangannya, pengelolaan wakaf di Indonesia lebih ditekankan pada pengelolaan yang bersifat produktif. Lahirnya undangundang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf serta peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undangan nomor 41 tahun 2004 adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum. Oleh karena itu, wakaf produktif dianggap sebagai paradigma baru wakaf Indonesia.5 Semangat
pemberdayaan potensi wakaf secara profesional
produktif tersebut semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, khususnya muslim Indonesia yang sampai saat ini masih dalam keterpurukan ekonomi
yang sangat
menyedihkan,
baik dibidang
pendidikan, kesehatan, tekonologi maupun bidang sosial lainnya.
6
Landasan yang digunakan untuk langkah-langkah tersebut adalah pemberdayaan wakaf yang sudah dilakukan oleh negara-negara muslim 4
Bagian kedelapan tentang peruntukan harta benda wakaf (pasal 22 undang-undang nomro 41 tahun 2004 tentang wakaf) 5 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, Bandung : Simbiosa Rekatama Media : 2008) hlm. 15 6 Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyar, Menuju Era Wakaf Produktif (Depok: Mumtaz Publishing: 2007) hlm. vii
65
Timur Tengah secara produktif, seperti Mesir, Turki, Arab Saudi, Yordania, Qatar, Kuwait, Maroko, Bangladesh, Pakistan, Malaysia dan lain sebagainya. Bahkan disekitar masjidil Haram dan Masjid Nabawi saat ini yang nota bene dulu adalah tanah wakaf terdapat beberapa tempat usaha sebagai mesin ekonomi yang maha dahsyat, seperti hotel, restoran, apartemen,
pusat-pusat
perniagaan,
pusat
pemerintahan dan lain
sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa tanah-tanah wakaf harus diberdayakan untuk menggali potensi ekonominya dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Protret nyata tersebut sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa tanah-tanah wakaf yang memiliki potensi strategis harus diberdayakan ekonominya. Secara maksimal untuk kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan umum.
7
Menurut penulis, sebagian dari pengelolaan wakaf di yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Qur'an Buaran sudah berorientasi pada pemberdayaan potensi wakaf secara profesional produktif, yaitu dengan adanya rumah sakit dan gedung pertemuan yang disewakan untuk umum. Kedua gedung tersebut dalam perkembangannya bisa mendatangkan keuntungan yang diharapkan mampu menunjang biaya operasional Pondok Pesantren Modern Al-Qur'an. Pengelolaan
wakaf
secara
profesional
ditandai
dengan
pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM kenazhiran, pola kemitaraan 7
Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyar, Menuju Era Wakaf Produktif Mumtaz Publishing: 2007) hlm. vii
(Depok:
66
usaha. Bentuk benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, dukungan political will pemerintah secara penuh salah satunya lahirnya undang-undang wakaf. 8 Pengelolaan wakaf di yayasan tersebut telah memenuhi beberapa aspek keprofesionalan tersebut di atas, yaitu dengan manajemen pengelolan wakaf secara modern. Hal ini terbukti dengan pengelolaan wakaf yang tidak hanya berorientasi pada bidang keagamaan. Tanah wakaf tersebut dikelola menjadi rumah sakit, gedung pertemuan, tempat peragaan manasik haji, pondok pesantran modern Al-Qur'an, masjid jami’ serta sekolah kejuruan bidang kesehatan. SDM yayasan terdiri dari para ulama dan kyai yang notabene ahli di bidang keagamaan, rumah sakit ditangani oleh para dokter dan orang yang ahli di bidang bisnis dan manajemen. Tenaga pengajar di pondok pesantren terdiri dari para hafizh dan para ustadz lulusan pondok pesantren dan perguruan tinggi. Semuanya melaksanakan tugas sesuai jabatannya dan bertanggung jawab kepada pembina (nazhir). Nazhir dan kepengurusan di bawahnya bekerjasama saling membantu demi kesuksesan pengelolaan yayasan dengan pola kemitraan usaha yang baik diharapkan yayasan bisa berkembang dengan baik dan ke depannya semakin maju. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola wakaf, nazhir di yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Qur'an Buaran menyerahkan kegiatan operasional kepada pengurus yayasan. Sebagian dari pengurus 8
Ahcmad Djunaidi dan Thobieb Al Asyhar, Menujud Era Wakaf Produktif, (Depok : Mumtaz Publishing : 2007), hlm. vi.
67
yayasan ini adalah putra dari si wakif. Meskipun demikian, yayasan ini benar-benar
diberdayakan
untuk
kepentingan
kesejahteraan
umat
manusia.9 Hal ini juga sesuai dengan pasal 43 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu : a. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. c. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah. 10 Jika dilihat dari pengelolaan yayasan yang sedemikian rupa, maka hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
11
Hal ini terbukti dengan
memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukan yang tercantum 9
Wakaf seperti ini dinamakan wakaf khairi, yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan atau masyarakatan/kebajikan umum) seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan sebagainya. Secara sepintas wakaf yayasan tersebut seperti wakaf ahli (karena diserahkan kepada keluarga) namun dalam pelaksanaan lebih bersifat wakaf khairi, karena diberdayakan untuk kepentingan umat manusia bukan untuk keluarga. 10 Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (penjelasan pasal 43 ayat (3) undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf) 11 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 42
68
dalam AIW yaitu didirikannya komplek yayasan pondok pesantren modern Al-Qur'an Buaran lengkap dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di yayasan pondok pesantren modern Al-Qur'an Buaran sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah karena tidak melanggar Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum Islam artinya tidak digunakan untuk keperluan maksiat, yayasan tersebut dikelola untuk kesejahteraan umat Islam. Sampai saat ini, di Indonesia memang masih terdapat sedikit harta wakaf yang dikelola secara produktif yang bisa dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat banyak. Sebagai contoh harta wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara baik adalah yayasan pemeliharan dan perluasan wakaf pondok modern Gontor Jawa Timur, Yayasan badan wakaf Sultan agung, Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Badan Wakaf Universitas Muslimin Indonesia (UMI) Makassar, Yayasan Wakaf Paramadina, dan lain-lain. Sedangkan sebagian besar wakaf yang ada, untuk memelihara dan melestarikannya saja masih kekurangan dana dan masih menggantungkan dana dari luar dana wakaf. Dengan demikian, wakaf yang ada di Indonesia sementara ini masih relatif sulit berkembang sebagaimana mestinya jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dan total oleh semua pihak yang terkait dalam rangka memperbaiki sistem pengelolaan profesional. 12
12
Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyar, Menuju Era Wakaf Produktif Mumtaz Publishing: 2007) hlm. 76
(Depok:
69
Jika dilihat dari perkembangan pengelolaan yayasan sejak awal berdirinya sampai sekarang. Tentunya hal itu membutuhkan kerja keras dalam mengatur manajemen pengelolaan dan manajemen keuangan serta rekrutmen SDM yang tepat guna mewujudkan wakaf produktif yang memberikan manfaat maksimum kepada umat manusia. Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indoneisa. Kalau dalam paradigma lama, wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf menitik beratkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan. 13 Manajemen pengelolaan yayasan pondok pesantren modern AlQur’an Buaran bisa dikatakan cukup baik dan sudah berorientasi pada sistem manajemen pengelolaan wakaf secara profesional dan modern, hal ini bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaan sebagai berikut : a. Yayasan tersebut dikelola oleh orang-orang yang sangat berkompeten dan memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Kebanyakan mereka adalah lulusan Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi, sehingga diharapkan mampu mengemban amanah yang dipercayakan 13
Depag RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam : 2007) hlm. 105
70
kepada mereka. Selain itu kepengurusan yayasan juga dibuat terpisahpisah pada masing-masing bidang pengelolaan. Misalnya dibagian pondok pesantren ada kepengurusan tersendiri yang dipimpin oleh Pimpinan Pondok beserta jajarannya, dibagian rumah sakit dipimpin oleh direktur Rumah Sakit beserta jajaran dibawahnya. Dari seluruh kepengurusan yang ada, semunya bertanggung jawab kepada pimpinan Yayasan dan Pimpinan Yayasan bertanggung jawab kepada pembina (dalam hal ini nazhir). Jadi kesimpulannya bahwa pengelolaan yayasan ini sudah terlembaga secara maksimal guna mewujudkan visi dan misi dari yayasan itu sendiri. Struktur organisasi yang baik dan modern itu jika seluruh potensi kelembagaan berjalan sebagaimana mestinya dan ada mekanisme kontrol yang baik. Bagaimana format kepengurusan yang baik, tergantung dari situasi dan kondisi di lapangan. Namun yang paling utama
dalam
sebuah
organisasi
adalah
berjalannya
sistem
keorganisasian, seperti yang terkait dengan pengambilan keputusan melalui musyawaroh, standar operasional lembaga, standar akuntansi usaha (pengelolaan profit), pertanggung jawaban kepengurusan dan pengawasan pelaksanaan kelembagaan. 14 b. Pengelolaan yayasan pondok pesantren modern Al-Qur’an Buaran juga berlandasakan pada standar operasional pengelolaan wakaf yaitu batasan 14
atau
garis
kebijakan
dalam
mengelola
wakaf
agar
Depag RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam : 2007) hlm. 107-108
71
menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Pengelolaan operasional ini terasa sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya manajemen pengelolaan secara umum. Adapun standar operasional itu meliputi seluruh rangkaian program kerja yang dapat menghasilkan sebuah produk (barang atau jasa) Dengan standar operasional yang tepat, maka yayasan pondok pesantren modern Al-Qur’an Buaran mampu memberikan fasilitasfasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Antara lain rumah sakit, pondok pesantren Al Qur’an yang memakai standar modern, serta fasilitasfasilitas lain yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. c. Dalam mengelola benda-benda wakaf, maka peran kehumasan (pemasaran) dianggap menempati posisi penting. Fungsi dari kehumasan itu sendiri dimaksudkan untuk : 1) Memperkuat image bahwa benda-benda wakaf yang dikelola nazhir profesional betul-betul dapat dikembangkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak. 2) Meyakinkan kepada calon wakif yang masih ragu-ragu apakah benda-benda yang ingin diwakafkan dapat dikelola secara baik atau tidak. Dan peran kehumasan juga dapat meyakinkan bagi orang yang tadinya tidak tertarik menunaikan ibadah wakaf menjadi tertarik.
72
3) Memperkenalkan aspek wakaf tidak hanya berorientasi pada pahala oriented, tapi juga memberikan bukti bahwa ajaran Islam sangat menonjolkan aspek kesejahteraan bagi umat manusia, khususnya bagi kalangan yang kurang mampu. 15 Sistem kehumasan di yayasan pondok pesantren modern Al-Qur'an Buaran telah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang telah memanfaatkan fasilitas yang ada di yayasan tersebut. Tentunya hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan pengelolaan wakaf di yayasan tersebut. d. Pola pengelolaan tanah wakaf strategis melalui usaha-usaha produktif bisa dilakukan sebagaimana di atas, jika nazhir wakaf memiliki dana yang cukup untuk membiayai operasional usaha. Sementara pada umumnya, para wakif yang menyerahkan tanah kepada nazhir tidak disertai dengan unsur pembiayaan usaha yang dimaksud. Memang ini menjadi kendala yang cukup serius ketika tanah-tanah tersebut akan dikelola secara produktif. Kalaulah misalnya sebagian tanah wakaf dijual dan dana hasil penjualannya untuk pembiayaan usaha, maka secara otomatis akan mengurangi nilai wakaf dalam tataran nominal pemberian awalnya dan hal ini masih menjadi kontroversi di tengahtengah masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, maka diperlukan pihak ketiga yang mau bekerjasama dengan nazhir-nazhir yang ada bersama dengan lembaga penjamin. Ini sangat dibutuhkan ketika prospek
15
Depag RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, …hlm. 110-111.
73
usahanya ternyata mengalami kerugian yang sangat, tidak diharapkan dalam pengelolan wakaf. Sedangkan harta yang telah diwakafkan mempunyai sifat abadi yang tidak boleh kurang. 16 Upaya pengembangan tanah wakaf di yayasan pondok pesantren modern Al Qur’an Buaran telah mendapatkan dukungan keuangan yang memadai untuk membiayai seluruh operasionalisasi pengelolaan yayasan. Dukungan keuangan ini berasal dari lembagalembaga keuangan syari’ah yaitu Kospin Jasa Pekalongan. 3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf Selain keempat aspek pengelolaan wakaf di atas, diperlukan pula dukungan pengawasan agar tanah wakaf produktif strategis yang ada menjadi aman. Dukungan pengawasan yang bersifat internal sudah menjadi keharusan, bersamaan dengan kepedulian masyarakat sekitar terhadap keutuhan tanah-tanah wakaf. Di samping pengawasan yang bersifat umum tersebut, juga diperlukan pengawasan pengelolaan agar para pelaksana kenazhiran yang mengurusi langsung terhadap tanah-tanah wakaf tersebut dapat menjalankan perannya secara baik dan benar, sehingga menghasilkan keuntungan yang memadai. Aspek pengawasan pengelolaan internal ini meliputi manajemen organisasi, manajemen keuangan dan manajemen pelaporan kepada pihak atau lembaga yang lebih tinggi. 17
16
Depag RI, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf produktif Strategis di Indonesia, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam : 2007) hlm. 104-105. 17 Depag RI, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf produktif Strategis di Indonesia, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam : 2007) hlm. 101.
74
Jadi, tak disangkal lagi bahwa manajemen adalah suatu hal penting yang menyentuh, mempengaruhi dan bahkan merasuki hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Perlu dimaklumi bahwa dengan manajemen, manusia mampu mengenali kemampuannya berikut kelebihan dan kekurangannya sendiri. Manajemen menunjukkan cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Manajemen telah memungkinkan kita untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian tujuan, manajemen juga memberikan prediksi dan imajinasi agar kita dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang dinamis. 18 Nazhir yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Qur’an semuanya adalah warga negara Indonesia bahkan berasal dari wilayah kota Pekalongan. Sehingga mereka mampu mengawasi pengelolaan Yayasan secara langsung. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional yayasan. Dengan demikian, diharapkan mereka mampu mendayagunakan harta benda wakaf secara maksimal agar memiliki manfaat yang tidak terbatas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam. Sebagai pelaksana hukum, nazhir memiliki tugas-tugas atau kewajiban sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 11 yaitu : a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
18
Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syari’ah. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1996), hlm. 29.
75
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. c. Mengawasi dan melindungi harga benda wakaf d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang tugas dan kewajiban nazhir diatas dapat disimpulkan bahwa nazhir Yayasan pondok pesantren Modern Al-Qur’an Buaran telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari awal diterimanya lahan persawahan dari wakif, kemudian mendaftarkan tanah tersebut ke KUA
kecamatan
Pekalongan
Selatan,
membentuk
kepengurusan,
kemudian mendirikan kompleks pondok Pesantren Modern Al-Qur’an Buaran dengan beberapa fasilitas antara lain asrama pondok putra dan putri, rumah Kyai, masjid Jami’, rumah sakit, gedung pertemuan, tempat peragaan
manasik
haji,
kopontren,
sarana
olahraga
dan
masih
merencanakan pendirian sekolah kejuruan bidang kesehatan dan perpustakaan. Dari berbagai bidang pengelolaan diatas, 2 diantaranya (gedung pertemuan dan rumah sakit) sudah berorientasi pada pengelolaan wakaf secara produktif. Meskipun saat ini belum bisa dilihat keuntungan/hasilnya secara finansial. Namun manfaatnya sudah dapat dirasakan masyarakat. Keberadaan rumah sakit H.A. Djunaid menutupi kekosongan pelayanan kesehatan dibagian selatan. Karena sebelumnya rumah sakit kota pekalongan hanya berada di wilayah barat dan utara.
76
Untuk tempat peragaan manasik haji sendiri telah disepakati oleh calon jamaah haji baik dari dalam maupun luar kota pekalongan. Bahkan dari kabupaten Batang juga sering melakukan latihan manasik haji di Komplek Pondok Pesantren Modern Al-Qur’an Buaran. Meskipun tempat peragaan manasik haji tersbut tidak bisa dikatakan
sebagai
pengelolaan
wakaf
yang
produktif.
Namun
keberadaannya sangat membantu kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) dalam memberikan simulasi kepada calon jamaah haji. Untuk masjid dan pondok pesantren tentunya tidak kalah penting dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Khususnya dalam bidang keagamaan. Keduanya sangat diperlukan. Pondok pesantren modern AlQur’an sebagai pencetak generasi-generasi hafidzul Qur’an yang berwawasan modern karena kurikulum dan pembelajaran berbasis modern agar mampu bersaing di era globalisasi. Dalam menjalankan tugasnya, nazhir berperan sebagai pembina dan pengawas. Sedangkan untuk operasionalisasinya diserahkan kepada pengurus yayasan yang diangkat langsung oleh nazhir untuk membantu tugas nazhir. Jadi, pengurus yayasan bertugas melaksanakan kegiatan operasional yayasan secara penuh dan mengatur manajemen pengelolaan, serta manajemen keuangan demi pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf di yayasan tersebut.
77
Hal yang demikian boleh saja dilakukan oleh nazhir, sebagaimana tercantum dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 yang berbunyi : a. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW. b. Dalam
mengelola
dan
mengembangkan
harta
benda
wakaf
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syari’ah. 4. Melaporkan Pelaksanaan Kepada BWI BWI adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. BWI berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di propinsi dan /atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. BWI beranggotakan paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari anggota masyarakat. Keanggotaan BWI tersebut diangkat dan diberhentikan oleh presiden untuk masa jabatan 3 tahun. 19 Adapun tugas dan wewenang BWI adalah : a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. 19
Abdul Ghofur Anshari, Hukum dan Praktik Perwakafan. (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), hlm. 55.
78
c. Memberikan persetujuan dan / atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. d. Menghentikan dan mengganti nazhir e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf f.
Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. 20 Dalam menjalankan tugasnya, biaya operasional BWI dibantu oleh
pemerintah. Pada akhir masa tugas BWI membuat laporan pertanggung jawaban yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada menteri. Laporan tahunan ini kemudian akan diumumkan kepada masyarakat. Dengan dibentuknya BWI, tugas-tugas yang berkaitan dengan wakaf yang selama ini diampu oleh KUA menjadi kewenangan BWI. Dengan pembentukan BWI diharapkan pengelolaan dan pengembangan wakaf bisa menjadi lebih baik, karena BWI adalah badan yang memang secara khusus hanya mengurusi tentang wakaf. Nazhir yayasan pondok pesantren modern Al-Qur'an juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (dalam hal ini pelaporan dilakukan melalui kantor urusan agama kecamatan Pekalongan Selatan) setelah pendirian komplek pondok pesantren modern Al-Qur'an Buaran. Selanjutnya pelaporan dilakukan
20
Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 49.
79
secara berkala sesuai dengan perkembangan pengelolaan wakaf di yayasan tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 13 peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang tugas nazhir, yaitu : a. Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pasal 7 dan pasal 11 wajib mengadiministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. b. Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.
B. Hak Nazhir 1. Mendapat Imbalan 10% Nazhir yayasan pondok pesantren modern Al-Qur'an Buaran dengan dibantu pengurus yayasan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan syariat Islam dan undang-undang perwakafan yang berlaku di Indonesia. Namun, kerja keras nazhir dalam mengelola tanah wakaf belum membuahkan hasil secara finansial karena dua pengelolaan wakaf yang dipandang produktif (gedung pertemuan dan rumah sakit) belum memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, nazhir juga belum mendapatkan haknya sebagaimana tercantum dalam pasal 12
80
undang-undang nomor 41 tahun 2004 bahwa “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.” Jika melihat pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh nazhir dan pengurus yayasan yang berorientasi pada pemberdayaan wakaf secara produktif dan dengan manajemen kepengurusan dan keuangan yang modern, maka bisa dikatakan bahwa nazhir yayasan tersebut adalah orangorang yang profesional. Namun keprofesionalan tersebut tidak selamanya dapat diukur dengan materi, bahkan nazhir yayasan tersebut sama sekali tidak mengharapkan imbalan atas kerja kerasnya mengelola tanah wakaf tersebut. Nabi Muhammad SAW sebenarnya telah mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu, termasuk masalah yang terkait dengan manajemen jika dilakukan dengan mengikuti 4 sifat minimal yang dimiliki oleh nabi dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang profesional. a. Amanah (dapat dipercaya), secara garis umum, pola manajemen dianggap profesional jika seluruh sistem yang digunakan dapat dipercaya, baik input atau out putnya. Input dalam sebuah pengelolaan bisa dilihat dari sumber daya manusia (SDM)nya. Dalam hal wakaf adalah pihak nazhir, yaitu : 1) Memiliki standar pendidikan yang tinggi (terdidik) dan standar moralitas yang unggul, sehingga seluruh proses yang dilakukan
81
dapat menghasilkan produk yang baik dan tidak merugikan orang lain. 2) Memiliki keterampilan lebih, sehingga dapat memberikan produk yang berkualitas dan memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain. 3) Adanya pembagian kerja (job description) yang jelas, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih wewenang, peran dan tanggung jawab. 4) Adanya standar hak dan kewajiban. Tidak ada ketimpangan antara hak dan kewajiban setiap masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah pengelolaan manajemen. 5) Adanya standar operasional yang jelas dan terarah, sehingga tidak akan terjadi kepincangan manajemen. b. Shiddiq (jujur). Disamping amanah, shiddiq adalah sifat mendasar, baik yang terkait dengan kepribadian SDM nya maupun bentuk program yang ditawarkan sehingga masyarakat
merasa tidak
dimanfaatkan secara sepihak. Program yang ditawarkan harus diinformasikan secara benar. c. Fathanah (cerdas/brilian). Kecerdasan sangat diperlukan untuk menciptakan produk (program) yang bisa diterima oleh masyarakat dengan menawarkan berbagai harapan yang baik dan maju. Produk yang ditawarkan memberikan kesempatan yang sangat dinantikan oleh konsumen atau pihak-pihak yang terkait dengannya. Sebagai contoh,
82
dalam pengelolaan benda-benda wakaf harus berbentuk usaha yang kiranya dapat membuka lapangan kerja baru, dapat membantu pedagang kecil dan sebagainya. d. Tabligh (menyampaikan informasi yang benar/transparan). Sebenarnya konsep
tabligh
ini
lebih
kepada
kemauan
dan kemampuan
menyampaikan segala informasi yang baik dan benar. Dalam manajemen penyebarluasan informasi yang baik dan jujur sangat terkait dengan pola pemasaran dan pelaporan keuangan. Pemasaran sebuah produk harus disampaikan secara jujur, tidak menipu atau membodohi masyarakat. Strategi pemasaran yang diterapkan harus mengikuti kaidah-kaidah hukum dan moral yang berlaku di masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan atau keresahan yang tidak perlu. Dari segi pelaporan keuangan, manajemen profesional itu harus dilakukan secara transparan, jujur dan bertanggung jawab, sehingga pihak yang mengatur seluruh aliran uang (bagian keuangan) siap untuk diaudit oleh pihak manapun dan kapanpun juga.21 Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi ilahiyah dan insaniyah, wakaf harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada : a. Tanggung jawab kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuatannya. Nazhir memiliki beban amanah yang tidak ringan, di samping 21
Depag RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam : 2007) hlm. 81-85.
83
mewujudkan niat para wakif, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat juga pertanggungjawaban vertikal, baik sebagai pribadi maupun kelompok (nazhir). Al-Qur'an dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang akan diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban.
Artinya : “Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban-beban mereka dan beberapa beban beserta pikulan-pikulan mereka dan mereka akan ditanyai perihal dusta yang mereka ada-adakan”. (QS. Al Ankabut : 13).22 Pertanggungjawaban kepada Allah SWT ini mendasari seluruh pertanggungjawaban berikutnya, sehingga jika seseorang sudah memiliki tanggung jawab kepada Allah, dalam posisi apapun, maka dia akan mendasarkan niatnya secara ikhlas. Bagi seorang nazhir, apa yang menjadi tanggung jawabnya akan dilakukan dengan sungguhsungguh, profesional, berkualitas dan didasari pada niatan tulus. Namun, ketulusan seorang nazhir tidak selalu dipahami sebagai amal sosial yang tidak perlu diberi imbalan secara pantas. Karena ketulusan bagi seorang nazhir terletak pada aspek niatan baik, profesionalitas dan timbal balik yang pantas dalam porsi yang seimbang. b. Tanggung jawab kelembagaan. Lembaga kenazhiran yang terdiri dari sub-sub organisasi pengelolaan dan pengembangan, masing-masing
22
Depag RI, Paradigma Baru …. Hlm. 76-77.
84
sub harus bertanggung jawab kepada lembaga yang lebih tinggi. Sehingga fungsi-fungsi kontrol organisasi dapat berjalan dengan baik agar amanah yang sedang diemban dapat dipenuhi secara optimal. c. Tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan saluran-saluran dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Seorang nazhir atau orang yang diberikan wewenang dalam pengelolaan
wakaf
selaku
pemegang
amanah
harus
mampu
mempertanggungjawabkan tindakannya, bahwa apa yang dilakukannya itu benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban secara hukum memang memiliki aspek yang sangat luas, tidak terbatas pada hukum positif yang selama ini ada, tapi juga hukum syari’at yang secara khusus mengatur tentang perwakafan. Sehingga dengan demikian, ibadah wakaf yang sifatnya amal sosial, tapi tetap memiliki kerangka dan landasan hukum yang sangat jelas. Dengan adanya payung hukum yang mengatur keseluruhan aspek dan proses pengelolaan wakaf dapat dijadikan rujukan demi terlaksananya amal-amal kebajikan. d. Tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat. Seseorang (nazhir wakaf) dalam melakukan tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan pula kepada masyarakat secara moral bahwa perbuatannya itu bisa aman secara sosial, yaitu tidak mencederai norma-norma sosial yang ada di masyarakat.
85
Pertanggungjawaban sosial itu identik dengan kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, yaitu membudayakan rasa malu. Dengan adanya pertanggungjawaban sosial ini diharapkan para pemegang amanah wakaf dapat menjalankan fungsi secara maksimal dan bisa dijadikan kontrol yang bersifat internal atau meminjam istilah manajemen dengan “waskat”, yaitu pengawasan yang melekat dalam diri seseorang selain yang bersifat ilahiyyah (pertanggung jawaban ketuhanan). 2. Pembinaan dari menteri dan BWI Pada dasarnya usaha memberikan penerangan kepada masyarakat agar gemar berwakaf masih terbatas pada cara-cara yang lazim saja. Biasanya lewat khutbah atau pengajian umum yang secara tidak langsung hanya disinggung saja dalam keseluruhan materi yang disampaikan. Para ulama belum terlihat mencoba memprakarsai semacam kampanye wakaf pada masa tertentu, dengan cara-cara khusus. Demikian pula KUA, pada umumnya belum pernah melakukan hal seperti di atas. Bentuk kegiatan yang pernah dilakukan oleh KUA selama ini baru meliputi hal-hal berikut : a. Menyinggung materi wakaf secara insidentil dalam kesempatan khutbah,
ceramah keagamaan,
sementara daerah lewat
radio
pemerintah daerah, lewat RRI dan lain-lainnya. b. Dalam anjangsana dengan para kyai diadakan tukar pikiran serta anjuran agar kyai tersebut lebih menggairahkan umat beragama khususnya yang mampu agar bersedia mewakafkan tanahnya.
86
c. Dalam
kesempatan
dinas
dengan
modin/penghulu
seringkali
dianjurkan agar mereka suka memberi penerangan kepada masyarakat tentang perlunya berwakaf sebagai tradisi umat Islam yang terpuji dalam rangka menggalang dana keagamaan. Adapun bentuk bimbingan yang dijumpai oleh KUA yaitu memberi penjelasan langsung kepada nazhir, khususnya mengenai beberapa peraturan yang perlu diketahui sehubungan dengan soal tanah wakaf. Dengan terbitnya undang-undang nomor 41 tahun 2004, badan yang secara khusus diberi tugas untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan nasional adalah badan wakaf Indonesia. Oleh karena itu, badan ini juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengembangkan harta benda wakaf. Dengan adanya badan khusus yang memang dibentuk untuk mengurusi permasalahan wakaf ini diharapkan pembinaan masalah perwakafan yang dahulu kurang maksimal bisa menjadi lebih baik. Sayangnya, pembentukan BWI membutuhkan waktu yang relatif lama sejak terbitnya undang-undang nomor 41 tahun 2004. Oleh karena itu, nazhir yayasan pondok pesantren modern AlQur'an Buaran juga belum mendapatkan pembinaan secara khusus dari menteri dan badan wakaf Indonesia.
