BAB III PERAN BANK INDONESIA TERHADAP KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NO

BAB III PERAN BANK INDONESIA TERHADAP KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.18/20/PBI/2016 A. Pengertian Transaksi Valuta Asing Adapun yang dimaksud dengan transaksi dalam kamus istilah ekonomi, adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak atau kewajiban menurut hukum, misalnya transaksi jual-beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. 36 Dalam Ensiklopedia Umum, valuta diambil dari bahasa Italia yang berarti nilai uang, kurs wesel, devisa atau alat-alat pembayaran luar negeri. 37 Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian valas adalah nilai uang, alat pembayaran yang dijamin oleh cadangan emas atau perak yang ada di bank pemerintah. 38 Sedangkan dalam Kamus Ekonomi Bisnis dan Perbankan, valuta asing adalah mata uang (currency) negara lain atau kertas dagang (commercial paper) yang dibayarkan dengan mata uang lain atau valuta asing disebut juga Foreign Exchange, yaitu suatu pertukaran (exchange)

36

Wien’s Anorga, Kamus Istilah Ekonomi, Ed.Pertama, (Bandung: M2S Bandung, 2004),

hlm. 516. 37

Yayasan Kanisius, Valuta, (Yogyakarta: Ensiklopedia Umum, 1997),hlm. 146. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm, 1001. 38

Universitas Sumatera Utara

mata uang dan atau kertas dagang suatu negara dengan mata uang negara lain. 39 Adapun transaksi valuta asing dapat diartikan sebagai kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak untuk mempertukarkan (jual/beli) mata uang yang dimilikinya. Istilah yang lebih umum dalam pertukaran dalam valuta tersebut adalah jual-beli valuta asing. 40 Nilai tukar (exchange rate) atau kurs valuta asing itu sendiri adalah harga relative mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. 41 Forex kependekan dari Foreign Exchange, atau pertukaran dari nilai mata uang yang berbeda, kegiatan forex tanpa disadari maupun sadar, sering dilaksanakan oleh semua orang didunia, bila seseorang bepergian keluar negeri pasti ia menukarkan mata uangnya dengan mata uang negara yang ia tuju. Atau contoh lain akiibat dari kegiatan ekspor-impor, kebutuhan pasar serta institusi bank, pasti melakukan kegiatan tukarmenukar mata uang. Perbandingan nilai mata uang antar negara terkumpul dalam suatu bursa atau pasar yang bersifat internasional dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volume

permintaan

dan

penawarannya.

Adanya

permintaan

dan

39

Gurtno, Kamus Ekonomi Bisnis dan Perbankan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hlm, 161. 40 Heli Charisma Berlianta, Mengenal Valuta Asing, Cet. I, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hlm, 37. 41 Yoopi Abimanyu, Memahami Kurs Valuta Asing, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm, 6.


penawaran inilah yang menimbulkan transaksi mata uang. Yang secara nyata hanyalah tukar-menukar mata uang yang berbeda nilai. Yang dimaksud dengan valuta asing adalah mata uang luar negeri seperti dolar Amerika, poundsterling Inggris, ringgit Malaysia dan sebagainya. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya eksportir Indonesia akan memperoleh devisa dari hasil ekspornya, sebaliknya importir Indonesia memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar negeri. 42 Adapun yang dimaksud dengan Risiko valuta asing adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestic. Contoh : Misalkan pada tanggal 10 Maret 2006; 1 $ USA = Rp. 9.400,Pada tanggal 30 Maret 2006 ; 1 $ USA =Rp. 9.550,Maka kenaikan 1 $ USA selama 20 hari adalah Rp. 150,- 43

42 43

A.W.J. Tupanno, et. al. Ekonomi dan Koperasi, (Jakarta: Depdikbud, 1982), hlm, 76. Irham Fahmi, Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi, (Bandung: Alfabeta, 2014 ),

hlm. 283.


B. Mengenal Transaksi Valuta Asing 1. Tujuan dan Fungsi Transaksi Valuta Asing Tujuan transaksi valuta asing terbagi dua, yaitu: 1. Tujuan transaksi valuta asing bagi bank adalah sebagai berikut: a. Memberikan alternatif (kemungkinan-kemungkinan) yang paling baik kepada nasabah sehubungan dengan adanya penyeberangan suatu mata uang kepada mata uang yang lain, misalnya memberikan rate yang kompetitif, bersedia melakukan transaksi dalam jumlah dan jatuh tempo yang diinginkan nasabah. 44 b. Untuk memelihara posisi bank terhadap atas mata uang asing. c. Menghasilkan laba bagi bank. 2. Sedangkan tujuan dari transaksi valuta asing bagi nasabah atau investor adalah untuk mencari keamanan dan likuiditas disamping peluang untuk memperoleh pendapatan bunga. Hal tersebut karena dana yang diinvestasikan adalah kelebihan dana sementara dan biasanya dibutuhkan dalam waktu singkat untuk membayar pajak, gaji, dividen, dan sebagainya. Dengan alasan ini, maka investor pasar uang sangat sensitive terhadap risiko. 45 Adapun fungsi transaksi valas adalah sebagai berikut:

44

Jopie Jusuf, Panduan Dasar Untuk Account Officer, Cetakan Pertama, (Jakarta: Intermedia Jakarta, 1992), hlm. 80. 45 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Ed. Kedua, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1999), hlm. 137.


1. Transfer daya beli Transfer daya beli (transfer of purchasing power) sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang biasanya melibatkan pihak-pihak yang tinggal di negara yang memiliki mata uang yang berbeda. 2. Penyediaan Kredit Pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu. Oleh karena itu, harus ada suatu cara untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan pengiriman tersebut termasuk setelah barang sampai ketempat tujuan yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk kemudian dijual kepada pembeli. Salah satu contoh sumber alternative yang pertama dalam penyediaan kredit adalah dalam hal transaksi mobil Toyota, eksportir Jepang memberikan kredit kepada importer Australia dengan atau tanpa dikenakan bunga. Sumber yang kedua adalah importir Australia membayar tunai biaya pengapalan dari Jepang dan membiayai mobil-mobil importer tersebut dengan perpanjangan pembayaran yang normal. Sumber yang ketiga adalah pasar valas menyediakan sumber kredit ketiga seperti banker’s acceptance dan L/C untuk membiayai perdagangan. 3. Mengurangi risiko valas Importir Australia dan eksportir Jepang dala transaksi tersebut tidak akan bersedia mengambil risiko terhadap fluktuasi kurs. Keduaduanya mengharapkan memperoleh keuntungan dalam usaha perdagangan mobil dalam kondisi normal dari kemungkinan risiko yang tidak


diperkirakan, misalnya terjadi perubahan kurs yang tiba-tiba sehingga mempengaruhi besarnya keuntungan yang telah diperkirakan. 46

Menurut Haryajid dan Anjar, adapun Faktor yang dapat mempengaruhi menguatnya Kurs Valuta Asing dalam suatu Negara yaitu : 1. Ekspor lebih besar daripada impor 2. Neraca pembayaran surplus 3. Neraca pertumbuhan surplus 4. Pertumbuhan ekonomi meningkat 5. Tingkat inflasi yang rendah dan lain-lain. Disamping lima faktor ini sebenarnya ada faktor lain yang harus ikut dimiliki oleh suatu negara, yaitu : a. Cadangan valas yang mencukupi. Cadangan valas ini mencakup dalam berbagai bentuk mata uang asing, termasuk mata uang asing yang dominan seperti dollar Amerika Serikat. Disamping cadangan valas juga memiliki ketersediaan emas (gold) dalam jumlah yang representatif. b. Kualitas konstruksi manajemen keuangan internasional yang memiliki daya tahan secara jangka panjang. c. Kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang siap bangkit kembali jika suatu saat terjadi krisis moneter internasional. Terutama SDM para pebisnis yang selama ini dianggap sebagai pelaku ekonomi.

46

Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Cet. I, (Jakarta: Intermedia, 1995), hlm. 439-440.


d. Dewan moneter nasional yang dibentuk oleh pemerintah yang suatu negara diisi oleh mereka-mereka yang memiliki reputasi internasional dan jauh dari intervensi para politisi serta para pebisnis. Sehingga mereka bisa bekerja secara independent. e. Jumlah utang dalam bentuk foreign currency baik oleh pemerintah maupun swasta adalah kecil. Dalam artian masuk dalam jumlah yang terkendali secara jangka panjang. 47 2 . Prinsip Transaksi Valuta Asing

Prinsip pokok dalam transaksi valas adalah sebagai berikut: a. Pengertian kurs jual dan kurs beli selalu dilihat dari kepentingan atau kepentingan pihak bank atau Money Changer atau pedagang valas. b. Kurs jual selalu lebih tinggi daripada kurs beli atau sebaliknya, kurs beli selalu lebih rendah dari kurs jual. c. Kurs jual/kurs beli suatu mata uang (valas) adalah sama dengan kurs beli/kurs jual mata uang (valas) lawannya. Dengan kata lain,kurs jual/kurs beli USD sama dengan kurs beli/kurs jual Rupiah. 48 The Fei Ming menjelaskan tentang model penentuan nilai tukar yang dipakai, yaitu: a. Traditional Theories Traditional Theories terdiri dari Teori Purchasing Power Parity dan Teori Elastisitas : 47

Irham Fahmi, Op.cit., hlm. 283-284. Hady Hamdy, Manajemen Keuangan Internasional, Cet. Pertama, (Jakarta: Yayasan Administrasi Indonesia, 2005), hlm. 205. 48


1.Teori Purchasing Power Parity Teori ini merupakan teori tertua dan merupakan teori terpopuler. Teori ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1556 oleh Martin de Azpilcueta Navarro. Teori ini berbunyi sebagai berikut: “The price of a good in one country should equal the price of the same good in another country, exchanged at the current rater”. Menurut The Fei Ming teori ini menyatakan bahwa harga barang di suatu negara harus sama dengan harga barang serupa di negara lain sesuai dengan tingkat nilai tukar yang berlaku antar kedua negara tersebut. Terdapat dalam dua versi dalam Teori Purchasing Power Parity : a)Versi Absolut “The exchange rate simply equals the ratio of the two countries general price level, which is the weighted average of all goods produced in a coutry.” Menurut The Fei Ming dalam versi absolut, nilai tukar sama dengan perbandingan antara tingkat harga umum yang berlaku di dua negara, yang merupakan rata-rata tertimbang (weighted average) dari seluruh produk yang dihasilkan kedua negara. b)


Versi Relatif “Under the relative version, the percentage change in the exchange rate from a given based period must equal the difference between the percentage change in the domestic price level and the percentage change in foreign price level”. Menurut The Fei Ming dalam versi relatif, persentase perubahan nilai tukar pada waktu yang ditentukan sebagai periode dasar harus sama dengan perbedaan antara persentase perubahan harga (tingkat inflasi) domestic dengan persentase perubahan harga (tingkat inflasi) di luar negeri pada periode tersebut. 2.Teori Elastisitas “Exchange rate is simly the price of foreign exchange which maintains the balance payments in equilibrium”. Menurut The Fei Ming, teori elastisitas mengatakan bahwa nilai tukar adalah harga dari valuta asing untuk mempertahankan neraca pembayaran internasional suatu negara agar tetap berada pada tingkat ekuilibrium. b. Modern Monetary Theories on Short Term Exchange Rate Volatility “Modern Monetary Theories on Short Term Exchange Rate Volatility take into consideration the short term capital markets roles and the long term impact of commodity markets on foreign exchange”. The Fei Ming mengemukakan teori ini memperhatikan adanya peran pasar modal dalam


jangka pendek dan peran bursa komoditi dalam jangka panjang terhadap fluktuasi nilai tukar.

c. Synthesis of Traditional and Modern Monetary Views “Since the financial markets adjust faster than the commodities markets, the exchange rate tends to be affected in the short term by the capital market changes, and by the commodities changes in the long term”. The Fei Ming menjelaskan menurut teori ini, dinamika perubahan yang terjadi di pasar keuangan (pasar modal dan pasar uang) lebih cepat jika dibandingkan dengan perubahan di pasar barang/komoditi. 49 3. Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

a.Transaksi Spot Transaksi spot (spot transaction) adalah jual/beli valuta untuk penyerahan yang dilakukan dua hari kerja setelah tanggal kontrak (persetujuan). Contoh: bila kontrak ditutup pada tanggal 18 Desember 1991 maka penyerahan dana dilakukan pada tanggal 20 Desember1991. Bila dua hari setelah tanggal kontrak jatuh pada hari libur, maka tanggal penyerahan diundurkan sampai hari pertama kerja setelah hari libur tersebut. Misalnya kontrak tanggal 7 Maret 1991 (kamis), tanggal penyerahan adalah 11 Maret 1991 (Selasa), karena tanggal 9 Maret adalah

49

Irham Fahmi,Op.cit, hlm. 284-286.


hari Sabtu dimana pasar valuta tidak beroperasi, dan tanggal 10 Maret 1991 merupakan hari Minggu. 50

b. Transaksi Forward Transaksi forward (forward transaction/transaksi berjangka) adalah jual beli valuta untuk penyerahan beberapa saat di masa yang akan datang di mana harga untuk penyerahan di masa yang akan datang tersebut telah ditemukan pada saat kontrak dibuat. Tujuan dilakukannya forward transaction antara lain untuk : a. Hedging/covering, adalah suatu usaha untuk menghindari risiko yang

ditimbulkan dari fluktuasi nilai tukar valuta (hedging risk). Contoh: PT. X memiliki kewajiban dalam mata uang USD 90 hari yang akan datang (katakanlah untuk keperluan negosiasi L/C impor). Saat ini terjadi kecenderungan nilai tukar USD makin kuat (Rupiah makin melemah). Untuk itu, PT. X dapat melakukan pembelian USD forward 90 hari. Misalnya harga spot sekarang adalah 1797 dan kurs forward-nya adalah 1837. Dengan menutup forward contract saat ini, PT. X tidak perlu khawatir terhadap kenaikan USD yang terus-menerus, karena pada saat tanggal penyerahan tiba, PT. X tetap hanya membayar kurs 1837 untuk mendapatkan USD-nya. Walaupun disebut “menghindari risiko”, tindakan hedging ini belum tentu menguntungkan. Misalnya PT. X

50

Jopie Jusuf, Op.cit, hlm. 87.


telah menutup transaksi forward USD 90 hari dengan kurs 1837. Bila pada saat jatuh tempo ternyata USD adalah 1900 maka PT. X untung sebesar 63 point per USD (sebab PT. X tetap membayar 1837), tetapi bila ternyata kurs USD pada saat itu adalah 1800, maka PT. X sebenarnya rugi sebesar 37 point karena ia tetap harus membayar 1837 setiap USD yang dibeli. b. Spekulasi, yaitu untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan nilai tukar dua mata uang. Contoh: Tuan A memperkirakan bahwa akan terjadi devaluasi (penurunan nilai tukar satu mata uang domestik terhadap mata uang asing tertentu yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang berlaku dalam sistem nilai tukar tetap) dalam waktu 90 hari lagi. Ia dapat mengambil untung dari hal tersebut jika perkiraannya memang menjadi kenyataan dengan membeli USD forward selama 90 hari. Misalnya ia menutup forward contractdengan kurs 1850, bila benar-benar terjadi devaluasidan kurs menjadi 2000, tuan A akan memperoleh laba sebesar 150 (2000-1850) per USD. 51 c. Transaksi Swap Transaksi swap diartikan sebagai pertukaran dua valuta dalam satu periode tertentu melalui mekanisme pembelian dengan tanggal valuta spot sekaligus penjualan kembali valuta tersebut di waktu yang akan datang (tanggal valuta forward) atau penjualan valuta di tanggal valuta spot

51

Ibid, hlm. 90-91.


sekaligus pembelian kembali valuta tersebut di waktu yang akan datang (tanggal valuta forward). 52 Hal yang terpenting dalam transaksi swap adalah posisi transaksi spot harus berlawanan dengan posisi transaksi forwardnya.Sebagai contoh dalam transaksi swap, apabila transaksi spotnya berupa transaksi spot beli maka posisi transaksi forwardnya haruslah transaksi forward jual. Sebaliknya apabila posisi transaksi spotnya adalah berupa transaksi spot jual, maka posisi transaksi forwardnya harus berupa transaksi forward beli. Dilihat dari posisi transaksi spot dan posisi transaksi forward maka transaksi swap ada dua macam: a. Transaksi Swap Jual/Beli atau transaksi Swap Sell/Buy, Adalah transaksi swap dimana transaksi spotnya berupa transaksi spot jual dan transaksi forwardnya berupa transaksi forward beli. Transaksi swap ini dapat juga disebut dengan transaksi Swap S/B. b. Transaksi Swap Beli/ Jual atau transaksi Swap Buy/Sell, adalah transaksi swap dimana transaksi spotnya berupa transaksi spot beli dan transaksi forwardnya berupa transaksi forward jual. Transaksi swap ini dapat juga disebut dengan transaksi Swap B/S. 53 Kegunaan transaksi swap antara lain : a. Hedging/lindung nilai merupakan kegiatan untuk melindungi kekayaan perusahaan dari gejolak harga yang terjadi di pasar. Misal PT. Titan

52 53

Heli Charisma Berlianta, Op.cit, hlm. 138. Ibid, hlm. 140-141.


Internasional mendapat utang luar negeri sebesar USD 1.000.000,jangka waktu utang tersebut adalah satu tahun. Jadi tahun depan PT. Titan Internasional harus mengembalikan utang tersebut dalam bentuk USD tentunya. Utang tersebut rencana digunakan untuk memperkuat modal kerja PT. Titan Internasional. Modal kerja yang diperlukan adalah dalam valuta Rupiah, maka PT. Titan Internasional harus menukar dana pinjaman yang diterimanya dalam bentuk USD ke dana Rupiah. PT. Titan Internasional dapat menjual USD yang diterima sekarang dan digunakan untuk modal kerja, satu tahun kemudian saat PT. Titan Internasional harus membayar utangnya, dia bisa membeli USD untuk membayar utangnya. Jika cara ini digunakan oleh PT. Titan Internasional, maka dia akan menghadapi risiko kenaikan kurs USD/IDR pada saat membeli kembali valuta USD satu tahun yang akan datang. Pada saat itu kurs USD/IDR dapat naik sehingga mengakibatkan PT. Titan Internasional dapat menanggung kerugian karena selisih kurs pada saat dia menjual USD-nya dengan kurs pada saat dia membeli kembali USD tersebut untuk membayar utang. Untuk menghindari hal tersebut, PT. Titan Internasional dapat melakukan transaksi swap. Pada saat PT. Titan Internasional menerima utang tersebut dia melakukan transaksi swap sell/buy dengan jangka satu tahun. Dengan melakukan transaksi swap sell/buy berarti PT. Titan Internasional menjual USD yang diterimanya sekarang sehingga dapat digunakan sebagai tambahan modal kerja sekaligus dia membeli USD tersebut satu tahun yang akan datang dengan kurs yang telah


ditentukan sekarang. Karena kurs sudah ditentukan sekarang maka apabila kemudian satu tahun yang akan datang ternyata kurs USD/IDR naik tinggi maka hal ini tidak merugikan PT. Titan Internasional melakukan transaksi swap ini dapat dikategorikan sebagai tindakan hedging atau lindung nilai yaitu tindakan melindungi posisinya yang muncul dari utang dari kemungkinan kerugian akibat pergerakan kurs di pasar valuta asing. b. Trading atau mencari keuntungan, dimana transaksi swap dapat juga digunakan sebagai salah satu sarana dalam mencari keuntungan karena pergerakan kurs di pasar valuta asing. c. Alat penyediaan dana dalam valuta tertentu, contohnya PT. Titan Internasional saat ini kelebihan dana USD yang didapat dari hasil ekspor barang. Dana USD ini sebulan yang akan datang digunakan untuk melunasi impor mesin produksi baru dari luar negeri. Saat ini pula PT. Titan Internasional memerlukan dana Rupiah untuk membeli salah satu bahan baku dari dalam negeri. Diperkirakan dana rupiah ini akan kembali ke kas PT. Titan Internasional pada satu bulan yang akan datang. Dengan melihat kondisinya tersebut. PT. Titan Internasional dapat melakukan transaksi swap sell/buyuntuk mendapatkan dana rupiah dan memanfaatkan kelebihan dana USD yang ada padanya. d. Transaksi Option Option secara umum dapat diartikan sebagai suatu instrument keuangan yang memberi pemegangnya hak untuk membeli atau menjual sesuatu yang diperjanjikan (undelying assets) dalam jumlah tertentu pada


suatu waktu tertentu di masa yang akan datang dan atau sebelumnya (exercise date) dengan harga yang sudah ditentukan (exercise price/strike price). 54 Beberapa point penting yang menggambarkan transaksi option yaitu: a. Option memberi pemegangnya hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual sesuatu. Pemegang option tidak bisa dipaksa untuk membeli atau menjual satu barang yang diperjanjikan tersebut. b. Hak untuk membeli atau menjual satu barang tersebut hanya bisa dilaksanakan pada satu waktu tertentu di masa yang akan datang atau sebelumnya. Tergantung dari jenis option yang dipegang, ada option yang mengatur bahwa hak untuk membeli atau menjual satu barang bisa dilaksanakan pada satu waktu tertentu di masa yang akan datang tidak dapat dilaksanakan sebelum waktu yang ditentukan tersebut. Ada pula jenis option yang hak untuk membeli tau menjualnya dapat dilaksanakan sebelumnya. c. Apabila pemegang option melaksanakan haknya untuk membeli atau menjual satu barang tertentu maka barang yang dibeli atau dijual tersebut sudah ditentukan sebelumnya (biasanya ditentukan pada saat transaksi option dilakukan) tidak peduli berapa harga pasar barang tersebut saat pelaksanaan hak. Jadi harga yang dipakai saat pelaksanaan hak sudah ditentukan sebelumnya dan bukan harga pasar barang tersebut saat itu.

54

Ibid, hlm. 186.


Contoh 1: Bank A mengeluarkan option yang memberikan pemegangnya hak untuk membeli (Call Option) USD/IDR sebesar USD 1.000.000,- dengan kurs 10.000,- pada satu tahun yang akan datang. Dengan memegang option yang dikeluarkan oleh Bank A tersebut maka satu tahun yang akan datang orang yang memegang option tersebut berhak (bukan keharusan) membeli USD 1.000.000,- ke Bank A dengan harga atau kurs 10.000,- tidak perduli harga atau kurs USD/IDR yang berlaku di pasar saat itu. Contoh 2 : Bank B mengeluarkan option yang memberikan pemegangnya hak untuk menjual (Put Option) USD/IDR sebesar USD 1.000.000,- dengan kurs 10.000,- pada satu tahun yang akan datang. Dengan memegang option yang dikeluarkan oleh Bank B tersebut maka satu tahun yang akan datang orang yang memegang option tersebut berhak (bukan keharusan) menjual USD 1.000.000,- ke Bank B dengan harga atau kurs 10.000,- tidak perduli harga atau kurs USD/IDR yang berlaku di pasar saat itu. 55

C.Peran Bank Indonesia terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang tidak Berbadan Hukum Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), atau sering disebut juga dengan money changer, merupakan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli Uang Kertas Asing (UKA) serta pembelian Cek Pelawat. KUPVA BB merupakan tempat alternative selain Bank untuk menukarkan valuta asing.

55

Ibid., hlm. 186-187.


Dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai KUPVA BB, salah satu kewajiban KUPVA BB adalah adanya badan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI. Bank Indonesia menegaskan adanya kewajiban bagi penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) untuk memperoleh izin beroperasi. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, KUPVA BB yang saat ini belum memperoleh izin dari Bank Indonesia memiliki kesempatan untuk segera mengajukan izin paling lambat tanggal 7 April 2017. Setelah berakhirnya batas waktu tersebut, Bank Indonesia akan mendukung dan bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam operasi penerbitan. Ketentuan perizinan tersebut tercantum dalam PBI no. 18/20/PBI/2016 dan SE No. 18/42/DKSP perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. 56 Pengaturan perizinan bagi KUPVA BB menjadi sangat penting untuk memudahkan pengawasan. Selain untuk pengembangan industry yang sehat dan efisien, fungsi pengaturan dan pengawasan sangat diperlukan dalam mencegah dimanfaatkannya KUPVA BB untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kejahatan lainnya, (extraordinary crime). Untuk itulah, penerbitan KUPVA BB dilakukan bersama oleh Bank Indonesia, PPATK, BNN, dan Polri khususnya apabila terdapat indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) baik yang berasal dari kejahatan maupun narkoba

56

www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/BI-Tegaskan-Kewajiban-Perizinanbagi-Penyelenggara-KUPVA-Bukan-Bank.aspxdikses pada tanggal 28 April 2017.


BAB IV

ASPEK HUKUM KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK YANG TIDAK BERBADAN HUKUM

A. Pengaturan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 18/20/PBI/2016

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/ DKSP tanggal 7 Oktober 2016 perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, selanjutnya

disebut

PBI

KUPVA

BB,

diterbitkan

dalam

rangka

penyempurnaan pengaturan PBI No. 16/15/PBI/2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dan harmonisasi dengan beberapa peraturan lain yang diterbitkan Bank Indonesia. Tujuan penerbitan PBI ini adalah untuk memberikan panduan yang lebih jelas dalam penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing oleh lembaga bukan bank. Penyempurnaan ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola yang baik serta mendorong perkembangan industry KUPVA BB menjadi lebih sehat dan efisien. Penyempurnaan yang dilakukan antara lain terhadap : 1. cakupan kegiatan usaha 2. underlying transaksi 3. prosedur dan persyaratan perizinan


4. tata kelolaa dan perlindungan konsumen, dan 5. kegiatan jual beli UKA di wilayah perbatasan dan kerjasama dengan hotel. Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dalam pertimbangannya pada huruf a menyatakan bahwa dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah serta menjaga kelangsungan ekonomi nasional, dibutuhkan dukungan pasar keuangan termasuk pasar valuta asing domestik yang sehat. 57 Untuk itu perlu dilakukan pemurnian kegiatan penukaran valuta asing. Pemurnian kegiatan tersebut nantinya dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dalam mendukung pertumbuhan industry penukaran valuta asing dan meningkatkan efektivitas pengawasan sistem pembayaran yang dilakukan oleh BI. Menurut Pasal 1 Peraturan BI No. 18/20/PBI/2016 yang dimaksud dengan : 1. Uang Kertas Asing yang selanjutnya disingkat UKA atau dapat disebut Banknotes adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (legal tender). 2. Cek Pelawat atau dapat disebut Traveller’s Cheque adalah cek perjalanan dalam valuta asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

57

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.


3. Perseoran Terbatas adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. 4. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing yang selanjutnya disingkat KUPVA adalah kegiatan jual dan beli UKA, serta pembelian Cek Pelawat. 5. Penyelenggara KUPVA Bukan Bank atau dapat disebut Money Changer adalah badan usaha bukan bank berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan KUPVA. 6. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. 7. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. 8. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. 9. Pemegang Saham adalah badan hukum dan/atau orang perseorangan yang memiliki saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. 10. Underlying Transaksi atau dapat disebut Underlying Transaction adalah kegiatan yang mendasari pembelian UKA oleh Nasabah. 58 Adapun perizinan dalam Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank bahwa :

58

Ibid.


(1) Badan Usaha Bukan Bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. (2) Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dari badan usaha bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. (3) Untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha bukan bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh: 1. Warga negara Indonesia; dan/atau 2. Badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; b. Mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan bahwa maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian Cek Pelawat; c. Memenuhi jumah modal disetor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan d. Modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (money laundering). (4) Permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Direksi.


(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. 59 Jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf c dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank adalah paling sedikit sebesar: a. Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), bagi calon Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan usaha diwilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat,Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Batam, Kota Denpasar, dan Kabupaten Bandung; atau b. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bagi calon penyelenggara yang akan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a; Dalam hal perizinan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang dilakukan oleh Penyelenggara, maka didalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia no. 18/20/PBI/2016 izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

59

Ibid.


a. Penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3); 1. Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap kesesuain dan kebenaran dokumen pendirian dan pengesahan badan hukum, kecukupan dan kesiapan organisasi, kecukupan modal disetor, serta kondisi dan kesiapan keuangan perusahaan sesuai persyaratan. 2. Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 terdapat dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai, Bank Indonesia

menginformasikan

secara

tertulis

kepada

calon

Penyelenggara untuk memperbaiki dokumen dimaksud. 3. Calon Penyelenggara harus menyampaikan kembali kepada Bank Indonesia dokumen yang telah diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan oleh Bank Indonesia. 4. Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam poin 3 calon penyelenggara belum menyampaikan dokumen yang telah diperbaiki maka calon Penyelenggara dinyatakan telah membatalkan permohonannya. b. Penelitian pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21; 1. Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.


2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon pemegang saham yang diajukan dinilai tidak memenuhi persyaratan, calon Penyelenggara harus melengkapi atau menambah dokumen, menyelesaikan permasalahan terkait dengan pemenuhan persyaratan, dan/atau melakukan penggantian calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon pemegang saham yang diajukan, paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan. c. Pemeriksaan lokasi tempat usaha calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank; 1. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi dalam rangka memastikan kesiapan operasional calon Penyelenggara sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.b.3 antara lain kesiapan sarana dan prasarana serta mekanisme dan

prosedur

dalam melakukan kegiatan usaha. 2. Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam poin 1, calon Penyelenggara dinilai tidak memenuhi kesiapan operasional, calon Penyelenggara harus melengkapi persyaratan kesiapan operasional paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan. 3. Dalam hal calon Penyelenggara tidak melengkapi persyaratan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam poin 2, calon Penyelenggara dinyatakan telah membatalkan permohonannya.


d. Penyuluhan ketentuan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank ; 1. Bank Indonesia menyelenggarakan penyuluhan dalam rangka menginformasikan

ketentuan

terkait

dengan

penyelenggara

kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dan meningkatkan

pemahaman

calon

Penyelenggara

dalam

menerapkan ketentuan dan menjalankan kegiatan usaha. 2. Bank Indonesia akan menentukan tanggal pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam poin 1. 3. Dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham tidak menghadiri penyuluhan ketentuan pada tanggal yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam poin 2 maka pelaksanaan penyuluhan ketentuan dapat dijadwalkan ulang paling lama 20 (dua puluh) juta hari kerja setelah tanggal yang telah ditentukan tersebut. 4. Penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud dalam poin 3 hanya dilakukan

dalam

hal

Bank

Indonesia

menyetujui

alasan

ketidakhadiran anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham yang disampaikan secara tertulis. 5. Dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham tidak menghadiri penyuluhan ketentuan yang telah dijadwalkan ulang sebagaimana dimaksud dalam poin 3 atau tidak

menyampaikan

alasan

ketidakhadiran

secara

tertulis


sebagaimana dimaksud dalam poin 4, calon Penyelenggara dinyatakan telah membatalkan permohonannya. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank meliputi : 1. Kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli UKA, mekanisme sebagai berikut : a. Penyerahan UKA wajib dilakukan secara fisik, baik penyerahan UKA dari Penyelenggara kepada Nasabah, maupun

penyerahan

UKA

dari

Nasabah

kepada

Penyelenggara, b. Penyerahan Rupiah dari Nasabah kepada Penyelenggara dan penyerahan Rupiah dari Penyelenggara kepada Nasabah dapat dilakukan secara fisik atau transfer intrabank dan antarbank, dan c. Dalam hal penyerahan Rupiah, baik dalam rangka jual maupun beli UKA, dilakukan melalui transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka transfer harus ditujukan kepada atau berasal dari rekening atas nama : 1) Penyelenggara, dan 2) Nasabah.

2. Pembelian Cek Pelawat.


Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank selain dari yang disebutkan diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/PBI/2016 adalah penyelengara KUPVA Bukan Bank dapat pula melakukan kegiatan usaha lain yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan KUPVA sepanjang telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (6) juga mengatakan dalam hal melaksanakan kegiatan usaha KUPVA Bukan Bank, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus menerapkan ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank mengatur pula prinsip perlindungan atas konsumen/nasabah KUPVA Bukan Bank (diatur dalam pasal 10). Dalam melakukan kegiatan usaha KUPVA Bukan Bank, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank memastikan penerapan prinsip perlindungan konsumen yang memenuhi prinsip keadilan dan keandalan, prinsip transparansi, prinsip perlindungan data dan/atau informasi konsumen, serta prinsip penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen secara efektif. Dalam rangka melakukan jual dan beli UKA, Penyelenggara dilarang mengenakan biaya kepada Nasabah.


Penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 , paling sedikit meliputi : 1. Penyampaian informasi kurs kepada Nasabah secara Transparan, dalam rangka transparansi penyampaian informasi mengenai jenis mata uang dan kurs

jual dan kurs beli kepada Nasabah, berlaku

ketentuan sebagai berikut : a. Penyelenggara harus menyediakan informasi tertulis mengenai jenis mata uang yang tersedia, dengan ketentuan : 1) informasi disampaikan secara lengkap, jelas, dan mudah dimengerti oleh Nasabah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dapat disertai dengan bahasa asing, 2) informasi disampaikan antara lain dalam bentuk papan pengumuman, website, e-mail, atau bentuk lainnya, dan 3)

informasi disampaikan secara akurat, terkini, dan sebenarbenarnya.

b. Penyelenggara harus menyampaikan informasi secara lengkap dan jelas apabila terdapat perbedaan kurs : 1) UKA dengan Cek Pelawat, 2) UKA dalam pecahan tertentu, dan/atau 3) UKA dalam kondisi tertentu.


c.

Penyelenggara harus menampilkan informasi mengenai kurs dengan bentuk dan/atau letak yang mudah terlihat, mudah dibaca, dan mudah dimengerti.

d. Penyelenggara dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (mislead) dan/atau tidak etis (misconduct), antara lain : 1) pemberian informasi dianggap menyesatkan (mislead) apabila Penyelenggara memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, misalnya menyatakan kurs yang lebih rendah dari yang sebenarnya dikenakan kepada Nasabah, dan 2) pemberian informasi dianggap tidak etis (misconduct) apabila Penyelenggara memberikan informasi yang tidak sesuai dengan etika atau asas perilaku secara umum, misalnya memberikan penilaian negative terhadap Penyelenggara lainnya/kompetitor, e.

Penyelenggara harus memberikan informasi secara lengkap dan jelas apabila Nasabah melakukan pemesanan melalui telepon atau secara online, dan memastikan kurs yang digunakan pada saat penyelesaian transaksi adalah kurs yang telah disepakati pada saat pemesanan.

2. Dalam rangka perlindungan data dan/atau informasi Nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut : a. Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Nasabah kepada pihak lain, kecuali :


1) Nasabah memberikan persetujuan tertulis, dan 2) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, b. Dalam rangka meminta persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penyelenggara harus terlebih dahulu menjelaskan mengenai maksud dan tujuan pemberian dan/atau penyebarluasan data pribadi Nasabah kepada pihak lain, 3. Dalam rangka melakukan penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut : a. Penyelanggara harus menerima, menangani, dan menyelesaikan sikap pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah yang terkait dengan kegiatan usaha penukaran valuta asing, b. Penyelenggara harus memiliki mekanisme dan prosedur dalam bentuk tertulis yang ditetapkan oleh Direksi, antara lain dalam bentuk pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau Standard Operating Procedure (SOP), untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan Nasabah, c. Penyelesaian harus menatausahakan seluruh dokumen yang terkait dengan penerimaan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan Nasabah, d. Penyelenggara

harus

menunjuk

pegawai

yang

menangani

penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah,


e. Penyelenggara harus memasang pengumuman atau informasi dengan kalimat yang jelas dan mudah dipahami di gedung kantor dan/atau website Penyelenggara mengenai tata cara pengaduan Nasabah, termasuk jika terdapat call center yang dapat dihubungi, dan f. Penyelenggara dilarang mengenakan biaya kepada Nasabah atas pengajuan pengaduan yang dilakukan oleh Nasabah. 4. Dalam rangka penerapan perlindungan konsumen pada penyelenggara kegiatan usaha penukaran valutas asing, Penyelenggara harus : a. Memberikan bukti transaksi, tanda terima, atau slip transaksi kepada Nasabah yang paling sedikit memuat informasi : 1) nama dan alamat Penyelenggara, 2) tanggaal transaksi, 3) nomor serial bukti transaksi, 4) jumlah nominal dan jenis mata uang yang dibayarkan oleh Nasabah, 1) jumlah nominal dan jenis mata uang yang dibayarkan kepada Nasabah, 2) kurs atau nilai tukar, 3) nama dan tanda tangan Penyelenggara dan Nasabah.


b. Menyediakan uang kepada Nasabah, dengan ketentuan sebagai berikut : 1) menyediakan uang dalam kondisi yang layak dan jenis pecahan sesuai kebutuhan Nasabah sepanjang Penyelenggara masih memiliki persediaan jenis jenis pecahan yang dibutuhkan Nasabah, 2) menyediakan uang yang asli, masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, dan dalam jumlah nominal sesuai dengan transaksi yang dilakukan dengan Nasabah, dan 3) memberikan informasi mengenai ciri-ciri keaslian uang kepada Nasabah antara lain dalam bentuk berupa pengumuman, brosur, dan/atau leaflet. Jenis Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank adalah kegiatan jual dan beli UKA dan pembelian Cek Pelawat. KUPVA BB dilarang melakukan kegiatan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank bahwa : Pasal 6 Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang : a. Bertindak sebagai agen penjual Cek Pelawat;


b. Melakukan kegiatan margin trading, spot, forward, swap, dan transaksi derivative lainnya baik untuk kepentingan Nasabah maupun kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank; c. Melakukan transaksi jual dan beli UKA serta pembelian Cek Pelawat dengan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia; d. Melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana; dan e. Melakukan kegiatan usaha lainnya diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 7 (1) Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang : a. Menjadi pemilik penyelenggara KUPVA tidak berizin; b. Melakukan kerja sama dengan penyelenggara KUPVA tidak berizin; dan c. Melakukan kegiatan usaha melalui penyelenggara KUPVA tidak berizin. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. 60 Adapun Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana diatur dalam pasal 33

60

Ibid.


Peraturan

Bank

Indonesia

No.

18/20/PBI/2016.

Bank

Indonesia

melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan atas kegiatan usaha Penyelenggara untuk meneliti dan mengevaluasi tingkat kepatuhan Penyelenggara terhadap ketentuan. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan langsung, setiap Penyelenggara wajib memberikan kepada Pengawas atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain : a. Dokumen, data, informasi, dan/atau laporan yang diminta, b. Keterangan dan/atau penjelasan baik lisan maupun tertulis, dan/atau, c. Akses terhadap sistem informasi, antara lain akses terhadap aplikasi, database, dan sistem pelaporan yang diperlukan dalam pengawasan langsung. Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kebenaran dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang diberikan. Dalam hal melakukan pengawasan, Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pengawasan langsung yang wajib bisa menjaga kerahasiaan dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperoleh dari hasil pengawasan langsung. Dan Penyelenggara

wajib

melakukan

langkah

perbaikan

dan/atau

penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan serta melaporkan tindakan perbaikan yang dilakukan kepada Bank Indonesia.


Pengawasan tidak langsung merupakan tindakan pemantauan yang dilakukan dalam bentuk analisis terhadap laporan yang disampaikan Penyelenggara atau informasi dari pihak lain. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan

tidak

langsung,

Penyelenggara

wajib

menyampaikan

dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan kepada Bank Indonesia yang dapat disampaikan melalui laporan, pertemuan langsung, dan/atau secara komunikasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil pengawasan secara langsung dan tidak langsung, adapun tindak lanjut pengawasan dari Bank Indonesia terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank,yaitu dapat : 1. Melakukan pembinaan terhadap Penyelenggara, 2. Mengenakan sanksi admisnitratif, 3. Melakukan evaluasi terhadap izin usaha yang telah diberikan, 4. Meminta penyelenggara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, 5. Menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, membatalkan atau mencabut izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada Penyelenggara, dan/atau 6. Meminta penghentian sementara terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Selain Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, Bank Indonesia juga memberikan sank-sanksi terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. Penyelenggara


yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini dikenakan sanksi Adminisratif berupa : 1. Teguran tertulis, 2. Kewajiban membayar, 3. Pengehentian kegiatan usaha, dan/atau 4. Pencabutan izin. Dalam hal menerapkan sanksi administratif ini, Bank Indonesia mempertimbangkan : 1. Tingkat pelanggaran, 2. Akibat yang ditimbulkan terhadap : a. Aspek perlindungan konsumen, dan/atau b. Aspek anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan/atau c. Faktor lainnya. Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank maka perhitungan dilakukan dengan contoh sebagai berikut : Pada tanggal 5 September 2016 Nasabah melakukan pembelian UKA terhadap Rupiah sebesar USD 15.000,00 (lima belas ribu dolar


Amerika Serikat). Kemudian pada tanggal 15 September 2016 Nasabah yang sama melakukan pembelian UKA terhadap Rupiah sebesar USD 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat). Total pembelian UKA terhadap Rupiah Nasabah pada bulan September 2016 adalah USD 30.000,00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Pembelian UKA terhadap Rupiah tanggal 15 September 2016, tidak didukung dokumen Underlying Transaksi, sehingga terdapat pelanggaran yang melebihi threshold sebesar USD 5.000,00 (lima ribu dolar Amerika Serikat). Kurs JISDOR tanggal 15 September 2016 adalah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per dolar Amerika Serikat. Perhitungan atas pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara yaitu sebagai berikut : USD5.000,00 x 1% x Rp.10.000 = Rp.500.000,00 Namun

mengingat

sanksi

kewajiban

membayar

paling

sedikit

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Penyelenggara dikenakan sanksi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) meskipun nilai pelanggaran berdasarkan perhitungan diatas sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha, maka berlaku ketentuan sebagai berikut : 1. Sanksi penghentian kegiatan usaha diberlakukan terhadap : a. Kegiatan jual dan beli UKA, b. Kegiatan pembelian Cek Pelawat, dan/atau


c. Kegiatan usaha lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing. 2. Sanksi penghentian kegiatan usaha disertai dengan jangka waktu berlakunya dan dapat diperpanjang, 3. Penyelenggara yang dikenakan sanksi penghentian kegiatan usaha harus mengumumkan penghentian kegiatan usaha kepada masyarakat pada tanggal yang sama dengan tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia mengenai penghentian kegiatan usaha Penyelenggara yang paling kurang diumumkan di kantor Penyelenggara dengan letak dan/atau yang mudah terlihat dan mudah dibaca. Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin, berlaku ketentuan sebagai berikut : 1. Penyelenggara wajib mengembalikan Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPmIU), logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank Berizin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan sertifikat izin usaha yang diterbitkan Bank Indonesia, 2. Bank

Indonesia

melakukan

pengkinian

daftar

Penyelenggara

berdasarkan pencabutan izin usaha Penyelenggara. Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dikenakan sanksi berupa pencabutan izin. Contoh Penyelenggara KUPVA tidak berizin adalah setiap pihak yang patut diduga melakukan kegiatan jual beli valas


tanpa izin Bank Indonesia, dengan indikasi antara lain melakukan transaksi jula beli valas dengan frekuensi yang cukup sering dengan tujuan untuk menjual atau membeli valas kepada atau dari pihak lain, dan memiliki usaha yang tidak dikecualikan dari ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah termasuk Penyelenggara yang telah dicabut izinnya oleh Bank Indonesia. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, dilarang untuk menjadi

Direksi,

Dewan

Komisaris,

dan/atau

pemegang

saham

Penyelenggara untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

B. Pengaturan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang tidak Berbadan Hukum

Saat ini perkembangan perekonomian dan dunia usaha semakin bertumbuh pesat. Menurut peneliti terbukti dengan sangat banyaknya ditemukan pelaku-pelaku usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pelaku usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), yayasan, koperasi, BUMN. Sedangkan pelaku usaha yang bukan


berbadan hukum adalah Perseroan Komanditer (CV), firma, perusahaan perorangan (UD). 61 Seperti yang diketahui bahwa didalam Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank ini terdapat pelaku usaha yang Berbadan Hukum dan maupun pelaku usaha yang tidak Berbadan Hukum. Dalam melakukan usaha KUPVA Bukan Bank haruslah berbadan hukum yang pengaturan perizinannya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 . Bank Indonesia (BI) mencatat ada 783 kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) atau money changer yang belum berizin atau ilegal. Jumlah ini meningkat dari data sebelumnya pada Januari lalu sekitar 621 money changer diseluruh Indonesia. 62 Seperti diketahui bahwa Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank haruslah Berbadan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) didalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/PBI/2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) bahwa Penyelenggara KUPVA Bukan Bank atau dapat disebut Money Changer adalah badan usaha bukan bank berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan KUPVA. Selain KUPVA Bukan Bank yang berbadan Hukum, ada pula KUPVA Bukan Bank yang tidak Berbadan Hukum, dimana dalam Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing yang tidak berbadan hukum ini adalah berbentuk

61

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada,1999), hal 1. 62 https://m.kumparan.com/angga-sukmawijaya/bi-jumlah-money-changer-ilegal-terusmeningkat diakses pada tanggal 23 Mei 2017.


CV (comanditer venotschaap) atau Firma 63, disini akan dibahas pengaturan-pengaturan KUPVA Bukan Bank yang tidak berbadan hukum yang meliputi pengaturan dari :

a. Kitab Undang – undang Hukum Dagang ( Wetboek van Koophandel voor Indonesie) S. 1847-23 Pasal 18 Dalam Perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung

renteng

untuk

seluruhnya

atas

perikatan-perikatan

perseroannya. Pasal 19 Perseroan yang berbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang betanggung jawab secara tanggung – renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Pasal 20 Dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma.

63

https://m.viva.co.id/berita/fokus/541618-money-changer-tanpa-izin-diberantasbagaimana-nasib-pedagang diliihat pada tanggal 4 Juni 2017.


Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseron tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya. Pasal 21 Perseroan komanditer yang melanggar ketentuan-ketentuan alinea pertama atau alinea kedua dari pasal yang lain, bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan perseroan itu. Pasal 22 Perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada. Pasal 23 Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu.


Pasal 24 Akan tetapi para persero firma diperkenankan untuk hanya mendaftarkan petikannya saja dari akta itu dalam bentuk otentik. Pasal 26 Petikan yang disebut dalam pasal 24 harus memuat : 1. Nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para persero firma; 2. Pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah perseroan itu umum, ataukah terbatas pada suatu cabang khusus dari perusahaan tertentu, dan dalam hal terakhir, dengan menunjukkan cabang khusus itu; 3. Penunjukan para persero, yang tidak diperkenankan bertandangan atas nama firma; 4. Saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya; 5. Dan selanjutnya, pada umumnya, bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para persero.

64

Dalam hal Pengaturan Persekutuan Komaditer (CV), KUHD tidak mengatur secara khusus mengenai cara mendirikan CV, tetapi dalam praktik dibuat secara autentik (akta notaris). CV didirikan dengan

64

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.


pembuatan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta pendirian yang dimuat dimuka notaris 65. b. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 408/MPP/Kep/10/1997 Adapun ketentuan dalam melakukan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing harus mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yaitu diatur Keputusan Menperindag No. 408 Tahun 1997. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Kepmenperindag No. 408 Tahun 1997, permintaan TDUP bagi perusahaan yang mempunyai nilai investasi sampai dengan Rp. 200.000.000,00 di ajukan kepada kepala Kantor Deperindag setempat. Permintaan TDUP tersebut di lakukan dengan menyampaikan

surat

permintaan

TDUP

kepada

Kakandep

yang

ditandatangani oleh pemilik/penanggung jawab perusahaan yang isinya : 1. Nama pemilik/perusahaan 2. Alamat pemilik/perusahaan 3. Nama dan alamat penanggung jawab perusahaan 4. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) 5. Bidang usaha barang/jasa 6. Nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan 7. Jenis kegiatan usaha 8. Jenis barang/jasa dengan utama 9. Merek 65

http://hukumcint.blogspot.co.id/2012/05/bentuk-perusahaan.html?m=1 tanggal 4 Juni 2017.

dilihat

pada


Dalam Pasal 11 Kepmenperindag No. 408 tahun 1997 ditentukan bahwa Permintaan TDUP atau SIUP wajib melampirkan dokumendokumen dengan ketentuan : 1. Perusahaan badan hukum dan Koperasi 1. Salinan/kopi akta pendirian yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman bagi Perseroan Terbatas dan instansi yang berwenang bagi Koperasi 2. Kopi KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan 3. Kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan 4. Kopi Surat Izin Tempat Usaha dari Pemda setempat 2. Perusahaan persekutuan bukan badan hukum 1. Salinan akta pendirian 2. Kopi KTP pemilik/penanggung jawab 3. Kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan 4. Kopi Surat Izin Tempat Usaha dari Pemda setempat 3. Perusahaan Perorangan 1. Kopi KTP pemilik 2. Kopi NPWP pemilik 3. Kopi Surat Izin Tempat Usaha dari Pemda setempat. 66

66

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 408/MPP/Kep/10/1997.


c.Peraturan Daerah Dalam suatu daerah pasti memiliki industri pariwisata yang menjadikan daerah tersebut menjadi tempat destinasi oleh para wisatawan. Maka dalam pengembangan industri pariwisata harus menawarkan berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan, seperti hal nya dengan menyediakan tempat Valuta Asing/money changer. Dengan adanya Valuta Asing/money changer ini maka sangat memudahkan

parawisatawan untuk dapat

menukarkan uangnya. Dalam hal ini pemerintah daerah sangat antusias dalam menyediakan Valuta Asing/money changeruntuk dapat menunjang perkembangan industri pariwisata di daerah tersebut. Untuk itu pemerintah daerah membuat suatu peraturan daerah dalam hal perizinan valuta asing/money changer, Peraturan Daerah juga mengatur izin dari setiap badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti KUPVA BB, misalnya seperti Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bahwa : (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang akan memperoleh SIUP wajib mengajukan permohonan kepada Walikota. (2) Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan SIUP bagi perorangan : a. Fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab usaha; b. Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha; dan c. Pas photo terbaru pemilik/penanggung jawab usaha ukuran 3 x 4 c, sebanyak 2 (dua) lembar.


(3) Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan SIUP bagi Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma (Fa); a. Fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab usaha; b. Surat pernyataan dari permohonan tentang lokasi usaha; c. Pas photo terbaru pemilik/penanggung jawab usaha ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan d. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri. 67

67

Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan.


BAB V PENUTUP A.Kesimpulan Berdasarkan pembahasan tentang Aspek Hukum Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang Tidak Berbadan Hukum, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Didalam sistem keuangan Indonesia, kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang sifatnya Independendimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga

negara

independen

dalam

melaksanakan

tugas

dan

wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya.

Bank

Indonesia

mempunyai

otonomi

penuh

dalam

merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Fungsi dari Bank Indonesia secara umum adalah mengawasi penambahan atau ekspansi dan pengurangan atau kontraksi jumlah uang yang beredar di masyarakat, baik uang kartal maupun uang giral dan juga berfungsi sebagai penasihat dan memberikan bantuan untuk mengelola berbagai


masalah transaksi keuangan pemerintah. Tujuan dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah, sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Tujuan kestabilan nilai rupiah ini, yaitu untuk mendukung pembangunan

ekonomi

yang berkelanjutan

dan meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan dari Bank Indonesia tersebut, maka dilaksanakan dengan bentuk moneter

secara

berkelanjutan,

mempertimbangkan

kebijakan

konsisten, umum

kebijakan

transparan,

pemerintah

dan bidang

perekonomian. 2. Peran Bank Indonesia terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank adalah a. Dimana Bank Indonesia menegaskan adanya kewajiban bagi penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) untuk memperoleh izin beroperasi. Ketentuan perizinan tersebut tercantum dalam PBI no. 18/20/PBI/2016 dan SE No. 18/42/DKSP perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. b. Pengaturan perizinan bagi KUPVA BB menjadi sangat penting untuk memudahkan pengawasan. Selain untuk pengembangan


industri yang sehat dan efisien, fungsi pengaturan dan pengawasan sangat diperlukan dalam mencegah dimanfaatkannya KUPVA BB untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kejahatan lainnya. Untuk itulah, penerbitan KUPVA BB dilakukan bersama oleh Bank Indonesia, PPATK, BNN, dan Polri khususnya apabila terdapat indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) baik yang berasal dari kejahatan maupun narkoba. 3. Pelaku usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), yayasan, koperasi, BUMN. Sedangkan pelaku usaha yang bukan berbadan hukum adalah CV, firma, perusahaan perorangan (UD). Untuk itu KUPVA Bukan Bank yang berbadan Hukum PT yang pengaturannya

berdasarkan

Peraturan

Bank

Indonesia

No.

18/20/PBI/2016, ada pun KUPVA Bukan Bank yang tidak Berbadan Hukum PT, yang mana dalam Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing yang tidak berbadan hukum PT ini adalah berbentuk CV (comanditer venotschaap) atau Firma yang pengaturannya tidaklah dari Peraturan Bank Indonesia, maka Aspek Hukum Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang Tidak Berbadan Hukum dalam hal perizinan mendirikan usaha diatur dari beberapa Undangundang atau keputusan seperti Kitab Undang – undang Hukum Dagang ( Wetboek van Koophandel voor Indonesie) S. 1847-23 yang mengatur bahwa perseroan komanditer didirikan antara seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng dan perseroan komanditer didirikan dengan pembuatan anggaran dasar


dalam akta pendirian yang dimuat dimuka notaris. Keputusan Menperindag No. 408 Tahun 1997 mengatur perizinan KUPVA BB dengan mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan menyampaikan surat permintaan TDUP kepada Kakandep yang ditandatangani oleh pemilik/penanggung jawab perusahaan tersebut, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan mengatur perizinan KUPVA BB dengan ketentuan mengajukan permohonan kepada Walikota untuk memperoleh SIUP yang berisikan beberapa syarat seperti fotocopy akte notaris pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri. B.SARAN 1. Bagi Pejabat Bank Indonesia agar lebih mempertimbangkan kembali untuk dapat merevisi Pasal 11 ayat (3) huruf c Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/PBI/2016. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c bahwa untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia harus memenuhi jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam Surat Edaran no 18/42/DKSP, jumlah nominal modal yang disetor oleh Penyelenggara KUPVA BB sebesar Rp. 250.000.000,00 bagi calon Penyelenggara yang melakukan Kegiatan Usaha di wilayah Kota Jakarta, Kota Batam, Kota Denpasar, dan Bandung. Dan bagi Penyelenggara yang melakukan usaha diluar dari wilayah seperti diatas jumlah nominalnya Rp. 100.000.000. Mungkin ini menjadi dasar mengapa Penyelenggara KUPVA BB banyak yang


tidak mengurus izin kepada Bank, karena nilai nominal modal yang disetor terlalu besar bagi sebagian Penyelenggara KUPVA BB dan juga nilai nominal tersebut tidak seimbang dengan hasil pendapatan dari kegiatan usaha nya. Untuk itu kepada Pejabat Bank Indonesia agar meringankan

nilai

nominal

modal

disetor

tersebut.

Supaya

Penyelenggara KUPVA BB dapat mengurus surat izinnya kepada Bank Indonesia. 2. Bagi Penyelenggara KUPVA BB yang sanggup memenuhi

nilai

Nominal Modal disetor tersebut dan ingin melanjutkan usahanya, maka Penyelenggara KUPVA BB agar secepatnya juga memohon surat perizinan kepada Bank Indonesia. Supaya Bank Indonesia lebih mudah melakukan pengawasan dalam mencegah memanfaatkan KUPVA BB dari pencucian uang, pendanaan terorisme atau kejahatan lainnya.


BAB III PERAN BANK INDONESIA TERHADAP KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NO

Recommend Documents