BAB III PEMBAHASAN. 1. Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) bernama POSTPAARBANK dengan maksud mendidik masyarakat agar

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan 1. Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Bank Tabungan Negara didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda Koninklijk Besluit No. 27 tanggal 16 Oktober 1897 yang pada mulanya bernama POSTPAARBANK dengan maksud mendidik masyarakat agar gemar menabung, yang kemudian terus hidup dan berkembang serta tercatat hingga tahun 1939 telah memiliki 4 (empat) cabang yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, Makasar. Pada tahun 1940 kegiatannya terganggu, sebagai akibat penyerbuan Jerman atas Netherland yang mengakibatkan penarikan tabungan besar-besaran dalam waktu relatif singkat (rush). Namun demikian keadaan keuangan POSTPAARBANK pulih kembali pada tahun 1941. Tahun 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Pemerintah Jepang. Jepang membekukan kegiatan POSTPAARBANK dan mendirikan TYOKIN KYOKU sebuah bank yang bertujuan untuk menarik dana masyarakat melalui tabungan. Usaha Pemerintah Jepang ini tidak sukses karena dilakukan dengan paksaan. TYOKIN KYOKU hanya mendirikan satu cabang yaitu cabang Yogyakarta. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah memberikan inspirasi kepada Bp. Darmosoetanto untuk memprakarsai pengambilalihan TYOKIN KYOKU dari Pemerintah Jepang ke Pemerintah Republik Indonesia dan terjadilah penggantian nama menjadi KANTOR


digilib.uns.ac.id

TABUNGAN POS. Bp. Darmosoetanto ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi Direktur yang pertama. Tugas pertama KANTOR TABUNGAN POS adalah melakukan penukaran uang Jepang dengan Oeang Republing Indonesia (ORI). Tetapi kegiatan KANTOR TABUNGAN POS tidak berumur panjang, karena agresi Belanda (Desember 1946) mengakibatkan didudukinya semua kantor termasuk kantor cabang dari KANTOR TABUNGAN POS hingga tahun 1949. Saat KANTOR TABUNGAN POS dibuka kembali (1949), nama KANTOR TABUNGAN POS diganti menjadi BANK TABUNGAN RI. Sejak kelahirannya dan sampai berubah nama menjadi BANK TABUNGAN RI, lembaga ini bernaung di bawah Kementerian Perhubungan. Banyak kejadian bernilai sejarah sejak tahun 1950 tetapi yang substantif bagi sejarah BTN adalah dikeluarkannya UU Darurat No.9 tahun 1950 tanggal 9 Februaru 1950 yang mengubah nama “POSTPAABANK IN INDONESIA” berdasarkan staatsblat No.295 tahun 1941 menjadi BANK TABUNGAN POS dan memindahkan induk kementerian dari Kementerian Perhubungan ke Kementerian Keuangan di bawah Menteri Urusan Bank Sentral. Walaupun dengan UU Darurat tersebut masih bernama BANK TABUNGAN POS, tetapi tanggal 9 Februaru 1950 ditetapkan sebagai hari dan tanggal lahir BANK TABUNGAN NEGARA. Nama BANK TABUNGAN POS menurut Undang-Undang Darurat tersebut dikukuhkan dengan UU No.36 tahun 1953 tanggal 18 Desember 1953. Perubahan nama dari BANK TABUNGAN POS menjadi BANK TABUNGAN NEGARA


digilib.uns.ac.id

didasarkan pada PERPU No.4 tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963 yang kemudian dikuatkan dengan UU No.2 tahun 1964 tanggal 25 Mei 1964. Penegasan status BANK TABUNGAN NEGARA sebagai bank milik negara ditetapkan dengan UU No.20 tahun 1968 tanggal 19 Desember 1968 yang sebelumnya (sejak tahun 1964) BANK TABUNGAN NEGARA menjadi BNI unit V. Jika tugas utama saat pendirian POSTPAARBANK (1897) sampai dengan BANK TABUNGAN NEGARA (1968) adalah bergerak dalam lingkup penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan, maka sejak tahun 1974 BANK TABUNGAN NEGARA ditambah tugasnya yaitu memberikan pelayanan KPR dan untuk pertama kalinya penyaluran KPR terjadi pada tanggal 10 Desember 1976, karena itulah tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari KPR bagi BTN. Bentuk hukum BTN mengalami perubahan lagi pada tahun 1992, yaitu dengan dikeluarkannya PP No.24 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 yang merupakan pelaksanaan dari UU No.7 tahun 1992 bentuk hukum BTN berubah menjadi Perusahaan Perseroan. Sejak itu nama BTN menjadi PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) dengan call name Bank Tabungan Negara. Berdasarkan kajian konsultan independent, Price Waterhouse Coopers, Pemerintah melalui Menteri BUMN dalam surat nomor S-554/M-MBU/2002 tanggal 21 Agustus 2002 memutuskan Bank Tabungan Negara sebagai Bank Umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahaan tanpa subsidi.


digilib.uns.ac.id

2. Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah BTN Syariah merupakan Strategic Business Unit (SBU) dari bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui Kantor Cabang Syariah pertama Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan prinsip perbankan syariah adalah fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004. Perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat menuntut bank BTN membuka kantor cabang di kota-kota besar di Indonesia. Surakarta merupakan kota kelima dalam hal pendirian Kantor Cabang Syariah sejak pendirian Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Potensi dan perkembangan ekonomi kota Surakarta yang cukup baik menjadi salah satu alasan Manajemen Pusat secara resmi membuka Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah pada Januari 2006, oleh Direktur Utama Bank Tabungan Negara saat itu, Bapak Kodradi. Acara seremonial pembukaan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Solo dihadiri oleh Walikota Solo, Masyarakat Ekonomi Syariah, Majelis Ulama Indonesia wilayah Solo, dan pejabat-pejabat wilayah Solo lainnya. Dan sampai dengan Desember 2009 melalui pembukaan kantor cabang syariah pertama di Jakarta telah dibuka 20 kantor cabang, 1 kantor cabang pembantu syariah, dengan 119 kantor layanan syariah di seluruh wilayah Indonesia.


digilib.uns.ac.id

3. Visi dan Misi Visi dan Misi Bank BTN Syariah sejalan dengan Visi Bank BTN yang merupakan Strategic Business Unit dengan peran untuk meningkatkan pelayanan dan pangsa pasar sehingga Bank BTN tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. BTN Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan di mana secara konvensional tidak dapat terlayani. a. Visi Menjadi Strategic Business Unit BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama. b. Misi 1) Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN. 2) Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan. 3) Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan shareholders value. 4) Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap stakeholders serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.


digilib.uns.ac.id

4. Dewan Pengawas Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum bidang perbankan. Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh DSN. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Berikut adalah ketua dan anggota DPS bank BTN Syariah secara nasional: Ketua Drs. H. Ahmad Nazri Adlani Anggota Drs. H. Mohammad Hidayat MBA, MH Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS. QIP 5. Budaya Kerja “POLA PRIMA” Budaya kerja adalah prinsip-prinsip yang dilakukan oleh masingmasing pegawai untuk mencapai tujuan perusahaan yang menjadi landasan kebijakan dan aturan yang menjadi landasan kebijakan dan aturan yang mengarahkan perilaku individu di dalam perusahaan. POLA PRIMA, Tuntutan Perilaku Insan Bank BTN adalah panduan yang membantu semua insan bank BTN agar lebih memahami nilai-nilai budaya kerja bank BTN dan mampu melaksanakan perilaku utama yang dijadikan tonggak-tonggak


digilib.uns.ac.id

perilaku teladan di bank BTN. Pedoman perilaku ini berlaku bagi seluruh insan bank BTN dari jajaran komisaris, direksi, pemimpin divisi, sampai jajaran pegawai terendah dalam struktur organisasi. Budaya kerja Bank BTN memiliki 6 nilai yang disebut dengan akronim POLA PRIMA : P

= PELAYANAN PRIMA

O

= INOVASI

LA

= KETELADANAN

PR

= PROFESIONALISME

I

= INTEGRITAS

MA

= KERJASAMA Enam nilai budaya kerja ini menjadi landasan bagaiamana bank

BTN mencapai visi “Bank yang

Terkemuka dalam Pembiayaan

Perumahan”. Nama POLA PRIMA sendiri diambil dari panduan beberapa huruf dari setiap nilai-nilai budaya. Selain itu, kata POLA PRIMA berarti “Prinsip dasar untuk selalu memberikan rancangan dan tindakan yag terbaik dalam setiap aktivitasnya”. Diharapkan bahwa seluruh insan bank BTN berperilaku sesuai dengan POLA PRIMA dalam menjalankan organisasi dan bisnis. Berikut adalah makna dari 6 (enam) nilai-nilai budaya kerja Bank BTN:


digilib.uns.ac.id

Tabel 3.1. Enam Nilai Dasar Budaya Kerja Bank BTN Nilai-Nilai Dasar

Makna

Budaya Kerja

PELAYANAN PRIMA

Memberikan pelayanan yang melebihi harapan pelanggan

INOVASI

Senantiasa mengembangkan gagasan baru dan penyempurnaan berkelanjutan yang memberi nilai tambah bagi perusahaan

KETELADANAN

Mulai dari diri sendiri menjadi suri tauladan dalam berperilaku yang mencerminkan nilainilai budaya kerja bank BTN bagi insan bank BTN dan pihak-pihak terkait

PROFESIONALISME

Kompeten

di

bidangnya

dan

senantiasa

mengembangkan diri sehingga menghasilkan kinerja terbaik serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan seluruh insan Bank BTN INTEGRITAS

Konsisten

antara

pikiran,

perkataan,

dan

tindakan sesuai dengan ketentuan perusahaan, kode etik profesi dan prinsip kebenaran yang terpuji. KERJASAMA

Membangun hubungan yang tulus dan terbuka degan sesama insan Bank BTN dan pihak lain dilandasi sikap saling percaya dan menghargai untuk mencapai tujuan bersama

Sumber: PT. BTN Tbk, Kantor Cabang Syariah Solo, 2014 Nilai pelayanan prima, inovasi, dan keteladanan berorientasi pada aspek di luar diri, seperti lingkungan dan pihak lain. Hal ini berarti komitmen utama Bank BTN adalah bagaimana memuaskan pelanggan.


digilib.uns.ac.id

Pelanggan dalam hal ini berarti luas, yaitu pihak-pihak internal dan eksternal termasuk segenap pemangku kepentingan bank BTN. Nilai Profesionalisme, integritas, dan kerjasama berorientasi kedalam dari individu, seperti pengembangan diri, pikiran, perkataan, dan tindakan dalam meningkatkan kinerja. Setiap nilai budaya kerja bank BTN memiliki 12 perilaku utama yang merupakan acuan bertindak bagi seluruh insan bank BTN. 12 perilaku utama tersebut adalah : Tabel 3.2. Dua Belas Perilaku Utama Bank BTN NILAI-NILAI DASAR BUDAYA KERJA

12 PERILAKU UTAMA

PELAYANAN PRIMA

1.Ramah, sopan dan bersahabat 2.Peduli, proaktif dan cepat tanggap

INOVASI

3.Berinisiatif melakukan penyempurnaan 4.Berorientasi menciptakan nilai tambah 5.Menjadi contoh dalam berperilaku baik dan benar 6.Memotivasi penerapan nilai-nilai budaya kerja 7.Kompeten dan bertanggungjawab 8.Bekerja cerdas dan tuntas

KETELADANAN

PROFESIONALISME INTEGRITAS

9.Konsisten dan disiplin 10. Jujur dan berdedikasi

KERJASAMA

11. Tulus dan terbuka 12. Saling percaya dan menghargai

Sumber: PT. BTN Tbk, Kantor Cabang Syariah Solo, 2014


digilib.uns.ac.id

6. Struktur Organisasi Branch Manager RR.Anggarani (Nip : 3563)

Consumer Deputy Branch Manager Adi Susbiyanto (NIP.5429) Mortgage & Consumer Financing Unit Junior Consumer Financing Marketing Consumer Financing Service Himmatul Ulya NIP.10150 Aris Kun Cahyono NIP.8863

Junior Consumer Financing Analyst Riandianto NIP.8864 Rizaldi A. NIP.11096

Consumer Funding & Service Unit

Junior Consumer Funding Selling - Outsourcing Faisal Customer Care Customer Service Ida Fatmawati NIP.11517 Yuyun Widanarti NIP.8734

Service Quality

Housing & Commercial Financing Unit Junior Relationship Management Supriyono NIP 6770 Junior Commercial Financing Analyst Gustiano Sugilar NIP.6485 Astri Oktarina H.11600 Commercial Funding & Service Unit

Financing Data Entry

Customer Service Administration

Commercial Deputy Branch Manager

Junior Government & Corporate Marketing Luaiyi Nur Maarif NIP.7093 Aisyah Dewi Setyaningrum NIP.11567 Junior Educational Instancy & Others Marketing

Supporting Deputy Branch Manager Sigit Atmoko (NIP.5386) Operation Unit Teller Sub Unit

Financing Administration & Document Sub Unit

Transaction Processing Sub Unit

General Administration Sub Unit

Vault Staff Putri A (Nip:6206) Teller Staff 1. Yusi Ernawati NIP.7331 2. Metta Risqi A. NIP.8737 3. Devliana Galuh Financing Administration Suryo Sadewo NIP.8735 Financing Document Septika Ayu I. NIP 11102 Transaction Processing & IT Support Moh.Firmansyah Harsanto NIP.6968 Clearing M.Azis Hendrawan NIP.8861 Human Capital & Logistic Support Rahmat Budianto NIP.10090

Accounting Control Unit Accounting & Reporting Dita Hikmawaty NIP.6678 Internal Control Helza Frasika NIP.10813 Collection & Workout Unit

Collection Yahya Habibi El Makkie NIP.6236 Erick Censerianto NIP 8862 Branch Legal & Recovery Branch Restructuring

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Sumber: PT. BTN (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Solo


digilib.uns.ac.id

7. Deskripsi Jabatan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Solo a. Branch Manajer 1) Tanggung Jawab: a) Bertanggung jawab atas pelaksanaan otoritas sesuai batas kewenangan. b) Bertanggung jawab atas terselenggaranya Good Corporate Governance. c) Bertanggung jawab atas operasional BTN Cabang Syariah secara keseluruhan. d) Bertanggung Jawab atas pemenuhan kompetensi dari SDM yang ada di Kantor Cabang Syariah. e) Bertanggung jawab melakukan perencanaan, bimbingan dan pembinaan serta penilaian kepada pegawai yang dibawahi. 2) Uraian pekerjaan a) Melakukan pengawasan sesuai kewenangan yang diberikan. b) Melakukan otorisasi sesuai kewenangan yang diberikan. c) Melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja cabang syariah secara keseluruhan. d) Mengembangkan kompetensi dan karir bawahan. e) Mempertahankan brand image BTN di wilayah kerja. f) Membina hubungan yang baik dengan pihak eksternal berkaitan dengan bisnis cabang untuk menunjang pencapaian target. g) Mewakili BTN dalam kegiatan resmi di wilayah kerja.


digilib.uns.ac.id

b. Junior secretary 1) Uraian Pekerjaan: a) Menerima dan menjawab telepon serta mencatat pesan-pesan lewat telepon. b) Menerima tamu yang akan bertemu dengan pimpinan. c) Mencatat janji-janji untuk pimpinan. d) Menyusun acara kerja sehari-hari pimpinan. c. Commercial Deputy Branch Manager 1) Tanggung Jawab: a) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional harian cabang untuk menjamin efektivitas dan efisiensi. b) Bertanggung jawab terhadap standar kualitas yang tinggi dalam bidang pemrosesan transaksi, administrasi pembiayaan, dan administrasi umum cabang. c) Bertanggung jawab atas aktivitas proses transaksi sesuai dengan kebijakan dan proses transaksi. d) Bertanggung jawab atas kebijakan proses transaksi sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada. 2) Uraian pekerjaan: a) Memastikan

terselenggaranya

supervisi

atas

fungsi

Transaction Processing. b) Memastikan terselenggaranya supervisi atas fungsi Financing Administration.


digilib.uns.ac.id

d. Supporting Deputy Branch Manager 1) Tanggung Jawab a) Bertanggung jawab atas perencanaan dan penetapan strategi bisnis di unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kebijakan bank. b) Bertanggung jawab atas berjalannya fungsi Selling Service, Teller Service, customer Service, dan Finance Service di kantor cabang dengan baik. c) Bertanggung jawab atas strategi pencapaian target dana, pembiayaan, fee based, dan peningkatan penggunaan fitur produk. d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas Quality Service Level. 2) Uraian Pekerjaan : a) Melakukan fungsi supervisi sebagai Head Retail Service. b) Melakukan fungsi otorisasi sesuai batas kewenangan. c) Melakukan perencanaan dan penetapan strategi bisnis di unit kerja yang menjadi tanggung jawab sesuai kebijakan bank. d) Melakukan fungsi pelaporan kepada Branch Manager dan unit terkait. e. Consumer Finance Service 1) Tanggung Jawab a) Membuat usulan rencana kerja serta anggaran bidang kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.


digilib.uns.ac.id

b) Bertanggung jawab atas pelayanan Consumer Financing. c) Bertanggung jawab atas kelengkapan data permohonan Consumer Financing. d) Bertanggung jawab atas kualitas input data calon nasabah ke dalam database. e) Bertanggung jawab atas pelaksanaan Quality Service Leve. 2) Uraian Pekerjaan a) Membuat usulan target dan rencana kerja yang efektif dan efisien. b) Melakukan fungsi layanan informasi Consumer Financing, pelunasan dan penyelesaian klaim nasabah. c) Memeriksa kelengkapan data aplikasi Consumer Financing. d) Menginput data aplikasi Consumer Financing ke dalam sistem sampai dengan terbentuknya nomor aplikasi (initial data entry). e) Melaksanakan pola dan perilaku layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. f. Junior Customer Financing Analyst 1) Tanggung jawab: a) Bertanggung jawab menghasilkan kredit konsumer yang berkualitas. b) Bertanggung jawab atas analisa dukungan pembiayaan kredit konsumer dalam rangka kerja sama dengan pihak ketiga. c) Bertanggung jawab atas Quality Service Level.


digilib.uns.ac.id

g. Customer Service Officer 1) Tanggung Jawab: a) Bertanggung jawab atas pelayanan nasabah baik yang datang, maupun melalui telepon atau surat. b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeliharaan, dan perkembangan penggabungan data CIF. c) Bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh aplikasi pembukaan rekening, penutupan rekening, atau bahkan blokir. d) Bertanggung jawab atas pembinaan nasabah prima. e) Bertanggung jawab atas pelayanan administrasi ATM Syariah, termasuk

pemberian

ATM

Syariah

kepada

nasabah

pembiayaan. 2) Uraian Pekerjaan: a) Melakukan pelayanan sebagai petugas custemer service. b) Melakukan Maintenance data nasabah. c) Melakukan pemasteran data. d) Melakukan maintenance pemindahbukuan/standing instruction. h. Account Officer 1) Tanggung Jawab: a) Melakukan maintenance pemindahbukuan atau standing instruction. b) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan OTS ( On The Spot) atau kelayakan usaha dan penghasilan calon debitur.


digilib.uns.ac.id

c) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan taksasi nilai dan kehandalan agunan atau LPA ( Laporan Penilaian Akhir) melalui jasa appraisal. d) Bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan pencairan pembiayaan. e) Bertanggung jawab terhadap segala hal yang berhubungan dengan dokumentasi pembiayaan. f) Bertanggung jawab atas kualitas rekomendasi paket analisa pembiayaan KPR atau non KPR. g) Betanggung jawab terhadap proses pemberian pembiayaan KPR/ Non KPR yang sesuai dengan ketentuan Bank. h) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya seluruh proses pemberian pembiayaan sesuai dengen ketentuan bank. 2) Uraian Pekerjaan a) Menindaklanjuti proses permohonan OTS ( On The Spot) atau kelayakan usaha dan penghasilan bagi calon debitur. b) Menindaklanjuti proses permohonan pelaksanaan taksasi nilai dan kehandalan agunan atau LPA ( Laporan Perilaian Akhir) melalui jasa appraisal. c) Melakukan asministrasi pencairan realisasi pembiayaan. d) Memantau dan menyelesaikan dokumen pembiayaan yang belum selesai. e) Melakukan

proses

update

pembiayaan ke sistem.

data dan

status

dokumen


digilib.uns.ac.id

f) Memastikan serah terima dokumen pembiayaan yang telah terlaksana dengan benar dan akurat pada waktu pelunasan pembiayaan. g) Melakukan analisa terhadap rekomendasi pembiayaan KPR / Non KPR. h) Melakukan proses pemberian pembiayaan KPR / Non KPR yang sesuai. i) Melakukan supervisi dan memastikan terlaksananya seluruh prose pemberian pembiayaan sesuai dengan ketentuan bank. i. Junior Government & Corporate Fund Marketing Officer 1) Tanggung Jawab a) Membuat usulan rencana kerja serta anggaran bidang kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku. b) Pencapaian atas pembuatan target dana komersial segmen Goverment and Private Corporate. c) Pencapaian target dana segmen komersial segmen Goverment and Private Corporate. d) Penggunaan anggaran promosi dalam rangka pencapaian target dana komersial segmen Goverment and Private Corporate. e) Pembuatan laporan hasil pencapaian target dana komersial segmen Goverment and Private Corporate.


digilib.uns.ac.id

f) Penerapan

program

Anti

Pencuci

Uang

(APU)

dan

Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT) sesuai ketentuan perudang-undangan yang berlaku. 2) Uraian Pekerjaan a) Membuat usulan target dan rencana kerja yang efektif dan

efisien. b) Melakukan pemetaan potensi dana segmen Goverment and

Private Corporate melalui laporan bisnis, data pesaing serta media massa. c) Melakukan kunjungan ke nasabah segmen Goverment and

Private Corporate. d) Membuat metoda promosi disesuaikan dengan target dana dan

layanan yang akan diraih. e) Membuat laporan posisi dana dan realisasi perolehan dana

periode tertentu. f)

Memastikan identitas serta kegiatan transaksi yang dilakukan mengacu pada penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT).

j. Teller Staff 1) Tanggung Jawab: a) Bertanggung jawab atas penerimaan kas awal hari dan penyerahan kas akhir hari. b) Bertanggung jawab atas transaksi tunai dan non tunai nasabah melalui loket.


digilib.uns.ac.id

c) Bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan entry data transaksi tunai dan non tunai melalui loket. d) Bertanggung jawab atas pencetakan laporan transaksi harian. 2) Uraian pekerjaan: a) Melayani Transaksi Giro Syariah. b) Melayani Transaksi Tabungan Syariah. c) Melayani Transaksi Deposito Syariah. d) Melayani Transaksi Tabungan Haji. e) Melayani Transaksi Tabungan Kantor Pos. f) Melakukan Administrasi Kas. g) Melayani Transaksi Kiriman uang. h) Melayani Transaksi Collection. i) Melayani Transaksi Inkaso. j) Melayani Transaksi Inward. k) Melayani Transaksi Payment Point ( SOPP). l) Melayani Transaksi Kas Keliling. k. Financing Administration 1) Tanggung Jawab: a) Bertanggung jawab terhadap penyelesaian atas dokumen pembiayaan yang belum diterima bank. b) Bertanggung jawab terhadap penatausahaan, penyusunan dan penyimpanan dokumen pembiayaan. c) Bertanggung

jawab

terhadap

penatausahaan

pembiayaan di sistem (dokument tracking).

dokumen


digilib.uns.ac.id

d) Bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada debitur dan unit kerja lain, yang terkait dengan dokumen. e) Bertanggung jawab terhadap pembuatan laporan LAT/DAT. 2) Uraian Pekerjaan: a) Memantau dan menyelesaikan dokumen pokok pembiayaan yang belum diselesaikan. b) Memonitoring peminjaman dan pengembalian dokumen pembiayaan. c) Melakukan

proses

update data

dan

status

dokumen

pembiayaan di sistem document tracking. d) Menindaklanjuti pelayanan klaim debitur serta pertanyaan unit kerja lain yang terkait dengan pengelolaan dokumen. e) Membuat laporan perkembangan LAT/ DAT dokumen pokok pembiayaan. l. Financing Document 1) Tanggung jawab: a) Bertanggungjawab terhadap penyelesaian atas dokumen pembiayaan yang belum diterima bank. b) Bertanggungjawab terhadap penatausahaan, penyusunan dan penyimpanan dokumen pembiayaan. c) Bertanggungjawab

terhadap

penatausahaan

dokumen

pembiayaan di sistem (document tracking). d) Bertanggungjawab

terhadap

pelayanan

pengambilan,

peminjaman dan pengembalian dokumen pembiayaan.


digilib.uns.ac.id

e) Bertanggungjawab terhadap pelayanan kepada debitur dan unit kerja lain, yang terkait dengan dokumen. f) Bertanggungjawab atas kebenaran dokumen pembiayaan yang diserahkan kepada unit kerja terkait pada saat pelunasan pembiayaan. g) .Bertanggungjawab membina hubungan baik dengan pihak intern dan ekstern (BPN, Notaris, Developer dan pihak terkait lainnya) sehubungan dengan penyelesaian dan pengelolaan dokumen. 2) Uraian pekerjaan: a) Memantau register dokumen pokok yang belum diselesaikan serta membuat daftar dokumen yang belum selesai untuk ditindaklanjuti. b) Menerima berita acara serah terima dokumen pokok pada saat pelunasan

pembiayaan

dari

unit

kerja

terkait

dan

memaintenance status dokumen ke dalam system. c) Melakukan penyimpanan dokumen pembiayaan. d) Melakukan pemisahan dossier debitur yang telah lunas untuk diserahkan ke unit kerja terkait dan kemudian disimpan di ruang khusus. m. Transaction Processing & IT Support 1) Tanggung Jawab a) Membuat usulan rencana kerja serta anggaran bidang kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.


digilib.uns.ac.id

b) Melakukan proses administrasi nasabah giro. c) Melakukan proses transaksi pembayaran angsuran Financing Consumer dan Commercial Financing. d) Melakukan proses maintenance Financing Consumer dan Financing Commercial. e) Melakukan proses biaya pra realisasi Financing Consumer dan Financing Commercial. 2) Uraian Pekerjaan a) Membuat usulan target dan rencana kerja yang efektif dan efisien. b) Melakukan proses pendebetan biaya administrasi penerbitan buku Cek/Bilyet Giro. c) Melakukan proses dan membukukan pembayaran angsuran Financing Consumer via kliring. d) Melakukan proses dan membukukan koreksi margin dan denda Financing Consumer dan Financing Commercial berdasarkan permintaan dari unit kerja lain. e) Memproses biaya pra Financing Consumer dan Financing Commercial via pemindahbukuan. n. Kliring 1) Tanggung Jawab: a) Bertanggung jawab dalam proses transaksi kliring, Credit Nota (CN), Admin Giran.


digilib.uns.ac.id

b) Bertanggung jawab dalam proses penerimaan warkat dari bank lain. 2) Uraian Pekerjaan: a) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kliring di Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk sebagai tempat kliring mulai dari persiapan, kliring penyerahan dan kliring tolakan. b) Entry data warkat data kliring keluar pada kliring sistem Bank Indonesia. c) Melakukan proses efektif kliring. o. Human Capital & Logistic Support 1) Tanggung Jawab a) Bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi personalia. b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi logistik. c) Bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi kartu pengawas anggaran. d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi mailing. e) Bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi sekretaris. 2) Uraian Pekerjaan : a) Melakukan proses pengelolaan absensi pegawai. b) Melakukan

proses

pengelolaan

Kepegawaian. c) Melakukan proses Administrasi Cuti. d) Melakukan proses Administrasi .

Administrasi

Data


digilib.uns.ac.id

e) Melakukan proses Administrasi pembinaan disiplin pegawai. f) Melakukan proses penggandaan barang investaris kantor. g) Melakukan proses pengelolaan Pengadaan Barang dan Formulir kantor. h) Melakukan proses pengelolaan pengadilan Bilyet Cek, Bilyet Giro, Bilyet Deposito dan kartu ATM. i) Melakukan proses pengelolaan sewa kendaraan, rumah dinas, dan gedung kantor. j) Melakukan proses pengelolaan Sewa Rumah Dinas Pejabat. k) Melakukan proses pengelolaan sewa gedung kantor. l) Melakukan

proses

pengelolaan

administrasi

tenaga

outsourching. m) Melakukan proses Kesekretarian kantor Cabang. p. Accounting 1) Bertanggung Jawab: a) Bertanggung jawab atas keakuratan dan ketepatan laporan keuangan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. b) Bertanggung jawab atas pengelolaan pengarsipan bukti dasar, bukti transaksi, dan listing dilakukan dengan tertib dan benar. c) Bertanggung jawab dalam mengkoordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksterm maupun intern. 2) Uraian Pekerjaan: a) Melakukan penyelenggaraan General Ledger.


digilib.uns.ac.id

b) Melakukan fungsi Internal Control. c) Melakukan fungsi Reporting. d) Melakukan fungsi Filling. q. Internal Control 1) Tanggung jawab: a) Melakukan pengawasan terhadap operasional Kantor Cabang Syariah (termasuk kantor-kantor dibawahnya) terkait dengan proses pemeriksaan transaksi harian. b) Bertanggung jawab dalam mengkoordinir tindak lanjut hasil pemeriksaan ekstern maupun intern. c) Melakukan kontrol atas penyelesaian pengaduan nasabah. d) Melakukan pengawasan terhadap operasional terkait internal control. 2) Uraian Pekerjaan: a) Melakukan kegiatan pemeriksaan ulang transaksi harian untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dilakukan sesuai standar prosedur yang berlaku serta telah didukung oleh dokumen bukti-bukti dasar transaksi yang benar dan sah. b) Memastikan kebenaran atas proses permintaan data dalam rangka pemeriksaan Intern maupun ekstern. c) Melakukan proses kontrol dan membuat laporan atas penanganan & penyelesaian pengaduan nasabah dengan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait.


digilib.uns.ac.id

d) Melakukan pengawasan terhadap operasional Kantor Cabang Syariah (termasuk kantor-kantor dibawahnya) terkait internal control dengan melakukan proses internal control sesuai dengan tools yang ada. r. Collection 1) Uraian Pekerjaan : a) Mengunjungi

nasabah-nasabah

yang

membayarnya

menunggak sekaligus menanyakan kepastiannya. b) Melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan bank bagi nasabah yang menunggak tersebut. s. Supporting Staff Supporting Staff adalah karyawan Bank yang melakukan pekerjaannya tidak pada sisi manajerial, namun pada sisi pendukung (supporting) untuk kelancaran proses manajerial. Supporting Staff terdiri dari: 1) Security a) Menjaga keamanan bank. b) Pertama kali menyapa nasabah yang datang ke Bank dan membukakan pintu. c) Terakhir kali menyapa nasabah yang datang ke Bank dan membukakan pintu. 2) Driver a) Mengantar Account Officer yang akan melakukan OTS.


digilib.uns.ac.id

b) Mengantar Customer Service yang akan mengunjungi nasabah. c) Mengantar Kepala Cabang atau Kepala Seksi yang lain dalam melakukan tugas-tugas sebagai perwakilan dari bank. 3) Office Boy a) Menjaga kebersihan bank, baik di dalam kantor maupun disekitar kantor. b) Menyiapkan minuman bagi karyawan. c) Membelikan makan sesuai dengan pesanan karyawan. t. Outsorcing Bank BTN Syariah Solo biasanya melakukan outsorcing secara sementara, dari Bank BTN Konvensional yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi No. 282 Solo. Outsorcing ini biasanya dilakukan karena keterbatasan jumlah karyawan BTN Syariah, sehingga jika salah satu tidak berangkat kerja, maka Bank BTN melakukan outsorcing agar proses kerja yang ada di bank dapat berjalan seperti biasa dan tidak ada hambatan. 8. Produk dan Jasa Layanan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Solo a. Produk Penghimpunan Dana 1) Deposito BTN iB Deposito BTN iB merupakan produk penyimpanan dana dalam bentuk simpanan berjangka dengan akad Mudharabah. Keuntungan dan kenyamanan layanan:


digilib.uns.ac.id

a) Bagi hasil yang menarik dan kompetitif serta dapat diakumulasikan kepada simpapan pokok deposito, sehingga menjadikan investasi lebih cepat berkembang. b) Tersedia pilihan jangka waktu yang dapat ditentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan yaitu: 1, 3, 6, 12 atau 24 bulan. c) Pembukaan rekening, penyetoran maupun penarikan dana tabungan dapat dilakukan diseluruh Kantor Cabang Syariah Bank BTN dan Layanan Syariah pada Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu Bank BTN (Konvensional) di seluruh Indonesia. d) Bebas memperpanjang deposito secara otomatis (Automatic Roll Over/ ARO). e) Anda dapat memilih untuk menginvestasikan kembali Bagi Hasil bulanan Deposito Batara iB ke pokok deposito atau ditransfer ke rekening Giro Batara iB atau Tabungan Batara iB yang dapat ditarik setiap saat. f) Dapat dibuka atas nama 2 orang pribadi (joint account). g) Apabila membutuhkan dana segera, pencaiaran Deposito Batara iB tidak dikenakan pinalti/denda. 2) Giro BTN iB Giro BTN iB merupakan produk penyimpanan dana yang berdasarkan prinsip Wardiah Yad Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, Bilyet Giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah.


digilib.uns.ac.id

Nasabah dapat memanfaatkan produk ini untuk membantu aktifitas dan kelancaran transaksi keuangan untuk kegiatan usahanya. Selain itu Giro BTN iB memberikan berbagai fasilitas, seperti fasilitas jaringan Kantor Cabang Syariah yang terus bertambah dan jaringan ATM bank BTN serta jaringan ATM Bersama, Link, Visa dan Plus yang tersebar luas di dalam dan luar negeri. 3) Tabungan BTN Batara iB Tabungan BTN Batara iB merupakan produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu Wadi’ah, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah. Kemudahan dan kenyamanan layanan: a) Hanya dengan setoran awal Rp.50.000,- telah dapat memiliki Tabungan Batara iB b) Pembukaan rekening, penyetoran maupun penarikan dana tabungan dapat dilakukan diseluruh Kantor Cabang Syariah Bank BTN dan Layanan Syariah pada Kantor Cabang /Kantor Cabang Pembantu Bank BTN (Konvensional) di seluruh Indonesia. c) Keleluasaan dalam melakukan traksaksi melaui ATM Bank BTN dan/atau melalui jaringan ATM Bersama. d) Tersedia juga pilihan rekening gabungan atau joint account (khusus Tabungan Batara iB perorangan).


digilib.uns.ac.id

4) Tabungan BTN Prima iB Produk Tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu Mudharabah (Investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya. Kemudahan dan kenyamanan layanan: a) Hanya dengan setoran awal Rp.100.000,- telah dapat memiliki Tabungan Investa batara iB b) Pembukaan rekening, penyetoran maupun penarikan dana tabungan dapat dilakukan diseluruh Kantor Cabang Syariah Bank BTN dan Layanan Syariah pada Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu Bank BTN (Konvensional) di seluruh Indonesia. c) Keleluasaan dalam melakukan traksaksi melaui ATM Bank BTN dan/atau melalui jaringan ATM Bersama. d) Tersedia juga pilihan rekening gabungan atau joint account (khusus Tabungan Batara iB perorangan). 5) Tabungan BTN Haji iB Tabungan BTN Haji iB merupakan produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu Mudharabah (Investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya. Untuk memenuhi kebutuhan ibadah haji, Unit Usaha Syariah Bank BTN menyediakan Tabungan BTN Haji iB. Tabungan ini memang khusus digunakan untuk


digilib.uns.ac.id

melengkapi kebutuhan naik haji nasabah dan didasarkan pada prinsip Mudharabah. Kentungan dan kenyamanan layanan: a) Hanya dengan setoran awal Rp.100.000,- telah dapat memiliki Tabungan Baitullah Batara iB b) Pembukaan rekening pada Kantor Cabang Syariah yang telah online dengan SISKOHAT Depag, sedangkan penyetoran lanjutan maupun penarikan dana tabungan dapat dilakukan diseluruh Kantor Cabang Syariah Bank BTN dan Layanan Syariah pada Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu Bank BTN (Konvensional) di seluruh Indonesia. c) Diprioritaskan terdaftar sebagai Calon Jemaah Haji setelah memperoleh dan menunjukkan Surat Pendaftaran Pergi Haji dari Kandepag domisili penabung. 6) TabunganKu iB TabunganKu iB adalah produk tabungan perorangan dengan syarat yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudahan dan kenyamanan layanan:

a) Hanya dengan setoran awal Rp.20.000,- telah dapat memiliki TabunganKu iB b) Pembukaan rekening dan penarikan hanya dapat dilakukan di kantor cabang awal.


digilib.uns.ac.id

c) Penyetoran maupun penarikan dana tabungan dapat dilakukan diseluruh Kantor Cabang Syariah Bank BTN dan Layanan Syariah pada Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu Bank BTN (Konvensional) di seluruh Indonesia. d) Bebas biaya administasi bulanan.

b. Produk Pembiayaan 1) KPR BTN Indent iB KPR BTN Indent iB merupakan produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, rusun/ apartemen secara indent (atas dasar pesanan), bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad Istishna’ (Jual Beli atas dasar pesanan), dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan) dalam jangka waktu tertentu.Unit Usaha Syariah menggunakan akad Isthisna’ untuk produk ini, yaitu dengan membeli perumahan yang dibangun pengembang atas dasar pesanan atau permintaan nasabah. Keuntungan bagi nasabah dan ketersediaan layanan: a) Dengan akad berdasarkan prinsip Istishna’, maka kesepakatan harga akan tetap terjaga (fixed) pada nilai tertentu sampai akhir jangka waktu sehingga nilai angsuran tidak berubah sampai akhir. . b) Selama masa pembangunan, nasabah belum diwajibkan membayar angsuran (diberikan grace period/ penundaan pembayaran). c) Jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun d) Maksimal pembiayaan Bank 80% dari Harga Beli rumah dari developer dan 20% sisanya share uang muka Nasabah. Untuk


digilib.uns.ac.id

pembayaran angsuran secara potong gaji, kontribusi uang muka cukup 10%. 2) KPR BTN Platinum iB KPR BTN Platinum iB merupakan produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, rusun/ apartemen bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad Murabahah (Jual Beli). Keuntungan bagi nasabah dan ketersediaan layanan a) Dengan akad berdasarkan prinsip Murabahah, maka kesepakatan harga akan tetap terjaga (fixed) pada nilai tertentu sampai akhir jangka waktu sehingga nilai angsuran tidak berubah sampai akhir. . b) Jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun c) Maksimal pembiayaan Bank 80% dari Harga Beli rumah dari developer dan 20% sisanya merupakan kontribusi uang muka Nasabah. Untuk pembayaran angsuran secara potong gaji, kontribusi uang muka cukup 10% d) Rumah baru atau rumah second. 3) Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB merupakan produk pembiayaan dalam rangka pembelian kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor) bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad Murabahah (Jual Beli). Unit Usaha Syariah menawarkan produkproduk tersebut dengan prinsip jual beli (Murabahah) dengan tingkat


digilib.uns.ac.id

harga dan marjin yang disepakati bersama dengan nasabah. Keuntungan bagi nasabah dan ketersediaan layanan: a) Angsuran tetap sampai masa pembiayaan selesai. b) Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (mobil) dan 4 tahun (sepeda motor). c) Maksimal pembiayaan Bank 80% dari Harga Beli di dealer dan 20% sisanya merupakan kontribusi uang muka Nasabah. Untuk pembayaran angsuran secara potong gaji, kontribusi uang muka cukup 10%. d) Standar layanan maksimal 7 hari dari permohonan lengkap sampai dengan pelaksanaan akad. 4) Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Pembiayaan Modal Kerja BTN iB merupakan produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja nasabah lembaga/perusahaan dengan menggunakan prinsip akad Mudharabah (Bagi Hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan cashflow

nasabah.

Keuntungan bagi nasabah dan

ketersediaan layanan: a) Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun. b) Bank menyediakan dana 100% dari kebutuhan modal kerja. c) Berbagai macam penggunaan: Kopkar /Kopeg untuk disalurkan kepada anggota dengan pengembalian potong gaji, Kontraktor penerima SPK/Kontrak, Lembaga Keuangan Syariah / Mikro


digilib.uns.ac.id

Syariah (LKS /LKMS) untuk disalurkan kepada nasabahnya, modal kerja perdagangan. 5) Pembiayaan Konstruksi BTN iB Pembiayaan Konstruksi BTN iB merupakan produk pembiayaan yang disediakan

untuk

memenuhi

kebutuhan

belanja

modal

kerja

pengembang perumahan untuk membangun proyek perumahan dengan menggunakan prinsip akad Musyarakah (Bagi Hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan cashflow nasabah. Keuntungan bagi nasabah dan ketersediaan layanan: a) Dengan akad berdasarkan prinsip Musyarakah, nasabah baru akan membayar bagi hasil dan pengembalian pokok setelah proyek atau persediaan yang dibiayai telah menghasilkan pendapatan. b) Jangka waktu pembiayaan maksimal 2 tahun. c) Bank menyediakan dana 80% dari kebutuhan modal kerja konstruksi. d) Untuk optimalkan pendapatan bagi hasil, bank lebih proaktif ikut berperan mempercepat pembangunan dan penjualan, melalui percepatan proses KPR, percepatan proses pencairan termin Yasa Griya, dll. 6) Pembiayaan Gadai BTN iB Pembiayaan Gadai BTN iB adalah pinjaman kepada nasabah berdasarkan Prinsip Qardh yang diberikan oleh Bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan Surat Gadai sebagai penyerahan Marhun (Barang Jaminan) untuk jaminan pengembalian


digilib.uns.ac.id

seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada Bank. Pembiayaan ini sejenis dengan gadai. Artinya pembiayaan disalurkan berdasarkan harta nasabah, berupa emas sebagai aset tergadai. Bank BTN mengenakan imbal jasa atas penyimpanan barang gadai (Ujrah) tersebut. 7) Pembiayaan Talangan Haji BTN iB Pembiayaan Talangan Haji BTN iB merupakan produk pembiayaan berupa pinjaman dana kepada nasabah Tabungan Haji BTN iB yang membutuhkan dana talangan untuk menunaikan Ibadah Haji dengan akad berdasarkan prinsip Qardh.

B. PEMBAHASAN 1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah dalam Pembayaran Pembiayaan KPR pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Solo Pembiayaan bermasalah akan selalu ada dalam dunia perbankan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah tersebut timbul dalam kegiatan perbankan, pembiayaan bermasalah tersebut dapat disebabkan oleh faktor intern dari bank itu sendiri, faktor ekstern dari nasabahnya maupun faktor ekstern dari pihak bank dan nasabah. a. Faktor Intern Perusahaan Faktor intern perusahaan bisa disebabkan dari sumber daya manusia (SDM) dari perusahaan tersebut maupun kebijakan perusahaan, yaitu : 1) Wawancara awal Pihak analisis pembiayaan dalam proses wawancara terhadap nasabah telah menerapkan prosedur pembiayaan sesuai dengan


digilib.uns.ac.id

pedoman dan tata cara pemberian pembiayaan, namun sering mengalami kendala dalam melakukan wawancara yang pada akhirnya menyebabkan penilaian terhadap nasabah kurang optimal. Kendala tersebut adalah sebagai berikut: a) Kurang tergalinya informasi tentang potensi nasabah dalam hal kemampuan membayar serta motivasi yang diperuntukan pembiayaan. b) Kurang terbukanya nasabah dalam memberikan informasi untuk nomor telepon atau alamat yang dapat dihubungi selain yang bersangkutan. c) Kurang rincinyanya keterangan nasabah. 2) On The Spot (OTS) Pihak analisis pembiayaan saat melakukan OTS mengalami kendala sebagai berikut: a) Petugas kurang teliti dan tegas untuk merinci kemampuan bayar nasabah. Petugas analisis kurang akurat dalam menilai penghasilan nasabah. Petugas analis hanya percaya saja pada data yang disampaikan

nasabah

serta

dokumen-dokumen

yang

diberikan. b) Kesalahan analisis yang kurang teliti baik dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada maupun meneliti kebenaran dokumen nasabah.


digilib.uns.ac.id

3) Penetapan penurunan nilai plafon sering memberatkan nasabah dalam hal pembayaran angsuran. Kebijakan perusahaan tersebut mengakibatkan pengajuan plafon oleh nasabah tidak seperti yang diharapkan. Untuk menutupi kekurangan plafon yang diajukan, nasabah sering mengajukan pinjaman ke bank lain sehingga nasabah memiliki dua tanggungan angsuran. Hal tersebut bisa memberatkan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. b. Faktor Ekstern Perusahaan Faktor ekstern perusahan bisa disebabkan oleh pihak nasabah dan agunan yang dijaminkan, yaitu sebagai berikut: 1) Nasabah a) Nasabah mengalami penurunan dalam hal kemampuan bayar. Penurunan kemampuan bayar nasabah sering menghambat ketepatan waktu pembayaran angsuran pembiayaan yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Misal: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), usaha sepi. b) Nasabah memindahtangankan atau jual beli bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak bank. Hal ini sering terjadi saat nasabah kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan, nasabah menjual agunan tanpa sepengetahuan pihak bank untuk melunasi sisa angsuran.


digilib.uns.ac.id

c) Nasabah beritikad tidak baik. Pihak nasabah melarikan diri tanpa sepengetahuan pihak bank dan nasabah tidak bisa dihubungi, sehingga kewajiban pembayaran angsuran terhenti atau terhambat. d) Nasabah hanya dipinjam nama oleh orang lain dalam peminjaman pembiayaan. Hal ini sering terjadi saat nasabah yang sudah dipandang baik oleh pihak bank hanya dipinjam nama oleh orang lain sehingga pihak analisis pembiayaan tidak melakukan analisis terhadap orang yang meminjam nama tersebut. Akibatnya pihak bank tidak mengetahui kemampuan bayar orang yang meminjam nama tersebut yang pada akhirnya menyebabkan pembiayaan bermasalah. e) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya. Hal ini dapat terjadi karena nasabah kurang menguasai bidang usahanya, akibatnya usaha nasabah tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga terjadi keterlambatan pembayaran angsuran. 2) Proyek Agunan a) Tidak atau kurang marketable. Lokasi perumahan yang jauh dan kurang marketable, misalnya di kampung dan gang sempit atau tidak tersedia air (kalaupun ada harus membuat sumur dengan kedalam 40 meter lebih).


digilib.uns.ac.id

b) Sarana

atau

fasilitas

umum

tidak

dilengkapi

pihak

pengembang. Sarana atau fasilitas kurang memadai dan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan nasabah kepada pihak bank. c) Penilaian atau Taksasi Independen terlalu tinggi. Appraiser menilai harga rumah terlalu tinggi dan pihak bank dalam memberikan pembiayaan mengikuti harga rumah bukan dari pendapatan/penghasilan sebagai sumber pengembalian pembiayaan. d) Rumah kosong karena hanya sebagai investasi. c. Faktor Ekstern Perusahaan dan Nasabah Faktor ini diluar kendali dari pihak bank maupun pihak nasabah, penyebabnya yaitu: 1) Kondisi ekonomi negara Perubahan kondisi ekonomi yang dialami secara keseluruhan dalam suatu negara, misalnya inflasi. Inflasi menyebabkan kenaikan harga berbagai barang, termasuk barang produksi yang diperlukan oleh nasabah. Biaya produksipun meningkat sehingga menyebabkan kesulitan usaha nasabah. 2) Bencana alam Bencana alam yang menyebabkan tidak dapat beroperasinya usaha nasabah, sehingga nasabah kesulitan mendapatkan penghasilan untuk melakukan pembayaran angsuran pembiayaan. Misal: bencana banjir, gempa bumi.


digilib.uns.ac.id

2. Bentuk Restrukturisasi Pembiayaan dan Penyelesaian Pembiayaan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Solo dalam Menekan Pembiayaan Bermasalah Penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Direksi Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 yang pada prinsipnya menjelaskan fasilitas atau kebijakan yang dapat digunakan dalam melakukan penyelamatan pembiayaan melalui restrukturisasi. Dari semua kebijakan restrukturisasi yang dapat digunakan sesuai keputusan Direksi Bank Indonesia diatas, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Solo menggunakan kebijakan resrukturisasi khususnya untuk KPR sebagai berikut : 1. Penjadwalan Ulang (PUL) a. Pengertian Penetapan kembali jangka waktu pembiayaan dan jumlah angsuran bulanan atas sisa pembiayaan dan/atau penetapan pembayaran angsuran atas tunggakan angsuran yang ada dari pembiayaan bermasalah dan/atau mempunyai potensi bermasalah, yang meliputi

penjadwalan

ulang

sisa

pinjaman

(PUSP)

dan

penjadwalan ulang sisa tunggakan (PUST). b. Tujuan Nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada bank secara rutin dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan berikut addendumnya.


digilib.uns.ac.id

c. Kebijakan Jenis Penjadwalan Ulang (PUL) : 1) Penjadwalan Ulang Sisa Pinjaman (PUSP) adalah menjadwalkan kembali masa angsuran atas sisa pokok pembiayaan. a) PUSP I : Masa angsuran tetap sama maka angsuran menjadi lebih besar atau angsuran bertambah. b) PUSP II : Masa angsuran ditambah maka angsuran tetap atau lebih kecil. 2) Penjadwalan Ulang Sisa Tunggakan (PUST) Adalah menjadwalkan pembayaran tunggakan angsuran (pokok atau margin), sehingga debitur mempunyai dua angsuran yaitu reguler dan tunggakan. d. Kriteria 1) Mempunyai

itikad

baik,

namun

belum

mempunyai

kemampuan melunasi seluruh kewajiban pembiayaan. 2) Masih

mempunyai

kemampuan

membayar

kewajiban

pembiayaan. e. Syarat 1) Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan secara tertulis. 2) Total jangka waktu PUL maksimal 20 tahun. 3) Usia debitur pada saat jatuh tempo PUL maksimal 65 tahun


digilib.uns.ac.id

4) Jatuh tempo legalitas agunan minimal sampai dengan jatuh tempo PUL. 5) Cover jangka waktu asuransi harus dapat mengcover jangka waktu PUL. 6) Debitur membayar provisi sebesar 0,5 % dari total kewajiban di PUL Bank dalam melakukan penyelamatan pembiayaan yang tidak dapat diupayakan dengan restrukturisasi pembiayaan, dapat dilakukan dengan legal action melalui Penyerahan Pengurus Piutang kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (DJKN-KPKNL). Proses ini dapat meminimalkan risiko yang terjadi akibat pembiayaan bermasalah. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Solo dalam melakukan upaya penyelesaian pembiayaan dengan bentuk sebagai berikut: 1. Litigasi Litigasi adalah proses penyelamatan pembiayaan melalui lembaga hukum seperti pengadilan, kantor lelang yang tujuannya adalah mengeksekusi (menjual) agunan/jaminan. Hasil penjualan agunan digunakan untuk melunasi semua hutang. Ini disebut sebagai langkah second way out, memutus hubungan pembiayaan antara bank dengan nasabah. Proses litigasi ini terpaksa dilakukan karena langkah first way out seperti restrukturisasi pembiayaan tidak bisa dilakukan lagi. Nasabah tidak ada kemauan dan kemampuan lagi. Jadi hubungan bank


digilib.uns.ac.id

dengan nasabah diputus. Langkah selanjutnya adalah menjual agunan yang ada. Langkah litigasi meliputi berbagai cara yaitu : a. Melalui somasi (peringatan) melalui Pengadilan Langkah ini mengajukan permohonan somasi kepada Pengadilan Negeri tujuannya agar pengadilan men-somasi/memperingatkan debitur agar membayar hutangnya. Kalau debitur setelah di somasi tidak membayar somasi tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Somasi sebatas sebagai alat bukti somasi saja b. Gugatan perdata kepada debitur 1) Diajukan gugatan karena pihak bank hanya punya bukti Perjanjian Kredit (PK) saja, tidak ada Hak Tanggungan (HT) dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT). 2) Tujuan gugatan itu mencari putusan pengadilan yang tetap. Keputusan Pengadilan itu sebagai dasar eksekusi harta kekayaan debitur atau jaminan debitur. 3) Melalui gugatan kepada debitur ini tidak efsien, karena perlu waktu lama, biaya mahal. Waktu lama karena gugatan itu perlu disidangkan dengan prosedur baku. Untuk menghindari waktu yang lama dalam melakukan gugatan perdata dalam eksekusi agunan jika hanya punya Perjanjian Kredit (PK) maka bank perlu membuat Pengakuan Hutang (PH) karena: 1) Akta PH harus dibuat oleh dan dihadapan Notaris oleh hukum Acara Perdata sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti keputusan pengadilan yang tetap. Jadi PH


digilib.uns.ac.id

memiliki

kekuatan

eksekutorial

artinya

jika

debitur

macet/cidera janji dengan memiliki PH bank langsung dapat mengeksekusi/menjual agunan dan tidak perlu menggugat perdata kepada nasabah lagi. 2) Akta atau dokumen lainnya yang oleh Undang-Undang diberikan kekuatan

eksekutorial artinya sama dengan

keputusan pengadilan yang tetap antara Sertipikat Hak Tanggungan (SHT), Pernyataan Bersama (PB). 3) Eksekusi agunan kredit berdasarkan PH, SHT, PB merupakan pengecualian dari cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengajukan gugatan kepada nasabah melalui Pengadilan Negeri (PN) yang butuh waktu, biaya dan tenaga yang besar. c. Penjualan Agunan Melalui Lelang Hak Tanggungan (HT) 1) Langsung mengajukan permohonan lelang HT kepada Kantor Lelang/KPKNL sebagaimana pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan jo pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan. Eksekusi HT berdasarkan pasal 6 UUHT: a) Memberikan hak kepada kreditor pemegang HT pertama untuk menjual obyek HT atas kuasa sendiri apabila debitor pemberi HT cidera janji (wanprestasi). b) Penjualan Obyek HT tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidak perlu fiat eksekusi dari pengadilan.


digilib.uns.ac.id

c) Bertindak sebagai pemohon lelang adalah kreditor pemegang HT tingkat pertama. d) Pengumuman lelang mengikuti tata cara pengumuman lelang eksekusi. e) Tidak diperlukan persetujuan debitur untuk pelaksanaan lelang. f) Pelaksanaan lelang melalui Pejabat Lelang Kelas I KPKNL. g) Nilai limit sedapat mungkin ditentukan oleh Penilai (Appraisal). h) Dapat melibatkan Balai Lelang pada jasa pra lelang. 2) Atau terlebih dahulu mengajukan fiat kepada Pengadilan Negeri

sebagaimana

pasal

14

Undang-Undang

Hak

Tanggungan jo pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan. Eksekusi HT berdasarkan pasal 14 ayat 2 UUHT: a) Bertidak sebagaimana pemohon lelang adalah Pengadilan Negeri. b) Pengumuman lelang mengikuti tata cara pengumuman lelang eksekusi. c) Tidak diperlukan persetujuan debitur untuk pelaksanaan lelang. d) Pelaksanaan lelang melalui Pejabat Lelang Kelas I KPKNL.


digilib.uns.ac.id

e) Nilai limit sedapat mungkin ditentukan oleh Penilai (Appraisal). PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Solo berusaha mengupayakan agar pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan terlebih dahulu dengan restrukturisasi daripada melalui penyelesaian pembiayaan karena restrukturisasi dinilai lebih menguntungkan bank. Dengan dilakukan restrukturisasi pembiayaan, diharapkan mampu meningkatkan kolektibilitas pembiayaan. 3. Prosedur Restrukturisasi yang Dilakukan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Solo dalam Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Solo dalam melakukan restrukturisasi tentunya ada tata cara dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penyelamatan pembiayaan. Tata cara atau prosedur dalam restrukturisasi yang dilakukan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Solo adalah sebagai berikut : a. Tahap Awal 1) Lihat daftar nasabah yang overdue dan analisa restrukturisasi untuk nasabah yang layak restrukturisasi pembiayaan. 2) Identifikasi nasabah yang mempunyai itikad baik dalam kemauan bayar namun dari segi kemampuan mengangsur terbatas. Kemudian

tawarkan

kepada

debitur

untuk

melakukan

restrukturisasi pembiayaan. 3) Atau atas keinginan nasabah sendiri dapat langsung mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kepada pihak bank.


digilib.uns.ac.id

b. Tahap Permohonan Debitur membuat surat permohonan restrukturisasi pembiayaan yang kemudian diserahkan kepada Unit Collection. Kemudian Unit Collection membuat usulan restrukturisasi pembiayaan. c. Tahap Analisa Unit Collection menyerahkan permohanan dan usulan resrtukturisasi pembiayaan kepada Kepala Departemen Collection and Workout Divission (CWD) agar dilakukan analisa restrukturisasi pembiayaan dan bentuk restrukturisasi yang akan diterapkan setelah mendapat surat permohonan. d. Pengajuan Usul 1) Kepala Departemen Collection and Workout Division (CWD) membuat rekomendasi atas usulan restrukturisasi pembiayaan dan menyampaikan analisis restrukturisasi pembiayaan untuk diminta keputusan restrukturisasi pembiayaan kepada Kepala Divisi. 2) Penyampaian usulan restrukturisasi pembiayaan tersebut harus dengan surat pengantar yang ditandatangani Collection and Workout Division (CWD) atau pejabat lainnya. 3) Kepala Departemen Collection and Workout Division menerima keputusan restrukturisasi pembiayaan (penandatanganan dokumen usulan restrukturisasi pembiayaan). e. Perubahan data 1) Unit Collection and Workout Division (CWD) melakukan perubahan atau update data di sistem KPR yang direstrukturisasi.


digilib.uns.ac.id

Perubahan data tersebut misalnya angsuran, jangka waktu restrukturisasi, tanggal jatuh tempo. 2) Unit Collection and Workout Division (CWD) membuat addendum pembiayaan

yang

didalamnya

mengadakan

perubahan

dan

berisi atau

kesepakatan

penambahan

untuk terhadap

pembiayaan KPR BTN Syariah yang telah ditandatangani sebelumnya. f. Tahap Monitoring Unit Collection and Workout Division (CWD) melakukan monitoring perubahan

status

kolektibilitas

debitur

dengan

implementasi

restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan sampai pembiayaan lunas.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Solo dalam melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi dengan prosedur sebagaimana dijelaskan sebelumnya dituntut untuk bersifat antisipasif, proaktif dan disiplin atas tanda-tanda adanya pembiayaan bermasalah dan mengambil tindakan cepat sebelum pembiayaan bertambah semakin parah. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Solo khususnya unit Collection and Workout Divission (CWD) dalam prakteknya mengelompokan tindakan bank dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut sesuai dengan kolektibilitas pembiayaan yang dimiliki oleh nasabah, untuk lebih jelasnya akan digambarkan dalam pada tabel dibawah ini:


digilib.uns.ac.id

Tabel 3.3. Tindakan dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Kolekti bilitas

Tinda kan Bank

1 Lancar

2 Dalam Perhatian Khusus Monitor dan Tagih

3

4 5 Diragu Macet kan Monitor dan Tagih

Kurang Lancar Monitor dan Tagih

Monitor Restrukturisasi

Restrukturisasi

Restrukturisasi atau Legal Action

Sumber: data diolah dari unit CWD PT. BTN (Persero) Tbk, KCS Solo Dari data tersebut dapat dilihat tingkatan tindakan bank terhadap kolektibilitas nasabah khususnya unit Collection and Workout Divission (CWD) dalam menekan pembiayaan bermasalah. Unit Collection and Workout Divission (CWD) untuk mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah pada tingkat kolektibiltas 1 atau Lancar (L), unit CWD tetap melakukan monitoring terhadap nasabah agar nasabah tetap melakukan pembayaran tepat pada waktunya dan diharapkan dikemudian hari tidak akan menimbulkan pembiayaan bermasalah. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikemudian hari maka nasabah akan masuk dalam kategori kolektibilitas 2 atau Dalam Perhatian Khusus (DPK). Pada

kolektibilitas

2,

nasabah

sudah

ditawarkan

untuk

restrukturisasi pembiayaan namun tindakan yang dilakukan berbeda dengan kolektibilitas-kolektibilitas selanjutnya. Tindakan yang dilakukan lebih menekankan pada monitoring pembayaran nasabah dan melakukan penagihan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran. Untuk kolektibilitas 3 atau Kurang Lancar (KL), tindakan yang dilakukan pihak bank seimbang antara restrukturisasi pembiayaan dengan


digilib.uns.ac.id

monitoring pembayaran dan penagihan. Nasabah tetap dalam pantauan pihak bank dan ditawarkan untuk dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Untuk Kolektibilitas 4 atau Diragukan (D) dan 5 atau Macet (M), tindakan bank dalam menyelamatkan pembiayaan lebih mengutamakan pada restrukturisasi pembiayaan dan legal action dengan litigasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal tersebut dilakukan karena kolektibilitas nasabah sudah pada tingkat yang menurut bank dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar. Setelah dilaksanakan restrukturisasi pembiayaan, bank berharap kualitas pembiayaan debitur dapat berubah sebagaimana yang ditetapkan oleh bank. Sehingga kolektibiltas pembiayaan juga meningkat yang membuat kerugian bank dalam melakukan pembiayaan dapat ditekan. Kolektibilitas-kolektibiltas setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan dapat dijelaskan melalui tabel berikut: Tabel 3.4. Kolektibilitas Pembiayaan Setelah Restrukturisasi Kualitas Pembiayaan Sebelum Restrukturisasi

Sesudah Restrukturisasi

3 Bulan

Ada Tidak Ada Pembiayaan Pembiayaan D, M KL L D, M KL KL L KL, D, M DPK DPK L DPK, KL, D, M Sumber: data diolah dari unit CWD PT. BTN (Persero) Tbk, KCS Solo Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penggolongan kolektibilitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan dinyatakan sebagai berikut:


digilib.uns.ac.id

1. Kolektibilitas Diragukan (D) atau Macet (M) setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan dapat berubah menjadi Kurang Lancar (KL). Apabila tidak terjadi tunggakan angsuran (pokok dan margin) selama 3 kali pembayaran dan secepat-cepatnya dalam waktu 3 bulan maka kolektibilitas pembiayaan dapat dikategorikan Lancar (L), dan apabila terjadi tunggakan selama 3 kali pembayaran atau secepat-cepatnya dalam

waktu 3 bulan maka kolektibilitas pembiayaan dapat

dikategorikan kembali menjadi Diragukan (D) atau Macet (M). 2. Kolektibilitas Kurang Lancar (KL) setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan tidak berubah dan tetap masuk dalam kategori Kurang Lancar (KL). Apabila tidak terjadi tunggakan angsuran (pokok dan margin) selama 3 kali pembayaran dan secepat-cepatnya dalam waktu 3 bulan maka kolektibilitas pembiayaan dapat dikategorikan Lancar (L), dan apabila terjadi tunggakan selama 3 kali pembayaran atau secepatcepatnya dalam waktu 3 bulan maka kolektibilitas pembiayaan dapat dikategorikan kembali menjadi Kurang Lancar (KL) bahkan dapat masuk dalam kategori Diragukan (D) atau Macet (M). 3. Kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK) setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan tidak berubah dan tetap masuk dalam kategori Dalam Perhatian Khusus (DPK). Apabila tidak terjadi tunggakan angsuran (pokok dan margin) selama 3 kali pembayaran dan secepat-cepatnya dalam waktu 3 bulan maka kolektibilitas pembiayaan dapat dikategorikan Lancar (L), dan apabila terjadi tunggakan selama 3 kali pembayaran atau secepat-cepatnya dalam waktu 3 bulan maka


digilib.uns.ac.id

kolektibilitas pembiayaan dapat dikategorikan kembali menjadi Dalam Perhatian Khusus (DPK) bahkan dapat masuk dalam kategori Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M).

BAB III PEMBAHASAN. 1. Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) bernama POSTPAARBANK dengan maksud mendidik masyarakat agar

Recommend Documents