BAB III METODE PENULISAN 3.1 Metode Pengumpulan Data Data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dengan teknik-teknik berikut: 1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaa penerapan Peraturan Menteri Keuangan nomor 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 198/PMK.01/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi WP (Wjib Pajak) yang Memenuhi Persyaratan Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Teluk Betung. 2. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihakpihak yang berkompeten dari pegawai pajak maupun wajib pajak guna memperoleh informai yang dibutuhkan dalam penulisan Tugas Akhir. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan diantaranya adalah: 1. Berapa banyak kasus Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang terjadi pada tahun 2013 dan 2014? 2. Berapa banyak wajib pajak yang mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan berapa wajib pajak yang dipenuhi atas kasus pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tahun 2013 dan 2014?
16
3.
Ada berapa wajib pajak yang menajukan pengembalian kelebihan pembayaran lebih dari satu kasus pada tahun 2013 dan 2014?
4. Berapa besar jumlah uang yang dikembalikan pada tahun 2013 dan 2014? 5. Jenis PPh (Pajak Penghasilan) apa saja yang menjadi kasus pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tahun 2013 dan 2014? 3.2 Gambaran Umum Perusahaan 3.2.1 Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung pada awalnya merupakan kantor dinas luar pajak tingkat 1 Teluk Betung yang berada di bawah wewenang Kantor Inspeksi Keuangan Palembang. Pada tanggal 13 Januari 1964 secara resmi statusnya dinaikkan menjadi Kantor Inspeksi Keuangan Palembang yang membawahi Kantor Dinas Luar Tingkat Teluk Betung. Seiring dengan perubahan status keresidenan Lampung menjadi Provinsi Lampung, dan pada tahun 1966 dilakukan perubahan menjadi kantor Inspeksi Pajak Teluk Betung. Sejalan dengan perubahan sistem perpajakan nasional di tahun 1984 dimana prinsip pemungutan pajak dalam Undang-Undang Perpajakan yang semula official assessment yang dirubah menjadi self assessment. Maka pada tanggal 1 April 1989 Kantor Inspeksi Pajak Teluk Betung diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung.
17
Sebelum Kantor Pelayanan Pajak Teluk Betung, Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung terletak di jalan Dr. Susilo No. 19 Teluk Betung Bandar Lampung. Tetapi sejak tanggal 9 September 2008 Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung dipecah menjadi 4, yaitu: 1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Salah satunya di daerah Teluk Betung tepatnya di Jl. P. Emir M. Noer No. 5A yang sampai sekarang dikenal dengan sebutan Kantor Pelayanan Pajak Teluk Betung. Sebelum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung menempati gedung yang berada sekarang ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung terletak di Jl. Yos Sudarso No. 244 Sukaraja, Teluk Betung. 3.2.2 Tugas, Fungsi, serta Tujuan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 1. Tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18
2. F ungsi KPP Pratama Teluk Betung Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62/PMK.01/2009 KPP Pratama menyelenggarakan fungsi: a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan. b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. d. Penyuluhan perpajakan. e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak. f. Pelaksanaan ekstensifikasi. g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak. i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan. k. Pelaksanaan intensifikasi. l. Pembetulan ketetapan pajak. m. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. n. Pelaksanaan administrasi kantor.
19
3.2.3 Struktur Organisasi Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Teluk Betung sesuai dengan pasal (60) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 adalah sebagai berikut: a. Sub Bagian Umum b. Sesi Pengolahan Data dan Informasi c. Seksi Pelayanan d. Seksi Penagihan e. Seksi Pemeriksaan f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan g. Seksi Pengawas dan Konsultasi I h. Seksi Pengawas dan Konsultasi II i. Kelompok Jabatan Fungsional
Adapun tugas struktur organisasi pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung adalah sebagai berikut: 1. Sub Bagian Umum Pada Sub Bagian Umum memiliki 3 tugas adalah sebagai berikut: a. Kepegawaian Tugas-tugasnya adalah: 1. Memproses permintaan Pengujian Kesehatan Pegawai 2. Penerbitan izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan (S1) 3. Pengajuan usul peserta pendidikan di luar negeri
20
4. Membuat laporan perkawinan pertama pegawai 5. Pengajuan usul permohonan pensiun janda/duda 6. Pengajuan uang makan PNS 7. Memroses permintaan dan pembayaran lembur pegawai 8. Permohonan Kartu Tanda Peserta Asuransi dan Taspen 9. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) pada KPP 10. Pengurusan gaji b. Sekretaris Tugas-tugasnya adalah: 1. Penerimaan dan penyampaian Dokumen di KPP Pratama 2. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk 3. Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa c. Bendahara Tugas-tugasnya adalah: 1. Mekanisme pembayaran anggaran belanja (Pembayaran Melalui Uang Persediaan). 2. Pelaksanaan Pembayaran Tagihan Melalui Mekanisme Langsung kepada Rekanan. 3. Penyusunan Laporan/Daftar Realisasi Anggaran Belanja. 4. Penyusunan Laporan SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) tingkat satuan kerja unit/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). 5. Pelaksanaan Penutupan Buku Umum.
21
2. Seksi Pelayanan a. Tata cara penatausahaan surat, dokumen, dan laporan wajib pada tempat pelayanan terpadu: 1. Memilih SPT Tahuanan atau SSP yang akan diurutkan. 2. Memisahkan SPT Tahunan atau SSP dengan kode wilyah setempat. 3. Memisahkan SPT tahunan atau SSP sesuai dengan urutan besar kecilnya NPWP.
b. Tata Cara Penulisan Lagalisir SKB 1. yang memproduksi barang tersebut. Memilih lembar legalisir SKB yang akan dituliskan pada buku register, legalisir SKB. 2. Menuliskan nomor surat, jenis barang yang diproduksi, serta nama perusahaan.
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Tata cara pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk PDI: 1. Mengecek Lembar SPT masa atau SPT tahunan yang akan direkam. 2. Merekam SPT masa PPN pada lembar formulir 1107 dan SPT tahunan OP (Orang Pribadi) pada formulir 1770. 3. Menuliskan pada lembar diposisi tanggal SPT tahunan, SPT Masa PPH pasal 23/26, SPT masa PPh pasal 21 yang telah direkam.
22
4. Seksi Penagihan Tata cara penatausahaan dan pemrosesan dokumen masuk di seksi penagihan: 1. Mengecek lembar surat penagihan yang akan diurutkan sesuai dengan besar kecilnya nomor NPWP. 2. Setelah diurutkan sesuai dengan nomor NPWP lalu diurutkan kembali sesuai dengan nama perusahaan.
5.
Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) Tata cara penanganan wajib pajak Non Efektif (NE) secara jabatan di seksi pengawasan dan konsultasi: 1. Mengecek login kedalam sistem (SIPMOD) menggunakan user AR. 2. Memilih menu aplikasi administrasi dan sub menu penanganan WP (Wajib Pajak Non Efektif) pada bagian WP Non Efektif secara jabatan. 3. Menginput (merekam data wajib pajak yang akan direkam berdasarkan data yang telah dibentuk masing-masing AR kedalam berita acara penelitian wajib pajak dan menyimpannya.
6. Seksi Ekstensifikasi Tata cara kerja pada seksi estensifikasi yang berkaitan dengan PBB: 1. Membuat register PBB yang selanjutnya dikirim ke seksi PDI 2. Pemrosesan permohonan PBB 3. Pendaftaran objek pajak baru PBB
23
4. Pembetulan atau mutasi PBB 5. Pencarian NPWP 6. Menghimbau wajib pajak NPWP 7. Pemeliharaan basis data PBB Gambar Struktur Organisasi KPP Pratama Teluk Betung KEPALA KANTOR
KA
SUBAG
UMUM
KA
SEKSI PDI
SEKSI PENAGIHAN
SEKSI PELAYANAN
SEKSI PEMERIKSA
SEKSI WASKON I
SEKSI WASKON II
FUNGSIONAL PEMERIKSA
KA
Sumber: Subbagian Umum KPP Pratama Teluk Betung (2014)
SEKSI EKSTENSIFIKASI
24
3.2.4 Tugas dan Fungsi Instansi Sebagaimana telah diatur dalam pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007, KPP Pratama dalam hal ini KPP Pratama Teluk Betung mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan angunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi: 1. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan. 2. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. 3. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. 4. penyuluhan perpajakan. 5. pelaksanaan registrasi Wajib Pajak. 6. pelaksanaan ekstensifikasi. 7. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
25
8. pelaksanaan pemeriksaan pajak. 9. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 10. pelaksanaan konsultasi perpajakan. 11. pelaksanaan intensifikasi. 12. pembetulan ketetapan pajak. 13. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 14. pelaksanaan administrasi kantor. 3.3 Visi, Misi, dan Motto Instansi Sejalan dengan program reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan KPP Pratama Teluk Betung telah memiliki Visi, Misi dan Motto sebagai berikut: Visi: “Menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.” Misi: “Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”. Motto: ”Kepuasan Anda Tujuan Kami”
