BAB III KEBIJAKAN KANWIL DEPAG JAWA TENGAH TENTANG PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU MADRASAH
A. Kondisi Umum Kanwil Depag Jawa Tengah 1. Tinjauan Historis Kanwil Depag Jawa Tengah Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial religius, Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu basis pengembangan kehidupan beragama. Berdirinya Masjid Agung Demak (abad XVI), Gereja Bleduk Semarang (abad XVIII), Candi Borobudur (abad IX) dan Candi Prambanan serta munculnya berbagai aliran kepercayaan merupakan bukti, bahwa Jawa Tengah adalah daerah yang subur dan sentral bagi pengembangan agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Dalam konteks operasional PP Nomor 1/SD Tahun 1946 dan Maklumat Kementerian Agama Nomor 2 Tahun 1946 tanggal 23 April 1946, maka atas restu Gubernur KRT. Mr. Wongsonegoro, Menteri Agama menunjuk Bapak R. Usman Pudjotomo (tokoh Hizbullah dan anggota KNI Wilayah Karesidenan Semarang) sebagai Kepala Jawatan Urusan Agama Jawa Tengah mulai tahun 1946 – 1948, kemudian berturutturut diangkat penggantinya: Prof. KH. Saifudin Zuhri (1948-1954), KH. Muslich (1954-1956), KH. A. Zabidi (1956-1957), KH. Zubair (19571962), KH. Much Ali Masjhar (1962-1969). Kemudian Jawatan Urusan Agama berubah menjadi Perwakilan Departemen Agama yang dipimpin oleh H. Sahlan Ridwan (1969-1971), dilanjutkan oleh KH. Mochammad Sowwam (1971-1972), dan H. Soedadi S (1972-1973). Lalu berubah lagi menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama dengan kepala Drs. H. Zaini Ahmad Sjis (1973-1978), H. Wardjono (1978-1985), H. Halimi AR. (1985-1991), Drs. Muhammad Ali M (1991-1994), HD. Sunaryo, SH. 41
42 (1994-1996), Drs. H. Abdurrosyad (1996-1999), Drs. H. Much Sukron, BcHk. (1999-2000) dan Drs. H. Chabib Thoha, MA. (2000-sekarang), yang meliputi: Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Kedu, Banyumas dan Surakarta. Pada tahun 1948 keluar Undang-undang Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan, bahwa Dewan Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, yaitu propinsi, kabupaten dan desa (kota kecil), maka kantor Jawatan Urusan Agama juga menyesuaikan menjadi berikut: a. 6 Kantor Jawatan Kotamadya b. 29 Kantor Jawatan Kabupaten c. 532 Kantor Jawatan Urusan Agama kecamatan Secara geografis, Kantor Urtusan Agama Propinsi Jawa Tengah berada di gedung Papak Nomor 38 Semarang, kemudian pindah ke PHI di Kranggan Barat Nomor 169 Semarang, kemudian pindah lagi ke Jalan Patimura nomor 7 Semarang dengan menyewa Hotel Yogya. Kemudian pindah lagi ke jalan Patimura nomor 5 dan yang terakhir saat ini berada di Jalan Sisimangaraja No. 5 Semarang (secara de jure pada periode H. Halimi AR., tetapi secara de facto baru pada periode Drs. H. Muhammad Ali M). Berdasarkan Konferensi Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura di Surakarta tanggal 17 – 18 Maret 1946 dan Maklumat Kementerian Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946, maka Kantor Urusan Agama Propinsi Jawa Tengah lahir pada tanggal 24 April 1946, karena Maklumat Nomor 2 tanggal 23 April berlaku mulai tanggal 24 April 1946. 1
2. Struktur Organisasi Kanwil Depag Jawa Tengah Adapun struktur organisasi Kanwil Depag Jawa Tengah sebagaimana terlampir. 1
Buchori Muslim, Eksistensi dan Derap Langkah Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah dari Masa ke Masa (1946-2001), (t.pt: Semarang, 2002) , hlm. 12-14.
43 B. Kebijakan Kanwil Depag Tentang Pengangkatan Kepala Madrasah 1. Tata Cara Pengangkatan Kepala Madrasah merupakan pemimpin madrasah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu madrasah. Untuk itu, pengangkatannya tidak bias dilakukan secara asal-asalan. Kualitas kepala madrasah harus benar-benar bagus agar nanti madrasah yang dipimpinnya dapat memenuhi standart seperti apa yang diharapkan oleh semua pihak. Seseorang tidak dapat diangkat menjadi kepala madrasah dengan begitu saja, tanpa melihat berbagai pertimbangan. Dan memnag untuk menjadi kepala madrasah bukanlah hal yang mudah. Ada syaratsyarat khusus yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi kepala madrasah. Dalam hal ini, Kanwil Depag Jawa Tengah menentukan apakah seseorang diangkat menjadi kepala madrasah atau tidak, berdasarkan prosedur sebagai berikut: a. Calon kepala madrasah yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi kepala madrasah atas usulan Kandepag, diajukan ke Kanwil Depag. b. Dari Kanwil atas persetujuan Kabid Mappenda,2 calon diusulkan ke Baperjakat, yaitu Badan Pertimbangan Pejabat dan Kepangkatan. Di Baperjakat inilah dimusyawarahkan calon itu pantas atau tidakkah untuk menjadi kepala madrasah dengan berdasarkan berbagai pertimbangan. Baperjakat diketuai oleh bagian TU, sekertarisnya dari Kasubag kepegawaian, dan dengan anggota semua kepala bidang yang ada di Kanwil Depag Jawa Tengah. c. Kalau dalam Baperjakat, disepakati maka selanjutnya calon tersebut diusulkan ke Kanwil Depag Jawa Tengah. Tapi bukan suatu jaminan, ketika di Baperjakat calon disepakati oleh Kakanwil disepakati pula. Bisa saja Kakanwil tidak menyetujuinya dengan
2
Kabid Mappenda yang mengetahui bagaimana kinerja calon tersebut yang telah lalu.
44 suatu pertimbangan, maka calon tersebut gagal. Akan tetapi bila Kakanwil setuju dengan usulan Baperjakat, maka calon bisa diangkat.3 Ini artinya terlihat adanya sebuah dominasi seorang pemimpin. Padahal, semestinya Kakanwil dalam membuat kebijaksanaan menentukan pemilihan kepala madrasah tidak sendirian. Ia dibantu oleh Baperjakat. Baperjakat mempunyai peranan membantu pimpinan dalam membuat kebijaksanaan mengenai karir pegawai. bersifat
membantu
pimpinan
untuk
Baperjakat adalah tim yang memberikan
penilaian
dan
pertimbangan dalam hal pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Departemen Agama sehingga mendekati obyektifitas yang sesungguhnya. Sesuai dengan pasal 3 Keputusan Menteri Agama No. 350 tahun 1998, tugas pokok Baperjakat adalah memberikan pertimbangan kepada pimpinan dalam hal : a. Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS yang menduduki jabatan struktural b. Pengangkatan dalam pangkat PNS yang menduduki jabatan struktural sebagaimana tersebut pada item a, baik yang dipercepat, kenaikan pangkat pilihan, prestasi kerja luar biasa baiknya dan kenaikan pangkat yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. c. Penunjukan
PNS
untuk
mengikuti
diklat
struktural
yang
dipersyaratkan untuk jabatan struktural sebagaimana tersebut pada item a. d. Sebagai tim penilai bagi PNS yang menunjukkan prestasi yang luar biasa baiknya.4 Selanjutnya fungsi Baperjakat disebutkan pada pasal 4 sebagai berikut: a. Meneliti dan menilai kemudian memberikan pertimbangan dan saran terhadap usul-usul dimaksud pada pasal 3 3
Data hasil wawancara dengan Kasubag Organisasi Tata Laksana dan Kepegawaian, Drs. H. Sholehudin, pada tanggal 28 November 2005 di Kakanwil Depag Jawa Tengah. 4 Mufham al-Amin, Peran Baperjakat dalam Pengembangan Karier Pegawai, dalam Rindang No. 06 tahun XXXI, Januari 2006, hlm. 29.
45 b. Menentukan
tata
cara
persidangan
untuk
membahas
dan
5
membicarakan masalah yang menjadi tugas pokoknya. 2. Persyaratan Kepala Madrasah
Mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kepala madrasah, Kanwil Depag Jawa Tengah menggunakan acuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 3 Tahun 2005 tentang SPM yaitu Standart Pelayanan Minimal Pendidikan, yang di antaranya menyebutkan tentang persyaratan kepala Madrasah Aliyah, yaitu:6 a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Berbudi pekerti luhur. c. Sehat jasmani dan rohani. d. Berijazah serendah-rendahnya S1 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPK) atau yang sederajat. e. Berpengalaman mengajar dan atau membimbing sekurang-kurangnya 5 tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil f. Berpengalaman sebagai wakil kepala madrasah. g. Lulus seleksi calon kepala madrasah. h.
Usia maksimal pengangkatannya 52 tahun.
i. Memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. j. Jabatan fungsional guru sekurang-kurangnya pembina/IVA (Guru pembina) k. DP3 bernilai baik dalam dua tahun terakhir. l. Memiliki sikap dan kemampuan dasar profesional dan manajerial: 1) Memiliki visi dan misi kependidikan yang jelas, terarah dan dan dapat diterapkan. 2) Memiliki kepemimpinan yang kuat. 3) Menguasai manajemen madrasah. 4) Memiliki komitmen dalam kerjanya. 5) Memiliki tanggung jawab yang besar. 5 6
Ibid, hlm. 30. Dalam skripsi ini, dispesifikkan pada Kepala Madrasah Aliyah.
46 6) Berdisiplin dalam pengertian yang luas. 7) Mampu
berkomunikasi
dan
bekerjasama
dengan
pembina
pendidikan, komite sekolah/badan peran serta masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. 8) Masa jabatan kepala madrasah maksimal dua periode, tiap periode empat tahun. Apabila dalm dua periode tersebut menunjukkan prestasi yang baik, dapat diangkat pada periode yang ketiga di madrasah yang lain.7 Syarat yang telah ditentukan di atas satu dengan yang lainnya, saling mendukung. Tidak bisa diunggulkan satu dari yang lainnya. Misalkan hanya berpatokan pada pengalaman mengajar, tanpa memperhitungkan yang lain, seperti yang diungkapkan oleh Kasubag organisasi tata laksana dan kepegawaian Kanwil Depag, Bapak Sholehudin: Tidak bisa diangkat menjadi kepala Madrasah, kalau hanya mempertimbangkan pada pengalaman mengajar, tetapi calon kepala madrasah juga harus berkepribadian baik, mempunyai kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Di samping itu, misalkan ada dua orang calon yang sama. Telah memenuhi kriteria menjadi kepala madrasah, yang satu berijazah S1, dan yang satunya lagi S2, maka yang diutamakan adalah yang berijazah S2. Yang jelas, seorang kepala madrasah selaku pemimpin memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan anggota-anggota yang lainnya, sebab karena kelebihan-kelebihan tersebut bisa berwibawa dan dipatuhi oleh bawahannya. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu,
sehingga
memiliki
kewibawaan
dan
kekuasaan
untuk
menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai tujuan bersama.8
7
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2005 tentang standar pelayanan minimal pendidikan, pemerintah propinsi Jawa Tengah. 8 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 44.
47 C. Kepala Madrasah dan Upaya Peningkatan Mutu Madrasah Sebagaimana tercantum dalam bab II, bahwa kepala madrasah adalah tenaga fungsional yang diberi tugas untuk memimpin penyelenggaraan suatu madrasah, maka dalam upaya peningkatan mutu madrasah, kepala sekolah madrasah adalah salah satu orang yang paling bertanggung jawab atas kemajuan madrasah. Untuk mewujudkan itu, seorang kepala madrasah diharapkan
mampu
berperan
sebagai
manager,
supervisor,
administrator\innovator, leader serta edukator. Kepala madrasah diharapkan selalu memunculkan ide-ide kreatif yang berhubungan dengan kemajuan madrasah, entah itu di bidang manajemen atau yang lainnya. Untuk meningkatkan mutu madrasah, membutuhkan seorang kepala madrasah yang profesional. Dalam artian, bisa memposisikan dirinya di tengah tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang dicitacitakan. Maka dari itu, diupayakan agar ada sebuah peningkatan dalam profesionalisme kepala madrasah. Kanwil Depag Jawa Tengah juga tengah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme kinerja kepala madrasah di antaranya dengan jalan: 1. Nominasi diutamakan yang memeliki pengetahuan lebih tentang agama, karena yang dikelolanya adalah sebuah lembaga pendidikan Islam 2. Dalam pemilihan kepala madrasah diutamakan yang berijazah S2. 3. Diutamakan calon kepala madrasah yang mendapat dukungan dari masyarakat. 4. Up grading, melalui pelatihan, workshop.9 Pengangkatan kepala madrasah, dengan menggunakan prosedur tertentu menunju kondisi profesional sungguhan, tampaknya sangat mendesak. Ini karena sebagian besar kelemahan administrasi pendidikan kita sebabkan oleh ketidakmampuan kepala madrasah dalam menjalankan fungsinya secara profesional. Inovasi dalam berbagai bidang, seperti kurikulum, sarana dan 9
Hasil wawancara dengan baik bapak Syaifudin Zuhri, kasi ketenagaan dan kesiswaan bidang Mapenda pada tanggal 30 November 2005 di Kanwil Depag Jawa Tengah.
48 prasarana, pola pendidikan kepada anak, dan sebagainya tidak banyak manfaatnya tanpa kemampuan administrasi yang memadai daripada pengelolaannya. Hasil
penelitian
menunjukkan,
bahwa
keberhasilan
madrasah
meningkatkan mutu lulusan banyak ditentukan oleh kapasitas kepala madrasahnya, di samping guru-guru yang kompeten di madrasah itu.10 Tentang ukuran keberhasilan kepala madrasah dalam meningkatkan mutu madrasah, lebih lanjut Bapak Syaifuddin Zuhri mengungkapkan: Untuk mengukur mutu madrasah, itukan biasanya diukur dengan ujian akhir nasional. Semua itu kembali lagi pada SPM, dalam SPM disebutkan kompetensi lulusan MA adalah mampu menguasai standar kompetensi mata pelajaran MA dengan batas minimal 7,5. Jadi, kalau madrasah tersebut hasil UAN-nya bagus, artinya bisa memenuhi ratarata, maka bisa dikatakan kepala madrasah mampu meningkatkan mutu madrasah. Dan itu didukung pula dengan peningkatan di berbagai bidang. Kurikulum, peserta didik, ketenagaan, sarana dan prasarana, manajemen, pendanaan serta tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat. Sedangkan, untuk mengetahui apakah standar pelayanan minimal telah diterapkan dengan baik dan benar, diperlukan suatu indikator keberhasilan. Dalam indikator keberhasilan ini tertuang berbagai indikator dan ukuran ketercapaian minimal sesuai dengan komponen yang ada di SPM (Standar Pelayanan Minimal), yaitu: 1. Kurikulum, meliputi ketersediaan kurikulum nasional maupun lokal, tersebarnya kurikulum nasional dan lokal, dan keterlaksanaan kurikulum nasional maupun lokal telah sesuai, dan prosentase ketuntasan belajar nasional dan lokal mencapai 75%. 2. Peserta didik, yaitu angka partisipasi kasar (APK) mencapai 90%, 60% anak dalam kelompok usia 16-18 tahun bersekolah di SMA/MA dan SMK. Jumlah peserta didik perkelas/rombongan belajar antara 20-40 peserta didik, indeks paritas gender 80 %, angka putus sekolah (APS) tidak melebihi 1% dari jumlah peserta didik yang bersekolah, 90 % dari 10
Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 127.
49 peserta didik yang mengikuti uji sample mutu standar nasional mencapai nilai memuaskan dalam mata pelajaran bahasa Ingris, geografi, matematika dasar untuk kelas I dan II, dan kelulusan mencapai 95 % serta 25 % dari lulusan SMA/MA melanjutkan ke perguruan tinggi yang terakreditasi. 3. Ketenagaan, yaitu kinerja kepala sekolah baik, 90 % gur SMA/MA memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional, 90 % guru SMA/MA yang diperlukan terpenuhi, 80 % sekolah/madrasah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan mengajar lainnya. 4. Sarana dan prasarana, yaitu 90 % sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar tekniks yang ditetapkan secara nasional (meliputi lahan, bangunan/perabot/peralatan/laboratorium dan media pembelajaran), 100 % peserta didik memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran, serta memiliki sarana olah raga dan infrastruktur lengkap. 5. Organisasi, meliputi struktur organisasi, personalia, uraian, tuga semua ada dan mekasnisme kerja baik dan lancar. 6. Pembiayaan, meliputi anggaran pemerintah, anggaran swadaya dan seluruh komponen dapat dibiayai serta partisipasi pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran sekolah/madrasah mencapai 20%. 7. Manajemen sekolah, yaitu 90 % SMA/MA dari seluruh jumlah SMA/MA di kabupaten/kota menerapkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS), pemahamaan visi dan misi sekolah, tingkat kehadiran guru, tenaga administrasi, tenaga kependidikan lainnya, dan peserta didik mencapai 95 %, administrasi sekolah/madrasah dikelola secara tertib dan lengkap serta kinerja sekolah baik. 8. Peran serta masyarakat, meliputi adanya dukungan komite sekolah, perhatian orang tua peserta didik, tokoh masyarakat dan dunia usaha.11
11
Pemerintah Jawa Tengah Peraturan Gubernur, op. cit., hlm. 10-11.
50 Jadi, untuk meningkatkan mutu madrasah harus ada team work yang solid, yang secara bersama-sama mengiring ke arah pencapaian tujuan pendidikan, seperti yang dicita-citakan. Kedelapan komponen di atas sifatnya saling mendukung. Ketika kedelapan komponen itu baik, maka mutu madrasah akan baik pula. Semua komponen tidak bisa berdiri sendiri, misalkan kualitas kepala madrasah saja yang bagus, tetapi komponen yang lain tidak mendukung, maka yang akan terjadi adalah madrasah akan selalu stagnan, tidak bisa berkembang apalagi meningkatkan mutu madrasah, pasti sulit dilakukan.
