BAB III Deskripsi Tempat Program Latihan Akademik dan Pelaksanaan Program Latihan Akademik 3.1 Sejarah Singkat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya Pada jaman penjajahan bangsa Belanda dan Jepang, hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia hanya ditujukan kepada mereka warga negara yang tunduk kepada hukum barat yaitu hukum yang dibuat oleh bangsa penjajah sehingga sangat menguntungkan bagi bangsa penjajah itu sendiri. Setelah Indonesia merdeka, para ahli hukum pertanahan di Indonesia merasa bahwa hukum pertanahan yang berlaku pada saat itu merupaka warisan dari penjajah yang sangat menguntungkan bagi penjajah tersebut. Akhirnya para ahli hukum pertanahan tersebut sepakat untuk mengubah hukum pertanahan yang berlaku pada saat itu. Sehingga pada tanggal 24 September 1960 dikeluarkanlah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Oleh Presiden Soekarno dan sejak itulah setiap tanggal 24 September diperingai sebagai hari ulang tahun UU Pokok Agraria atau UUPA. Dengan dikeluarkan UUPA maka di cabutlah UU yang lama yaitu: “AGRARISCHE WET” dan “ Of The Staat Sinrichting Van Nederland Indie”. Berdasarkan UUPA hak atas tanah ditetapkan sebagai berikut: 1.
Hak Milik
2.
Hak Guna Usaha
3.
Hak bangunan
4.
Hak Pakai
5.
Hak Sewa
6.
Hak Membuka Tanah
7.
Hak Memungut Hasil Hutan
8.
Hak Gadai
9.
Hak Usaha Bagi Hasil
10. Hak Menumpang 11. Hak Sewa Tanah Pertanian 12. Dan hak-hak lain yang tidak tertulis dalam hak-hak tersebut diatas yang ditetapkan melalui undang-undang sementara. Alit Prima Jauhari, 2011 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1966 tugas keagrariaan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dalam bentuk komponen Direktorat Jenderal Agraria. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, maka Organisasi Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri ditingkatkan menjadi Badan Pertanaha nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden sedangkan dari segi operasionalnya bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara dengan susunan organisasi sebagaiman ditetapkan Oleh Keputusan Kepala Pertanaha nasional Nomor 11/ Badan Pertanahan Nasional/1988. Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Non Departemen yang di bentuk tanggal 19 juli 1988 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988. Badan ini merupakan peningkatan status yang diasarkan pada kenyataan bahwa tanah tidak sekedar merupakan masalah agraria yang selama ini lazimnya kita identikkan dengan pertanian. Tanah telah berkembang pesat menjadi masalah lintas sektoral yang mempunyai dimensi ekonomi, sosial, budaya, politik, peranahan keamanan bahkan hukum. Badan Pertanahan Nasional dipimpin langsung oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas yakni melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.
3.2 Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya 1. Kepala Kantor
: Drs. Akur Nurasa, M.Si.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Jaja Soetisna, S.Sos. a. Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan : Achmad Komaruzaman b. Kepala Urusaan Umum dan Kepegawaian : Achmad Komaruzaman 3.
Kepala Seksi a. Kepala Seksi Survey dan Pemetaan: Ir. Budi Sumasto 3.2.1.1.1
Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan : Daan Sudarmawan, ST.
3.2.1.1.2
Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah : Rajasa Iskandar, A.Ptnh
b. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah : Lukman Hakim, SH. 1) Kasubsi Penetapan Hak Tanah
: Diding Rosidin, SH.
2) Kasubsi Pengaturan Pemerintah
: Yulianto, A.Ptnh
3) Kasubsi Pendaftaran Hak
:Henda Yudis Ferian, SH.
4) Kasubsi Peralihan, Pembebanan Hak & PPAT : H. Tata Irta, SH. c. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Alit Prima Jauhari, 2011 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
: Drs. Wahyudin
1) Kasubsi Penatagunaan Tanah & Kawasan Tertentu : Dahraini, SH. 2) Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah : Nining Wely Gustina, SH. d. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan : Daryoto, SH. 1) Kasubsi Pengendalian Pertanahan 2) Kasubsi Pemberdayaan Masyarakat
: Gatot Murtedjo, SH. : Dudi Noviandi, S,Sos.MH.
e. Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Kepegawaian : Agah Nugraha, SH. 1) Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan
: Asep Agusta, S.A.Ptnh
2) Kasubsi Perkara Pertanahan
: Dindin Saripudin, SH.
Alit Prima Jauhari, 2011 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
KEPALA KANTOR Drs. AKUR NURASA, M.Si NIP. 010 166 113 KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA JAJA SOETISNA, S.Sos. NIP. 010 119 354 NI
N
KEPALA URUSAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KEPALA URUSAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
ACHMAD KOMARUZAMAN. NIP. 010 160 967
ACHMAD KOMARUZAMAN. NIP. 010 160 967
KEPALA SEKSI SURVEI PENGUKURAN DAN PEMETAAN
KEPALA SEKSI HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH
KEPALA SEKSI PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMBERDAYAAN
KEPALA SEKSI SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA
Ir. BUDI SUMASTO NIP. 010 217 633
LUKMAN HAKIM, SH NIP. 750 003 805
Drs. WAHYUDIN NIP. 010 160 015
DARYOTO, SH NIP. 010 151 834
AGAH NUGRAHA, SH. NIP. 750 001 819
KASUBSI PENGUKURAN DAN PEMETAAN
KASUBSI PENETAPAN HAK TANAH
KASUBSI PENATAGUNAAN TANAH & KAWASAN TERTENTU
KASUBSI PENGENDALIAN PERTANAHAN
KASUBSI SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN
DAAN SUDARMAWAN, ST NIP. 010 217 949
DIDING ROSIDIN, SH NIP. 010 196 103
DAHRANI, SH NIP. 010 183 242
GATOT MURTEDJO, SH NIP. 010 173 007
ASEP AGUSTA S, A.Ptnh NIP. 010 181 199
KASUBSI TEMATIK DAN POTENSI TANAH
KASUBSI PENGATURAN TANAH PEMERINTAH
KASUBSI LANDREFORM DAN KONSOLIDASI TANAH
KASUBSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
RAJASA ISKANDAR, A.Ptnh NIP. 010 173 800
YULIANTO, A.Ptnh NIP. 750 001 129
NINING WELY GUSTINA, SH NIP. 010 156 700
DUDI NOVIANDI, S.Sos MH NIP. 750 005 379
KASUBSI PERKARA PERTANAHAN DINDIN SARIPUDIN, SH NIP. 750 004 554
KASUBSI PENDAFTARAN HAK HENDRA YUDIS FERIAN, SH NIP. 750 005 177 KASUBSI PERALIHAN, PEMBEBANAN HAK &PPAT H.TATA IRTA, SH NIP. 010 159 273
Alit Prima Jauhari, 2011 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BPN Kabupaten Tasikmalaya
3.3 Deskripsi Kerja Setiap Bidang Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan di Kabupaten Tasikmalaya. Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya di bagi menjadi Kepala Kantor, Subbagian Tata Usaha dan 5 (Lima) Seksi antara lain : 1. Kepala Kantor 2. Sub Bagian Tata Usaha 3. Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan 4. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah 5. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan 6. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan 7. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara. Subbagian dan Seksi–seksi diatas mempunyai tugas dan fungsi masing – masing sebagai berikut : 1. Sub Bagian Tata Usaha Tugas: a. Memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi Kantor Pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan peraturan perundang– undangan. 2. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Urusan Perencanaan dan Keuangan. 1) Mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan dan pelayanan bahan evaluasi. b. Urusan Umum dan Kepegawaian. 1) Mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, koordinasi pelayanan pertanahan serta pengelolaan data dan informasi. 3. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tugas: a. Melakukan survei, Pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, Alit Prima Jauhari, 2011 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
pemetaan tematik dan survei potensi tanah, penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah. 4. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan terdiri dari : a. Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan. 1) Mempunyai tugas menyiapkan penerapan kerangka dasar orde 4, penetapan batas bidang tanah dan pengukuran bidang tanah, batas kawasan/wilayah, memelihara peta pendaftaran, daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur dan daftar–daftar lainnya di bidang pengukuran. b. Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah 1) Mempunyai tugas menyiapkan survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik, survei potensi tanah, pemeliharaan peralatan teknis komputerisasi dan pembinaan pejabat penilai tanah. 5. Seksi Hak Tanah dan Potensi Tanah Tugas: a. Menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaruan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, pendataan dan penertiban bekas tanah hak, pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ). 6. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah terdiri dari : a. Sub Seksi Penetapan Hak Tanah 1) Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perizinan, peraliahan hak atas tanah, dan pendaftaran hak tanah perorangan. b. Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah 1) Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan hak milik dan hak pakai, Hak Guna Bangunan dan Hak Pengelolaan bagi instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perizinan, peralihan hak atas tanah.
Alit Prima Jauhari, 2011 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
c. Sub Seksi Pendaftaran Hak 1) Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan penegasan konversi hak – hak lain, hak milik atas satuan rumah susun, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, data yuridis lainnya, data fisik bidang tanah. d. Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak Pejabat Pembuat Akta Tanah 1) Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan. 7. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Tugas: a. Menyiapkan bahan dan melakukan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau–pulau kecil, perbatasan. 8.
Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan terdiri dari : a. Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan tertentu 1) Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, peruntukan, pemeliharaan dan penggunaan tanah, rencana penataan kawasan, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemeliharaan tanah perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah. a. Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah 1) Mempunyai tugas menyiapkan bahan usulan penetapan/penegasan tanah menjadi objek landreform, penguasaan tanah–tanah objek landreform, Pemberian izin peralihan hak atas tanah dan izin redistribusi tanah luasan tertentu, usulan penerbitan surat keputusan redistribusi dan pengeluaran tanah dari objek landreform.
9. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Tugas: a. Menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat. 10. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan terdiri dari: a. Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Alit Prima Jauhari, 2011 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
1) Mempunyai tugas menyiapkan pengelolaan basis data, dan melakukan inventarisasi, serta menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah. b. Subseksi Pemberdayaan Masyarakat 1) Mempunyai tugas menyiapkan bahan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan, dan melaksanakan pembinaan
partisipasi
masyarakat,
serta
melakukan
kerjasama
pemberdayaan dengan pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga keuangan dan dunia usaha. 11. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Tugas: a. Menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. 12. Subseksi Konflik, Sengketa dan perkara terdiri dari : a. Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan 1) Menyiapkan pengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi, dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik. b. Subseksi Perkara Pertanahan 1) Mempunyai tugas menyiapkan penanganan dan penyelesaian perkara, koordinasi penanganan perkara, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan.
3.4 Deskripsi Kegiatan Program Latihan Akademik Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Pendidikan Luar Akademik (PLA) diantaranya yaitu: 1. Penyuluhan Sebelum kegiatan pengumpulan data di adakan penyuluhan untuk memberikan penjelasan program, tujuan serta manfaat, persyaratan permohonan hak, obyek, subyek kegiatan PRONA, hak dan kewajiban peserta PRONA sesuai dengan Alit Prima Jauhari, 2011 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kegiatan penyuluhan ini berlangsung selama 2 minggu meliputi wilayah Cintajaya, Cintabodas dan Mangunreja. Penyuluhan bertujuan untuk memberitahukan kepada pemilik tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan bahwa di desa / kelurahan tersebut akan diselenggarakan kegiatan PRONA. Diharapkan dengan penyuluhan tersebut dapat meningkatkan partisipasi, antusiasme dan kepedulian masyarakat khususnya pemilik tanah untuk ikut serta sebagai peserta PRONA, dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. 2. Pengukuran Pengukuran berlangsung selama ±1 bulan per desa. Yang menjadi objek dalam pengukuran berupa bidang tanah
yang akan di sertipikasi. Alat yang
dipergunakan dalam pengukuran yaitu pita ukur, kompas, GPS, theodolit, dan alat tulis. prosedur dalam pengukuran bidang tanah yaitu dilihat sudut-sudut dalam bidang tanah, dilihat luasan tanah sesuai sppt untuk kemudian penentu dalam penggunaan alat dengan ketentuan jika luasan >2000 m2 pengukuran dilakukan menggunakan theodolit dan jika luasan < 2000 m2 dibolehkan menggunakan meteran. Kemudian pasang tanda batas bidang yang akan di ukur. Tanda-tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah dan apabila dianggap perlu dipasang juga pada titik-titik tertentu sepanjang garis batas bidang tanah. 3. Penggolahan a. Pembuatan Gambar Ukur Gambar ukur merupakan dokumen yang memuat data hasil pengukuran bidang tanah dalam satuan ukuran seperti jarak, sudut jurusan, serta sketsa atau gambar bidang tanah dari pengukuran dilapangan dan situasi disekitar. Setiap dokumen gambar ukur hanya dapat menerangkan gambar bidang tanah yang dimuat didalamnya, sehingga tidak diperkenankan saling menyambungkan beberapa dokumen gambar ukur untuk menggambarkan satu atau beberapa bidang tanah. Data-data ukuran yang tercantum pada gambar ukur harus dapat dipakai sebagai data ukur untuk mengkartir bentuk bidang tanah. Data-data tersebut juga harus memiliki ukuran lebih yang dapat digunakan sebagai pengontrol ukuran, Alit Prima Jauhari, 2011 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
untuk melakukan rekonstruksi batas bidang tanah apabila titik-titik batas tanah hilang sehingga memudahkan didalam penanganan atau penatausahaan dokumen gambar ukur. Media gambar ukur berupa kertas A2 atau disebut dengan DI 207. Gambar ukur terdiri dari dua halaman, digunakan bolak-balik. Halaman pertama menjelaskan mengenai nomor gambar ukur, lokasi bidang tanah, keterangan pengukuran, keterangan pembatalan jika ada dan denah lokasi secara umum. Sedangkan halaman kedua digunakan untuk penggambaran bidang tanah dengan simbol-simbol yang digunakan. Pada halaman ini digambarkan bidang tanah dengan data-data ukuran lapangannya serta bidang tanah yang sama yang telah dikartir dengan data-data ukuran yang telah dirata-rata. b. Pembuatan Surat Ukur Surat ukur memiliki arti cukup penting, karena surat ukur merupakan media yang menginformasikan bidang tanah beserta ukuran lapangan yang telah disederhanakan. Sedangkan pengertian surat ukur merupakan dokumen yang memuat kutipan atau salinan gambar bidang tanah dari peta pendaftaran ataupun merupakan hasil penggambaran yang sesuai dengan data-data hasil pengukuran lapangan atau gambar batas kepemilikan tanah yang merupakan gambaran hasil kartiran atau penggambaran halus dari gambar ukur Surat ukur terdiri dari dua halaman, digunakan bolak-balik. Halaman pertama menjelaskan mengenai nomor surat, lokasi bidang tanah, status tanah, sumber data untuk penggambaran, tanda batas, luas bidang tanah, dan penetapan batas. Halaman kedua dan ketiga digunakan sebagai ruang penggambaran bidang tanah. Pada halaman ini digambarkan bidang tanah dengan data-data ukuran lapangannnya yang telah dirata-rata (gambar halus). Sedangkan halaman keempat digunakan untuk menuliskan keterangan lain atau keterangan tambahan serta pengesahan
Alit Prima Jauhari, 2011 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
3.5 Jadwal Kegiatan Pendidikan Luar Akademik 3.5.1
Jadwal Kegiatan PLA di BPN Kabupaten Tasikmalaya. Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan PLA di BPN Kabupaten Tasikmalaya
Waktu Kegiatan Februari
Bentuk Kegiatan 1 1.
Penyuluhan
ke
2
Cintajaya,
Cintabodas. 2.
Penyuluhan ke Mangunreja.
3.
Pengukuran Ke Ciawi.
4.
Pengukuran Ke Salopa
5.
Pengukuran rutin di Cigalontang, Tanjungjaya, Singaparna.
6.
Break Holiday
7.
Pengukuran rutin ke Manonjaya, Kadipaten.
8.
Kegiatan di kantor BPN Kab. Tasik
9.
Akhir Kegiatan PLA
10. Pengolahan Data dan Pelaporan Sumber : Hasil PLA 2011
Alit Prima Jauhari, 2011 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
Maret
April
Mei
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
3.5.2
Diagram Alir Pengukuran Bidang Tanah
Kerangka alir Pengukuran Bidang Tanah terdiri dari 3 tahap yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan, dan tahap analisis. Diagram alir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :
Tahap Pra Lapangan:
Menyusun Rancangan Pengukuran Mengurus Perizinan Menyiapkan Perlengkapan Pengukuran
Tahap Pekerjaan Lapangan:
Memasuki Lapangan Mengadakan Pengukuran
Tahap Analisis Data:
Pengolahan Hasil Pengukuran
PETA BIDANG TANAH
Gambar 3.2 Diagram Alir Pengukuran Bidang Tanah
Alit Prima Jauhari, 2011 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
3.6 Masalah dan Cara Penyelesaiannya Permasalahan yang dihadapi pada saat kegiatan PLA diantaranya yaitu: 1. Kondisi Pengukuran yang menyulitkan dalam pengukuran yaitu Mengukur Luasan Kebun dikarenakan kondisi fisik lahan yang curam. Cara Penyelesaiannya yaitu jika memakai alat pita ukur harus memakai alat bantu seperti sebilah bambu untuk mentegakluruskan bidang tersebut sehingga hasil pengukuran lebih akurat. B
C
A
Gambar 3.3 Gambaran Teknik Pengukuran di Lapangan. Keterangan: A
: Sebidang Tanah
B
: Pita Ukur
C
: Alat Bantu dalam Pengukuran (mis. Bambu) 2. Tidak adanya patok sebagai pembatas tanah sehingga terjadi sengketa antar pihak yang berbatasan. Cara penyelesaiannya yaitu dengan kesepakatan para pihak yang berbatasan lalu dilakukan pemasangan tanda batas.
3.7 Pembimbingan Alit Prima Jauhari, 2011 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
Pembimbingan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pembimbingan dengan pembimbing dari pihak BPN dan pembimbing dari pihak Prodi. Bimbingan dengan pembimbing dari BPN yaitu menjelaskan teknis cara pengukuran di lapangan dan cara pengolahan data, misalkan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengukuran jarak datar dengan menggunakan pita ukur atau dengan menggunakan alat ukur theodolite, serta menerangkan cara melakukan pengolahan data hasil pengukuran dilapangan hingga menjadi peta bidang. Sedangkan bimbingan dengan pembimbing dari Prodi, yaitu bimbingan mengenai pembuatan laporan hasil dari Pendidikan Luar Akademik (PLA). Kedua bimbingan dilakukan secara rutin tergantung dari kebutuhan yang dibutuhkan saat menjalani PLA.
Alit Prima Jauhari, 2011 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
