BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENDUDUK
2.1.Administrasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006), administrasi kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan
Sipil,
pengelolaan
informasi
Administrasi
Kependudukan
serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Selanjutnya, yang dimaksud dengan dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Terdapat beberapa jenis dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 antara lain biodata penduduk, Kartu Keluarga (selanjutnya disebut KK), KTP, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil. Sedangkan pengertian data kependudukan berdasarkan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah data perseorangan dan/atau agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan data agregat penduduk,
25
26
yang meliputi data perseorangan diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 antara lain, nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, agama, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, cacat fisik dan/atau mental, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah, nama ayah, alamat sebelumnya, alamat sekarang, kepemilikan akta kelahiran, nomor akta kelahiran, kepemilikan akta perkawinan, nomor akta perkawinan, tanggal perkawinan, kepemilikan akta perceraian, nomor akta perceraian, tanggal perceraian, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Kemudian yang dimaksud data agregat diatur dalam Pasal 58 ayat (3) UndangUndang Nomor 24 tahun 2013, meliputi data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
2.2.Tinjauan tentang Penduduk Pendatang 2.2.1.Pengertian Penduduk Pendatang Salah satu unsur yang harus ada dalam sebuah negara adalah penduduk atau masyarakat. Penduduk merupakan semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara.Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian, yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah, orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain
27
yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. Selanjutnya yang disebut sebagai orang asing sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. Secara sosiologis, penduduk dinamakan sebagai masyarakyat, yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Menurut Soepomo, penduduk ialah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Sah artinya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara yang bersangkutan.35 Dalam ilmu kependudukan, penduduk memiliki pengertian yaitu jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.36 Sehubungan dengan migrasi, penduduk yang melakukan perpindahan ke suatu daerah yang baru, penduduk itu disebut dengan penduduk pendatang. Bila dikaji melalui UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak ada dijelaskan mengenai penduduk pendatang, yang ada hanyalah penduduk, dan yang meliputi penduduk adalah WNI dan orang asing. Jadi apabila dikaitkan dengan konteks penduduk pendatang, maka dalam hal ini yang dapat dikatakan sebagai penduduk pendatang adalah orang asing tersebut. 35
Soepomo dalam Trianto dan Titik Triwulan, 2007, Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan,Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 177 36 Said Rusli, 2014, Pengantar Ilmu Kependudukan, LP3ES, Jakarta, hlm. 51.
28
Namun, pengertian mengenai penduduk pendatang tidak hanya terbatas pada orang asing yang dalam hal ini bukan Warga Negara Indonesia, tetapi orang yang merupakan Warga Negara Indonesia yang tinggal di suatu daerah asal kemudian pindah ke daerah lain yang masih menjadi lingkup dari Negara Indonesia pun dapat dikatakan sebagai penduduk pendatang di daerah barunya. Sehubungan dengan pengertian penduduk pendatang, terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai penduduk pendatang, dan memberikan pengertian mengenai penduduk pendatang antara lain : 1. Berdasarkan Pasal 1 Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 470/1159/B.T.Pem Perihal Pedoman Operasional Pendaftaran Penduduk di Propinsi Bali, Tanggal 27 Pebruari 2002, penduduk pendatang adalah penduduk yang datang akibat mutasi kepindahan dari luar daerah dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan; 2. Berdasarkan Pasal 1 Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 470/7587/B.Tapem Perihal Pedoman Pendaftaran Penduduk Pendatang, Tanggal 14 Nopember 2002, penduduk pendatang adalah penduduk yang datang akibat mutasi kepindahan antar Kabupaten/Kota atau Provinsi Bali. 3. Berdasarkan Pasal 1 huruf (a) Kesepakatan Bersama Gubernur Bali dengan Bupati/Walikota Se-Bali Nomor 153 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan di Provinsi Bali, penduduk pendatang adalah penduduk yang datang dari luar Provinsi Bali untuk tinggal menetap atau tinggal sementara.
29
Dari beberapa pengertian dari penduduk pendatang, maka dapat disimpulkan bahwa penduduk pendatang adalah penduduk yang datang akibat mutasi kepindahan dari luar daerah Provinsi Bali untuk tinggal menetap atau sementara, dengan telah memenuhi syarat-syarat yang yang telah ditetapkan. 2.2.2.Macam-macam Penduduk Pendatang Penduduk pendatang yang berada di Kota Denpasar dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Berdasarkan Pasal 2 Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 470/7587/B.Tapem, penduduk pendatang terdiri atas WNI dan WNA yang dapat dibedakan menjadi ;
Pendatang menetap, yaitu pendatang dengan lama tinggal minimal tiga tahun.
Pendatang tinggal sementara, yaitu pendatang dengan lama tinggal paling lama satu tahun.
Selanjutnya, berdasarkan Kesepakatan Bersama Gubernur Bali dengan Bupati/Walikota Se-Bali Nomor 153 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan di Provinsi Bali, jenis penduduk pendatang dibedakan menjadi penduduk pendatang tinggal sementara dan penduduk pendatang tinggal menetap, yang dijelaskan sebagai berikut: 1. Pasal 1 huruf (b), penduduk pendatang tinggal sementara adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal
30
tetapnya dengan Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) atau Surat Tanda Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara (STPPTS); 2. Pasal 1 huruf (c), penduduk pendatang tinggal menetap terdiri atas : -
Pendatang dengan mempunyai pekerjaan tetap
-
Pendatang yang mempunyai tempat tinggal tetap
-
Mutasi/perpindahan TNI/Polri, PNS, mahasiswa dan pelajar
Yang dimaksud dengan pekerja tetap dalam hal ini diatur dalam Pasal 1 huruf (d) yakni, pekerja tetap adalah pekerja yang bekerja dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah/gaji atau bekerja sendiri dengan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemudian yang dimaksud dengan tempat tinggal tetap dalam hal ini diatur dalam Pasal 1 huruf (e) yakni, tempat tinggal tetap adalah tempat tinggal/tempat kedudukan/alamat dari tempat mana seseorang melaksanakan hak dan kewajiban keperdataannya sebagai penduduk baik yang menjadi hak milik maupun hak pakai dengan bukti yang sah. Selain ketentuan di atas, dijelaskan juga beberapa jenis penduduk pendatang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Walikota Denpasar Nomor 593 Tahun 2000 tentang Penertiban Penduduk Pendatang Di Kota Denpasar, yakni : Penduduk pendatang sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) terdiri dari : a. Penduduk pendatang yang belum mempunyai kepastian pekerjaan; b. Penduduk pendatang yang membawa Surat Keterangan Pindah; c. Penduduk pendatang yang bekerja pada perusahaan swasta;
31
d. Penduduk pendatang yang sudah secara pasti dan atau mempunyai pekerjaan tetap seperti TNI-POLRI, Pegawai Negeri Sipil dan karyawan BUMN atau BUMD; e. Penduduk pendatang yang berstatus Pelajar atau Mahasiswa. 2.2.3.Perbedaan Penduduk Pendatang dan Penduduk Asli Mengenai perbedaan antara penduduk pendatang dengan penduduk asli, Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak ada menyebutkan perbedaan antara keduanya, yang disebutkan hanya hak dan kewajiban penduduk, jadi dalam hal ini, baik WNI maupun orang asing memiliki persamaan hak dan kewajiban di bidang kependudukan. Adapun dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang dinyatakan bahwa, setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : a) Dokumen Kependudukan; b) Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c) Perlindungan atas Data Pribadi; d) Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; e) Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan f) Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana. Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dijelaskan mengenai kewajiban penduduk yakni, “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil.”
32
Bila dikaitkan dengan penelitian ini, sekalipun terdapat perbedaan antara penduduk pendatang dengan penduduk asli, maka perbedaan tersebut tidak secara langsung dicantumkan dalam kebijakan pemerintah, tetapi dapat dibedakan dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penduduk pendatang apabila berkeinginan untuk tinggal di Kota Denpasar. Syarat-syarat tersebut salah satunya diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Walikota Denpasar Nomor 610 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 593 Tahun 2000 tentang Penertiban Penduduk Pendatang (selanjutnya disebut Keputusan Walikota Denpasar Nomor 610 Tahun 2002), yaitu : Persyaratan penduduk pendatang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. Menyerahkan foto copy KTP/Surat Keterangan Pindah; b. Memiliki penjamin; c. Surat Keterangan Perjalanan dari Kepala Desa/Kelurahan daerah asal penduduk pendatang; d. Keterangan keahlian/kemampuan/keterampilan penduduk pendatang dari Desa/Kelurahan dan atau Instansi yang berwenang di daerah asalnya; e. Menyerahkan rekomendasi dari banjar Adat atas nama Desa Pakraman setempat. Jika dilihat dari ketentuan tersebut, khususnya pada huruf b dan huruf e, penduduk pendatang harus memiliki penjamin dan memiliki keterangan mengenai keahlian/kemampuan/keterampilan apabila ingin menetap di Kota Denpasar.Kedua hal tersebut tidak berlaku bagi penduduk asli. Penduduk asli tidak harus memiliki penjamin hanya untuk menetap, namun penduduk pendatang wajib memiliki penjamin, yang bertujuan sebagai penanggung jawab kepada pihak berwajib apabila penduduk pendatang yang bersangkutan melanggar ketentuan norma/hukum yang
33
berlaku.
Penduduk
asli
juga
tidak
perlu
memiliki
keterangan
keahlian/kemampuan/keterampilan, bahkan apabila tidak memiliki hal tersebut penduduk asli tetap dapat menetap di daerahnya. Sedangkan bagi penduduk pendatang,
mereka
wajib
memiliki
keterangan
mengenai
keahlian/kemampuan/keterampilan, hal tersebut bertujuan agar penduduk pendatang yang menetap tidak serta merta tinggal dan hanya menjadi pengangguran, namun dapat bekerja sesuai dengan keahlian/kemampuan/keterampilan yang mereka miliki.
2.3.Pengertian Kartu Identitas Penduduk Sementara Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) merupakan salah satu dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk pendatang sementara yang berada di Kecamatan Denpasar Barat. Pengertian KIPS tercantum dalam Pasal 1 huruf (j) Kesepakatan Bersama Gubernur Bali dengan Bupati/Walikota Se-Bali Nomor 153 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan di Provinsi Bali, yakni : “Kartu Identitas Penduduk Sementara disingkat KIPS adalah dokumen kependudukan sebagai bukti diri yang sah diberikan kepada penduduk pendatang tinggal sementara.” Berdasarkan dari ketentuan di atas, maka kepemilikan terhadap KIPS berlaku bagi penduduk pendatang tinggal sementara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 huruf (b) Kesepakatan Bersama Gubernur Bali dengan Bupati/Walikota Se-Bali Nomor 153 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan di
34
Provinsi Bali, yaitu Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya dengan Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) atau Surat Tanda Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara (STPPTS). Namun tidak semua penduduk pendatang tinggal sementara mendapatkan KIPS, ada juga penduduk pendatang tinggal sementara yang mendapatkan STPPTS dan itu berlaku bagi penduduk pendatang tinggal sementara yang berasal dari luar Kota Denpasar namun masih dalam Provinsi Bali. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Kesepakatan Bersama Gubernur Bali dengan Bupati/Walikota Se-Bali Nomor 153 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan di Provinsi Bali yang menyatakan bahwa, “Pendaftaran pendudukan sementara lintas kabupaten/kota yang beridentitas penduduk Provinsi Bali tidak diberikan KIPS, tetapi diberikan Surat Tanda Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara (STPPTS), oleh Kepala Desa/Lurah dengan melampirkan Surat Keterangan Bepergian dari Kepala Desa/Lurah daerah asal.” Dari ketentuan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa KIPS hanya berlaku bagi penduduk pendatang sementara yang berkewarganegaraan Indonesia namun berasal dari luar Provinsi Bali, sedangkan bagi penduduk pendatang yang berkewarganegaraan Indonesia yang berasal dari Provinsi Bali namun di luar dari kabupaten/kota Denpasar, maka akan diberikan STPPTS.
