BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori 2.1.1 Bank Lembaga keuangan terbagi atas dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Pada dasarnya lembaga keuangan adalah sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana dan dari pihak yang kekurangan dana, sehingga peranan dari lembaga keuangan sebenarnya adalah sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary). (Muchdarsyah Sinungan, Uang & Bank, 1991, hal.111) Ketentuan umum yang melandasi kegiatan dari bank dan lembaga keuangan adalah undang-undang pokok perbankan No. 14 tahun 1967 yang menyebutkan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang meliputi kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 tentang pengertian bank dan bank umum yaitu: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasarkan prinsip

10 repository.unisba.ac.id

11

usaha syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, yang artinya usaha perbankan selalu dan akan bergerak di bidang keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu: a. Menghimpun

dana

(funding):

kegiatan

menghimpun

dana

berupa

mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. b. Menyalurkan dana (lending): kegiatan menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. c. Memberikan jasa bank lainnya (services): jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muchdarsyah Sinungan dalam buku yang berjudul “Uang & Bank” (1991:111) bahwa bank adalah sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting perannya dalam masyarakat adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang. Pada dasarnya bank adalah suatu lembaga yang berniaga dengan uang.

Dari definisi atau keterangan tentang

repository.unisba.ac.id

12

peranan bank tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan ataupun fungsi bank dalam masyarakat, yaitu: a. Sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana masyarakat. b. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit. c. Sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.

2.1.2 Perbankan Syariah Menurut UU RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bantuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengendalikan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengopersiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. (Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, 2005, hal.1)


13

Pengertian tentang bank syariah dan bank umum syariah telah dijelaskan di dalam pasal 1 UU nomor 21 tahun 2008: Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSNMUI,2003). Definisi ini menegaskan bahwa suatu Lembaga Keuangan Syariah harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. (Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim; Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer; 2009; hal.38) M. Syafi’i Antonio dan Karnanen Perwataatmadja dalam buku mereka yang berjudul “Apa dan Bagaimana Bank Islam” tahun 1997 halaman 1, membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam. Bank Syariah adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam; (2) adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan hadits; sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara


14

bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsurunsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Prinsip utama yang dianut oleh Bank Islam adalah larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, dan memberi zakat. ( Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, 2005, hal.2) Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 13 UU no 10 tahun 1998: Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, atara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Menurut UU Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, menjelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan


15

usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, kegiatan bank syariah antara lain berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip usaha piutang (musyarakah), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang berdasarkan prinsip pesanan dengan pembayaran tangguh dan angsuran (istishna), gadai atas barang berharga (rahn), sewa atas milik (ijarah) serta kegiatan usaha lainnya. Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah SWT untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad dalam judul buku “Lembaga Keuangan Umat Kontemporer” (2000:63) bahwa setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntutan agama, harus dihindari, dengan cara: 1. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya: a. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha. (QS. Luqman:34) b. Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. (QS. Al-Imron:130)


16

c. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim Bab Riba No.1551 s/d 1567) d. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela. (HR. Muslim Bab Riba No.1569 s/d 1572) 2. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. Dengan mengacu pada Qur’an syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

2.1.3

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional Menurut Syafi’I Antonio (2001:34), Perbedaan antara bank syariah dan

bank konvensional dapat dilihat pada hasil rangkuman berikut ini:

1. 2. 3.

4.

Tabel 2.1.3.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional BANK SYARIAH BANK KONVENSIONAL Melakukan investasi-investasi 1. Investasi yang halal dan yang halal saja. haram. Berdasarkan prinsip bagi hasil, 2. Memakai perangkat bunga. jual-beli, atau sewa. 3. Profit oriented Profit dan falah oriented 4. Hubungan dengan nasabah (mencari kemakmuran di dunia dalam bentuk hubungan dan kebahagiaan di akhirat). sesama debitor. Hubungan dengan nasabah 5. Tidak terdapat dewan dalam bentuk kemitraan. sejenis.


17

5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai denga fatwa Dewan Pengawas Syariah. Sumber: Syafi’i Antonio. 2001. Bank syariah : Dari teori ke praktik. Hal.34 Tabel 2.1.3.2 Pebandingan Paradigma Bank Syariah dan Bank Konvensional Faktor Bank Konvensional Bank Syariah Hubungan bank dengan Investor dengan investor Kreiditur dan debitur nasabah Sistem pendapatan usaha Bunga, Fee Bagi hasil, Marjin, Fee Organisasi Tidak terdapat struktur Terdapat struktur pengawasan syariah pengawasan syariah yaitu Badan Pengawas Syariah Penyaluran Pembiayaan Liberal untuk tujuan Adanya batasankeuntungan batasan, memperhatikan unsur moral dan lingkungan. Tingkat risiko umum Risiko menengah-tinggi Risiko menengahdalam usaha karena adanya transaksi rendah karena spekulasi malarang transaksi spekulasi Penanggung Satu sisi hanya pada bank Dua sisi yaitu bank resikoinvestasi dan nasabah (deposan maupun debitur). Sumber : Gunawan (1999:2)

2.1.4

Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islami dan

Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil. (Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, 2005, hal.4)


18

Tabel 2.1.4.1 Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil Hal Sistem Bunga Sistem Bagi Hasil Penentuan Sebelumnya Sesudah berusaha, sesudah ada besarnya hasil untungnya Yang ditentukan Bunga, besarnya Menyepakati proporsi pembagian sebelumnya nilai rupiah untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50:50, 40:60, 35:65, dst Jika terjadi Ditanggung nasabah Ditanggung kedua pihak, Nasabah kerugian saja dan Lembaga Titik perhatian Besarnya bunga Keberhasilan proyek/usaha jadi proyek/usaha yang harus dibayar perhatian bersama Nasabah dan nasabah Lembaga Dihitung dari Dari dana yang Dari untung yang bakal diperoleh, mana? dipinjamkan, fixed belum tentu besarnya. tetap Berapa besarnya? Pasti (%) kali jumlah Proporsi (%) kali jumlah untung yang pinjaman yang telah belum diketahui = belum diketahui pasti diketahui Status Hukum Berlawanan dengan Melaksanakan QS.Luqman:34 QS. Luqman:34 Sumber: Muhammad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, 2000, hal.63 Tabel 2.1.4.2 Perbandingan antara Bunga dan Bagi Hasil Bagi Hasil Bunga Keabsahan bagi hasil Penentuan besarnya rasi/nisbah bagi Penentuan bunga dibuat pada waktu hasil dibuat pada waktu akad dengan akad dengan asumsi harus selalu berpedoman pada kemungkinan untung untung rugi Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah keuntungan yang pada jumlah uang/modal yang diperoleh dipinjamkan Bagi hasil tergantung pada Pembayaran bunga tetap seperti yang keuntungan proyek yang dijalankan. dijanjikan tanpa pertimbangan Bila usaha rugi, kerugian akan apakah proyek yang dijalankan oleh ditanggung bersama oleh kedua belah pihak nasabah untung atau rugi pihak Jumlah pembagian laba meningkat Jumlah pembayaran bunga tidak sesuai dengan peningkatan jumlah meningkat sekalipun jumlah pendapatan keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming” Tidak ada yang meragukan Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam (Sumber : Antonio, 2001; 61)


19

2.1.5

Pembiayaan (Aktiva Produktif) Menurut peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003

bahwa pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal semestara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikasi wadiah Bank Indonesia. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stakeholder, yakni: 1. Pemilik: Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut. 2. Pegawai: Mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya. 3. Masyarakat a. Pemilik dana: Mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil b. Debitur yang bersangkutan: Dengan penyediaan dana baginya, debitur terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif) c. Masyarakat umumnya-konsumen: Dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya


20

4. Pemerintah: Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaanperusahaan). 5. Bank: Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya. Sebagaimana

yang

dikemukakan

oleh

Muhammad

dalam

buku

“Manajemen Dana Bank Syariah” tahun 2005 halaman 197 bahwa ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya: 1. Meningkatkan daya guna uang 2. Meningkatkan daya guna barang 3. Meningkatkan peredaran uang 4. Menimbulkan kegairahan berusaha 5. Stabilitas ekonomi 6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendekatan nasional 7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional Di dalam melaksanakan pembiayaan syariah, terdapat lima segi religious yaitu aturan dan norma-norma Islam yang berkedudukan kuat dalam literatur dan harus diterapkan dalam perilaku investasi. Algoud dan Lewis (2007:48) menyebutkan lima segi tersebut, yaitu:


21

1. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba). 2. Pengenalan pajak religious atau pemberian sedekah (zakat). 3. Pelanggaran produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai islam (haram). 4. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan masyir (judi) dan gharar (ketidakpastian). 5. Penyediaan takaful (Asuransi Islam).

2.1.6

Produk-Produk Bank Syariah Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad dengan buku yang

berjudul “Manajemen Dana Bank Syariah” tahun 2005 halaman 8 bahwa bentukbentuk usaha dan pinjam-meminjam uang harus mengikuti ketentuan dalam AlQur’an dan Hadits yang antara lain dapat disebutkan sebagai berikut: 1. Prinsip Simpanan. Dalam prinsip simpanan ini dikenal dengan istilah AlWadiah, yang maknanya adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya. 2. Prinsip bagi hasil dikenal dengan tiga istilah, yaitu: a. Musyarakah: Perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing pihak.


22

Dalam hal kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masingmasing. b. Mudharabah: Perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan penguasa. c. Muzaraah: Memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu dari hasil panen. Prinsip mudharabah dijadikan dasar pengembangan produk tabungan dan deposito. Sementara prinsip musyarakah dan muzaraah digunakan sebagai dasar pengembangan produk pembiayaan. 3. Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Syafi’I Antonio (1993:18) dengan buku yang berjudul “Pengenalan Umum Bank Syariah” bahwa Prinsip Pengembalian keuntungan (Jual Beli) yaitu hak proses pemindahan hak milik barang atau aset dengan menggunakan uang sebagai media. Prinsip ini dijadikan dasar pengembangan produk pembiayaan. Macam-macam jual beli, yaitu: a. Al-Musawamah: Dimana penjual memasang harga tanpa memberitahu pembeli tentang berapa margin keuntungan yang diambilnya.


23

b. At-Tauliah: Menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikitpun, seolah penjual menjadikan pembeli sebagai walinya (Tauliah) atas barang atau aset. c. Al-Murabahah: Menjual dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. d. Al-Muwadhaah: Menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli, atau dengan kata lain Al-Muwadhaah merupakan bentuk kebalikan dari AlMurabahah. e. Al-Muqayadhah:

Bentuk awal dari transaksi dimana barang ditukar

dengan barang (barter) f. Al-Mutlaq: Bentuk jual beli biasa dimana barang ditukar dengan uang. g. Ash Sharf: Jual beli valuta asing dimana ditukar dengan uang. h. Ba’i Bithaman Ajil: Menjual dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit. i. Ba’i As-Salam: Penyerahan barang dilakukan kemudian. j. Ba’i Al-Istishna: Kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu. 4. Prinsip Sewa (Ijarah) yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan perjanjian kedua pihak. Setelah masa sewa berakhir maka barang akan dikembalikan kepada pemilik. Prinsip ini dijadikan dasar pengembangan produk pembiayaan.


24

5. Prinsip Pengambilan Fee. Prinsip ini dijadikan dasar pengembangan produk jasa layanan (service), yang dapat dibagi menjadi empat, yaitu: a. Al-Khafalah/Guarantee: Suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kepada pihak kedua yang ditanggungnya. b. Al-Wakalah: Perjanjian pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas/kerja atas nama pemberi kuasa. c. Hiwalah: Pengalihan kewajiban dari suatu pihak yang mempunyai kewajiban kepada pihak lain. d. Al-Jo’alah: Suatu kontrak pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan usaha atau tugas. 6. Prinsip Biaya Administrasi (Al-Qard Al-Hasan), yakni perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman.

2.1.7

Manajemen Dana di Bank Syariah Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun

dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan funding. Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut kegiatan financing atau lending. Aktivitas utama yaitu kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam. Jika dilihat dari sisi


25

fungsi Bank Syariah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat, maka bank syariah berfungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak surplus kepada pihak minus. Dalam menjalankan fungsi financial intermediary secara skema dapat digambarkan seperti dibawah ini:

Funding

Shohibul Mal

Funding

Mudharib/Shohibul Mal

Mudharib

Gambar 2.1.7 Siklus Dana di Bank Syariah Sumber: Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, 2005, Hal.43 Menurut Muhammad didalam bukunya yang berjudul “Manajemen Dana Bank Syariah” tahun 2005 halaman 44 bahwa manajemen dana bank adalah metode/cara untuk mencapai tujuan bank, yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik bersumber dari intern bank itu sendiri ataupun dari eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen dana bank dapat dikelompokan menjadi lima, antara lain: 1. Kebijakan-kebijakan moneter 2. Lingkungan perbankan 3. Mobilisasi dana


26

4. Pasar modal 5. Hubungan peminjam dengan pemodal Menurut Muhammad dalam bukunya “Manajemen Dana Bank Syariah” tahun 2005 halaman 48 bahwa pokok-pokok permasalahan manajemen dana bank pada umunya dan bank syariah pada khususnya adalah: 1. Berapa memperoleh dana dan dalam bentuk apa dengan biaya yang relative murah. 2. Berapa jumlah dana yang dapat ditanamkan dan dalam bentuk apa untuk memperoleh pendapatan yang optimal. 3. Berapa besarnya dividen yang dibayarkan

yang dapat memuaskan

pemilik/pendiri dan laba ditahan yang memadai untuk pertumbuhan Bank Syariah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad dalam bukunya “Manajemen Dana Bank Syariah” tahun 2005 halaman 48, dari permasalahan yang ada diatas, maka manajemen dana mempunyai tujuan sebagai berikut: 1. Memperoleh profit yang optimal. 2. Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai. 3. Menyimpan cadangan. 4. Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain. 5. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Bank Syariah dirancang untuk melakukan fungsi pelayanan sebagai lembaga keuangan bagi para nasabah dan masyarakat. Untuk itu Bank Syariah


27

harus mengelola dana yang dapat digolongkan sebagai berikut: (Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, 2005, hal.48) 1. Kekayaan Bank Syariah dalam bentuk: a. Kekayaan yang menghasilkan (Aktiva Produktif) yaitu pembiayaan untuk debitur serta penempatan dana di bank atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan. b. Kekayaan yang tidak menghasilkan yaitu kas dan investasi (harta tetap) 2. Modal Bank Syariah, berasal dari: a. Modal sendiri yaitu simpanan pendiri (modal), cadangan dan hibah, infaq/shodaqah. b. Simpanan/hutang dari pihak lain. 3. Pendapatan usaha keuangan Bank Syariah berupa bagi hasil atau mark up dari pembiayaan yang diberikan dan biaya administrasi serta jasa tabungan Bank Syariah di bank. 4. Biaya yang harus dipikul oleh Bank Syariah yaitu biaya operasi, biaya gaji, manajemen, kantor dan bagi hasil simpanan nasabah penabung. Untuk mengatasi hal tersebut pihak Bank Syariah dapat melakukan kegiatan manajemen sebagai berikut: 1. Rencana keuangan. 2. Batasan dan pengukuran atas struktur modal, pemeliharaan likuiditas, pengawasan efisiensi, rentabilitas, dan pembiayaan (aktiva produktif).


28

2.1.8

Sumber-Sumber Dana Bank Syariah Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan

kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur. Dalam pandangan syariah, uang bukanlah merupakan suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis. Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga di mana “uang mengembang-biakkan uang”, tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar, baik secara langsung melalui transaksi seperti perdagangan, industri manufaktur, sewa-menyewa dan lain-lain, atau secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut. (Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, 2005, hal.49)


29

Sebagaimana yang dikenukakan oleh Zainal Arifin dengan buku yang berjudul “Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah” (2002:53) bahwa Bank Syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk: 1. Titipan (wadiah) simpanan yang dijamin keamanan dan pengebaliannya (guaranteed deposit) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. 2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (non guaranteed account) untuk investasi umum (general investment account/mudharabah mutlaqah) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut. 3. Investasi khusus (special investment account/mudharabah muqayyadah) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi.

Modal

Titipan (Wadiah)

Investasi Mudharabah

BANK SYARIAH

Investasi Khusus Mudharabah Muqayyadah

Gambar 2.1.8 Sumber Dana di Bank Syariah Sumber: Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia; konsep, produk, dan implementasi operasional Bank Syariah; 2002; hal.57


30

2.1.9

Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah Sebagaimana yang dikemukakan Siti Nurhayati dan Wasilah dalam buku

yang berjudul “Akuntansi Syariah di Indonesia” edisi 2 tahun 2009 halaman 93 bahwa tujuan utama laporan keuanganadalah untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatuentitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa tujuan lainnya adalah: a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi asset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fingsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Laporan keuangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bersama sebagai pengguna laporan keuangan, serta dapat digunakan sebagai bentuk laporan dan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.


31

Sebagaimana yang dikemukakan Siti Nurhayati dan Wasilah dalam buku yang berjudul “Akuntansi Syariah di Indonesia” edisi 2 tahun 2009 halaman 93 bahwa bentuk laporan keuangan entitas syariah, terdiri dari: a. Posisi Keuangan Entitas Syariah, disajikan sebagai neraca. Laporan ini menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan perusahaan di masa yang akan datang. b. Informasi Kinerja Entitas Syariah, disajikan dalam laporan laba rugi. Laporan ini diperlakukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. c. Informasi Perubahan Posisi Keuangan Entitas Syariah, yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, asset likuid atau kas. Kerangka ini tidak mendefinisikan dana secara spesifik. Akan tetapi, melalui laporan ini dapat diketahui aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi selama periode pelaporan. d. Informasi lain, seperti Laporan Penjelasan tentang Pemenuhan Fungsi Sosial Entitas Syariah. Merupakan informasi yang tidak diatur secara khusus tetapi relevan bagi pengambilan keputusan sebagai besarpengguna laporan keuangan. e. Catatan dan skedul tambahan, merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang memengaruhi entitas. Informasi tentang segmen industri


32

dan geografi serta pengaruh perubahan harga terhadap entitas juga dapat disajikan. Gambaran kinerja suatu bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya, biasanya tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional seperti: (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, 2003) 1. Shohibul maal/pemilik dana 2. Pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana 3. Pembayar zakat, infaq, dan shadaqah 4. Pemegang saham 5. Otoritas pengawasan 6. Bank Indonesia 7. Pemerintah 8. Lembaga penjamin simpanan Informasi bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan antara lain menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2003): 1. Untuk pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. 2. Untuk menilai prospek arus kas baik penerimaan maupun pengeluaran kas di masa datang. 3. Mengenai sumber daya ekonomis bank, kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta


33

kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut. 4. Mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, termasuk pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya. 5. Untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi terikat. 6. Mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat. Menurut Muhammad dalam buku yang berjudul “Pengantar Akuntansi Syariah edisi 2” tahun 2005 halaman 257 bahwa pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain: 1. Bersifat historis yang menunjukan transaksi dan peristiwa yang telah lampau. 2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja. 3. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos,


34

maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva paling kecil. 4. Lebih menekankan pada penyajian suatu peristiwa atau transaksi sesuai substansinya dan realitas ekonomi daripada bentuk hukumnya (formalitas). 5. Disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. 6. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran. 7. Hanya melaporkan informasi yang material. 8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar bank. 9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.

2.1.10 Debt Financing Sebagaimana yang dikemukakan Zainul Arifin dalam buku yang berjudul “Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah” tahun 2005 halaman 18 bahwa debt financing (jual-beli) merupakan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan. Istilah Jual-beli (al-ba’i) memiliki arti yang secara umum meliputi semua tipe kontrak pertukaran, kecuali tipe kontrak yang dilarang oleh syariah. Pengertian jual-beli meliputi berbagai akad pertukaran antara suatu barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang dan jasa lainnya. Penyerahan


35

jumlah atau harga barang dan jasa tersebut dapat dilakukan dengan cara cash and carry ataupun secara tangguh (deferred). Oleh karenanya, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (debt financing) syarat-syarat al-ba’i menyangkut berbagai tipe kontrak jual-beli tangguh (deferred contract of exchange). 1. Murabahah bi tsaman ajil atau berasal dari kata ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi tsaman ajil). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. Atau merupakan jual – beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Jual beli dengan skema murabahah adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak memiliki suatu barang, sedang nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. Pada pembiayaan skema murabahah, bank adalah penjual, sedang nasabah yang memerlukan barang adalah pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank dalam pembiayaan ini adalah berupa margin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok


36

pembelian barang. Setelah barang diperoleh nasabah, barang tersebut dapat dibayar secara tunai maupun secara angsuran kepada bank dalam jangka waktu yang disepakati. (Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim; Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer; tahun 2009; hal.62)

Gambar 2.1.10.1 Skema Murabahah Sumber: Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2, 2005, hal.182 2. Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka. Merupakan transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam praktek, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual


37

yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (bridging financing).

Gambar 2.1.10.2 Skema Salam Sumber: Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2, 2005, hal.183 3. Istishna: Produk istishna menyerupai produk Salam, namun dalam Istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Istisna merupakan kontrak penjualan antara pembelidan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah


38

disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran.

Gambar 2.1.10.3 Skema Istishna Sumber: Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2, 2005, hal.183

2.1.11 Equity Financing Sebagaimana yang dikemukakan Zainul Arifin dalam buku yang berjudul “Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah” tahun 2005 halaman 18 bahwa equity financing merupakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan pemodalan. Ada dua macam kontrak dalam kategori ini, yaitu: musyarakah (joint venture profit sharing) dan mudharabah (trustee profit sharing) 1. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana


39

(atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah ada dua jenis : musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Dalam musyarakah pemilikan, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal untuk membentuk sebuah perusahaan sebagai sebuah badan hukum. Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi perusahaan sesuai dengan proposinya. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masingmasing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan merugi, maka kerugian itu juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.


40

Gambar 2.1.11.1 Skema Musyarakah Sumber: Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2, 2005, hal.186 2. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Mudharabah terbagi dalam dua jenis. Pertama Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Kedua Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikannya, si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.


41

Gambar 2.1.11.2 Skema Mudharabah Sumber: Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2, 2005, hal.187

2.1.12 Return On Assets (ROA) Menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Akuntansi Syariah” edisi 2 tahun 2005 halaman 259 bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank, yang meliputi: a. Margin laba (profit margin) yang merupakan gambaran efisiensi suatu bank dalam menghasilkan laba. Margin laba =

Laba Total Pendapatan

b. Pengembalian

atas

aktiva

(return

on

assets)

adalah

rasio

yang

menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan


42

dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA merupakan gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Pengembalian atas aktiva =

Laba Total Aktiva

Menurut Brigham dan Houston (2001:90), “Rasio laba bersih terhadap total aktiva mengukur pengembalian atas total aktiva (ROA) setelah bunga dan pajak”. Menurut Horne dan Wachowicz (2005:235), “ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia; daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan”. Horne dan Wachowicz menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Bambang Riyanto (2001:336) menyebut istilah ROA dengan Net Earning Power Ratio (Rate of Return on Investment / ROI) yaitu kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Keuntungan neto yang beliau maksud adalah keuntungan neto sesudah pajak. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ROA atau ROI dalam penelitian ini adalah mengukur perbandingan antara laba bersih setelah dikurangi beban bunga dan pajak (Earning After Taxes / EAT) yang dihasilkan dari kegiatan pokok perusahaan dengan total aktiva (assets) yang dimiliki perusahaan untuk


43

melakukan aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan dinyatakan dalam persentase. Menurut Brigham dan Houston (2001), pengembalian atas total aktiva (ROA) dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan total aktiva. ROA = Laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa Total aktiva Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. “Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (atau pendanaan) yang diberikan pada perusahaan” (Wild, Subramanyam, dan Halsey, 2005:65). Kelebihan ROA diantaranya sebagai berikut: 1. ROA mudah dihitung dan dipahami. 2. Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan. 3. Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal. 4. Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan assets yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba. 5. Mendorong tercapainya tujuan perusahaan. 6. Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen. Di samping beberapa kelebihan ROA di atas, ROA juga mempunyai kelemahan di antaranya:


44

1. Kurang mendorong manajemen untuk menambah assets apabila nilai ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi. 2. Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjangnya. Return on assets (ROA) bisa dipecah lagi kedalam dua komponen yaitu (Mamduh M.Hanafi dan Abdul Halim, 2009:161) : 1. Profit margin Profit margin melaporkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari tingkat penjualan tertentu. Profit margin bisa diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan, yakni sejauh mana kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya yang ada di perusahaan. 2. Perputaran total aktiva (asset) Perputaran total aktiva (asset) mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari total investasi tertentu. Rasio ini juga bisa diartikan sebagai kemampuan perusahaan mengelola aktiva berdasarkan tingkat penjualan yang tertentu. Rasio ini mengukur aktivitas penggunaan aktiva (asset) perusahaan. Return On Total Assets adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Istilah lain dari Return On Assets (ROA) adalah Return On Investment (ROI). Gitman (2003: 65) menyatakan bahwa Return On Total Assets (ROA) measures the overall effectiveness of management in generating profit with its


45

available assets; also called the return on investment (ROI). Berdasarkan definisi tersebut bahwa return on total assets istilah lain dari return on investment yang mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba dengan pemanfaatan dari aktiva yang dimiliki perusahaan. Sedangkan menurut Tandelin (2001:40) return on assets menggambarkan sejauhmana kemampuan aset-aset yangdimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. Return on total assets menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang bias diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan, karena itu dipergunakan angka laba setelah pajak dan (rata-rata) kekayaan perusahaan. Rasio return on assets dinyatakan sebagai berikut: Return On Assets =

Laba bersih setelah pajak x 100 % Total aktiva

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/ 23./DPNP tanggal 31 Mei 2004 Lampiran 1d bahwa rumus Return on Asset (ROA) = Laba sebelum pajak Rata-rata total aset

2.2 Penelitian Terdahulu Penelitian mengenai “Pengaruh Tingkat Debt Financing dan Equity Financing terhadap Return On Asset Bank Umum Syariah di Kota Bandung” telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya antara lain: 1. Nova Aprianti (2010), meneliti dengan judul “Pengaruh Tingkat Pembiayaan (Debt Financing dan Equity Financing) terhadap Profit Expense Ratio Perbankan Syariah” melakukan penelitian terhadap tiga perbankan syariah


46

yaitu PT. Bank Mandiri Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, dan PT. Bank Mega Syariah Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan-perusahaan perbankan yang didapat di Website Bank Indonesia. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan Perbankan Syariah antara tahun 2005-2008. Dalam melakukan penelitian menggunakan metode Kausal yaitu untuk melihat pengaruh antara tingkat Debt Financing dan tingkat Equity Financing terhadap Profit Expense Ratio. Dengan menggunakan metode Kausal ini pengaruh tingkat Debt Financing dan tingkat Equity Financing selama tahun 2000-2008 tidak mempunyai pengaruh terhadap Profit Expense Ratio Perbankan Syariah baik secara simultan maupun secara parsial. 2. Karina Chandra Devy (2013) meneliti dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Debt Financing dan Equity Financing terhadap Return on Asset Perbankan Syariah”. Objek yang digunakan dalam penelitian ini PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Panin Syariah dan PT. Bank Syariah BRI. Populasi dari penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2011 yang berjumlah 11 bank. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh 4 sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulanan PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Panin Syariah dan PT. Bank Syariah BRI periode tahun 2010-2011 . Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan sumber data dalam penelitian ini bersifat data sekunder yang diperoleh dari PT. Bank Muamalat


47

Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Panin Syariah dan PT. Bank Syariah BRI periode tahun 2010-2011. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debt financing dan equity financing berpengaruh signifikan positif terhadap ROA bank umum syariah di Indonesia, baik secara parsial maupun simultan dengan tingkat signifikansi 5%. Saran yang dapat diberikan adalah: peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti pengaruh setiap jenis akad pembiayaan dan ditambahkan dengan faktor-faktor lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap ROA, misalnya besarnya tabungan dana dari pihak ketiga yang berhasil dihimpun bank, simpanan dana bank dalam SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) dan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS), bank syariah perlu lebih meningkatkan pembiayaan yang diberikan, terutama porsi equity financing yang tidak seimbang, karena equity financing merupakan salah satu keunggulan bank syariah dibandingkan bank konvensional, equity financing mengedepankan prinsip keadilan dan juga lebih berfokus pada sektor riil. 3. Wahyuni (2012) meneliti dengan judul “Analisis Pengaruh Struktur Pembiayaan Terhadap Tingkat Profitabilitas (ROA) Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh struktur pembiayaan secara parsial terhadap Return On Asset (ROA) dan untuk mengetahui jenis pembiayaan yang memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap ROA. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa jenis analisis statistik untuk pengujian hipotesis penelitian yaitu


48

analisis regresi berganda, korelasi, determinasi, uji signifikansi parsial (uji t) dan uji signifikansi simultan (uji F). Data variabel bebas diambil dari besarnya masing-masing jenis pembiayaan (bagi hasil, jual beli dan sewa) dan data variabel terikat diambil dari besarnya nilai Return On Asset (ROA) dengan membandingkan total laba sebelum pajak dengan total aktiva pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh persamaan regresinya yaitu Y = -23,178 - 1,052X1 + 2,753X2 - 0,304X3 + E. Hal ini berarti bahwa jenis pembiayaan jual beli adalah yang paling dominan pengaruhnya terhadap ROA karena koefisien regresi sebesar 2,753 merupakan koefisien dari varibel jual beli (X2) yang paling tinggi diantara kofisien variable lainnya. Selain itu, hasil uji sigifikansi parsial maupun secara simultan menunjukkan adanya pengaruh jenis pembiayaan bagi hasil, jual beli dan sewa yang signifikan terhadap variabel dependen ROA.

No 1

Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Judul Nama Persamaan Perbedaan Peneliti Pengaruh Nova 1. Variabel independen, 1. Variabel dependen Tingkat Aprianti yaitu debt financing yang digunakan Pembiayaan (2010) dan equity financing pada judul (Debt 2. Menggunakan penelitian ini yaitu Financing perusahaan profit expense ratio dan Equity Perbankan Syariah 2. Penelitian terhadap Financing) 3. Menggunakan data tiga perbankan terhadap sekunder berupa syariah yaitu PT. Profit laporan keuangan Bank Mandiri Expense perusahaan Syariah, PT. Bank Ratio Muamalat Perbankan Indonesia, dan PT. Syariah Bank Mega Syariah Indonesia 3. Meneliti perusahaan antara tahun 2005


49

2

Pengaruh Pembiayaan Debt Financing dan Equity Financing terhadap Return on Asset Perbankan Syariah

Karina Chandra Devy (2013)

1. Menggunakan debt financing dan equity financing sebagai variabel independen dan return on assets sebagai variabel dependen. 2. Menggunakan analisis regresi linier berganda 3. Menggunakan jenis data kuantitatif, sumber data sekunder, dan teknik purposive sampling

Analisis Wahyuni 1. Menggunakan ROA Pengaruh (2012) sebagai variabel Struktur dependen Pembiayaan 2. Menggunakan Terhadap analisis korelasi Tingkat berganda Profitabilitas (ROA) Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar Sumber: Hasil yang telah di olah 3

1.

2. 3.

1.

2.

sampai dengan tahun 2008. Objek yang digunakan dalam penelitian ini PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Panin Syariah dan PT. Bank Syariah BRI. Meneliti antara tahun 2010-2011. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulanan Menggunakan struktur pembiayaan sebagai variabel independen Meneliti hanya di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar


50

2.3 Kerangka Pemikiran Berdasarkan teori debt financing dan equity financing dan penelitian terdahulu, maka penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut:

BANK SYARIAH

JENIS PRODUK

DEBT FINANCING

EQUITY FINANCING

RETURN ON ASSETS

2.4 Hipotesis Hipotesis penelitian yang dibangun adalah terdapat pengaruh yang siginifikan antara tingkat debt financing dan tingkat equity financing terhadap return on asset Bank Umum Syariah di Kota Bandung baik secara parsial maupun simultan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Recommend Documents