BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Peran Badan Pertanahan Nasional di bidang Pertanahan Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan profesinya maka dia menjalankan suatu peranan (role). Setiap orang dalam pola pergaulan hidup mempunyai peranan. Dalam peranan adalah bagian yang dimainkan seorang pemain. Peranan mempunyai arti perbuatan seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial atau kedudukan berarti juga tempat seseorang dalam suatu pola tertentu.1 Dengan demikian upaya yang melakat pada lembaga Badan Pertanahan Nasional tidak lain adalah segala perbuatan atau tindakan Badan Pertanahan Nasional kepada masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pertanahan. Hal ini mengingat segala hak dan kewenangan yang ada telah diberikan oleh masyarakat melalui perturan perundang-undangan. Pada dasarnya hak dan segala kewenangan yang melekat yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN merupakan amanah dari Peraturan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dalam perkembangan selanjutnya sebagai wakil pemerintah non departemen
1
Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional 2002 hal. 854
yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Badan Pertanahan Nasional atau BPN telah menetapkan visi dan misinya ke depan. Adapun yang menjadi visi BPN adalah Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. Sementara yang menjadi misi dari Badan Pertanahan Nasional terdiri dari beberapa poin yakni Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk: a.
Peningkatan
kesejahteraan
rakyat,
penciptaan
sumber-sumber
baru
kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan. b.
Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
c.
Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
d.
Keberlanjutan
sistem
kemasyarakatan,
kebangsaan
dan
kenegaraan
Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.
e.
Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.
2.2 Hak Milik Atas Tanah menurut UUPA Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum. Dalam kaitan dengan hak milik ditetapkan pasal 28 huruf h ayat (4), bahwa “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh orang lain”. Hak milik merupakan yang hak yang bersifat asasi bagi setiap orang. Indonesia menganut hak asasi sebagai warga negara yaitu seorang warga negara juga memiliki kewajiban asasi untuk menghormati hak-hak asasi warga lainya. Hak asasi manusia Indonesia bukanlah hak asasi orang yang terlepas dan bersifat individual yang sebebas-bebasnya.2 Dalam Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria, pengertian hak milik di rumuskan sebagai berikut: (1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6; (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Sifat dari hak milik membedakannya dengan hak-hak yang lain. Hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. “Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak 2
Sri Edi Swasono kompas,14-8-2006
terbatas dan tidak dapat digangu gugat sebagaimana hak eigendom menurut pengertian yang asli dulu”. 3 Berkenaan dengan hal itu, Sifat khas dari hak milik ialah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuhi. Bahwa hak milik merupakan hak yang kuat, berarti hak itu tidak mudah dihapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain. Oleh karena itu hak tersebut wajib didaftar.4 Ciri-ciri hak milik adalah sebagai berikut: a.
Hak milik adalah hak yang terkuat (Pasal 20 UUPA) sehingga harus didaftarkan;
b.
Dapat beralih, artinya dapat diwariskan kepada ahli warisnya (Pasal 20 UUPA);
c.
Dapat dialihkan kepada pihak yang memenuhi syarat (Pasal 20 jo Pasal 26 UUPA);
d.
Dapat menjadi induk dari hak-hak atas tanah yang lain, artinya dapat dibebani dengan hak-hak atas tanah lain, yaitu hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak gadai, hak usaha bagi hasil, dan hak menumpang. Hak milik sebaliknya tidak dapat berinduk pada hak atas tanah lainnya;
e.
Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan (Pasal 25 UUPA);
3 4
Adrian Sutedi,Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranya. Jakarta. 2007 halm, 60.
Budi Harsono,Hukum Agraria Indonesia,Sejarah Pembentukan UUPA,Isi dan Pelaksanaanya.Jakarta, 2003.halm.55.
f.
Dapat dilepaskan oleh mempunyai hak atas tanah (Pasal 27 UUPA);
g.
Dapat diwakafkan (Pasal 49 ayat (3) UUPA.5
Sifat-sifat dari hak milik atas tanah adalah sebagai berikut: a. Dapat beralih karena pewarisan, sebab bersifat turun temurun; b. Penggunaannya tidak terbatas dan tidak dibatasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; c. Dapat diberikan sesuatu hak atas tanah lainnya di atas hak milik oleh pemiliknya kepada pihak lain.6 Terjadinya hak milik atas tanah merupakan rangkaian pemberian hak atas tanah yang diatur dalam UUPA, yang di dalam Pasal 22 UUPA disebutkan: (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah (2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hak milik terjadi karena: a. Penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan perturan pemerintah; b. Ketentuan Undang-Undang.
5
Ibid
6
Mochtar Wahid,Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah.Jakarta.2008.halm.22.
2.3 Pendaftaran Tanah Secara yuridis pengertian tanah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (4) UUPA, yang berbunyi sebagai berikut : “Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta berada di bawah air”. Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (4) UUPA tersebut diatas, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan tanah adalah permukaan bumi. Jadi disini dibedakan mengenai pengertian bumi dan tanah. Pengertian tanah menurut geografis adalah lapisan permukaan bumi yang bisa digunakan manusia untuk dipakai sebagai usaha. Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang berbatas, karenanya hak atas tanah bukan saja memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang disebut tanah, tetapi juga sebagian tubuh bumi yang dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya dengan pembatasan. Tetapi tubuh bumi dibawah tanah dan ruang angkasa yang ada di atasnya sendiri, bukan merupakan obyek hak atas tanah, bukan termasuk obyek yang dipunyai pemegang hak atas tanah. Hak atas tanah yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan salah satu hal yang diatur dalam Hukum Agraria dan didasarkan pada keberadaan hukum adat. Bahwa tanah merupakan asset yang sangat berharga dan penting pada sekarang ini serta banyak permasalahan yang timbul dan bersumber dari hak atas tanah. Untuk mengantisipasinya dan mencegah permasalahan yang mungkin timbul maka pemilik hak perlu mendaftarakan tanah yang menjadi haknya
supaya tidak terjadi sengketa yang merugikan di kemudian hari. Hak atas tanah suatu bidang tanah harus didaftarkan karena dengan mendaftarkan hak atas tanah yang kita miliki maka kepemilikan kita atas bidang tanah tersebut berkekuatan hukum. Menurut ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dikenal beberapa macam hak atas tanah, yaitu: a. Hak Milik b. Hak Guna Usaha c. Hak Guna Bangunan d. Hak Pakai e. Hak Sewa f. Hak Membuka Hutan g. Hak Memungut Hasil Hutan h. Hak-hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Diantara hak-hak yang sudah disebut di atas, Hak Milik adalah hak yang sifatnya sangat khusus, yang bukan sekedar berisikan kewenangan untuk memakai suatu bidang tanah tertentu yang dihaki, tetapi juga mengandung hubungan psikologis-emosional antara pemegang hak dengan tanah yang bersangkutan. Hak ini diperuntukkan khusus bagi Warga Negara Indonesia, baik untuk tanah yang diusahakan maupun untuk keperluan membangun diatasnya. Sifat hak ini tidak terbatas jangka waktunya, dapat beralih karena pewarisan,
hibah, hibah wasiat serta dapat dipindahkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Dapat pula dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan. Pengertian hak untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat lebih mengacu kepada hak seseorang yang telah memperoleh manfaat dari tanah yang dikuasai oleh negara. Dalam hal ini tanah tersebut masih dalam kekuasaan negara dan seseorang dapat menggarapnya untuk diusahakan. Tanah tersebut dapat beralih kepemilikannya setelah terlebih dahulu dimohonkan haknya dengan didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat sehingga tanah tersebut beralih menjadi tanah hak milik. Seorang yang menjadi pemegang hak atas tanah tidak dapat memberikan hak miliknya dengan begitu saja karena hak tersebut merupakan kewenangannya namun yang dapat dilakukannya adalah mengalihkan atau melepaskan hak atas tanah yang dimilikinya. Dengan melepaskan hak atas tanah maka tanah tersebut menjadi tanah negara. Tanah negara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tanah Negara bebas dan tanah negara tidak bebas. Tanah negara bebas adalah tanah negara yang langsung dibawah penguasaan negara, di atas tanah tersebut tidak ada satupun hak yang dipunyai oleh pihak lain selain Negara.7 Dalam Pasal 20 UUPA dinyatakan, bahwa Hak Milik adalah hak atas tanah yang “terkuat dan terpenuh”. Artinya diantara hak-hak atas tanah, hak
7
AP. Parlindungan, Konversi Hak-Hak Atas Tanah, Bandung, Mandar Maju, 1997, hal.135.
miliklah yang tidak ada batas waktu penguasaan tanahnya dan luas lingkup penggunaannya. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa tanah itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Tetapi dengan pembatasan bahwa, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 UUPA. Dalam Memori Penjelasan Pasal 6 tersebut ditegaskan bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah boleh dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Pemakaian (atau tidak dipakainya) tanah dengan cara merugikan atau menyebabkan dirugikannya masyarakat, tidak dapat dibenarkan. Hal ini berarti, bahwa tanah itu harus dipergunakan sesuai dengan keadaan dan sifat dari pada haknya. Dengan demikian barulah penggunaan itu dapat bermanfaat, baik bagi yang punya maupun bagi masyarakat dan negara. Fungsi sosial hak atas tanah dapat pula berarti bahwa tanah harus dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh setiap orang yang bersangkutan. Tanah harus dipelihara sedemikian rupa hingga kerusakan dapat dicegah dan kesuburannya bertambah. Dalam Pasal 15 UUPA ditegaskan bahwa siapa saja yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang bersangkutan harus memeliharanya, bukan hanya pemiliknya saja. Dengan adanya fungsi sosial ini tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan tidak ada artinya sama sekali. Dalam UUPA diperhatikan pulakepentingan perseorangan. Seperti yang dikemukakan dalam Memori Penjelasan tentang Pasal 6 ini, bahwa harus diadakan keseimbangan diantara
kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Kedua-duanya itu harus saling mengimbangi. Dengan demikian diharapkan tercapainya cita-cita yang diinginkan, yakni kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat. Berbeda dengan Hak Milik, untuk hak atas tanah yang lain, seperti Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, merupakan hak atas tanah juga akan tetapi tujuan penggunaannya hanya dibatasi, misalnya untuk mendirikan bangunan, jadi tidak boleh misalnya hak ini dipergunakan untuk tanah pertanian, perkebunan, perikanan dan sejenisnya. Masa berlaku HGB pun dibatasi hanya 30 tahun, akan tetapi dapat diperpanjang selama 20 tahun, demikian seterusnya sepanjang mendapat persetujuan dari pemerintah, dapat dibebani dengan hak tanggungan, diwariskan dan dijual beli tanpa harus meminta ijin dari pemerintah. Sedangkan Hak Pakai atas tanah negara masa berlakunya dibatasi paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang lagi 20 tahun serta demikian seterusnya sepanjang direstui oleh pemerintah. Penggunaannya jelas dibatasi hanya untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanahnya, namun tanah ini bisa dibebani dengan hak tanggungan, diwariskan atau dialihkan oleh pemegang haknya kepada pihak lain dengan syarat harus memperoleh persetujuan/ijin terlebih dahulu dari pemerintah. Dalam UUPA tahun 1960 Pasal 19 disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah, maka diadakan pendaftaran tanah di seluruh
wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pengertian pendaftaran tanah menurut PP No.24 tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.8 Adapun tujuan pendaftaran tanah yakni sebagai berikut: a.
untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
8
Soerodjo, Irawan, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia. Surabaya. Cetakan Pertama, Penerbit Arkola.Hal. 104
c.
untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Pada dasarnya proses pendaftaran tanah dalam rangka memberikan
perlindungan hukum di bidang hak milik atas tanah. Berkenaan dengan hal tersebut Sutedi menyatakan sebagai berikkut: Pelaksanaan perlindungan hukum di bidang hak milik atas tanah dalam praktik selain ditentukan oleh substansi hukumnya, juga ditentukan oleh aparat pelaksana dan kesadaran hukum masyarakat. Substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.9 Mengenai sistem pendaftaran tanah yang dipakai di suatu negara tergantung pada asas hukum yang dianut negara tersebut dalam mengalihkan hak atas tanahnya. Pada dasarnya terdapat 2 (dua) macam asas hukum, yaitu asas itikad baik dan asas nemo plus yuris. Asas itikad baik berbunyi orang yang memperoleh sesuatu hak dengan itikad baik, akan tetapi menjadi pemegang hak yang sah menurut hukum. Asas ini bertujuan untuk melindungi orang yang beritikad baik. Sementara asas nemo plus yuris berbunyi orang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya. Ini berarti bahwa pengalihan hak oleh orang yang tidak berhak adalah batal. Asas ini bertujuan melindungi pemegang hak yang sebenarnya.
9
Sutedi, Adrian, 2007, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya. Jakarta. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Hal. 13
2.4 Asas-Asas Dan Tujuan Pendaftaran Tanah 1. Asas sederhana Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. 2. Asas aman Asas aman dimaksudkan untuk menunjukan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara cermat dan teliti sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri 3. Asas terjangkau Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa dijangkau oleh para pihak yang memerlukan. 4. Asas mutakhir Asas
mutakhir
dimaksudkan
kelengkapan
yang
memadai
dalam
pelaksanaanya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya, data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang baru (mutakhir), sehingga perlu diikuti kewajiban mendaftar dan mencatat perubahan-perubahan yang terjadi. 5. Asas terbuka
Asas terbuka adalah menuntut dipeliharanya pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. Adapun
tujuan
diadakannya
pendaftaran
tanah,
berguna
untuk
kepentingan para pihak yang bersangkutan agar mereka dapat mengetahui status atau kedudukan dari tanah yang dipunyainya, mengenai letak, luas dan batasbatasnya, siapa yang memiliki dan apakah ada beban-beban diatasnya. Adapun tujuan dari pendaftaran tanah diuraikan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu : 1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar pemilik hak yang bersangkutan dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. 2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang terdaftar. 3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Menurut Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, bahwa tujuan pokok dari pendaftaran tanah adalah:10 1) Memberikan kepastian obyek yaitu kepastianmengenai teknis, yang meliputi kepastian letak, luas dan batas-batas tanah yang bersangkutan. Hal ini diperlukan untuk mengindari sengketa. 2) Memberikan kepastian hak, yang ditinjau dari segi yuridis mengenai status haknya, siapa yang berhak atasnya dan ada atau tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak lain. 3) Memberikan kepastian subyek, yaitu kepastian mengatur siapa yang mempunyai, dipergunakan untuk mengetahui dengan siapa kita harus berhubungan untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, mengenai ada atau tidaknya hak-hak dan kepentingan pihakketiga dan diperlukan untuk mengetahui perlu tidaknya diadakan tindakan-tindakan tertentu untuk menjamin penguasaan tanah yang bersangkutan secara efektif dan aman. Untuk tercapainya tujuan pemberian kepastian dan perlindungan hukum maka kepada pemegang hak atas tanah dan satuan rumah susun diberikan sertipikat sebagai alat bukti yang kuat. Bagi masyarakat atau calon kreditur apabila ingin mengetahui data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah dapat minta informasi kepada Kantor Pertanahan, karena data fisik dan data yuridis yang tersimpan di Kantor Pertanahan bersifat terbuka untuk umum. 10
Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, Eksistensi Prona sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria., Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 32.
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Adapun pengertian dari asas-asas tersebut diuraikan dalam penjelasannya, yaitu :11 2.5 Kepastian Hukum Menurut Suseno kepastian diartikan sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian dapat pula mengandung arti yakni: Pertama, adanya kejelasan; Kedua, tidak menimbulkan multi tafsir atau keraguan; Ketiga, tidak menimbulkan kontradiktif; Keempat, dapat dilaksanakan. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Adanya keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupannya bermasyarakat. 11
Bachtiar Effendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia Beserta Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1983, hal. 15.
Untuk sampai pada kepastian, maka hukum harus mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas sesuatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan hukum yang lain tidak boleh kontradiktif, karena bila demikian justru menjadi sumber keraguan. Apabila sampai terjadi kontradiktif, maka pertentangan demikian harus secepatnya diakhiri melalui perangkat sistem hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan salah satu hal yang paling sering dipersoalkan. Kepastian hukum dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas dalam masyarakat. Karenanya untuk dapat memahami secara jelas tentang kepastian hukum, maka perlu diuraikan juga pengertian kepastian hukum oleh para ahli di bawah ini. 12 Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausula umum “kesopanan” dan “kemauan baik”. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.
12
Fence M. Wantu, 2011, Idee Des Recht (Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan). Pustaka Pelajar. Jogyakarta. Hal. 89
Apa yang dikatakan oleh Radbruch di atas didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian. Selanjutnya Radbruch menyatakan unsur kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum. Pandangan Cardozo menyatakan adanya standar-standar yang diakui masyarakat serta pola-pola nilai-nilai objektif merupakan suatu tanda adanya kesatuan serta konsistensi dalam hukum, walaupun adanya keputusan-keputusan subjektif dari para hakim tidak dapat dicegah dalam semua kasus yang di hadapi. Jaminan ditaatinya hukum dalam masyarakat merupakan hal yang harus diwujudkan. Negara memiliki sarana yang memadai dan efektif untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Dengan demikian akan melahirkan kepastian hukum yang sesuai dengan yang diinginkan oleh semua pihak. Sementara van Apeldoorn berpendapat kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekwensi-konsekwensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang kongkret.
Pendapat van Apeldoorn di atas, dapat dimaknai hukum harus mempunyai kejelasan
sehingga
dapat
mengikat
masyarakat.
Kepastian
hukum
sangat
berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Van Apeldoorn kepastian hukum mempunyai dua segi yaitu: Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang kongkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum memulai suatu perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Dengan demikian kepastian hukum dalam konteks proses peradilan, tidak lain jaminan terhadap seseorang dari tindakan tidak sewenang-wenang. Hal ini dapat berarti adanya keamanan hokum terhadap para pihak dalam proses peradilan. Proses peradilan putusan hakim harus memberi kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan. Praktik sering ditemui bahwa terlalu mementingkan kepastian hukum akan mengorbankan rasa keadilan. Sebaliknya, jika terlalu mementingkan keadilan akan mengorbankan kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat universal, sedangkan rasa keadilan cenderung bersifat individual. Karenanya keseimbangan antara keduanya akan banyak memberikan kemanfaatan.
