BAB II TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG) DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

BAB II TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG) DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

A. Pengertian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada dasarnya setiap perusahaan selalu dikehendaki agar pengelolaannya dapat dilakukan dengan baik. Arti baik disini adalah, setiap personel perusahaan dapat mengerjakan pekerjaannya dengan benar dan profesional, pekerjaannya dilakukan dengan tepat waktu dan hubungan antar personel didalam perusahaan berjalan

dengan

lancar

serta

hubungan

perusahaan

dengan

masyarakat

dapatmemberikan kepuasan dalam pelayanannya. Untuk itu diperlukan adanya suatu tatanan yang disebut Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau lebih dikenal dengan istilah Good Corporate Governance (GCG). Inti dari tata kelola tersebut adalah agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan perusahaan memahami dan menjalankan fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab. Pihak yang berperan meliputi Pemegang saham, Dewan Komisaris, Komite, Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan. Secara umum istilah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) merupakan sistem pengendalian dan pengaturan dalam pengelolaan

Universitas Sumatera Utara

perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak/organ yang mengurus perusahaan, maupun ditinjau dari prinsip-prinsip yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri. Untuk memperoleh gambaran tentang pengertian corporate governance, dibawah ini dikutip pengertian corporate governance dari berbagai sumber : 1.

Komite Cadbury mendefinisikan corporate governance sebagai: 162 ”Corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, Direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya.”

2. The Organisation for Economic Coperation and Development (OECD) mendefinisikan corporate governance sebagai: 163 “Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Corporate governance yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.” 3.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sebagai: 164

162

Indra Suryadan Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 2425. 163 Ibid, hlm. 25.


“Prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.” 4.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefenisikan corpotare governance sebagai berikut : 165 “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kerditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban ataudengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporarate Governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder).”

5.

Good Corporate Governance Workship Kantor Meneg PM BUMN, Desember 1999 mendefinisikan GCG sebagai berikut: 166 “Good Corporate Governance berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, peneglolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif serta penenggung jawaban perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya.”

6.

IICG (The Indonesian Institute for Corporate Governance, pengertian GCG adalah: 167 “Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) adalah struktur, sistem dan proses dalam pengelolaan perusahaan kearah peningkatan kemakmuran dan pertanggung jawaban perusahaan dengan tujuan akhir mewujudkan nilai jangka panjang pemegang saham dengan 164

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 pasal 1 ayat

(1). 165

http://muc-advisory.com/tag/forum-for-corporate-governance-in-indonesia-fcgi/ diakses pada tanggal 5 desember 2016 pukul: 13.05 WIB 166

Iman Sjahputra Tunggal, Membangun Good Corporate Governance (Jakarta: Harvindo, 2002) hlm.12. 167 Ibid.


7.

tetap menjaga kepentingan berbagai pihak yang terkait (stakeholder). Struktur merupakan satu kesatuan tatanan wewenangan dan tanggung jawab dalam hal pengambilan keputusan. Sistem adalah merupakan suatu landasan operasional yang menjadi dasar mekanisme check and balance kewenangan atas penggelolaan perusahaan yang dapat mengantisipasi peluang yang menyimpang. Proses merupakan cara untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam menentukan tujuan dan saran, pencapaian, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja.” Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), pengertian GCG adalah: 168 “Good Corporate Governance adalah salah satu pilar dari ekonomi pasar. Coporate governance berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang yang melaksanakannya maupun iklim usaha disuatu negara. Penerapan GCG ini mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif.” Berdasarkan defenisi-defenisi diatas dapat kita simpulkan bahwa corporate

governance pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) atau dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Corporate governance dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan - kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. 169

168

http://muc-advisory.com/tag/komite-nasional-kebijakan-governance-knkg diakses pada tanggal 6 maret 2017 pukul: 10.00 WIB. 169 Iman Sjahputra Tunggal, Op.Cit, hlm. 12.


B. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Dalam konteks tumbuhnya kesadaran dan arti penting Corporate Governance ini, Organization for Economic Corporation and Development (OECD) telah mengembangkan sperangkat prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi, dimasing-masing negara. 170 Prinsip-prinsip diharapkan menjadi titik rujuk bagi para regulator (pemerintah) dalam membangun framework bagi penerapan corporate governance. Bagi para pelaku usaha dan pasar modal prinsip-prinsip ini dapat menjadi guidance atau pedoman dalam mengelaborasi best practice bagi peningkatan nilai (valuation) dan keberlangsungan (sustainability) perusahaan. 171 Prinsip-prinsip OECD mencakup lima bidang utama yaitu : 172 1.

Pertanggungjawaban (Responsibility). Yaitu kesesuaian di dalam pengelolahan perusahaan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya diberikan kepada pemegang saham juga kepada stakeholder tetapi juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. 2.

Transparansi (Transparency)

170

Ibid, hlm. 49. Ibid. 172 “Good Corporate Governance” http://www.bpkp.go.id/index.php?idunit=21&idpage=326 diakses tanggal 5 desember 2016 pukul: 14.00 WIB. 171


Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan mengena struktur dan operasi korporasi. 3.

Akuntabilitas (Accountability) Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan tanggung jawab organ sehingga

pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 4.

Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness) Yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang

timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. 5.

Independensi (Independency) Yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara professional tanpa

benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Untuk melancarkan pelaksanaan asas tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), perusahaan harus dikelola secara independen


sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip-prinsip diatas terkait langsung dengan permasalahan yang dihadapi dunia usaha pada umumnya yakni masalah korupsi dan ketidak jujuran, tanggung jawab sosial dan etika korporasi, tata kelola sektor publik, dan reformasi hukum. Menurut Moh. Zakarsy, setiap perusahaan harus melaksanakan praktik Good Corporate Governance pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan tersebut adalah sebagai berikut: 173 1.

Transparansi (Transparancy) Untuk menjaga obyektifitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan. Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaandan perusahaan lainnyayang memiliki benturan

kepentingan, sistem manajemen

risiko, sistem pengawasan, dan

pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. Prinsip keterbukaan

173

Moh. Wahyudin Zarkasy, Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan lainnya, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 41.


yang dianut okeh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. 2.

Akuntabilitas (Accountability) Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan

dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam melaksanakan GCG. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektifn dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilainilai perusahaan serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi. 3.

Responsibilitas (Responsibility) Perusahaan

harus

mematuhi

peraturan

perundang-undangan

serta

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan


peraturan perundang-undangan,

anggaran

dasar,

dan peraturan perusahaan.

Perusahaan harus melaksanakan tanggungb jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. 4.

Independensi (Independency) Dalam menerapkan prinsip independensi perusahaan harus dikelola secara

independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif. Setiap organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif. 5.

Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness) Dalam

melaksanakan

kegiatannya,

perusahaan

harus

senantiasa

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentinga perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-


masing. Perusahaan harus memberikan perlakuan yangs etara dan wajar kepada pemangku kepentingan serta perlakuan yang sama pada setiap karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah sebagai berikut: 174

1. Transparency (Transparansi)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Accountability (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

174

http://www.apb-group.com/rujukan-gcg-dan-prinsip-tarif/ diakses pada tanggan 6 Maret 2017 pukul: 11.00 WIB.


3. Responsibility (Responsibilitas)

Perusahaan

harus

mematuhi

peraturan

perundang-undangan

serta

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

4. Independency (Independensi)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan)

Dalam

melaksanakan

kegiatannya,

perusahaan

harus

senantiasa

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

C. Tujuan dan Manfaat Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) 1.

Tujuan Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Penerapan Prinsip Tata kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam dunia

usaha saat ini merupakan suatu tuntutan agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat


tetap eksis dalam persaingan global. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara bertujuan untuk: 175

a. Mengoptimalkan nilai perusahaan agar perusahaan memliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan. b. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan. c. Mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. d. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional. e. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Adapun tujuan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik menurut Siswanto Sutojo dan E. John Aldrige mempunyai lima tujuan yaitu: 176

175

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara,Pasal 4.


a.

Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham;

b.

Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non pemegang saham

c.

Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham

d.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau Board of Directors dan manajemen perusahaan

e.

Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan

2.

Manfaat Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)

Dengan melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), menurut Forum of Corporate Governance in Indonesia FCGI ada beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain: 177

a.

Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan pada stakeholder.

b.

Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya meningkatkan corporate value. 176

Siswanto Sutojo dan E. John Aldrige, Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan yang Sehat, (Jakarta: 2005, Damar Mulia Pustaka), hlm. 5. 177 Forum For Corporate Governanve in Indonesia, Tata Kelola Perusahaan, (Jakarta: Seri Tata Kelola Perusahaan. Jilid I, Edisi ke-3), hlm. 22.


c.

Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

d.

Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder value dan deviden.

Menurut (Hery dalam Tadikapury, 2010) ada 5 (lima manfaat) yang diperoleh perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance yaitu: 178

1.

GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.

2.

GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah dengan perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.

3.

Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan atau menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum,dan peraturan.

4.

Membangun manajemen dan corporate board dalam pemantauan penggunaan aset perusahaan.

5.

Mengurangi korupsi.

Dari tujuan dan manfaat diatas maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menerapkan GCG akan selalu melindungi kepentingan pemegang saham dan 178

http://danisapujiati94.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-prinsip-prinsip-manfaat-dan.html diakses pada tanggal 5 desember 2016 pukul: 16.00 WIB


pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan perusahaan dan selalu melaksanakan kegiatan perusahaan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan perekonomian perusahaan dan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik kepada perusahaan tersebut.

D. Sumber Hukum Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di Indonesia mulai ramai dikenal pada tahun 1997, saat krisis ekonomi menerpa Indonesia. Terdapat banyak akibat buruk dari krisis tersebut, salah satunya ialah banyaknya perusahaan yang berjatuhan karena tidak mampu bertahan. Corporate Governance yang buruk disinyalir sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia yang dimulai tahun 1997. Menyadari kondisi dan situasi demikian, pemerintah melalui Kementrian Negara BUMN mulai memperkenalkan prinsip Good Corporate Governance ini dilingkungan BUMN. Melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep- 117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, kemudian Keputusan Menteri tersebut diperbaharui dan pada tanggal 01 Agustus 2011 ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER/01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara yang menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten dan atau


menjadikan prinsip- Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. 179

Pemerintah memberikan dorongan yang sangat kuat terhadap implementasi GCG di Indonesia. Bukti dari kepedulian pemerintah dapat dilihat dari dibuatnya berbagai regulasi yang mengatur tentang GCG. Berawal dari Dibentuknya Komite Nasional tentang Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) melalui Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999 tentang pembentukan KNKCG. Menerbitkan Pedoman GCG Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai pengganti KNKCG melalui

Surat

Keputusan

Menko

Bidang

Perekonomian

Nomor:

KEP/49/M.EKON/11/2004. Terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Kemudian juga dikeluarkan SE Ketua Bapepam Nomor Se-03/PM/2000 tentang Komite Audit yang berisi himbauan perlunya Komite Audit dimiliki oleh setiap Emiten, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang GCG yang dirubah dengan PBI No. 8/14/GCG/2006. 180

179

https://alamsyahprasetio.wordpress.com/2010/10/28/pelaksanaan-good-corporategovernance-di-indonesia/ diakses pada tanggal 6 desember 2016 pukul: 10.00 WIB 180 Ibid.


Komitmen GCG juga diberlakukan pada sektor swasta non-BUMN. Pada tahun 2000, Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) memberlakukan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/062000 tentang Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A yang antara lain mengatur tentang kewajiban mempunyai Komisaris Independen, Komite Audit, memberikan peran aktif Sekretaris Perusahaan di dalam memenuhi kewajiban keterbukaan informasi serta mewajibkan perusahaan tercatat untuk menyampaikan informasi yang material dan relevan. Selain itu juga dibentuknya berbagai organisasi dan perkumpulan yang mendukung pelaksanaan dari GCG itu sendiri seperti. Lahirnya Forum for Corporate Governance in

Indonesia

(FCGI),

Governance (IICG), Indonesian Institute

Indonesian Institute for

Corporate

for

Corporate

Directorship

(IICD),

Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA), Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), Asosiasi Auditor Internal (AAI), Klinik GCG Kadin, dan lahirnya Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (LKDI) yang kegiatannya antara lain mengadakan Forum LKDI untuk membahas berbagai hal seperti tanggung jawab hukum bagi Komisaris dan Direksi, undang-undang pencucian uang dan sebagainya.

Disektor perbankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 juncto Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corrporate Governance di Bank Umum dan juga terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola pada Bank Umum.


E. Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Perundang-undangan di Indonesia

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) terdapat di beberapa hukum perusahaan yaitu:

1.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN Untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masalah jatuh-bangun sistem

korporasinya dipandang bukan karena salah urus, tetapi semata-mata hanya soal political will dari pemerintah. Sebab, dalam praktik pengelolaan BUMN sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada begitu banyak kepentingan yang melingkupi BUMN. Aparat pemerintah dapat mengeksploitasi posisinya dari dalam maupun dari luar perusahaan untuk memperkaya diri sendiri atau kroninya. Menyadari kontribusi badan-badan usaha Negara terhadap keterpurukan keuangan dan moneter Negara sangat signifikan. 181 Untuk mengatas hal tersebut pada tahun 1999 Menteri Badan Usaha Milik negara mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor Kep-133/M-PBUMN/1999 tentang Pembentukan Komite Audit bagi BUMN dimana Komite Audit bertugas untuk membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawab pengawasannya. Kemudian pada tahun 2000 Menteri BUMN kembali mengeluarkan Surat Edaran Menteri PM-PBUMN No. S-106/M PM.PBUMN/2000 tanggal 17 April 2000 perihal Kebijakan Penerapan Corporate Governance yang baik di semua BUMN.

181

Akbar Faizal Tanri Abeng Menjawab: Profesional Versus Politik (Jakarta: Alexindo Media Komputindo, 2002), hlm. 4


Pada tanggal 4 Juni 2002 tentang pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara, peraturan Komite Audit ini ditindak lanjuti dengan memberlakukan Keputusan Mentri BUMN nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002. Dalam peraturan ini corporate governance diatur lebih komperehensif dibandingkan dengan institusi lain. Setiap BUMN diwajibkan untuk menerapkan corporate governance secara baik, konsisten, dan atau menjadikannya sebagai landasan operasionalnya. 182 Pada tahun 2011 Keputusan Menteri BUMN mengenai penerapan GCG kembali disempurnakan dan diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Pada Peraturan Menteri ini menjelaskan secara komperhensif bagaimana peran setiap jenjang organ BUMN yaitu Pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dalam mengimplementasikan prinsipprinsip GCG. 2.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Hukum Perbankan. Dalam pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia

dinyatakan, untuk terciptanya kondisi yang mendukung implementasi Good Corporate Governance yang efektif, salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan otoritas terkait adalah penerbitan peraturan perundang -undangan yang memungkinkan dilaksankannya Good Corporate Governance secara efektif. 182

Ibid, hlm. 108.


Selain itu pemerintah dan otoritas terkait harus mampu menjamin dan membuktikan bahwa penegakan hukum (law enforcement) dilakukan secara serius. Disisi lain, sebagai subjek Good Corporate Governance bank perlu menerapkan standar akuntansi dan standar audit yang sama dengan standar yang berlaku umum serta melibatkan auditor eksternal dalam proses audit. Tujuannya supaya diperoleh ukuran yang sama dengan ukuran ditempat lain. Dengan demikian, stakeholder dapat berharap akan interpretasi yang sama atas fenomena-fenomena yang sejenis. Sebab pada dasarnya persoalan Good Corporate Governance adalah persoalan tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder. Pada bidang perbankan, misalnya antara lain adalah Peraturan Bank Indonesia nomor2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum. Dalam peraturan ini diatur kriteria

yang wajib dipenuhi calon anggota Direksi dan

Komisaris bank umum, serta batasan transaksi yang diperbolehkan atau dilarang dilakukan pengurus bank. Melalui penerapan peraturan itu diharapkan dapat dieliminasi penyimpangan operasi bank yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris, maupun yang bukan interest perseroan (Bank). Dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi bank, melindungi kepentingan stakeholders, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan serta peningkatan kualitas pelaksanaan good corporate governance untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) maka diberlakukanlah Peraturan Bank


Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 juncto Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corrporate Governance di Bank Umum. 183 Selain Peraturan Bank Indonesia, penerapan GCG pada perbankan juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola pada Bank Umum. Pada peraturan OJK ini pada Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa setiap Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh tingakatan atau jenjang organisasi. Kemudian didalam Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik paling sedikit diwujudkan dalam: a.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

b.

Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern

3.

c.

Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern.

d.

Penerapan manajemen risiko

e.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar

f.

Rencana strategis, dan

g.

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Perseroan Terbatas

183

Ibid.


Dalam Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Undang-Undang PT nomor 4 tahun 2007 menganut model yang membedakan tugas dan kewenangan direksi dengan komisaris. Untuk menyesuaikan implementasi GCG, Peraturan tentang Perseroan Terbatas memiliki ruang lingkup kedudukan dan tanggung jawab komisaris, direksi, dan para pemegang saham. Mengingat bahwa dalam prinsip pengelolaan usaha yang baik pengaturan tanggung jawab dari setiap organ yang ada dalam PT akan mempengaruhi desain kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan didalam Anggaran Dasar. Tanpa adanya direksi dan komisaris suatu PT tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai sebuah institusi/badan yang melakukan aktivitas usaha untuk mencari keuntungan ekonomis. Agar direksi dalam melaksanakan tugasnya tidak melampaui wewenangnya maka dilakukan pengawasan oleh dewan komisaris dan dibatasi oleh RUPS sebagai pemilik perseroan melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPT. 184 4.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Pasar Modal Dalam strategi pengembangan umum pasar modal Indonesia oleh Badan

Pengawas Pasar Modal disadari bahwa salah satu penyebab rentannya perusahaanperusahaan di Indonesia terhadap gejolak perekonomian adalah lemahnya penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan. Kondisi tersebut ditandai dengan standar laporan yang minimal tentang kinerja keuangan perusahaan, khususnya tentang kewajiban utang piutang, tidak ada direktur Independen dan diragukannya independensi auditor. Disamping itu mekanisme yang mendorong perusahaan untuk 184

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Op.cit, hlm. 114


mentaati peraturan dan penegakan hukum masih kurang. Sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggar peraturan tidak memadai terutama pada situasi ekonomi yang tidak menguntungkan. Agar pelaksanaan Good Corporate Governance dapat dimengerti maka perlu dicermati keempat aspek tersebut yaitu aspek kewajaran, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab. Untuk menunjang pemulihan bidang pasar modal yang turut porak poranda dihantam badai krisis tahun 1997 juga diterbitkan serangkaian peraturan yang bersangkutan dengan corporate governance. Lembaga komisaris independen mapun komite audit mendapat respon yang paling apresiatif dari otoritas pasar modal. Adanya keharusan dalam perusahaan publik untuk memiliki komisaris independen dan komite audit diatur dalam Surat Edaran Ketua Bapepam nomor SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran BEJ nomor SE-005/BEJ/09-2001 juncto Surat Direksi BEJ nomor Kep 339/BEJ/07-2001 tanggal 20 Juli 2001, Peraturan I-A. Dalam kedua peraturan ini diatur tata cara pemilihan, syarat- syarat yang wajib dipenuhi oleh calon komisaris independen, tugas dan tanggung jawabnya dalam perusahaan publik. 185 Penerapan Good Corporate Governance di Indonesia telah diperkuat dengan kapastian hukum, dengan lahirnya peraturan perundangan antara lain : 1.

Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. Kep-23/PM PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000

185

Ibid, hlm. 113.


Tentang Pengembangan Praktek Good Corporate Governance (GCG) dalam Perusahaan Perseroan. 2.

Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara.

3.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/20011 tentang Penerapan Tata Kelola Peusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara

4.

Surat Edaran Menteri PM-PBUMN No. S-106/M PM.PBUMN/2000 tanggal 17 April 2000 perihal Kebijakan Penerapan Corporate Governance yang baik di semua BUMN.

5.

Surat Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) Nomor. 518/S-KU/2000 tanggal 2 Oktober 2000 perihal Pelaksanaan GCG dan Instruksi Untuk Pembentukan Tim Perumus Panduan Penerapan GCG.

6.

Surat Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) Nomor. 520/S-KU/2000 tanggal 2 Oktober 2000 perihal Pembentukan Komite Audit. 9. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No.81/Dirut/1201 tanggal 27 Desember 2001 Tentang Gerakan Moral Pos Indonesia. BTP (Bersih, Transparan dan Profesional

7.

Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 juncto nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corrporate Governance di Bank Umum

8.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola pada Bank Umum.


BAB II TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG) DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Recommend Documents