BAB II PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PENGURUS SERIKAT PEKERJA YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGURUS SERIKAT PEKERJA YANG DIATUR UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
A. Serikat Pekerja dalam Suatu Perusahaan Manufaktur Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan “Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.” Serikat pekerja atau serikat buruh di lindungi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.Dengan konsideran dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat, pekerja atau buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja atau serikat buruh yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.Serikat pekerja atau serikat buruh merupakan saran untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja atau buruh beserta keluarganya serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. 11
11
Desafuryanto, Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta:PTIK, 2015) hlm. 266.
14
15
Serikat pekerja/buruh di Indonesia diatur dalam UU SP/SB. UU SP/SB didasarkan pada Pasal 28 E perubahan Kedua UUD 1945 dan Konvensi ILO (Internasional Labour Organization) Nomor 98 Tahun 1949 tentang Hak Berorganisasi dan Kemerdekaan berserikat diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 Tahun 1949 mengenai berlakunya dasar- dasar dari pada hak untuk berorganisasi dan untuk Berunding bersama. Dengan telah diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1949 tentang Hak Berorganisasi dan Kemerdekaan Berserikat serta diundangkannya UU SP/SB, maka bidang perburuhan sesungguhnya telah berubah secara radikal. Namun secara prinsip, organisasi buruh dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan buruh, khususnya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup dan melindungi hak-hak buruh. 12 Kebebasan berserikat yang diinginkan oleh para pekerja dalam serikat pekerja tidak diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan begitu saja, namun timbul karena adanya perkembangan gerakan buruh di Indonesia sejak zaman penjajahan hingga keluarnya UU SP/SB tentang serikat pekerja/serikat buruh. Efektif tidaknya undang-undang tersebut dalam praktek berpulang kembali kepada bargaining position organisasi buruh itu sendiri. Sejak
beberapa
dekade,
kebebasan
berorganisasi
bagi
para
buruh
telah
dipasung.Terpasungnya organisasi buruh di Indonesia ini berdampak luas termasuk tumpulnya suara buruh dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan. Dalam bagian umum penjelasan atas UU SP/SP, menyatakan bahwa pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 12
Ulielambry.wordpress.com/selayang-pandang/peran-serikat-pekerja-dalam-suatu-perusahaan tanggal 10 Juni 2015).
(diakses
16
Indonesia pada umumnya, sehubungan dengan hal itu, serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2000 dijabarkan apa yang menjadi tujuan serikat pekerja/ serikat buruh yaitu guna memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Peran serikat buruh dalam menyuarakan aspirasi dan partisipasi dalam pembangunan pada dasarnya termasuk hak atas pembangunan. Partisipasi dalam pembangunan mengandung arti bahwa individu atau kelompok akan menikmati hasil-hasil pembangunan dengan hak berserikat yang terjamin. Secara konseptual maka melalui serikat pekerja/serikat buruh diharapkan bahwa: 1. Dapat berpartisipasi secara efektif dalam perumusan kebijaksanaan dan keputusan serta pelaksanaannya baik di tingkat lokal maupun nasional. sehingga aspirasi mereka benar-benar diperhatikan. 2. Merumuskan dan melakukan tugas ekonomi, sosial, politik dan budaya atas dasar pilihan sendiri berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan guna memperbaiki standard dan kualitas kehidupan mereka serta melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya. 3. Berpartisipasi dalam memantau dan meninjau kembali proses pembangunan. Adapun implikasi dari adanya UU SP/SB tentang serikat pekerja/serikat buruh adalah: 1. Bagi badan pemerintah di bidang perburuhan tingkat nasional dan propinsi: administrasi peraturan termasuk,
penerimaan surat pemberitahuan tentang pembentukan serikat,
memastikan dipenuhinya persyaratan pendaftaran oleh serikat
mengeluarkan nomor
pendaftaran, serta menyimpan dan memperbaharui data-data pendaftaran serikat.
17
2. Bagi pekerja dan serikat memahami hak dan kewajibannya sehubungan dengan surat pemberitahuan; mengembangkan AD/ART organisasi; administrasi dan laporan keuangan yang tepat; dan peran serikat dalam mewakili anggota membuat PKB dan menyelesaikan perselisihan industrial. Untuk pengusaha
memahami kewajiban mereka untuk tidak ikut campur dalam
pembentukan atau pengoperasian serikat, ataupun melakukan tindakan diskriminasi terhadap anggota dan pengurus serikat, dan untuk berhubungan dengan serikat-serikat yang baru dalam setiap masalah industrial dan perundingan. Seorang pekerja yang bergabung ke dalam serikat pekerja pastilah mempunyai berapa faktor atau sebab ia bergabung. Sebab para pekerja bergabung di dalam serikat pekerja seperti : 13 1.
Ketidakpuasan pada manajemen Setiap pekerjaan memiliki potensi terjadinya ketidakpuasan. Serikat pekerja mencari keputusan manajemen yang subjektif atau tidak adil kemudian menekankan pentingnya keuntungan menjadi anggota serikat pekerja sebagai cara memecahkan masalah tersebut.
2. Kompensasi Para karyawan ingin kompensasi mereka adil dan setara. Upah penting karen adapat memenuhi kebutuhan dan kesenangan hidup. Jika para karyawan tidak puas dengan upahnya, mereka mungkin mengandalkan serikat pekerja untuk membantu meningkatkan standar hidup.Di masa lalu, para anggota serikat pekerja menerima ketidaksetaraan pembayaran jika senioritas menjadi kriteria yang digunakan. 3. Keamanan pekerjaan
13
http://ddimastuti.blogspot.com/2011/12/manajemen-sdm-serikat-pekerja.html (diakses tanggal 16 Juni
2015).
18
Biasanya para karyawan muda kurang begitu peduli pada keamanan pekerjaan dibandingkan para karyawan tua.Jika perusahaan tidak memberi para karyawan rasa aman terkait pekerjaannya, para karyawan mungkin berpaling pada serikat pekerja. 4. Sikap manajemen Pada beberapa perusahaan, manajemen tidak peka terhadap kebutuhan para karyawannya. Para karyawan dapat mempersepsikan bahwa mereka tidak memiliki pengaruh sama sekali dalam masalah yang terkait dengan pekerjaan. Para supervisor mungkin gagal memberi alasan untuk penugasan yang tidak biasa dan mungkin mengharapkan para karyawan mendedikasikan hidupnya bagi perusahaan tanpa memberikan imbalan yang wajar. 5. Saluran sosial Secara alamiah banyak orang memiliki kebutuhan sosial yang kuat.Mereka umumnya suka berada bersama orang-orang lain nyang memiliki minat dan keinginan yang sama. 6. Peluang untuk kepemimpinan Beberapa orang menginginkan peran kepemimpinan tapi tidak selalu mudah bagi seorang karyawan operasi untuk melangkah ke dalam manajemen.Serikat pekerja memiliki jenjang kepemimpinan yang dimulai dengan petugas serikat pekerja (union steward) dan masingmasing anggota memiliki peluang untuk mengembangkan dirinya. 7. Pembentukan serikat pekerja yang diwajibkan Hukum hak untuk bekerja melarang manajemen dan serikat pekerja membuat kesepakatan yang mewajibkan keanggotaan serikat pekerja sebagai persyaratan kerja. 8. Tekanan rekan kerja Beberapa orang akan bergabung dengan serikat pekerja karena merasa didesak oleh anggota lainnya dalam kelompok kerja.
19
9. Struktur serikat pekerja Gerakan pekerja telah mengembangkan struktur organisasi yang bertingkat-tingkat. Setiap tingkatan memiliki pengurus dan cara mengatur urusannya sendiri-sendiri. Elemen utama organisasi serikat pekerja yaitu : a. Serikat pekerja lokal Bagi anggota perorangan serikat pekerja,ini merupakan tingkatan paling penting dalam struktur pekerja terorganisasi.Melalui lokal,karyawan berhubungan dengan pemberi kerja dalam basis harian.Organisasi tersebut dapat menjadi pusat organisasi dan aktivitas politik dari para anggotanya. b. Serikat pekerja nasional Tingkatan paling kuat dalam struktur serikat pekerja adalah serikat pekerja nasional.Terdiri dari serikat-serikat pekerja lokal yang terikat dengannya.Setiap serikat pekerja lokal memberikan dukungan finansial kepada serikat pekerja nasional berdasarkan ukuran keanggotaannya. Serikat pekerja dalam memecahkan persoalan menuju suatu kemajuan dan peningkatan yang diharapkan, hendaknya menata dan memperkuat dirinya melalui upaya : 14 1. Menciptakan tingkat solidaritas yang tinggi dalam satu kesatuan diantara pekerja dengan pekerja, pekerja dengan serikat pekerjanya, pekerja/serikat pekerja dengan manajemen. 2. Meyakinkan anggotanya untuk melaksanakan kewajibannya disamping haknya diorganisasi dan diperusahaan, serta pemupukan dana organisasi. 3. Dana organisasi dibelanjakan berdasarkan program dan anggaran belanja yang sudah ditetapkan guna kepentingan peningkatan kemampuan dan pengetahuan pengurus untuk
14
Lutfidamayanti.blogspot.com/2013/06/bab-15-hubungan-pekerja-serikat-pekerja.html (diakses tanggal 12 Juni 2015).
20
bidang pengetahuan terkait dengan keadaan dan kebutuhan ditempat bekerja, termasuk pelaksanaan hubungan industrial. 4. Sumber daya manusia yang baik akan mampu berinteraksi dengan pihak manajemen secara rasional dan obyektif. Bagi perusahaan, keberadaan sebuah serikat buruh dapat mempengaruhi kemampuan mereka mengelola sumber daya manusia mereka yang vital. Bagi para pekerja, serikat buruh dapat membantu mereka untuk memperoleh apa yang mereka inginkan (misalnya kenaikan upah, keamanan kerja) dari perusahaan mereka. Bagi manajemen, serikat pekerja dapat mengakibatkan kurangnya fleksibilitas dalam penerimaan pekerja baru, penugasan - penugasan, dan perkenalan metode kerja baru seperti otomatisasi, hilangnya kendali, praktek - praktek kerja yang tidak efisien, struktur pekerjaan yag tidak fleksibel. Tujuan serikat pekerja atau serikat buruh adalah memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan
yang layak bagi pekerja dan
keluarganya. Fungsi serikat pekerja diantaranya sebagai berikut : 15 1. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. 2. Sebagai wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerjasama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatan. 3. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai perundang-undangan yang berlaku. 4. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. 5. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 15
Desafuryanto, Adri, hukum ketenagakerjaan (Jakarta: PTIK, 2015) hlm. 267-268.
21
Serikat pekerja memberikan kepada anggotanya hak-hak yang secara hukum tidak dapat diperoleh tanpa adanya serikat buruh.Hal ini tentunya mendorong perusahaan yang mempunyai serikat buruh untuk mempertimbangkan reaksi para pekerjanya terhadap banyak keputusan yang diambilnya.Walaupun begitu, dalam beberapa kasus perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki serikat buruh dan ingin tetap seperti itu, memberi pertimbangan dan tunjangan – tunjangan yang lebih kepada para pekerjanya.Sebagai akibatnya, sebuah perusahaan yang mempunyai serikat buruh mungkin atau mungkin tidak mengeluarkan biaya lebih daripada perusahaan yang tidak memiliki serikat buruh. Serikat pekerja membantu perusahaan melalui konsesi upah atau kerjasama dalam usahausaha bersama di pekerjaan, seperti program kerja kelompok atau Scanlon Plan, yang memungkinkan perusahaan melakukan usaha-usaha penyelamatan, terutama di masa-masa sulit, namun tetap menguntungkan dan kompetitif. Hal ini terjadi pada industri-industri mobil, baja, dan perusahaan penerbangan.Serikat buruh juga dapat membantu mengidentifikasi bahayabahaya dalam pekerjaan dan meningkatkan kualitas kehidupan kerja para pekerja. Bilamana, paling tidak empat persyaratan diatas terpenuhi, serikat pekerja melalui wakilnya akan mampu mencari cara terbaik menyampaikan usulan positif guna kepentingan bersama. Perlu diyakini bahwa tercapainya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat, hanya akan ada ditingkat perusahaan. Karenanya social dialogue yang setara, sehat, terbuka, saling percaya dan dengan visi yang sama guna pertumbuhan perusahaan sangat penting dan memegang peranan menentukan. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Istilah ini bisa digunakan untuk aktivitas manusia, dari kerajinan tangan sampai ke
22
produksi dengan teknologi tinggi, namun demikian istilah ini lebih sering digunakan untuk dunia industri, dimana bahan baku diubah menjadi barang jadi dalam skala yang besar. 16 Manufaktur ada dalam segala bidang sistim ekonomi.Dalam ekonomi pasar bebas, manufakturing biasanya selalu berarti produksi secara masal untuk dijual ke pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan ialah suatu tempat untuk melakukan kegiatan proses produksi barang atau jasa. Hal ini disebabkan karena kebutuhan manusia tidak bisa digunakan secara langsung dan harus melewati sebuah proses di suatu tempat, sehingga inti dari perusahaan ialah tempat melakukan proses sampai bisa langsung digunakan oleh manusia. Untuk menghasilkan barang siap konsumsi, perusahaan memerlukan bahan–bahan dan faktor pendukung lainnya, seperti bahan baku, bahan pembantu, peralatan dan tenaga kerja. Untuk memperoleh bahan baku dan bahan pembantu serta tenaga kerja dikeluarkan sejumlah biaya yang disebut biaya produksi. Hasil dari kegiatan produksi adalah barang atau jasa, barang atau jasa inilah yang akan dijual untuk memperoleh kembali biaya yang dikeluarkan. Jika hasil penjualan barang atau jasa lebih besar dari biaya yang dikeluarkan maka perusahaan tersebut memperoleh keuntungan dan sebalik jika hasil jumlah hasil penjualan barang atau jasa lebih kecil dari jumlah biaya yang dikeluarkan maka perusaahaan tersebut akan mengalami kerugian. Dengan demikian dalam menghasilkan barang perusahaan menggabungkan beberapa faktor produksi untuk mencapi tujuan yaitu keuntungan. Perusahaan merupakan kesatuan teknis yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa. Perusahaan juga disebut tempat berlangsungnya proses produksi yang menggabungkan faktor – faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Perusahaan merupakan alat dari badan
16
https://id.wikipedia.org/wiki/Manufaktur (diakses pada tanggal 25 Juni 2015).
23
usaha untuk mencapai tujuan yaitu mencari keuntungan.Orang atau lembaga yang melakukan usaha pada perusahaan disebut pengusaha, para pengusaha berusaha dibidang usaha yang beragam. Perusahaan manufaktur (manufacturing bussines) adalah perusahaan yang kegiatannya membeli bahan baku kemudian mengolah bahan baku dengan mengeluarkan biaya-biaya lain menjadi barang jadi yang siap untuk di jual. 17Dari definisi perusahaan manufaktur tersebut, dapat diketahui bahwa dalam perusahaan manufaktur terdapat persediaan bahan baku dan persediaan barang jadi. Pada akhir periode pada perusahaan manufaktur biasanya terdapat produk yang belum selesai dikerjakan. Produk yang belum selesai dikerjakan dinamakan persediaan barang dalam proses. Sehingga pada perusahaan manufaktur terdapat 3 unsur persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Kegiatan khusus dalam perusahaan manufaktur adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi, kegiatan ini sering disebut sebagai proses produksi. Selama proses produksi tentunya dibutuhkan biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi dalam proses pengelolahan bahan baku menjadi barang jadi sehingga barang jadi siap untuk dijual. Umumnya pekerja secara individual berada dalam posisi lemah dalam memperjuangkan hak-haknya, dengan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh akan meningkatkan bargaining baik secara individu maupun keseluruhan. serikat pekerja/serikat buruh dapat mengawasi (control) pelaksanaan hak-hak pekerja di perusahaan. Oleh karena itu, peran serikat pekerja sangat penting bagi pekerja.Suatu perusahaan biasanya terdapat organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang dalam pelaksanannya mempunyai peranan yang sangat penting dalam hubungan industrial.
17
http://terpelajar.pun.bz/karakteristik-perusahaan-manufaktur.xhtml (diakses pada Tanggal 22 Juni 2015).
24
Serikat pekerja dalam memecahkan persoalan menuju suatu kemajuan dan peningkatan yang diharapkan, hendaknya menata dan memperkuat dirinya melalui upaya : 18 1. Menciptakan tingkat solidaritas yang tinggi dalam satu kesatuan diantara pekerja dengan pekerja, pekerja dengan serikat pekerjanya, pekerja/serikat pekerja dengan manajemen. 2. Meyakinkan anggotanya untuk melaksanakan kewajibannya disamping haknya diorganisasi dan diperusahaan, serta pemupukan dana organisasi. 3. Dana organisasi dibelanjakan berdasarkan program dan anggaran belanja yang sudah ditetapkan guna kepentingan peningkatan kemampuan dan pengetahuan pengurus untuk bidang pengetahuan terkait dengan keadaan dan kebutuhan ditempat bekerja, termasuk pelaksanaan hubungan industrial. 4. Sumber daya manusia yang baik akan mampu berinteraksi dengan pihak manajemen secara rasional dan obyektif. Sama hal seperti yang dijelaskan diatas serikat pekerja berada pada suatu perusahaan lainnya juga sama dengannya halnya serikat pekerja didalam suatu perusahaan manufaktur yang juga dapat membantu perusahaan manufaktur melalui konsesi upah atau kerjasama dalam usahausaha bersama dipekerjaan. Serikat pekerja didalam suatu perusahaan manufaktur juga dilindungi oleh UU SP/SB sebagaimana perlindungan terhadap serikat pekerja yang berada diperusahaan lainnya. Bagi perusahaan manufktur keberadaan suatu serikat pekerja dapat mempengaruhi kemampuan mereka mengelola sumber daya manusia mereka yang vital.Serikat pekerja atau serikat buruh didalam sebuah perusahaan manufaktur juga merupakan suatu serikat pekerja atau
18
Lutfidamayanti.blogspot.com/2013/06/bab-15-hubungan-pekerja-serikat-pekerja.html (diakses tanggal 12 Juni 2015).
25
serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja atau buruh satu di dalam perusahaan manufaktur tersebut.
B. Hak dan Kewajiban Pengurus Serikat Pekerja dalam Perusahaan Hak serikat pekerja tidak sama dengan hak-hak pekerja. Hal ini perlu dikemukakan sedari awal sebab umumnya hak serikat pekerja (trade union rights) disamakan begitu saja dengan hakhak pekerja (worker’s rights). Hak-hak pekerja selalu melekat pada setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji.Karena pekerjaannya di bawah perintah orang pemberi kerja maka seorang pekerja perlu memperoleh jaminan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari orang yang membayar gajinya. Hak pekerja tersebut muncul secara bersamaan ketika si pekerja mengikat dirinya pada perusahaan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Yang biasanya langsung dapat dijadikan contoh adalah hak atas upah, hak untuk mendapatkan cuti tahunan dan dapat di jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, hak untuk mendapatkan kesamaan derajat dimata hukum, hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing masing, hak untuk mengemukakan pendapat, dan lain-lain. Hak serikat pekerja ini ada untuk menjamin jalannya dan berfungsinya organisasi pekerja dalam membela para anggotanya. Perlu disadari bahwa ini karena pekerja tidak bisa berjuang sendiri-sendiri. Perjuangan akan lebih berhasil apabila bersama-sama dalammembentuk organisasinya. Hak serikat pekerja ini menjadi syarat utama keberhasilan perjuangan para pekerja.Inilah pentingnya keberadaan serikat pekerja. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pengertian serikat buruh adalah adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk
26
pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Serikat pekerja mempunyai hak-haknya. Hak-hak dari serikat pekerja tersebut diantaranya : 19 1. Kebebasan untuk bergabung dengan serikat buruh dan berpartisipasi di dalam aktifitas serikat buruh di luar jam kerja. Setiap pekerja memiliki hak untuk membentuk dan menjadi anggota sebuah serikat buruh. Serikat buruh berhak menarik dan mengelola dana dan mempertanggungjawabankan keuangan serikat, termasuk penyediaan dana untuk aktifitas mogok kerja (Pasal 104 UU Ketenagakerjaan). Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan bahwa perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pengurus dan anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk melaksanakan aktifitas serikat pekerja/serikat buruh selama jam kerja yang disetujui oleh kedua pihak dan atau diatur di dalam perjanjian kerja bersama (Pasal 29 UU No.21/2000). 2. Kebebasan untuk berunding secara kolektif. Sebuah perjanjian kesepakatan kerja bersama dibuat antara serikat buruh atau beberapa serikat buruh yang sudah tercatat di lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan dan pengusaha atau beberapa pengusaha (Pasal 116 ayat 1 UU Ketenagakerjaan). 3. Hak mogok kerja
19
http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/hak-maternal (diakses pada tanggal 16 Juni 2015).
27
Mogok kerja harus dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan (Pasal 137 UU No.13/2003) “Sah” disini artinya adalah mengikuti procedural yang diatur oleh Undang-Undang. “Tertib dan damai“ disini artinya adalah tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum. “Akibat gagal perundingan” disini artinya adalah : Upaya perundingan yang dilakukan menemui jalan buntu dan gagal mencapai kesepakatan atau Perusahaan menolak untuk melakukan perundingan walaupun serikat pekerja atau pekerja telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 kali dalam tenggang waktu 14 hari. Hak dan kewajiban serikat buruh telah diatur Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 UU SP/SB. Hak dan kewajiban serikat pekerja atau serikat buruh diantaranya: 20 1. Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha; 2. Mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial; 3. Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan; 4. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh; 5. Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Timbulnya kewajiban bagi seseorang adalah ketika dia melakukan suatu kesepakatan dan didalamnya termuat hak dan kewajiban, ketika hak itu sudah menjadi keharusan yang diperoleh, begitupun kewajiban adalah keharusan yang wajib dan harus di taati tanpa kecuali, karena saling keterikatannya antara hak dan kewajiban itulah yang mendasari mengapa setiap kita menuntut hak, kita pun jangan sampai lalai terhadap kewajiban, dan kewajiban sebagai pekerja pun telah terbagi kedalam tiga bagian penting, yaitu : 20
Desasfuryanto, Adri, Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: PTIK , 2015) hlm. 270.
28
1. Kewajiban ketaatan. Kewajiban Ketaatan adalah kewajiban yang dibebankan kepada pekerja/buruh untuk mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan atau telah disepakati oleh pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha. 2. Kewajiban konfidensialitas. Kewajiban
konfidensialitas
adalah
merupakan
salah satu bentuk
kewajiban yang di berikan kepada pekerja, dalam artian pekerja mempunyai kewajiban dalam hal untukdapat menjaga rahasia perusahaan. 3. Kewajiban loyalitas Loyalitas
pekerja
terhadap
organisasi
memiliki
makna
kesediaan pekerja untuk melanggengkan hubungannya dengan organisasi, kalau perlu denga n mengorbankan kepentingan pribadinya tanpa mengharapkan apapun.Kesedian pekerja untuk mempertahankan diri bekerja dalam organisasi adalah hal yang penting dalam menunjang komitmen pekerja terhadap organisasi dimana mereka bekerja. Hal ini dapat diupayakan bila pekerja merasakan adanya keamanan dan kepuasan didalam organisasi tempat ia bergabung untuk bekerja. Sedangkan kewajiban serikat buruh diatur Pasal 27 UU SP/SB. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat berkewajiban: 1. Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya. 2. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya.
29
3. Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
C. Pemutusan Hubungan Kerja Pengurus Serikat Pekerja yang Dilakukan Perusahaan Pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (25) Undang-Undang ketenagakerjaan adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu haltertentu mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.Salah satu bidang diantara banyak bidang hukum perubahan yang sangat penting jika dikaitkan dengan perlindungan pekerja adalah bidang pemutusan hubungan kerja, terutama pemutusan kerja oleh majikan.Persoalan pemutusan hubungan kerja menjadi mengedepan jika perusahaan ingin memutuskan (mengakhiri) hubungan kerja, Padahal pekerja masih ingin tetap bekerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.Dalam melaksanakan hubungan
kerja
terkadang
terjadi
perselisihan
antara
pekerja/buruh
dengan
pengusaha. 21Perselisihan yang terjadi antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam hubungan kerja dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Beberapa alasan yang menjadi penyebab terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja. Alasanalasan bagi perusahaan untuk melakukan PHK terhadap pengurus serikat pekerja mengacu kepada UU Ketenagakerjaan diantaranya adalah : 22
21
http://www.hukumtenagakerja.com/sebab-sebab-terjadinya-pemutusan-hubungan-kerja/ (diakses pada tanggal 2 Juli 2015). 22 http://www.psychologymania.com/2013/01/penyebab-terjadinya-phk.html (diakses pada tanggal 2 Juli 2015).
30
1. Pekerja/buruh melakukan kesalahan berat Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan inkonstitusional, maka pengusaha tidak lagi dapat langsung melakukan PHK apabila ada dugaan pekerja melakukan kesalahan berat.Berdasarkan asas praduga tak bersalah, pengusaha baru dapat melakukan PHK apabila pekerja terbukti melakukan kesalahan berat yang termasuk tindak pidana. Atas putusan MK ini, Depnaker mengeluarkan surat edaran yang berusaha memberikan penjelasan tentang akibat putusan tersebut. Pasal 158 ayat 1 berbunyi, "Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut: a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan. b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja. d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja. f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. g. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja.
31
h. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara. i. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih." Jenis kesalahan berat lainnya dapat diatur dalam PP/PKB, tetapi apabila terjadi PHK karena kesalahan berat (dalam PP/PKB) tersebut, harus mendapat izin dari lembaga yang berwenang. Demikian juga sebelum melakukan PHK, harus terlebih dahulu melalui mekanisme yang ditentukan, misalnya dengan memberi surat peringatan (baik berturut- turut, atau surat peringatan pertama dan terakhir) untuk jenis kesalahan berat yang ditentukan PP/PKB. Namun perlu kita ketahui bahwa alasan PHK berupa kesalahan berat yang dimaksud pada Pasal 158, ayat 1 harus didukung dengan bukti misalnya: a. Pekerja/buruh tertangkap tangan. b. Ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan. c. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. 2. Pekerja/buruh melakukan diduga tindak pidana Istilah tindak pidana adalah berasal dari kata istilah yang dikenal dalam Hukum Belanda yaitu “Strafbaar Feit”. Walaupun istilah ini terdapat dalam Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan Strafbaar Feit itu. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik
32
dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial. Pasal 160, ayat 1 menyebutkan, "Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, " 3. Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja Pasal 161 ayat 1 menyebutkan, "Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut." Dan jika mengabaikan surat peringatan atau peraturan yang diberikan oleh perusahaan ini dapat menjadi sebuah alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja. 4. Pekerja/buruh mengundurkan diri Salah satu jenis pemutusan hubungan kerja yang inisiatifnya dari pekerja/buruh adalah pengakhiran hubungan kerja karena pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan dilakukan tanpa penetapan (izin). Syarat yang harus dipenuhi apabila seorang pekerja/buruh mengundurkan diri agar mendapatkan hak-haknya dan mendapatkan surat keterangan kerja/eksperience letter adalah permohonan tertulis harus diajukan selambatlambatnya 30 hari sebelum hari h tanggal pengunduran diri. Hal yang harus dilakukan pekerja/buruh yang mengundurkan diri adalah sebagai berikut : a. Pekerja/buruh tidak terikat dalam ikatan dinas. b. Selama menunggu hari h, pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajiban sampai tanggal pengunduran diri dari yang ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pengganti formasi untuk jabatan dimaskud atau dalam rangka transfer of knowledge.
33
5. Pemutusan hubungan kerja karena terjadi perubahan status, pengabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan Apabila terjadi PHK karena terjadi perubahan status, penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) atau perubahan kepemilikan perusahaan (akuisisi), dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja maka terhadap pekerja/buruh berhak atas uang pesangon satu kali dan uang pengganti hak. Apabila PHK yang terjadi disebabkan oleh perubahan status, merger, atau konsolidasi, dan pengusaha tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan pekerja/buruh berhak uang pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang pengganti hak. Pasal 163 ayat 1 menyebutkan, "pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja." 6. PHK karena likuidasi Pasal 164, ayat 1 menyebutkan, "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur)" Kerugian perusahaan yang dimaksud harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. 7. Perusahaan melakukan efisiensi Ini merupakan alasan pemutusan hubungan kerja yang sering digunakan.Pasal 164 ayat 3 menyebutkan,
"Pengusaha
dapat
melakukan
pemutusan
hubungan
kerja
terhadap
pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun
34
berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi." 8. Perusahaan mengalami pailit Pasal 165 menyebutkan, "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit,.." Kata pailit berasal dari bahasa Prancis failite yang berarti kemacetan pembayaran. Kepailitan diartikan sebagai suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah.Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrut, dan yang aktivitasnya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya ngertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.Ketidakmampuan tersebut harus disertai suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga.Maksud dari pengajuan permohonan tersebut sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar. 9. Pekerja/buruh memasuki usia pensiun Pasal 167 ayat 1 menyebutkan, "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun..." Ini merupakan alasan PHK yang normal. 10. Pekerja/buruh mangkir selama lima (5) hari berturut-turut
35
Pasal 168, ayat 1 menyebutkan, "Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri." Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja jika: 23 1. Pekerja melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja dan/atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan pekerja yang bersangkutan telah diberikan tiga surat peringatan, masing-masing dikeluarkan dalam jangka waktu enam bulan dari peringatan sebelumnya secara berturut-turut. 2. Pengusaha melakukan perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja tersebut kedalam perusahaan dengan status yang baru. 3. Perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa (force majeur). 4. Perusahaan pailit. 5. Pekerja meninggal dunia. 6. Pekerja memasuki usia pensiun. 7. Pekerja mangkir selama lima hari kerja berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah telah dipanggil oleh pengusaha dua kali secara patut dan tertulis; atau 23
http://www.hukumtenagakerja.com/sebab-sebab-terjadinya-pemutusan-hubungan-kerja/#sthash (diakses pada tanggal 1 Juli 2015).
36
8. Pekerja melakukan kesalahan berat dan telah tetapkan dalam putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: 1.
Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja.
2.
Membujuk dan/atau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3.
Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3
4.
Bulan berturut-turut atau lebih.
5.
Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja.
6.
Memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan.
7.
Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja. Pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja jika pekerja
mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan.Pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (25) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Salah satu bidang diantara banyak bidang hukum perubahan yang sangat penting jika dikaitkan dengan perlindungan pekerja adalah bidang pemutusan hubungan kerja, terutama pemutusan kerja oleh majikan.Persoalan pemutusan
37
hubungan kerja menjadi mengedepan jika perusahaan ingin memutuskan (mengakhiri) hubungan kerja, Padahal pekerja masih ingin tetap bekerja. Pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan tidak dapat dilakukan secara sepihak bila pekerja tersebut melaksanakan dan mematuhikewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, perjanjian perubahan dan peraturan perusahaan.Mengedepannya persoalan ini terletak pada keinginan majikan yang lazimnya serba kuat berhadapan dengan keinginan buruh yang lazimnya serba lemah.Ketentuan-ketentuan mengenai berakhirnya hubungan kerja yang tercantum dalam Bab VII-A Buku III KUH Perdata tidak cukup memberikan perlindungan kepada pekerja dari keinginan majikan untuk memutuskan hubungan kerja.Padahal, hukum yang bersifat memaksa (dwingendrecht) yang dapat mengekang keinginan majikan itu merupakan benteng perlindungan terakhir agar pekerja tetap mempunyai pekerjaan, yang berarti menjamin kelangsungan perolehan nafkah. Suatu perusahaan yang akan mengakhiri (memutuskan) hubungan kerja dengan pekerjanya terikat oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Keterikatan perusahaan terhadap undang-undang ini salah satunya bertujuan agar pekerja tidak kehilangan pekerjaannya.Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan undang-undang tersebut.Ini salah satunya bertujuan agar pekerja tidak kehilangan pekerjaannya.Hal ini sebagimana ditegaskan dalam penjelasan undang-undang tersebut. Garis besar pokok-pokok pikiran yang diwujudkan dalam undangundang ini adaah sebagai berikut : 1. Hal terpenting dan harus dipegang teguh dalam menghadapi masalah pemutusan hubungan kerja adalah pengerahan segala daya upaya agar pemutusan hubungan kerja tidak terjadi, bahkan agar beberapa hal dilarang. Suatu perusahaan harus sudah menampakkan usahanya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Baru setelah usaha ini dilaksanakan
38
dengan sungguh-sungguh dan pemutusan hubungan kerja tetap tidak dapat dihindarkan, maka pemutusan hubungan kerja mungkin dilaksanakan.
Sebab
dalam
keadaan
yang
demikian itu perusahaan masih berhadapan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. 2. Setelah semua upaya dikerahkan untuk meniadakan pemutusan hubungan kerja dilaksanakan tetap mendatangkan hasil, perusahaan harus merundingkan maksudnya untuk memutuskan hubungan kerja dengan serikat pekerja atau dengan pekerjanya sendiri. Undang-undang dengan serikat pekerja atau dengan pekerjanya sendiri. Undang-undang memandang bahwa hasil perundingan antara pihak yang berselisih sering lebih baik daripada penyelesaian yang dipaksakan oleh pemerintah. 3. Apabila perundingan antara pihak-pihak yang berselisih tidak mendatangkan hasil yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka pemerintah campur tangan dalam pemutusan hubungan kerja yang akan dilakukan oleh perusahaan. Bentuk campur tangan ini berupa pengawasan prefentif, yaitu untuk tiap-tiap pemutusan hubungan kerja oleh majikan diperlukan izin dari instansi pemerintah (Departemen Tenaga Kerja). Pengawasan prefentif ini pelaksanaannya
diserahkan
kepada
panitia
penyelesaian
perselisihan
perburuhan
daerah(selanjutnya disngkat Panitia Daerah). 4. Dalam undang-undang diadakan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal tentang cara minta izin, banding terhadap penolakan permintaan izin dan seterusnya. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran sebagai akibat tindakan pemerintah, akibat modernisasi, akibat efisiensi dan rasionalisasi yang disetujui oleh pemerintah,
39
maka pemerintah berusaha meringakan beban burh dengan jalan mengusahakan secara aktif penyaluran buruh ke perusahaanlain atau ke tempat-tempat kerja lainnya. 24 Pemutusan hubungan kerja (PHK) sebenarnya jika dilihat dari Undang-Undang yang ada sebenarnya tidak merupakan sesuatu yang melanggar hukum seperti yang dituliskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur dengan jelas perihal masalah Pemutusan hubungan kerja (PHK).Pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dilakukan sesuai denga syarat yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan 25 dan ada beberapa regulasi dimana seseorang tidak dapat dipecat dengan seenaknya saja oleh perusahaan. Pemutusan hubungan kerja kepada pengurus serikat pekerja sebenarnya tidak sama seperti pemutusan hubungan kerja kepada anggota serikat pekerja, dimana dalam pengurus serikat pekerja di lindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dimana terdapat pada pasal 153 huruf g, yang menyatakan bahwa pengurus serikat pekerja tidak dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan, dan disini jelas perbedaan pengurus serikat pekerja dengan anggota serikat pekerja. Terdapat perbedaan antara pengurus serikat pekerja dengan anggota serikat pekerja dalam menjalani pemutusan hubungan kerja antara pengurus serikat pekerja dengan anggota serikat pekerja, dimana pengurus serikat pekerja mempunyai kesepakatan atas pengusaha atau bias berdasarkan ketentuan yang di atur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama oleh sebab itu maka pengurus serikat pekerja lebih di lindungi Undang-Undang ketenagakerjaan dari anggota serikat pekerja lainnya.
24
http://www.academia.edu/6953903/Pemutusan_Hubungan_Kerja (diakses pada Tanggal 25 Juni 2015). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.Pasal 158.
25
40
Pemutusan hubungan kerja dengan pengurus serikat pekerja tidak sama dengan serikat pekerja lainnya, tetapi pengurus serikat pekerja bisa mempertahankan anggota serikat pekerjanya dengan melihat kedekatan antara pengurus serikat pekerja dan perusahaan. Terdapat berbagai macam alasan dalam proses terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) seperti yang diatas. Salah satu alasan tersebutlah yang terjadinya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahan terhadap para serikat pekerja.
