BAB II PENYAJIAN DATA

BAB II PENYAJIAN DATA

A. KINGDOM OF SAUDI ARABIA Nama di atas merupakan nama resmi dari Negara Saudi Arabia. Selain itu negara ini juga dikenal dengan nama Al-Mamlakah al-Arabiyah as-Suudiyah. Ibukota negara Saudi Arabia terletak di Riyadh. Terdapat pula kota-kota yang menjadi pusat aktivitas baik perekonomian, perdagangan dan wisata antara lain adalah kota Jeddah, Mekkah, dan Madinah. 1 Negara Saudi Arabia resmi berdiri pada tanggal 23 September 1932, yang tentu saja tanggal tersebut hingga kini menjadi peringatan kemerdekaan Saudi Arabia. Negara ini memiliki lagu kebangsaan yang berjudul Al-Salam al-Malakiy. Saudi Arabia menggunakan Bahasa Arab sebagai bahasa resmi mereka. Mayoritas penduduk di Arab Saudi sendiri adalah beragama Islam. 2 Kerajaan Saudi Arabia ini terletak di kawasan Timur Tengah, dimana negara ini menempati 80% luas dari keseluruhan wilayah Semenanjung Arabia. Total luas wilayah yang dimiliki oleh Saudi Arabia adalah 2,25 juta km 2. Saudi Arabia berbatasan langsung dengan Yaman dengan jarak 1458 km, Irak dengan jarak 814 km, Yordania 744 km, Oman dengan jarak 676 km, Uni Emirat Arab dengan jarak 457 km, Kuwait 222 km, dan yang terdekat adalah dengan Qatar yang hanya berjarak 60 km dari Saudi Arabia. 3

41

Saudi Arabia memiliki garis pantai sepanjang 2640 km. Panjang garis pantai tersebut terdiri atas 1800 km yang diterletak di sepanjang Teluk Aqabah dan Laut Merah. Sisanya terletak di sepanjang Teluk Persia. 4 Negara Saudi Arabia tidak memiliki sungai ataupun danau utama, tetapi di Semenanjung Arabia tepatnya di sebelah timur, terdapat sumur artesis dan sumber mata air tawar yang memadahi. Selain itu di sejumlah wilayah di sebelah utara dan timur Semenanjung Arabia, terdapat aliran air bawah tanah yang cukup banyak. Kehidupan yang berlangsung di negara ini tercukupi dengan adanya sumber daya air yang ada, tentu negara ini sudah memiliki teknologi yang memadahi untuk mengelola mata air yang mereka miliki. 5 Iklim di Saudi Arabia berbeda jauh antara wilayah pesisir pantai dan pedalamannya. Kawasan pesisir memiliki kelembaban yang tinggi dengan suhu rata-rata di bawah 38 derajat celcius, yang dapat dikategorikan normal. Sedangkan pada kawasan pedalaman, iklimnya sangat kering dan suhu udara rata-rata sangat tinggi, dengan suhu rata-rata 45 derajat celcius, bahkan dapat mencapai temperatur ekstrim 54 derajat celcius. 6 Sehingga dapat disimpulkan bahwa iklim dari Saudi Arabia adalah cenderung gurun, hal ini didukung dengan fakta bahwa curah hujan di sana sangatlah rendah. Namun berbeda dengan wilayah yang terletak di barat daya yaitu Provinsi Asir, yang mana provinsi ini memiliki curah hujan rata-rata 300 mm di bulan Mei dan Oktober yang mengakibatkan terjadinya gejala Monsoon. Gejala Monsoon adalah fenomena perubahan iklim secara ekstrim yang terjadi 42

akibat adanya perubahan tekanan udara secara ekstrim yang dapat menimbulkan dampak tekanan tinggi pada udara yang ditunjukkan dengan gejala angin kencang dan ribut pada musim panas, sedangkan pada musim dingin dapat menyebabkan terjadinya kekeringan. 7 Saudi Arabia memiliki lahan yang mayoritas merupakan padang pasir tak berpenghuni. Menurut data statistik tahun 2005, luas lahan yang ditanami hanya 0,09%. Sedangkan luas lahan yang diairi oleh irigasi diperkirakan hanya 16.200 km2 pada tahun 1998.

8

Namun seiring berkembangnya teknologi di

sana, tentu dapat dipastikan bahwa luas lahan yang diairi irigasi meningkat, mengingat banyaknya para pengunjung dari berbagai belahan dunia yang datang ke Saudi Arabia untuk menunaikan ibadah haji ataupun yang hanya sekedar berwisata. Negara ini sangat kaya dengan sumber daya minyak, bahkan perekonomian Saudi Arabia bergantung pada kegiatan produksi dan ekspor migas. Nilai produksi minyak di negara ini memiliki angka tertinggi di dunia yaitu mendekati 11 juta barrel per hari. Angka yang fantastis ini membuat Saudi Arabia diberi julukan negara petro dollar. 9 Namun kondisi tersebut bersamaan dengan adanya fakta bahwa negara Saudi Arabia sangat kekurangan tenaga kerja, terutama profesi yang sifatnya ‘pekerja kasar’. Oleh karena itu Saudi Arabia sangat membuntuhkan tenaga kerja dari luar negeri untuk menutup kekurangan tenaga kerja pada sektor

43

seperti buruh, supir, termasuk pembantu rumah tangga. Salah satu pengekspor besar tenaga kerja di Saudi Arabia adalah negara Indonesia.

B. SEJARAH SAUDI ARABIA Kajian tentang bagaimana sejarah terbentuknya Kerajaan Saudi Arabia merupakan bahasan yang perlu untuk dikaji pada penelitian ini, karena penting bagi pembaca untuk dapat mengetahui bagaimana asal-usul Kerajaan Saudi Arabia dan bagaimana dinamika proses terbentuknya kerajaan tersebut. Peneliti percaya bahwa proses terbentuknya suatu negara tentu berkaitan erat dengan kondisi negara pada saat ini. Oleh karena itu pembahasan tentang sejarah terbentuknya Kerajaan Saudi Arabia akan dimulai dari kebangkitan Gerakan Muwahhidun pada pertengahan abad ke-18. Zuhrotul Latifah menyebutkan, “Gerakan Muwahhidun adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memurnikan kembali ajaran-ajaran Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gerakan ini didirikan oleh Muhammad Ibn Abd al Wahhab didukung oleh menantunya bernama Muhammad Bin Sa’ud, seorang Syekh Arabia Tengah.” Visi spiritual yang dibalut dengan ambisi kekuasaan tersebut menbuahkan hasil berupa gerakan religi – politis yang gemilang pada tahun 1820 M dengan merebut dan menguasai Mekkah dan Madinah. 10 Wilayah Arab Saudi merupakan wilayah yang sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tahun 634 M dilanjutkan oleh Khulafah ar-Rasyidin dengan sistem kekhalifahan yang masih berada di Madinah. Lalu pada tahun 660 M kepemimpinan dilanjutkan oleh keluarga Amawiyah. Pada masa 44

pemerintahannya, pusat pemerintahan atau ibukota dipindahkan ke Damaskus, Syria. Tahun 750 M pemerintah Islam Abbasiyah menggantikan Bani Umayyah dan memindahkan pusat pemerintahan di Baghdad. Selain itu hasil gemilang lain yang muncul karena gerakan Muwahhidun adalah adanya gerakan pembaharuan di bidang pemikiran keagamaan, yang mana perkembangan pemikiran ini semakin tidak terbendung dan terus menerus meluas di sebagian wilayah Islam lainnya tidak hanya di Timur Tengah. 11 Gerakan Muwahhidun juga menjadi pelopor bangkitnya Gerakan Wahabi. Gerakan Wahabi merupakan gambaran penting dalam keberhasilan koalisi sistem religi-politik yang telah dikerjakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud.

12

Menurut Ali Mufrodi sebutan Wahabi

merupakan sebuah nama yang diberikan lawan-lawannya, karena pimpinannya yang bernama Muhamad bin Abdul Wahab. Ibnu Saud adalah orang yang saat itu berkuasa di kawasan Saudi Arabia. Ia yang mengizinkan perusahaan-perusahaan Barat untuk mengeksplorasi minyak di Saudi Arabia. Awalnya keuntungan dari hasil penjualan minyak tersebut diberikan kepada keluarga Saud, namun seiring bertambah banyaknya keuntungan yang dihasilkan lewat perdagangan minyak tersebut, Saud mulai membelanjakan uang tersebut untuk kepentingan kehidupan rakyatnya. Usahanya untuk menyejahterakan rakyatnya tercermin dari kebijakan beliau yang mewajibkan suku-suku nomadik untuk tinggal menetap

45

di Saudi Arabia. Selain itu ia juga berusaha untuk memberantas aksi kriminal yang menyerang para peziarah di Makkah dan Madinah. 13 Dinasti Saud muncul sebagai kekuatan politik yang paling berpengaruh, meskipun sejak abad ke-16 secara formal Arab telah dikuasai oleh Kesultanan Utsmaniyah. Wilayah ini terus mengalami pergolakan hingga akhir abad ke-19. Dinasti Saud semakin memperluas wilayahnya pada tahun 1744, satu persatu Dinasti yang lemah ditaklukannya. 14 Selain itu Inggris juga memiliki peran penting dalam terbentuknya kerjasama anara Saud dengan Wahab. Kerjasama tersebut antara lain menundukkan Nejd, memperluas kekuasaan mereka ke Pantai Timur dari Kuwait sampai Oman. Saudi Arabia juga membawa tanah tinggi ‘Asir di bawah kedaulatan mereka, dan pasukan mereka mengadakan serangan di Irak dan Suriah yang memuncak di kota Shi’a, Karbala pada tahun 1801. Tahun 1802 pasukan Saudi berhasil menundukkan Hejaz dan merebut dua kota suci yaitu Mekkah dan Madinah. 15 Muhamad bin Abdul Wahab mellihat bahwa visi dan misi dari Ibnu Saud memiliki kesamaan, oleh karenanya Muhamad bin Abdul Wahab mengirimkan surat kepada Ibnu Saud untuk mengadakan kerjasama. Awalnya Ibnu Saud ragu menerima tawarannya, karena merasa akan ada maksud terselubung dibalik kerjasama yang ditawarkan Muhamad bin Abdul Wahab. Namun pada akhirnya Ibnu Saud menyetujui kerjasama tersebut dengan syarat Muhamad bin Abdul Wahab tidak akan menuntut kekuasaan dan memungut pajak-pajak 46

kepada rakyat jikalau proses perluasan kekuasaan berhasil. Kesepakatan ini terbentuk ketika Muhamad bin Abdul Wahab menyetujui syarat yang ditentukan oleh Ibnu Saud. 16 Perjalanan politik kekuasaan Muhammad bin Saud hingga tahun 1901 mengalami banyak tantangan dan juga hambatan, mulai dari adanya pergolakan-pergolakan dan pemberontakan. Tahun 1902 M, Saudi Arabia telah memasuki sebuah titik balik sebuah zaman kebangkitan baru hingga berkembang menjadi kerajaan modern tahun 1932. 17 Pembentukan kerajaan modern ini tidak lepas dari peran Inggris. Pada tahun 1915 Ibnu Saud bertemu dengan Bracey Cocas utusan dari Inggris. Ia memberikan tawaran kepada Ibnu Saud untuk membangun sebuah kampung halaman di Palestina bagi bangsa Yahudi. Setelah 2 tahun berselang, akhirnya usulan itu terwujud dengan adanya pengiriman surat kepada Lord Balfour kepada Baron Walter Rothschild yang isinya tentang persetujuan didirikannya kampung halaman bagi bangsa Yahudi. 18 Lalu pada tahun 1932, Inggris menempatkan Ibnu Saud sebagai Raja Saudi Arabia yang pertama.19 Antara tahun 1901-1932 banyak peristiwa dunia yang turut mempengaruhi runtuhnya wilayah Saudi Arabia, seperti kekalahan Turki Utsmani dalam rangkaian Perang Dunia I. Keruntuhan wilayah Arab Saudi ini mengalami puncak situasi yang bersamaan dengan dimulainya Perang Dunia II. 20

47

Ibnu Saud atau yang juga dikenal dengan nama Abdul Aziz bagaimanapun telah menyatukan 4 provinsi terpisah dengan berbagai suku yang ada didalamnya menjadi satu negara Arab Saudi. Ia juga membuat konsolidasi yaitu dengan membagi negaranya menjadi 4 daerah yaitu : Nejd, Hijaz, Hasa dan Asir. Masing-masing wilayah ini dipimpin oleh seorang Amir. Puncak dari keberhasilannya membentuk negara Arab Saudi terjadi pada saat ia menyelenggarakan Kongres Islam di Mekkah pada tahun 1926. 21 Pemerintahannya dianggap baik serta bijaksana, dan pada akhirnya antara tahun 1926 dan 1931 Saudi Arabia mendapat pengakuan resmi dari semua negara besar di Eropa, termasuk Rusia dan Amerika Serikat. 22 Menurut serangkaian sejarah tadi, tentu tidaklah mengherankan apabila nama Ibnu Saud diadopsi sebagai nama dari negara Saudi Arabia yang berarti Arabnya Saud. Penggunaan nama Saud yang tercantum dalam nama negara Saudi Arabia, sebanding dengan usaha yang dilakukan oleh Ibnu Saud untuk mempersatukan Saudi Arabia.

C. PSIKOLOGI MASYARAKAT SAUDI ARABIA Berbicara tentang psikologi manusia, tentu sangat berkaitan erat dengan bagaimana pola pikir obyek yang diteliti, apa yang melatarbelakangi cara berpikirnya dan output berupa tindakan atau perilaku dari manusia itu sendiri. Pada sub bab ini akan dibahas tentang bagaimana psikologi dari masyarakat Saudi Arabia. Alasan mengapa hal ini penting untuk dibahas karena peneliti 48

menduga bahwa terdapat keterkaitan antara psikologi masyarakat Saudi Arabia yang menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya kasus TKI yang hendak di hukum mati di Saudi Arabia. Bab sebelumnya sempat membahas tentang bagaimana latar belakang sejarah dan seperti apa kondisi geografis negara Saudi Arabia. Menurut sumber, terdapat korelasi yang dekat antara geografi, sejarah dan perilaku manusia. Bagan di bawah ini akan menjelaskan tentang korelasi antara perilaku masyarakat, kondisi geografi dan latar belakang sejarah :

Gambar 2.1 Hubungan Geografi dan Sejarah (Sumber : http://idsejarah.net)

Pada Gambar 2.1 dijelaskan bahwa kondisi geografis Saudi Arabia lebih mengacu kepada bagaimana kondisi lingkungan setempat turut mengambil bagian sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan aktivitas masyarakat Saudi Arabia. Misalnya saja masyarakat Saudi Arabia mayoritas menggunakan pakaian seperti jubah yang menutup dari kepala 49

hingga sebatas mata kaki. Tentu selain merupakan budaya yang sudah menjadi tradisi di sana, pakaian mereka menyesuaikan kondisi iklim yang notabene memiliki iklim gurun. Sehingga baik wanita maupun pria cenderung menggunakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh dari sengatan sinar matahari. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa cuaca panas terekstrim di Saudi Arabia bisa mencapai 54 derajat celcius. Faktor iklim tersebut juga membentuk kebudayaan Saudi Arabia khususnya dalam hal berpakaian. Iklim gurun mewajibkan mereka untuk menutupi kulit mereka dari sengatan sinar matahari. Selain faktor iklim, alasan kebanggan yang dimiliki orang Arab terhadap baju yang disebut Top dan Abaya ini juga menjadi bagian tradisi bagi masyarakat Arab. Baju ini akan mereka gunakan di setiap kali ada kesempatan. Mereka memiliki anggapan bahwa baju top bagi laki-laki dan abaya bagi perempuan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan mereka. Bahkan seluruh anggota keluarga diwajibkan untuk mencintai baju khasnya, tanpa terkecuali bagi seorang Raja sampai rakyat kecil. 23 Selain geografi, latar belakang sejarah juga menjadi faktor pembentuk aktivitas perilaku masyarakat Saudi Arabia. Seperti kita ketahui bahwa Arab Saudi dulunya merupakan wilayah yang sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW, setelahnya kepemimpinan dilanjutkan oleh KhulafaharRasyidin dengang sistem kekhalifahan sampai pada tokoh terkemuka Ibnu Saud yang masih menerapkan sistem kerajaan pada sistem pemerintahan 50

Saudi Arabia. Sistem pemerintahan kerajaan ini tentu sangat lekat dengan latar belakang sejarah Saudi Arabia itu sendiri yang mana sejak awalnya sudah menganut bentuk kekhalifahan. Ibnu Saud merupakan sosok pemimpin yang powerful sehingga ia berhasil mempersatukan negara Saudi Arabia setelah melalui banyak proses tantangan dan hambatan. Perang-perang kecil demi mempersatukan dinasti-dinasti kecil dengan mudah dimenangkan oleh Ibnu Saud, namun untuk menjaganya agar tetap bersatu tentu diperlukan hukum yang tegas di Saudi Arabia. Menurut peneliti, sistem pemerintahan bentuk ini sudah cocok dengan kondisi di Saudi Arabia. Sistem kerajaan mempermudah Ibnu Saud untuk mengadakan peleburan dinasti-dinasti kecil yang ada saat itu. Sehingga apabila negara ini diganti sistem pemerintahannya menjadi republik yang menganut asas demokrasi, tidak ada yang dapat menjamin akan berjalan sesuai harapan. Pada Gambar 2.1 juga dituliskan bahwa aktivitas manusia membawa perubahan pada dua hal yaitu pada manusia (fisik dan sikap) dan pada lingkungan. Terdapat dua parameter perubahan sikap pada manusia yaitu maju/mundur. Maju berarti manusia cenderung memiliki sikap yang inovatif dan cenderung memiliki sikap moral yang baik, sedangkan mundur berarti manusia cenderung mengalami kemunduran dalam hal moralitas. Kedua parameter ini berlaku bagi fisik dan sikap dari manusia. Sebagai bahan informasi terkait bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus TKI yang terancam hukuman mati di Saudi 51

Arabia, hal yang lebih penting untuk dipaparkan adalah tentang Perubahan Psikologis masyarakat Saudi Arabia khususnya pada segi Sikap dan Perilaku. Penjelasan di bawah ini merupakan hasil klasifikasi sikap dan perilaku masyarakat Saudi Arabia yang menjadi adat dan tradisi mereka. 1. Kemajuan Sikap dan Perilaku Masyarakat Saudi Arabia Bahasa Arab merupakan bahasa resmi sekaligus bahasa pemersatu di Saudi Arabia, namun faktanya hingga kini penggunaan bahasa Arab dikategorikan sebagai bahasa mayor di dunia yang dituturkan oleh lebih dari 200 juta jiwa dan digunakan secara resmi di lebih dari 22 negara. 24 Seperti kita ketahui bersama jenis komunikasi dibagi menjadi dua yaitu verbal dan non-verbal. Terkadang seseorang belum tentu mampu menggabungkan

keduanya

secara

bersamaan.

Berbeda

dengan

mayoritas orang Saudi Arabia yang mampu memiliki pola komunikasi yang sangat ekspresif. Masyarakat Saudi Arabia pada umumnya memadukan antara bahasa verbal dengan non-verbal sekaligus, seperti demgan mimik, gesture, dan pendukung non-verbal lainnya dengan tujuan meyakinkan lawan bicaranya. 25 Selain itu tradisi yang hingga kini masih dipegang oleh masyarakat Saudi Arabia adalah mementingkan keramahtamahan terhadap tamu, kemurahan hati, keberanian, kehormatan dan harga diri. Terutama dalam memperlakukan seorang wanita. Nilai kehormatan orang Arab terutama wanita tidak boleh diganggu gugat oleh orang luar. Menurut 52

mereka, wanita adalah properti domestik, sehingga merupakan hal yang lazim bagi seorang pria tidak pernah mengenal atau bahkan sekedar melihat wajah istri atau anak perempuan dari seorang teman bahkan sahabatnya sendiri. 26 Nilai seorang wanita bagi orang Arab tentu bukan tanpa dasar yang jelas. Sesuai dengan Syariat Islam yang berlaku, orang Saudi Arabia memang

dilarang

bersama-sama

dengan

lawan

jenis,

bahkan

diharamkan untuk berjalan-jalan terlebih lagi untuk bergandengan tangan dengan orang yang bukan muhrim. Hukuman bagi pelanggarnya adalah kurungan penjara. 27 Salah satu budaya yang masih berlaku di Saudi Arabia adalah mengutuk seorang pencuri. Saudi Arabia masih menganggap bahwa mencuri merupakan perbuatan jahat. Hukum Qisash akan dijatuhkan untuk pencuri, yaitu hukuman potong tangan, sekalipun pencuri tersebut hanya mencuri beberapa real saja. Sehingga bukanlah suatu yang mengherankan bila ditemukan mobil mewah yang diparkirkan di berbagai tempat, namun tetap saja dijamin keamanannya. Mereka tidak perlu merasa was-was ketika memarkirkan mobil mereka berhari-hari walaupun di tempat yang sepi. 28

53

2. Karakteristik Negatif dan Perilaku Masyarakat Saudi Arabia Pada setiap sifat dan perilaku manusia tentu tidak akan pernah lepas dari suatu ketidaksempurnaan. Sekalipun mayoritas masyarakat Saudi Arabia beragama muslim bukan berarti bahwa cara dan etika mereka berkomunikasi selalu santun seperti yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Cara mereka berkomunikasi bersifat kultural, sehingga perlu dipahami bagi orang-orang yang hendak berkunjung ke Saudi Arabia untuk dapat mengatasi kemungkinan besar terjadinya kesalahpahaman dan meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik yang diakibatkan karena mis-komunikasi dengan masyarakat Arab setempat. 29 Sudah juga dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa gaya berkomunikasi masyarakat Arab terkenal ekspresif, namun mereka masih memiliki gaya komunikasi orang-orang Timur-Tengah pada umumnya, yang tentu sangat berbeda dengan pembicara orang-orang Barat yang cenderung langsung dan lugas. Umumnya mereka suka berbicara berlebihan dan banyak basa-basi (mujamalah). Misalnya adalah saat seseorang bertemu temannya, hanya untuk menanyakan kabar tidak cukup satu ungkapan, namun berkali-kali. Selain itu apabila seseorang bersikap to the point tanpa sebuah basa-basi, seringkali masih mengira yang dimaksudkan adalah kebalikannya. Contoh lain adalah penggunaan kata sederhana ‘La’ (Tidak) bila diucapkan oleh seorang tamu tidaklah cukup untuk menjawab permohonan seorang pribumi 54

Saudi Arabia agar tamu berkenan menambah makan dan minum. Supaya pribumi yakin bahwa tamunya benar-benar sudah kenyang terkadang tamu perlu mengulangi ‘La’ beberapa kali, bahkan ditambah dengan sumpah ‘Wallah’ yang artinya ‘Demi Allah’. 30 Pembahasan sebelumnya juga dibahas bahwa seorang wanita hanya boleh menjadi properti domestik, tidak untuk ‘konsumsi’ publik. Selain itu sangat jarang ditemukan adanya wanita dan pria yang bukan muhrimnya untuk membaur jadi satu karena tentu akan melanggar Syariat Islam yang berlaku. Hal ini membawa dampak negatif, saat terdapat peziarah dari negara lain yang bertujuan Umrah atau hanya sekedar berkunjung, khususnya wanita. Terkadang mereka tidak berpakaaian seperti masyarakat pribumi, sehingga wajah mereka terpapar dan menjadi tontonan masyarakat pribumi. Oleh karena itu, tidak heran banyak kasus-kasus pelecehan yang seringkali dialami oleh Tenaga Kerja dari berbagai penjuru negara khususnya wanita. Asumsi di atas didukung dengan adanya pandangan orang Arab terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang terkesan agak stereotif atau memberi ‘cap’ yang negatif. Dari sekian banyaknya orang yang berkunjung ke Saudi Arabia, orang-orang Indonesia termasuk yang paling mudah diidentifikasi baik dari segi fisik yang rata-rata tidak tinggi dan tidak besar, cara berpakaian dan cara berjalan. Oleh karena itu, WNI masih kurang dihargai saat berkunjung di Saudi Arabia terutama saar 55

sedang berjalan-jalan tanpa kostum atau identitas jama’ah haji, karena bisa menimbulkan asumsi orang Arab bahwa WNI tersebut adalah TKI/TKW.

31

Terkadang hal ini juga menjadi hal yang dimanfaatkan oleh

masyarakat Arab untuk menekan orang-orang yang mereka anggap lemah dan minder, maka tidak heran mereka sering menindas warga Indonesia yang menjadi TKI di sana. Berbicara soal anggapan ‘tamu adalah raja’ bagi sebagian besar orang Saudi Arabia, cara mereka menjamu makanan bagi tamunya adalah dengan sistem makan berjamaah. Bagi mereka makan berjamaah dengan menggunakan tangan (tanpa alat makan sendok/garpu) merupakan Sunnah Nabi. Setiap kali mereka sedang makan berjamaah, mereka akan cenderung mengajak orang lain untuk makan. Namun terkadang bagi masyarakat barat ini merupakan kebiasaan yang tidak baik, karena tidak mengedepankan segi higenitas dalam mengkonsumsi makanan. Tradisi ini masih menimbulkan perdebatan bagi peneliti apakah layak dianggap sebagai sebuah kemajuan/kemunduran. Budaya lain yang seringkali menjadi perdebatan dan cenderung membawa dampak negatif bagi pendatang yang belum mengenal budaya saling menyapa masyarakat pribumi adalah kebiasaan beradu pipi bahkan sampai 3 kali atau lebih, ada juga yang beradu hidung, tergantung dengan siapa ia bertemu. Hal ini tentu tidak biasa bagi masyarakat di Indonesia. Budaya tersebut terkadang dianggap sebagai 56

tindakan yang melecehkan bagi mereka yang belum mengerti tentang adat istiadat Saudi Arabia. 32 Selain budaya yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu negara, berbagai negara menganggap bahwa simbol kekayaan di suatu negara adalah berupa harta kekayaan, namun di negara ini, simbol kekayaan adalah banyaknya jumlah pembantu yang mereka pekerjakan di rumah, semakin banyak semakin kaya. Masih adanya anggapan bahwa pembantu adalah budak yang mereka bebas perlakukan apa saja tentu sangat bertentangan dengan tujuan para TKI yang bekerja di sana demi mencari nafkah keluarga. Terkadang hak-hak asasi mereka sangat dikesampingkan hanya karena mereka bekerja sebagai PRT. Sampai saat ini budaya tersebut masih berlaku di Saudi Arabia. 33 Setelah membahas bagaimana sikap dan perilaku masyarakat pribumi Saudi Arabia, tentu ditemukan banyak hal yang dianggap positif serta hal yang dianggap sebagai kemunduran/negatif dari adat dan tradisi orang Arab. Asumsi ini tentu tergantung bagaimana cara kita memandangnya. Banyaknya fakta di atas membuat peneliti menemukan beberapa adat dan tradisi yang menjadi salah satu faktor penyebab mengapa banyak TKI yang disiksa bahkan terancam hukuman mati di Saudi Arabia. Namun hal yang paling menjadi sorotan peneliti adalah cara

57

berkomunikasi dan pola pikir stereotif yang membawa dampak negatif bagi TKI yang ada di sana. Selain itu faktor budaya juga mendukung hal di atas. Adanya budaya yang menganggap bahwa semakin banyak pembantu yang mereka pekerjakan, semakin naik derajat seseorang di mata masyarakat membuat TKI yang bekerja di Saudi Arabia semakin tertekan. Terlebih jika memperhitungkan anggapan bahwa pembantu adalah budak yang mereka beli. Oleh karena itu, mereka bebas melakukan apa saja kepada budak mereka termasuk tindakan-tindakan yang tergolong tidak manusiawi seperti memukul, memperkosa, bahkan sampai membuatnya hamil tanpa ada pertanggung jawaban dari majikan. Saat TKI berusaha melawan kekerasan yang dilakukan oleh majikannya,

terkadang

mereka

sampai

melakukan

percobaan

pembunuhan kepada majikannya, namun hal ini justru membawa dampak jatuhan hukuman mati bagi para TKI. Bagi orang yang tinggal di Saudi Arabia tentu mereka harus tunduk terhadap salah satu hukum yang berlaku di sana, yaitu Hukum Qisash.

D. HUKUM QISASH Hukum Qisash merupakan hukum yang hingga saat ini masih berlaku di Saudi Arabia. Hukum inilah yang juga mengancam banyak tenaga kerja dari

58

Indonesia yang dituduh membunuh baik majikan maupun orang Arab lainnya. Sub bab ini akan menjelaskan tentang apa itu hukum Qisash. Arti kata Qisash adalah mengambil pembalasan yang sama, Qisash tidak akan dilakukan apabila yang membunuh mendapat permaafan dari ahli waris yang terbunuh dengan membayar ganti rugi (diat) yang wajar. Qisash ditujukan kepada kejahatan yang menyangkut nyawa atau anggota badan. Maksudnya apabila seseorang membunuh orang lain, wali korban berhak menuntut balas melalui hakim untuk menjatuhi hukuman mati bagi pelaku tersebut. Apabila seseorang menghilangkan anggota tubuh orang lain, korban berhak pula menghilangkan anggota tubuh yang sama pada pelaku tersebut sebagai hukumannya. Dengan kata lain, orang yang membunuh akan dibalas pula dengan dibunuh. 34 1. Dasar Hukum Qisash Hukum Qisash tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi lebih kepada hak perorangan. Perorang yang dimaksud adalah si korban atau walinya. Pembunuhan yang sengaja dilakukan wajib di Qisash atau dengan kata lain pelakunya wajib dijatuhi hukuman mati. 35 Dasar hukum Qisash adalah Surah al Baqarah ayat 178, yang di dalamnya memiliki arti orang-orang yang beriman diwajibkan atas Qisash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Namun barangsiapa yang mendapat maaf dari saudaranya, yang 59

memaafkan tersebut mengikuti cara yang baik, dan yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.36 Selai itu pada Surah Al Isra’ ayat 33 menyatakan bahwa janganlah manusia saling membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali demi kebenaran. Misalnya orang tersebut pantas untuk dibunuh sebagai Qisash atau hukuman baginya. Barangsiapa yang dibunuh secara zalim maka akan diberikan kepada keluarga terdekatnya kekuasaan penuh untuk menuntut balas bagi si pembunuhnya kepada hakim. Namun kekuasaan ini tidak diperkenannkan untuk disalah gunakan misalnya membunuh yang bukan pelakunya, atau membunuh dua orang sebagai pembalasan atas terbunuhnya satu orang. 37

2. Syarat-syarat Qisash Pelaksanaan hukuman Qisash dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : 38 1) Orang yang menjadi pelaku pembunuhan itu sudah baligh dan berakal 2) Ada kesengajaan membunuh 3) Yang membunuh bukanlah bapak dari yang dibunuh 4) Dilakukan secara langsung

60

5) Ikhtiar/bebas dari paksaan, segala perbuatannya yang dilakukan secara

paksaan/disuruh

pertanggungjawaban

tidak

sepenuhnya

akan

dimintakan

sebagai

kejahatan,

pelanggaran atau dosa. 6) Yang dibunuh bukan budak yang dimilikinya 7) Yang dibunuh bukan orang kafir 8) Ada bukti yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan yang mengilangkan anggota tubuh seseorang yang benar-benar merupakan pelaku pidana tersebut. 9) Ada dua orang saksi yang benar-benar ada di tempat kejadian perkara.

3. Qisash Anggota Badan Sama halnya dengan menghilangkan nyawa seseorang, penganiayaan terhadap

anggota

badan

manusia

juga

harus

dibalas

dengan

penganiayaan seperti yang dilakukan. Misalnya orang yang memotong tangan harus dibalas dengan memotong tangan pula, tidak boleh memotong kaki jika yang dikenai adalah tangan. 39 Namun terdapat pengecualian apabila tangan yang sehat memotong tangan yang lumpuh, mata yang melihat menganiaya mata yang buta, tindakan tersebut tidak akan dibalaskan. Lain halnya dengan menganiaya

61

telinga, sekalipun telinganya tuli, karena sekalipun tuli, fungsi telinga yaitu mencegah serangga masuk. 40 Dasar hukum Qisash menyangkut anggota badan diterangkan dalam Surah al Ma’idah ayat 45 yang mengandung arti

di dalam Tawrat,

diwajibkan hukum Qisash kepada orang-orang Yahudi agar mereka dapat memelihara kelangsungan hidup manusia. Ditetapkan pula bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung dan gigi dengan gigi. Luka-luka pun sedapat mungkin dikenakan Qisash pula. Namun barangsiapa yang memaafkan dan menyedekahkan hak Qisashnya terhadap pelaku kejahatan, maka sedekah itu merupakan kafarat yang dapat menghapus sebagian dosanya. Barangsiapa yang tidak menerapkan hukum Qisash dan lain-lainnya yang telah ditetapkan Allah, akan termasuk orang-orang yang zalim. 41 Pada dasar hukum tersebut juga ditegaskan bahwa setiap luka Qisash dan tindak pidana yang menyangkut anggota badan adalah hak pribadi korban untuk melakukan tuntunan. Maksudnya adalah pihak korban bisa saja menggugurkan hukuman Qisash sepanjang itu menyangkut haknya. Namun ia tidak berhak menggugurkan hal yang ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum. Jadi dengan kata lain, sekalipun korban/wali korban memaafkan, tetapi jika dari segi perbuatan jarimah hal tersebut mengganggu ketentraman umum, penguasa berhak untuk memberikan beban dengan sanksi hukum ta’zir. 42 62

E. PENYAJIAN DATA Pada sub bab ini, peneliti akan menjabarkan tentang bagaimana prosedur menjadi TKI melalui jalur pemerintah dan jalur swasta. Penjabaran ini akan memamparkan secara jelas apa perbedaan kedua jalur tersebut. 1. Prosedur Menjadi TKI 1) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Gambar 2.2 Prosedur Menjadi TKI melalui BNP2TKI Sumber : ppid.bnp2tki.go.id/index.php/publikasi-cetakan/368-langkah-menjadi-tki-yangaman

Berdasarkan skema tersebut terkait prosedur untuk menjadi TKI yang resmi, suatu Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) bahkan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia, harus menuhi syarat tertentu tidak serta merta hanya mengirimkan TKI ke Luar Negeri tanpa ada kualifikasi khusus bagi badan penyalur baik 63

pemerintah atau swasta. Syarat tersebut antara lain adalah memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri, memperoleh kontrak pekerjaan, memperluas usaha di negara tujuan penempatan, dan meningkatkan kualitas SDM. Setelah Badan Penyalur tersebut memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam merekrut TKI, hal penting lainnya adalah Surat Persetujuan Penempatan TKI. Namun sebelum memperoleh Surat Persetujuan Penempatan TKI, calon TKI tersebut harus melalui proses seleksi yang diadakan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker). Jadi saat TKI sudah memenuhi standar yang ditentukan Disnakertrans dan dianggap layak, maka calon TKI diperbolehkan melalui tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah calon TKI harus menandatangani Surat Perjanjian dan juga telah memperoleh Surat Persetujuan Penempatan TKI yang disahkan oleh Disnaker. Selain itu calon TKI perlu memastikan bahwa nantinya ia memperoleh Asuransi, Pendidikan berupa Pelatihan, memperoleh Paspor dan juga Visa Kerja. Oleh karena itu, penting bagi calon TKI untuk memahami dengan seksama tentang isi perjanjian yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia. Proses selanjutnya yang juga sangat penting adalah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) yang diselenggarakan oleh BP3TKI. Pelatihan ini merupakan pelatihan yang wajib diikuti oleh calon

64

TKI yang berfungsi untuk memberi bekal saat berada di negara tujuan. Oleh karena itu PAP tidak boleh dilewatkan oleh calon TKI. Setelah mengikuti PAP, calon TKI akan memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar

Negeri

(KTKLN)

yang

dapat

diperoleh

di

BNP2TKI/BNP3TKI/LP3TKI/P4TKI. Kartu ini wajib dimiliki oleh setiap calon TKI yang lolos kualifikasi. Sehingga dapat di katakan bahwa kartu ini merupakan tanda bahwa calon TKI telah dinyatakan sebagai TKI yang sah. Apabila TKI telah melakukan prosedur di atas, maka TKI dinyatakan siap untuk berangkat ke negara tujuan. Sesampainya di negara tujuan TKI wajib lapor ke perwakilan RI di negara tujuan. Jika kontrak kerja sudah berakhir dan TKI telah tiba di tanah air, TKI pun wajib melaporkan diri ke petugas BP3TKI yang ada di bandara/pelabuhan.

2) Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTKI) 43 Berikut ini persyaratan-persyaratan kerja yang harus dipersiapkan saat seseorang mendaftarkan diri sebagai calon TKI melalui PJTKI, seperti yang tercantum pada www.PJTKI.net. Situs ini merupakan situs yang didalamnya juga memuat lowongan-lowongan kerja yang bersumber dari beberapa PJTKI resmi. Syarat-syarat tersebut antara lain :

65

a. Umur minimal pendaftar calon TKI adalah 25- 45 tahun, namun untuk profesi supir umur lebih dari 50 tahun masih diperbolehkan. Kualifikasi umur untuk profesi Pembantu Rumah Tangga (PRT) adalah 22-35 tahun. b. Lulus medical check-up. Biaya medical check-up dibebankan kepada pendaftar sebesar Rp 500.000,00 – Rp 650.000,00. Selain medical check up, calon TKI harus memenuhi kualifikasi kesehatan dengan mengikuti GCC Approved Medical Center's Asscociation (GAMCA). Biaya untuk mengikuti GAMCA adalah sebesar Rp 1.000.000,00 – Rp 1.200.000,00. c. Calon TKI wajib menyiapkan dana untuk membayar biaya proses pemberangkatan sesuai dengan lowongan yang hendak dilamar. d. Calon TKI harus sudah memiliki Paspor. e. Calon TKI wajib mempersiapkan berkas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran, baik dalam bentuk fotokopi maupun asli. f. Calon TKI juga harus menunjukkan Ijazah Pendidikan Terakhir dalam bentuk fotokopi dan juga asli. g. Khusus untuk calon TKI wanita, diperlukan Surat Izin dari Orangtua atau Wali. 66

h. Calon TKI wajib menyiapkan Pasfoto berwarna ukuran 4×6 cm dengan background putih sebanyak 2 lembar dan Pasfoto berwarna ukuran 4×6 cm dengan background merah sebanyak 12 lembar. i. Calon TKI wajib mengisi formulir dan menandatangani peraturan dasar proses pemberangkatan. j. Calon TKI harus membawa Materai Rp 6.000,00 sebanyak 1 lembar. k. Apabila memiliki Sertifikat Khusus kegiatan yang pernah diikuti, harap dibawa dalam bentuk fotokopi dan juga asli. Catatan: a) Calon TKI dengan profesi supir wajib memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) sesuai lowongan yang ada, serta harus lulus uji mengemudi. b) Semua dokumen persyaratan harus asli dan difotokopi 1 rangkap. c) Sedangkan untuk profesi PRT akan dilakukan pengujian bagi calon TKI sesuai dengan posisi yang tersedia. d) Lowongan di Saudi Arabia diutamakan bagi yang sudah mengenal dakwah Sunnah atau bermanhaj salaf, akan tetapi 67

jika ada di antara masyarakat umum yang ingin mendaftar PJTKI siap membantu. Setelah calon TKI melengkapi berkas yang diperlukan, selanjutnya Prosedur untuk menjadi TKI di Saudi Arabia adalah sebagai berikut : Calon TKI yang mendaftar ke negara Saudi Arabia, prosedurprosedur

proses

yang

harus

dijalani

adalah sebagai

berikut

(diperbaharui di website www.pjtki.net, pada 30 Januari 2014) : a. Calon TKI bisa mendaftar melalui email, dengan alamat [email protected].

Apabila

tidak memiliki

email,

bisa

mendaftar melalui SMS ke nomor 087888111933, yang berisi keterangan-keterangan

sebagai

berikut

:

Nama – Umur – Kota tempat tinggal – Keahlian yang dimiliki – Negara Tujuan. b. Apabila calon TKI merasa belum yakin dan masih memiliki banyak pertanyaan yang ingin diajukan, dipersilakan untuk datang pada hari Sabtu atau ‘Ahad ke rumah pemilik PJTKI, tentunya dengan membuat jadwal terlebih dahulu dengan bertemu atau menghubungi nomor yang tersedia, dan tidak lupa membawa surat lamaran serta biodata lengkap. Setelah memperoleh informasi yang cukup, akan tetapi tidak ada lowongan yang cocok, maka calon TKI dimohon menunggu 68

informasi selanjutnya dari kami. Namun calon TKI diperbolehkan berusaha mencari lowongan pekerjaan lain di PJTKI lain. c. Calon TKI yang ingin mendaftar harus mengisi formulir pendaftaran. Setelah itu calon TKI melalui proses wawancara pertama dengan petugas kantor sambil menyerahkan dokumendokumen yang diperlukan seperti yang telah disebutkan pada persyaratan-persyaratan

di

atas.

Calon

TKI

harus

membayar biaya sebesar Rp 300.000,00 – Rp 650.000,00 untuk keperluan medical check-up (biaya medical check-up tidak termasuk biaya proses). Setelah itu calon TKI dapat mengikuti medical check-up pada hari yang sama bila waktunya memungkinkan. Calon TKI juga diperbolehkan untuk menunggu di kantor hingga hasil medical check-up keluar, karena biasanya hasil medical check-up keluar setelah 1-3 hari. d. Setelah proses wawancara selesai, calon TKI bisa mengikuti wawancara

yang

kedua,

bersama

dengan

perwakilan

Perusahaan-Perusahaan rekanan kami yang ada di luar negeri menggunakan aplikasi Skype atau cukup perwakilan Perusahaan rekanan Luar Negeri yang ada di sini. Apabila calon TKI diterima bekerja pada salah satu Perusahaan rekanan kami maka calon TKI akan diminta untuk membayar biaya proses yang kami sebutkan untuk proses selanjutnya, dengan catatan bila calon 69

TKI juga cocok dengan pekerjaan yang ditawarkan. Namun, apabila calon TKI merasa lowongan tersebut kurang cocok maka diperbolehkan untuk menunggu panggilan interview yang berikutnya. Bagi calon TKI wajib unuk menanyakan secara detail mengenai ada atau belum adanya visa dan juga Perjanjian Kerja (PK)-nya, kemudian tanyakan juga fasilitas-fasilitas apa saja yang akan disediakan seperti adakah asrama, dan berapa lama untuk diperbolehkan untuk tinggal di asrama, atau pertanyaan lainnya. Proses ini harus dilakukan sebelum GAMCA agar tidak sia-sia mengeluarkan biaya setelah mendapatkan kepastian diterima kerja. e. Setelah proses wawancara kedua selesai, calon TKI mengikuti proses medical GAMCA. Apabila hasilnya tidak sesuai dengan kualifikasi yang ada, maka calon TKI tidak dapat melanjutkan proses pemberangkatan dan uang medical tidak dapat dikembalikan, sebab calon TKI sudah menerima hasil medical. Namun apabila hasilnya sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan, maka calon TKI dapat mengikuti proses selanjutnya. Pada proses GAMCA ini calon TKI biasanya akan dikenakan biaya sebesar Rp 1.000.000,00 – Rp 1.500.000,00. f. Calon TKI wajib membayar biaya proses sesuai yang disebutkan oleh PJTKI.NET. Biaya tersebut dapat dibayarkan di kantor, 70

kemudian calon TKI dapat menunggu sementara di kantor, boleh pulang, atau bisa juga menunggu di penampungan yang disediakan. Calon TKI harus menunggu proses penerjemahan dokumen-dokumen, passport, foto passport, menunggu paspor keluar dari imigrasi. Sedangkan untuk visa lowongan Saudi Arabia sudah siap, namun visa untuk di luar Saudi Arabia belum. Oleh karena itu, kami harap agar para kandidat bersabar menunggu sampai visa turun. Setelahnya persiapan untuk cap stampel visa di Kedutaan, keluar cap stempel visa dari Kedutaan Saudi Arabia dan menunggu sampai passport turun dari Kedutaan. Selama menunggu, calon TKI dipersilahkan untuk pulang terlebih dahulu dan menunggu dihubungi kembali untuk proses selanjutnya. Namun calon TKI bisa juga menunggu di kantor, tetapi kantor tidak menanggung biaya makan selama menunggu,

sebab

jarak

waktu

proses

dimulai

hingga

pemberangkatan TKI paling cepat adalah 1,5 Bulan. g. Setelah proses tersebut selesai, akan dilakukan pendaftaran online PAP. Setelah itu calon TKI wajib mengikuti program PAP tersebut

selama

1

hari,

pengurusan

pajak

Kedutaan,

penandatanganan kontrak kerja, pajak viskal, booking tiket penerbangan, dan handling bandara sampai penerbangan.

71

Proses antara Program PAP dengan pemberangkatan biasanya paling cepat memakan waktu 3 hari. h. Sesampainya di tujuan, TKI diharapkan bekerja sebaik mungkin. Cuti berlaku setelah masa kontrak habis, itu pun bila kontrak kerja diperpanjang.

2. Perbedaan Prosedur antara BNP2TKI dan PJTKI Berdasarkan data di atas, peneliti membuat tabel yang membedakan prosedur pendaftaran calon TKI melalui jalur pemerintah (BNP2TKI) dan jalur swasta (PJTKI). Pemerintah (BNP2TKI)

Agen/Swasta (PJTKI)

Mendaftar di Disnakertrans Kab/Lota

Bisa mendaftar menggunakan email/sms

Mengikuti Proses seleksi dilakukan oleh PPTKIS Disnakertrans kab/kota

Mengisis formulir pendaftaran dan interview pertama dengan petugas

yang dan

Menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS yang disahkan oleh Disnakertrans Kab/Kota

Menyerahkan diperlukan.

Medical Check Up

Membayar 300-650rb untuk medical check-up. Lalu bisa mengikuti medical checkup pada hari yang sama bila memungkinkan. Hasil bisa ditunggu, bila memungkinkan

72

dokumen

yang

bisa langsung proses selanjutnya. Mendapat : Asuransi, pendidikan & pelatihan, Paspor & Visa Kerja

Wawancara dengan perwakilan Perusahaan yg ada di luar negeri dengan Skype/cukup perwakilan Perusahaan rekan Luar Negeri yang ada di sini. Bila diterima maka akan diminta untuk membayar biaya proses selanjutnya.

Menandatangani Perjanjian telah disahkan Perwakilan RI

Mengikuti proses medical GAMCA dengan membayar Rp 1-1,5jt.

yang

Wajib mengikuti PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan)

Dokumen seperti :

yang

diperlukan

penerjemahan dokumendokumen & rekom passport, foto passport, menunggu passport keluar dari imigrasi, visa; akan diurus oleh agen. Mendapatkan KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) GRATIS dari BNP2TKI/BP3TKI/LP3TKI/P4TKI

Mengikuti program PAP selama 1 (satu) hari, pengurusan pajak Kedutaan, penandatanganan kontrak kerja, pajak viskal, booking tiket penerbangan, dan handling bandara sampai penerbangan.

Lapor ke Perwakilan Republik Indonesia (RI) setelah tiba di Negara Penempatan

Sampai ditujuan bekerja sebaik mungkin.

Tabel 2.1 Perbedaan Prosedur antara BNP2TKI dan PJTKI Berdasarkan perbandingan tersebut dapat dikatakan bahwa, menggunakan Jasa Agen lebih mempermudah calon TKI yang hendak Ke 73

Saudi Arabia. Selain dokumen-dokumen administrasi yang sudah diuruskan oleh agen, peluang untuk diterima kerja di luar negeri juga lebih besar. Kemudian muncul kesan bahwa seseorang yang ingin bekerja di luar negeri tidak memerlukan kemampuan yang mumpuni untuk sekedar menjadi PRT, karena cukup dengan cara menempuh wawancara yang sifatnya hanya ‘formalitas’ saja mereka akan dengan sangat mudah diterima. Hal ini berbeda dengan jalur yang pemerintah sediakan. TKI harus secara mandiri mengurus dokumen yang ada dan tentu prosesnya akan memakan waktu yang panjang dan sangat melelahkan. Fakta yang cukup mengkhawatirkan adalah saat proses administrasi dan pembekalan selesai dan TKI boleh diberangkatkan, nasib TKI di negara tujuan seolah bukan lagi tanggungan dari negara, karena mereka tidak diwajibkan untuk lapor ke perwakilan negara Indonesia di negara tujuan. Berbeda dengan prosedur yang diwajibkan bagi TKI yang berangkat dengan jalur pemerintah, mereka wajib lapor setelah tiba dan pulang ke tanah air.

3. Kemudahan untuk Menjadi TKI di Saudi Arabia Dewasa ini, untuk dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari seseorang dituntut untuk mencari pekerjaan yang layak, akan tetapi saat ini mencari 74

pekerjaan tidaklah mudah karena ketatnya persaingan dalam dunia kerja. Mereka yang memiliki kemampuan akademik atau skill tertentu biasanya memiliki peluang yang besar untuk memperoleh pekerjaan. Namun hal tersebut tentu bagi mereka yang sejak awal tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan skill agar dapat bersaing dalam dunia pekerjaan. Kondisi tadi berlaku bagi beberapa angkatan kerja yang tergolong unskilled, khususnya angkatan kerja di Indonesia. Mereka tidak memiliki skill lain, selain tenaganya untuk bekerja. Biasanya pekerja unskilled hanya akan mendapatkan gaji yang rendah, padahal sistem kerja mereka lebih menguras tenaga dibandingkan dengan mereka yang memiliki skill tertentu. Oleh karena itu mereka akan sulit menaikkan taraf hidup mereka apabila mereka tidak mencari pekerjaan di tempat lain. Dorongan untuk meningkatkan taraf hidup tersebut menjadi salah satu alasan para TKI menjalani profesi sebagai PRT di luar negeri, yang dalam kasus adalah Saudi Arabia. Mereka berharap taraf hidup mereka akan naik setelah mereka bekerja di Saudi Arabia. Namun dalam meraih tujuan mereka untuk meningkatkan taraf hidup tersebut, pada kenyataanya banyak permasalahan muncul yang harus dihadapi para TKI tersebut. Permasalahan yang seringkali terjadi misalnya, adanya ketidakmampuan TKI untuk memahami perintah dari majikan dengan bahasa Arab, sehingga menyebabkan adanya mis-komunikasi yang berdampak fatal seperti

75

penyiksaan yang diberikan majikan terhadap pekerjanya karena tidak mampu bekerja sesuai instruksi yang diberikan. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, seseorang dapat mendaftarkan diri sebagai TKI dengan profesi PRT di Saudi Arabia meskipun hanya berlatar pendidikan SMP, melalui PJTKI. Pendaftarannya pun relatif lebih mudah dibandingkan mendaftar melalui Disnakertrans. Pada sub bab kali ini akan dibahas mengenai kemudahan apa saja yang diberikan oleh PJTKI bagi calon TKI yang ingin berangkat ke Saudi Arabia, dan bagaimana perbandingannya dengan standar kualifikasi dari Disnakertrans. Seorang calon TKI yang berminat untuk menjadi PRT di Saudi Arabia, tidak diwajibkan memiliki kemampuan khusus. Mereka yang lulusan SMP sudah dianggap memenuhi kualifikasi sebagai calon TKI. Pendaftarannya pun relatif sangat mudah jika melalui jalur PJTKI. Melalui PJTKI, calon TKI dapat mendaftarkan diri hanya melalui sms atau email. Setelahnya mereka diberi formulir pendaftaran dan boleh langsung mengikuti interview dengan petugas PJTKI. Proses pendaftaran ini relatif sangat mudah dibandingkan melalui jalur Disnakertrans. Jika mendaftar melalui Disnakertrans, calon TKI harus datang langsung untuk mendaftar dan mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Disnakertrans. Setelah dinyatakan layak menjadi calon TKI barulah menempuh tahap selanjutnya.

76

Pada tahap tadi kelayakan calon TKI diuji apakah sesuai kriteria ataukah tidak. Tetapi terkadang hal ini tidak menjadi tahapan yang penting bagi PJTKI. Interview yang dilakukan pun terkadang hanya sekedar formalitas, mengingat banyaknya permintaan TKI dari Saudi Arabia itu sendiri. Meskipun pendaftaran melalui PJTKI lebih mudah, calon TKI akan dipungut biaya-biaya untuk mengurus administrasi dan biaya lainnya yang tidak sedikit. Calon TKI wajib membayar sebesar 300-650 ribu rupiah hanya untuk medical check-up. Selain itu calon TKI juga harus membayar sebesar 11,5 juta rupiah untuk mengikuti proses medical GAMCA. Biaya tadi hanya untuk cek kesehatan yang tentunya di luar biaya pendaftaran dan pengurusan paspor, visa, dsb. Namun menurut pengalam TKI Siti Maesaroh, yang diberangkatkan ke Saudi Arabia melalui jalur Disnakertrans, ia sama sekali tidak dipungut biaya apapun. Siti Maesaroh juga merasa puas dengan kinerja pemerintah melalui Disnakertrans. Hal lain yang membuat pendaftaran menjadi TKI lebih mudah melalui PJTKI adalah segala proses administrasi semua diurus oleh PJTKI. Banyak TKI yang malas untuk mengurus segala sesuatunya sendiri atau tidak paham tentang bagaimana birokrasi pendaftaran untuk menjadi TKI melalui jalur pemerintah. Kesempatan ini menjadi peluang emas bagi para biro jasa TKI untuk membantu mereka, tentu dengan biaya yang tidak sedikit. 77

Setelah TKI sudah melalui proses pendaftaran dan lolos serangkaian test kesehatan, mereka wajib mengikuti program Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) selama 1 hari. Menurut peneliti, program ini tidak begitu efektif untuk mempersiapkan calon TKI yang akan diberangkatkan, karena sejak awal mereka tidak melalui uji kualifikasi standar seperti yang Disnakertrans lakukan. Setelah semua berkas lengkap dan sudah mengikuti program PAP, TKI boleh diberangkatkan. Sesampainya di sana, mereka diharapkan bekerja sebaik mungkin. Hal ini sangat berbeda dengan Disnakertrans yang mewajibkan TKI untuk lapor kepada perwakilan RI apabila sudah tiba di tempat tujuan. Meskipun hal ini tidak terlalu penting bagi TKI, sebenarnya hal ini merupakan tahap yang penting bagi pemerintah Indonesia untuk tetap memantau bagaimana perkembangan TKI yang ada. Kemudahan yang ditawarkan oleh PJTKI dalam mewujudkan keinginan calon TKI untuk berangkat ke Saudi Arabia tersebut justru menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya TKI yang bermasalah di Saudi Arabia. Mereka yang hanya lulusan SMP tentu tidak cukup mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di Saudi Arabia. Mereka juga belum tentu dapat memahami perilaku dan budaya orang Saudi Arabia. Oleh karena itu kemudahan yang ditawarkan PJTKI merupakan langkah awal munculnya banyak masalah TKI di Saudi Arabia.

78

4. Faktor Penarik dan Pendorong TKI ke Saudi Arabia Pada sub bab sebelumnya telah dibahas sedikit mengenai faktor penarik yang membuat TKI tertarik untuk bekerja di Saudi Arabia. Pada sub bab kali ini peneliti akan membahas lebih detail mengenai faktor penarik dan pendorong yang membuat TKI ke Saudi Arabia. Faktor penarik merupakan faktor yang dimiliki oleh negara yang dituju oleh TKI, pada konteks ini adalah negara Saudi Arabia. Seperti yang sudah pernah dijelaskan bahwa negara Saudi Arabia memiliki daya tariknya sendiri di mata TKI untuk menjadi tujuan mencari peruntungan. Faktor pertama yang menjadikan negara ini menarik adalah fakta bahwa negara ini merupakan pengekspor minyak terbesar dan perekonomiannya bergantung pada perdangangan minyak. Keunggulan ini membuat negara Saudi Arabia menjadi negara yang memiliki sebutan negara petro dollar. Para calon TKI menganggap bahwa dengan mengadu nasib di negara petro dollar ini mereka akan merasakan peningkatan taraf hidup ke arah yang lebih baik, dibandingkan saat bekerja di Indonesia. Faktor penarik yang kedua adalah tawaran gaji yang lebih besar di bandingkan bekerja di Indonesia. Persoalan upah menjadi alasan utama mengapa calon TKI berambisi untuk pergi ke Saudi Arabia. Bagi calon TKI yang melamar sebagai PRT dengan skill yang pas-pasan tentu merasa senang dengan tawaran upah kerja yang tinggi dibanding ia bekerja sebagai PRT di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi TKI di Saudi Arabia 79

adalah pilihan yang menggiurkan bagi angkatan kerja yang hanya lulusan SMP dan tergolong unskilled. Faktor penarik yang ketiga adalah tingginya angka permintaan tenaga kerja untuk profesi PRT di Indonesia. Terkadang jumlah permintaan tenaga kerja yang masuk lebih besar dibanding peminatnya. Hal ini terjadi karena satu rumah tangga di Saudi Arabia tidak hanya memiliki satu pekerja rumah tangga saja, tetapi rata-rata lebih dari satu. Jumlah PRT yang dimiliki tergantung pada kekayaan yang dimiliki dan kemampuan untuk menggajinya. Bagi masyarakat Saudi Arabia jumlah PRT menggambarkan kekayaan majikannya. Sehingga semakin banyak ia memiliki PRT, ia akan dipandang sebagai orang yang berlimpah. Faktor penarik selanjutnya adalah banyaknya orang Indonesia yang ada di Saudi Arabia, baik yang sedang bekerja, menempuh pendidikan, bahkan menetap di Saudi Arabia. Hal ini terkadang menjadikan calon TKI bertindak gegabah tanpa berpikir panjang untuk mengajukan diri menjadi TKI di Saudi Arabia. Mereka berharap suatu saat bila terjadi permasalahan, akan banyak orang Indonesia yang menolong. Padahal hal tersebut belum menjamin keberadaannya akan aman dan sejahtera di Saudi Arabia, karena setiap orang yang bekerja di Saudi Arabia tentu memiliki kepentingannya masing-masing. TKI yang bermasalah dan segera mengadu ke perwakilan Indonesia yang ada di Saudi Arabia belum tentu langsung ditangani seketika itu juga, semuanya harus melalui proses yang sudah ditentukan 80

pemerintah. Oleh karena itu banyaknya sesama orang Indonesia bukan menjadi jaminan yang pasti seorang TKI dapat dilindungi hak-haknya. Setelah membahas tentang faktor penarik, selanjutnya adalah membahas tentang faktor pendorong. Faktor pendorong muncul dari dalam diri seorang calon TKI/TKI maupun dari lingkungan atau negara Indonesia itu sendiri. Faktor pendorong pertama adalah terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Permasalahan ini merupakan permasalah utama bagi setiap warga Indonesia yang memilih untuk bekerja di Saudi Arabia. Sampai saat ini jumlah pekerja yang ada di Indonesia tidak sebanding dengan tawaran lapangan pekerjaan yang ada. Hal ini menjadi permasalahan yang serius bagi para TKI yang tergolong unskilled yang hanya menempuh pendidikan sampai SMP atau bahkan tidak lulus SD. Mereka yang memiliki gelar sarjana pun mulai sulit menemukan pekerjaan yang sebanding dengan gelar yang mereka miliki, apalagi bagi mereka yang tergolong unskilled. Oleh karena itu syarat yang tidak rumit untuk menjadi TKI dengan profesi PRT di Saudi Arabia menjadi tawaran yang sayang untuk dilewatkan, meskipun banyak resiko yang harus ditempuh sesampainya di Saudi Arabia. Faktor pendorong yang selanjutnya adalah keinginan TKI untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Sifat dasar manusia yang tidak pernah puas dan selalu merasa kurang menjadi dasar munculnya faktor pendorong ini. Seseorang yang sudah bertahun-tahun menjalani 81

profesinya sebagai PRT di Indonesia tentu ingin suatu saat bisa menambah penghasilan atau memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Terlebih saat mendengar adanya rekan mereka yang berprofesi sama sebagai PRT namun bisa berangkat ke luar negeri dan setiap bulannya bisa mengirim uang dengan jumlah yang banyak ke tanah air. Hal ini tentu sangat mendorong angkatan kerja PRT yang ingin memperbaiki taraf hidup. Selain itu apabila ia berhasil berangkat ke Saudi Arabia untuk bekerja di sana, tentu menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi dirinya dan secara tidak langsung dapat meningkatkan status sosialnya setelah pulang ke tanah air. Faktor pendorong berikutnya adalah tawaran akan kemudahan untuk naik haji apabila bekerja di Saudi Arabia. Seperti kita ketahui bersama, negara Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam dan memiliki impian untuk bisa menjalankan ibadah Haji. Oleh karena itu dengan menempuh jalan sebagai pekerja di Saudi Arabia, banyak calon TKI yang berharap biaya untuk menjalani ibadah Haji bisa lebih sedikit dan jalannya dimudahkan. Fakta lain yang juga menjadi faktor pendorong adalah seringkali peserta haji justru memanfaatkan visanya untuk bekerja sebagai TKI di Saudi Arabia, dan hal ini menambah masalah baru bagi pemerintah Indonesia. Faktor

pendorong

lainnya

adalah

fasilitas

pemerintah

yang

menggratiskan calon TKI untuk berangkat ke Saudi Arabia melalui Disnakertrans. TKI yang bernama Siti Maesaroh, Dahlia dan Yatinah, juga 82

merasa diuntungkan dengan program pemerintah yang memberangkatkan mereka ke Saudi Arabia dengan gratis.44 Faktor pendorong ini lantas membuat para calon TKI yang kekurangan secara finansial sangat diuntungkan.

5. Sekilas Kasus Berikut adalah sekilas kasus yang diperoleh langsung melalui wawancara oleh peneliti dengan mantan TKI yang pernah bekerja di Saudi Arabia. Hasil wawancara tersebut merupakan gambaran situasi nyata yang bisa melengkapi data penelitian ini dan juga memberikan gambaran bahwa tidak semua TKI mengalami nasib yang buruk. Seorang mantan TKI bernama Siti Maesaroh, pernah menjalankan profesi sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Saudi Arabia. Profesi tersebut ia jalani selama 5 tahun di kota yang berbeda-beda. Gaji yang diterima selama ia bekerja di Riyadh adalah Rp 1.200.000,-

dan saat

bekerja di Kuwait Rp 1.600.000,- per bulan.45 Menurut pengalaman Siti Maesaroh di tempat ia bekerja, ia menjumpai beberapa TKI yang bekerja pada majikan yang sama. Relasinya dengan sesama TKI sama-sama baik didasari dengan rasa solidaritas sesama TKI. Namun keakraban mereka tidak boleh terlalu ditunjukkan di depan majikan mereka karena hal tersebut akan menimbulkan kecurigaan majikan dengan pekerjanya.46 83

Siti Maesaroh sangat menikmati pekerjaannya selaku PRT di Saudi Arabia karena melalui profesinya saat ini cita-citanya untuk pergi ke Saudi Arabia dapat terwujud. 47 Namun pekerjaan yang diimpikan tersebut tidak berjalan semulus yang ia harapkan. Sebelum ia menemukan majikan yang cocok dengan harapannya, ia harus berganti majikan selama 5 kali. Bahkan ia sempat kabur dari majikannya karena merasa tidak cocok dengan majikannya yang tidak aktif membayar gajinya sesuai kesepakatan awal yaitu satu bulan sekali. Setelah ia kabur dari majikannya ia pergi ke kantor polisi dan di sana ia diarahkan ke lembaga pengaduan TKI. Terdapat banyak TKI yang juga mengadukan nasibnya ke tempat tersebut. Hal ini cukup membuat Siti Maesaroh bersyukur karena masalah yang ia alami tidak seberat TKI lain yang bahkan harus kehilangan anggota tubuhnya karena dituduh mencuri. 48 Siti Maesaroh juga menceritakan bahwa waktu itu kasusnya ditangani oleh pejabat negara di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dana kepulangannya ke Indonesia diurus pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Ia sangat berterimakasih pada pemerintah kala itu dan ia bersyukur bisa sampai di Indonesia dengan selamat.49 Berbeda halnya dengan cerita mantan TKI yang bernama Dahlia yang pernah bekerja selama 11 tahun dengan satu majikan saja. Ia sangat menikmati pekerjaannya dan merasa betah di tempat kerjanya. Dahlia 84

bekerja pada satu rumah yang terdiri dari beberapa rumah tangga. Bahkan ada juga TKI ditempat yang sama ia bekerja, namun masa bekerjanya jauh lebih lama dari dia , kira-kira 15 tahun. 50 TKI yang bekerja di sana merasa betah karena perilaku majikannya yang baik dan gaji mereka tidak pernah terlambat. Selain itu majikan mereka juga memegang prinsip bahwa ketika TKI bisa bekerja lama ditempat mereka, harkat dan martabat mereka juga akan meningkat di mata masyarakat Saudi Arabia. 51 Menurutnya orang Saudi Arabia tidak berani memukul pekerjanya dengan prinsip harus saling menghargai sesama. Jadi saat terjadi kekerasan antar majikan dan TKI, hal tersebut bisa jadi dipengaruhi oleh kualitas kerja dari TKI itu sendiri yang tidak cakap.52 Hal serupa juga dialami oleh TKI yang bernama ibu Yatinah. TKI yang berasal dari Lampung ini juga merasa betah dengan profesi dan majikannya selama bekerja di Saudi Arabia. Majikannya memperlakukan para pekerjanya dengan baik. 53 Selain membuat pekerjanya betah, majikannya juga sangat menjaga keselamatan para pekerjanya dengan cara tidak memperkenankan mereka untuk pergi keluar rumah bila tidak dibutuhkan. Mereka tidak ingin pekerjanya mengalami perlakuan yang tidak diinginkan.54 Sementara dari hasil wawancara di atas, tidak semua TKI mengalami perilaku yang buruk dari majikannya. Semua bergantung pada sifat 85

personal dari TKI itu sendiri dan majikannya. Apabila TKI tersebut berperilaku baik dan dapat bekerja sesuai dengan harapan majikan, maka ia akan mendapat perilaku yang setimpal yaitu perlakuan baik majikannya.

6. Pasal-pasal Regulasi Pemerintah telah melakukan pembentukan regulasi yang khusus mengatur ketenagakerjaan, yang mana peraturan tersebut diwujudkan dalam UU no. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Selain itu regulasi khusus TKI ke luar negeri dituangkan melalui UU no. 39 tahun 2004 dan juga dengan meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (International Convetion on the Protection of all migrant Workers and Members of their Families). 55 Selain itu dalam Undang-undang no. 13 tahun 2003 pasal nya yang ke31 dikatakan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Lalu dalam pasalnya yang ke-32 ayat (1) dan ayat (2) juga dijelaskan bahwa Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, adil, dan setara tanpa diskriminasi. Maksudnya adalah tenaga kerja ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan keterampilan,

86

keahlian, bakat, minat, dan kemampuan yang juga harus memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. 56 Apapun jenis pekerjaan TKI, dalam hal ini TKI merupakan pekerja migran yang tetap membutuhkan pengaturan baik dari hukum nasional maupun hukum internasional. Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tepatnya dalam pasal 5 ayat (1), menyatakan bawasannya pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawabnya untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Serta dalam pasal 6 pada undang-undang yang sama pula, pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. 57 Selain itu pasal 7 Undang-undang nomor 39 tahun 2004, juga mengatur kewajiban pemerintah dalam melindungi TKI. 58 Berikut ini merupakan daftar peraturan yang terkait dengan perlindungan dan penempatan tenaga kerja, sebagai berikut 59 : 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 87

4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 6) Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2006

tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia. 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 8) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 9) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 10) Instruksi Presiden No. 06 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi

Penempatan

dan

Perlindungan

Tenaga

Kerja

Indonesia. 11) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia.

88

12) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonasia Nomor: PER.07/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. 13) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER.07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia. 14) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER.32/MEN/XI/2006 tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. 15) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. 16) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. 17) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. 89

18) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER.14/MEN/X/2010

tentang

Pelaksanaan Penempatan

dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. 19) Peraturan Menteri Luar Negeri No. 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri. 20) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP261/MEN/XI/2010 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Ijin Pengerahan. 21) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP262/MEN/XI/2010 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Ijin Penempatan TKI di luar negeri untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri. 22) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor SE- 04/MEN/IV/2011 tentang Pengetatan Penempatan Dalam Peningkatan Perlindungan TKI di luar negeri. Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tepatnya dalam pasal 5 ayat (1), menyatakan bawasannya pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawabnya untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Serta dalam pasal 6 pada undang-undang yang sama pula, pemerintah

90

bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. 60 Berikut adalah kewajiban yang pemerintah dalam melindungi TKI yang diatur pasal 7 Undang-undang nomor 39 tahun 2004: 1) menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri; 2) mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; 3) membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri; 4) melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan,

masa

penempatan,

dan

masa

purna

penempatan. Melalui peraturan-peraturan di atas, pemerintah mengupayakan perlindungan bagi TKI yang berada di luar negeri melalui manajemen sebelum dan setelah TKI diberangkatkan, terlebih dengan maraknya kasus perdanganan manusia menambah beban pemerintah untuk segera memperketat prosedur pemberangkatan TKI. 61 91

Upaya pemerintah memberantas perdagangan manusia dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengadakan pertemuan Internasional yang melibatkan 13 negara pada Maret 2014. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas strategi-strategi konkret guna

melindungi

para

korban

perdagangan

dan

memberantas

penyeludupan manusia. 62 Sejauh ini, komitmen Indonesia untuk memberantas perdagangan manusia telah terealisasi dalam sejumlah program. Salah satunya adalah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB menghadapi Transnasional Organized Crime (UNTOC) atau Kejahatan terorganisir lintas negara berikut Protokol Perdagangan Manusia. 63 Pemerintah juga mengupayakan jalur diplomasi untuk membebaskan TKI dari ancaman hukuman mati. Pemerintah memiliki target untuk menyelesaikan kasus-kasus TKI yang masih menjadi Pekerjaan Rumah yang wajib untuk dituntaskan, termasuk mencegah bertambah banyaknya angka kasus TKI yang bermasalah dan juga yang dihukum mati, dengan cara berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam seluruh sistem penanganan TKI. Secara rutin pemerintah terus mengevaluasi dan memperbaiki

mekanisme

kerja,

pembenahan

dan

penguatan

organisasi/kelembagaan serta penyediaan sarana dan prasarana. 64 Targettarget dan langkah yang diambil pemerintah tersebut akan menjawab rumusan masalah yang ada. 92

Selanjutnya

akan

dibahas

bagaimana

tindakan

pemerintah

menanggapi TKI yang terancam hukuman mati di Saudi Arabia dengan cara membuat Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang pada akhirnya dapat menghasilkan penurunan angka kasus-kasus TKI di Saudi Arabia.

Catatan Akhir

1

“Mengenal Kerajaan Arab Saudi,” Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera di Kerajaan Arab Saudi dilihat 13 Oktober 2015, http://pks-arabsaudi.org _ CINTA, KERJA, HARMONI _ Mengenal Kerajaan Arab Saudi.html 2 Ibid 3 Ibid 4 Ibid 5 Ibid 6 Ibid 7 Ibid 8 Ibid 9 Ibid 10 Zuhrotul Altifah, “Peradaban Islam Modern di Negara-negara Arab,” dalam “Kerajaan Saudi Arabia : Deskripsi Historis Tentang Pergulatan Sosial-Politik (1902-1932M),” Arif Pamungkas (Yogyakarta: Skripsi S.Hum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 2. 11 Nur Umamah, “Peranan Gerakan Wahabiyah dalam Memabantu Mewujudkan Pemerintahan Raja Abdul Aziz di Arab Saudi.” (Skripsi S.Hum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 36-38 12 John L. Esposito, Islam dan Politik (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), hlm 140, dalam Arif Pamungkas, op.cit., hlm 3. 13 Arif Pamungkas, “Kerajaan Saudi Arabia : Deskripsi Historis Tentang Pergulatan Sosial-Politik (1902-1932M).” (Skripsi S.Hum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 2 14 Nur Umamah, op.cit., hlm. 37-38 15 Prima Mukhandaru, “Misteri Sejarah Berdirinya Kerajaan Arab Saudi,” dilihat 19 Oktober 2015, http://www.travelumroh.net/2015/02/misteri-sejarah-berdirinya-kerajaan.html 16 Nur Umamah, op.cit.,hlm. 15-16 17 A. Hasjimy, Kerajaan Saudi Arabia (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), hlm. 27. 18 “Peran Keluarga Saudi dan Wahabi dalam Pembentukan Negara Israel,” dikutip dari http://www.strategic-culture.org/. Ditulis pada 6 Februari 2012, dilihat pada 19 Oktober 2015, http://islamitucinta.blogspot.co.id/2012/02/peran-keluarga-saudi-dan-wahabidalam.html 19 Ibid 20

A. Hasjimy, op.cit. Nur Umamah, op.cit, hlm.53-54 22 Ibid 21

93

23

Ibid “Mengenal Sekilas Budaya/Tradisi Masyarakat Arab,” Mihrab Qolbi Hajj & Umrah Service, dilihat 13 Oktober 2015, http://mihrabqolbi.com/ 25 Ibid 26 Ibid 27 Andra, “9 Kebiasaan Umum Orang Arab Dimata TKI,” dilihat 13 Oktober 2015, http://kompasiana.com/9_Kebiasaan_Umum_Orang_Arab_Dimata_TKI.html/ 28 Abdurohman Afandi, “Mengenal Adat Istiadat Orang Arab Saudi,” dilihat pada 13 Oktober 2015, http://abdurohmanafandi.com/ 29 Mihrab Qolbi, Op.cit. 30 Ibid 31 Ibid 32 Andra, Op.cit. 33 Ibid 34 Al-badar.net, “Pengertian, Syarat Hukum dan Hikmah Qisash,” dilihat 13 Oktober 2015, http://albadar.net/pengertiansyarathukumdanhikmahQisash/ 35 Ibid 36 Ibid 37 Ibid 38 Ibid 39 Ibid 40 Ibid 41 Ibid 42 Ibid 43 WWW.PJTKI.NET adalah situs/web yang didalamnya juga mermuat lowongan-lowongan kerja yang bersumber dari beberapa PJTKI resmi yang selalu patuh pada peraturan pemerintah Indonesia maupun peraturan dari pemerintah negara tujuan penempatan. 24

44

Dahlia (mantan TKI), wawancara oleh Chastiti Mediafira Wulolo,op.cit. Siti Maesaroh (mantan TKI), wawancara oleh Chastiti Mediafira Wulolo, 27 Januari 2016, Transkrip Wawancara 1. 46 Ibid 47 Ibid 48 Ibid 49 Ibid 50 Dahlia (mantan TKI), wawancara oleh Chastiti Mediafira Wulolo, 27 Januari 2016, Transkrip Wawancara 3 51 Ibid 52 Ibid 53 Yatinah (mantan TKI), wawancara oleh Chastiti Mediafira Wulolo, 1 Februari 2016, Transkrip Wawancara 2 54 Ibid. 55 Hadi Subhan, “Perlindungan TKI pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan dan Purna Penempatan,” Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jakarta : 2009) hlm. 12-14 56 Ibid 57 Ibid. Hlm. 23 58 Ibid 59 Ibid. Hlm. 15-17 60 Ibid. Hlm. 23 45

94

61

M. Aji Surya, ”Jalan Terjal Berliku Memberantas Perdagangan Manusia,” Dit. PWNI & BHI, Ditjen Protokol Kementrian Luar Negeri. Majalah Peduli Edisi 2, 2 Juli 2004. (Jakarta :, 2004) hlm.11 62 Ibid 63 Ibid 64 Ibid

95