BAB II PEMBATASAN WEWENANG PEMERINTAH TERHADAP HAK ULAYAT YANG DIATUR DALAM UUPA

BAB II PEMBATASAN WEWENANG PEMERINTAH TERHADAP HAK ULAYAT YANG DIATUR DALAM UUPA

2.1 Hak Menguasai Tanah Dalam UUPA Sumber utama dalam pembangunan hukum tanah nasional adalah hukum adat. Hal ini tercermin dari rumusan pasal 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA yang menyatakan bahwa” Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini, dan dengan peraturan perundangan lainya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Menurut C.S.J. Maassen dan A.P.G Hens menjelaskan, yang dimaksud dengan hak ulayat adalah hak desa menurut adat dan kemauanya untuk menguasai tanah dan daerahnya buat kepentingan- kepentingan anggotanya atau untuk kepentingan orang lain (orang asing) dengan membayar kerugian kepada kepala desa, sedikit banyaknya turut campur terhadap pembukaan tanah itu dan turut bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang terjadi disitu dan belum dapat diselesaikan. 23 Dalam perundang-undangan Indonesia, hal ini tidak diterangkan dengan tegas 23

Dirman, “ Perundang-Undangan Agraria Di Seluruh Indonesia”, Jakarta, J.B. Wolters, 1958, h. 36

29 Universitas Sumatera Utara

mengenai hak tersebut sering dipergunakan istilah hak milik asli atau eigendom rechts dan juga disebut sebagai hak komunal. 24 Hukum tanah Indonesia berdasarkan UUPA No. 5 tahun 1960 tersebut mengisyaratkan bagi pembuat undang-undang dalam membentuk hukum tanah nasional jangan sampai mengabaikan, melainkan harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Dalam kaitan ini penguasaan tanah yang terletak diwilayah hukum Indonesia menjadi hak dari bangsa Indonesia, bukan hanya hak pemiliknya saja. Siapapun yang mengaku dirinya sebagai warga Negara Indonesia berhak memperoleh hak milik atas tanah diseluruh wilayah republik Indonesia secara sah. 25 Dalam rumusan pasal 1 UUPA Nomor 5 tahun 1960 menyatakan bahwa: 26 1) seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. 2) seluruh bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah republik Indonesia, sebagai karunia tuhan yang maha esa adalah

24

Ter Haar, “ Asas- Asas dan Susunan Hukum Adat”, Jakarta, Pradnya Paramita, 1985, h. 71

25

Wiradi Gunawan, Reforma Agraria, Instits Press KPA dan Pustaka Pelajar,Yojakarta.

2000,h. 43 26

Lihat Penjelasan Pasal 1 UUPA No. 4 Tahun 1960

Universitas Sumatera Utara

bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan nasional. 3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. 4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta berada dibawah air. 5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. 6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini. Hal ini akan lebih jelas dapat dimengerti jika kita menelaah doktrin wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan budaya, satu kesatuan sosial, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hukum sebagaimana dirumuskan dalam GBHN 1978 bab II E butir 1. Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa tersebut diatas tidak berarti, bahwa hak milik perseorangan atas bumi tidak dimungkinkan lagi. Diatas telah dikemukakan, bahwa hubungan itu adalah semacam hubungan hak ulayat, jadi bukan berarti hubungan hak milik. 27

27

AP Parlindungan, Op. Cit, h . 39


Dalam hubunganya dengan tanah, menurut alam pikiran hukum adat, tertanam keyakinan bahwa setiap kelompok masyarakat hukum adat pada dulunya jauh sebelum masuknya penjajah di Indonesia, kepulauan Indonesia telah dihuni oleh berbagai persekutuan hukum yang mempunyai warga yang teratur, mempunyai pemerintahan sendiri dan mempunyai harta materil dan immaterial. 28 Persekutuan hukum ini juga dinamakan masyarakat hukum yaitu sekelompok manusia yang teratur dan bersifat tetap, mempunyai pemerintahan/ pimpinan serta mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang kelihatan dan benda yang tidak kelihatan. Palsafah hukum

adat tersebut mengandung konsepsi hukum adat mengenai

pertanahan yang kemudian diangkat menjadi konsepsi hukum tanah nasional. 29 Dilain pihak dalam pasal 3 UUPA dengan tegas menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat masih tetap diakui keberadaanya sepanjang kenyataanya masih ada. Dengan adanya pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat, maka hal ini menimbulkan dilematis dalam penyelesaian sengketa, dimana dalam perkembanganya keberadaan hukum adat itu sendiri masih menimbulkan perbedaan persepsi dikalangan masyarakat adat dengan pihak-pihak lainya. Kenyataan ini dari sudut ilmu hukum dapat dikatakan bahwa UUPA No. 5 tahun 1960 mengandung 2(dua) sistem hukum yang berbeda yaitu sistem hukum nasional dan sistem hukum adat. 30 Menurut hukum adat, tanah ulayat merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sedangkan dalam hukum tanah nasional, 28

Soekanto, 1981, Menuju Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67 29

Iman Soetiknjo, 1988, materi Pokok Hukum Dan Politik Agrarian, Universitas Terbuka, Jakarta, h, 123 30

Syafruddin Kalo, dkk, Op.Cit, h. 29


semua tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia adalah tanah bersama seluruh rakyat indonesia yang bersatu menjadi satu. Jikalau dibandingkan dengan konsepsi hukum tanah barat dan tanah feodal, konsepsi hukum tanah nasional yang didasarkan pada hukum adat jelas merupakan konsepsi yang sesuai dengan palsafah dan budaya bangsa Indonesia. Konsepsi hukum tanah eropa yang didasarkan pada semangat individualisme dan liberalisme tentu tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang komunal dan religius. Van Vollenhoven menyebutkan, manifestasi hak ulayat itu adalah 31 : a. Persekutuan hukum dan para anggotanya secara bebas boleh mengerjakan tanah yang tanah yang belum dijamah orang lain untuk macam-macam keperluan, boleh membuka tanah dijadikan tanah pertanian, boleh mendirikan kampung, boleh mengambil hasil hutan. b. Orang luar, dalam arti orang yang bukan warga persekutuan hukum yang bersangkutan boleh melakukan tindakan dalam sub 1 hanya dengan izin persekutuan, mereka akan melakukan tindak pidana jika tindakan-tindakan itu dilakuakan tanpa izin. c. Orang luar, dan kadang-kadang para anggota persekutuan harus membayar sewa bumi, supaya diberi izin melakukan tindakan tersebut d. Persekutuan hukum tetap mempunyai hak pengawasan terhadap “ Cultivated Lands” e. Persekutuan bertanggung jawab dalam hal tanah tidak dikerjakan f. Hak ulayat dapat diserahkan atau dilepaskan selamanya. Usaha untuk mewujudkan keinginan ini dulunya hal yang pertama yang dilakukan adalah dengan mengganti asas” domeinverklaring” yang menjadi dasar 31

Mahadi, “ Uraian Singkat Tentang Hukum Adat, Sejak RR Tahun 1854”, (Bandung: Alumni, 1991), h. 67


pijakan kebijakan pemerintahan Hindia Belanda di bidang pertanahan, dengan asas” hak menguasai tanah oleh Negara” sebagaimana termuat dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Asas domeinverklaring`(pernyataan domein) termuat dalam pasal 1 “Agrarische Besluit”(S.1870-118) yang terjemahanya

berbunyi” dengan tidak

mengurangi berlakunya ketetentuan dalam ayat 2 dan 3 Agrarische Wet, maka tetap dipertahankan asas bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu eigendomnya, adalah domein Negara. 32 Dari ketentuan pasal 1 Agrarische Besluit tersebut dapat dirinci hal-hal sebagai berikut: 1) Penerapan asas domeinverklaring jangan sampai melanggar ketentuan pasal 2 dan 3 Agrarische Wet yaitu, pasal-pasal yang berisi perlindungan terhadap hak-hak rakyat indonesia asli atas tanah. Dengan demikian penerapan asas domeinverklaring tidak boleh merugikan rakyat Indonesia asli 2) Dalam pasal 1 Agrarische Besluit terdapat kata” tetap dipertahankan asas ” artinya, sebelum berlakunya Agrarische Besluit sudah ada peraturan yang memuat asas domeinverklaring yaitu termuat dalam pasal 520 BW yang berbunyi sebagai berikut:” pekarangan dan kebendaan tak bergerak lainya yang tak terpelihara dan tiada pemiliknya, seperti kebendaan mereka yang

32

Bahwa Peraturan Pertanahan pada masa kolonial tersebut, pada dasarnya adalah sangat merugikan rakyat indonesia


meninggal dunia tanpa ahli waris atau yang warisanya telah ditinggalkan, adalah milik Negara”. 3) Pihak lain yang tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu eigendomnya adalah tanah milik Negara. Yang dimaksud denga pihak lain adalah, selain Negara yaitu rakyat. Jadi, jika rakyat tidak dapat membuktikan bahwa sebidang tanah adalah hak eigendomnya, maka tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah milik Negara. Dalam ketentuan ini terdapat pembalikan beban pembuktian, karena menurut hukum acara perdata yang termuat pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg dan pasal 1865 yang terjemahanya menyatakan bahwa, setiap orang yang mendalilkan bahwa dia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa tersebut diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Hak milik dalam hukum adat adalah berlaku konsep ipso factor artinya hak milik terwujud karena seseorang secara defacto memang menguasai tanah yang bersangkutan. Sedangkan konsep hak milik menurut hukum barat dan juga yang dianut UUPA, adalah konsep ipso Jure dengan pembuktian milik tidak cukup dari penguasaan menurut kenyataanya saja

melainkan

bukti-bukti

hukum

sebagaimana

dinyatakan

dalam

registrasinya. 33


Walaupun ada perbedaan pendapat, namun dalam praktiknya yang sering diterapkan adalah penafsiran yang dibuat oleh pemerintah hindia belanda. sehingga tanah-tanah yang dipunyai rakyat Indonesia asli dengan hak milik dan tanah-tanah yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat dengan hak ulayat, adalah tanah domein Negara. Tanah yang dipunyai orang indonesia asli dengan hak milik hanya dihargai sebagai hak pakai turun-temurun, namun demikian hak-hak adat tersebut tetap dilindungi dan dihormati sehingga tidak boleh diambil oleh Gubernur Jenderal untuk diberikan kepada pengusaha dengan hak erfpacth. Dari asas domeinverklaring yang termuat dalam pasal 1 Agrarische Besluit (AB) tersebut dapat disimpulkan bahwa, hubungan hukum antara tanah dan Negara adalah hubungan kepemilikan, artinya Negara memiliki semua tanah yang bukan hak eigendom dan hak agrarische eigendom. Dalam praktek fungsi domeinverklaring pertanahan pemerintah kolonial Belanda adalah : 34

dalam

perundang-undangan

a) Sebagai landasan hukum bagi pemerintah yang mewakili Negara sebagai pemilik tanah, untuk memberikan tanah dengan hak-hak barat yang diatur dalam KUHPdt, seperti hak erfacht, hak postal dan lain-lainnya. Dalam rangka domeinverklaring, pemberian tanah dengan hak eigendom dilakukan dengan cara pemindahan hak milik Negara kepada penerima tanah. b) Bidang pembuktian pemilikan. 33

Soetandyo Wignjosoebroto “ Perbedaan Konsep Tentang Dasar Hak Penguasaan Atas Tanah Antara Apa Yang Dianut dalam Tradisi Pandangan Pribumi Dan Apa Yang Dianut Dalam Hukum Positif Eropa”, Surabaya: Arena Hukum, No. 1, 1994, h. 39-43 34

Boedi harsono, Op.Cit, h. 43


Pernyataan diatas, memberikan penjelasan bahwa Negara bertindak sebagai pemilik. Pemerintah memberikan hak-hak erfpacth atau persewaan tanah jangka panjang kepada perusahaan, dengan mengingkari hak-hak masyarakat adat yang ada diatas tanah menjadi objek persewaan tersebut. 35 Kebijakan pemerintah Belanda dalam memperlakukan teori domeinverklaring ini adalah, sangat merugikan rakyat karena domein diperlakukan di atas tanah rakyat dan memungkinkan tanah-tanah hak ulayat diberikan kepada orang asing dengan hak sewa(erfpacth). Dalam hal ini, perlu di jelaskan apa yang disebut dengan persewaan tanah (tenure), penyewa (tenant) dan pemilik tanah yang menyewakan (landowner) khususnya yang muncul dalam sejarah persewaan dan penguasaan tanah. Dalam teorinya Davis, bisa kita jelaskan bahwa sewa tanah merupakan jenis bentuk pemilikan tanah dengan tujuan tertentu. Persewaan tanah ini berarti penguasaan lahan perkebunan dan menjadi bagian dari pemilikan. Perbedaan yang mendasar antara persewaan dengan pemilikan adalah bahwa persewaan (tenure) yang dimaksudkan Davis merupakan pemetikan hasilnya dari kerja tertentu, sehingga tanah ini diterima dari pihak lain dalam bentuk pinjaman. Defenisi Davis ini bertolak dari sistem pemilikan tanah di Inggris yang menyebutkan bahwa hanya raja Inggris yang

35

Hak Erfpacht adalah suatu hak kebendaan untuk mengenyam, menikmati atas suatu benda yang tidak bergerak kepunyaan orang lain, dengan kewajiban membayar suatu pacht untuk tiap tahunya kepada yang mempunyainya baik berupa uang ataupun hasil pendapatanya. Lihat pasal 720 B.W


menjadi pemilik tanah, dan semua mereka yang menguasai serta menggarap tanah itu adalah penyewa atau peminjam tanah. 36 Defenisi Davis di atas ini bisa dikembangkan dengan konsep tujuan persewaan yang muncul atas penguasaan tanah. Hal ini dinyatakan oleh A.W. Simpson yang mengatakan bahwa persewaan tanah ini berasal dari pemilik tanah. 37 Pemilik tanah yang diakui menurut hukun adat Eropa adalah raja. Raja akan membagi-bagikan tanah tersebut kepada para bangsawan dalam bentuk suatu struktur hirarkis, dengan tujuan dua hal yaitu menyerahkan sebagian hasilnya sebagai upeti kepadanya dan memelihara para bangsawan dan keluarganya dengan sisa hasil itu sebagai imbalan atas kepatuhan dan kesetiaannya kepadanya. Tentu saja bangsawan tidak menggarap sendiri tanah itu, namun membagi-bagikan tanah itu kepada kelompok penggarap tanah. Para penggarap tanah itu juga mengalami kewajiban yang sama sebagai suatu bentuk pengabdian, dan mereka juga dianggap sebagai penyewa tanah itu. Konsep persewaan dan penguasaan tanah tersebut di atas telah menunjukkan kepada kita bahwa sumber dari kepemilikan tanah terletak pada pusat kekuasaan, dalam hal ini raja. Dengan demikan raja menjadi satu-satunya pemilik tanah. Namun pada penggarapan dan pengolahan tanah-tanah itu, tentu saja raja tidak akan melakukannya sendiri. 36

Kenneth. P. Davis, “ Land Use”,( New York: Mc Graw – Hill Book Company, 1976), h.

37

A.W.B. Simpson,” A History Of The Land Law”, (Oxford : Clarendon Press, 1986), h. 47

13-14


Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, secara tegas menganti asas domeinverklaring yang termuat dalam pasal 1 AB dengan hak menguasai tanah oleh Negara. Selanjutnya pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dijabarkan dalam pasal 2 UUPA sebagaimana telah dijelaskan diatas. Alasan digantinya asas domein verklaring termuat dalam penjelasan umum No. II/2 UUPA yang berbunyi” asas domein yang digunakan sebagai dasar daripada perundang-undangan agraria yang berasal dari pemerintah jajahan tidak dikenal dalam hukum agraria yang baru. Asas domein adalah bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia dan asas daripada Negara yang merdeka dan modern. Berhubung dengan ini asas tersebut, yang dipertegas dalam berbagai pernyataan domein, yaitu misalnya dalam pasal 1 Agrarische Besluit (S.1870-188), S.1875-119a, ditinggalkan dan pernyataan domein ditinggalkan atau dicabut kembali. UUPA berpangkal pada pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tidak perlu dan tidaklah pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Negara lebih tepatnya dikatakan sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku badan penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan” bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara”. Dikuasai dalam hal ini bukan dalam arti dimiliki, akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu untuk pada tingkatan yang tertinggi yaitu:


1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaanya. 2) Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi, air, dan ruang angkasa. 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Wewenang yang dimiliki oleh Negara tersebut dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran yang dicapai adalah kemakmuran untuk sebanyak mungkin orang tanpa melanggar hak orang lain. A. Sodiki menyatakan bahwa”kemakmuran itu adalah terminologi ekonomi, suatu masyarakat dikatakan makmur apabila yang bersangkutan dapat memenuhi dan dipenuhi kebutuhanya baik fisik maupun non fisik secara terus-menerus. Indikasi terdapatnya kemakmuran apabila terpenuhi” basic needs” (sandang, pangan, papan, harga diri,kenyamanan, ketentraman hidup, aktualisasi diri), terjamin dan lapangan kerja(dalam arti luas), adanya pemerintah negara yang bersih, berwibawa dan efektif, serta dirasakanya hukum sebagai bagian penting dari kehidupan. 38 Mewujudkan kemakmuran rakyat tersebut juga berarti mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat (kesejahteraan umum). Menurut Franz Magnis 38

A. Sodiki, 1994, Penataan Pemilikan Hak Atas Tanah Didaerah Perkebunan Kabupaten Malang (Studi Tentang Dinamika Hutan), Disertasi, Universitas Airlangga Surabaya, h. 202


Suseno menjelaskan pengertian kesejahteraan umum sebagai berikut yaitu kesejahteraan umum sebagai kesejahteraan yang harus diusahakan oleh Negara. 39 harus dirumuskan sebagai kesejahteraan yang menunjang tercapainya kesejahteraan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian kesejahteraan umum dirumuskan sebagai jumlah syarat dan kondisi yang perlu tersedia agar anggota masyarakat dapat sejahtera. Kesejahteraan umum dapat dirumuskan sebagai keseluruhan prasyaratprasyarat sosial yang akan memungkinkan atau mempermudah manusia untuk mengembangkan semua nilainya atau sebagai jumlah semua kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar masing-masing individu, keluarga-keluarga, dan kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan atau perkembangan mereka dengan lebih utuh dan cepat. Bahwa dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penguasaan tanah Negara dibedakan menjadi Tiga, yaitu: a) Penguasaan secara penuh yaitu, terhadap tanah-tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak oleh suatu subyek hukum. Tanah ini dinamakan tanah bebas/ tanah Negara atau tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. Negara dapat memberikan tanah ini kepada suatu subyek hukum dengan suatu hak.

39

Franz Magnis-Suseno, 2001, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia, Jakarta, h. 314-315


b) Penguasaan secara terbatas/ tidak penuh yaitu, terhadap tanah-tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak oleh suatu subyek hukum. Tanah ini dinamakan tanah hak atau tanah yang dikuasai tidak langsung oleh Negara c) Kekuasaan Negara yang bersumber pada hak menguasai tanah oleh Negara terhadap tanah hak, dibatasi oleh isi dari hak itu. Artinya, kekuasaan Negara tersebut dibatasi oleh kekuasaan (wewenang) pemegang hak atas tanah yang diberikan oleh Negara untuk menggunakan haknya. Menurut Boedi Harsono, bahwa hak bangsa adalah hak penguasaan tanah yang tertinggi disamping hak-hak penguasaan tanah lainya yang ada dibawahnya. Hak-hak penguasaan tanah itu tersusun dalam tata urutan(hierarki) sebagai berikut : 40 1) Hak bangsa Indonesia (pasal 1) 2) Hak menguasai oleh Negara atas tanah (pasal 2) 3) Hak ulayat masyarakat hukum adat (pasal 3) 4) Hak-hak perorangan: a) Hak-hak atas tanah (pasal 4) 1. Primer: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan yang diberikan oleh Negara, dan hak pakai yang diberikan oleh Negara (pasal 16)

40

Boedi Harsono, Op.Cit, h.182


2. Sekunder: hak guna bangunan dan hak pakai yang diberikan oleh pemilik tanah, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa (pasal 37, 41, dan 53) b) Wakaf (pasal 49) c) Hak jaminan atas tanah

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, dapat dipahami bahwa hak masyarakat hukum adat selain mengandung hak bersama dan hak perseorangan yang meliputi aspek hukum perdata juga mengandung adanya kewajiban mengelola, mengatur tentang penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaanya yang dilakukan oleh kepala adat ataupun para tetua adat yang beraspekkan hukum publik. 41 Maka dengan demikian hukum tanah adat akan meliputi ketentuan hukum perdata maupun administratif. Satjipto Rahardjo merinci hak-hak yang dipunyai oleh pemegang hak milik sebagai berikut: 42 1. Pemilik mempunyai hak untuk memiliki barangnya. Dia mungkin tidak memegang atau menguasai barang tersebut, oleh karena barang itu mungkin telah direbut daripadanya oleh orang lain. Sekalipun demikian, hak atas barang itu tetap ada pada pemegang hak semula 2. Pemilik biasanya mempunyai hak untuk menggunakan dan menikmati barang yang dimilikinya yang pada dasarnya merupakan kemerdekaan bagi pemilik untuk berbuat terhadap barangnya 3. Pemilik mempunyai hak untuk menghabiskan, merusak atau megalihkan barangnya. Pada orang yang menguasai suatu barang, hak untuk megalihkan 41

Moh. Koesnoe,” Catatan- Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga University Press, Surabaya, 1977, h. 34 42

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986, h. 105


itu tidak ada padanya karena azas memo dat quod non habet . si penguasa tidak mempunyai hak dan karenanya juga tidak dapat melakukan pengalihan hak kepada orang lain. 4. Pemilik mempunyai ciri tidak mengenal jangka waktu. Ciri ini sekali lagi membedakannya dari penguasaan, oleh karena yang disebut terakhir terbuka untuk penentuan statusnya lebih lanjut di kemudian hari. Pemilikan secara teoritis berlaku untuk selamanya. 5. Pemilikan mempunyai ciri yang bersifat sisa. Seorang pemilik tanah bisa menyewakan tanahnya kepada A, memberikan hak untuk melintasi tanahnya kepada B dan kepada C memberikan hak yang lain lagi, sedang ia tetap memiliki hak atas tanah itu yang terdiri dari sisanya sesudah hak-hak itu diberikan kepada mereka itu. Dibandingkan dengan pemilik hak untuk melintasi tanah itu, maka hak dari pemilik besifat tidak terbatas. Kita akan mengatakan, bahwa hak yang pertama bersifat menumpang pada hak pemilik yang asli dan keadaan ini disebut sebagai ius in re aliena.

Hal ini didukung oleh adanya beberapa persamaan antara konsep hak ulayat dengan konsep hak menguasai tanah oleh Negara, yaitu : 1) Baik hak ulayat maupun hak menguasai tanah oleh negara merupakan induk dari hak-hak atas tanah lainnya. Di atas tanah hak ulayat dapat muncul hak-hak perorangan atas tanah, demikian pula dengan hak menguasai tanah oleh negara dapat muncul hak-hak perorangan atas tanah. 2) Hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam yang sama dengan kewenangan negara yang bersumber pada hak menguasai oleh Negara atas tanah, yaitu :


a. Masyarakat hukum itu dalam arti anggota-anggotanya secara bersamasama dapat memungut hasil dari tanah dan binatang-binatang serta tanaman-tanaman yang terdapat disitu dengan tidak terpelihara. b. Masyarakat hukum itu dapat membatasi kebebasan bergerak anggotaanggotanya atas tanah untuk kepentingannya sendiri. Hubungan antara hak ulayat dengan hak perorangan atas tanah bersifat menguncupmengembang, bertimbal balik dengan tiada hentinya. Artinya apabila hak perorangan menguat maka hak ulayat menjadi lemah. Begitu pula sebaliknya, apabila hak perorangan melemah maka hak ulayat menguat. c. Anggota masyarakatnya dapat berburu dan mengambil hasil hutan untuk dipakai sendiri dan memperoleh hak milik dari apa yang diperolehnya. d. Anggota masyarakat dapat mengambil pohon-pohon yang tumbuh sendiri di hutan dengan menempelkan suatu tanda dan melakukan pemujaan. e. Anggota

masyarakatnya

berhak

membuka

tanah

yaitu

menyelenggarakan hubungan sendiri terhadap sebidang tanah dengan memberi tanda dan melakukan pemujaan (upacara adat).


f. Masyarakat hukum adat dapat menentukan peruntukan tanah untuk kepentingan bersama, misalnya untuk makam, pengembalaan umum dan lain-lain. 2.2 Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Dalam Otonomi Daerah Prinsip otonomi daerah yang digunakan adalah berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menekankan perwujudan otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keseimbangan hubungan antar pemerintahan. Dengan kata lain, prinsip otonomi saat ini berdasarkan atas asas desentralisasi berkeseimbangan. Menurut Wayong,” otonomi daerah sebenarnya merupakan bagian dari pendewasaan politik rakyat ditingkat lokal dan mensejahterakan rakyat”. sedangkan menurut Thoha, otonomi daerah adalah penyerahan sebagian urusan rumah tangga dari pemerintah yang lebih atas kepada pemerintah dibawahnya dan sebaliknya pemerintah dibawahnya yang menerima sebagian urusan tersebut telah mampu melaksanakanya. 43 Terkait dengan UUPA, bahwa hak menguasai tanah oleh Negara dipegang oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat mempunyai hak tersebut apabila ada pelimpahan hak tersebut dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (tugas perbantuan). Hal ini secara tegas tercantum dalam pasal 2 ayat 4 UUPA dan

43

Dharma Setyawan Salam, Otonomi Daerah Dalam Persfektif Lingkungan, Nilai, Dan Sumber Daya (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003), h. 81


penjelasan pasal 2 nya. 44 Pasal 2 ayat 4 UUPA berbunyi sebagai berikut” hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaanya dapat dikuasakan kepada kepala daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan peraturan pemerintah”. Selanjutnya Penjelasan dalam pasal 2 UUPA berbunyi sebagai berikut” ketentuan dalam ayat 4 adalah bersangkutan dengan azas ekonomi dan medebewind dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Soal agrarian menurut sifatnya dan azasnya merupakan tugas pemerintah pusat (pasal 33 ayat(3) UUD). Dengan demikian maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari Negara atas tanah itu adalah merupakan pendelegasian. Segala sesuatunya akan diselenggarakan menurut keperluanya dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Wewenang dalam bidang agraria dapat merupakan sumber keuangan bagi daerah itu”. Sejak jatuhnya pemerintah orde baru, gelombang reformasi melanda Negara Indonesia yang menuntut diadakanya perubahan dalam segala tatanan kehidupan bernegara. Contoh nyata yang terjadi dalam pemerintahan adalah, berakhirnya suatu era pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi pemerintahan yang bersifat desentralistik yang menitik beratkan kepada otonomi daerah. Artinya pemerintah daerah diberi otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, sebagaimana tegas dinyatakan 44

Lihat Penjelasan Pasal 2 Ayat 4 UUPA


dalam pasal 18 ayat(5) UUD 1945 perubahan kedua yang berbunyi” pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai pemerintah pusat. Berbagai peraturan yang mengatur tentang kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti: 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Saat ini prinsip otonomi daerah yang digunakan adalah berdasarkan Undangundang Nomor 32 tahun 2004 yang menekankan perwujudan otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keseimbangan hubungan antar pemerintahan. Dengan kata lain, prinsip otonomi daerah saat ini berdasarkan atas asas desentralisasi berkeseimbangan. Undang-undang ini memberi

kewenangan seluas-luasnya kepada

pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahanya, sebagaimana diatur dalam pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut: 45 a. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat

45

Lihat Penjelasan Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004


b. Dalam

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan c. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: 1) Politik luar negeri 2) Pertanahan 3) Keamanan 4) Yustisi 5) Moneter dan fiskal nasional 6) Agama d. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada

ayat

3,

pemerintah

menyelenggarakan

sendiri

atau

dapat

melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah didaerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/ atau pemerintahan desa.


e. Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemerintah dapat: 1) Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan 2) Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau 3) Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas perbantuan 2. Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan atau susunan pemerintahan. Adapun urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiscal nasional, agama, dan urusan yang lain dibagi dengan pemerintahan daerah.


Urusan pemerintah yang dibagi dengan pemerintah daerah terdiri atas berbagai bidang urusan pemerintahan. Berikut ini rincian kewenangan bidang pertanahan: 46 A. Pemerintah Pusat a. Izin Lokasi, memuat kewenangan: 1)

Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standard, prosedur, dan kriteria izin lokasi

2)

Pemberian izin lokasi lintas propinsi

3)

Pembatalan izin lokasi atas ususlan pemerintah propinsi dengan pertimbangan kepala kantor wilayah BPN propinsi

4)

Pembinaan, pengendalian, dan monitoring terhadap pelaksanaan izin lokasi.

b. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum 1)

Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standard, prosedur, dan kriteria pengadaan tanah untuk kepentingan umum

2)

Pengadaan tanah untuk pembangunan lintas propinsi

3)

Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

c. Penyelesaian sengketa tanah garapan 1)

Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standard, prosedur, dan criteria penyelesaian sengketa tanah garapan

2)

Pembinaan, pengendalain, monitoring terhadap pelaksanaan penanganan sengketa tanah garapan.

46

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, psl. 7 ayat (2)


d. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 1)

Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standard, prosedur dan criteria penyeselesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

2)

Pembinaan, pengendalian, dan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

e. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente 1) Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. 2) Pembentukan panitia pertimbangan land-reform nasional 3) Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan penetapan subjek dan objek tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente. f. Penetapan tanah ulayat 1) Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat 2) Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat. g. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong 1) Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. 2) Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. h. Izin membuka tanah 1) Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan pembinaaan dan pengendalian pemberian izin membuka lahan


2) Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan izin membuka tanah. i. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/ kota 1) Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan penggunaan tanah di wilayah kabupaten/kota. 2) Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah di wilayah kabupaten/ kota

Dalam hal penataan ruang, wewenang pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: 47 1) Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, propinsi, dan kabupaten/kota 2) Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional 3) Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional 4) Kerjasama penataan ruang antarnegara dan pembuatan fasilitas kerjasama penataan ruang antar propinsi.

B. Pemerintah Propinsi Gubernur disamping sebagai

kepala daerah propinsi berfungsi

pula selaku wakil pemerintah didaerah dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap 47

Indonesia, Undang-Undang Tentang Penataan Ruang, Op. Cit, Pasal 8 Ayat (1)


penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan dan kabupaten/ kota. Kewenangan gubernur tersebut bertujuan untuk pemberdayaan pemeritahan lokal, bukan sebaliknya untuk melakukan sentralisasi kekuasaan pemerintah provinsi. Maka terbuka keseimbangan antara kepentingan yang bersifat nasional kepentingan regional dan kepentingan yang bersifat lokal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mempertegas kewenangan gubernur agar fungsi sebagai kepala daerah otonom dan wakil pemerintah pusat dapat berjalan secara efektif. Jika pemerintah pusat memiliki kewenangan yang bersifat standar, norma, dan pedoman nasional, provinsi memiliki kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/

kota

dan

koordinasi penyelenggaraan

kewenangan diwilayah provinsi itu. Berikut rincian kewenangan pemerintah propinsi dibidang pertanahan: 48 1) Mengenai Izin Lokasi, memuat kewenangan : a. Penerimaan

permohonan

dan

pemeriksaan

kelengkapan

persyaratan. b. Kompilasi bahan koordinasi 48

Op. Cit, h. 57


c. Pelaksanaan peninjauan lokasi d. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan (BPN) provinsi dan pertimbangan teknis lainya dari instansi terkait e. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan f. Penerbitan surat keputusan izin lokasi g. Pertimbangan dan usaha pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi atas usulan kabupaten/ kota dengan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi h. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah. 2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, memuat : a. Pengadaan tanah untuk pembangunan lintas kabupaten/kota. b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksanaan penyuluhan. d. Pembentukan tim penilai tanah (khusus DKI).


e. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari lembaga/ tim penilai tanah. f. Pelaksanaan musyawarah. g. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. h. Penyelesaian sengketa dan bentuk serta besarnya ganti kerugian. 3) Penyelesaian sengketa tanah garapan a. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota. b. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. c. Koordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan langkahlangkah penangananya. d. Fasilitasi antar pihak yang sedang bersengketa. 4) Penetapan tanah ulayat a. Pembentukan panitia peneliti lintas kabupaten/kota. b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian. c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.


d. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah untuk mufakat. 5)

Izin membuka tanah a. Penyelesaian permasalahan pemberian izin membuka tanah. b. Pengawasan dan pengendalian pemberian izin membuka tanah (tugas pembantuan).

C. Pemerintah Kabupaten/ Kota Sesuai dengan amanat undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan yang menjadi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 49

Berikut ini rincian kewenangan bidang pertanahan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang termuat dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 : a. Pemberian izin lokasi 49

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.


1. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. 2. Mengompilasi bahan koordinasi. 3. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang bisa diterbitkan. 4. Penerbitan surat keputusan izin lokasi. 5. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor Kabupaten/Kota. 6. Monitoring dan pembinaan dan perolehan tanah. b. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum 50 1. Penetapan lokasi. 2. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan inventarisasi. 4. Pembentukan tim penilai tanah.

50

Loc. Cit, h. 2


5. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari lembaga/ tim penilai tanah. 6. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. c. Penyelesaian sengketa tanah garapan 1. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. 2. Penelitian terhadap objek dan subjek sengketa. 3. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. 4. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa. d. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian. 2. Penyelesaian sengketa ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. e. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.


1. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan tanah maksimum dan tanah absentee. 2. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absente sebagai objek landreform dan berdasarkan hasil sidang panitia. 3. Penerbitan surat keputusan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian. f. Penetapan tanah ulayat 1. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat. 2. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat. 3. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten/kota. g. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong 1. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.


2. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian. 3. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/ diketahui oleh kepala desa/ lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. h. Izin membuka tanah 1. Pemeriksaan lapangan dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah, dari Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten /Kota. 2. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan Kabupaten/Kota. 3. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah (tugas pembantuan). i. Rencana penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota 1. Pembentukan tim koordinasi tingkat Kabupaten/Kota. 2. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari:


a) Peta pola penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat. b) Rencana tata ruang wilayah. c) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, maupun investasi swasta. 3. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait. 4. Penyampaian draf rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 5. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draf rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait. 6. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draf rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 7. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait. 8. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan dan penggunaan

tanah

berdasarkan

perubahan

RTRW

dan

perkembangan realisasi pembangunan.


Dalam rangka menyerahkan kewenangan pertanahan pada pemerintahan kabupaten/kota, perlu kiranya dipahami makna politik pertanahan lokal dan administrasi pertanahan yang dikendalikan oleh pemerintah kabupaten/kota. Secara garis besar, politik pertanahan lokal berkaitan dengan kebijakan pemerintah lokal dalam rangka penataan tata guna tanah bagi peri kehidupan sosial maupun ekonomi guna memenuhi interaksi

antar individu didaerah. Pengaturan ini meliputi

pembentukan zona ekonomi, lokasi tanah untuk kepentingan sosial, penetapan instrument kebijakan pertanahan, pengawasan terhadap harga pasar tanah dan pencadangan terhadap tanah. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota terhadap tata guna tanah tersebut dalam rangka perencanaan kedepan agar secara sosial maupun ekonomi dapat bertahan dalam rangka menghadapi ancaman-ancaman kedepan. 51 Politik pertanahan ini tentu sepenuhnya harus dikendalikan oleh pemerintah kabupaten/kota agar problem sumber daya alam maupun sumber daya ekonomi dapat 51

Disamping itu, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk :

Hal-hal yang berkaitan dengan tanah: 1.

Penetapan nilai objek bangunan

2.

Izin mendirikan bangunan

3.

Izin usaha

4.

Undang-undang gangguan yang berkaitan dengan penanaman modal

5.

Penetapan koefisien dasar bangunan dan kofisien lantai bangunan

6.

Lingkungan siap bangun dan kawasan siap bangun( UU No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman Jo Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1999)

7.


diwujudkan untuk kemaslahatan rakyat setempat. Pengaturan ini harus diintegrasikan dengan system lainya pada pemerintah kabupaten/kota seperti system sosial, system perekonomian, system pendidikan dan lainya. Kewenangan semacam ini memang pada tempatnya diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota mengingat kebijakan pemerintah pusat tidak mampu menjangkau setiap detail permasalahan tersebut52 . Disamping itu juga pemerintah perlu mengaktualisasikan asas dekonsentrasi dibidang pertanahan. Artinya untuk masa yang akan datang, pemerintah harus tulus dan mempunyai itikad baik untuk memberikan pelimpahan wewenang kepada daerah dalam urusan pertanahan. 53

52

Ibnu Subiyanto, “ Peluang dan Tantangan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Diera Desentralisasi” Diskusi Terbatas Kebijakan Pertanahan Dalam Era Desentralisasi Dan Peningkatan Pelayanan Pertanahan Kepada Masyarakat, Jakarta 12 September 2002, Disusun Dalam Buku Prosiding (Jakarta: Bappenas, 2002) h. 6 53

Idham, Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah, Bandung, Alumni, 2004, h. 131


BAB II PEMBATASAN WEWENANG PEMERINTAH TERHADAP HAK ULAYAT YANG DIATUR DALAM UUPA

Recommend Documents