BAB II KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Literatur Penelitian mengenai manajemen pajak sebelumnya telah dilakukan oleh Dewi Aprianty pada tahun 2004 dalam skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Pajak atas Penggabungan Usaha (merger)”. Tujuan tesis tersebut pada intinya adalah untuk menjelaskan secara umum pelaksanaan manajemen pajak yang dapat dilakukan dalam upaya penggabungan usaha di Indonesia. Kajian manajemen pajak tersebut hanya mencakup PPh Badan saja, namun juga berkaitan dengan pelaksanaan PPh wthholding seperti PPh 21, PPh 23 dan PPh 26. Dalam penelitian tersebut, Dewi Aprianty menarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penggabungan usaha (merger) penting bagi perusahaan yang akan melaksanakan penggabungan usaha untuk menyusun suatu langkah manajemen pajak yang tepat agar pelaksanaan penggabungan usaha dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala dan kesulitan dalam masalah perpajakan.

B. Tinjauan Pustaka B.1 Hutang Yang dimaksud dengan hutang adalah suatu kewajiban kontraktual untuk membayar kas berdasarkan permintaan atau pada saat yang telah ditentukan, yang

ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008

12

tercantum sebagai suatu kewajiban didalam neraca debitur7. Berhutang merupakan salah satu sumber dana bagi perusahaan dalam melakukan ekspansi usaha selain setoran modal oleh pemilik perusahaan (pemegang saham). Hutang dapat berasal dari beragam sumber seperti bank, suplier atau pemodal di pasar obligasi. Meminjam uang (berhutang) tidaklah otomatis berarti suatu keputusan yang buruk. Bahkan pada dasarnya berhutang akan menguntungkan perusahaan sepanjang tambahan keuntungan dari investasi/ekspansi yang menggunakan hutang tersebut memberikan hasil yang lebih tinggi dari tambahan beban keuangan yang terjadi. Hal ini akan bermuara pada peningkatan kekayaan pemilik perusahaan yang merupakan tujuan berdirinya sebuah perusahaan.

B.2 Hutang Bermasalah Yang dimaksud dengan hutang bermasalah umumnya terjadi sebagai suatu akibat dari pemberian pinjaman atau pinjaman kas, investasi dalam efek hutang piutang yang sebelumnya telah diterbitkan, atau pembelian barang dan jasa secara kredit. Hutang tersebut dapat dikatakan menjadi hutang yang bermasalah apabila debitur tidak dapat mengadakan pelunasan sesuai dengan perjanjian pada saat transaksi, yang dikarenakan kondisi keuangan debitur tersebut sedang mengalami kesulitan. Apabila perusahaan tidak dapat melunasi kewajiban atas hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka kreditor dapat mengajukan klaim terhadap asset perusahaan. Tindakan ini dapat menyebabkan penyitaan asset 7

Peni R. Pramono, Mengelola Utang menjadi Laba, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2008), hal. 3.


13

dan pengaduan kepailitan (bangkrut). Sebagai konsekuensi dari penerbitan hutang adalah kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan merupakan hal yang sulit didefinisikan, akan tetapi menurut Stephen A. Ross, Westerfield dan Jaffe kesulitan keuangan didefinisikannya sebagai berikut8: “Financial distress is a situation where a firm’s operating cash flow are not sufficient to satisfy current obligations (such as trade creditors on interest expense) and the firm is force to take corrective action. Financial distress may lead a firm to default on a contract and it may involve financial restructuring between firm, its creditors, its equity investors”.

Kesulitan keuangan adalah suatu keadaan dimana kas suatu perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya dan perusahaan ditekankan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan. Kesulitan keuangan dapat menyebabkan suatu perusahaan tidak dapat memenuhi perjanjian dan diharuskan untuk merestruktur kondisi keuangannya antara perusahaan, para kreditur dan para investor. Kesulitan keuangan didefinisikan oleh Rico Lesmana dan Rudy Surjanto sebagai9: “Ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban atas hutang, baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek, merupakan masalah insolvensi (insolvency) yang dapat menuntun perusahaan kearah kesulitan keuangan”.

8

Stephen A. Ross, Randolph Westerfield and Jeffrey Jaffe, Corporate Finance, Fifth Edition, (Irwin McGraw Hill, 1999), hal. 793. 9 Rico Lesmana dan Rudy Surjanto, Financial Performance Analyzing, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003), hal. 80.


14

B.3 Restrukturisasi Usaha Michael A. Hitt, R. Duane Ireland dan Robert E. Hoskinsson mendefinisikan restrukturisasi sebagai: “changes in the composition of a firm’s set of business and or financial structure”. Lebih lanjut dikatakan bahwa hal yang menjadi penyebab utama restrukturisasi yang umumnya terjadi adalah kenerja perusahaan yang buruk, sejalan dengan tindakan koreksi atas aktivitas deversifikasi bisnis yang berlebihan (over diversification). Kegiatan yang berkenaan dengan restrukturisasi terbagi menjadi tiga, yaitu10: 1. Downsizing Downsizing merupakan pengurangan jumlah karyawan dan terkadang juga meliputi pengurangan unit operasional. Tindakan ini bisa mempengaruhi ataupun tidak mempengaruhi komposisi bisnis dari portofolio perusahaan yang bersangkutan. 2. Downscoping Downscoping mengarah kepada divestasi unit bisnis, spin off atau mengeliminasi unit bisnis yang tidak berhubungan dengan core business dari perusahaan induknya. Dengan kata lain, downscoping merupakan usaha perusahaan untuk focus kembali ke bisnis inti. Dengan focus pada bisnis inti, perusahaan dapat dikelola dengan lebih efektif karena bidang uasaha menjadi lebih focus dan manajemen menjadi lebih mudah untuk mengerti perusahaan yang ada. 3. Leveraged Buyouts (LBO) 10

Michael A. Hitt, R. Duane Ireand and Robert E. Hoskisson, Strategic Management: Competitiveness and globalization, (South-Western, 2000), hal. 231.


15

Leveraged Buyouts merupakan tindakan restrukturisasi dimana ada satui pihak di perusahaan dan/atau pihak luar membeli semua asset perusahaan, sebagian besar dengan hutang dan memprivatisasi perusahaan. Tindakan ini diambil untuk melindungi kepentingan pemilik yang melakukan LBO dari

pengaruh

eksternal,

sehingga

pemilik

bisa

focus

untuk

mengembangkan perusahaan kea rah yang diinginkan. Sementara Milton L. Rock dan Robert H. Rock membedakan restrukturisasi perusahaan menjadi tiga kategori, yaitu: 1. Portfolio Restructuring Restrukturisasi ini melakukan peruibahan terhadap unit bisnis untuk menciptakan konfigurasi bisnis yang kebih efektif. Efektifita diperoleh dengan mengkombinasikan unit-unit bisnis yang memiliki competitive advantage dan melepaskan lini bisnis yang tidak mampu menghasilkan return yang lebih tinggio dibandingkan para pesaingnya. 2. Financial Restructuring Berbeda dengan portfolio, financial restructuring lebih ke arah perubahan struktur modal perusahaan. Umumnya aktivitas ini meliputi penambahan posisi hutang dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan perusahaan menjadi menjadi salah take over. 3. Organizational Restructuring Restrukturisasi ini meliputi perubahan corporate culture, proses dan sistem serta jumlah karyawan.


16

Pemulihan kembali perusahaan antara lain dapat ditempuh dengan melakukan retsrukturisasi

usaha.

Beberapa

bentuk

restrukturisasi

perusahaan

yang

dikemukakan oleh Gunadi, antara lain ditempuh dengan cara merger, konsolidasi (peleburan),

pembubaran

usaha

(likuidasi),

pembangkrutan

(kepailitan),

pemecahan usaha (split off), pemekaran usaha (spin off), penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi), rekapitalisasi (penataan kembali permodalan) dan reorganisasi usaha11. Selain restrukturisasi usaha dalam bentuk penggabungan, peleburan, akuisisi, dan likuidasi, masih terdapat berbagai bentuk restrukturisasi lainnya. Termasuk dalam restrukturisasi adalah restrukturisasi hutang12. Restrukturisasi hutang juga merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pengusaha dalam merestrukturisasi usahanya.

B.4 Restrukturisasi Hutang Restrukturisai hutang merupakan suatu proses untuk merestruktur hutang bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan debitur. Restrukturisasi hutang dilakukan sebagai usaha untuk membayar hutang dengan merubah syarat perjanjian menjadi lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran hutang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi hutang karena adanya konsesi khusus yang diberikan kreditur kepada debitur. Konsesi semacam ini tidak akan diberikan oleh kreditur kepada debitur apabila debitur tersebut tidak dalam kondisi kesulitan keuangan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa yang berkepentingan terhadap 11 12

Gunadi, op cit, hal. 7. Gunadi, op.cit, hal. 61.


17

restrukturisasi hutang adalah pihak debitur yang bermasalah. Dari sisi debitur, restrukturisasi hutang merupakan suatu tindakan yang harus diambil sebab perusahaan tidak memiliki lagi kemampuan atau kekuatan untuk memenuhi commitment-nya kepada debitur. Commitment yang dimaksud adalah dimana debitur tidak dapat lagi memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan kreditur, sehingga mengakibatkan gagal bayar. Dan apabila perusahaan tidak melakukan restrukturisasi hutangnya maka akan timbul wanprestasi atau cacat yang dapat mengakibatkan masalah besar bagi kelangsungan hidup perusahaan. Restrukturisasi hutang yang dilakukan diluar proses kepailitan di pengadilan niaga juga menghindari terjadinya likuidasi perusahaan, yang berarti terjadi penyelamatan lapangan kerja bagi ratusan ribu karyawan dan buruh. Dampak yang akan timbul tersebut, antara lain: 1. Pihak debitur akan mengalami kesulitan untuk memperoleh dana di masa yang akan datang 2. Nilai saham yang dimiliki oleh debitur akan mengalami penurunan, disamping itu nilai usaha yang dimilikinya pun akan mengalami penurunan nilai. 3. Pihak kreditur dapat mengumumkan bahwa pihak debitur yang bermasalah tersebut sudah pailit atau bangkrut. 4. Beban dan biaya yang dikeluarkan oleh debitur akan membengkak atau lebih besar daripada biasanya di dalam mempeoleh dana di masa yang akan datang. 5. Debitur akan memiliki reputasi yang jelek di dalam dunia usaha.


18

Berdasarkan dampak yang ada maka debitur diarahkan untuk mengambil langkah restrukturisasi hutang guna menghindari masalah-masalah yang mungkin terjadi. Bentuk-bentuk restrukturisasi hutang dapat berupa13: 1. Pembebasan (hair cut) Pembebasan Hair Cut) merupakan potongan atau pengurangan atas pembayaran bunga dan hutang yang dilakukan oleh pihak debitur. 2. Pengalihan harta debitur kepada kreditur untuk penyelesaian hutang (debt to asset swap) Debt to asset swap merupakan pengalihan harta yang dimiliki oleh pihak debitur dimana pihak debitur sudah tidak sanggup lagi untuk melunasi kewajibannya kepada pihak-pihak yang memberi pinjaman. Dan pengalihan harta atau asset yang dimiliki oleh debitur ini ditujukan untuk dikuasai oleh kreditur 3. Perubahan utang melalui penyertaan modal (debt to equty swap) Debt to equity swap merupakan suatu langkah awal yang diambil oleh pihak kreditur karena kreditur tersebut melihat dan mengamati bahwa perusahaan dari debitur yang mengalami masalah keuangan tersebut mempunyai nilai ekonomi yang sangat bagus di masa yang akan dating, dan ini merupakan cara yang bagus bagi kreditur untuk menambah laba, yaitu dengan cara reklasifikasi tagihan debitur menjadi penyertaan. 4. Penjadwalan kembali (rescheduling)

13

Gunadi, op.cit, hal. 62.


19

Rescheduling adalah upaya untuk memperpanjang jangka waktu dalam pengembalian hutang atau penjadwalan kembali terhadap hutang debitur pada pihak kreditur. Selain keempat bentuk restrukturisasi tersebut diatas masih ada beberapa model restrukturisasi

lagi,

yaitu:

penundaan

atau

penangguhan

(moratorium),

pembebasan atau pengurangan bunga, konversi utang dengan obligasi atau obligasi konversi (convertible bonds), penggantian obligasi (surat utang) lama dengan obligasi baru (stappled bonds), penjualan asset tak produktif untuk membayar utang, dan sebagainya14. Dalam menentukan dan memilih metode yang sesuai dalam melakukan restrukturisasi

hutang maka sangat tergantung pada

tujuan dari pihak debitur dan kreditur. Menurut Penyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK No. 54, restrukturisasi hutang piutang mencakup namun tidak terbatas pada, satu atau lebih kombinasi berikut ini15: 1. Transfer asset berikut ini: real estate, piutang kepada pihak ketiga, atau asset lain dari debitur kepada kreditur untuk memenuhi sebagian atau seluruh hutang piutang (termasuk transfer sebagai akibat dari kepemilikan kembali atau sita jaminan). 2. Penerbitan saham baru atau penyerahan saham debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh hutang piutang, kecuali jika saham diberikan dalam rangka pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk

14

Gunadi, op.cit, hal. 61. Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, (Jakarta: IAI, 2002), hal. 54.3. 15


20

pengubahan hutang piutang menjadi pemberian saham (misalnya penukaran obligasi konversi). 3. Modifikasi syarat-syarat hutang piutang, seperti satu atau lebih kombinasi berikut ini: i) Pengurangan tingkat bunga untuk sisa masa hutang; ii) Perpanjangan jangka waktu pelunasan atau pengunduran tanggal jatuh tempo dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bungan yang berlaku di pasar untuk hutang baru dengan resiko sama; iii) Pengurangan (absolute atau kontinjen) jumlah pokok atau jumlah yang harus dibayar pada saat jatuh tempo pada saat jatuh tempo hutang piutang sebagaimana yang tercantum dalam instrument hutang piutang atau dokumen perjanjian; iv) Pengurangan (absolute atau kontinjen) bunga yang terhutang.

B.5 Tujuan Restrukturisasi Hutang Restrukturisasi hutang perlu dilakukan untuk mengatasi kredit yang bermasalah yang sedang dialami oleh perusahaan, baik perusahaan manufaktur, jasa maupun perusahaan dagang. Alasan untuk diadakannya restrukturisasi hutang bagi debitur adalah sebagai berikut: 1. Untuk dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing yang lebih bagus. Penataan dan perbaikan sektor keuangan perusahaan akan dapat dicapai apabila perusahaan tersebut dalam kondisi sehat, efisien, dan kuat.


21

2. Dengan melakukan restrukturisasi hutang maka perusahaan akan dapat memiliki lebih banyak lagi alternatif pilihan pembayaran, caranya yaitu berunding dengan kreditur dan melalui suatu argument yang cukup, sehingga tercapai kesepakatan atau win-win solution. Argument

yang

dimaksud adalah dimana pihak debitur mampu menunjukkan bahwa keadaannya benar-benar dalam posisi kesulitan keuangan. Selain alasan-alasan tersebut, melakukan restrukturisasi hutang bukan hanya semata-mata karena perusahaan ada dalam suatu kondisi finansial yang tidak baik, tetapi restrukturisasi hutang juga bisa dilakukan karena perusahaan lebih memilih melunasi hutangnya dengan fix assets-nya atau barang dagangannya daripada melunasinya dengan uang. Memang idealnya pelunasan hutang seharusnya dilakukan dengan uang. Namun karena alasan satu dan lain hal akhirnya pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) bersedia untuk menerima pelunasan hutang dengan harta atau barang dagangan milik pihak yang berutang (debitur).

B.6 Pengalihan Aset sebagai Pelunasan Hutang (Debt to Asset Swap) Debt to asset swap merupakan pengalihan harta yang dimiliki oleh pihak debitur dimana pihak debitur sudah tidak sanggup lagi untuk melunasi kewajibannya kepada pihak-pihak yang memberi pinjaman kepadanya16. Dan pengalihan harta atau asset yang dimiliki oleh debitur ini ditujukan untuk dikuasai oleh kreditur. Walaupun tidak dimaksudkan untuk dijual kembali namun dalam

16

Gunadi, op.cit, hal. 60.


22

keadaan tertentu dan karena alasan efisiensi maka asset dapat dijual kembali oleh perusahaan. Dalam penyelesaian hutang yang dilakukan dengan pengalihan asset milik debitur, harta tersebut seharusnya dinilai menurut harga pasarnya. Atas selisih antara harga pasar dengan nilai buku harta merupakan keuntungan atau kerugian debitur. Debitur yang menyerahkan aktiva seperti harta tak bergerak, persediaan, piutang, atau investasi untuk melunasi hutang biasanya akan mengakui dua jenis keuntungan atau kerugian, yaitu: 1) keuntungan atau kerugian atas penyerahan aktiva, dan 2) keuntungan yang timbul dari kelonggaran yang diberikan dalam restrukturisasi hutang17. Kelonggaran yang dimaksud disini adalah keuntungan yang diterima oleh debitur atas penghapusan sebagian hutangnya yang disebabkan oleh perbedaan nilai anatara aset yang dialihkan dengan jumlah hutang yang haurs dibayarkan oleh debitur.

B.7 Aspek Penghasilan atas Debt to Asset Swap Pengalihan harta sebagai pelunasan hutang (debt to asset swap) tak ubahnya seperti transaksi barter, namun demikian hal ini bisa menimbulkan implikasi pajak terhadap pengakuan laba atau rugi bagi pihak yang mengalihkan aset atau pihak yang menerima aset untuk pelunasan hutang. Penghasilan atas transaksi pengalihan aset dapat diakui oleh debitur apabila nilai asset yang dialihkan lebih kecil dari nilai buku hutang, maka pihak debitur akan memperoleh keuntungan sebesar selisih lebih dari nilai asset yang

17

Muhammad Rusjdi, Pajak Penghasilan, (Jakarta: PT. Indeks, 2004), hal. 35-2.


23

dialihkan dengan nilai buku hutang, meskipun tidak ada aliran uang (cash) yang diterima oleh debitur. Seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang No. 17 Tahun 2000 bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis merupakan penghasilan. Dari sisi kreditur, keuntungan atau laba atas transaksi pengalihan harta sebagai pembayaran hutang (debt to asset swap) dapat terjadi apabila nilai asset yang diterima ternyata nilainya lebih besar dari nilai buku piutang. Selain dapat diakuinya penghasilan, kerugian dalam transaksi pengalihan harta juga dapat diakui. Dari sisi kreditur kerugian dapat terjadi apabila nilai asset yang diterima lebih kecil daripada jumlah nilai buku hutang yang dialihkan. Dari sisi debitur, dapat membawa kerugian apabila nilai aset yang dialihkan melebihi nilai buku hutang. Dalam transaksi debt to asset swap tidak tertutup kemungkinan pembayaran hutang yang dilakukan bukan saja pembayaran terhadap pokok hutangnya saja tetapi juga bunga pinjamannya. Dengan pembayaran bunga pinjaman maka transassksi pembayaran bunga tersebut dikenakan withholding tax, yaitu dikenakan PPh pasal 23 Undang-Undang PPh.

B.8 Aspek Pajak Pertambahan Nilai atas Debt to Asset Swap Transaksi pengalihan asset menjadi hutang (debt to asset swap) merupakan transaksi penyerahan suatu barang kena pajak dari debitur kepada kreditur dimana penyerahan tersebut merupakan salah satu penyerahan yang terutang pajak. Oleh sebab itu selain terdapat aspek pajak penghasilan, transaksi


24

pengalihan harta menjadi hutang juga merupakan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Seharusnya transaksi pelunasan hutang piutang tidak dikenakan PPN bila pelunasan tersebut dilakukan dengan uang. Sesuai dengan Pasal 4A UU PPN, uang tidak termasuk ke dalam kategori barang kena pajak. Oleh sebab itu penyerahan uang untuk pelunasan hutang tidak termasuk dalam penyerahan barang kena pajak. Namun karena yang digunakan untuk pelunasan hutang tersebut adalah aset, maka penyerahan tersebut termasuk dalam kategori penyerahan barang kena pajak yang dapat terutang PPN.

B.9 Manajemen Pajak Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas menajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Secara umum, manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai berikut18: “Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”. (Sophar Lombanturuan:1996)

Dari definisi manajemen pajak diambil kesimpulan bahwa manajemen pajak merupakan pengelolaan perusahaan agar kewajiban pemenuhan perpajakannya dapat dilakukan dengan baik dan benar, dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk mendapatkan laba yang diharapkan, tanpa unsur pelanggaran yang akan menyebabkan adanya sanksi atau denda. Manajemen pajak

18

Erly Suandy, Perencanaan Pajak, Edisi Revisi, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hal. 6.


25

juga merupakan usaha yang menyeluruh yang dilakukan oleh manajer pajak atau manajer keuangan dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis sehingga memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan.Tujuan dari menajemen pajak terbagi menjadi dua, yaitu: a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya Tujuan dari diterapkannya manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari19: a) Perencanaan pajak (tax planning) Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya

penekanan

perencanaan

pajak

(tax

planning)

adalah

untuk

meminimumkan kewajiban pajak. Secara garis besar perencanaan pajak (tax planning) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik secara perpajakan maupun secara komersial. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful). Istilah yang sering digunakan adalah

19

Erly Suandy, Perencanaan Pajak, Edisi 4, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 6.


26

tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance pada prinsipnya berarti melaksanakan berbagai transaksi semu untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Tax avoidance sendiri sebenarnya mempunyai beberapa karakteristik, diantaranya 1. Transaksinya sering kali semu 2. Transaksi yang dilaksanakan tidak mempunyai makna secara ekonomis yang berarti. 3. Tidak terdapatnya unsur resiko. 4. Adanya usaha-usaha untuk mengeksploitasi celah-celah dalam peraturan perpajakan. Dalam aktivitas-aktivitas tax avoidance, seringkali wajib pajak mengeksploitasi peraturan

yang

sebenarnya

ditujukan

untuk

mengurangi

unsur-unsur

ketidakadlilan di dalam aturan perpajakan. Bisa juga wajib pajak menggunakan berbagai

struktur

legal

untuk

melindungi

transaksi

yang

sebenarnya

dilaksanakan20. Tax evasion merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus hutang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku. Walaupun pada dasarnya tax avoidance dan tax evasion mempunyai sasaran yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi tax evasion jelasjelas merupakan perbuatan ilegal. Jika tujuan tax planning adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi 20

Darussalam, Danny Septriadi, Cross Border Transfer Pricing, (Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2008), hal. 43.


27

berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka tax planning disini sama dengan tax avoidance karena keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak.

b) Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementastion) Apabila pada tahap perencanaan paak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Agar pembayaran pajak sebagai transfer sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran pajak harus direncanakan secara baik supaya tidak terjadi pemborosan. Penyediaan dana harus direncanakan supaya pembayaran pajak dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Disamping pembayaran pajak masih ada kewajiban pelaporan yang juga harus direncanakan supaya dapat selesai dan dilaporkan tepat pada waktunya.

c) Pengendalian pajak (tax control) Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak.


28

B.10 Motivasi dilakukannya manajemen pajak Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (tax planning) umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu21: 1. Kebijakan pajak (tax policy) 2. Undang-Undang Perpajakan (tax law) 3. Administrasi perpajakan (tax administration) Ketiga unsur tersebut saling berurutan dan saling mempengaruhi. Menurut Suandy, motivasi orang melakukan manajemen pajak bersumber dari tiga unsur sistem perpajakan tersebut. Kebijakan perpajakan merupakan pemilihan alternative dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Menurut Mansury, alternatif-alternatif tersebut meliputi: 1. 2. 3. 4. 5.

Pajak apa yang akan dipungut Siapa yang menjadi subjek pajak Apa saja yang menjadi objek pajak Berapa besarnya tarif pajak Bagaimana prosedurnya

Kenyataan menunjukkan bahwa dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti dengan ketentuan-ketentuan lain seperti Peraturan Pemerintah, Kepustusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktu Jendral Pajak, dan lainnya. Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Akibatnya terbuka celah (loopholes) bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

21

Erly Suandy, op.cit., hal..10.


29

Secara umum motivasi dilakukannya manajemen pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (after tax return) karena pajak ikut mempengaruhi keputusan atau tindakan dalam operasi perusahaan melalui analisis yang dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuanketentuan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu dengan memanfaatkan: perbedaan tariff pajak (tax rates), perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (tax base), loopholes, shelters, dan havens.

C. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran adalah penjelasan ilmiah tentang konsep-konsep kunci yang akan digunakan dalam penelitian, termasuk kemungkinan berbagai keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lain. Implisit dari definisi ini adalah kenyataan bahwa kerangka teoritik sebenarnya adalah dugaan sederhana yang disodorkan seorang peneliti terhadap pertanyaan utama yang terdapat di dalam fokus22. Kerangka pemikiran pada penulisan ini berawal dari hutang yang dimiliki oleh PT. X dimana hutang tersebut menjadi hutang bermasalah dikarenakan perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga perusahaan tidak lagi bisa memenuhi janji untuk melunasinya. Sebagai upaya melunasi hutang dalam keadaan keuangan yang kritis maka dilakukan restrukturisasi hutang usaha untuk mempertahankan eksistensinya di dunia usaha. Dalam mengatasi masalah hutang ada beberapa metode restrukturisasi hutang perusahaan yang bisa dilakukan, 22

Prasetya Irawan, Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial, (Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006), hal. 38


30

antara lain rescheduling, debt to asset swap, debt to equity swap, dan hair cut. Pemilihan metode restrukturiasi akan sangat tergantung pada tujuan dari pihak debitur dan krditur. Apapun pilihannya, dalam setiap metode restrukturisasi hutang terdapat aspek perpajakannya. Dalam penelitian ini peneliti memilih metode debt to asset swap (pengalihan harta sebagai pelunasan hutang) sebagai objek penelitian. Dalam transaksi pengalihan harta sebagai pelunasan hutang dapat tercipta suatu keadaan dimana debitur akan memperoleh keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut yang dapat diakui dalam penghitungan penghasilan kena pajak perusahaan. Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, keuntungan maupun kerugian dalam transaksi pelunasan hutang tersebut merupakan objek pajak penghasilan maupun sebagai pengurang dalam perhitungan besarnya penghasilan kena pajak. Selain memperoleh keuntungan atau kerugian yang merupakan objek pajak penghasilan, transaksi pengalihan harta sebagai pelunasan hutang juga memiliki aspek pajak pertambahan nilai. Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai, transaksi pengalihan harta sebagai pelunasan hutang merupakan objek pajak pertambahan nilai karena transaksi pengalihan harta untuk melunasi hutang termasuk penyerahan barang kena pajak. Setiap harta yang diserahkan memiliki aspek perpajakannya masing-masing tergantung dari jenis harta tersebut. Terkait dengan berbagai macam aspek perpajakan yang melekat pada transaksi pengalihan harta sebagai pelunasan hutang maka perlu adanya suatu


31

manajemen pajak yang baik sehingga masalah hutang tersebut. Dengan melakukan manajemen pajak, masalah hutang yang dialami oleh PT. X dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien tanpa menambah beban yang harus ditanggung perusahaan.

D. Metode Penelitian Metode penelitian adalah cara atau strategi untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Melalui metode penelitiaan dipelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tetap dan sistematis melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah guna mencari, menyusun serta menganalisis dan mengumpulkan data, sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan. Pemilihan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan akan menjadikan hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti harus dapat menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan topik yang sedang dikaji, dengan memperhatikan antara tujuan, metode, dan sumber daya yang tersedia23. Secara eksplisit disebutkan bahwa untuk dapat mencapai suatu kesimpulan yang bersifat ilmiah, harus dilakukan suatu penelitian yang memiliki parameter yang jelas dan dilihat secara holistik. Metode penelitian mencakup bahasan sebagai berikut, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode dan strategi

23

Bruce A. Chadwick, Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial, terj. Sulistia, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1991), hal. 46.


32

penelitian, hipotesis kerja, narasumber atau informan, proses penelitian, penentuan site penelitian dan keterbatasan penelitian24.

D.1

Pendekatan Penelitian Untuk mempermudah memahami pokok bahasan dalam skripsi ini,

digunakan suatu metode penelitian dalam penulisannya. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Definisi mengenai metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang prilakunya diamati25. Penelitian kualitatif disebut pemahaman mendalam karena mempertanyakan makna suatu obyek secara mendalam dan tuntas26. Cresswell dalam bukunya Research Design : Quantitative and Qualitative Approach menjelaskan gambaran mengenai penelitian kualitatif27: 'The intent of qualitative research is to understand a particular social situation, events, role, group or interaction. It is largely an investigate process where the researcher graddually makesa sense of a social phenomenon by contrasting, comparising, replicating, catalouging and classifying the object of study.” Dalam pendekatan kualitatif, teori tidak berposisi sebagai pembimbing sentral bagi peneliti dalam melakukan analisis, namun peneliti lebih memfokuskan pada data-data

yang

ditemukan

pada

site

penelitian.

Creswell

berpendapat

24

Lina M.Jannah, Sangkala, Novita Ikasari, Bambang Prasetyo. Pedoman Penulisan dan Evaluasi Tugas Karya Akhir dan Skripsi, (Depok, Program Sarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006), hlm. 33-35. 25 Lexy J.Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2000), hal. 3. 26 Prasetya Irawan, op.cit, hal. 4. 27 John W. Cresswell, Research Designs : Quantitative and Qualitative Approaches, (New Delhi: Sage Publication, 1994), hal. 161.


33

“Interpretative research does not try to be value free. This is because interpretative research sees values and meaning infused everywhere in everything”28. Didasari pendapat Cressswel tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan suatu pemahaman atas permasalahan transaksi pengalihan harta sebagai pelunasan hutang (debt to asset swap) dan mencoba menganalisis mengenai implementasi dari ketentuan – ketentuan perpajakan yang mengatur transaksi tersebut serta mengenai manajemen pajak dan kendalanya dalam melakukan restrukturisasi hutang dengan metode pengalihan harta sebagai pelunasan hutang (debt to asset swap).

D.2

Jenis / Tipe Penelitian Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian

deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam meneliti status sekelompok manusia, atau suatu obyek dari kondisi dan suatu sistem pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang29. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau

fenomena.

Tujuan

dari

jenis

penelitian

deskriptif

adalah

untuk

menggambarkan mekanisme sebuah proses, menyajikan informasi dasar, menjelaskan tahap-tahap atau seperangkat tatanan, serta menciptakan seperangkat kategori atau pola30.

28

Ibid, hal. 80. Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Cetakan Ketujuh, (Bandung: Alfabeta, 2000), hal.6. 30 Bambang Prasetyo, Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 43. 29


34

Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, maka penulis dapat menggambarkan dan menganalisis mengenai transaksi pengalihan harta sebagai pelunasan hutang (debt to assets swap) dan menganalisa mengenai manajemen pajak yang dapat diterapkan atas transaksi tersebut serta kendala yang dihadapi dalam melakukan menajemen pajak tersebut.

D.3

Metode dan Strategi Penelitian Pengumpulan data bertujuan untuk mencari informasi yang sesuai dengan

permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu: a. Studi Kepustakaan Dalam studi kepustakaan penulis mempelajari dan menelaah sejumlah literatur dan mengambil data dari buku-buku, majalah, artikel, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan restrukturisasi hutang dengan metode debt to asset swap. Melalui studi kepustakaan ini akan diperoleh informasi-informasi yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hal ini bertujuan untuk membantu penulis dalam merumuskan permasalahan serta menentukan arah dari penelitian, serta bagaimana menganalisisnya. b. Studi Lapangan Studi lapangan ditujukan untuk mengumpulkan data-data primer. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk melakukan penelitian lapangan

guna

mengumpulkan

data-data

mengenai

ketentuan


35

restrukturisasi hutang dengan metode debt to asset swap. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara mendalam (in depth interview) untuk menggali informasi terhadap key informan yang memahami secara mendalam mengenai restrukturisasi hutang. Wawancara mendalam adalah pendalaman atau pembahasan masalah dan melakukan tanya jawab (tatap muka) dengan para informan yang

kompeten

dan

berhubungan

dengan

tema

skripsi

dengan

menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh informasiinformasi yang dibutuhkan dalam skripsi ini. Wawancara juga dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh peneliti/pewawancara untuk tujuan mendapatkan informasi maupun pendirian secara lisan seorang responden, dengan wawancara tatap-muka (face-toface), antara pewawancara dengan responden31. Pertanyaan yang diberikan peneliti terhadap informan berupa pertanyaan terbuka (open-ended questions), dimana peneliti tidak memberikan jawaban seperti yang tersedia dalam kuesioner, disini peneliti hanya menggunakan pedoman wawancara yang terkait dengan permasalahan yang bertujuan supaya peneliti dapat mengetahui jawaban dengan tepat dan jelas. Dengan tidak membatasi jawaban dari informan diharapkan informan dapat menjawab secara bebas dan lengkap sesuai pendapatnya. Apabila jawaban yang diberikan belum jelas, maka peneliti dapat meminta

31

Manasse Malo .Buku materi pokok Metode Penelitian Sosial Modul 6-9 (Jakarta: Penerbit Karunika Jakarta Universitas Terbuka, 1986), hal. 17.


36

informan untuk lebih memperjelas jawabannya agar tidak terjadi kesalahan di dalam interpretasinya.

D.4

Hipotesis Kerja Hipotesis merupakan jawaban sementara peneliti terhadap penelitiannya sendiri. Dalam penelitian kualitatif, hipotesis tidak diuji, tetapi diusulkan (suggested, recommended) sebagai satu panduan dalam proses analisis data dan hipotesis terus menerus disesuaikan dengan data di lapangan32. Hipotesis awal dalam penelitian ini, yaitu; o Dalam restrukturisasi hutang dengan metode pengalihan harta menjadi hutang ada beberapa aset perusahaan yang berpotensi untuk dialihkan sebagai usaha pelunasan hutang. Dari setiap harta yang dapat dialihkan tersebut memiliki aspek perpajakannya masing-masing. Diperlukan suatu pemahaman atas ketentuan perpajakan yang mengatur mengenai harta tersebut sebelum transaksi pengalihan harta dilakukan sehingga proses restrukturisasi hutang dapat berjalan secara efektif dan efisien. o Dengan memahami ketentuan-ketentuan perpajakan yang mengatur mengenai harta tersebut maka perusahaan dapat menerapkan suatu manajemen pajak agar proses restrukturisasi hutang tidak menambah beban perusahaan sehingga efektifitas dan efisiensi dapat tercapai.

32

Prasetya Irawan, Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial.(Depok: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006), hal. 12.


37

D.5

Narasumber / Informan Untuk mendapatkan data penulis melakukan wawancara secara mendalam

untuk menggali informasi. Nara sumber yang dipilih adalah Accounting Finance Manager PT. X beserta jajaran staf Acounting Finance PT. X serta Direktorat Jenderal Pajak. Wawancara dilakukan terhadap manajemen PT. X agar didapatkan informasi mengenai manajemen pajak yang dilakukan oleh PT. X dalam melakukan pengalihan harta sebagai pelunasan hutang usaha. Wawancara juga dilakukan kepada Staf Direktorat Peraturan Perpajakan 1, Direktorat Jenderal Pajak. Wawancara yang dilakukan kepada Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur transaksi pengalihan harta dalam rangka restrukturisasi hutang.

D.6

Proses Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penulis mengumpulkan data

sebanyak-banyaknya mengenai transaksi restrukturisasi hutang PT. X, yakni restrukturisasi hutang dengan menggunakan metode pengalihan harta menjadi hutang (debt to asset swap) serta manajemen pajak yang dapat diterapkan PT. X dalam transaksi tersebut. Data yang dikumpulkan berupa data tentang mekanisme pengalihan harta sebagai pelunasan hutang usaha, ketentuan-ketentuan yang mengatur transaksi tersebut. Dari data tersebut ditariklah suatu kesimpulan dan dapat terbentuk pula suatu analisis mengenai manajemen pajak yang dapat diterapkan atas transaksi pengalihan harta sebagai pelunasan hutang.


38

Data-data berupa informasi seperti dikemukakan diatas diperoleh melalui proses studi lapangan maupun studi kepustakaan. Pada studi lapangan data diperoleh melalui proses wawancara kepada pihak informan pada site penelitian sedangkan pada studi kepustakaan data diperoleh dengan mempelajari dan menelaah sejumlah literatur. Kemudian proses dilanjutkan dengan menganalisis data yang sudah terkumpul dan terakhir menarik kesimpulan atas hasil penelitian.

D.7

Site Penelitian Untuk mendapatkan data peneletian, penulis melakukan penelitian

lapangan. Penelitian ini dilakukan dalam suatu field site, yakni konteks tempat terjadinya suatu fenomena atau aktivitas. Dalam penelitian ini, tidak ada satu site khusus tempat peneliti melakukan penelitiannya karena pengambilan data tidak dilakukan hanya di satu tempat. Yang menjadi site dilakukannya penelitian ini, antara lain: •

PT. X, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13920

•

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl.Gatot Subroto,Jakarta.

•

Kantor Ikatan Akuntansi Indonesia, Jl. Surabaya Alasan pemilihan PT. X sebagai site penelitian adalah dikarenakan PT. X

merupakan debitur yang pernah menggunakan metode pengalihan harta sebagai pelunasan hutang (debt to asset swap) dalam merestrukturisasi hutangnya yang merupakan fokus penelitian.


39

D.8

Keterbatasan Penelitian Dalam

penelitian

seringkali

penulis

menemukan

hambatan

dan

keterbatasan. Hambatan yang dihadapi oleh penulis adalah ketika melakukan proses pengumpulan data, dimana penulis menggunakan metode field research untuk mengumpulkan data. Accounting Finance Manager PT. X sebagai informan pada site penelitian kurang terbuka kepada penulis untuk memberikan semua informasi mengenai kebijakan perusahaan. Informan menganggap ada beberapa jawaban atas pertanyaan wawancara yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak luar manajemen perusahaan. Oleh karena itu penulis mencoba menggali informasi tersebut dengan cara menggunakan pertanyaan lain yang secara tidak langsung berupaya untuk mengetahui informasi mengenai kebijakan perusahaan yang sifatnya confidential tersebut. Upaya lainnya adalah mencari informan baru, yakni accounting finance staff PT. X, yang secara tidak langsung mengetahui dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Dalam penelitian yang mengalami keterbatasan masalah mengenai datadata atas kebijakan perusahaan, maka penulis harus membatasi penelitian. Dalam penelitian ini angka-angka yang disajikan merupakan perbandingan dari angka yang sebenarnya. Selain itu, penelitian ini hanya membatasi mengenai manajemen pajak yang meliputi aspek Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, dikarenakan aspek penghasilan dan kerugian erat kaitannya dalam transaksi pengalihan harta, sementara penyerahan harta yang merupakan barang kena pajak juga erat kaitannya dengan pengalihan harta.


40

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

Recommend Documents