BAB II. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan. Dengan Menggunakan Senjata Tajam Yang Dilakukan Secara Bersama-

BAB II Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Menggunakan Senjata Tajam Yang Dilakukan Secara BersamaSama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 266/Pid.B/2014/Pn.Sbg A. Tinjauan Umum Mengenai Dakwaan 1. Pengertian Surat Dakwaan Periode HIR surat dakwaan disebut surat tuduhan atau acte van beshuldiging, seperti yang ditegaskan pada Pasal 140 ayat (1) KUHAP, diberi nama surat dakwaan. Atau dimasa yang lalu surat dakwaan lazim disebut acte van verweijzing, dalam istilah hukum Inggris disebut imputation atau indictment.31 Menurut Mr.I.A.Negerburgh Surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena ialah yang merupakan dasarnya,dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim.Memang pemeriksaan itu tidak batal jika batas-batas ittu dilampaui,tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu32. Surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dan diajukan ke pengadilan dengan adanya surat dakwaan tersebut berarti ruang lingkup pemeriksaan telah dibatasi dan jika dalam pemeriksaan terjadi penyimpangan dari surat dakwaan, maka hakim ketua sidang

31

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 386. 32 Harun M. Husein, Surat Dakwaan:Tekhnik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Jakarta : Rineka Cipta, 1994. hlm. 44.

Universitas Sumatera Utara

mempunyai wewenang untuk memberikan teguran kepada jaksa atau penasihat hukum tesangka. 33 Surat dakwaan adalah pijakan dasar bagi proses persidangan pidana di ranah hukum pidana di Indonesia. Tetapi ada kalanya surat dakwaan itu mempunyai kesalahan sehingga diperlukan suatu perubahan surat dakwaan. Perubahan surat dakwaan terkait erat dengan Pasal 143 dan 144 KUHAP, yang mana pada Pasal 143 KUHAP mengenai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan, sedangkan Pasal 144 KUHAP adalah tentang perubahan surat dakwaan. Pasal 143 KUHAP : (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Pasal 144 KUHAP : (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. (3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik. Penuntut umum hanya dapat melakukan pengubahan surat dakwaan dalam dua waktu, yakni pertama sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, yang 33

Kuswindiarti. 2009. “Pola Pembelaan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap terdakwa dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan” JURNAL MANAJERIAL. Vol. 5, No.2


pengubahan surat dakwaan dapat dilakukan beberapa kali (vide Pasal 144 ayat (1) KUHAP), dan kedua hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai

(vide

Pasal

144

ayat

(2)

KUHAP).

Sedangkan

hak

terdakwa/tersangka adalah memperoleh turunan surat dakwaan yang telah diubah. Dalam teknis perkara, jika perubahan ini dilakukan tidak sesuai waktu yang telah disebutkan di atas, terdakwa memperoleh hak untuk menolak disidangkan dengan dasar dakwaan yang telah dirubah tidak sesuai Pasal 144 KUHAP. Jika seandainya turunan surat dakwaan dengan surat dakwaan di tangan majelis hakim tidak mempunyai kesamaan, maka terdakwa mempunyai hak untuk menolak disidangkan dengan alasan adanya kerancuan surat dakwaan yang selanjutnya dapat meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan berupa surat dakwaan tidak dapat diterima.34 2. Fungsi Surat Dakwaan Surat

Dakwaan

menempati

posisi

sentral

dan

strategis

dalam

pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksana tugas penuntutan. Fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan sebagai berikut :35 a. Bagi Pengadilan / Hakim Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan,dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan serta Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh

34

http://abdulahffandi.wordpress.com/2011/10/07/kapan-dapat-dilakukan-perubahan-surat -dakwaan/,Diakses pada Tanggal 21 Januari 2017 Pukul 01.36 Wib. 35 http://panduanhukum.blogspot.co.id/2012/05/fungsidandasarpembuatansurat.html?m=1, diakses pada Tanggal 21 Januari 2017 Pukul 00.51 Wib.


terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan.36 b. Bagi Penuntut Umum Bagi seorang penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara, karena dengan pelimpahan perkara tersebut penuntut umum meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan, atas dakwaan yang dilampirkan dalam pelimpahan perkara tersebut. Dalam

tahap

selanjutnya,

surat

dakwaan

itu

menjadi

dasar

pembuktian/pembahasan yuridis, dasar tuntutan pidana dan akhirnya merupakan dasar upaya hukum. c. Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum Bagi terdakwa/penasihat hukum surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan dan oleh karena itulah surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap. 3. Prinsip Surat Dakwaan Membicarakan prinsip surat dakwaan harus disesuaikan dengan ketentuan KUHAP, sebab prinsip yang diatur dalam HIR dengan KUHAP terdapat beberapa perbedaan.Terutama yang menyangkut pasal 83 HIR, yang menegaskan surat tolakan jaksa bukan merupakan surat tuduhan dalam arti kata yang sebenarnya. Yang membuat surat tuduhan menurut HIR adalah Ketua Pengadilan Negeri, yang mempunyai wewenang untuk mengubah isi tolakan jaksa. Ketua Pengadilan 36

Ramelan (mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus), dalam bukunya Hukum

Acara Pidana (Teori dan Implementasi), pada halaman 162.


Negeri tidak terikat pada isi tolakan jaksa. Itu sebabnya, sistem pembuatan surat dakwaan menurut HIR, jaksa sebagai penuntut umum belum sempurna berdiri sendiri, masih berada dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri. Barangkali disebabkan anggapan pada masa pembuatan HIR, sebagian besar penuntut umum belum begitu mahir menyusun perumusan yuridis, jika dibandingkan dengan para hakim/Ketua Pengadilan Negeri, pada umumnya terdiri dari sarjana hukum.37 Menurut KUHAP kedudukan jaksa sebagai penuntut umum semakin dipertegas dalam posisi sebagi instansi yang berwenang melakukan penuntutan (Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137). Dalam posisi sebagai aparat penuntut umum, pasal 140 ayat (1) menegaskan wewenang penuntut umum untuk membuat surat dakwaan tanpa campur tangan instansi lain. Penuntut umum “berdiri sendiri” dan sempurna (volwaardig) dalam pembuatan surat dakwaan. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 1 butir 7 dan pasal 137 serta pasal 140 ayat (1), kedudukan penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan dapat dijelaskan : a.

Pembuatan surat dakwaan dilakukan secara sempurna dan berdiri sendiri atas wewenang yang diberikan Undang-undang kepada penuntut umum.

b. Surat Dakwaan Adalah Dasar Pemikiran Hakim Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana memerlukan waktu yang cukup panjang.38Oleh karena itu pendekatan pemeriksaan persidangan, harus bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

37

Yahya Harahap, Op. cit, hlm. 389. https://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-hakim-dalammenjat uhkan-putusan-bebas-demi-hukum/,diakses tanggal 13, Agustus 2016, pukul 18.43. Wib. 38


c.

Hanya Jaksa Penuntut Umum yang Berhak dan Berwenang Menghadapkan dan Mendakwa Seseorang yang Dianggap Melakukan Tindak Pidana di Muka Sidang Pengadilan. Bahwa selain dari melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim

dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (executive ambtenaar). Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pidana lainnya yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik 39 4. Syarat-syarat Surat Dakwaan Dakwaan harus memiliki dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : a. Syarat Formal Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan : 1) Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. 2) Surat Dakwaan harus dibuat tanggal, 39

http://minsatu.blogspot.co.id/2011/07/peran-jaksa-penuntut-umum-dalam.html ,diakses tanggal 13, Agustus, 2016, Pukul 19.15.Wib.


3) Ditandatangani oleh Penuntut Umum/ Jaksa 40. b. Syarat Materiil Syarat Materiil memut dua unsur yang tak boleh dilalaikan : 1) Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. 2) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan ( tempus delicti dan locus delicti) 5. Bentuk Surat Dakwaan Surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan meteriil yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Kadang dalam peristiwa pidana tertentu, penyusunan rumusan surat dakwaan harus dibuat dalam bentuk rumusan spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi dihubungkan dengan kenyataan perbarengan atau consursus yang terkandung di dalam perbuatan peristiwa tindak pidana yang bersangkutan. Terutama dalam kasus yang rumit seperti dalam peristiwa pidana yang mengandung concurus idealis maupun concurus realis, benar diperlukan kecermatan dan keluasan pengetahuan hukum acara dan hukum pidana materiil dari penuntut umum yang membuat perumusan surat dakwaan. Sebab dalam kasus-kasus peristiwa pidana yang mengandung samenloop atau perbarengan seperti: a. Dalam aturan concursus idealis yang diatur dalam Pasal 63 KUHAP. b. Perbarengan dalam perbuatan atau concursus realis: 40

https://sesukakita.wordpress.com/2012/05/28/surat-dakwaan/#more-1006,Diakses tanggal 14, Agustus, 2016, Pukul 21.34.Wib.


1) Sejenis ancaman hukum pokoknya seperti yang diatur dalam Pasal 65 KUHP. 2) Tidak sejenis ancaman hukuman pokok seperti yang di atur dalam Pasal 66 KUHP. 3) Perbarengan perbuatan Antara pelanggaran dengan kejahatan atau anatara pelanggaran dengan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 70 KUHP. c. Tindak pidana yang dilakukan berlanjut atau voorgezette handeling yang diatur dalam Pasal 64 KUHP. Dalam peristiwa pidana ini diperluan keccermatan dalam menyusun rumusan dan bentuk surat dakwaan. Kekeliruan penyusunan rumusan dan bentuk surat

dakwaan dalam

tindak

pidana

semenloop

atau concursus,

bisa

mengakibatkan penerapan hukum yang fatal bagi pengadilan dalam menjatuhkan hukuan yang hendak dikenakan kepada terdakwa41. Untuk lebih jelaslah masalah bentuk-bentuk surat dakwaan diuraikan sebagai berikut : a. Surat Dakwaan Tunggal Dakwaan secara tunggal yaitu seseorang atau lebih terdakwa melakukan satu macam perbuatan saja, misalnya : Pencurian biasa ex Pasal 362 KUHP 42. Menurut M. Yahya Harahap bentuk surat dakwaan tunggal adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan „tunggal‟.Surat dakwaan hanya berisi satu dakwaan saja.Umunya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana 41

Yahya Harahap, Op. cit, hlm. 397. H.Abd.Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Pertama.Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2014, hlm. 176. 42


nyang jelas serta mengandung faktor „penyertaan‟‟(mededaderschap) atau faktor concursus maupun faktor „alternatif‟‟ atau faktor „subsidair‟‟.Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan dapat dirumuskan dalam bentuk tunggal 43. b. Surat dakwaan Alternatf Dakwaan secara alternatif, yaitu dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai denga kata “ ATAU ” Misalnya pencurian biasa (362 KUHP) ATAU penadahan (480 KUHP). Jadi dakwaan secara alternatif bukan kejahatan perbarengan. Dalam hal dalam dakwaan dibuat secara alternatif, dalam dua hal menurut Van Bemmelen,44 yaitu : 1) Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana, apaka yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti dipersidangan. 2) Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut. Lanjut Van Bemmelen45 menyatakan bawha dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu dakwaan pertama.

43

Yahya Harahap, Op. cit, hlm. 399 Andi Hamzah, Pengantar Hukum acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.185. 45 Ibid, hlm.186 44


c. Surat Dakwaan Subsidair (Subsidiar) Dakwaan secara subsidair yaitu diurutkan mulai dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan digunakan dalam tindak pidana yang berakibat peristiwa yang diatur dalam pasal lain dalam KUHP, Contoh : Lazimnya untuk kasus pembunuhan secara berencana dengan menggunakan paket dakwaan primer : pasal 340 KUHP, Dakwaan subsidair : pasal 338 KUHP, dan lebih Subsidair: Pasal 355 KUHP. Dalam praktek untuk dakwaan secara subsidair sering disebut juga dakwaan secara alternatif, karena pada umumnya dakwaan disusun oleh penuntut umum menurut bentuk subsidair, artinya tersusun primair dan subsidair.46 d. Surat Dakwaan Kumulatif Dalam dakwaan secara kumulatif, Yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 141 KUHAP, bahwa” penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal : 1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan seseorang yang sama dan kepentingan

pemeriksaan

tidak

menjadikan

halangan

terhadap

penggabungannya ; 2) Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut dengan yang lain ; 3) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang

46

Andi Sofyan, Op. cit, hlm. 177.


dalam

hal

ini

penggabungan

tersebut

perlu

bagi

kepentingan

pemeriksaan. Jadi dakwaan Kumulatif Yaitu : (a). Beberapa tindak pidana yang dilakukan satu orang sama. (b). Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut. (c). Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut. Adapun bentuk dakwaan secara kumulatif adalah sebagai berikut : 1) Berhubungan dengan concursus idealis/endaadse semenloop perbuatan denga diancam dengan satu ancama pidana. 2) Berhubungan dengan perbuatan berlanjut

(vorgezette

handeling)

perbuatan pidana yang dilakukan lebih satu kali. 3) Berhubungan dengan concursus realis/meerdadse semenloop (Pasal 65 KUHP) yaitu melakukan beberapa tindak pidana, dengan pidana pokoknya sejenis atau pidana pokoknya tidak sejenis. Jadi dalam dakwaan secara kumulatif, maka tiap-tiap perbuatan (delik) itu harus dibuktikan sendiri, walaupun pidananya disesuaikan dengan peraturan tentang delik gabungan (Semenloop) dalam pasal 63 dengan pasal 71 KUHP .


B. Analisis Dakwan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 266/Pid.b/2014/Pn.Sbg. 1. Syarat Formil Surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum harus memenuhi persyaratan, salah satunya adalah syarat Formil. Syarat Formil dalam surat dakwaan berkaitan dengan format dalam penyusunan surat dakwaan.Syarat Formil dalam surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat(2) huruf a KUHAP yang mengatakan bahwa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.47 Adapun unsur syarat formil dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umu didalam putusan No.Reg.266/Pid.b/2014/PN.Sbg adalah sebagai berikut: Bahwa terdakwa I Nama

: ARYONO MANURUNG Alias BEJO

Tempat lahir

: Balige

Umur/Tgl. Lahir

: 19 tahun / 16 Mei 1995

Jenis kelamin

: Laki-laki.

Kebangsaan

: Indonesia.

Tempat Tinggal

: Jl. Patuan Anggi Kampung Kelapa, Kel.Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga

Agama

: Kristen Protestan

Pekerjaan

: Tidak Ada

47

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan (cetakan kesebelas), Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 399


Bahwa terdakwa II Nama

: PATAR AGUS KRISTANTO SIMANJUNTAK

Tempat lahir

: Sibolga

Umur/Tgl. Lahir

: 21 tahun / 06 Juni 1993

Jenis kelamin

: Laki-laki.

Kebangsaan

: Indonesia.

Tempat Tinggal

: Jl. Patuan Anggi Kampung Kelapa, Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Wiraswasta

Bahwa terdakwa III Nama

: RUDI RIZKY AGUSTIAN SINAGA Alias BAJINGAN

Tempat lahir

: Sibolga

Umur/Tgl. Lahir

: 18 tahun / 07 Nopember 1995

Jenis kelamin

: Laki-laki.

Kebangsaan

: Indonesia.

Tempat Tinggal

: Jl. Patuan Anggi Kampung Kelapa, Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga

Agama

: Kristen Khatolik


Berdasarkan uraian jaksa penuntut umum tersebut maka unsur syarat formil surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP telah terpenuhi. 2. Syarat Materil Surat dakwaan juga harus memenuhi syarat-syarat materil agar dapat dijadikan landasan bagi hakim dalam persidangan. Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menyatakan bahwa syarat-syarat materil surat dakwaan yang harus dipenuhi mencakup “uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”. Dari pasal tersebut,dapat diketahui bahwa terdapat dua unsur yang harus ada dalam surat dakwaan agar surat tersebut dinyatakan memenuhi syarat materil yaitu : a. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Salah satu syarat materil yang dapat dipenuhi adalah harus cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.Adapun yang dimaksud dengan pengertian Cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut : 1). Uraian Harus Cermat Dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang atau mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Hal-hal yang perlu dicermati dalam pembuatan surat dakwaan antara lain terdiri dari :


(a). Apakah ada pengaduan dalam delik aduan? (b). Apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat? (c).Apakah

terdakwa

dapat

dipertanggungjawabkan

dalam

melakukan tindak pidana tersebut? (d). Apakah tindak pidana tersebut belum/sudah daluwarsa? (e). Apakah tindak pidana dilakukan itu tidak “nebis in idem” 2). Uraian Harus Jelas Dalam penyusunan surat dakwaan,penuntut umum harus dapat : (a). Merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan (b). Menguraikan perbuatan materil yang dilakukan oleh terdakwa, dimana dalam uraian tidak boleh memadukan antara delik yang satu dengan delik yang lain, dimana unsur-unsurnya berbeda satu sama lain. 3). Uraian Harus Lengkap Uraian dakwaan harus mencakupi semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap, dimana tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materillnya secara jelas, sehingga perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang. Selain itu, surat dakwaan harus mencantumkan waktu serta tempat tindak pidana tersebut dilakukan, baik secara terang maupun secara alternatif. Adapun alasan kedua unsur ini perlu dicantumkan dalam surat dakwaan adalah sebagai berikut :


b. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti) Pada ayat berikutnya, dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut batal demi hukum, sehingga suatu surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat tersebut agar perkara dapat dilimpahkan kepengadilan. (1). Tempat tindak pidana dilakukan (locus delicti)48 perlu dicantumkan karena berhubungan dengan : (a). Kompetensi relatif dipengadilan. (b). Ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana. (c). Berkaitan dengan unsur-unsur yang disyaratkan oleh delik yang bersangkutan seperti “ dimuka umum” (2). Waktu tindak pidana dilakukan (tempus delicti),49 perlu dicantumkan untuk menentukan : (a). Berlakunya pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHP mengenai asas legalitas. (b). Penentuan tentang residivis. (c). Penetuan tentang kadaluwarsa. (d). Menentukan kapasitas umur terdakwa. (e). Menentukan keadaan yang bersifat memberatkan.

48

Locus Delicti adalah tempat terjadinya suatu tindak pidana atau lokasi tempat kejadian perkara, http://www.referensimakalah.com/2013/01/delicti-dalam-hukum-pidana.html?m=1, Diakses pada Tanggal 21 Januari 2017 Pukul 01.12 Wib. Lihat juga Pasal 84 KUHAP. 49 Tempus Delicti yaitu berdasarkan waktu untuk menentukan apakah suatu undangundang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana, http://www.npslawoffice.com/193/, Diakses pada tanggal 21 Januari 2017 Pukul 01.15 Wib, Lihat Pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHP.


Dalam surat dakwaan dengan No.Reg 266/Pid.B/2014/PN.Sbg jaksa penuntut umum menguraikan dakwaan sebagai berikut : Para terdakwa Aryono Manurung alias Bejo, Patar Agus Kristanto Simanjuntak dan Rudi Rizky Agustian Sinaga alias Bajingan pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014, sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2014, bertempat di Jalan SM Raja Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, ”Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiriatau orang secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : Pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 03.30 Wib, saat saksi korban David Perdana Sianturi mengemudikan becak motornya dengan membawa ke lima teman-temannya yang bernama saksi Rince, saksi Erdon, saksi Alfaris, saksi Putra, saksi Ges dan saksi Raju ke dalam Terminal Sibolga dengan tujuan mencari kedai tempat menonton bola dan pada saat itu setelah berada didalam Terminal Sibolga tidak ada kedai yang buka, sehingga saksi korban David David Perdana Sianturi dan saksi Rince, saksi Erdon, saksi Alfaris, saksi Putra, saksi Ges dan saksi Raju bermaksud keluar dan hendak meninggalkan terminal Sibolga, namun tiba-tiba datang terdakwa I Aryono


Manurung alias Bejo dengan membawa 1 (Satu) buah parang berukuran panjang dengan ukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) cm mengejar becak motor yang dikemudikan saksi David Perdana Sianturi dan langsung menodongkan sebilah parang tersebut keleher saksi David Perdana Sianturi sambil mengatakan ”matikan becak mu dan keluarkan semua barang-barang kalian”, lalu saksi David Perdana Sianturi langsung memarikan becak motornya dan menjawab ”ngak ada bang”, kemudian terdakwa I. Aryono Manurung alias Bejo mengatakan lagi ” ini parang nanti kuputus kepala kalian”, kemudian terdakwa-terdakwa langsung mendekati para korban lalu terdakwa I mengambil barang milik saksi Erdon berupa kaca mata dan barang milik saksi Alfaris berua sepatu, setelah itu datang terdakwa II Patar Agus Kristanto Simanjuntak langsung mengambil Hand Phone samsung dari saku celana saksi korban David Perdana Sianturi, lalu mengambil 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam milik saksi Putra Ges, serta mengambil kemeja dan sepatu milik saksi Rince, sedangkan terdakwa III. Rudi Rizky Agustian Sinaga alias Bajingan mengambil uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Topi milik saksi Alfaris, setelah terdakwa Aryono Manurung alias Bejo, terdakwa II Patar Agus Kristanto Simanjuntak dan terdakwa III Rudi Rizky Agustian Sinaga alias Bajingan mengambil semua barang-barang milik para korban lalu terdakwa I Aryono Manurung alias Bejo mengatakan ”kalian tunggu disini,

jangan

macam-macam kalian nanti kubakar becak kalian”, dan setelah itu terdakwaterdakwa langsung pergi meninggalkan terminal Sibolga. Perbuatan terdakwa


tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP. Perumusan Dakwaan pada surat dakwaan a quo juga sudah jelas dan lengkap, sebab penuntut umum sudah sudah dapat merumuskan unsur-unsur delik yang dilakukan dan menguraikan perbuatan materil yang dilakukan para terdakwa secara kronologis, dimana penuntut umum telah menggambarkan peran masingmasing terdakwa sehingga ia dapat menyampai pada kesimpulan bahwa ketiga terdakwa telah” turut serta melakukan pemerasan dengan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu” sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Penuntut umum menjelaskan kapan, dimana dan bagaimana para terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi korban David Perdana Sianturi, saksi Rince, saksi Erdon, saksi Alfaris, saksi Putra, saksi Ges, dan saksi Raju.Disini ketiga terdakwa tersebut melakukan pemerasan dimana terdakwa I Aryono Manurung alias Bejo mengambil barang milik saksi Erdon berupa kacamata dan barang miik saksi Alfaris

berupa sepatu, setelah itu datang terdakwa II Patar Agus Kristanto

Simanjutak langsung mengambil Hand Phone samsung dari saku celana saksi korban David Perdana Sianturi, lalu mengambil 1(satu) unit Hp nokia warna hitam milik saksi Putra Ges, serta mengambil kemeja dan sepatu milik Rince, sedangkan terdakwa III Rudi alias Bajingan Mengambil uang Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) dan topi milik saksi Alfaris.


Surat dakwaan dalam perkara a quo selain memenuhi syarat uraian yang cermat, jelas, dan lengkap juga memenuhi syarat materil yang mengharuskan adanya keterangan mengenai tempat dan waktu tindak pidana yang dilakukan, baik secara terang maupun alternatif. Hal ini dapat dilihat dari pada bagian isi dakwaan yang menyatakan perbuatan dilakukan “ pada hari minggu tanggal 08 Juni 2014, sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan juni 2014. Bertempat di Jalan SM Raja Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota,Kota Sibolga, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Sibolga.Disini penuntut umum telah menguraikan tempat dan waktu tindak pidana secara alternatif. Hal ini dikarenakan agar para pelaku tindak pidan tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana,dalam hal ini penyidik dapat memastikan secara persis dimana atau kapan tindak pidana dilakukan. Dalam surat dakwaan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan surat dakwaan Tunggal. Hal tersebut kerena dalam bentuk dakwaannya dipergunakan hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan yaitu pasal 368 ayat (1) 1 KUHP tentang pemerasan yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan secara bersama-sama.Dengan penamaan dakwaan tunggal berarti tergambar bahwa dakwaaan itu hanya tunggal/satu dan tindak pidana yang didakwakan juga hanya tunggal/satu.Dalam penyusunan dakwaan tersebut juga tidak

terdapat

kemungkinan-kemungkinan

alternatif,

atau

kemungkinan

merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantiannya, maupun kemungkinan-


kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaannya. Alasan Surat Dakwaan Tersebut di Pilih oleh Jaksa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa dalam surat dakwaan ini adalah dakwaan tunggal dengan menggunakan pasal 368 ayat (1) 1 KUHP. Bentuk dakwaan tunggal ini dipakai karena tidak adanya keraguan oleh jaksa untuk mengidentifikasi tindak pidana apakah yang dilakukan oleh para terdakwa. Dengan tidak adanya keraguan tersebut, maka jaksa dapat membuat dakwaan dengan bentuk dakwaan tunggal. Hal ini juga dilakukan untuk mempersingkat dan mempermudah proses pembuktian, tuntutan, namun tidak menimbulkan resiko akan lepas atau bebasnya terdakwa dari segal tuntutan hakim. Oleh sebab itu dakwaan jaksa dalam surat dakwaan tunggal sudah tepat dalam surat dakwaan tunggal, sebab jaksa telah dengan teliti menentukan surat dakwaan nya terhadap para terdakwa melalui unsur-unsur dalam pembentukan surat dakwaan, serta jaksa yakin para terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman yang dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa. Dengan memperhatikan uraian dakwaan Jaksa penuntut Umum diatas, maka unsur syarat materil surat dakwaan yang terdiri atas uraian harus cermat, waktu tindak pidana dilakukan (tempus delicti), tempat tindak pidana dilakukan (locus delicti) dan uraian harus lengkap sudah terpenuhi. Dengan demikian dakwaan

Jaksa

Penuntut

Umum

Umum

dalam

perkara

No.Reg

266/Pid.B/2014/PN.Sbg telah memenuhi syarat formil, syarat materil dan dituntut dalam surat dakwaan Tunggal dimana jaksa penuntut umum sangat yakin bahwa


perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP, maka dakwaan Jaksa Penuntut umum sudah sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.50

50

“uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan” Lihat Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.


BAB II. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan. Dengan Menggunakan Senjata Tajam Yang Dilakukan Secara Bersama-

Recommend Documents