BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang besar guna melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang besar tersebut diperlukan untuk membangun kembali perekonomian Indonesia yang tertinggal dari negara-negara maju baik yang ada di kawasan regional maupun kawasan global. Adapun salah satu sumber dana utama guna memenuhi kebutuhan dana yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut diperoleh melalui kegiatan penanaman modal atau investasi. Mengingat akan begitu besarnya peran penanaman modal atau investasi bagi pembangunan nasional, maka sudah sewajarnya penanaman modal atau investasi mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan menjadi bagian yang penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Sebab dengan adanya kegiatan penanaman modal atau investasi Indonesia dapat mengolah segala potensi ekonomi yang ada menjadi kekuatan ekonomi riil. Beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dalam menghimpun dana untuk membiayai pembangunan adalah rendahnya tabungan masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat bahwa untuk kelangsungan pembangunan nasional sangat dibutuhkan banyak dana. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi tersebut tidak dapat dicukupi dari investasi pemerintah atau swasta
nasional saja. Oleh karena itu untuk menutupi kekurangan dana dalam negeri tersebut dibutuhkan modal dari luar atau modal asing. 1 Untuk saat ini penanaman modal asing masih menjadi salah satu alternatif penting dalam memperoleh dana guna melaksanakan pembangunan ekonomi. Melalui penanaman modal asing, diharapkan investor tertarik menanamkan modal tidak saja membawa modal namun juga ilmu pengetahuan dan teknologi, keahlian dan ketrampilan dalam berbagai bidang termasuk manajemen berorganisasi dana manajemen pemasaran sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus-menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional. Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Sebagai salah satu komponen aliran modal, PMA dianggap sebagai aliran modal
yang relatif
stabil
dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna untuk mencapai suatu tujuan yaitu menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera, salah satu caranya yaitu dengan investasi (penanaman modal) baik yang dilakukan oleh investor Domestik maupun investor Asing. 2 Pembangunan instrumen hukum penanaman modal atau investasi di Indonesia sebenarnya telah berkembang cukup lama dalam kurun waktu lebih empat puluh tahun, dimana dalam kurun waktu tersebut kegiatan penanaman modal di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal 1
Rosyidah Rakhmawati, Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Globalisasi (Malang : Bayumedia, Publishing, 2003), 2 Ibid., hlm. 8.
dalam negeri telah berkembang dan memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Perkembangan hukum di Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) kini tidak berdiri secara sendir lagi.Pada saat ini pengaturan mengenai penanaman modal atau investasi telah diatur dalam sebuah undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM) yang disahkan pada tanggal 26 April 2007. Pengaturan penanaman modal yang ada dalam UUPMmerupakan hasil evaluasi terhadap ketentuan penanaman modal yang ada sebelumnya dengan memperhatikan sikap dan keinginan serta harapan para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, tentunya dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional di atas kepentingan para penanam modal/investor yang bersangkutan. 3 Indonesia masih memerlukan adanya transfer of technology dan transfer of skill yang hanya dapat dicapai melalui masuknya modal asing ke Indonesia.Keadaan ini diakui sepenuhnya oleh pemerintah, sehingga dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) memberikan arahan bahwa pembangunan nasional harus dilaksanakan berdasarkan asas kemadirian yaitu diusahakan dari kemampuan sendiri. Sumber dana dari luar negeri yang masih diperlukan merupakan pelengkap dengan prinsip 3
Asmin Nasution,Transparansi dalam Penanaman Modal(Medan: Pustaka Bangsa Press,2008), hlm. 1.
peningkatan kemanidirian dalam pelaksanaan pembangunan dan mencegah keterikatan serta campur tangan asing. 4 Untuk menunjang penanaman modal di Indonesia maka pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang baik. Penanaman modal merupakan instrumen penting bagi pembangunan nasional dan diharapkan dapat menciptakan kepastian berusaha bagi para penanam modal dalam dan luar negeri untuk meningkatkan dan melanjutkan komitmennya berinvestasi di Indonesia. Partisipasi masyarakat dan aparatur hukum sangat diperlukan dalam menarik investor yaitu dengan cara menciptakan iklim yang kondusif untuk menanamkan modalnya. 5 Kerjasama patungan (joint venture) merupakan salah satu sarana untuk menarik modal asing, namun pelaksanannya masih tergantung pada negosiasinegosiasi dari masing-masing peserta, satu dan lain mempunyai kepetingan yang berbeda. Joint venture secara umum dapat diartikan sebagai suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih, untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Persetujuan yang dimaksud adalah kesepakatan yang didasari atas suatu perjanjian yang harus tetap berpedoman kepada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). 6 Kerjasama patungan merupakan kerjasama ideal dan sangat menguntungkan bagi penanaman modal karena masing-masing pihak mempunyai kelebihan dan kekurangan yang dapat saling melengkapi. 7
4
Jusri Djamal, Aspek-aspek Hukum Penanaman Modal (Jakarta: BKPM, 1981), hlm. 2. www.legalitas.com, diakses tanggal 15 April 2015 6 Zaeni Asyahadie, Hukum Bisnis (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 133. 7 www.strategi_bisnis.blogspot.com, diakses tanggal 15 April 2015 5
Kerja sama patungan yang dilaksanakan di Indonesia diharuskan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Jadi, suatu perusahaan penanaman modal asing selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,(selanjutnya disebut
UUPT)
juga
tunduk
pada
UUPMbeserta
seluruh
peraturan
pelaksanaannya. Apabila perusahaan tersebut tidak dalam bentuk perseroan terbatas, maka fasilitas yang diberikan untuk penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas. Hal ini tertuang dalam Pasal 18 UUPM serta adanya penetapan bidang-bidang usaha yang dinyatakan sama sekali tertutup untuk penanaman modal asing (negative list), terbuka tetapi harus dengan kerjasama usaha patungan dengan modal nasional sehingga penanaman modal asing tidak menjadi penguasa penuh dalam perusahaan tersebut. Salah satu contoh perusahaan joint venture di Sumatera Utara adalah PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM).. Tanggal 6 Januari 1967 PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dibentuk di Jakarta sebagai sebuah perusahaan patungan (joint venture)antara pemerintah Indonesia dengan Nippon Asahan Aluminium Co.Ltd. (NAA).Inalum adalah perusahaan yang membangun dan mengoperasikan Proyek Asahan, sesuai dengan perjanjian induk. Perbandingan saham antara pemerintah Indonesia dengan Nippon Asahan aluminium Co., Ltd, pada saat perusahaan didirikan adalah 10% dengan 90%. Pada bulan Oktober 1978 perbandingan tersebut
menjadi 25% dengan 75% dan sejak Juni 1987 menjadi 41,13% dengan 58,87%. Dan sejak 10 Februari 1998 menjadi 41,12% dengan 58,88%. 8 Secara de facto, perubahan status Inalum dari PMA menjadi BUMN terjadi pada 1 November 2013 sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Induk. Pemutusan kontrak antara Pemerintah Indonesia dengan Konsorsium Perusahaan asal Jepang berlangsung pada 9 Desember 2013, dan secara de jure Inalum resmi menjadi BUMN pada 19 Desember 2013 setelah Pemerintah Indonesia mengambil alih saham yang dimiliki pihak konsorsium. PT INALUM (Persero) resmi menjadi BUMN ke-141 pada tanggal 21 April 2014 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2014. 9 Pemerintah akan menjadikan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) persero setelah pengambilalihan saham Inalum dari pihak Jepang atau PT Nippon Asahan Alumunium. Pada masa awal pengalihan Inalum tetap berstatus stand alone (berdiri sendiri) dan tidak diakuisisi atau dikerjasamakan dengan BUMN lain. Pelaksanaan penyesuaian dan perubahan PT. Inalum dari PMA menjadi BUMN akan disesuaikan dengan kultur dan nilai korporasi PT Inalum, yaitu memelihara operasional PLTA dan Pabrik Peleburan Aluminium yang aman, stabil dan berwawasan lingkungan dengan menjamin stabilitas operasional pembangkit listrik di Siguragura dan Tangga serta fasilitas dan pendukungnya dalam kondisi baik dan prima, serta mempertahankan dan meningkatkan produksi
8
http://www.inalum.co.id/article/sejarah-singkat.html(diakses tanggal 16 April 2015) http://www.inalum.co.id/article/sejarah-singkat.html(diakses tanggal 16 April 2015)
9
aluminium sesuai dengan mutu yang terbaik dengan mengutamakan keselamatan kerja dan ramah lingkungan.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terlebih dahulu, maka penulis 1.
membuat suatu batasan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:
Bagaimana aspek hukum perusahaan penanaman modal patungan (joint venture company)?
2.
Bagaimana pengaturan badan usaha milik negara berbentuk perseroan di Indonesia?
3.
Bagaimana perubahan bentuk hukumPT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) dasri PMA menjadi BUMN?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1.
Tujuan penulisan Adapun yang menjadi tujuan dalam pembahasan skripsi penulis yang
berjudul “Tinjauan Yuridis Perubahan Bentuk Hukum PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (INALUM) Dari PMA Menjadi BUMN,” yaitu: a. Untuk mengetahui aspek hukum perusahaan penanaman modal patungan (joint venture). b. Untuk mengetahui pengaturan badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan di Indonesia.
c. Untuk mengetahui perubahan bentuk hukum PT INALUM dari PMA menjadi BUMN. 2.
Manfaat penelitian Penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum, pada saat yang sama temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat setidaknya dalam 2 (dua) hal, yaitu
:
a. Manfaat segi teoritis Skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berhubungan dengan bentuk-bentuk perusahaan di dalam hukum perusahaan di Indonesia. b. Manfaat segi praktis Penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para pihak yang terkait dan berkecimpung di dunia perusahaan Indonesia sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya pembaharuan hukum ekonomi dalam bidang hukum perusahaan.
D. Keaslian Penulisan Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Perubahan Bentuk Hukum PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) Dari PMA Menjadi BUMN”.ini ditulis dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh. Berdasarkan penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara maka tidak ditemukan adanya kesamaan judul . Judul skripsi ini belum pernah ditulis dan di teliti dalam bentuk yang sama.
Namun, terdapat penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Kepemilikan Saham Pemerintah Di Bumn Setelah Privatisai Bumn Di Indonesia”, pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara oleh Maria Servia L. Perangin-angin. Rumusan permasalahan dan substansi tesis tersebut berbeda jauh dengan permasalahan dan substansi yang di bahas dalam skripsi ini. Judul skripsi ini membahas tentang bagaimana kepemilikan saham pemerintah di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta peran pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia setelah dilakukan privatisasi. Namun, pada judul skripsi ini membahas tentang bagaimana perubahan bentuk hukum suatu perusahaan dari Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penulisan ini berdasarkan hasil pemikiran para pakar dan praktisi, referensi, buku-buku, makalah-makalah dan bahan-bahan seminar,media cetak berupa koran-koran, media elektronik seperti internet, data-data PT. INALUM serta bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan pada asas-asas keilmuan yang jujur , rasional dan terbuka. Oleh karena itu, penulisan ini merupakan sebuah karya asli sehingga tulisan ini dapat dipertanggung jawabkan.
E. Tinjauan Pustaka 1.
Penanaman modal asing Penanaman modal asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM). Pengertian penanaman modal asing menurut Pasal 1 angka 3 UUPM adalah kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 10 Sebelum berlakunya UUPM. Keberadaan penanaman modal asing diatur dalam suatu ketentuan undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut UUPMA) yang merupakan undang-undang awal yang mengatur mengenai penanaman modal asing. Namun, penanaman modal asing yang diatur dalam UUPMhanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. 11 Berdasarkan uraian di atas maka jelas yang dimaksud dengan penanaman modal asing (foreign investment) tidak berarti bahwa modal tersebut berasal dari luar negeri semata, melainkan dapat juga yang sifatnya patungan (joint venture), di mana terdapat penggabungan antara modal yang sumbernya berasal dari luar negeri (foreign capital) sebesar 95% dan modal yang sumbernya berasal dari dalam negeri (domestic capital) sebesar 5%. 12 2.
Penanaman modal dalam negeri Penanaman modal dalam negerimenurutPasal 1 angka 2 UUPM adalah
kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik 10
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 1 angka 1 Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal (Malang:Sinar Grafika, 2009), hlm. 30. 12 David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 21. 11
Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 13Yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri menurut UUPMadalah perseorangan WNI, badan usaha Indonesia, Negara RI, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara RI. Sama hal nya dengan penanaman modal asing, keberadaan penanaman modal dalam negeri sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri(selanjutnya disebut UUPMDN). Namun, UUPMDN ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah dicabut dengan UUPM yang baru. Dengan demikian, bahwa yang menjadi payung hukum dari penanaman investasi di Indonesia saat ini adalah UUPM Nomor 25 Tahun 2007. 14 Berbeda dengan UUPMA dan UUPMDN yang melakukan pembedaan pengaturan antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, maka dalam UUPM yang berlaku sekarang, masalah penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negei diatur dalam kesatuan. Pembedaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri masih di lakukan dalam konteks mengidentifikasi asalnya modal tersebut, apakah berasal dari sumber dalam negeri atau dari sumber luar negeri, atau berdasarkan pihak yang melakukan penanaman modal tersebut, apakah investor lokal/domestik atau investor asing. 15
13
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman ModalPasal 1 Angka 2 Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi Di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 108. 15 David Kairupan, Op.Cit., hlm. 24. 14
3.
Joint Venture Agreement Joint VentureAgreement merupakan salah satu bentuk kegiatan menanam
modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing melalui usaha patungan untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Kerja sama antara penanama modal dalam negeri dan penanam modal asing dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak (joint venture agreement). Joint venture atau usaha patungan ini dikategorikan sebagai kegiatan penanaman modal asing sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. 16 Pada umumnya perusahaan patungan dimulai dengan suatu perjanjian patungan (joint venture agreement). Di mana dalam joint venture agreement berisikan kesepakatan para pihak tentang kepemilikan modal, saham, peningkatan kepemilikan saham penyertaan, keuangan, kepengurusan, teknologi dan tenaga ahli, penyelesaian sengketa yang
mungkin akan terjadi, dan berakhirnya
perjanjian joint venture. Hubungan-hubungan antar pihak dalam joint venture diserahkan pada kehendak para pihak yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yang
sebenarnya
berlaku
untuk
penafsiran
kontrak. 17Landasan pembentuk perusahaan joint venture tersebut adalah joint venture agreement dan ketentuan umum perjanjian yang
diatur dalam
KUHPerdata. 18 Joint Venture Agreement di Indonesia tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata.Joint Venture Agreementharus tetap
16
Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 100. 17 Dhaniswara K. Harjono, Op.Cit., hlm. 162. 18 http://contohaku1.blogspot.com/2014/04/skripsi-hukum-tinjauan-yuridis-joint_21.html
berpedoman kepada syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320, yaitu sebagai berikut: 19 a. Para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya. b. Para pihak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. c. Perbuatan hukum tersebut harus mengenai suatu hal tertentu. d. Persetujuan tersebut harus mengenai sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Joint venture agreement ini sebenarnya tidak lain merupakan bentuk perjanjian patungan yang tidak terlepas dari Buku III KUHPerdata Pasal 1319, yang menyebutkan: “Semua persetujuan, baik yang memiliki suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat daam bab-bab ini dan bab-bab yang lalu.” Joint venture Agreement jika ditinjau berdasarkan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam buku ke III KUHPerdata. Diantaranya menyangkut subjek perjanjian, objek perjanjian, tujuan perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian. 4.
Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara(selanjutnya disebut UU BUMN). Undang-undang
ini
mengganti
tiga
undang-undang
sebelumnya,
yaitu
Indonesische Berdrijivenwet (Stb Nomor 419 Tahun 1927) sebagaimana telah
19
Kitab Undang-Undang Hukum PerdataPasal 1320
beberapa kali di ubah dan di tambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955, Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tentang BentukBentuk Usaha Negara menjadi undang-undang. Ketiga undang-undang tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi yang kemudian diganti dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2003.20 Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Bentuk BUMN terdiri atas: 21 a. Perusahaan perseroan yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. b. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. c. Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau 20
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 169. 21 Ibid., hlm. 170.
jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
F. Metode Penelitian Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Data sekunder itu meliputi: 1. Jenis dan sifat penelitian Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis-normatif. 22 Langkah pertama dilakukan penelitian normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yng berkaitan dengan penanaman modal asing, kerjasama patungan, BUMN, dan pemilikan saham asing dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Penelitian ini bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum perusahaan Indonesia dan hukum penanaman modal di Indonesia.Untuk menunjang keakuratan dalam penelitian, peneliti juga melakukan studi pada PT Inalum untuk hasil penelitian yang lebih mendalam, serta wawancara kepada narasumber yang merupakan ahli dalam hukum perusahaan. 2. Data penelitian Bahan atau data yang dicari berupa data sekunder yang terdiri dari: 23
22
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 9-10. Ibid., hlm. 51-52.
23
a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Dalam penelitian ini antara laim, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang no 40 Tahun 2000 tentang Perseroan Terbatas, UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini adalah buku-buku, makalah, artikel dari surat kabar dan majalah, internet, data-data yang diperoleh dari PT. Inalum dan bahan-bahan yang behubungan dengan perubahan bentuk perusahaan dan kepemilikan saham asing dalam perusahaan penanaman modal kerja sama patungan. 3. Teknik pengumpulan data Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara. 24Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, data-data yang diperoleh dari PT. Inalum, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripi ini.
24
Ibid., hlm. 24.
4. Analisis data Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. 25 Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskripstif analistis, yaitu datadata yang akan diteliti dan dipelajari sebagian sesuatu yang utuh.
G. Sistematika Penulisan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perubahan Bentuk Hukum PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) Dari PMA Menjadi BUMN”, sistematika penulisannya adalah terdapat beberapa bab, dimana pada bab I akan membahas tentang Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian. Bab II membahas tentang aspek hukum perusahaan Penanaman Modal Asing pada Perusahaan Patungan (Joint Venture Company). Pada bab ini digambarkan secara umum tentang sejarah penanaman modal di Indonesia, pengertian dan dasar hukum penanaman modal patungan, manfaat penanaman modal patungan, dan aspek hukum perusahaan penanaman modal patungan pada perusahaan patungan.
25
Ibid.
Dilanjutkan ke bab III tentang pengaturan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas. Pada bab ini diuraikan dengan jelas mengenai pengertian
dan
bentuk-bentuk
BUMN,
tujuan
BUMNPersero,
organ
BUMNPersero, tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN, dan pembubaran BUMNPersero. Lalu masuk pada inti permasalahan pada skripsi ini. Di bab IV akan membahas tentang perubahan bentuk hukum PT. INALUM dari Penanaman Modal Asing menjadi Badan Usaha Milik Negara. Pada bab ini diuraikan secara mendalam mengenai alasan-alasan perubahan bentuk hukum PT. INALUM, mekanisme perubahan bentuk hukum, penyelesaian hak dan kewajiban badan hukum, akibat hukum dari perubahan bentuk hukum PT. INALUM. Bagian bab terakhir, yaitu bab V atau bab penutupan akan membahas tentang kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan dan merangkumkannya secara keseluruhan. Lalu setelah didapat kesimpulan, maka ada beberapa saran dari penulis agar terjadi perbaikan terhadap hasil penelitian yang dilakukan.
