BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Hukum merupakan suatu aturan yang ada di seluruh dunia dan berada di
tengah-tengah masyarakat dimana hukum itu ada dikarenakan proses yang berlangsung terus menerus. Hukum tersebut berwujud seperangkat aturan yang baik tertulis maupun tidak untuk mengatur segala sesuatu yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 2 Hukum yang berbentuk peraturanperaturan tersebut bersifat memaksa terutama dalam tingkah laku manusia terhadap lingkungan masyarakat dimana peraturan-peraturan tersebut dibuat oleh badan-badan yang resmi dan mempunyai akibat hukum jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. 3 Adanya hukum yang berlaku dapat meningkatkan keseimbangan dalam perkembangan baik itu perkembangan ekonomi, sosial, politik, maupun budaya, sehingga hukum merupakan hal umum selalu diutamakan terutama dalam perkembangan suatu negara. Demikian juga dalam perkembangan hukum yang menyangkut dalam hukum perjanjian yang ada di seluruh dunia terutama di Indonesia. Hukum perjanjian adalah hukum yang membicarakan hal perjanjian yang berlaku untuk semua orang dalam melakukan perjanjian.
2
Hasim Purba, Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum, Cahaya Ilmu, Medan, 2006,
hlm. 12. 3
C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,hlm. 3.
1
1
Kata kontrak dalam percakapan sehari-hari ternyata memang berbeda. Pengertian awam memahaminya dalam arti kata sempit. Dalam pembicaraan sehari-hari umumnya dibedakan antara sewa dan kontrak. Bilamana ada orang menyebut kontrak, itu dipakai dalam pengertian kontrak rumah, gudang, toko, dan lain-lain. Dan apabila ada orang mengatakan sewa rumah atau sewa gudang, yang dimaksudkan bukanlah dalam arti kontrak. Dengan demikian, ada pengertian yang masih rancu antara kontrak dan sewa. Padahal yang benar, Kontrak adalah suatu perjanjian yang dituangkan dalam tulisan atau perjanjian yang dituangkan di dalam tulisan atau perjanjian tertulis atau surat. Sebagai contoh, surat kuasa,surat pernyataan,surat penunjukan, dan banyak lagi. 4 Perjanjian antara antara pemerintah daerah
dengan pihak swasta
dimungkinkan sepanjang yang menyangkut Public service, yang memiliki karakteristik sebagaimana dikemukakan oleh Olive holtman sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Generally cannot choose costumer Roles limited by legislation Politics institutionalizes conflict Complex account ability Very open to security Action must be justified Objectives outputs difficult to state/measure
4
I.G. Rai Widjaya,S.H., M.A., Merancang Suatu Kontra, Megapoin, Jakarta, 2003, hlm.
3.
2
Disamping memiliki karakter tersebut Public service dicirikan dengan dua ciri, yaitu: 1. Non exculudability Orang-orang yang membayar diharapkan dapat menikmati barang itu dan tidak dapat dipisahkan dengan orang-orang yang tidak membayar tetapi menikmati juga barang tersebut. 2. Non rivalry consumption Seorang yang mengkonsumsi barang itu dan orang lain mengkonsumsinya. Berhubung pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang public service yang akan dinikmati oleh seluruh
rakyat,
maka
pemerintah
harus
menyediakannya
agar
kesejahteraan seluruh masyarakat dapat ditingkatkan. 5 Karena kemampuan pemerintah terbatas maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya govermment failure, dimana intervensi privat dapat dimungkinkan dengan alas an sebagai berikut: 1. Meningkatnya penduduk di perkotaan sementara sumber keuangan pemerintah terbatas. 2. Pelayanan yang diberikan sektor privat ataupun swasta dianggap lebih efisien . 3. Banyak bidang pelayanan tidak ditangani pemerintah sehingga sektor swasta ataupun privat dapat memenuhi kebutuhan yang belum ditangani tanpa mengambil alih tanggung jawab pemerintah.
5
Arsyad nurdjaman, keuangan negara, intermedia, Jakarta, 1992, hlm 17
3
4. Akan terjadi persaingan dan mendorong pendekatan yang bersifat kewiraswastaan dalam pembangunan nasional. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa dengan otonomi daerah membuka peluang bagi daerah untuk memberikan pelayanan barang dan jasa kepada masyarakat dengan berbagai model antara lain: 6 1. Governance service Pemerintah memberikan semua jenis pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah memberikan fungsi sebagai pengatur pelayanan (service arranger) dan produsen pelayanan (service produser). 2. Intergovernmental aggrement Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan. Pada konsep ini konsumen membayar secara langsung biaya pelayanan kepada pemerintah daerah, sedangkan fungsi produksinya tetap berada pada pemerintah pusat. 3. Government vending Dalam ini konsumen bertindak sebagai pengatur (service arranger) dan membayar kepada pemerintah atas sejumlah pelayanan publik.
6
Ibid, hlm 38
4
4. Contract Pemerintah
dapat
mengontrak
atau
memberikan
mandate
kepadaperusahaan negara ataupun perusahaan daerah untuk memberikan pelayanan. Puhak yang diontrak adalah perusahaan swasta. 5. Grant Pemerintah memberikan subsidi kepada produsen dengan tujuan menurunkan harga barang dan jasa pelayanan secara umum, misalnya penurunan nilai pajak kepada produsen agar nilai barang yang akan dibeli oleh konsumen akan murah. 6. Voucher Konsumsi barang tertentu diarahkan kepada konsumen tertentu yang artinya perusahaan yang memberikan pelayanan dibayar secara langsung oleh pemerintah. 7. Franchise Pemerintah memberikan hak monopoli kepada suatu perusahaan swasta untuk memberikan pelayanan dalam suatu batas geografis tertentu, dan pemerintah memberikan tarif yang harus dibayar oleh konsumen. 8. Market Suatu sistem dimana konsumen memilih produsen barang dan jasa yang dikehendaki sesuai dengan kualitasnya tanpa ada campur tangan pemerintah.
5
9. Voluntary service Suatu
sistem
dimana
lembaga
swadaya
secara
sukarela
memberikan pekayanan yang dibutuhkan masyarakat. 10. Self service Penyediaan pelayanan dilakukan sendiri oleh individu ataupun masyarakat. Dalam kontrak ada beberapa hal yang diatur oleh pemerintah dan menjadi dasar terbentuknya Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah di Indonesia. Demikian juga dalam kontrak di bidang pengadadaan barang maupun jasa oleh suatu perusahaan. Peraturan yang mengatur ini adalah PERPRES Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010. Untuk
meningkatkan
pembangunan
ekonomi
masyarakat
Indonesia
pemerintah Indonesia memaksukan unsur-unsur tersirat dalam PERPRES Nomor 4 Tahun 2015 tersebut. Dan pemerintah berharahap agar : 1. Percepatan pelaksanaan pembangunan dengan percepatan pelaksanaan belanja negara. 2. Percepatan pelaksaan pembangunan dengan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Karena
dalam
pembangunan
ekonomi
dengan
harapan
cepat
tercapainya target maka pemerintah menerapkan percepatan pembangunan. Karena dua hal ini merupakan aspek yang harus tercapai dengan cepat dan seimbang. Seperti apa yang telah diuraikan diatas maka pemerintah Kota 6
Medan juga menerapkan percepatan pembangunan untuk menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan mengadakan lelang pengerjaan yang digelar oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dalam pembangunan Jembatan Sudirman yang merupakan akses protokol masyarakat Kota Medan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan banyak juga masyarakat Kota Medan menjadikan jembatan ini untuk akses melakukan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan lelang pengerjaan pembangunan jembatan ini dilakukan secara terbuka dan diperuntukan untuk umum secara bertanggung-jawab. Tetapi proses ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar proses ini dalam berjalan dengan benar dan lancar. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mempelajari, memahami dan meneliti tentang hukum perjanjian dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Penulis berpedoman pada Kitab Undang-Undang Perdata dan juga pada PERPRES Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Maka dalam penulisan skripsi ini penulis menentukan judul “TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PEMENANG TENDER PEKERJAAN MENURUT PERPRES NO. 4 TAHUN
2015
TENTANG
PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH” (studi di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan Kota Medan dalam hal pembangunan jembatan Sudirman Medan)”.
7
B. Rumusan Masalah Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus diselesaikan yaitu; 1. Bagaimana proses tender dalam pembangunan Jembatan Jalan Sudriman? 2. Bagaimana penentuan pemenang tender pembangunan Jembatan Sudirman? 3. Bagaimana pelaksanaan pembangunan Jembatan Jalan Sudirman? 4. Bagaimana berakhirnya perjanjian pemborongan pembangunan Jembatan Jalan Sudirman? C. Tujuan Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sumatera Utara. Selain itu berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis yakni; 1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemerintah Kota Medan dalam percepatan pembangunan infrastruktur umum di kota Medan. 2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pada instansi pemerintah. 3. Untuk
mengetahui
bagaimana
berakhirnya
suatu
perjanjian
pemborongan pekerjaan pada instansi pemerintahan.
8
D. Manfaat Penulisan Dengan penulisan skripsi ini, penulis juga ingin memberikan manfaat di dalamnya. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini yakni; 1. Sebagai penunjang untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang terkhususnya hukum kontrak. Memberikan penjelasan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta tanggung jawab yang di dapat oleh perusahaan pemenang tender. 2. Sebagai ilmu yang secara khusus dikuasai oleh penulis dalam hukum
perjanjian
untuk
memahami
mengenai
kegiatan
penyelenggaraan lelang pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. 3. Sebagai penambah pengetahuan tentang ilmu hukum bagi masyarakat khususnya untuk memberikan pengetahuan mengenai peraturan
yang
mengatur
tentang
pengadaan
barang/jasa
pemerintah. E. Metode Penelitian 1. Lokasi penelitian Lokasi penelitian yang telah dipilih penulis untuk menyelesaikan skripsi yakni Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Jalan Baut Kampung Baru. 2. Jenis penelitian Sesuai dengan permasalahan yang telah dibuat oleh penulis maka jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian Normatif dan penelitian Empiris atau Sosiologis. Di dalam penelitian Normatif penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undanganyang berlaku dan
9
peraturan-peraturan lainnya
yang berkaitan
dengan permasalahan.
Sedangkan penelitian Empiris penulis melakukan penelitian terhadap Dinas Pekerjaan Umum yang berada di Medan. 3. Sumber data Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. a. Pengumpulan data penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan berbagai cara yang langsung diambil dari masyarakat; b. Pengumpulan data sekunder dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 1) Bahan
hukum
primer
perundang-undangan
yaitu seperti
ketentuan-ketentuan KUHPerdata,
peraturan
KUHDagang,
PERPRES Nomor 4 Tahun 2015 dan peraturan-peraturan lainnya; 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang membantu untuk mengumpulkan bahan hukum primer; 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang membantu mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 4. Teknik pengumpulan data Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu: a. Studi dokumen yaitu memahami berbagai bahan pustaka, pemilahan bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, catatan kuliah dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi;
10
b. Field research atau studi lapangan yaitu melakukan suatu penelitian dengan terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu Kantor Dinas Bina Marga Kota Medan dengan komunikasi langsung antara peneliti dengan staf atau pegawai dinas terkait dan ini disebut wawancara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara maksimal terhadap tanggung jawab terhadap Dinas Pekerjaan Umum sebagai penyelenggara tender. 5. Analisis data Analisis data yang digunakan penulis yaitu data kualitatif yang tidak berbentuk angka yang artinya data ditulis dengan serangkaian kata-kata yang telah diatur dengan baik dan sistematis sehingga menunjukkan data yang berhubungan dengan skripsi ini.
F. Keaslian penulisan Skripsi
tentang
Tanggung
JawabPerusahaan
Pemenang
Tender
Pekerjaan di Pemerintah Kota Medan (studi di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan Kota Medan dalam hal pembangunan udirman Medan) belum pernah ada. Skripsi ini adalah murni gagasan, pemikiran dan ide dari penulis yang dibantu dari peraturan perundang-undangan dan panduan-panduan buku-buku yang berkaitan lainnya yang ditambah dengan sumber riset yang diperoleh dari lapangan. Telah dilakukan penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara bahwa tidak ada yang sama dengan judul seperti ini atau hampir sama (mirip) kesamaan dengan skripsi lainnya.
11
G. Sistematika Penulisan Dalam penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terbagi dalam lima bab sesuai dengan permasalahan yang diuraikan secara tersendiri, untuk mempermudah dan membantu pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Adapun bagian-bagiannya disusun secara sistematis dibagi dalam beberapa bab dan setiap bab dibagi atas sub bab dengan perincian sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, keaslian penulisan, dan sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA PEKERJAAN BAGUNAN Tinjauan umum tentang perjanjian kerjasama pekerjaan bangunan meliputi ruang lingkup perjanjian kerjasama, dan perjanjian kerjasama antar instansi sebagai dasar pembangunan ekonomi. BAB III KEDUDUKAN PERPRES No. 4 Tahun 2015 DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA
PENGERJAAN
PROYEK
PEMBANGUNAN Kedudukan Perpres No. 4 Tahun 2015 dalam perjanjian kerjasama pengerjaan proyek pembangunan meliputi pengertian hal apa saja yang
12
tercantum pada peraturan tersebut. Ada juga aspek hukum yang mendasari terciptanya peraturan tersebut. BAB IV AKIBAT HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIADAAN DINAS BINA MARGA Akibat hukum dalam perjanjian kerjasama pembangunan jembatan oleh pemenang tender yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian kerjasama. BAB V PENUTUP Meliputi kesimpulan dan saran serta diikuti dengan Daftar Pustaka dan Lampiran
13
