1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Sejalan dengan keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian multilateral WTO, di dalamnya terdapat perjanjian yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yakni Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement).1 Konsekuensi menjadi anggota WTO yaitu harus juga meratifikasi perjanjian yang timbul akibatnya dan harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan yang terdapat dalam WTO. Semakin tahun perkembangan masyarakat khususnya pada era globalisasi seperti saat ini mendorong berkembanganya teknologi secara cepat dan signifikan. Di masa sekarang orang lebih mudah untuk mengakses segala bentuk dan jenis informasi melalui situs Internet, karena arus pertukaran informasi yang semakin canggih seperti Internet memudahkan orang untuk mendapatkan segala sesuatu dengan mudah. Internet sendiri berisi suatu jaringan dari jaringanjaringan Internet yang disebar di seluruh dunia, dengan adanya komputer membuat setiap orang dapat dengan mudah saling bertukar informasi menggunakan bahasa yang sama.2 Perkembangan teknologi yang pesat juga
1
Budi Agus Riswandi, 2009, Hak Cipta di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia), FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 35. 2 Ibid, hlm. 54.
2
didukung oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dengan segala keterbatasan misalnya saja keterbatasan waktu. Pada zaman dahulu informasi hanya dapat diperoleh melalui surat kabar, telephone, maupun berita pada televisi. Dengan hadirnya Internet mengakomodasi segala bentuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Segala bentuk kegiatan pada era sekarang bertumpu pada Internet mulai dari kegiatan pendidikan sampai kegiatan perdagangan. Dari hal demikian, maka banyak karya cipta yang dipublikasikan online melalui Internet. Hadirnya karya cipta di Internet tersebut menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah untuk melindungi segala bentuk hak cipta yang ada di Internet khususnya di bidang teknologi.3 Perkembangan tersebut salah satu yang mendorong adanya perubahan peraturan mengenai hak cipta dari Undangundang Nomor 19 Tahun 2002 menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, alasan lainnya yaitu:4 1. UUHC 2002 belum mengatur secara jelas perlindungan hukum yang diberikan terhadap seni, sastra, ilmu pengetahuan melalui teknologi yang digunakan; 2. UUHC 2002 belum memberikan pengaturan atas pelanggaran hak cipta milik penduduk Indonesia oleh pihak asing yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
3
Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, 2006, Masalah-Masalah HAKI Kontemporer, Gitanagari, Yogyakarta, hlm. 127. 4 Budi Agus Riswandi, op.cit, hlm. 60-61.
3
3. UUHC 2002 belum mengatur mengenai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila terjadi pelanggaran hak cipta di Internet; 4. UUHC 2002 belum mengatur mengenai penggunaan teknologi sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pelanggaran hak cipta; dan 5. UUHC 2002 belum mengatur mengenai perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta di Internet berdasarkan standar-standar teknologi. Perkembangan teknologi seperti saat ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi penggunanya namun juga memiliki dampak negatif terutama pada aspek HKI khususnya pada hak cipta. Dampak positifnya yaitu semua karya yang dihasilkan oleh pencipta dapat dengan mudah disebarluaskan kepada masyarakat. Pada dasarnya HKI merupakan hak kebendaan immateriil yang menurut Pasal 499 BW mengatur bahwa setiap hak yang dapat menjadi hak milik adalah barang. Dalam perjanjian Internasional tentang aspek-aspek perdagangan dari HKI tidak memberikan definisi HKI secara eksplisit namun secara implisit HKI berhubungan dengan penerapan ide atau gagasan dan informasi yang memiliki nilai komersil. HKI adalah bentuk kekayaan pribadi seseorang yang dapat dipersamakan dengan bentuk kekayaan yang lainnya.5 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014), hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5
Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, 2006, Hak Kekayaaan Intelektual Suatu Pengantar, PT Alumni, Bandung, hlm. 3.
4
Salah satu hak yang dilindungi dalam UUHC 2014 yaitu hak cipta musik/lagu seperti yang tertuang dalam Pasal 40 yang menyebutkan bahwa: Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya seni terapan; h. karya arsitektur; i. peta; j. karya seni batik atau seni motif lain; k. karya fotografi; l. potret; m. karya sinematografi; n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r. permainan video; dan s. program komputer. Hal yang dimaksud dengan “lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks” dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC 2014 diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh yang terdiri dari syair serta melodi. Para pengguna Internet akan lebih mudah dan bebas mengakses lagu/musik pada situs
Internet
yang telah disediakan kemudian mengunduh lalu
menyimpannya dalam bentuk digital yang disimpan secara permanen yang
5
tentunya akan merugikan hak moral serta hak ekonomi pencipta. Menurut Totok Widjojo banyak situs yang memberikan fasilitas penyediaan lagu yang dapat di download secara gratis namun menurutnya di Indonesia dalam satu tahun kerugian perusahaan musik hanya dari situs saja bisa sampai Rp 2 triliun, padahal di Indonesia banyak situs Internet yang menyediakan berbagai musik/lagu secara gratis.6 Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan namanya atau mengubah nama penciptanya, sedangkan hak ekonomi adalah hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya. Manfaat ekonomi dapat berupa pemberian royalti kepada pencipta sebagai imbalan atas kerja keras yang menyita waktu, pikiran serta tenaga. Para pengguna Internet yang mengunduh lagu secara illegal tentunya akan sangat merugikan pencipta. Di Internet sendiri banyak sekali ditemui beberapa link/website menyediakan kumpulan lagu yang dapat diunduh secara gratis tentunya tanpa seizin dari pencipta itu sendiri. Pembuatan domain name di Internet yang dilakukan oleh orang-orang dengan tanpa izin, banyak memakai nama-nama orang terkenal untuk kepentingan pembuat domain semata.7 Mereka membuat situs tersebut memiliki berbagai alasan misalnya saja hanya sekedar iseng atau mempublikasikan artis yang diidolakan tanpa adanya pemikiran untuk mendapatkan profit.
6
Mazmur Sembiring, http://nasional.kompas.com/read/2012/05/14/1638467/Ke.DPR.Dhani.dan.Mulan.Adukan.Unduh. Lagu.Secara.Illegal, diakses pada tanggal 27 Oktober 2015 pukul 17.42. 7 Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, op.cit, hlm.11.
6
Semakin berkembangnya teknologi semakin banyak pula pelanggaran yang dapat terjadi khususnya hak cipta. Seperti diketahui bahwa banyak sekali domain name yang menyediakan berbagai macam lagu Indonesia maupun lagu barat, misalnya saja 4shared.com, Bursalagu.com, Gudanglagu.com, Stafaband.com, ShareLagu.info, MP3Skull.com, Waptrick.com,Soundcloud.com, MP3Boo.com dan lain sebagainya. Selain itu juga terdapat beberapa website diluar yang telah disebutkan di atas yang juga menyediakan lagu bahkan sekaligus dengan liriknya. Pada kenyataannya penegakan hukum di Indonesia bersifat transaksional yang artinya dilakukan dengan model jual beli, penyelesaian kasus yang seharusnya diselesaikan secara hukum justru menjadi lahan bagi aparat penegak hukum untuk menarik manfaat ekonomi.8 Sebagai contoh kasus yang telah ditulis dalam surat kabar beberapa waktu lalu oleh Wiji Nurhayat dengan judul 6 juta lagu/hari diunduh ilegal, pengusaha rekaman resah yang berita selengkapnya yaitu:9 Banyak masyarakat Indonesia secara tidak sadar mengunduh (download) lagu secara ilegal via Internet. Hal ini membuat pelaku usaha industri rekaman resah. Menurut Anggota Dewan Pengurus Asosiasi Industri Rekaman Indonesia Jusak Irwan Sutiono mengatakan setiap hari ada 6 juta lagu Indonesia diunggah secara ilegal. Dampaknya negara mengalami kerugian yang cukup besar. "Ada penjualan download lagu Indonesia secara ilegal sebesar lebih dari 6 juta lagu. Misalnya 1 lagu harganya Rp 3.000 maka potensi kerugian Indonesia alias industri musik per hari sebesar Rp 16 miliar/hari," ungkap Jusak saat diskusi interaktif di Gedung Kementerian Perindustrian Jakarta. Dampak dari kegiatan ilegal ini, menurutnya sebanyak 20 situs ilegal ditutup Menkominfo. Salah satu nama besar yang ditutup operasionalnya adalah 4Shared.com dan Gudang Lagu.com.
8
Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, op.cit, hlm. 21. Wiji Nurhayat, “6 Juta Lagu/Hari Diunduh Ilehal, Pengusaha Rekaman Resah”, http://finance.detik.com/read/2013/04/25/150739/2230409/1036/6-juta-lagu-hari-diunduh-ilegalpengusaha-rekaman-resah, diakses pada tanggal 5 Februari 2016 pukul 19:33. 9
7
"20 situs ilegal ditutup Menkominfo. Salah satu nama besar yang ditutup operasionalnya adalah 4Shared.com dan Gudang Lagu.com. Tetapi saat ini kita sudah melakukan pembicaraan dengan 4Shared.com," katanya. Mekanisme kontrol industrialisasi musik di tanah air dinilai masih cukup rendah. Salah satu konsep yang menguntungkan industri musik tanah air sebenarnya ada pada konsep Ringback Tones pada handphone. Namun konsep ini seperti mati suri karena adanya isu pencurian pulsa. "Rekaman RBT pernah menembus 27 juta pengguna tetapi sekarang tinggal 2 juta pengguna RBT karena kasus pencurian pulsa sehingga industri ini sudah meninggal," tuturnya. Kemudian pihaknya juga sedang melakukan penggodokan peraturan terkait penerapan pembayaran satu judul musik di tempat karaoke. Cara ini penting dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual musik di tanah air. "Di tempat karaoke akan dibayarkan per lagu. Ini pertama kali di dunia dan kita akan kontrol pemutaran musiknya. Artis dan pencipta lagu bisa kontrol ini. Kita sudah sepakat. Ini akan menolong industri rekaman dan stakeholder," jelasnya. Atas dasar latar belakang di atas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Perlindungan Hukum Karya Musik terhadap Download Lagu Illegal Ditinjau dari Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”.
B. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum hak cipta khususnya lagu menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
8
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap download lagu illegal dan apa yang menjadi faktor penghambat aparat penegak hukum dalam memberantas download lagu illegal di Internet?
C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Objektif a. Mengetahui bentuk perlindungan hukum hak cipta khususnya lagu menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. b. Mengetahui perlindungan hukum terhadap download lagu illegal dan faktor penghambat aparat penegak hukum dalam memberantas download lagu illegal di Internet. 2. Tujuan Subjektif Penulisan hukum ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
D. Keaslian Penelitian Guna mengetahui keaslian penelitian dalam penulisan hukum ini, maka penulis melakukan penelusuran kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum dan Internet ke sejumlah website universitas lain dan ditemukan sejumlah penelitian sejenis yang membahas tentang perlindungan hukum karya musik.
9
Pertama adalah penulisan hukum yang ditulis oleh Sitti Novianti pada tahun 2013 dari Universitas Mulawarman, dengan judul: “Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002) terhadap Lagu yang Beredar dalam Bentuk MP3 di Internet.” Penulisan hukum ini memfokuskan pada kedudukan Hak Cipta dalam bentuk MP3 yang beredar di Internet ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Kedua adalah penulisan hukum yang ditulis oleh Nur Wicaksono pada tahun 2014 dari Universitas Islam Negeri, dengan judul: “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Penulisan hukum tersebut memfokuskan pada upaya penegakan hukum dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketiga adalah penulisan hukum yang ditulis oleh Valentine Felisya Kaunang pada tahun 2014 dari Universitas Sam Ratulangi, dengan judul: “Pengunduhan Ilegal Musik Digital (MP3) melalui Jasa Layanan Internet Sebagai dari Hak Cipta”. Penulisan hukum tersebut memfokuskan pada faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengunduhan ilegal dan juga upaya hukum terhadap tindak pidana tersebut dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Keempat adalah penulisan hukum yang ditulis oleh R. Febriyanto pada tahun 2014 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul:
10
“Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pencipta Lagu terhadap Provider Website Download lagu gratis melalui Internet”. Penulisan hukum ini memfokuskan pada perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta dan pertanggungjawaban pihak penyedia jasa download gratis ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Kelima adalah penulisan hukum yang ditulis oleh Nawungkrida Rio Pengestu pada tahun 2011 dari Universitas Gadjah Mada, dengan judul: “Perlindungan Hak Cipta atas Buku Elektronik pada Jaringan Internet di Yogyakarta Tahun 2011”. Penulisan hukum tersebut memfokuskan pada pelaksanaan perlindungan hak cipta buku elektronik di Yogyakarta dan faktor yang menghambat penegakan hukum hak cipta serta upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi hambatan tersebut. Keenam adalah penulisan hukum yang ditulis oleh Alan Dharmasaputra Silalahi pada tahun 2013 dari Universitas Gadjah Mada, dengan judul: “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Buku yang Disewakan untuk Kepentingan Komersil di Taman Bacaan di Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”. Ketujuh adalah penulisan hukum yang ditulis oleh Sri Ari Ambarwati pada tahun 2013 dari Universitas Gadjah Mada, dengan judul: “Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Lagu Band Independen di Yogyakarta”. Penulisan hukum tersebut memfokuskan pada faktor penyebab lagu band independen di
11
Yogyakarta tidak didaftarkan dan juga perlindungan hukum terhadap lagu band independen itu sendiri. Kedelapan adalah penulisan hukum yang ditulis oleh Nadia Daniel pada tahun 2015 dari Universitas Gadjah Mada, dengan judul: “Perlindungan Hak Terkait Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Penulisan hukum tersebut memfokuskan pada perlindungan hukum hak terkait dan pelaksanaan pengumumannya menurut UU No. 28 Tahun 2014. Penulisan hukum ini dilakukan dengan itikad baik dan tanpa adanya niat melakukan plagiat. Apabila terdapat penelitian yang serupa, besar harapan penulis untuk dapat menambah kajian penelitian yang telah ada sebelumnya. Dalam penulisan ini penulis lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum karya musik terhadap download illegal dan penegakan hukumnya menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta faktor yang menghambat dalam penegakan hukumnya di Indonesia.
E. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pemahaman serta kontribusi bagi pengembangan pengetahuan mengenai konsep dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta karya musik yang
12
didownload maupun disediakan secara illegal melalui sebuah website. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca dan juga dapat digunakan sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, seniman dan pemerintah. Bagi masyarakat dapat disadarkan akan pentingnya menghargai sebuah karya cipta yang telah dihasilkan oleh seniman. Bagi seniman, dapat membantu penegakan hukum terhadap terjadinya berbagai pelanggaran yang telah merugikan pencipta secara moral maupun ekonomi. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan perlindugan hukum yang lebih ketat lagi, sehingga pelanggaran terhadap HKI dapat diminimalisasi dengan undang-undang yang ada. Selain itu penelitian ini juga untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UGM dengan membuat penulisan hukum secara sistematis dan ilmiah guna memenuhi tugas akhir serta dapat memberikan wawasan bagi stakeholder dalam menentukan dan mengambil kebijakan.
