BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Perkembangan dunia bisnis semakin berkembang pesat dilihat dari
teknologi yang semakin canggih, ilmu pengetahuan yang berkembang sangat pesat serta persaingan bisnis yang semakin kuat. Pertumbuhan dan persaingan dunia bisnis mengharuskan perusahaan untuk memandang jauh ke depan guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan (Viyanti dan Se Tin, 2010). Perkembangan dunia usaha dengan teknologi yang semakin canggih sudah banyak digunakan untuk mendukung semua kegiatan perusahaan untuk tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Dalam usaha untuk mencapai tujuannya, maka setiap perusahaan akan berusaha meningkatkan efektifitas maupun efisiensi kerja (Sari dkk, 2015). Perusahaan pada umumnya mempunyai tujuan yang akan dicapai, baik berupa laba yang maksimal, kelangsungan hidup, pertumbuhan perusahaan maupun menciptakan kesejahteraan anggota masyarakat. Pengaruh lingkungan dan perkembangan suatu perusahaan yang semakin kompleks mengakibatkan tugas manajemen puncak dalam mencapai tujuan perusahaan semakin sulit dan kompleks pula. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perusahaan harus mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk tujuan pengambilan keputusan
1
2
(Sigar dan Elim, 2014). Informasi diperlukan oleh manusia untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan (Mulyadi, 2001:11). Akuntansi pertanggungjawaban dapat dijadikan suatu sistem pengendalian yang penting sebagai sumber informasi guna memfasilitasi proses dalam pengambilan keputusan jangka pendek ataupun jangka panjang (Sarkar dan Yeshmen, 2005 dalam Al-shomaly, 2013).
Akuntansi pertanggungjawaban
timbul sebagai akibat adanya wewenang yang diberikan dan bagaimana mempertanggungjawabkan dalam bentuk suatu laporan tertulis. Akuntansi pertanggungjawaban yang baik, dalam penerapannya harus menetapkan atau memberi wewenang secara tegas, karena dari wewenang ini akan menimbulkan adanya tanggung jawab. Dengan wewenang dan tanggung jawab tersebut, akan memudahkan pengendalian terhadap penyimpangan yang terjadi. Akuntansi pertanggungjawaban banyak dipakai oleh perusahaan dan badan usaha lainnya karena memungkinkan perusahaan untuk merekam seluruh aktivitas usahanya, kemudian mengetahui unit yang bertanggungjawab atas aktivitas tersebut, dan menentukan unit usaha mana yang tidak berjalan secara efisien (Viyanti dan Se Tin, 2010). Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberikan peran bagi setiap manajer untuk merencanakan pendapatan dan/atau biaya yang menjadi tanggung jawabnya, dan
3
kemudian menyajikan informasi realisasi pendapatan dan/atau biaya tersebut menurut manajer yang bertanggung jawab. Dengan demikian, informasi akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan skor (score) yang dibuat oleh setiap manajer dalam menggunakan berbagai sumber daya untuk melaksanakan peran manajer dalam mencapai sasaran perusahaan (Mulyadi, 2001:176). Peranan akuntansi semakin dibutuhkan terutama untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk tujuan pengambilan keputusan. Peran manajer sangat dibutuhkan dalam mengaktualisasikan peranan akuntasi tersebut sebagi alat pengawasan biaya. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan sifat dan kegiatan perusahaan dengan tujuan agar masing-masing unit organisasi dapat mempertanggungjawabkan hasil kegiatan unit yang berada dibawah pengawasanya. Menurut sistem ini, unit-unit yang ada dalam organisasi dibagi menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban, dan keseluruhan pusat pertanggungjawaban ini membentuk jenjang hirarki dalam organisasi (Sigar dan Elim, 2014). Penilaian kinerja harus diawali dengan penetapan garis batas tanggung jawab yang jelas bagi manajer yang akan dinilai kinerjanya. Batas tanggung jawab yang jelas ini dipakai sebagai dasar untuk menetapkan sasaran atau standar yang harus dicapai oleh manajer yang akan diukur kinerjanya. Dengan batas tanggung jawab dan sasaran yang jelas, seseorang akan dengan mudah dinilai kinerjanya (Mulyadi, 2001:421). Dalam organisasi perusahaan, penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab dilaksanakan dengan menetapkan pusat-pusat
4
pertanggungjawaban dan tolok ukur kinerjanya. Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab (Mulyadi, 2001:422). Tipe pusat pertanggungjawaban terbagi menjadi empat, yaitu pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi (Mulyadi, 2001:425). Pusat pertanggungjawaban dalam penelitian ini adalah pusat pendapatan. Manajer pusat pendapatan diukur kinerjanya dari pendapatan yang diperoleh pusat pertanggungjawabannya dan tidak dimintai pertanggungjawaban mengenai masukannya, karena dia tidak dapat mempengaruhi pemakaian masukan tersebut (Mulyadi, 2001:426). Untuk pengukuran kinerja pusat pendapatan, seluruh pendapatan, baik yang berasal dari transaksi penjualan produk atau jasa kepada pihak luar perusahaan maupun dari transfer produk atau jasa kepada pusat pertanggungjawaban lain dalam perusahaan, dipakai sebagai tolok ukur kinerja manajer pusat pendapatan (Mulyadi, 2001:436). Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang serta menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik (Mulyadi, 2001:416). Penerapan akuntansi pertanggungjawaban menjadi penting dalam suatu perusahaan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab manajer pusat pendapatan dalam mencapai pendapatan yang dianggarkan. Untuk mengetahui seberapa baik manajer pusat pendapatan melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, maka perusahaan memerlukan suatu alat pengukuran kinerja, yaitu salah
5
satunya dengan menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban yaitu dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya. Selisih yang timbul dapat membantu manajer dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan pokok dan kesempatan penting dalam hal pencapaian tujuan perusahaan (Zein, 2009). Dalam kasus pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Jakarta Sudirman menunjukkan bahwa terdapat selisih antara pendapatan yang sudah dianggarkan dan pendapatan yang direalisasi sebagai berikut : Tabel 1.1 Ikhtisar Pengembangan Pendapatan BPJS Ketenagakerjaan ANGGARAN
REALISASI
PENDAPATAN
PENDAPATAN
2011
202.586.913.158
183.291.251.207
19.295.661.951
2012
251.217.807.874
243.321.989.022
7.895.818.852
2013
330.242.068.418
307.994.835.970
22.247.232.448
2014
527.887.877.140
423.454.339.918
104.433.537.222
TAHUN
SELISIH
Sumber: http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pendapatan dari tahun 2011-2014 mengalami peningkatan tetapi masih kurang dari yang ditargetkan. Akuntansi pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak terlepas dari kelemahan, hal ini terlihat dari anggaran yang telah disusun dan realisasi hasil pendapatan yang telah dicapai tidak mencapai target setiap tahunnya sehingga diperlukan pertanggungjawaban yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan.
6
Kinerja yang tidak mencapai target tersebut mungkin disebabkan karena akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja belum memadai. Meskipun
penelitian
mengenai
peranan
informasi
akuntansi
pertanggungjawaban terhadap penilaian kinerja pusat pendapatan telah banyak dilakukan, namun penelitian-penelitian tersebut memiliki perbedaan. Perbedaaan tersebut memotivasi peneliti untuk menguji kembali peranan informasi akuntansi pertanggungjawaban terhadap penilaian kinerja pusat pendapatan. Banyaknya indikator yang dapat digunakan dan karena adanya keterbatasan waktu, peneliti memilih untuk melakukan penelitian mengenai peranan informasi akuntansi pertanggungjawaban terhadap penilaian kinerja pusat pendapatan. Sehingga judul dari penelitian ini adalah: “Peranan Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap Penilaian Kinerja Pusat Pendapatan”.
1.2
Identifikasi Masalah Mengacu pada latar belakang penelitian yang telah disampaikan, maka
rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana
pelaksanaan
penerapan
informasi
akuntansi
pertanggungjawaban pada BPJS Ketenagakerjaan? 2. Bagaimana pelaksanaan penilaian kinerja pada BPJS Ketenagakerjaan? 3. Bagaimana peranan informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja pusat pendapatan pada BPJS Ketenagakerjaan?
7
1.3
Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti melalui penelitian ini adalah: 1. Untuk
mengetahui
bagaimana
peranan
informasi
akuntansi
pertanggungjawaban pada BPJS Ketenagakerjaan. 2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penilaian kinerja pada BPJS Ketenagakerjaan. 3. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja pusat pendapatan pada BPJS Ketenagakerjaan.
1.4
Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang akurat dan
valid, di samping itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain: 1. Bagi Penulis Penelitian ini pemahaman
diharapkan dapat menambah pengetahuan dan penulis
tentang
peranan
informasi
akuntansi
pertanggungjawaban terhadap penilaian kinerja pusat pendapatan. 2. Bagi perusahaan yang diteliti Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi mengenai akuntansi manajemen yang dibutuhkan oleh untuk
mengurangi
ketidakpastian
dalam
manajer
langkah-langkah
pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaannya.
8
3. Bagi peneliti lain Hasil
penelitian
ini
diharapkan
dapat
mengembangkan
ilmu
pengetahuan, serta menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan peranan informasi akuntansi pertanggungjawaban terhadap penilaian kinerja pusat pendapatan.
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada BPJS
Ketenagakerjaan cabang Jakarta Sudirman, yang berlokasi di Mayapada Tower II Jalan Jendral Sudirman Kav 27 Jakarta Selatan. Waktu penelitian dimulai pada bulan November 2015 sampai dengan selesai.
