BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Laporan keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Satu diantaranya pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah, karena mereka telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu kriteria dalam sistem reward dan punishment yang diterapkan Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah. Jadi, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang dapat menunjukkan kondisi sebenarnya. Laporan keuangan juga merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi, oleh karena itu dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas.
Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan
laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan (Roviyantie, 2011). Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) BPK pada tiga tahun terakhir (2010-2013), diketahui bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, terutama yang berkenaan dengan sistem pengendalian
akuntansi
dan
pelaporan
keuangan,
sistem
pengendalian
1 Universitas Sumatera Utara
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta struktur pengendalian intern. Ironisnya kelemahan tersebut menunjukkan tren peningkatan pada setiap semesternya sejak tahun 2009. Dari ketiga kondisi kelemahan tersebut, kelemahan pada pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan memberikan kontribusi tertinggi terhadap laporan keuangan pemerintah yang buruk. Hal ini antara lain berupa pencatatan transaksi yang tidak akurat atau bahkan ada yang tidak dicatat, aset tetap yang belum diinventarisasi, hingga pencatatan persediaan yang tidak tertib. Hal ini tentu menyulitkan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang andal. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik ; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan suatu standar penyusunan laporan keuangan milik pemerintahan yang disusun dalam bentuk prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan juga merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Begitu juga dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan
2 Universitas Sumatera Utara
(BPK) yang berupa opini. Dalam hal ini BPK memberikan 4 macam opini yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan tidak menyatakan pendapat(disclaimer of opinion) (TMP).
Adapun daftar opini laporan keuangan pemerintah daerah
Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 1.1.
(sumber
bpk.go.id). Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang andal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang andal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Berkaitan dengan yang ditegaskan oleh ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa diperlukan percepatan perbaikan dari sistem akuntansi keuangan pemerintahan
daerah
melalui
langkah-langkah
nyata,
terprogram
dan
mengikutsertakan berbagai kalangan pemerintah daerah yang hasilnya akan mendukung aparatur pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas.
Penelitian ini merujuk kepada penelitian sebelumnya yang
mengatakan adanya hubungan dan pengaruh positif antara sistem akuntansi pemerintah daerah dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun perbedaan penilitian ini dengan penelitian yang disebutkan diatas selain berbeda pada objek yang diteliti, waktu dan tempat juga berbeda. Berdasarkan teori dan uraian diatas dan didukung dengan fakta-fakta yang ada maka, penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalami tentang “Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya
3 Universitas Sumatera Utara
Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara”. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini. Apakah penerapan sistem akuntansi pemerintahan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Utara ? 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut ini. Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan sistem akuntansi pemerintahan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Utara. 1.4 Manfaat Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah, pokok permasalahan dan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pemerintahan daerah, dan akademis. 1. Bagi Peneliti: Sebagai bahan masukan apabila suatu saat diminta pendapat mengenai pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintahan daerah dan kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.
4 Universitas Sumatera Utara
2. Bagi Pemerintah Daerah: Sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk dijadikan masukan dan pertimbangan guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Bagi Akademis: Sebagai masukan dan tambahan pengetahuan dibidang pemerintahan,
khususnya
pengaruh
penerapan
sistem
akuntansi
pemerintahan daerah dan kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.
5 Universitas Sumatera Utara
