BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara kaffah (menyeluruh). Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan telah mencanangkan gerakan “Peningkatan Mutu Pendidikan” pada tanggal 2 Mei 2002; dan lebih fokus lagi, setelah diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.1 Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Th. 2003 pasal 3 dinyatakan bahwa: Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlaq mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.2
Sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subyek yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, tangguh, kreatif, mandiri, demokratis, dan profesional di bidangnya masing-masing. 1
Mulyasa, Pedoman Manajemen Berbasis Kelas, (Jakarta:Departemen Agama), 2005. hal. 1 UU. RI No.20 Th. 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional,(Bandung: Citra Umbara), 2003.
2
1
Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk berkerjasama dengan berbagai pihak, peran serta dan dukungan masyarakat, baik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan. Untuk mewadahi peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan maka dibentuklah Komite Sekolah Sesuai dengan Surat keputusan
Jenderal
Kelembagaan
Pendidikan
Nasional
No.
Dj.
II/409/2003 tentang Pedoman Pembentukan Komite Sekolah menyatakan bahwa: Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang mewadahi Peranan serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan, yang berperan dalam memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan; madrasah.3
Dasar hukum pembentukan Komite Sekolah adalah: 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan Serta Masyarakat dalam Pendidikan. 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 004/V/2002 Th. 2003. Tentang Lembaga Pendidikan dan Komite Sekolah. 5. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Pendidikan Nasional No. Dj. II/409/2003 tentang Pedoman Pembentukan Komite Sekolah.4
3
Direktur Jendral Kelembagaan Pendidikan Nasional, Lampiran Surat Keputusan No.Dj.II/4 09/ 2003, (Jakarta: 2003), hal. 106 4 Ibid, hal. 108
2
Sebagaimana pernyataan dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral Kelembagaan Pendidikan Nasional No. Dj. II/409/2003 tentang pedoman pembentukan komite sekolah menetapkan:
1. Pada setiap sekolah dibentuk komite sekolah 2. Pembentukan komite sekolah menggunakan pedoman pembentukan sebagaimana tercantum pada keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Pendidikan Nasional 3. Dengan keputusan ini, maka seluruh peraturan tentang pembentukan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) pada sekolah dan keputusan tentang Majelis Sekolah dinyatakan tidak berlaku.5
Berangkat dari keprihatinan masyarakat (pemanfaat pendidikan), bahwa mayoritas siswa-siswi lulusan dari SDN Pulungdowo 02 belum dapat membaca Al quran dengan baik dan mujawwad, maka di sini komite sekolah
menggunakan
perannya
sebagai
mitra
sekolah
dalam
mengembangkan pendidikan, yakni dengan mengadakan esktra belajar membaca Al quran (mengaji) yang wajib diikuti oleh seluruh siswa-siswi dari kelas I sampai kelas V. Melalui sebuah wadah yaitu komite sekolah, masyarakat dapat membantu sekolah untuk mensukseskan kelancaran sekaligus memerlukan dukungan dalam melaksanakan program tersebut. Dari latar belakang diatas, maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul “Peran Komite Sekolah Dalam Pembelajaran PAI di SDN Pulungdowo 02 Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang”.
5
Ibid, hal. 109
3
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana program Komite Sekolah dalam Pembelajaran PAI di SDN Pulungdowo 02 Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang? 2. Apa Peran Komite Sekolah dalam Pembelajaran PAI di SDN Pulungdowo 02 Kec. Tumpang Kabupaten Malang? 3. Bagaimana respon masyarakat terhadap peran komite sekolah dalam pembelajaran PAI di SDN Pulungdowo 02 Kec. Tumpang Kabupaten Malang?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mendiskripsikan program Komite Sekolah dalam Pembelajaran PAI di SDN Pulungdowo 02 Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang 2. Untuk mendiskripsikan Peran Komite Sekolah dalam Pembelajaran PAI di SDN Pulungdowo 02 Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. 3. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap program dan peran komite sekolah di SDN Pulungdowo 02 Kec. Tumpang Kabupaten Malang.
4
D. Manfaat Penelitian Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya: 1. Sekolah Dasar Negeri Pulungdowo 02 Kec. Tumpang, agar dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran atau sebagai bahan masukan untuk mengoptimalkan Peran komite sekolah dalam manunjang pembelajaran PAI di sekolah. 2. Bagi segenap pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan komite sekolah untuk memberikan masukan dalam pembelajaran PAI di sekolah agar pembelajaran PAI di SDN Pulungdowo 02 semakin maksimal 3. Bagi guru sebagai masukan untuk berkerja sama dengan pihak komite sekolah dalam mengoptimalkan dalam pembelajaran PAI. 4. Peneliti sendiri, sebagai penambah pengetahuan dan wawasan mengenai Peran komite sekolah dalam pembelajaran PAI.
E. Batasan Istilah Batasan Istilah merupakan penjelasan penjelasan atas konsep penelitian yang ada dalam judul dan rumusan masalah.6 Definisi istilah sangat berguna untuk memberikan pemahaman dan batasan yang jelas agar penelitian ini tetap terfokus pada kajian yang diinginkan peneliti. Adapun istilah-istilah yang perlu didefinisikan adalah sebagai berikut:
6
Wahidmurni, 2008, Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Skripsi, Tesis, dan Disertasi), (Malang: PPs UIN Malang), hal. 17
5
a. Tentang Komite Sekolah Sesuai dengan pasal 1.2 Surat Keputusan (SK) Mendiknas maka Direktorat Jendral Kelembagaan Pendidikan Nasional Nomor: Dj. II/409/2003 mengeluarkan keputusan tentang pengertian Komite Sekolah yang menyatakan bahwa: “Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang mewadahi Peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan, yang berperanan dalam memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan tingkat dasar” Berdasarkan uraian diatas komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan yang hirarkis dengan lembaga pemerintahan lainnya. Komite sekolah merupakan perwujudan bentuk kerja sama sekolah dengan masyarakat.
b. Pembelajaran PAI Buku “Ilmu Pendidikan Islam” yang ditulis H.M. Arifin dikatakan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah “sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupan sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan istilah lain, manusia yang telah mendapatkan Pendidikan Islam itu harus mampu
6
hidup di dalam kedamaian dan kesejahteraan sebagaimana cita-cita Islam”.7 Pengertian Pendidikan Agama Islam dengan sendirinya adalah suatu sistem pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah. Pendidikan Islam juga mengembangkan berilmu
pengetahuan,
sejalan
dengan
nilai-nilai
Islam
yang
melandasinya merupakan proses ikhtiariah yang secara pedagogis kematangan yang menguntungkan. Terkait dengan hal tersebut dapat dikhususkan lagi bahwa pembelajaran PAI yang dimaksud di SD Negeri adalah mata pelajaran Agama Islam.
F. Sistematika Pembahasan Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang skripsi ini, maka penulis akan memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah B. Rumusan Masalah C. Tujuan Penelitian D. Manfaat Penelitian E. Batasan Istilah F. Sistematika Pembahasan
7
H.H. Arifin. Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hlm. 13
7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Komite Sekolah B. Kedudukan dan Sifat Komite Sekolah C. Tujuan Komite Sekolah D. Pengertian Pembelajaran PAI
BAB III : METODE PENELITIAN A. Pendekatan dan Jenis Penilitian B. Sumber Data C. Teknik Pengumpulan Data D. Teknik Analisa Data E. Uji Keabsahan Hasil Penelitian
BAB IV: HASIL PENELITIAN A. Latar Belakang Obyek Penelitian B. Penyajian Data C. Anlisa Data
BAB V
HASIL PENELITIAN A. Kesimpulan B. Saran-saran
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
8
