BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Dengan diundangkannya Undang-undang No 6 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-undang no 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, pemerintah telah melakukan beberapa perubahan kebijakan di bidang keimigrasian. Perubahan tersebut menyangkut beberapa aspek, di antaranya mengenai hak-hak warga negara asing (WNA) yang melakukan perkawin 1 an dengan warga negara Indonesia (WNI). Dalam Undang-undang no 9 tahun 1992 WNA pelaku perkawinan campuran dengan WNI dilarang untuk bekerja di wilayah Indonesia. Dalam Undang-undang no 6 tahun 2011 peraturan tersebut diubah sebagaimana yang di atur dalam Pasal 52 huruf e dan f yaitu bahwa Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing yang kawin secara sah dengan dengan warga negara Indonesia dan anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Selain itu berdasarkan pasal 54 ayat (1) huruf b yaitu bahwa Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada keluarga karena perkawinan campuran. Pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf e dan huruf f dan pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf b dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya. Hal tersebut dituangkan dalam pasal 61 UU No 6 tahun 2011. 1
Undang-undnag No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 61
1
2
Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk tinggal di Indonesia 2 . Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam waktu yang terbatas. Sedangkan Izin Tinggal Tetap adalah Izin yang diberikan kepada orang asing tertentu oleh pejabat imigrasi untuk tinggal dan menetap di Indonesia sebagai penduduk Republik Indonesia. Dengan adanya kebijakan yang diatur di dalam pasal-pasal tersebut di atas maka orang asing melakukan perkawinan dengan WNI diperbolehkan untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing di suatu perusahaan. Secara keimigrasian persyaratan bagi orang asing yang bermaksud tinggal di wilayah Indonesia baik sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) maupun pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP) dipersyaratkan memiliki penjamin. Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. 3 Dengan demikian WNA pelaku perkawinan campuran dengan WNI dapat tinggal dan bekerja di Indonesia baik dengan penjaminnya adalah sebuah koorporasi maupun seorang WNI yang berstatus sebagai suami atau istri dari WNA tersebut. Ada perbedaan jenis visa dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan jenis penjaminnya. Manakala orang asing hendak masuk ke wilayah Indonesia dengan korporasi sebagai penjaminnya maka kepada orang asing tersebut akan diberikan visa untuk bekerja atau untuk menanamkan modal. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang asing tersebut 2 3
Ibid. Pasal 1 Ibid
3
adalah keharusan memiliki izin bekerja dari Kementerian Tenaga Kerja R.I. atau rekomendasi dari Badan Penanaman Modal Asing R.I. Manakala orang asing hendak masuk ke wilayah Indonesia dengan suami atau istri WNI sebagai penjaminnya maka kepada orang asing tersebut akan diberikan visa penyatuan keluarga. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang asing tersebut adalah memiliki bukti perkawinan yang diakui baik oleh pemerintah Indonesia maupun oleh pemerintah negara orang asing tersebut. Dengan visa untuk bekerja orang asing dapat masuk dan tinggal di wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 6 (enam) tahun. Sedangkan dengan visa penyatuan keluarga dengan WNI orang asing dapat tinggal dan menetap sebagai penduduk Indonesia. Penggunaan tenaga kerja asing diatur dengan undang-undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Khusus mengenai TKA semula diatur dalam UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing, kemudian undangundang tersebut dicabut dengan berlakunya UU No. 13 Tahun 2003. Mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing diatur dalam pasal 42 sampai dengan pasal 49 UU No. 13 Tahun 2003. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud untuk bekerja di wilayah Indonesia 4 . Dengan demikian berdasarkan UU No 13/2003 orang asing yang diperbolehkan menjadi TKA adalah orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa untuk bekerja. Hal tersebut berarti orang asing yang hendak menjadi TKA di Indonsia harus masuk dan tinggal di Indonesia dengan korporasi sebagai penjaminnya. Dalam pasal 42 (1) ditentukan bahwa Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau 4
UU No 13 th 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1
4
pejabat yang ditunjuk. Izin tertulis yang dimaksud dalam pasal di atas adalah Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Dalam menerbitkan IMTA Kemenakertrans R.I. memiliki aturan dalam hal pembatasan penggunaan TKA. Pembatasan tersebut dalam hal jenis jabatan yang dapat diberikan kepada TKA dan pembatasan dalam jangka waktu kerja yang diijinkan bagi TKA. Ketentuan tersebut mengisyaratkan agar kebijakan dalam mempekerjakan TKA tidak menimbulkan dampak negatif khususnya terhadap masalah keamanan (security) dan berkurangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Peraturan di bidang keimigrasian memperbolehkan orang asing pelaku perkawinan campuran dengan WNI untuk tinggal dan bekerja di wilayah Indonesia untuk jangka waktu yang tidak terbatas 5 . Agar dapat tinggal dan bekerja sebagai TKA di Indonesia dalam waktu yang tidak terbatas maka orang asing tersebut harus masuk dan tinggal di wilayah Indonesia dengan suami atau istri WNI sebagai penjaminnya. Sedangkan peraturan di bidang ketenagakerjaan mengharuskan TKA masuk dan tinggal di Indonesia dengan korporasi sebagai penjaminnya. Peraturan ketenagakerjaan memberikan batasan baik jenis jabatan maupun jangka waktu kerja bagi TKA. Dengan demikian dari ada hal-hal yang berbeda dan bertentangan dalam hal kebijakan bagi TKA yang diatur dalam peraturan tentang keimigrasian dan peraturan tentang ketenagakerjaan. Untuk mengetahui implikasi dari perbedaan tersebut maka penulis bemaksud mengadakan penelitian mengenai kebijakan tentang TKA dari sudut pandang keimigrasian dan ketenagakerjaan.
5
Op cit, Pasal 61
5
Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan hasilnya akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul: Tinjauan Tentang Tenaga Kerja Asing Pelaku Perkawinan Campuran Dengan WNI Dari Sudut Pandang Undang-undang NO 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Dan Undang-undang NO 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
B. Perumusan Masalah Bagaimanakah implikasi peraturan tentang keimigrasian dalam hal pemberian izin tinggal bagi tenaga kerja asing pelaku perkawinan campuran dengan WNI terhadap peraturan tentang ketenagakerjaan bagi tenaga kerja asing?
C. Tujuan Penelitian Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan tujuan objektif dan subjektif. Tujuan objektif adalah untuk mengetahui dan menganalisis implikasi peraturan tentang keimigrasian dalam hal pemberian izin tinggal bagi tenaga kerja asing pelaku perkawinan campuran dengan WNI terhadap peraturan tentang ketenagakerjaan bagi tenaga kerja asing. Tujuan subjektif adalah untuk memperoleh data dan bahan yg berhubungan dengan
6
objek yg diteliti dalam rangka penyusunan tesis sebagai syarat memperoleh gelar magister pada Fakultas Hukum.
D. Manfaat Penelitian 1. Teoritis Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang tenaga kerja asing dan keimigrasian. 2. Praktis Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai tenaga kerja asing pelaku perkawinan campuran dengan WNI. Setelah diperoleh kepastian kedudukan hukum tersebut diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan tenaga kerja asing khususnya yang melakukan perkawinan campuran dengan WNI.
E. Keaslian Penelitian Penelitian mengenai penggunaan tenaga kerja asing sudah beberapa kali dilakukan oleh penulis sebelumnya baik yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi maupum dalam bentuk tesis. Akan tetapi sepanjang pengetahuan penulis, penelitian mengenai tenaga kerja asing pelaku perkawinan campuran dengan WNI belum pernah dilakukan sebelumnya.
