BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan tempat dimana proses pendidikan secara formal dilakukan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis. Pada proses selanjutnya sekolah adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat berkumpul antara guru dan murid saja, melainkan berada pada satu tatanan yang rumit dan saling berkaitan. Oleh karena itu sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan yang lebih profesional . Kegiatan lain organisasi sekolah adalah mengelola sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bermutu sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat serta pada gilirannya lulusan sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi demi terlaksananya pembangunan bangsa. Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Hal ini dilakukan melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat di daerah-daerah konflik, ataupun masyarakat penyandang cacat. Sampai dengan tahun 2003 masih banyak anak usia sekolah yang tidak
Universitas Sumatera Utara
dapat mengikuti pendidikan sebagaimana diharapkan. Anak usia 7 sampai dengan 15 tahun yang belum pernah sekolah sekitar 693,7 ribu orang (1,7%). Sementara itu yang tidak bersekolah lagi baik karena putus sekolah maupun karena tidak melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs ke jenjang pendidikan menengah sekitar 2,7 juta orang atau 6.7 persen dari total penduduk usia 7-15 tahun. Secara kumulatif jumlah siswa putus sekolah pada tahun 1999 – 2000 mencapai 1,39 juta untuk jenjang SD/MI 535,7 ribu untuk jenjang SMP/MTs dan 352,6 ribu untuk jenjang SMA/SMK/MA. Disparitas partisipasi sekolah juga masih cukup tinggi antara kelompok masyarakat. Salah satu kesenjangan terbesar adalah antara partisipasi pendidikan penduduk kaya dan penduduk miskin. Sebagai gambaran pada rta-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP/MTs sebesar 81,08 persen, APK kelompok terkaya (Quintile) telah mencapai 99,51 persen sementara APK kelompok termiskin (Quintile) baru mencapai 61,13 persen (Juknis BOS : 2001). Keadaan tersebut perlu terus diperbaiki sebagai bentuk pemenuhan hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan sekaligus untuk mencapai sasaran Program Waji Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Sasarannya antara lain diukur dengan tercapainya APK jenjang SMP/MTs sebesar 95 persen pada tahun 2008, serta untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam kesepakatan internasioanl seperti Education For All (EFA) dan Millenium Development Goals (MDGs) yaitu memberikan pendidikan yang merata pada
Universitas Sumatera Utara
semua anak, dimana pun, laki-laki dan perempuan, minimal sampai jenjang pendidikan dasar. Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompojk miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi iuran sekolah, buku, seragam, dan alatalat tulis. Sedangkan yang termasuk ke dalam biaya tidak langsung adalah biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya-biaya lainnya. Sejak tahun 1998, untuk mencegah dampak negative krisis ekonomi bagi masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan, pemerintah melakukan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Melalui program JPS Bidang Pendidikan Pemerintah memberikan bea siswa secara besar-besaran kepada siswa dari keluarga miskin, sebanyak 1,8 juta siswa SD/MI, 1,6 juta siswa SMP/MTs dan 500 ribu siswa jenjang sekolah menengah. Sejak tahun 2001 jumlah penerima beasiswa terus ditingkatkan dengan adanya tambahan sumber biaya dari program Kompensasi pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan Bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut Maka Pemerintah Wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB serta satuan pendidikan yang sederajat).
Universitas Sumatera Utara
Berkaitan dengan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, maka peserta didik tingkat pendidikan dasar akan dibebaskan dari beban biaya operasional sekolah. Biaya operasioanal sekolah yang langsung dikelola oleh sekolah meliputi biaya untuk pendaftaran, iuran bulanan sekolah, biaya ujian, bahan dan biaya praktek. Biaya tersebut di atas tidak termasuk untuk biaya investasi seperti penyediaan sarana dan prasarana sekolah, gaji guru, dan tenaga kependidikannya lainnya serta biaya untuk peningkatan mutu guru. Sejalan dengan pengurangan subsidi bahan bakar minyak, pada tahun 2005
pemerintah
Indonesia
memprogramkan
pemberian
dana
Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB baik sekolah negeri maupun swasta. Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) yang dilaksanakan mulai bulan juli 2005, meliputi 3 jenis kegiatan yaitu : (a) Bantuan Operasional Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar Luar Biasa/ Salafiyah atau Sekolah non-Islam setara SD Negeri dan Swasta, (b) Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ Sekolah Salafiyah atau Tsanawiyah/ sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ Sekolah Salafiyah atau sekolah non-Islam setara SMP negeri dan swasta, (c) Bantuan Khusus Murid (BKM) untuk siswa Sekolah MenengahAtas/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Luar Biasa negeri dan swasta.
Universitas Sumatera Utara
Tujuan pelaksanaan PKPS-BBM bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu lulusan pendidikan. Penerapan PKPS-BBM masih dilakukan dengan interprestasi yang berbeda pada tiap sekolah yang mendapatkan dana dari program tersebut dan malah ada sekolah yang masih juga melakukan pungutan untuk biaya pelaksanaan pendidikan walaupun dana yang diterima dari program tersebut melebihi besarnya SPP yang diterima dari siswa dan ini tentu saja akan menjadi beban bagi peserta didik. Sehingga akan terpatri dipikirkan bahwasanya pendidikan itu sangatlah mahal. Sebenarnya penyimpangan dari PKPS-BBM tidak perlu terjadi seandainya saja pemerintah dan juga pihak sekolah mau dengan serius melaksanakan program tersebut dengan sebaiknya. Ini dapat saja terlaksana apabila dalam proses pendistribusiannya pihak sekolah dan komite sekolah melakukan kerjasama. Sekolah Dasar Negeri 060820 Kecamatan Medan Kota yang merupakan salah satu jenjang pendidikan pada pendidikan dasar yang beralamat di jalan H. Bahrum Jamil, SH No.1c Kecamatan Medan Kota merupakan salah satu sekolah yang menerima dana dari PKPS-BBM. Penerimaan dana dari program PKPSBBM merupakan salah satu upaya yang dilakukan sekolah tersebut untuk memudahkan
siswa
dalam
pembiayaan
pendidikannya.
Artinya
dengan
diterimanya dana tersebut maka diharapkan para siswa akan lebih dapat berkonsentrasi dalam belajar sehingga nantinya dapat meningkatkan hasil
Universitas Sumatera Utara
belajarnya. Dimana nantinya dengan adanya peningkatan hasil belajar akan lebih meningkatkan mutu lulusan dari sekolah tersebut. Namum fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa implementasi manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bahwa pihak sekolah kurang
maksimal
dalam
melakukan
perencanaan,
pengorganisasian,
penggerakkan, dan pengawasan dalam pengelolaan dana BOS tersebut. Sekolah cenderung hanya terfokus pada arahann dari Dinas Pendidikan dalam hal pengalokasian dana BOS tersebut. Hal ini menyebabkan implementasi dana BOS tersebut terhadap program sekolah terindikasi kurang optimal.
1.2. Perumusan Masalah Program dana BOS bertujuan agar pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat berlangsung dengan baik, khususnya kepada siswa kurang mampu. Namun dalam hal penggunaan dana BOS tersebut, ada indikasi kurang efektif karena kurang optimalnya manajemen pengelolaan dana oleh pihak sekolah
mulai
dari
perencanaan,
pengorganisasian,
penggerakkan,
dan
pengawasan penggunaan dana tersebut. Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini akan memfokuskan pada masalah “Bagaimanakah Implementasi Manajemen Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 060820 Kecamatan Medan Kota”.
Universitas Sumatera Utara
1.3. Tujuan Masalah Secara umum tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran yang kongkrit mengenai Implementasi bantuan biaya operasional sekolah (BOS) dalam pelaksanaan program sekolah di SD Negeri 060820 Kecamatan Medan Kota. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimanakah sekolah merencanakan penggunaan dana BOS untuk pelaksanaan program sekolah? 2. Untuk mengetahui bagaimanakah sekolah mengorganisasikan penggunaan dana BOS untuk pelaksanaan program sekolah? 3. Untuk mengetahui bagaimanakah sekolah mengarahkan penggunaan dana BOS untuk pelaksanaan program sekolah? 4. Untuk mengetahui bagaimanakah sekolah mengawasi penggunaan dana BOS untuk pelaksanaan program sekolah?
1.4. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 1. Manfaat Teoritis Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan implementasi manajemen program bantuan biaya operasional sekolah (BOS). Disamping itu, akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pendidikan pada umumnya dan ilmu admistrasi pendidikan pada khususnya.
Universitas Sumatera Utara
2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut : a. Sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk membenahi kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui Implementasi Manajemen Bantuan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). b. Sebagai bahan pertimbangan bagi stakeholders (dinas pendidikan, pihak sekolah, dan masyarakat) untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah. c. Sebagai bahan masukan bagi pihak pengelola pendidikan di Kecamatan Medan Kota untuk mengoptimalkan sosialisasi Implementasi Manajemen bantuan biaya operasional sekolah (BOS) dalam usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pendidikan disekolah.
Universitas Sumatera Utara
