BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan adanya pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dapat dikenal dan diakui oleh masyarakat serta timbul keinginan dalam diri seseorang untuk memotivasi diri sendiri agar lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Undang-Undang Dasar 1945 (versi amandemen) pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa setiap anak di Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Salah satu bagian dari program pemerintah untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS ini dimulai sejak bulan Juli 2005 dan telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas untuk program BOS yang lebih baik. Pelaksanaan program BOS diatur dengan beberapa peraturan yaitu (Juknis BOS 2016): 1. Peraturan Presiden yang mengatur Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari pusat ke provinsi dan pelaporannya
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke satuan pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Program BOS tidak dibahas kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. Di samping mendapatkan dana BOS dari pusat, sekolah juga mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Dana BOSDA ini terdiri dari BOSDA Pendidikan Dasar (DIKDAS), BOSDA Pendidikan Menengah (DIKMEN) dan BOSDA kota/kabupaten. BOSDA DIKDAS merupakan dana bantuan operasional yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kepada satuan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar yang digunakan untuk melengkapi dana BOS dari pemerintah pusat maupun dana operasional dari pemerintah kabupaten/kota. Sasaran bantuan BOSDA DIKDAS meliputi SD Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta, MI Swasta dan MTs Swasta. (Juknis BOSDA DIKDAS DIY 2015) BOSDA DIKMEN merupakan dana bantuan operasional yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kepada satuan pendidikan formal jenjang pendidikan menengah yang digunakan untuk melengkapi dana BOS dari pemerintah pusat maupun dana
operasional dari pemerintah kabupaten/kota. Sasaran bantuan BOSDA DIKMEN meliputi SMA Negeri/ Swasta, SMK Negeri/Swasta dan MA Swasta (Juknis BOSDA DIKMEN DIY 2015). Adapun dana BOSDA Kota/Kabupaten merupakan program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten kepada satuan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah yang digunakan untuk memenuhi atau melengkapi kekurangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat (Juknis BOSDA 2013). Untuk mencairkan dana BOS, sekolah harus membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) namun kemudian terlambat karena pihak sekolah terbiasa dengan format pertanggungjawaban yang ditentukan. Pihak sekolah pun masih bingung dengan format Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang jauh berbeda dengan format Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari keterlambatan pencairan dana BOS tersebut mengakibatkan banyak kepala sekolah mencari pinjaman kepada pihak ketiga untuk menutupi kebutuhan operasional sekolah. Hal ini dikhawatirkan dapat membuat sekolah melakukan berbagai manipulasi dan kecurangan dalam penggunaan alokasi dana BOS. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan perpustakaan.
Dinas
Pendidikan
Kota/Kabupaten
melakukan
fungsi
penganggaran
dan pengawasan terkait dana BOSDA dengan menerima
proposal dan surat pertanggungjawaban dari masing-masing sekolah terkait alokasi penggunaan dana BOSDA selama satu periode. Menurut Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dana BOSDA baru akan diberikan ke rekening sekolah jika sekolah sudah mengumpulkan surat pertanggungjawaban kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Hal ini yang mendorong sekolah untuk segera membuat SPJ agar dana dapat diberikan namun meskipun begitu masih ada keterlambatan dalam penyampaian SPJ. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat topik terkait
mekanisme
pertanggungjawaban
dana
BOSDA
Kota
dan
membahasnya dalam penulisan Tugas Akhir “Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Surat Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kota di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta”.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diangkat penulis dalam tugas akhir ini yaitu “Apa saja faktor-faktor penyebab keterlambatan surat pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) kota di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta?”.
1.3 Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis maka tujuan dari penulisan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab keterlambatan surat pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) kota di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
1.4 Manfaat Penulisan Berdasarkan topik yang akan diangkat oleh penulis maka manfaat penulisan tugas akhir ini antara lain: 1.
Manfaat Praktisi Bagi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Tugas
Akhir
ini
memberikan
gambaran
mengenai
mekanisme
pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) kota dan faktor-faktor penyebab keterlambatan surat pertanggungjawaban dana BOSDA kota sehingga apabila memungkinkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan. 2. Manfaat Teoritis a. Bagi penulis - Tugas akhir merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh guna mendapat gelar Ahli Madya (A. Md) dan merupakan persyaratan wajib kampus Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.
- Sebagai sarana menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan khususnya dalam bidang Akuntansi Sektor Publik b. Bagi lembaga pendidikan - Diharapkan dapat menambah jumlah perbendaharaan perpustakaan. - Sebagai bahan referensi penulisan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa khususnya mahasiswa
Universitas
Gadjah Mada. c. Bagi Pihak lain Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang berguna dalam memberikan tambahan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.
1.5 Sistematika Penulisan Adapun yang menjadi sistematika penulisan laporan tugas akhir ini: BAB I
PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang deskripsi singkat mengenai program BOS dan BOSDA, mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana BOS dan BOSDA, fungsi dari dinas pendidikan terhadap dana BOSDA dan alasan mengapa mengangkat topik tersebut. Pada bab ini terdapat pula rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.
BAB II
GAMBARAN UMUM PENULISAN
Pada bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai tempat obyek penelitian yaitu Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, landasan teori berupa pengertian BOSDA, sasaran BOSDA, ketentuan yang harus diikuti sekolah, organisasi yang harus diikuti sekolah, pencatatan dan penggunaan BOSDA, pertanggungjawaban keuangan, pengertian surat pertanggungjawaban serta penulisan sebelumnya sebagai bahan referensi. Bab II ini terdapat pula metode penelitian yang akan digunakan, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, validitas, metode analisis data dan kerangka penulisan.
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pada bab ini berisi mengenai faktor-faktor penyebab keterlambatan surat pertanggungjawaban dana BOSDA di Kota Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang akan dianalisis menggunakan metode root cause analysis dan disajikan dengan cause effect and diagram.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Setelah hasil penelitian dikembangkan, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan dan memberikan saran yang dapat menunjang kemajuan instansi pada masa yang akan datang
