BAB I PENDAHULUAN. Nepotisme). Banyaknya kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini menjadikan

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Di era globalisasi saat ini, permasalahan yang sering dihadapi oleh suatu

lembaga pemerintahan salah satunya adalah tindakan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme). Banyaknya kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini menjadikan perhatian besar bagi kalangan masyarakat. Masyarakat menuntut akan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan oleh lembaga-lembaga sektor publik, diantaranya yaitu lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah maupun organisasi publik lainnya yang ada di negeri ini. Tuntutan tersebut wajar dilakukan oleh masyarakat karena banyaknya penyelewangan yang terjadi, disebabkan oleh pengelolaan pemerintah yang buruk (bad governance) dan kurangnya pengawasan intern pemerintah terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) menurut Mardiasmo (2005) terdapat tiga aspek penting yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

1 Universitas Sumatera Utara

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kota. BPKP sebagai salah satu pelaksana tugas pengendalian internal pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU RI No.15 Tahun 2004 Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan

standar pemeriksaan, untuk

menilai kebenaran,

kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengawasan dan pengendalian intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan dan pengendalian intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan yang berlaku dalam pemerintahan.


Selain itu, pengawasan dan pengendalian intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, merumuskan arti good governance sebagai berikut: “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”. Sesuai dengan UU RI No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksana pemeriksaan keuangan Negara dilaksanakan oleh BPK. BPK yang merupakan pemeriksa Keuangan Negara bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dalam

melaksanakan

tugasnya,

auditor

BPK

harus

melakukan

pemeriksaan berdasarkan kode etik dan standar audit. Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku auditor dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan auditor. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat atau pengguna laporan dapat menilai


sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan (Sukriah dkk, 2009). Dalam menjalankan fungsi audit tersebut, maka BPK perlu didukung oleh kinerja auditornya. Auditor memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemeriksaan. Fungsi audit akan efektif dan optimum apabila kinerja auditor ditentukan oleh perilaku auditor tersebut. Sebagai penunjang keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sangatlah diperlukan kinerja auditor yang baik dan berkualitas. Kinerja auditor adalah kemampuan dari seorang auditor menghasilkan temuan atau hasil pemeriksaaan dari kegiatan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan dalam satu tim pemeriksaan (Yanhari, 2007). Kinerja auditor didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Istilah kinerja seringkali digunakan untuk menyebutkan prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu. Kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar), dimana kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan (Trisnaningsih, 2007). Dalam hal ini, profesi auditor pemerintah menjadi sorotan di setiap kalangan masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Auditor harus melakukan penyempurnaan dalam hal pencapaian tujuannya agar dapat dipercaya oleh


masyarakat. Seorang auditor yang mempertahankan integritas, akan bertindak jujur dan tegas dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi. Dengan berbagai tekanan yang ada untuk memanipulasi fakta-fakta, auditor yang berintegritas mampu bertahan dari berbagai tekanan tersebut sehingga fakta-fakta tersaji seobjektif mungkin. Auditor yang mempertahankan objektivitas, akan bertindak adil atau tidak memihak sehingga independensi profesinya dapat dipertahankan. Dalam mengambil keputusan atau tindakan, ia tidak boleh bertindak atas dasar prasangka atau bias, pertentangan kepentingan, atau pengaruh dari pihak lain. Auditor yang objektif adalah auditor yang mengambil keputusan berdasarkan seluruh bukti yang tersedia, bukan karena pendapat atau prasangka pribadi, maupun tekanan dan pengaruh orang lain. Auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak akan dapat dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Dalam kaitannya sebagai pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara, auditor BPK dalam melaksanakan tugasnya perlu dilandasi dengan sikap, etika, dan moral yang baik sehingga auditor dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara objektif. Hal tersebut harus dilakukan agar segala kekurangan dalam laporan keuangan pemerintah dapat dideteksi secara akurat sebagai bahan dalam memperbaiki sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan secara tepat maka diperlukan suatu


lembaga khusus yang independen, objektif, dan tidak memihak dalam memeriksa laporan keuangan pemerintah. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian ini didukung oleh penelitian dari Trisnaningsih (2007) yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara independensi auditor terhadap kinerja auditor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin independensi seorang auditor dalam melakukan audit

maka akan semakin mempengaruhi

kinerjanya. Sebagai bentuk nyata peran BPK sebagai auditor eksternal adalah dalam lima tahun terakhir, upaya untuk meningkatkan transparansi merupakan salah satu hal yang menonjol, dimana bos-bos bank umum dan bank sentral bisa dipenjara. Berbagai kasus korupsi kelas kakap juga dapat terungkap bahkan BPK telah mengungkap banyak kasus yang menunjukkan buruknya pengelolaan keuangan negara seperti kasus YPPI dan BI serta tersebarnya rekening liar bernilai puluhan triliun rupiah. Hasil pemeriksaan eksternal akan menjadi bahan bagi lembaga perwakilan untuk melakukan pengawasan terhadap cara pemerintah mempergunakan anggaran

pertimbangan

dalam

penyusunan

anggaran

(budgeting)

tahun

berikutnya. Perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23E ayat (1) menegaskan posisi BPK sebagai satu-satunya Auditor eksternal. Kemandirian auditor eksternal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral)”. Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak


memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2002). Selain itu keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan sangat ditentukan oleh budaya organisasinya. Budaya organisasi adalah sehimpun nilai, prinsip-prinsip, tradisi dan cara-cara bekerja yang dianut bersama oleh para anggota organisasi dan mempengaruhi cara mereka bertindak (Robbins, 2009). Budaya organisasi juga membentuk dan mengendalikan perilaku dalam keorganisasian. Budaya organisasi mempengaruhi cara individu untuk merespons dan menafsirkan segala situasi dan permasalahan yang terjadi di dalam organisasi. Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilainilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi dapat menjadi instrumen keunggulan kompetitif yang utama, yaitu bila budaya organisasi mendukung strategi organisasi, dan bila budaya organisasi dapat menjawab atau mengatasi tantangan lingkungan dengan cepat dan tepat. Hal tersebut didukung dengan Penelitian Nenni Yulistiyani (2014) yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta. Sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan antara budaya organisasi dengan kinerja auditor, bahwa budaya dalam suatu organisasi mempunyai nilai tinggi yang dianut bersama oleh anggota organisasi, cenderung membentuk perilaku kelompok sehingga akan mempengaruhi kinerja seorang auditor menjadi lebih baik.


Siagian (2002:200) menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan salah satu variabel penting bagi seorang pemimpin, karena budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai dan menjadi pedoman bagi anggota organisasi. Kesesuaian antara individu dengan budaya organisasi sangat penting. Apabila individu merasa tidak nyaman dalam suatu lingkungan kerjanya atau lingkungan organisasi, maka akan mengalami ketidakberdayaan, kekhawatiran di dalam dirinya sendiri sehingga kinerja yang dihasilkannya pun tidak maksimal. Sebaliknya

kalau

ia

merasa

nyaman

dengan

lingkungannya,

ia

akan

memperlihatkan sifat positif dan menghasilkan kinerja yang baik dalam lingkungan organisasi tersebut. Hasil dari pemeriksaan di BPK yang berkualitas sangat ditentukan oleh kinerja auditor. Secara ideal di dalam menjalankan profesinya, seorang auditor hendaknya memperhatikan prinsip dasar good governance dalam organisasi tersebut. Auditor juga harus mentaati aturan etika profesi yang meliputi pengaturan tentang independensi, integritas dan objektivitas, standar umum dan prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, serta tanggung jawab dan praktik lainnya (Satyo, 2005). Lebih lanjut Satyo menyatakan memahami kode etik saja tidak cukup untuk membuat perilaku karyawan dan perusahaan menjadi lebih baik dan etis. Pemahaman good governance diimplementasikan pada perusahaan secara tepat, terutama untuk memperoleh karakter perusahaan yang kuat dalam menghasilkan manajemen kinerja yang unggul. Salah satu manfaat yang bisa dipetik dengan


melaksanakan good governance adalah meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Penelitian ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnaningsih (2007) yang menyatakan bahwa good governance berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor. Temuan ini memberikan indikasi bahwa good governance mempengaruhi kinerja dari auditor. Seorang auditor yang memahami good governance secara benar dan didukung independensi yang tinggi, maka akan mempengaruhi kinerja auditor dalam mencapai tujuan akhir sebagaimana diharapkan oleh berbagai pihak. Menurut Jusuf (2001) Tingkatan jabatan dalam suatu organisasi akuntan publik yaitu: partner, manager, supervisor, senior in charge auditor dan asisten. Tingkatan jabatan yang banyak dijumpai dalam KAP di Indonesia, mengacu pada Simamora (2002) yaitu: partner, manager, senior auditor dan junior auditor. Pekerjaan yang dilakukan secara tim yang terdiri dari beberapa staf dan diketuai oleh supervisor. Hasil kerja tim ditinjau oleh manajer, kemudian manajer bertanggungjawab terhadap seorang partner. Partner disebut juga sebagai rekan yang bertanggungjawab penuh terhadap semua operasional dalam kantor-kantor tersebut. Penelitian tentang posisi hirarki jabatan yang dilakukan oleh Jimbalvo dan Pratt (1988) dalam Pratt dan Beulieu (1992) menyimpulkan bahwa perbedaan tugas dan tanggung jawab akuntan disebabkan karena perbedaan hirarki jabatan, di

mana

semakin

tinggi

level

hirarkinya

semakin

tinggi

tingkat

profesionalismenya. Penelitian tersebut mengindikasikan dengan semakin tinggi


level jabatannya, maka semakin tinggi profesionalisme. Sehingga dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk mengetahui apakah tingkatan jabatan mempengaruhi kinerja dari auditor tersebut. Elya Wati, Lismawati, dan Nila Aprilia (2010) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa variabel independen, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan pemahaman good governance berpengaruh terhadap kinerja auditor. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Independensi, Budaya Organisasi, Good Governance, dan Tingkatan Jabatan Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi Kasus Pada BPK Perwakilan Sumatera Utara).”

1.2

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka

rumusan masalah penelitian ini adalah : Apakah independensi, budaya organisasi, good governance, dan tingkatan jabatan berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah baik secara parsial maupun simultan?

1.3

Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan

menganalisis pengaruh independensi, budaya organisasi, good governance, dan tingkatan jabatan terhadap kinerja auditor pemerintah baik secara parsial maupun simultan.


1.4

Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Bagi Peneliti Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti di samping memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang audit kinerja pemerintah khususnya Pengaruh Independensi, Budaya Organisasi, Good Governance, dan Tingkatan Jabatan terhadap kinerja auditor pemerintah. 2. Bagi Auditor Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Auditor baik auditor senior maupun auditor junior dalam menjalankan pemeriksaan akuntansi (auditing) harus berdasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum dan selalu menegakkan Kode Etik Akuntan sebagai profesi akuntan publik. 3. Bagi Pihak Lain Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan dan informasi yang nantinya dapat memberi perbandingan dalam mengadakan penelitian yang lebih lanjut khususnya mengenai kinerja auditor pemerintah.


BAB I PENDAHULUAN. Nepotisme). Banyaknya kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini menjadikan

Recommend Documents