BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman, mengatur mengenai Rumah Negara yang meliputi pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status dan hak atas Rumah Negara. Untuk menambah semangat dan kegairahan kerj a bagi Pegawai Negeri, disamping gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, Pemerintah memberikan fasilitas berupa rumah. Rumah ini diberikan kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Pemerintah, atau Pejabat Negara. Apabila yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri, dan Pejabat Pemerintah, atau Pejabat Negara, maka Rumah Negara tersebut harus dikembalikan kepada Instansinya. Dalam peraturan Pemerintah ini juga ditegaskan mengenai penggolongan Rumah Negara sebagai Rumah Negara Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Rumah Negara Golongan II tertentu yang dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III dan Rumah Negara Golongan III dapat dialihkan haknya beserta tanahnya kepada penghuni. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berftmgsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang tugas Pejabat atau Pegawai Negeri. Rumah Negara dibagi menjadi 3
1
2
yaitu : Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya hams bertempat tinggal dirumah tersebut serta hal penghuniannya terbatas selama Pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. Rumah Negara Golongan. II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan tidak dapat dipisahkan dan suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara. Dan Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak tennasuk golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya. Seperti yang tertera dibawah ini :
MEM
Golongan II
Golonsan 1
meat IN
Rumahlsbatan
ALM* Dios
IINEIMV4 (AMW4Mt
(At+ Pim/wan Iteimentair/ lesubs/a/ instansi
Ok+ Psnipmori KementeissW I entoga/ Own/
Ronk+ • Mratili llokim & MM)
lamb* ! Mmtels limbos, & MAI
Go Otisan Ill Rum/113m far/ Ito/ dibc+ An-sexing*,
...
, .
Okh Marten Atiorpon (Num
PIXIIMMAN / MAR WIG Nabat Win LIBIGINM
PAS
KIWPenstunie Pfanatab
SAMNA PINIAUPANI
Wow ors*S RC
Saespii efesTA ft/AMON& daffiegsa krpada Penghuni
WAE1U Wino Menpahat
FeEk/ANIWark MS
Itteril) MGM
• Telma Nod Mak/
• lemp.it Wool Ptvishia Noi
• Imp/ OrgiA PeeinAi Nod
• Samna pawing pebisaemn
• Sauna /minim paw
• Dap/ clabbkan hainya kerada peAtAuni (shhei)
tu&ii ROA
la AINIKASI 101(Ail WWII MgiAtA MBA ICIIMMITRIAMMIKUM A HAM
Itois Ptveri Well
• WIWI IshvAn • RD prig fiat bona& dstien • Itunah Dina cb IftrabilIantar satu linsizron!Arta WN/A6 • Mats at.is Mono SIA/Mil • RD yang bends /Alm set/ WA
1Sumber
: Buku Peraturan Rumah Negara.
AD /m/ WWIWAS /NM &Mu ImitungsnLintor
3
Type Rumah
Luas Bangunan
Luas Tanah
Khusus
400 m2
107::`, M2
Menten, Kepala lembaea Pemerintah, Kepala Lembaaa Tirigi
A
250 m2
600 m2
Sekjen, Ditjen, Kepala Badan, Deputi
0
120 m2
350 m2
Direktur. Kepala Biro; trisp enntr, Asisren Deputi PNS dengan pangkat aolonean IV d keatas
C
70 m2
200 m2
Kepala Sub Direktorat Kepala Bagian, Kepala Bidaria, PNS dengan panakar golongan P.' 'a-IV c
0
50 m2
120 rn2
Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian. PNS dengan panakat golongan III a-111. d
E
36 m2
100 m2
Kepala Sub seksi, PNS dengan panakat golongan 11;c1 kebawah.
Diperuntukan Kepada
Tabel 1.2 Standart Tiff Rumah Negara2
Untuk mencapai pengaturan atas Rumah Negara secara efektif dan efisien dalam satu pembinaan dan pengendalian atas Rtttnah Negara, diperlukan peraturan Pemerintah yang mengatur seluruh aset Negara yang berupa Rumah Negara untuk terwujudnya ketertiban dan daya guna pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status hak atas Rumah Negara dapat terlaksana dengan baik. Pengalihan hak atas Rumah Negara kepada pegawai negeri tersebut berdasarkan pasal 18 Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 1994 dilakukan dengan cara sewa bell. Pihak kesatu dalam hal Mi. Pemerintah menjual rumah dings dengan cara pembayaran sewa bell sesuai pasal 1 dari Surat Perjanjian Sewa Bell. Kepemilikan secara yuridis mengenai peraturan perjanjian sewa bell sudah 2
Sumber : Buku Peraturan Rumah Negara.
4
diatur dengan Peraturan Pemerintah sehingga dalam pelaksanaannya tersebut pengalihan dengan cara sewa beli yang dilaksanakan sebagai perjanjian antara Pegawai Negeri selaku Pihak Kedua dan Kepala Sub Direktorat Pembinaan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara yang mewakili Menteri Pekerjaan Umum sebagai Wakil Pemerintah Republik Indonesia selaku Pihak Pertama. Dalam melaksanakan kesinambungan pemenuhan kebutuhan Rumah Negara terhadap Pegawai Negeri maka pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri hams memperhatikan statistik Rumah Negara yag ada pada Departemen atau Lembaga3. Sehubungan dengan hal tersebut penjualan Rumah Negara harus dilakukan secara selektif agar hasil penjualan Rumah Negara tersebut dapat digunakan kembali untuk membangun Rumah Negara baru bagi Pegawai Negeri. Maka dari itu dalam hal ini, masih banyak kementerian atau lembaga yang kurang memahami proses tahap pegalihan hak Rumah Negara Golongan III yang telah di programkan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Kegiatan sosialisasidi lakukan agar para instansi Pemerintahan seluruh Indonesia dapat memahami terselenggaranya proses Rumah Negara Golongan III dapat berjalan lancar dan efekif mulai dari pengalihan status Rumah Negara Golongan II Ke III, Permohonan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Golongan III, Permohonan membeli Rumah Negara Golongan III, Permohonan Sewa Rumah Golongan III, Permohonan Sewa-Beli Rumah Negara Golongan III dan
3
Sumber : Buku Peraturan Rumah Negara
5
Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak atas Tanah Rumah Negara Golongan III. Jakarta merupakan daerah yang padat penduduknya, dan berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum bahwa Rumah Negara lebih banyak berada di daerah Jakarta dibanding didaerah Kota lainnya. Dan inilah data inventarisasi Mullah Negara Golongan III. Data Inventarisasi Hak Milik Rumah Negara Golongan III Tahun 2014 600 500 400 300 [200 100 0
Gambar 1.1 Data Hak milik Rumah
Dani data
Negara4
diatas maka dikarenakan banyaknya data inventarisasi
pengurusan Rumah Negara Golongan III di Jakarta pada tahun 2014, maka banyak juga permasalah yang timbul tentang Rumah Negara, baik dari sisi Penghuni Rumah Negaranya atau bisa juga dari sisi adrninitrasinya yang kurang lengkap dan kurang informasi sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda
4
Sumber : Data Inventarisasi Rumah Negara Tahun 2014
6
tentang pengurusan Rumah Negara. Dan permasalahan yang ada di daerah Jakarta tentang terkait Rumah Negara contohnya adalah : a. Banyak Rumah Negara yang belum dimanfaatkan secara optimal. Misalnya banyak Rumah Negara yang justru tidak di huni atau kosong. Jika hal ini dibiarkan terlalu lama, maka dapat berdampak pada rusaknya rumah tersebut, yang akhirnya akan membebani Negara untuk membiayai perbaikan rumah tersebut. b. Banyak praktek pungutan tak resmi oleh pmghuni lama kepada penghuni baru yang menempati rumah dinas. Di Jakarta masih ada terjadi praktek pungutan liar oleh penghuni lama kepada penghuni yang baru, hal ini tentunya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Praktek seperti ini terjadi karena adanya keinginan penghuni lama untuk mendapatkan uang pengganti atau kompensasi atas biaya yang selama ini telah mereka keluarkan untuk merawat atau merenovasi rumah. Jika hal ini terus dibiarkan akan berdampak pada sulitnya menginstruksi penghuni tersebut untuk keluar dari rumah tersebut ketika habis haknya. c. Masih banyak rumah dinas yang dihuni oleh orang yang sebenarnya tidak lagi berhak menghuni rumah dinas tersebut, misalnya pegawai yang sudah pensiun atau mutasi. d. Ketidakselarasan persepsi mengenai teknis administrasi pengelolaan Rumah Negara yang mempengaruhi mutu layanan Rumah Negara. e. Adanya pelimpahan pengelolaan PNBP Rumah Negara Golongan III dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
7
f. Belum lancarnya proses kegiatan pengelolaan Rumah Negara yang dialihkan status dan haknya. g. Keterlambatan membayar angsuran Rumah Negara yang telah ditentukan melalui Perjanjian Sewa Beli dan akhirnya menyebabkan timbulnya permasalahan Dan atas permasalah-permasalahan Rumah Negara tersebut diatas maka, kegiatan sosialisasi Rumah Negara ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas para penyelenggara Rumah Negara dengan memberikan pembekalan dan pelatihan atas seluruh tahapan proses pengelolaan Rumah Negara. Tujuan kegiatan sosialisasi Rumah Negara adalah untuk meningkatkan dan mendapatkan persamaan persepsi mengenai teknis administrasi pengelolaan Rumah Negara untuk meningkatkan mutu pengelolaan Rumah Negara, dan dapat menindaklanjuti dengan baik pelimpahan pengelolaan PNBP Rumah Negara Golongan III dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Pekerjaan Umum, serta kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan informasi setiap kali ada perubahan peraturan dan penyesuaian pelaksanaannya agar menjaga kelancaran proses kegiatan pengelolaan Rumah Negara yang dialihkan status dan haknya. Kegiatan humas merupakan salah satu metode komunikasi untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada masyarakat, tentang program kerja yang akan dilakukan maupun yang sudah dilakukan oleh instansi. Pada instansi pemerintah, secara struktural humas merupakan suatu kesatuan dalam instansi pemerintahan. Humas juga merupakan penghubung dari instansi pemerintahan, jika tidak ada humas, maka masyarakat tidak akan mengetahui
8
program apa yang akan dikerjakan maupun yang sudah dikerjakan oleh instansi tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara. Kegiatan sosialisasi Rumah Negara yang dilakukan pada hari Rabu, 5 Maret 2014 dimulai pukul 08:00 wib sampai dengan selesai, dan dilakukan di Ruang Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, tepatnya di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dalam kegiatan sosialisasi Rumah Negara ini, Sub Direktorat Pembinaan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara turut mengundang 66 perwakilan Departemen atau instansi Lembaga yang ada di Jakarta.Dan cara mengundang para peserta atau khalayak dalam kegiatan sosialisasi Rumah Negara adalah dengan cara membuat surat resmi kegiatan sosialisasi Rumah Negara yang di tanda tangani oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, yang nantinya akan di bagikan atau disampaikan kepada kepala biro umum atau kepala biro rumah tangga dari setiap Departemen yang ada di Jakarta, namun surat resmi tersebut tidak langsung akan diterima oleh Kepala Biro Umum, swat tersebut akan sampai terlebih dahulu ke Sekretaris Jenderal Biro Umum atau Biro Rumah Tangga, setelah itu swat tersebut akan diberikan kepada Kepala Biro Umum Departemen yang ditunjuk sesuai undangan yang terlampir, barulah surat tersebut akan di disposisikan kepada staf yang akan datang ke acara kegiatan sosialisasi Rumah Negara.
9
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut bahwa materi yang akan disampaikan mengenai kebijakan pengelolaan Rumah Negara yaitu diantaranya : PP Nomor 40 Tahun 1994, PP nomor 35 Tahun 2005, Perpres Nomor 11 Tahun 2008, dan Permen PU No. 22/PRT/M/2008. Selain peraturan Rumah Negara dalam kegiatan tersebut juga membahas tentang cara mengurus Rumah Negara dengan syarat yang telah ditentukan, dan juga membahas tentang terkait permasalah Rumah Negara. Komunikasi memiliki peran penting dalam menyalurkan strategi kepada sasaran yaitu perwakilan dari Departemen atau penghuni Rumah Negara itu sendiri, agar terjadi kesamaan pemahaman antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Selain itu dalam mencapai tujuan, penyampaian pesan haruslah sampai kepada target yang dituju dan perhatikan hambatan yang dapat mempengaruhi pesan yang disampaikan. Di instansi Pemerintahan atau lembaga manapun pasti sebuah strategi tidak dapat diabaikan, dan dinilai sangat penting, karena Setiap instansi atau lembagamempunyai fungsi dan tujuannya masing-masing. Untuk itu, sebuah instansi atau lembaga memerlukan suatu strategi dengan pemahaman dan berbagai perspektif terhadap situasi dan tantangan yang kompleks yang dihadapi instansi atau lembaga tersebut. Perumusan strategi menjadi tanggung jawab pemimpin instansi sebagai pengambil kebijakan dan keputusan atas setiap tindakan yang akan dilakukan. Namun demikian, strategi suatu instansi bukan hanya urusan pada pimpinan saja, tetapi sudah menjadi urusan seluruh pihak terkait.
10
Secara umum, strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat di capai. Pada hakekatnya strategi adalah perencanaan (planing) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidaklah berfungsisebagai peta jalan yang hanya menunjukan arab saja, melainkan hams mampu menunjukan bagaimana taktik operasionalnya.5 Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara yang direncakan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, merencanakan strategi perlu pernikiran yang matang, hal tersebut berpengaruh terhadap bagaimana cara menyampaikan pesan, bagaimana pesan itu dapat diterima dengan baik, bagaimana pesan itu diproses dan bagaimana feedbacknya.Strategi komunikasi bertujuan agar pesan mudah dipahami secara benar karena adanya persiapan, penerimaan pesan dapat dibina dengan baik, dan kegiatan dapat termotivasi untuk dilakukan. Faktor yang berpengaruh dalam penyusunan strategi komunikasi diantaranya mengenali sasaran, dimana perlu mengenali terlebih dahulu, siapa yang menjadi sasaran komunikasi, misalnya jabatan atau posisinya. Pemilihan media, sangat tergantung pada tujuan yang dicapai, bentuk pesan yang disampaikan, dan teknik komunikasi yang dipakai. Selain pengkajian tujuan pesan, yang bertujuan agar dapat memahami isi pesan yang disampaikan, agar mengemas pesan secara tepat dan benar. Dan didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien, dan memiIikii taktik untuk mencapai tujuan yang efektif.
s
Rosady Ruslan, Manajemen PR & Media Komunikasi, Konsepsi dan Aplikasi, PT. Raja Grafindo
Persada , Jakarta, 2005, hal. 123
11
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: Strategi Komunikasi "Sosialisasi Rumah Negara" Antar Departemendi Jakarta, Studi Deskriptif Pada Sub Direktorat Gedung dan Rumah Negara.
1.2. Fokus Penelitian Untuk dapat mempermudah penelitian ini dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam menginterprestasikan fakta dan data kedalam penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Strategi Komunikasi "Sosialisasi Rumah Negara"antar Departemen di Jakarta, yang dilakukan oleh Sub Direktorat Pembinaan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara(PPGRN) Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dengan melihat pada : Mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode yang akan digunakan dan seleksi penggunaan media. Yang mengaju pada buku Anwar Arifin.
1.3.
Tujuan Penelitian Mengacu pada perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah :Untuk mengetahui strategi komunikasi yang di gunakan oleh Sub Direktorat Pembinaan Pengelolaan Gedung dan Rumah
12
(PPGRN) kepada antar Departemen di Jakarta dalam mensosialisasikan Rumah Negara golongan III.
1.4.
Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai ilmu komunikasi, khususnya kehumasan. 1.4.2 Manfaat Praktis Dalam penelitian ini, penulis memberikan manfaat untuk pihak Sub Direktorat Pembinaan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara(PPGRN)Kementerian Pekerjaan Umum RI dalam menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien dalam sosialisasi Rumah Negara Golongan III. 1.4.3 Manfaat Sosial
Manfaat penelitian ini bagi masyarakat dan Departemen lainnya dapat melihat hasil kerja yang baik dari Kementerian Pekerjaan Umum dan dapat memberikan informasi tentang peraturan Rumah Negara Golongan III.
