BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Bank sebagai suatu lembaga yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dana masyarakat berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi mengenai nasabah serta dana yang disimpannya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah. Hal ini sangat dibutuhkan karenan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana masyarakat, bank harus mendapat kepercayaan dari masyarakat, dan kepercayaan dari masyarakat tersebut akan terjaga apabila semua informasi mengenai hubungan anatara nasabah dengan bank dapat terjaga dengan baik kerahasiaannya. Pentingnya Rahasia Bank dalam suatu industri perbankan ini juga terkait dengan adanya asas-asas yang harus dipegang dalam menjalankan suatu usaha perbankan guna terciptanya sistem perbankan yang sehat yaitu asas demokrasi, asas kepercayaan, asas kehati-hatian dan Asas Rahasia Bank. Rahasia Bank1 atau banking secrecy dikenal di negara manapun di dunia ini yang mempunyai lembaga keuangan bank. Rahasia Bank tidak bedanya dengan rahasia yang harus dipegang teguh oleh para profesional seperti pengacara yang wajib merahasiakan hal-hal yang menyangkut kliennya. Di Indonesia pun dikenal ketentuan mengenai kerahasian bank yang terdapat dalam UndangUndang Perbankan yang mula-mula adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1
Pasal 1 angka 16 UU No. 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa; Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Namun pengertian ini telah diubah dengan pengertian baru oleh UU No. 10 Tahun 1998 melalui pasal 1 angka 28 yang menyatakan bahwa; Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.
1
1992 tentang Perbankan tetapi kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Terdapat dua teori utama apabila tentang Rahasia Bank, yaitu; teori absolut dan teori nisbi. Teori pertama mengatakan bahwa Rahasia Bank bersifat mutlak, artinya bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori yang kedua menyatakan bahwa Rahasia Bank bersifat nisbi artinya bank akan diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya bila terdapat kepentingan yang mendesak yang dapat dipertanggungjawabkan menghendaki demikian, misalnya untuk kepentingan negara.2 Dalam hal ini, Indonesia menganut teori nisbi seperti yang diatur dalam pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998 Jo. UU No. 7 Tahun 1992 (atau disebut juga Undang-Undang Perbankan) yang memberikan batasan pengertian tentang Rahasia Bank sebagai berikut. Ayat (1) ; Bank wajib merahasiakn keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44 dan Pasal 44A. Sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Ada anggapan sebagian orang bahwa kerahasiaan bank bisa merugikan masyarakat, nasabah nakal bisa berlindung pada ketentuan Rahasia Bank, Rahasia Bank harus dibuka untuk kepentingan para penitip dana dan sebagainya. Sedangkan di pihak lain menghendaki dan menegaskan bahwa bank harus memegang teguh Rahasia Bank karena masyarakat hanya akan mempercayakan 2
http:/www.library.ohio.edu/indopubs/1996/11/18/0093.html diakses pada 5 Agustus 2015 17.30 WIB
2
uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari pihak bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tetntang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan usahanya terutama dari dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya.3 Bila telah ada persetujuan nasabah, maka bank tidak lagi terikat pada kewajiban merahasiakan itu. Alasannya, karena mengungkapkan keadaan keuangan dan hal-hal lain dari masabahnya oleh bank tersebut, dilakukan berdasarkan persetujuan nasabah, lebih-lebih lagi bila justru dalam rangka memenuhi permintaan nasabah. Menurut kelaziman dalam dunia perbankan, adanya persetujuan nasabah untuk merahasiakan oleh bank. Hal itu misalnya berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut; 1. Sehubungan dengan permintaan nasabah untuk memperoleh kredit dari bank lain untuk mengetahui credit worthiness dari nasabah; 2. Dalam rangka nasabah dapat memperoleh fasilitas dari perusahaan atau instansi tertentu (misalnya untuk memenangkan proyek) yang untuk hal tersebut perlu credit worthiness atau bonafiditas keuangan nasabah yang bersangkutan diungkapkan oleh banknya kepada bank lain atau kepada perusahaan atau instansi yang diinginkan oleh nasabah fasilitasnya dapat diperoleh;
3
Ema Priliasari. Senin, 04 Januari 2010 08:28 Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank.
3
3. Dalam hal nasabah menunjuk seorang funds manager untuk mengurus keuangan nasabah; 4. Apabila nasabah menginginkan istri atau anak-anaknya perlu mengetahui keadaan keuangannya agar keluarga nasabah itu jangan sampai tidak mengetahui bahwa nasabah mempunyai simpanan di bank apabila terjadi kematian mendadak atas dirinya; dan 5. Apabila nasabah memperoleh kredit sindikasi itu harus diumumkan (mendapat publisitas). Publisitas mengenai perolehan kredit sindikasi tersebut bukan saja untuk kepentingan bank-bank peserta sindikasi, tetapi juga diinginkan oleh nasabah demi publisitas bonafiditasnya sehubungan dengan kemampuan nasabah tersebut untuk memperoleh kepercayaan dari bank-bank peserta sindikasi, terlebih lagi apabila bank- bank peserta sindikasi itu merupakan bank- bank besar dan terhormat. Dengan demikian ada dua peranan penting yang dimainkan oleh bank yaitu sebagi lembaga penyimpan dana masyarakat dan atau dunia usaha. Dalam duni perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan, berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada. Dilihat dari sisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung deposan, maupun pembeli surat berharga, maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai kreditur bank. Sedangkan pada posisi penyalur dana, nasabah peminjam berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai
4
kreditur. Dari semua kedudukan tersebut, pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dair pelaku usaha yang menyediakan jasa di sektor usaha perbankan. Seperti yang Penulis paparkan di atas, bahwa terdapat kemungkinan nasabah yang memohon sendiri kepada bank untuk membuka kerahasian banknya kepada pihak ketiga, salah satunya adalah kepada pasangan (suami ataupun istri) maupun kepada anak-anaknya agar mereka dapat mengetahui terkait simpanan yang dimiliki oleh nasabah, maka hal ini tidak akan menimbulkan permasalahan apabila di lain waktu pasangan suami istri tersebut akan melakukan perceraian yang akan diikuti dengan pembagian harta bersama (harta gono-gini) di pengadilan. Namun yang menjadi permaslahan adalah, bagaimana apabila sebelumnya tidak ada perjanjian antara nasabah dengan bank terkait kepada siapa saja bank dapat membuka rahasia nasabahnya kepada pihak ketiga. Hal ini pulalah yang melatarbelakangi lahirnya judicial review yang diajukan oleh Magda Safrina4 ke Mahkamah Konstitusi sehingga melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012. Dalam rilisnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat, akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan istri, sehingga suami dan/atau istri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak. Sebelum lahirnya putusan ini, berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan tidak menjadi
4
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Beritas&id=8170 “MK: Alasan Kepentingan Perceraian, Data Harta Bersama di Bank Dapat Dibuka” diakses pada 4 Agustus 2015 13.20 WIB
5
pengecualian atas kerahasian bank terkait harta bersama5 dalam perkara perceraian. Dalam pasal a quo hanya menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal; 1. Kepentingan perpajakan; 2. Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutan Negara; 3. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana; 4. Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya; 5. Tukar menukar informasi antar bank; 6. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis; dan 7. Ahli waris yang sah dalam hal nasabah meninggal dunia. Hal ini menimbulkan permasalahan di kemudian hari ketika nasabah sedang dalam perkara perceraian, dan pasangannya ingin mengetahui data dari nasabah tersebut yang berada di bank dalam hal mengetahui besarnya harta yang disimpan yang notabene merupakan harta bersama perkawinan, namun ditolak oleh pihak bank dengan berlindung pada pasal a quo. Hal ini pulalah yang dialami oleh Magda Safrina. Ketika Dia ingin mengetahui tabungan keluarga yang kebetulan 5
Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan pada undang-undang ini, dalam ayat (1) menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu.
6
dibuat atas nama suaminya, bank menolak karena Safrina sudah dalam proses perceraian, dan juga berlindung dari pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Padahal Safrina justru ingin memastika berapa harta bersama mereka di bank yang selama ini disimpan oleh suaminya. Namun di lain sisi, terdapat beberapa pihak yang merasa berkeberatan dengan dibukanya akses Rahasia Bank demi kepentingan harta bersama dalam perkara perceraian. Seperti pendapat dari salah satu anggota Komisi III DPR pada waktu judicial review ini disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, persoalan harta bersama berada di bawah rezim UU Perkawinan, karenanya tidak dapat dipertentangkan dengan rezim UU Perbankan6.
Selain
itu,
pengujian
pasal
a
quo
bukanlah
persoalan
konstitusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan norma. Dimana, bisa saja suami istri menyepakati bahwa untuk harta bersama yang disimpan di bank dibuat dalam bentuk joint account di mana masing-masing pihak dapat mengakses simpanannya atau sebaliknya dapat sepakat untuk menyimpan dana dengan atas nama masing-masing yang tentu saja akibat hukumnya masing-masing tidak dapat mengakses keterangan mengenai simpanannya7. Hal inilah yang melatar belakangi Penulis untuk melakukan Penulisan Hukum dengan judul “Penerapan Asas Rahasia Bank untuk Kepentingan Peradilan Mengenai Harta Bersama dalam Perkara Perceraian”. Karena, hal ini dirasa perlu mengingat betapa strategisnya peran bank dalam perekonomian antara lain sebagai lembaga intermediasai atau lembaga yang menerima simpanan dari masyarakat dan 6
http://theglobejournal.com/hukum/kerahasiaan-bank-bahaya-jika-mk-batalkan-pasal-40-uuperbankan/index.php “Kerahasiaan Bank: Bahaya Jika MK Batalkan Pasal 40 UU Perbankan” diakses pada 8 Agustus 2015 pukul 11.00 WIB 7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 dalam hal keterangan DPR RI terkait perkara yang Pengujian pasal 40 ayat (1). hal. 22
7
menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Diharapkan, walaupun dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait pasal 40 (1) UU Perbankan, diharapkan
tetap
terjaganya
kepercayaan
masyarakat
bagi
bank
demi
meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan mencegah terjadinya bank rush and bank panics. Karena, salah satu unsur yang menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan terutama jaminan akan keamanan dana miliknya yang disimpan di bank adalah unsur Rahasia Bank.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang Penulisan Hukum dengan judul “Penerapan Asas Rahasia Bank untuk Kepentingan Peradilan Mengenai Harta Bersama dalam
Perkara
Perceraian”
di
atas,
Penulis
merumuskan
beberapa
permasalahan yang akan Penulis bahas yaitu sebagai berikut; 1. Bagaimana pengaturan terhadap penerapan dari Asas Rahasia Bank bagi kepentingan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian? 2. Apa sajakah akibat hukum yang akan ditimbulkan dari dibukanya asas kerahasian bank bagi kepentingan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian?
8
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, Penulis memiliki tujuan penelitian yang terdiri atas 2 (dua) tujuan, dimana tujuan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yaitu: 1. Tujuan Subjektif: Penelitian ini dilakukan dalam rangka menyusun mata kuliah Penulisan Hukum guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2. Tujuan Objektif: 1. Untuk mengetahui serta memahami pelaksanaan dari Rahasia Bank yang selama ini diterapkan di Indonesia; 2. Untuk mengetahui serta memahami bagaimana pelaksanaan Rahasia Bank dalam hal perkara perceraian untuk kepentingan pembagian harta bersama pasangan suami istri; Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa akibat hukum yang akan ditimbulkan dari penerapan pembukaan Asas Rahasia Bank bagi kepentingan pembagian harta gono-gini dalam hal perkara perceraian. D. Manfaat Penelitian Manfaat yang akan diperoleh dari Penulisan Hukum ini dapat Penulis bagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: 1. Manfaat Akademis Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan komtribusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang
9
Hukum Perlindungan Nasabah Perbankan, khususnya terkait Rahasia Bank. Sehingga, nantinya mampu memperluas wawasan ilmu pengetahuan terkait Rahasia Bank. 2. Manfaat Praktis 3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberikan masukan kepada instansi terkait, baik pihak perbankan, nasabah maupun penegak hukum. E. Keaslian Penelitian Penelitian dengan judul Kepentingan
Peradilan
“Penerapan
Mengenai
Harta
Asas
Rahasia
Bersama
Bank
dalam
untuk Perkara
Perceraian” ini, Penulis usulkan agar Penulis dapat memahami secara mendalam bagaimana pengaturan dari kerahasian bank dalam hal dikabulkannya judicial review terhadap pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Sepanjang penelusuran yang dilakukan Penulis untuk melihat keaslian penelitian pada berbagai referensi dan hasil penelitian serta dalam media cetak maupun media elektronik, Penulis belum menemukan judul penelitian yang sama dengan Penulisan Hukum ini. Namun ada beberapa judul penelitian yang juga membahas tentang Rahasia Bank, antara lain:
10
1. Skripsi Citra Buana Putri Siregar, “ Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah”8 Dalam skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana upaya bank di dalam menjaga keamanan Rahasia Bank, serta bagaimana sanksi terhadap pelanggaran Rahasia Bank. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah bahwa Rahasia Bank merupakan hal yang penting karena bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun, terdapat perbedaan mendasar karya dari Citra Buana P. Siregar dengan Penulisan Hukum yang dilakukan oleh Penulis. Walaupun pembahasan yang dilakukan sama-sama membahas tentang Rahasia Bank, namun objek pembahasan dari kedua karya tulis ini berbeda. Dimana, dalam karya Citra Buana P. Siregar terkait Rahasia Bank secara umum, sedangkan karya dari Penulis terkait dengan Rahasia Bank secara khusus yaitu dengan studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 64/PUUX/2012 dalam hal Rahasia Bank untuk kepentingan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian.
2. Tesis Bayu Pratomo, “Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidanan Pencucian Uang”9
8
Lihat Citra Buana Putri Siregar. Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2007
11
Tulisan dari Bayu Pratomo, membahas tentang bagaimana penerapan Rahasia Bank terhadap praktek pencucian uang (money laundering) di Indonesia dan menjelaskan bagaiman hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan Rahasia Bank terhadap praktek pencucian uang di Indonesia serta solusi penanggulangan dari faktor-faktor yang menghambat aparat penegak hukum dalam mengungkapkan tindak piodana pencucian uang yang berkaitan dengan Rahasia Bank. Sekali lagi, nampak perbedaan mendasar tentang pokok bahasan dengan Penulis yaitu terkait objek pembahasannya yang ditulis oleh Bayu Pratomo adalah Rahasia Bank dalam aspek pencucian uang, sedangkan pokok bahasan dari Penulisan Hukum ini adalah Rahasia Bank untuk kepentingan harta bersama dalam hal perkara perceraian. Selain kedua karya tulis di atas, masih banyak lagi karya tulis yang membahas mengenai Rahasia Bank di Indonesia. Namun, sepanjang penelusuran Penulis masih belum ditemukan karya tulis yang secara spesifik mengangkat tema Rahasia Bank untuk kepentingan harta bersama dalam hal perkara perceraian. Berdasarkan pada penjelasan yang dapat menunjukan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, maka penelitian ini memenuhi unsur keaslian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta bukan merupakan tindakan plagiasi. Serta, Penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan sebelum Penulisan Hukum yang diajukan oleh Penulis, di 9
Lihat Bayu Pratomo, “Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 2011
12
dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
13
