1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran
mengembangkan
potensi
dirinya
untuk
agar peserta
memiliki
didik aktif
kekuatan
spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sistem nilai tersebut tertuang dalam sistem pendidikan yang dirumuskan dalam dasar-dasar pandangan hidup bangsa itu. Rumusan pandangan hidup tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar dan perundang-undangan itu pandangan filosofis suatu bangsa diantaranya tercermin dalam sistem pendidikan yang dijalankan. Bagi bangsa Indonesia, pandangan filosofis mengenai pendidikan dapat dilihat pada tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 paragraf ke-4. Secara umum tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian secara terperinci dipertegas lagi dalam UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 Bab II mengenai dasar, fungsi dan tujuan, pada pasal 3 berbunyi: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
1
2
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.12 Tujuan pendidikan menunjukkan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia benar-benar memperhatikan bidang pendidikan rakyatnya. Bukti lain yang menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap pendidikan, antara lain : disahkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adanya program wajib belajar 9 tahun, pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestasi, pemberian subsidi sarana dan prasarana oleh pemerintah di berbagai sekolah, digaalakannya program disiplin nasional dan masih banyak lagi. Jalaluddin
dkk
dalam
bukunya
Filsafat
Pendidikan
Islam
mengatakan pendidikan mencakup pengertian yang luas dan secara garis besarnya pengertian itu mencakup tiga aspek yaitu: 1. Seperangkat teknik atau cara untuk memberikan pengetahuan keterampilan dan tingkah laku. 2. Seperangkat teori yang maksudnya untuk menjelaskan dan membenarkan penggunaan dan teknik cara-cara tersebut, 3. Seperangkat nilai gagasan / cita-cita sebagai tujuan yang diperlukan serta dinyatakan dalam pengetahuan, keterampilan dan tingkah laku termasuk jumlah dan pola latihan yang harus diberikan.2 Sedangkan menurut Hadari Nawawi mendefinisikan “Pendidikan sebagai usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian kemampuan manusia, baik didalam maupun diluar sekolah”. Dengan redaksi yang berbeda, Hasan Langgulung mengartikan “Pendidikan sebagai usaha untuk mengubah dan
1 2
h. 18-19.
Undang-undang Sisdiknas, No. 20 Tahun 2003 : 98. Jalaluddin dkk, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996,
3
memindahkan nilai kebudayaan kepada setiap individu dalam suatu masyarakat”.3 Dari berbagai pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang untuk mengembangkan potensi individu agar mandiri, mampu berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, untuk mewujudkan itu semua individu perlu diberi kemampuan dalam penyumbangan berbagai hal, seperti konsep, prinsip, kreatifitas, tanggung jawab dan keterampilan / perkembangan dalam tiga ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Berdasarkan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab II mengenai dasar, fungsi dan tujuan pada pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional pada intinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan anak didik diarahkan untuk mengembangkan potensi yang ada baik itu dalam bidang keilmuan maupun dalam bidang keagamaan agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki etika dan moral yang mulia, sehat jasmani maupun rohani, berilmu pengetahuan, cakap dalam hal apapun, kreatif dalam mengembangkan segala potensi yang dimilikinya, menjadi manusia mandiri tanpa ketergantungan kepada orang lain, demokratis bebas dan berani mengeluarkan pendapat serta bertanggung jawab terhadap sikap dan perbuatan. Inilah inti dari tujuan pendidikan yang pada akhirnya bertujuan mencerdaskan bangsa dan membentuk kepribadian masyarakat pancasila. 3
Ahmad Syar’i, Filsafat Pendidikan Islam, Palangka Raya : Pustaka Firdaus, 2004,
h. 4.
4
Sesuai dengan tujuan pendidikan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka keberadaan lembaga pendidikan sangatlah penting sebagai tempat untuk menyalurkan dan mengembangkan potensi anak didik. Sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam proses pendidikan. Sekolah merupakan tempat dimana terjadinya proses pembelajaran antara guru dan siswa. Bahkan lebih jauh sekolah dijadikan sebagai sarana untuk mendidik siswa supaya bertingkah laku yang baik serta mampu menjadi manusia yang berkepribadian mantap dan mandiri. Para peserta didik memandang sekolah sebagai lembaga yang dapat mewujudkan cita-cita mereka. Sementara orangtua menaruh harapan kepada sekolah untuk dapat mendidik anak agar menjadi orang yang pintar, terampil dan berakhlak mulia. Apa yang diharapkan setiap negara atau bangsa memiliki orientasi dan tujuan yang relatif berbeda.4 Untuk menunjang tujuan nasional pemerintah telah mendirikan berbagai macam jenis dan jenjang sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Tujuan didirikannya sekolah sebagai lembaga pendidikan tiada lain adalah untuk ikut serta mensukseskan kecerdasan bangsa sebagai bagian dari tujuan pembangunan bangsa itu sendiri. Aktivitas pendidikan tidak bisa lepas dari adanya bimbingan dan arahan dari seorang guru kepada siswanya. Hal ini karena sekolah juga didirikan dengan maksud agar siswa selain mendapat pengetahuan juga 4
Syamsu Yusuf , Jubtika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009, h. 3.
5
memiliki sikap dan keterampilan. Selain itu sekolah juga tidak bisa lepas dari permasalahan siswa. Sering kita mendengar terjadinya kasus-kasus baik itu kasus intern sekolah yang bersangkutan yaitu pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh sebagian siswa di sekolah tersebut, dalam artian siswa tersebut tergolong siswa yang indisipliner. Serta ada pula kasus yang terjadi di luar sekolah atau ekstern, namun siswa tersebut masih terdaftar dalam sebuah lembaga sekolah, sehingga perbuatan tersebut berakibat mencoreng nama baik sekolah. Dalam mengatasi berbagai macam perilaku siswa seperti ini tentunya diperlukan seseorang yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Jadi disini diperlukan seorang guru yang bisa mengatasi itu semua memenuhi kriteria, dan keahlian dalam bidang tersebut yaitu mengatasi masalah siswa, dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan
dan
konseling
merupakan
suatu
program
yang
terintegrasi dalam keseluruhan proses pembelajaran. Kegiatan bimbingan dan konseling pada dasarnya adalah usaha sadar yang dilakukan oleh guru pembimbing bersama
siswanya
untuk mencapai kemandirian dalam
keseluruhan proses kehidupan, baik sebagai individu, anggota kelompok, keluarga atau masyarakat pada umumnya. Kegiatan bimbingan konseling tidak pernah lepas dari tangan konselor, yaitu orang yang menangani dan memberikan jalan keluar kepada orang yang memiliki masalah. Peranan konselor memiliki arti penting dalam hal ini. Konselor ditugaskan mencari siswa yang bersalah dan diberi wewenang untuk mengambil tindakan bagi siswa-siswa yang bersalah itu.
6
Konselor didorong untuk mencari bukti-bukti atau berusaha agar siswa mengaku bahwa ia telah berbuat sesuatu yang tidak pada tempatnya kurang wajar, atau merugikan. Disamping petugas-petugas lainnya di sekolah, konselor hendaknya menjadi tempat pencurahan kepentingan siswa, pencurahan apa yang terasa di hati dan yang terpikirkan oleh siswa.5 Berdasarkan
observasi
sementara6
peneliti
pada
Madrasah
Tsanawiyah Negeri 1 Model Palangka Raya bahwa guru bimbingan konseling (konselor) di Madrasah tersebut berjumlah 4 orang, yang terdiri dari 1 orang guru sebagai koordinator bimbingan konseling, dan 3 orang guru yang menangani kasus setiap kelas, dan beberapa kasus yang sering terjadi yaitu masih terdapat banyak para siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib, seperti
datang
terlambat,
berkelahi,
membolos,
berpacaran,
tidak
menggunakan peci saat upacara, baju seragam tidak rapi, dan merokok. Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di MTsN 1 Model Palangka Raya karena ingin mengetahui bagaimana peranan konselor dalam mengatasi pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa, dan juga mengapa masih ada saja perilaku siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, jika mengingat MTsN 1 Model adalah salah satu Madrasah unggulan di Kota Palangka Raya, dan bagaimana cara konselor mengatasi hal ini. Berdasarkan uraian di atas peneliti memahami peranan konselor sangat diperlukan dalam menangani berbagai macam permasalahan yang ditimbulkan siswa baik itu permasalahan yang terletak di dalam ataupun di 5
Prayitno, Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling,Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994, h.122-123. 6 Observasi sementara di MTsN 1 Model Tanggal 18 Mei 2011.
7
luar sekolah, seperti membolos, berkelahi dengan sesama siswa, tidak memperhatikan penjelasan guru, tidak mengerjakan tugas-tugas rumah, memalak, mencuri dan menganiaya. Dari permasalahan di atas, maka peneliti bermaksud ingin mengetahui lebih mendalam tentang peranan konselor dalam menghadapi pelanggaran tata tertib siswa di MTsN 1 Model Palangka Raya dengan rumusan judul: “PERANAN
KONSELOR
DALAM
MENANGANI
PELANGGARAN TATA TERTIB SISWA DI MTsN 1 MODEL PALANGKA RAYA.” B. Rumusan Masalah Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dapat dirumuskan bagaimana peranan konselor dalam menangani pelanggaran tata tertib siswa di MTsN 1 Model Palangka Raya. Permasalahan ini dapat dirinci sebagai berikut: 1. Apa bentuk pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa MTsN 1 Model Palangka Raya? 2. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan konselor dalam menangani pelanggaran tata tertib siswa di MTsN 1 Model Palangka Raya? C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah:
8
1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa MTsN 1 Model Palangka Raya. 2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan konselor dalam menangani pelanggaran tata tertib siswa di MTsN 1 Model Palangka Raya. D. Kegunaan Penelitian Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi manfaat sebagai berikut: 1. Sebagai sumbangan pemikiran yang berarti bagi pengembangan peranan konselor dalam menangani pelanggaran tata tertib siswa di MTsN 1 Model Palangka Raya. a) Sebagai bahan masukan bagi konselor, khususnya pada MTsN 1 Model Palangka Raya seperti dalam hal penanganan kasus seorang konselor harus lebih bijak dalam mencari jalan pemecahan suatu masalah dengan tidak memandang pada berat-ringannya kasus, setiap kasus yang dihadapi ditangani dengan serius dan bersemangat, penuh dengan tanggung jawab hingga masalah yang dihadapi siswa dapat teratasi. b) Sebagai bahan masukan bagi pihak MTsN 1 Model di Palangka Raya terkait dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dalam menangani pelanggaran tata tertib siswa MTs di Kota Palangka Raya. c) Sebagai bahan studi ilmiah bagi yang berminat mempelajari dan meneliti lebih lanjut tentang peranan konselor dalam menangani pelanggaran tata tertib siswa di Madrasah Tsanawiyah mendatang.
9
E. Sistematika Pembahasan Sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain yaitu : BAB I
: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. BAB II
: Kajian pustaka, yang terdiri dari penelitian sebelumnya, deskripsi
teoritik, kerangka pikir dan pertanyaan penelitian. BAB III : Metode penelitian, terdiri dari waktu dan tempat penelitian, Pendekatan dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data,
pengabsahan
data, dan analisis data. BAB IV : Gambaran umum lokasi penelitian, profil sekolah, keadaan guruguru di MTsN 1 Model Palangka Raya, keadaan guru bimbingan konseling, keadaan siswa, keadaan orang tua wali/peserta didik, keadaan sarana dan prasarana, peranan konselor dalam menangani pelanggaran tata tertib siswa di MTsN 1 Model Palangka Raya terdiri dari bentuk-bentuk pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa, langkah-langkah yang dilkaukan konselor dalam menangani pelanggaran tata tertib siswa dan tata tertib siswa MTsN 1 Model Palangka Raya. BAB V : Kesimpulan dan saran
