BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Hukum adat di Indonesia bersifat pluralistik sesuai dengan banyaknya
jumlah suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Akan tetapi ahli hukum adat C. Van Vollenhoven membagi wilayah hukum adat Indonesia ke dalam 19 wilayah hukum adat, yang diberi nama lingkungan hukum (rechtskring). Mulai dari adat Aceh Besar, Singkel, Simeule sampai kepada hukum adat di ujung pulau Papua. 1 Masyarakat Indonesia di dalam kehidupan sehari-harinya sudah hidup dalam suasana hukum adat, sehingga harus disadari bahwa hukum adat tersebut merupakan hukum yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuataan mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal pada perasaan keadilannya. 2 Hampir di semua lingkungan masyarakat adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat, bukan semata-mata urusan pribadi yang melakukan perkawinan itu saja. Tata tertib adat perkawinan 1
Suardi Mahyuddin, Rustam Rahman, Hukum Adat Minangkabau Dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao Katitiran Di Ujung Tunjuak, (Jakarta : Citatama Mandiri, 2002), hal. 1. 2 Soejono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hal.73. (selanjutnya disebut buku 1).
masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dengan suku bangsa yang lain. Dikarenakan perbedaan tata tertib adat maka seringkali dalam menyelesaikan perkawinan antar adat menjadi berlarut-larut, bahkan kadang-kadang tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak dan menimbulkan ketegangan. 3 Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha. Jadi walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun kenyataannya bahwa di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku hukum adat dan tata upacara perkawinan yang berbeda-beda. 4 Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak
3
Suardi Mahyuddin, Rustam Rahman, Op. Cit., h.12. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung : Mandar Maju , 2007), hal.1-2. (selanjutnya disebut buku 1). 4
mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan ditimbulkan hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayan tersebut. 5 Anak-anak dalam hubungannya dengan orang tua dapat dibedakan antara anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak pungut, anak akuan dan anak piara, yang berkedudukannya masing-masing berbeda menurut hukum kekerabatan setempat, terutama dalam hubungannya dengan masalah warisan. 6 Pengertian warisan adalah soal dan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup. Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya. Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperasian barangbarang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (Immateriale Goerderen) dari suatu angkatan manusia (Generatie) kepada keturuannnya. 7 Harta warisan menurut hukum adat bisa dibagikan secara turun-temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak. Hal ini sangat berbeda dengan kewarisan hukum BW dan hukum Islam yang mana harta warisan baru dibagikan pada saat ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Apabila harta warisan diberikan pada saat pewaris belum 5
Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta : Karya Gemilang, 2007), hal. 1. 6 Hilman Hadikusuma (buku 1), Op. Cit, h. 143. 7 Wirjono Projodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung: Sumur, 1991). hal. 12.
meninggal dunia, maka itu disebut pemberian biasa atau dalam hukum Islam bisa disebut sebagai hibah. Dilihat dari orang yang mendapat warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem kewarisan mayorat, sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif.
8
Dalam sistem kewarisan mayorat
digambarkan bahwa yang mewaris adalah satu anak saja yaitu anak tertua yang berarti hak pakai, hak mengelola dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adikadiknya baik laki-laki maupun perempuan sampai mereka dapat berdiri sendiri. 9 Sistem kewarisan individual pada umumnya banyak terdapat pada masyarakat hukum adat yang bergaris keturunan atau kekeluargaan secara parental (garis ke ibu-bapak-an) hal ini akibat dari tiap-tiap keluarga yang telah hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab kepada keluarganya yang utama. Keluarga yang dimaksud di sini adalah terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Fungsi warisan di sini untuk pondasi dari keluarga tersebut untuk melangsungkan hidup serta berkembangnya keluarga tersebut. 10 Sistem kewarisan kolektif, dipengaruhi oleh cara berpikir yang dijumpai dalam masyarakat adat yang disebut cara berpikir yang komunal/kebersamaan. Cara berpikir yang komunal ini menekankan pada rasa kebersamaan dalam ikatan 8
Asri Thaher, Sistem Pewarisan Kekerabatan Matrilineal dan Perkembangannya di Kecamatan Banuhampu Pemerintahan Kota Agam Provinsi Sumatera Barat, (Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006), hal. 3. 9 Ibid, hal. 3. 10 Ibid, hal. 4.
yang kuat, senasib sependeritaan, secita-cita dan setujuan, meliputi seluruh lapangan kehidupan. Cara berpikir komunal ini berkaitan dengan hukum waris adat. Hukum waris adat di Minangkabau merupakan masalah yang aktual yang tidak henti-hentinya diperbincangkan dan dipersoalkan. Seperti yang diketahui sejak dahulu sampai sekarang berlaku sistem keturunan dari pihak ibu (matrilineal) yaitu garis keturunan dihitung menurut garis ibu. Dengan sendirinya semua anak itu hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri dalam bentuk harta pusaka tinggi saja.
11
Dengan adanya beragam bentuk sistem kewarisan hukum adat, menimbulkan akibat yang berbeda pula, maka pada intinya hukum waris harus disesuaikan dengan adat dan kebudayaan masing-masing daerah dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada sistem kewarisan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai perkawinan antara Adat Minangkabau dengan Adat Batak, status anak dari
hasil perkawinan antara Adat Batak dengan Adat Minangkabau, hak
mewarisi anak dari hasil perkawinan antara
Adat Batak dengan Adat
Minangkabau, serta pembagian harta warisan dari hasil perkawinan Adat Batak dengan Adat Minangkabau ke dalam bentuk skripsi untuk memenuhi tugas akhir kuliah dengan judul “Status dan Hak Mewarisi Anak dari Hasil Perkawinan Laki-
11
Ibid, hal. 5.
laki Batak dengan Perempuan Minangkabau di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat”.
B. Permasalahan Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka timbullah beberapa permasalahan yang perlu diteliti sebagai berikut : 1.
Bagaimana status anak dari hasil perkawinan laki-laki Batak dengan perempuan Minangkabau di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat sebelum tahun 1974 dan setelah tahun 1974?
2.
Bagaimana hak mewarisi anak dari hasil perkawinan laki-laki Batak dengan perempuan Minangkabau di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ?
3.
Bagaimana pembagian harta warisan untuk anak dari hasil perkawinan lakilaki Batak dengan perempuan Minangkabau di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat?
4.
Apa saja hambatan dalam pembagian warisan untuk anak dari hasil perkawinan laki-laki Batak dengan perempuan Minangkabau di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat?
C. Tujuan Penulisan Tujuan yang ingin dicapai dalam penilitian ini adalah : 1.
Untuk mengetahui status anak dari hasil perkawinan laki-laki Batak dengan perempuan Minangkabau di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat sebelum tahun 1974 dan setelah tahun 1974.
2.
Untuk mengetahui hak mewarisi anak dari hasil perkawinan laki-laki Batak dengan perempuan Minangkabau di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Sumatera Barat.
3.
Untuk mengetahui pembagian harta warisan untuk anak dari hasil perkawinan laki-laki Batak dengan perempuan Minangkabau di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
4.
Untuk mengetahui hambatan dalam pembagian warisan untuk anak dari hasil perkawinan laki-laki Batak dengan perempuan Minangkabau di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
D. Manfaat Penulisan Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis antara lain : 1.
Secara teoritis Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan
kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta
menambah wawasan di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asasasas hukum, dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Perkawinan Adat dan Hukum Waris Adat. 2.
Secara praktis Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi
sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi kalangan yang berminat mempelajarinya.
E. Metode Penelitian Untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka harus didukung dengan faktafakta/dalil-dalil yang akurat yang diperoleh dari suatu penelitian. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang di tangan. 12 Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat,
membina,
serta
mengembangkan
ilmu
pengetahuan.
Ilmu
pengetahuan yang merupakan kekuatan pemikiran, pengetahuan manusia senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal itu 12
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 27. (selanjutnya disebut buku 1)
terutama disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan mendalami. 13 1. Jenis penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta empiris di lapangan dengan menggunakan analisis normatif sehingga fakta-fakta tersebut mempunyai makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti. 2.
Metode pendekatan Metode merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh manusia,
merupakan logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, maupun sistem dari prosedur dan teknik penelitian. 14 Penulisan ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu bentuk penelitian yang tidak terlepas dari norma-norma dan asas-asas hukum yang ada. 15 Hal ini dilakukan dengan menganalisa bahan-bahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah serta bahan dari internet yang berkaitan dengan peraturan-peraturan di Indonesia, dan yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum perkawinan adat, hukum waris, dan hukum waris adat.
13
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1984), hal. 30. (selanjutnya disebut buku 2). 14 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hal. 27. 15 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 41. (selanjutnya disebut buku 2)
Metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum melalui fenomena hukum, masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Metode ini berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah masyarakat. Titik tolak pengamatan ini berada pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat. 16
5.
Data penelitian Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga data asli. 17 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. 18 Bahan kepustakaan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam hal ini adalah norma atau kaidah dasar
16
Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997),
17
Ibid, hal. 111. Ibid, hal. 112.
hal. 42. 18
perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang digunakan dan dapat menganalisis, memahami dan mendukung bahan hukum primer. 19 Misalnya: 1) Buku-buku ilmu hukum tentang hukum adat, hukum perkawinan, hukum perkawinan adat, hukum waris, dan hukum waris adat. 2) Jurnal ilmu hukum berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum perkawinan adat, hukum waris, dan hukum waris adat. 3) Artikel
ilmiah
hukum,
bahan-bahan
seminar,
lokakarya
dan
sebagainya. c. Bahan hukum tertier, bahan hukum tertier yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, dan ensiklopedia. 20 6.
Metode pengumpulan data Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini
yaitu meliputi:
19 20
Ibid, hal. 113. Ibid, hal. 114.
a.
Studi kepustakaan (library research) Mengumpulkan data dengan cara mendapatkan dan mempelajari data-
data secara teoritis sebagai bahan penunjang dalam penyusunan skripsi dengan membaca buku literatur dari instansi maupun dari buku-buku pustaka, karya ilmiah, serta referensi-referensi lainnya. 21 b.
Studi lapangan (field research) Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan terjun langsung ke
lapangan. Data diperoleh dengan cara wawancara. Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (face-to-face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajuan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang narasumber. Dalam hal ini narasumber yang diwawancarai yaitu: 1) Pimpinan kaum/suku di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. 2) Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. 3) Pihak-pihak yang melakukan perkawinan antara Adat Batak dengan Adat Minangkabau 7.
Alat pengumpulan data
21
Ibid.
Alat pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. 8.
Lokasi penelitian Penelitian dilakukan di Nagari Koto Tangah, yaitu terletak di Kecamatan
Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Nagari Koto Tangah terletak di antara Nagari Pagaruyung, Nagari Saruaso, Nagari Tanjung Barulak. Jumlah penduduk Nagari Koto Tangah yaitu 3.200 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.649 jiwa, dan perempuan 1.651 jiwa. Dengan luas wilayah yaitu 12,61 km2 . Nagari Koto Tangah terdiri dari dua jorong yaitu Jorong Koto Tangah dan Jorong Sungai Salak. Mata pencaharian penduduk di Nagari Koto Tangah yaitu PNS, petani, pedagang, wiraswasta, dan lain-lain. Penduduk Nagari Koto Tangah dominan bersuku Minangkabau (Melayu, Bonca, Caniago, Sainapar, Koto, Piliang, Bodi, dan lain-lain) dan ada juga pendatang ataupun yang menikah dengan masyarakat Nagari Koto Tangah yang bersuku Batak, Jawa, Sunda, Palembang, Melayu dan Betawi. 9.
Analisis data Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus
F. Keaslian Penulisan Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang dilakukan, baik hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan di Program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, belum ada penelitian yang mengangkat masalah “Status dan Hak Mewarisi Anak dari Hasil Perkawinan Laki-laki Batak dengan Perempuan Minangkabau
di Nagari
Koto Tangah,
Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat”. Berdasarkan hal tersebut di atas, objek kajian dalam penelitian ini merupakan suatu permasalahan yang belum pernah tersentuh secara komprehensif dalam suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya penelitian ini adalah asli.
G. Sistematika Penelitian Suatu penulisan ilmiah perlu dibatasi ruang lingkupnya agar hasil yang akan diuraikan terarah dan data yang diperoleh relevan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Agar materi ini dapat diikuti dan dimengerti dengan baik, maka disusun secara sistematis dalam pembahasan yang semakin meningkat bab per bab. Secara keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : Bab I menguraikan gambaran hal-hal yang bersifat umum, yang dimulai dengan latar belakang kemudian dilanjutkan merumuskan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, keaslian penulisan dan bab ini ditutup dengan sistematika penulisan.
Bab II menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan menurut hukum adat. Bab ini berisikan uraian teoritis secara umum mengenai pengertian perkawinan, asas-asas dan tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, dan akibat perkawinan. Bab III menguraikan penjelasan tentang pembagian harta warisan menurut hukum adat. Bab ini berisikan uraian teoritis secara umum mengenai pengertian hukum waris adat, sistem kewarisan, unsur-unsur warisan, dan hukum waris minangkabau. Bab IV menguraikan tentang status dan hak mewarisi anak dari hasil perkawinan laki-laki Batak dengan perempuan Minangkabau di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Bab ini memuat tentang pembahasan dan hasil penelitian tentang status anak dari hasil perkawinan laki-laki Batak dengan perempuan
Minangkabau di Nagari Koto
Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat sebelum tahun 1974 dan setelah tahun 1974, hak mewarisi anak dari hasil perkawinan laki-laki Batak dengan perempuan
Minangkabau di Nagari Koto
Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pembagian harta warisan untuk anak dari hasil perkawinan laki-laki Batak dengan perempuan Minangkabau di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, hambatan dalam pembagian warisan untuk anak dari hasil perkawinan laki-laki Batak dengan perempuan
Minangkabau di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Bab V menguraikan kesimpulan dan saran yang ditarik berdasarkan apa yang telah dijabarkan secara jelas di dalam bab pembahasan, berdasarkan kesimpulan ini kemudian diberikan saran yang dianggap dapat memberikan masukan-masukan.
