1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Sisi ekonomi adalah sisi yang tidak terpisahkan dari dimensi kehidupan umat manusia. Sistem yang berkembang di dunia ini adalah system kapitalisme dan sosialisme yang tampaknya untuk pemerataan dapat di terima oleh dunia islam, karena pada lahirnya tidak berbenturan dengan agama. Tetapi pada kenyataan kedua sistem di atas tadi mengacu pada sekularisme murni. Sementara keinginan islam, di sampig mencapai tujuan material harus juga di pertimbangkan factor nilai, karakter luhur manusia, keutuhan sosial dan pembalasan Allah S.W.T di akhirat nanti. Singkatnya kegiatan-kegiatan ekonomi tidak saja semata-mata untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan material, tetapi terlebih-lebih kegiatan tersebut haruslah bernilai ibadah di mata Allah S.W.T. Dalam praktek ekonomi modern yang cenderung bebas nilai (value free) dan amoral.diakui model dan masyarakat ekonomi yang di kembangkan mengarah pada tradisi sekularisme barat. Tradisi pemikiran ekonomi konvensionalpun cenderung menempatkan falsafah individualisme (maksimisasi kepuasan dan maksimisasi laba), naturalisme (percaya dengan mekanisme pasar sebagai invisible hand), dan pengagungan materi. Ini amat kontras dengan dengan ekonomi islam yang sarat dengan ajaran etika islam dan menawarkan dimensi normatif (das sollen) maupun positif (das sein). Ajaran islam mengajarkan : pertama etika tauhid, bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah s.w.t, dan
2
meletakkan " Ketakwaan kepada Allah SWT sebagai syarat utama bagi rizki Allah SWT." (Q.s Al-A'raf:96) kedua, etika tanggung jawab, bahwa " Manusia di jadikan Allah sw.t sebagai pemimpin akan di mintai pertanggung jawaban atas yang di pimpinnya" (Q.s Al-Baqrah:30). Ketiga, keadilan sosial dan ekonomi merupakan para digma utama. Keempat, menekankan perlunya keseimbangan kebutuhan material dan spiritual. Bank Islam atau di sebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa di sebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan / perbankan yang operasionalnya dan produknya di kembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist Nabi s.a.w. atau dengan kata lain, Bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip syariat islam. Keberadaan perbankan di Indonesia telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya undang-undang perbankan No.7 tahun 1992 yang di revisi melalui undang-undang No.10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank islam. Kegiatan operasionalnya di mulai pada tahun 1992 melalui pendirian PT. Bank Muamalat Indinesia Tbk (PT BMI) atau 4 tahun setelah deregulasi pkto 88. dan dewasa ini bank syariah sedang menjadi pilihan bagi pelaku bisnis perbankan di indinesia. Dimana telah berdiri sembilan
bank
syari'ah
(BMI,BNI,BSM,BUKOPIN,BPD
JABAR,Bank
3
IFI,BRI,DANAMON,BII) dengan sekitar 80 kantor cabang, di tambah lagi dengan 86 BPR Syari'ah. Hadirnya bank syari'ah pada khususnya dan sistem bisnis islami (berdasarkan syari'ah) tentunya akan mempengaruhi dan menentukan organisasi akuntansi yang akan di gunakan. Hal ini muncul, karena karakteristik masyarakat islam menuntut aspek-aspek yang berbeda dengan apa yang terjadi dan berlaku dalam masyarakat kapitalis. Hal ini berarti pula bahwa akuntansi yang berlaku dalam sistem lembaga keuangan syariah, jelas berbeda dengan sistem sistem akuntansi yang berlaku dalam sistem lembaga keuangan konvensional. Dalam kondisi di atas maka para pakar syariah islam dan akuntasi mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank konvensional. Yang nantinya di jadikan pedoman dalam praktek perbankan khususnya bank syariah. Dalam pengembangannya standar akuntansi keuangan bank islam dimulai pada tahun 1987. Sedikitnya lima volume telah terkumpul dan tersimpan diperpustakaan Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank (IDB). Studi itu telah mendorong pembentukan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (Organisasi Akuntansi Keuangan untuk bank dan lembaga Keuangan Islam) yang didaftarkan sebagai organisasi nirlaba di Bahrain pada tahun 1411 H (1991). Sejak didirikan, oerganisasi ini terus mengembangkan standar keuangan melalui pertemuan periodik Komite Pelaksana untuk Perencanaan dan Tindak Lanjut.
4
Dalam pembiayaan musyarakah, nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang di sepakati bersama antara kedua belah pihak pihak yang melakukan transaksi untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu di perhatiakn aspek-aspek di antaranya : data usaha, kemampuan angsuran, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil. Pembiayaan musyarakah biasanya di aflikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayaai proyek tersebut. Setelah proyek itu selasai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah di sepakati untuk bank. Adapun manfaat dari Musyarakah ini adalah : 1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat 2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi di sesuaikan dengan pendapatan /hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread 3. Pengembalian pokok pembiayaan di sesuaikan dengan cash flow / arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah 4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benarbenar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan di bagikan. Jadi agar manfaat tersebut di atas tercapai maka dalam kegiatannya bank syari'ah harus mematuhi aturan atau standar akuntansi syariah.dari uraian kondisi
5
di atas penulis tertarik untuk memilih judul " Peranan Pelaksanaan standar akuntansi syariah dalam pembiayaan musyarakah " Suatu penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Miranda pada tahun 2003, Ia meneliti dengan judul “ Peranan Pemahaman Standar Akuntansi Syariah mengenai Musyarakah dalam Pemberian Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Muamalat“ dari penelitian tersebut dibahas mengenai pemahaman tentang hal-hal sebelum proses pemberian musyarakah dengan indikatornya 5C yaitu character,Capacity,Capital,Colleteral,dan condition. sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu mengenai pelaksanaannya dengan indikatornya akad perjanjian(pernyataan ijab dan qabul),kontribusi modal,dan Kesepakatan untung rugi.
1.2 Identifikasi Masalah Dari uraian latar belakang penelitian di atas, penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang menjadi pokok pembahasan adapun yang menjadi pokok pembahasan masalah pada penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan standar akuntansi keuangan syariah pada bank syariah 2. Bagaimana pembiayaan musyarakah pada bank syariah 3. Bagaimana Pengaruh pelaksanaan standar akuntansi syariah dalam pembiayaan musyarakah
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
6
1.3.1 Maksud Penelitian Berdasarkan latar belakang yang penulis di kemukakan di atas, maka dapat di lihat maksud dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui unsur-unsur yang terdapat pada pembiayaan musyarakah yang erat kaitannya dengan peranan pelaksanaan standar akuntansi syariah. 1.3.2 Tujuan Penelitian Sesuai topik permasalahan yang ingin penulis kaji, maka tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pelaksanaan standar akuntansi syariah pada bank syariah 2. Untuk mengetahui pembiayaan musyarakah pada bank syariah 3. Untuk mengetahui peranan pelaksanaan standar akuntansi syariah dalam pembiayaan musyarakah
1.4 Kegunaan penelitian Data informasi dari hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi : 1.4.1 Kegunaan Praktis 1. Penulis sebagai suatu pengalaman yang berharga, karena dengan penelitian ini penulis dapat memperoleh gambran secara langsung mengenai bagaimana standar akuntansi syariah dapat diterapkan dalam praktek pembiayaan musyarakah. Selain itu penulis ingin memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian untuk meraih
7
gelar sarjana ekonomi program studi akuntansi di fakultas ekonomi universitas Pasundan. 2. Perusahaan yang diteliti Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk memperluas wawasan mengenai masalah-masalah dalam hal penerapan atau penggunaan akuntansi syariah dalam satu dunia perbankan khususnya bank syariah dalam hal pembiayaan musyarakah dalam bank tersebut, dan dapat pula dijadikan saebagai dasar untuk dijadikan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kelangsungan aktivitas kelangsungan bank syariah.
1.4.2 Kegunaan Teoritis Dengan hasil penelitian yag terbatas ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang peranan pelaksanaan standar akuntansi syariah terhadap
pembiayaan
musyarakah
pada
dunia
perbankan
serta
bahan
perbandingan antara teori dengan praktek nyata diperusahaan yang selanjutnya digunakan sebagai referensi.
1.5 Kerangka Pemikiran Penelitian dan penulisan yang mengkaji tentang akuntansi syariah sudah mulai merebak ditanah air maupun dibarat sendiri, kesimpulan analisis sesungguhnya akan kesejahteraan ekonomi adalah : sebagaimana diakui oleh agama islam.
8
Islam telah memberikan kepada manusia hak-hak yang pasti dan menjamin kesejahteraan sosial bersama dan menghapuskan tingkat kemiskinan. Islam membuat nilai-nilai moral yang tinggi dan mendarah daging pada mansia yang memancarkan kehendak Allah dan menjamin kesejahteraan kedua kehidupan manusia, inilah perbedaaan sistem ekonomi yang dikaji dalam islam dari sistem ekonomi yang lainnya dalam hal pencatatan tas bidang akuntansi sendiri, jika di kaji dalam segi akuntansi syariah sendiri selalu memberikan hubungan antar manusia dengan tuhannya dengan dasar untuk melakukan kerjasama antar sesama. Ada pun pengertian standar akuntansi syariah seperti yang di kemukakan oleh H Muchtar Mandak (2001:84) adalah : " Suatu pedoman proses pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan dan penginterpretasian terhadap yang berguna bagi para pemakai informasi untuk pengambilan keputusan." Prinsip syariah adalah : aturan perjanjian berdasarkan islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan data dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-hadish, sedangkan prinsip bagi hasil adalah : suatu cara dimana orang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan usaha dari kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Kegiatan perbankan di Indonesia secara kukum di atur oleh UU No. 7 tahun 1992 bank dan bank umum didefinisikan dalam undang-undang perbankan
9
No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2 tentang perubahan pokok-pokok perbankan sebagai berikut " Bank adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari Msyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat."
Di samping itu, undang-undang perbankan No. tahun 1998 Pasal 1 ayat 3 juga mendefinisikan Bank umum sebagai berikut: " Bank umum adalah yang melaksanakan kegiatan Usaha secara Konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas perjalanan."
Dari definisi di atas, bank umum dalam menjalankan usahanya secara umum berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada Masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. secara lebih spesifik, bank berfungsi sebagai agent of TRUST (Kegiatannya berdasarkan kepercayaan), agent of development (Memperlancarkan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi) dan agent of service (menawarkan berbagai jasa). Adapun pengertian bank syariah dalam undang-undang perbankan No.10 tahun 1998 adalah :
10
"Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."
Berdasarkan definisi tersebut prinsip utama bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist. Bank islamdikembangkan atas dasar yang tidak membolehkan pemisahan antara masalah-msalah dunia dan agama. Dasar tersebut mengharuskan kepatuhan terhadap syariah sebagai dasar semua aspek kehidupan. Dasar ini tidak hanya mencakup ibadah saja tetapi juga transaksi bisnis harus sesuai dengan prinsipprinsip islam adalah pelarangan riba dan persepsi mengenai uang saebagai alat tukar dan sarana untuk membayar kewajiban keuangan tetapi bukan komoditi. Uang juga tidak mempunyai sisi time value terlepas darti nilai barang-barang yang dipertukarkan melalui penggunaan uang sesuai dengan syariah. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pembelian imbalan atau jasa dari dana. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan prinsip syariah dalam menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan atas dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank bersadarkan pada prinsip berbagi hasil dan resiko (Profit and Loss Sharing). Jual beli atau prinsip lainnya.
11
Menurut undang-undang No.10 Tahun 1998, tentang Kredit : Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan menurut undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah : Penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut. Setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau penghasilan. Dari penghasilan diatas dapat diartikan bahwa pembelian kredit berdasarkan atas kepercayaan dua pihak yaitu : Pihak pembeli dan pemerima kredit. Kredit akan diberikan jika pemberi kredit dapat yakin bahwa pemerima kredit ini dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan syaratsyarat yang telah disetujui dalam perbankan syariah istilah kredit diberi nama dengan pembiayaan, hanya saja pembiayaan ini didalamnya dipergunakan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil. Pembiayaan dalam perbankan syariah dikenal dengan sebutan mudharabah dan musyarakah, pengertian musyarakah seperti yang dikemukan oleh Muhamad Syafe'I Antonio (2001:90).Bahwa syariah adalah :
12
" Akad kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribsi dana (amal/expertise)dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama."
Pada sistem musyarakah, baik berfungsi sebagai peserta modal terhadap pengusaha yang kekurangan dana untuk membiayai atau usaha. Apabila usaha yang telah di jalani mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut di bagi sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati, tetapi apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, maka kerugian di tanggung bersama secara proporsional. Adanya pertanggungan bersama ini merupakan salah satu keunikan dan kehebatan produk dengan pola bagi hasil ini, di bandingkan dengan bank konvensional yang ada, maka tidak ada bank konvensional yang ada, maka tidak ada bank konvensional yang berani memikul Resiko bersama, seperti bank syariah. Bank konvensional lebih memikirkan bagaimana cara mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa inginm tahu bagaimana nasabahnya menjalankan usahanya. Karena penyaluran dana kepada maayarakat (pembiayaan) merupakan sumber utama penghasilaqn bank sekaligus merupakan sumber Resiko terbesar, maka pimpinan perusahaan memerlukan suatu alat yang dapat berjalan dengan baik dan membantunya dalam melksanakan pembiayaan sehingga stndar akuntansi syariah sangat berperan terhadap pembiayaan masyarakat berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut.
13
Jika peranan memadai standar akuntansi syariah dapat di laksanakan secara memadai sesuai dengan syariah islam, maka pemberian pembiayaan musyarakah yang berbasis syariah akan tercapai secara memadai. Menurut standar akuntansi keuangan (SAK) No. 59 yang menyatakan bahwa : dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu baik yang sudah berjalan maupun yang baru.selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah di sepakati secara bertahap atau sekaligus pada bank (2002:59,6) Penyaluran dana kepada masyarakat (pembiayaan ) merupakan sumber utama penghasilan bank sekaligus merupakan sumber resiko bisnis terbesar, maka pimpinan perusahaan memerlukan suatu alat yang dapat berjalan dengan baik dan membantunya dalam melaksanakan pemberian pembiayaan, sehingga pelaksanaan standar akuntansi syariah sangat berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah. Kemunculan bank syariah sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank konvensional. yakni standar akuntansi syariah yang menjadi pedoman bagi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan operasional, salah satunya
penyaluran dana atau pemberian pembiayaan dan
salah satunya pembiayaan musyarakah. ( Muhammad 2002:319) Berdasarkan permasalahan yang telah di kemukakan sebelumnya, maka Hipotesis yang diajukan dalam usulan penelitian ini adalah : "Pelaksanaan
14
Standar Akuntansi Syariah Berpengaruh dalam Ketentuan Pembiayaan Musyarakah".
1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di PT Bank Syariah Mandiri. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan di teliti, maka penulis melaksanakan penelitian mulai bulan maret sampai dengan selasai
15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Syariah 2.1.1 Pengertian Akuntansi Berbicara mengenai akuntansi sebagai bagian dari informasi yang tidak terpisahkan dari suatu gugusan tugas manajemen dalam mencapai tujuan terutama dalam fungsi pengawasan dan perencanaan, dalam fungsi pengawasan tugas akuntansi sangat strategis yaitu: sebagai alat pembanding dan rencana adapun maksud dari pembanding disini yaitu di maksudkan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi sehingga manajemen dapat dengan mudah melakukan perbaikan, penilaian dan koreksi secara lebih dini. Pengertian akuntansi dapat diartikan berbagai macam sesuai dengan yang mengartikannya, ada beberapa pengertian yang dapat kita ketahui antara lain: Pengertian akuntansi menurut APB (Accounting Principle Board) statement No 4 adalah suatu kegiatan jasa, fugsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, menngenai suatu badan ekonomi yang di maksudkan untuk di gunakan dalam memilih di antara beberapa alternative.
2.1.2 Pengertian Akuntansi Syariah Pengertian akuntansi syariah menurut Muhammad (2002,146) adalah sebagai berikut :
16
"Akuntansi syariah adalah akuntansi yang di kembangkan bukan hanya dengan tambal sulam terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi merupakan, pengembangan filosofis terhadap nilai-nilai AlQuran yang di turunkan ke dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi."
Sedangkan pengertian akuntansi syariah menurut Triyuwono (2000:25) akuntansi terikat pada ketentuan syariah sehingga laporan keuangan harus sedapat mungkin memenuhi ketentuan-ketentuan syariah tersebut, oleh karena itu akuntansi syariah dapat mengikat para individu pada suatu jaringan etika dalam rangka menciptakan realitas sosial (menjalankan bisnis) yang mengandung nilai tauhid dan ketundukan kepada ketentuan-ketentuan Allah SWT, yang merupakan rangkaian dari tujuan syariah yaitu mencapai maslahah.
2.1.3 Pengertian Standar Akuntansi Syariah Berbicara mengenai akuntansi, kita tidak cukup hanya mengerti tentang dari akuntansi itu saja. Tapi kita harus tau apa yang di maksud dengan standar akuntansi itu sendiri kemudian teknik akuntsnsi itu seperti apa. Adapun pengertian Standar Akuntansi menurut H.muchtar Mandala (1997,65) adalah sebagai berikut : "Peraturan umum yang di jabarkan dari tujuan laporan keuangan atau konsep keuangan atau konsep teoirtis akuntansi yang menjadi dasar dalam pengembangan teknik akuntansi". Akuntansi Syariah itu sendiri pada dasarnya hampir sama dengan pengertian standar akuntansi secara umum akan tetapi standar akuntansi syariah
17
lebih mengutamakan kearah pola pertanggung jawaban yang menuju keadilan, kebenaran antar sesama sesuai dengan syariah islam.
2.2 Tinjauan Umum Bank Syariah 2.2.1 Pengertian Bank Syariah Menurut Muhammad, (2004 : 2) dalam bukunya Manajaemen Dana Syariah mendefinisikan Bank Syariah sebagai berikut : "Bank
syariah
adalah
bank
yang
beroperasi
dengan
tidak
mengandalkan pada bunga". Menurut Perwataatmadja dan Antonio, (1992 : 1) dalam bukunya Apa dan Bagaimana Bank Islam mendefinisikan Bank islam sebagai berikut : "Bank islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam yang tata cara operasinya mengacu pada Al-Quran dan Hadist". Menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/148/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 menyatakan bank berdasarkan prinsip syariah adalah: "Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainya dinyatakan sesuai syariah". Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UndangUndang No. 7 tahun 1992, mendefinisikan : "Bank syariah adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha bedasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memderiakn jasa dalam lalu lintas pembayaran".
18
Dari definisi-definisi di atas dapat di simpulkan bahwa bank syariah adalah bank tanpa bunga melainkan dengan prinsip bagi hasil. Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip syariat islam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW.
2.2.2 Prinsip-Prinsip Bank Syariah Beberapa prinsip-prinsip perbankan syariah yang dikemukakan Muhammad syafi'i Antonio dalam bukunya "Bank Syariah dari teori ke Praktek" Adalah sebagai berikut : 1. Prinsip Titipan (Al-Wadiah) 2. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) 3. Prinsip Jual Beli (Al-Murabahah) 4. Prinsip Sewa (Al-Ijarah) 5. Prinsip Jasa (Al-AjrWalumullah) (Muhammad Syafe'i Antonio, 2001 : 85-131)
2.2.2.1 Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah) Wadiah menurut Muhammad Syafe'i Antonio, (2001 : 85) dalam bukunya "Bank Syariah dari Teori ke Praktik" adalah sebagai berikut : "Wadiah dapat di artikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan di kembalikan kapan saja si penitip menghendaki". Ikatan Akuntan Indonesia, dalam "standar Akuntansi Keuangan" mendefinisikan wadiah sebagai berikut :
19
"Wadiah adalah titipan nasabah yang harus di jaga dan di kembalikan
setiap
saat
apabila
nasabah
yang
bersangkutan
menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan".
2.2.2.2 Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) Secara umum prinsip bagi hasil yang banyak di terapkan dalam perbankan syariah adalah Mudharabah dan Musyarakah. a. Mudharabah Menurut Muhammad Syafe'i Antonio, (2001 ; 95) dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dari Teori ke Praktik" pengertian mudharabah sebagai berikut : "Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak yang lainnya mennjadi pengelola". Ikatan Akuntan Indonesia dalam PAPSI (Pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia) mendefinisikan Mudharabah sebagai berikut : "Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja usaha bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengeloa dana (mudharib)
untuk melakuka kegiatan usaha dengan nisbah
pembagian hasil (keuntungan atau kerugian ) menurut kesepakatan di muka".
20
b. Musyarakah Menurut Muhammad Syafe'i Antonio, (2001 : 91) dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dari Teori ke Praktik" mendefinisikan musyarakah sebagai berikut : "Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan". PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) mendefinisikan musyarakah sebagai berikut : "Musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal".
2.2.2 3 Prinsip Jual Beli (Al- Murabahah) Secara umum prinsip jual beli yang banyak di terapkan dalam perbankan syariah adalah Murabahah,salam,istishna. a. Murabahah Menurut Muhammad Syafe'i Antonio,(2001 : 101) dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dari Teori ke Praktik" mendefinisikan murabahah sebagai berikut : "Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati".
21
PAPSI
(Pedoman
Akuntansi
Perbankan
Syariah)
mendefinisikan
murabahah sebagai berikut : "Murabahah adalah akad ual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli". b. Salam Menurut Syafe'i Antonio,(2001 : 108) dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dari Teori ke Praktik" mendefinisikan salam sebagai berikut : "Salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran di lakukan di muka". PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) mendefinisikan salam sebagai berikut : "Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dibelakang. Spesifikasi barang salam si sepakati pada akad transaksi salam". c. Istishna Menurut Muhammad Syafe'i Antonio,(2001 : 113) dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dari teori ke Praktek" Mendefinisikan Istishna sebagai berikut : "Istishna Merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli menurut spesifikasi yang telah di sepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Apakah pembayaran di lakukan di muka,melalui cicilan, atau di tangguhkan sampe suatu waktu pada yang masa yang akan datang".
22
PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) mendefinisikan Istishna sebagai berikut : "Istishna adalah akad penjualan antara al-mutashni (pembeli) dan asshani (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan almashnu (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang di syaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang di sepakati".cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka tertentu".
2.2.2.4 Prinsip Sewa (AL-Ijarah) Menurut Muhammad Syafe'i Antonio, (2003 : 111) dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dari Teori ke Praktik" Ijarah adalah sebagai berikut : "Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah, sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan (Ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri". PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) mendefinisikan ijarah sebagai berikut : "Ijarah adalah akad sewa menyewa antara muajjir (lessor) dengan musta'jir (lesse) atas ma'jur (objek sewa)untuk mendapatkan imbalan atas barang yang di sewakannya".
2.2.2.5 Prinsip Jasa (Al-Ajr Walumullah)
23
Prinsip jasa ini terdiri dari Al-Wakalah, Al-Kafalah, Al-Hawalah, Ar-Rahn, dan Al-Qardh. a. Al-Wakalah Wakalah menurut Muhammad Syafe'i Antonio, (2001 : 120) dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dari Teori ke Praktek" mendefinisikan Wakalah sebagai berikut : "Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan". Ikatan Akuntan Indonesia dalam "Standar Akuntansi Keuangan" mendefinisikan wakalah sebagai berikut : "Wakalah adalah pemberian kuasa dari muwakil (pemberi kuasa atau nasabah) kepada wakil (penerima kuasa atau bank) untuk melaksanakan suatu taukil (tugas) atas nama pemberi kuasa. Akad wakalah tersebut dapat di gunakan antara lain dalam pengiriman transfer, penagihan hutang baik melalui kliring maupun inkaso dan realisasi L/C". b. Al-Kafalah Kafalah menurut Muhammad Syafe'i Antonio, (2001 : 13) dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dari Teori ke Praktik" mendefinisikan Kafalah sebagai berikut : "Kafalah merupakan jaminan yang di berikan oleh penanggung (kaafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiba pihak kedua atau yang di tanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin". Definisi menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam "Standar Akuntansi Keuangan" adalah sebagai berikut : "Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh kaafil (penjamin atau bank) kepada makful (penerima jaminan) dan penjamin
24
bertanggung jawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan. Kafalah dapat di gunakan untuk pemberian jasa bank, antara lain garansi bank, standby L/C impor, akseptasi, endosmen, dan aval". c. Ar-Rahn Menurut Muhammad Syafe'i Antonio, (2001 :128) dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dari Teori ke Praktek" adalah sebagai berikut: "Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yagn di tahan tersebut memiliki nilai yang ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya". d. Al-Hawalah Menurut Muhammad Syafe'I Antonio, (2001 : 126) mendefinisikan Al-Hawalah sebagai berikut : Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya".
e. Al-Qardh Qardh menurut Muhammad Syafe'i Antonio dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dari Teori ke Praktik" mendefinisikan Qardh sebagai berikut : "Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan". Ikatan Akuntan Indonesia dalam "Standar Akuntansi Keuangan" mendefinisikan Qardh sebagai berikut : "Pinjaman Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan
25
peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak dapat di perkenankan untuk di persyaratkan dalam perjanjian". 2.2.3 Kualitas Kredit (Pembiayaan) Menurut surat keputusan Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November tentang kualitas aktiva produktif maka kualitas kredit/pembiayan digolongkan menjadi sebagai berikut : 1. Lancar (Pass) 2. Dalam Perhatian Khusus (Special mention) 3. Kurang Lancar (Sub Standar) 4. Diragukan (Doubtfull) 5. Macet (Loss) Kredit perbankan tersebut merupakan indikasi bahwa tidak semua kredit dapat dikembalikan secara sempurna yang telah disalurkan kepada masyarakat oleh bank dari hasil penghimpunan dana masyarkat berpotensi tibul resiko.
2.2.4 Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank konvensional Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang di gunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti : KTP, NPWP, PROPOSAL, Laporan keuangan, dan Sebagainya, akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya.
26
Untuk memudahkan dalam memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.1 Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional menyangkut aspek legal, struktur organisasi, dan biayai, dan lingkungan kerja
BANK SYARIAH
BANK KONVENSIONAL
1. Melakukan investasi-investasi yang
1. Investasi yang halal dan tidak halal.
halal saja. 2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual
2. Memakai perangkat bunga
beli atau sewa. 3. Profit dan Falah Oriented (mencari kemekmuran
di
dunia
3. Profit Oriented
dan
kebahagiaan di akhirat). 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. 5. Penghimpunan dan penyaluran dana
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur 5. Tidak terdapat dewan sejenis.
harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah Sumber : Muhammad syafe'i Antonio (2001 : 34)
27
Tabel 2.2 Perbedaan dalam hal imbalan yang berdasarkan bunga dan bagi hasil BAGI HASIL
BUNGA
1. Penentuan besarnya rasio/nasabah
1. Penentuan bunga pada waktu akad
bagi hasil pada waktu akad dengan berpedoman
pada
kemungkinan
untung rugi
jumlah keuntungan yang di peroleh hasil
2. Besarnya persentase berdasrakan jumlah
2. Besar rasio bagi hasil berdasarkan
3. Bagi
dengan asumsi harus selalu untung
bergantung
uang
(modal)
yang
di
pinjamkan 3. Pembayaran bunga tetap seperti
pada
yang di janjikan tanpa petimbangan
keuntungan proyek yang dijalankan.
apakah proyek yang di jalankan oleh
Bila usaha merugi, kerugian akan di
pihak nasabah untung atau rugi.
tanggung oleh kedua belah pihak 4. Jumlah pembagian laba meningkat
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat
sekalipun
jumlah
sesuai dengan peningkatan jumlah
keuntungan berlipat atau keadaan
pendapatan
ekonomi sedang "booming"
5. Tidak
ada
yang
meragukan
keabsahan bagi hasil.
5. Eksistensi bunga di ragukan (kalau tidak di kecam) oleh semua agama, termasuk islam
Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio (2001:61)
2.2.5 Sumber dan Penggunaan Dana Bank Syariah 2.2.4.1 Sumber dana Bank Syariah
28
Pertumbuhan setiap bank sangat di pengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dana adalah uang tunai yang di miliki atau di kuasai oleh bank dalam bentuk tunai aktiva lain yang dapat segera di ubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan di tarik kembali, sekaligus ataupun secara berangsur-angsur. Menurut Ikatan akuntan Indonesia dalam "Standar Akuntansi Keuangan" mendefinisikan simpanan (deposit) sebagai berikut ; "Simpanan (deposit) adalah dana yang di percayakan oleh masyarakat (di luar bank) kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana". Untuk menghasilkan keuntungan, menurut pandangan syariah uang harus di kaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar, baik secara langsung melalui transaksi seperti perdagangan, industri manufaktur, sewa menyewa dan lain-lain, atau secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut.
29
Dengan demikian sumber dana bank Syariah menurut Zainul Arifin dalam bukunya yang berjudul "Dasar-Dasar Manajemen Bank syariah" terdiri dari : 1. "Modal Inti Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari : modal disetor, cadangan, laba ditahan. 2. Kuasi ekuitas (mudharabah account) Kausi ekuitas adalah bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. 3. Titipan (wadiah) atau simpanan tanpa imbalan (non remunerated deposit) Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang di titipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh kekuasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu. Aplikasi dana titipan ini adalah giro wadiah". 2.2.4.2 Penggunaan Dana Bank Syariah Sebagian besar pendapatan yang diperoleh bank syariah adalah dari investasi dalam bentuk pembiayaan. Dalam undang-undang No. 10 tahun 1998
30
tentang perubahan undang-undang No. 7 tahun 1992 mendefinisikan pembiayaan sebagai berikut ; "Pembiayaan berdasarkan prinsip penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesejahteraan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk mengembalikan uang atau tagihan, setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil". Dalam melakukan pembiayaan ini, selain mendapatkan keuntungan, bank juga akan berhadapan dengan resiko dari pembiayaan tersebut. Menurut Juli Irmayanto (1998:146) mendefinisikaan risiko adalah : Ketidakpastian dari kerugian finansil atau kemungkinan terjadi kerugian. Semakin besar pendapatan yang dicapai maka risiko yang dihadapi pun semakin besar. Oleh karena itu, bank harus mempersiapkan strategi dalam penggunan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan dengan tujuan untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Menurut Zaenul Arifin (2003:57) alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu Earning Assets (aktiva yang menghasilkan) dan Non Earning Assets (aktiva yng tidak menghasilkan). 1. Earning asset adalah berupa investasi dalam bentuk : a. Pembiayan berdasarkan prinsip bagi hasil (Syirkah) b. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (Al-Murabahah) c. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (Al-Ijrah)
31
d. Syrat-surat berharga syariah dan investasi lainnya. 2. Non Earning Asset terdiri dari : a. Aktiva dalam bentuk tunai (cash asset) b. Pinjaman (qard) c. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris (Premises and Equipment)
2.3 Pembiayaan Perbankan Syariah 2.3.1 Pengertian pembiayaan Pengertian pembiayaan menurut Muhammad (2004:188) Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau berdasarkan akad Mudharabah dan atau Musyarakah dan atau pembiyaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil. Berdasarkan definisi di atas dapat di artikan pula bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyaluran dana kepada masyarakat atau pihak lain yang memerlukan dana dengan imbalan berupa bagi hasil atau margin. Dalam hal ini pembiayaan yang di berikan oleh bank syariah kepada nasabahnya disebut
juga
kredit
yang
diberikan
oleh
bank
konvensional
kepada
nasabahnya,dan kredit atau pembiayaan adalah salah satu produk yang di tawarkan oleh bank kepada masyarakat (nasabah). 2.3.2 Jenis Pembiayaan Bank Syariah Kegiatan pembiayaan (financing) merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihakpihak yang merupakan deficit unit. Seperti yang dkemukakan Muhammad syafei'i
32
Antonio (2001:160) menurut sifat penggunaanya, pembiayaan dapat di bagi menjadi dua hal sebagai berikut : 1. pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang di tujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun Investasi. 2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis di gunakan untuk memenuhi kebutuhan. Zainul Arifin (2005:186) mengemukakan bahwa menurut keperluannya, pembiayan produktif dapat di bagi dalam : 1. Pembiayaan modal kerja yaitu yang di perlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan : (a). Peningkatan Produksi, baik secara kuantitatif yaiitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. (b). Untuk keperluan perdagangan atau Peningkatan Utility Of Place dari suatu barang. 2. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (Capital Goods) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan dengan itu. Pembiyaan investasi di berikan kepda nasabah untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabibitasi, perluasan usaha ataupn pendirian proyek baru. Ciri-ciri Pembiayaan investasi adalah:
33
a. Sebagai fasilitas untuk pengadaan modal b. Mempunyai perencanaan lokasi dana yang matang dan terarah c. Pada umumnya, Pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar. 2.3.3 Prinsip Kehati-hatian Pembiayaan Prinsip kehati-hatian bank merupakan landasan penting dalam pembiayaan guna berbagai kemungkinan usaha yang bermasalah. Menurut Moh Tjoekam (1999:13) dalam buku perkreditan bisnis inti bank komersil Prinsip-Prinsip tersebut meliputi: 1. Kebijakan pokok perkreditan 2. Pokok-pokok Pengaturan pemberian kredit 3. Sektor Ekonomi/ segmentasi pasar, kegiatan usaha dan debitur berisiko tinggi 4. Kredit yang perlu di hindari 5. Tata cara penilaian mutu 6. Profesionalisme dan integritas pejaat kredit.
2.3.4 Faktor-faktor dalam Pembiayaan Bank Syariah Upaya yang di lakukan untuk mengurangi resiko dengan memberikan penilaian pembiayaan oleh bank, dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya dengan mempertimbangkan faktorfaktor dalam pemberian pembiayaan tersebut. Menurut
kasmir
(2003:91)
menjelaskan
pemberian pembiayaan meliputi 5 C, diantaranya :
mengenai
prinsip-prinsip
34
1. Character Yaitu sifat atau watak calon nasabah, tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kapada bank bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang di berikan kredit benar-benar dapat di percaya. 2. Capacity Yaitu kemampuan dalam bidang usaha untuk melihat kemampuan calon, nasabah dalam membayar kredit yang di hubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. 3. Capital Yaitu mengetahui sumber-sumbrer pembiayaan yang di miliki nasaabah terhadap usaha yang di biayai oleh bank 4. Collateral Yaitu jaminan yang di berikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. 5. Condition Yaitu menilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam menganalisis layak atau tidaknya pemberian fasilitas pembiayaan di salurkan, maka perlu, di lakukan analisis atas aspek-aspek. Menurut Kasmir (2003:94) mengemukakan ada beberapa aspek yang harus di analisis sebelum pembiayaan di lakukan antara lain a. Aspek hukum
35
Dalam aspek ini tujuannya adalah untuk menilai keaslian dan kebsahan dokumen-dokumen atau surat-surat yang di miliki oleh calon pemohon pembiayaan, seperti akta notaries, izin usaha, sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya. b. Aspek pasar dan pemasaran Merupakan aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. c. Aspek keuangan Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biayai dan pendapatan yang akan di keluarkan dan di perolehnya penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. d. Aspek Teknis Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasits produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang di milikinya. e. Aspek Manajemen Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang di miliki perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. f. Aspek ekonomi sosial
36
Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan usaha yang di timbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya.
g. Aspek andal Merupakan Aspek yang menilai dampak lingkungan yang timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.
2.4 Standar Akuntansi Syariah 2.4.1 Standar Akuntansi Syariah No : 59 tentang perbankan syariah Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic Banking atau juga di sebut dengan Interest-free banking. Bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya
dalam
lalu
lintas
pembayaran
serta
peredaran
uang
yang
pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Psak No. 59 berisi tentang pengakuan dan pengukuran. Adapun karakteristik produk-produk bank syariah seperti ; Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Wadiah, Qard, Sharf serta pengakuan dan pengukuran Zakat. Psak No. 59 juga berisi penyajian komponen-komponen laporan keuangan bank syariah dan juga pengungkapan umum laporan keuangan, serta tanggal efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan lembaga syariah.
37
2.4.2 Standar Akuntansi Syariah No : 106 tentang akuntansi musyarakah Musyarakah adalah akad kerja sama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang di perkenankan oleh syariah. Di dalam musyarakah ini terdapat dua mitra yaitu : 1.
Mitra Aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tesebut
2.
Mitra Fasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah
I.A.I (Ikatan Akuntan Indonesia),2007 : 106.1 dalam "Standar Akuntansi Keuangan" Menyatakan : "Tujuan dari pernyataan standar akuntansi keuangan No.106 tentang akuntansi
musyarakah
adalah
untuk
mengatur
pengakuan,
pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah".
2.5 Pembiayaan Musyarakah 2.5.1 Pengertian Pembiayaan Musyarakah
38
Definisi pembiayaan menurut undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No 7 tahun 1992 Bab 1 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan tentang yang tertuang dalam ketentuan umum adalah : "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil." Dalam buku Bank syariah dari teori ke praktek, Muhammad syafi'i Antonio (2001:90) mengemukakan definisi pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut : "Akad kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/ekspertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan."
2.5.2 Ketentuan-ketentuan musyarakah Musyarakah adalah akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah ini, Mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru.selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Dalam pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau ativa non kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.
39
Adapun
ketentuan-ketentuan pembiayaan musyarakah adalh sebagai
berikut : 1. Akad perjanjian/ pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak dan pihak-pihak yang melakukan akad harus cakap hukum 2. Modal yang diberikan dapat berupa uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama 3. Keuntungan/kerugian harus dikuantitatifkan dengan jelas untuk menghindarkan
perbedaan
dan
sengketa
pada
waktu
alokais
keuntungan atau ketika penghentian musyarakah dan kerugian harus di bagi diantara para mitra secara proforsional menurut saham masingmasing dalam modal".
2.5.3 Landasan Syariah Secara umum landasan dasar syariah Al-Musyarakah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam Hadist yang di kutif oleh Muhammad Syafe'i Antonio (2001:95) berikut ini: Dari Abu Hurairah, Rosullullah SAW, Bersabda " Sesungguhnya Allah SWT Azza wa jalla Berfirman: aku pihak ketiga dari dua orang yang Berserikat selama salh satunya tidak mengkhianati lainnya."(HR Abu Dawud No. 2936, dalam kitab albuyu, hakim)
40
Hadist Qudsi tersebut menunjukan kecintaan Allah SWT kepada hambahambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebarsamaan dan menjauhi penghianatan.
2.5.4 jenis-jenis Pembiayaan Musyarakah Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001:91) ada dua tipe/jenis musyarakah yaitu musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). 1. Musyarakah Pemilikan adalah Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, pemilikan dua orang atau lebih berbagi pula dari keuntungan yang di hasilkan aset tersebut. 2. Musyarakah akad adalah Muyarakah akad tercipta denan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.
2.5.5 Manfaat pembiayaan Musyarakah a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah mennigkat b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi di sesuaikan dengan
41
pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread c. Pengambilan pokok pembiayaan di sesuaikan dengan cash flow / arus kas usaha nasaabah,sehingga tidak memberatkan nasabah d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar- itulah yang akan di abgikan e. Prinsip bagi dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap berapapun keuntungan yang di hasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
2.6 Peranan Pelaksanaan Standar Akuntansi Syariah Dalam Pembiayaan Musyarakah Penyaluran dana kepada masyarakat (pembiayaan) merupakan sumber utama penghasilan bank sekaligus merupakan sumber resiko bisnis terbesar, maka pimpinan perusahaan memerlukan suatu alat yang dapat berjalan dengan baik dan membantunya dalam meleksanakan pemberian pembiayaan sehingga pemahaman standar akuntansi syariah sangat berperan terhadap pembiayaan musyarakah. Kemunculan bank syariah sebagai
organisasi
yang relatif baru
menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank konvensional. Yakni standar akuntansi syariah yang menjadi pedoman bagi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan
42
operasional, salah satunya penyaluran dana atau pemberian pembiayaan dan salah satunya pembiayaan musyarakah. (Muhammad 2002:319).
43
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN
3.1
Objek Penelitian
3.1.1
Unit Penelitian Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini adalah
peranan pelaksanaan standar akuntansi syariah dalam pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah penelitian ini dilakukan pada PT Bank Syariah Mandiri. Unit penelitian yang di teliti oleh penulis adalah mengenai peranan pelaksanaan itu sendiri terhadap pembiayaan musyarakah pada bank syariah. Yang dimaksud standar akuntansi syariah menurut H. Muchtar Mandak (1997:65) "adalah Peraturan umum yang dijabarkan dari tujuan laporan keuangan atau konsep teoritis akuntansi yang menjadi dasar dalam pengembangan akuntansi”. Pengertian Musyarakah seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio (2001:90) bahwa musyarakah adalah : "Akad kerja sama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan."
Sehingga di harapkan dapat tercapainya pembiayaan musyarakah yang berbasis syariah yang di lakukan oleh bank tersebut, penelitian yang di lakukan banyak di tekankan pada perbandingan antara praktek penerapan standar akuntansi
syariah
yang
di
laksanakan
oleh
bank
syariah
dengan
membandingkannya terhadap teori-teori yang ada pada buku. Dari perbandingan
44
itu akan terlihat sejauhmana terjadinya penyimpangan penerapan standar akuntansi syariah yang ada, dan seberapa jauh penyimpangan itu menyulitkan pihak terkait. Dengan demikian dapat di ketahui sejauh mana peranan pelaksanaan standar akuntansi syariah dalam pembiayaan musyarakah.
3.1.2. Populasi dan Sampel Menurut Sugiyono (2006:72) menyatakan bahwa : “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti atau dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Sedangkan Sampel Menurut Sugiyono (2001:73) adalah : “Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi” Dalam penelitian ini, populasi sasaran yang penulis teliti adalah objek yang berhubungan dengan peranan pelaksanaan standar akuntansi syariah Dalam pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah penelitian ini dilakukan pada PT Bank Syariah Mandiri. Dengan demikian yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada di bagian akuntansi dan pembiayaan yang berjumlah 20 orang. Dalam pengambilan sampel, penulis
menggunakan metode
Non
Probability Samplingdengan jenis sampling jenuh atau sensus. Sampling Jenuh atau Sensus adalah sebuah teknik pengambilan sapel dimana semua populasi dijadikan sampel, al ini dilakukan karena populasi relatif kurng dari tiga puluh. Pengambilan sampel metode ini memungkinkan penulis untuk melakukan
45
perhitungan statistik untuk menentukan hubungan kedua variable yang akan diteliti.
3.1.5 Prosedur Pemilihan Objek Penelitian Dalam penelitian ini prosedur yang dilalui dalam memperoleh informasi mengenai objek penelitian adalah sebagai berikut : 1. Penulis melakukan studi kepustakaan guna mendapatkan pemahaman mengenai teori yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti 2. Penulis mengajukan usulan mengenai objek penelitian kepada Ketua Program Studi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan dan akhirnya penulis mendapat persetujuan mengenai objek yang akan diteliti. 3. Penulis melakukan survei di PT. Bank Syariah Mandiri sesuai dengan objek yang akan diteliti, kemudian menyusun data yang diperoleh kedalam laporan skripsi.
3.2
Metode Penelitian
3.2.1 Pendekatan Penelitian Penelitian merupakan salah satu usaha menemukan kebenaran dan pemecahan masalah yang sedang diteliti. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu metode yang tepat dan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Metode penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah metode survey dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. di mana data yang diperoleh selama penelitian akan diolah, dianalisis dan diproses dengan teori-teori yang
46
telah dipelajari. Sedangkan pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan pengujian statistik.
3.2.2 Operasional Variabel 1. Variabel Independen (Variabel X) Variabel Independen atau Variabel bebas yaitu suatu variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi variabel lain, sebaliknya variabel ini merupakan faktor penyebab yang mempengaruhi variabel lain. Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka yang menjadi variabel independen (Variabel X) adalah Peranan Pelaksanaan standar akuntansi syariah. 2. Variabel Dependen (Variabel Y) Variabel Dependen atau Variabel tak bebas adalah suatu variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau dihasilkan oleh variabel lain. Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka yang menjadi variabel dependen (Variabel Y) adalah Pembiayaan Musyarakah.
47
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel X ( Independen ) Variabel Pelaksanaan Standar Akuntansi Syariah (X)
Sub Variabel Tujuan Standar Akuntansi Keuangan Syariah
Indikator
1. Pengakuan Musyarakah
a. Pada saat akad perjanjian b. Akhir akad perjanjian Pengakuan hasil usaha a. Pengukuran investasi Musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yagn diserahkan a. Menyajikan halhal yang terkait dengan ussaha musyarakah dalam laporan keuangan a. Pengungkapan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah
c. 2. Pengukuran Musyarakah
3. Penyajian Musyarakah
4. Pengungkapan Musyarakah
(Sumber IAI,2007:106.
Skala Ordinal
Ordinal
Ordinal
Ordinal
48
Tabel 3.2 Operasional Variabel Y (Dependen) Variabel Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah
Sub Variabel Ketentuan dalam pembiayaan musyarakah 1. Akad perjanjian
2. Kontribusi modal
3. Kesepakatan untung/rugi
Indikator
a. Pernyataan ijab dan qabul b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum a. Mitra dan bank sama-sama menyediakan modal a. Laba diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha b. Rugi diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal
Skala Ordinal
Ordinal
Ordinal
(Sumber Muhammad, 2003 : 83-90)
3.2.2
Sumber Data Penelitian
Data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini adalah Data Primer, yaitu data yang iperoleh dari pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh penulis pada objek tempat penelitian dilakukan. Data ini diperoleh dari hsil obervasi langsung, wawancara, dan penyebaran angket kepada pihak yang terkait.
49
3.2.3
Teknik Pengumpulan Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : 1. Penelitian Lapangan Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan riset lapangan (Field Research). Riset ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada objek yang akan diteliti. Untuk memperoleh data primer ini, penulis menggunakan cara yaitu : a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pejabat yang berkompeten. b. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membagikan pertanyaan secra tertulis kepada responden yang telah dipilih. 2. Penelitian Kepustakaan Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan riset kepustakaan (Library Research). Riset ini dilakukan dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari laporan-laporan, buku-buku teks, catatan kuliah, tulisan-tulisan ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.
50
3.2.4
Instrumen Penelitian
Pada prinsipnya penelitian merupakan suatu aktivitas pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam dengan menggunakan alat ukur yang tepat dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Alat ukur penelitian ini biasanya dinamakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan data. Dalam melakukan penelitian ini, instrumen yang penulis gunakan adalah wawancara dengan pejabat yang berkompeten, observasi langsung terhadap objek penelitian dan menyebarkan kuesioner kepada responden.
3.2.5
Model Penelitian
Model penelitian merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Sesuai dengan topik yang diteliti, maka model penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 3.1 Model Penelitian Pelaksanaan Standar Akuntansi Syariah (X)
Pembiayaan Musyarakah (Y)
(X) Bila digambarkan secara sistematis hubungan variabel tersebut adalah sebagai berikut : Y = f(X) Di mana : X = Pelaksanaan standar akuntansi syariah Y = Pembiayaan musyarakah f = Fungsi
51
3.2.6
Metode Analisis Data
3.2.6.1 Analisis Data Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami, dan interprestasikan. Data yang dianalisa merupakan data hasil pendekatan survey penelitian dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Adapaun analisis data yang dilakukan penulis antara lain : 1. Analisis deskriptif, digunakan untuk mengetahui sejauh mana peranan Pelaksanaan standar akutansi syari’ah dan pembiayaan musyarakah. 2. Analisis Asosiatif, digunakan untuk membahas data kuantitatif. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis koefisiensi korelasi rank, yang pengukuran menggunakan skala ordinal. Teknik pengukuran yang digunakan untuk mengubah data kualitatif yang diperoleh dari jawaban kuesioner menjadi suatu ukuran data kuantitatif adalah summated rating method yaitu the likert scale, yang merupakan suatu pengukuran skala ordinal (Siegel, 1997, 250). Penggunaan teknik ini membedakan lima ukuran alternatif jawaban dengan bobot nilai untuk masing-masing alternatif jawaban sebagai berikut : Tabel 3.2 Ukuran Alternatif Jawaban Kuisioner Bobot nilai Pilihan jawaban A = Sangat positif B = Positif C = Cukup positif D = Tidak Positif E = Sangat tidak positif
Pertanyaan positif 5
Pertanyaan negatif 1
4 3 2 1
2 3 4 5
52
Untuk menilai besarnya Peranan pelaksanaan standar akuntansi syariah (variabel X), maka penulis menggunakan statistik dengan pendekatan kuantitatif dalam melakukan penghitungan angket. Di mana dari penghitungan tersebut akan diperoleh mean (rata-rata) dari variabel X. Kemudian, nilai mean tersebut dibandingkan dengan kriteria penilaian yang akan ditentukan oleh penulis berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil penilaian kuesioner, dengan rumus berikut ini :
Me
X
i
n
(Sumber: Sugiyono, 2006:57)
Di mana : X
= Mean
xi
= Jumlah nilai variabel X
n
= Jumlah responden Nilai terendah dan tertinggi tersebut, masing-masing penulis ambil dari
banyaknya pertanyaan dalam angket dikalikan dengan nilai terendah (1) dan nilai tertinggi (5) yang telah penulis tetapkan. Di mana nilai terendah dari variabel X adalah 15 dan nilai tertinggi adalah 75. Atas dasar nilai terendah dan tertinggi tersebut, maka ditetapkan kriteria untuk variabel X (Pelaksanaan standar akuntansi syariah), sebagai berikut :
53
Nilai 15-26 dirancang untuk kriteria “tidak baik”
Nilai 27-38 dirancang untuk kriteria “kurang baik”
Nilai 39-50 dirancang untuk kriteria “cukup baik”
Nilai 51-62 dirancang untuk kriteria “baik”
Nilai 63-75 dirancang untuk kriteria “sangat baik”. Untuk menilai besarnya Pembiayaan Musyarakah (variabel Y), maka
penulis menggunakan cara yang sama dengan penilaian terhadap variabel X. Di mana dari penghitungan tersebut akan diperoleh mean (rata-rata) dari variabel Y dan dibandingkan dengan kriteria penilaian yang akan ditentukan oleh penulis berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil penilaian kuesioner, dengan rumus berikut ini :
Me
Y
i
n
(Sumber: Sugiyono, 2006:57)
Di mana : Y = Mean yi
= Jumlah nilai variabel Y
n
= jumlah responden
Nilai terendah dan tertinggi tersebut, masing-masing penulis ambil dari banyaknya pertanyaan dalam angket dikalikan dengan nilai terendah (1) dan nilai tertinggi (5) yang telah penulis tetapkan. Di mana nilai terendah dari variabel Y adalah 15 dan nilai tertinggi adalah 75. Atas dasar nilai terendah dan tertinggi tersebut, maka ditetapkan kriteria untuk variabel Y ( Pembiayaan musyarakah ), sebagai berikut :
54
Nilai 15-26 dirancang untuk kriteria “tidak baik”
Nilai 27-38 dirancang untuk kriteria “kurang baik”
Nilai 39-50 dirancang untuk kriteria “cukup baik”
Nilai 51-62 dirancang untuk kriteria “baik”
Nilai 63-75 dirancang untuk kriteria “sangat baik”
3.2.8
Proses Penelitian Penelitian ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara
terus menerus, terencana dan sistematis dengan maksud untuk mendapatkan pemecahan masalah. Oleh karena itu langkah-langkah yang diambil dalam penelitian haruslah tepat dan saling mendukung antara komponen satu dengan komponen lainnya. Menetapkan Topik Penelitian
Latar Belakang Penelitian
Identifikasi Masalah
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Pembahasan Penelitian
Hasil Penelitian Pengujian Hipotesis Kesimpulan dan Saran
