BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Dalam setiap aktivitas yang mendatangkan manfaat tentu tidak akan lepas dari yang namanya risiko, karena pada dasarnya manfaat dan risiko adalah dua hal yang saling berkaitan. Dunia perbankan juga potensial mengalami permasalahan berupa sengketa (dispute) baik yang terjadi antara bank dengan nasabah atau sengketa yang terjadi antar bank.1 Sengketa tersebut akan membawa dampak yang negatif bagi kedua belah pihak yang bersengketa jika tidak segera diatasi. Non Performance Financing atau pembiayaan bermasalah di BSM Pekalongan saat ini belum begitu menunjukkan penurunan. Hal ini sudah terjadi sejak tahun 2012, Rasio Non Performing Finance (NPF) net BSM di kuartal pertama 2012, NPF BSM sudah 0,86%. Namun, di kuartal pertama tahun ini malah meningkat jadi 1,55%.
Meskipun demikian, pihak BSM
berupaya untuk menurunkan angka tersebut. Pembiayaan bermasalah yang tidak segera diselesaikan berpotensi dapat menimbulkan masalah lain. Selain merugikan pihak perbankan, masalah tersebut juga bisa menimbulkan kerugian bagi nasabah yang lain. untuk itu, pihak perbankan perlu mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
1
Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 187.
1
2
Proses penyelesaian sengketa yang sudah sejak lama dikenal adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Namun upaya tersebut cenderung menambah masalah baru karena sifatnya yang win-lose, tidak responsif serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk itu, sangat penting bagi pihak bankir, nasabah, dan pihak-pihak terkait serta masyarakat secara umum mengetahui berbagai alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa secara garis besar penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi dan penyelesaian melalui jalur litigasi. Namun terkadang upaya melalui jalur nonlitigasi ini menemui jalan buntu karena permasalahan yang dihadapi bersifat rumit sehingga pihak bank memutuskan untuk melakukan penyitaan. Hal ini diharapkan agar nasabah sadar dan segera melunasi hutangnya. Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau melalui jalur hukum. Dalam keadaaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa akan saling berlawanan. Penyelesaian sengketa dengan model seperti ini tidak direkomendasikan. Walaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian ini semata-mata hanya sebagai jalan terakhir setelah alternatif lain dinilai tidak memberikan hasil yang diharapkan. Selama ini yang berperan sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa adalah lembaga peradilan. Namun, putusan yang diberikan pengadilan belum mampu memberikan kepuasan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung memuaskan satu
3
pihak saja. Pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas sesuatu, maka pihak tersebut akan dimenangkan oleh pengadilan. Sebaliknya, pihak yang tidak mampu mengajukan bukti bahwa ia memiliki hak terhadap sesuatu, maka pihak tersebut pasti dikalahkan oleh pengadilan, meskipun secara hakiki pihak tersebut memiliki hak. Dalam konteks ini, penyelsaian sengketa
melalui
pengadilan
menuntut
pembuktian
formal
tanpa
menghiraukan kemampuan para pihak dalam mengajukan alat bukti. Menang kalah merupakan hasil akhir yang akan dituai para pihak, jika sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan. Konsekuensi menang kalah inilah yang kemudian menimbulkan ketidakpuasan salah satu pihak terhadap putusan pengadilan. Karena merasa tidak adil terhadap suatu putusan, biasanya pihak yang kalah akan menggunakan upaya hukum selama ia masih diberikan kesempatan oleh suatu sistem hukum. Akibatnya, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama. Di sisi lain, sering ditemukan praktik bahwa biaya yang dikeluarkan pihak bersengketa terkadang melebihi jumlah nilai dari objek harta yang dipersengketakan. Hal ini tentunya akan membawa dampak negatif pada renggangnya hubungan silahturahmi di antara para pihak yang bersengketa. Sehubungan dengan hal itu, maka perlu dicari cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien. Alternatif Dispute Resolution (ADR) merupakan salah satu model penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan yang diantaranya meliputi negosiasi, mediasi dan arbitrase.
4
Penggunaan ADR ini sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensi dan tujuan masa yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Penerapan ADR di Indonesia khususnya di perbankan syariah sudah mulai diterapkan karena dianggap lebih menguntungkan dan juga sudah ditetapkan dalam undang-undang. Namun setiap bank tentunya memiliki kebijakan tersendiri dalam menangani kasus sengketa pembiayaannya dengan memilih seluruh atau sebagian dari prosedur dalam alternatif dispute resolution. Maka dari itu, penulis terdorong untuk melakukan pengamatan agar mengetahui lebih jelas mengenai penerapan alternatif penyelesaian sengketa dalam
pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri dan
menjabarkan dalam Tugas Akhir dengan judul Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Penanganan Sengketa Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KC Pekalongan).
B. Rumusan Masalah Guna memudahkan pemahaman tentang materi yang akan dibahas, maka diperlukan adanya batasan-batasan masalah yang secara sistematis dirumuskan sebagai berikut. 1. Apa tujuan dari penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pekalongan?
5
2. Bagaimana mekanisme penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pekalongan? 3. Apa saja kendala yang dihadapi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pekalongan dalam menerapkan ADR sebagai solusi penyelesaian sengketa pembiayaan?
C. Batasan Masalah Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri. Mengingat banyaknya produk pembiayaan yang dikelola oleh BSM, maka penulis membatasi penelitian ini pada pembiayaan personal/perseorangan saja agar bisa lebih fokus dan terarah.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. a. Untuk mengetahui tujuan dari penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) untuk menangani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pekalongan. b. Untuk mengetahui mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) untuk menangani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pekalongan.
6
2. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. a. Secara praktis Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang penanganan pembiayaan bermasalah di bank syariah. Selain itu, dapat digunakan masyarakat sebagai media informasi tentang implementasi Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pekalongan. b. Secara teoritis Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Alternative Dispute Resolution (ADR) untuk menangani pembiayaan bermasalah di bank syariah dan sebagai tambahan referensi bagi perpustakaan serta tambahan informasi bagi mahasiswa di bidang perbankan syariah juga semua pihak yang membutuhkannya.
E. Penegasan Istilah Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman terhadap judul Tugas Akhir ini, maka penulis menyertakan penegasan istilah. Adapun penegasan istilah dari judul Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut. 1. Alternative Dispute Resolution Alternative Dispute Resolution merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan (ordinary court) dimana proses
7
penyelesaian sengketanya adalah negosiasi, mediasi dan arbitrase.2 Alternative Dispute Resolution ini juga telah diatur dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 2. Penanganan Penanganan
adalah
proses,
cara,
perbuatan
menangani,
penggarapan suatu masalah atau peristiwa.3 3. Sengketa Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.4 4. Pembiayaan Bermasalah Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan nasabah atau debitur tidak mampu memenuhi kewajiban terhadap bank sesuai dengan akad perjanjian.5
F. Telaah Pustaka Guna melengkapi teori dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan beberapa sumber baik berupa buku karangan ahli maupun penelitian sebelumnya. Penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama. Penulis menganalisa dari sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan sebuah 2
Suyud Margono, Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternatif Dispute Resolution (ADR), (Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 36-37. 3 http://kbbi.web.id/. Diakses pada tanggal 10 Juni 2014 pukul 16.58. 4 Nurnaningsih Amriani, Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 13. 5 Untung Budi, Kredit Perbankan di Indonesia, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hlm. 65.
8
penelitian yang benar-benar ilmiah. Sumber-sumber tersebut di antaranya adalah sebagai berikut. Menurut Mahmudah dalam TA yang berjudul Penyelesaian Kredit Macet Murabahah di Bank Muamalat Indonesia, menyatakan bahwa pihak BMI dalam penyelesaian kredit macet melakukan dua hal yaitu mengevaluasi nasabah dan mengelompokkan account, apabila setelah dievaluasi nasabah masih ada harapan untuk menyelesaikan kreditnya maka akan dilakukan revitalisasi. Namun jika tidak ada harapan maka diselesaikan melalui jaminan.6 Sedangkan Muchammad Chairul Umam dalam TA yang berjudul Mekanisme
Penanganan
Pembiayaan
Macet
di
Perusahaan
Federal
International Finance (FIF) cabang Pekalongan, menyatakan bahwa pihak perusahaan dapat dikatakan telah menerapkan sistem kekeluargaan karena memberikan keleluasaan bertanggungjawab. Maksudnya adalah pihak nasabah tetap diberikan kesempatan untuk melunasi pembiayaan hingga maksimal 3 bulan dan bertindak tegas apabila tidak ada itikad baik dari nasabah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dari pihak perusahaan.7 Hal senada juga diungkapkan Cundriani dalam TA yang berjudul Pembiayaan Bermasalah dengan Menggunakan Hak Tanggungan dan Penyelesaiannya di BMT Bahtera Pekalongan pada Tahun 2009, mengatakan penyelesaian pembiayaan di BMT Bahtera menggunakan tindakan penyehatan 6
Mahmudah, Penyelesaian Kredit Macet Murabaha di Bank Muamalat Indonesi, (STAIN Pekalongan 2009), TA tidak diterbitkan. 7 Muchammad Chairul Umam, Mekanisme Penanganan Pembiayaan Macet di Perusahaan Federal International Finance (FIF) Cabang Pekalongan, (STAIN Pekalongan 2010), TA tidak diterbitkan.
9
melalui
Rescheduling,
Reconditioning,
Restructuring
dan
Bantuan
Manajemen. Apabila cara tersebut tidak berhasil maka BMT Bahtera melakukan lelang melalui KPKNL (kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).8 Hal lain juga dijelaskan Nila Nafilah dalam TA yang berjudul Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Murabahah di KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang, bahwa apabila tahap penanganan dan penyelamatan pembiayaan tidak berhasil dan anggota tetap tidak bisa melunasi pembiayaan maka pihak KJKS akan melakukan penyelesaian pembiayaan dengan cara sebagai berikut, menjual barang jaminan, menyita barang jaminan yang senilai dengan nilai jaminan dan penghapusan utang/ PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).9 Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut, maka jelaslah bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis ini berbeda. Penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada penyelesaian pembiayaan sedangkan penulis lebih mengkhususkan penelitian pada alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan bank syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah. Agar lebih jelas, perbedaan penelitian penulis dengan penelitianpenelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
8
Cundriani, Pembiayaan Bermasalah dengan Menggunakan Hak Tanggungan dan Penyelesaiannya di BMT Bahtera Pekalongan pada Tahun 2009, (STAIN Pekalongan 2011), TA tidak diterbitkan. 9 Nila Nafilah, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Murabahah di KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang, (STAIN Pekalongan 2013), TA tidak diterbitkan.
10
Tabel 1.1 Ringkasan Penelitian terdahulu No. 1.
Nama
Judul
Jenis
Peneliti
Penelitian
Penelitian
Mahmudah
Hasil Penelitian
Perbedaan
Penyelesaian
Field
Penyelesaian kredit
Penelitian ini
Kredit Macet
Research
macet dilakukan
lebih menitik
Murabahah di
(Pendekatan melalui dua hal
beratkan
Bank
Kualitatif)
yaitu mengevaluasi
teknik
Muamalat
nasabah dan
penyelamatan
Indonesia
mengelompokkan
pembiayaan
account, apabila
dan
setelah dievaluasi
penggunaan
nasabah masih ada
second way out
harapan untuk
sebagai
menyelesaikan
penyelesaian
kreditnya maka akan kredit macet. dilakukan
Sedangkan
revitalisasi. Namun
penulis
jika tidak ada
memfokuskan
harapan maka
pada alternatif
diselesaikan melalui
penyelesaian
jaminan.
sengketa di luar pengadilan.
2.
Muchamma
Mekanisme
Field
Pihak nasabah tetap
Penelitian
d Chairul
Penanganan
Research
diberikan
Muchammad
Umam
Pembiayaan
(Pendekatan kesempatan untuk
Chairul Umam
Macet di
Kualitatif)
melunasi
lebih
Perusahaan
pembiayaan hingga
mengarah pada
Federal
maksimal 3 bulan
mekanisme
International
dan bertindak tegas
upaya
11
No.
Nama
Judul
Jenis
Peneliti
Penelitian
Penelitian
Hasil Penelitian
Perbedaan
Finance (FIF)
apabila tidak ada
penyelamatan
cabang
itikad baik dari
pembiayaan
Pekalongan
nasabah.
secara kekeluargaan, sedangkan penulis meneliti lebih luas pada tindakan penyelesaian sengketa tanpa melalui jalur pengadilan
Cundriani
3.
Pembiayaan
Field
Penyelesaian
Penelitian ini
Bermasalah
Research
pembiayaan di BMT
berisi tentang
dengan
(Pendekatan Bahtera
tindakan
Menggunakan
Kualitatif)
menggunakan
penyelamatan
Hak
tindakan penyehatan
yang diakhiri
Tanggungan
melalui
dengan
dan
Rescheduling,
penyelesaian
Penyelesaiann
Reconditioning,
melalui
ya di BMT
Restructuring dan
jaminan
Bahtera
Bantuan
(proses lelang),
Pekalongan
Manajemen. Apabila sedangkan
pada Tahun
cara tersebut tidak
penulis
2009
berhasil maka BMT
meneliti
Bahtera melakukan
tentang
lelang melalui
penerapan
12
No.
Nama
Judul
Jenis
Peneliti
Penelitian
Penelitian
Hasil Penelitian KPKNL (kantor
Perbedaan alternatif
Pelayanan Kekayaan penyelesaian Negara dan Lelang)
sengketa agar tidak terjadi proses lelang.
Nila Nafilah
4.
Strategi
Field
Apabila tahap
Penelitian ini
Penanganan
Research
penanganan dan
berfokus pada
Pembiayaan
(Pendekatan penyelamatan
strategi
Bermasalah
Kualitatif)
pembiayaan tidak
penyelamatan
pada Produk
berhasil dan anggota
dan
Pembiayaan
tetap tidak bisa
penyelesaian
Murabahah di
melunasi
pembiayaan
KJKS Mitra
pembiayaan maka
melalui
Sejahtera
pihak KJKS akan
jaminan
Subah Batang
melakukan
sedangkan
penyelesaian
penulis
pembiayaan dengan
meneliti teknik
cara sebagai berikut,
penyelesaian
menjual barang
sengketa
jaminan, menyita
melalui
barang jaminan yang alternatif senilai dengan nilai
penyelesaian
jaminan dan
sengketa atau
penghapusan utang/
Alternatve
PPAP (Penyisihan
Dispute
Penghapusan Aktiva
Resolution
Produktif)
13
G. Kerangka Teori Untuk mendukung dalam penyusunan Tugas Akhir ini, maka penulis perlu merujuk dari beberapa buku yang relevan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, diantaranya adalah: Muhammad Rifa’i dalam buku Ilmu Fiqh Islam Lengkap, menuliskan bahwa hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan barang tersebut dengan jumlah yang sama.10 Iswi Hariyani dalam bukunya yang berjudul Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet menerangkan agunan merupakan salah satu unsur pemberian kredit. Apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.11 Hasanudin Rahmat dalam buku yang berjudul Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia menjelaskan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, pada dasarnya terdapat dua jenis jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaaan.12 Jaminan perorangan (personal guarantee) adalah jaminan yang berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga, guna
10
Muhammad Rifa’i, Ilmu Fiqh Islam Lengkap, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm.
415. 11
Iswi Hariyani, Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 33. 12 Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 177.
14
menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi). Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan, baik dari si debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi).13 Begitu juga dengan Abdul Ghofur Anshori melalui bukunya yang berjudul Perbankan Syariah di Indonesia menerangkan tentang tindakan yang dilakukan bank syariah sebagai langkah penyelamatan dana yang mengalami indikasi kerugian usaha sebelum terjadinya sengketa. Tindakan yang dilakukan bank syariah sebagai langkah penyelamatan dana yang mengalami indikasi kerugian usaha sebelum terjadinya sengketa adalah sebagai berikut.14 1. Melalui proses revitalisasi atau penyehatan pembiayaan meliputi penjadwalan kembali (rescheduling), penataan kembali (restructuring), perubahan persyaratan (reconditioning) dan bantuan manajemen. 2. Penyelamatan melalui jaminan, tindakan ini dapat dilakukan pihak bank apabila upaya revitalisasi tidak dapat dilakukan karena nasabah sudah tidak lagi memiliki usaha dan sudah tidak kooperatif lagi dengan bank. Upaya penyelesaian melalui jaminan ini dilakukan dengan penyerahan jaminan secara sukarela untuk dijual, melalui eksekusi riil jaminan, serta 13 14
Hasanuddin Rahman., Ibid, hlm. 177. Abdul Ghofur Anshori., Op.cit, hlm. 184-187.
15
memintakan bantuan badan arbitrase yang akan diteruskan ke Pengadilan negeri untuk mendapatkan pengesahan sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial. 3. Melalui proses litigasi, tindakan ini dilakukan sebagai upaya terakhir yang dilakukan bank untuk pengembalian kembali sejumlah modalnya yang dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan pidana, gugatan perdata serta permohonan kepailitan. The last resort dari suatu penyelesaian sengketa adalah melalui lembaga peradilan. Pengadilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang bragama Islam, yang berdasarkan pasal 49 Huruf I menjelaskan bahwa kewenangan pengadilan agama diperluas termasuk bidang Ekonomi Syariah. Dalam pasal ini juga dijelaskan yang dimaksud bidang Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syaraiah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.15 Menurut Zainul Arifin, bila kemacetan tersebut akibat kelalaian, pelanggaran atau kecurangan nasabah, maka bank dapat meminta agar nasabah menyelesaikan segera, termasuk menyerahkan barang yang
15
Abdul Ghofur Anshori., Op.cit, hlm. 210 - 211.
16
diagunkan kepada bank. Bila penyelesaian di luar pengadilan tidak dapat dicapai, maka bank dapat menempuh saluran hukum. Dalam hal ini ada dua cara yang ditempuh, yaitu pengadilan negeri atau badan arbitrase.16 Hal yang sama juga dinyatakan oleh Jimmy J. Sembiring bahwa setiap terjadi sengketa antara nasabah dengan bank, harus diselesaikan oleh para pihak dan para pihak mempunyai dua pilihan, yakni menyelesaikan sengketa tersebut ke pengadilan atau menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan.17 Dalam sebuah hadist nabi Muhammad saw bersabda : “Barangsiapa yang mendapati hartanya berada pada seseorang yang dinyatakan bangkrut atau pada seseorang yang benar-benar telah pailit, maka dia lebih berhak atas hartanya itu daripada orang lain”(HR. Jamaah). Dalam hadist lain dikatakan bahwa Nabi saw bersabda mengenai seseorang yang bangkrut: ”Apabila didapati sesuatu barang di sisinya dan belum berubah, maka barang itu adalah menjadi hak pemiliknya yang telah menjual kepadanya”(HR Imam Muslim dan Naa’i).18 Dari Ka’ab bin Malik, “Sesungguhnya Nabi saw pernah menyita harta milik Muadz lalu beliau menjualnya untuk membayar hutangnya”(HR Imam Daruquthni).19
16
Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Azka Publisher, 2009), hlm. 261. 17 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), hlm. 120. 18 Zainul Arifin., Op.cit, hlm. 261. 19 Op.cit, hlm. 26.
17
Menurut Suyud Margono,20 kecenderungan memilih Alternative Dispute Resolution (ADR) oleh masyarakat didasarkan atas pertimbangan : pertama, kurang percaya pada sistem pengadilan dan pada saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan menggunakan sistem arbitrase dibanding dengan pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan arbitrase; dan kedua, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase khususnya BANI mulai menurun yang disebabkan banyaknya klausul-klausul arbitrase yang tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan mengikuti dengan klausul kemungkinan pengajuan sengketa ke pengadilan jia putusan arbitrasenya tidak berhasil diselesaikan. Dengan kata lain, tidak sedikit kasus-kasus sengketa yang diterima oleh pengadilan merupakan kasuskasus yang sudah diputus oleh arbitrase BANI. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dengan cara ADR merupakan alternatif yang menguntungkan. Menurut Abdul Manan,21 alternatif penyelesaian sengketa telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam undang-undang ini dijelaskan tentang bentukbentuk
ADR
yaitu
Konsultasi,
Negosiasi
(perundingan),
Konsiliasi
(pemufakatan), Mediasi (penengahan), dan Pendapat atau Penilaian Ahli.
20
Suyud Margono, ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 82. 21 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 442.
18
Suyud Margono dalam bukunya yang berjudul Penyelesaian Sengketa Bisnis
Alternative
Dispute
Resolution
(ADR)
menjelaskan
tentang
karakteristik/prosedural ADR meliputi :22 1. Prosedur Cooperative Decision Making (pengambilan keputusan secara kooperatif) meliputi Konsiliasi, pertemuan pertukaran informasi dan negosiasi. 2. Bantuan Pihak Ketiga (Neutral-third Party) berupa bantuan membangun hubungan, bantuan prosedural dan bantuan subtansial. 3. Pihak ketiga pengambil keputusan, terbagi menjadi dua yaitu bantuan yang tidak mengikat dan bantuan yang mengikat. Menurut Muhammad Asro’ dan Muhammad Kholid, sebenarnya dengan memilih upaya ADR pihak yang bersengketa seharusnya mengacu pada kontraknya sendiri (jika ada), yaitu klausul kontrak yang menunjuk pada penggunaan pihak ketiga untuk membantu jika negosiasi tidak berhasil, yaitu jasa-jasa baik, mediasi dan konsiliasi di satu pihak dan arbitrase di pihak lain. Masing-masing dengan tata cara penangannya sendiri sesuai dengan rules of procedure yang berlaku.23 Muhammad Syafi’i Antonio juga menyatakan hal yang senada bahwa jika terjadi perselisihan pendapat, baik penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian, kedua pihak akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah menurut ajaran Islam. Meskipun demikian, tetap saja ada 22
Suyud Margono, Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR): Teknik Strategi dalam Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 37- 40. 23 Muhammad Asro’ dan Muhammad Kholid, Fiqih Perbankan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 169.
19
kemungkinan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Terjadinya keadaan seperti dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam kehidupan dunia ekonomi, haruslah diantisipasi dengan cermat.24
H. Metodologi Penelitian Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian dalam tugas akhir ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.25 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka untuk mengetahui perbandingan mengenai praktik alternative dispute resolution di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan dengan sumber data yang ada seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sumber data primer serta data sekunder lainnya berupa arsip pembiayaan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan sebagainya. 2. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi pemerintah yang berkaitan dengan
24 25
13.
Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, Op.cit, hlm. 213-214. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.
20
masalah yang sedang diteliti.26 Dalam hal ini, undang-undang atau peraturan yang akan ditelaah yaitu peraturan mengenai penyelesaian sengketa di Bank Syariah Mandiri Pekalongan dengan menggunakan Alternative Dispute Resolution (ADR). Dengan pendekatan ini penulis akan memberikan suatu gambaran mengenai implementasi Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan masalah tersebut. 3. Sumber Data Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari data yang diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dokumen, buku-buku dan responden. Responden yaitu orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik lisan maupun secara tertulis.
27
Data yang digunakan oleh penulis sebagai pusat
informasi adalah sebagai berikut. a. Data Primer Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) yaitu hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.28 Data tersebut berupa Peraturan Otoritas Jasa
26
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 182. 28 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Op.cit, hlm. 36. 27
21
Keuangan, Peraturan Bank Indonesia dan peraturan lain yang berkaitan. b. Data Sekunder Jenis data sekunder adalah jenis data penelitian yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat memperkuat data pokok.29 Sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini berasal dari referensi yang memuat informasi tentang pembiayaan bermasalah dan penanganannya. Referensi tersebut dapat berupa arsip pembiayaan dan panduan penanganan pembiayaan bermasalah. Selain itu, penulis juga menggali data yang diperoleh dari sumber-sumber lain, seperti informasiinformasi lain yang berkaitan erat dengan topik yang dibahas oleh penulis sebagai pendukung kelengkapan data. 4. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut. a. Studi Pustaka Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap sumber-sumber data, baik data primer maupun data sekunder. Penelusuran sumber-sumber data tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan ataupun melalui media internet
29
Op.cit, hlm. 37.
22
b. Metode Wawancara/ Interview Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua orang pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (interviewee).30 Kegiatan wawancara ini dimaksudkan untuk mencari data pendukung dari data yang ada. Dalam Hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Dony Apep dan Bapak Briyan selaku bagian R3/Penanganan pembiayaan bermasalah serta Bapak Wahyudi Sutrisno Area Supervisor Mikro (ASM). c. Studi Dokumen Studi dokumen yaitu cara pengumpulan data melalui pencarian tentang catatan peninggalan tertulis seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.31
Dokumen ini merupakan
sumber informasi yang penting. Dalam hal ini, penulis menggunakan dokumen-dokumen yang berasal dari Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan. Dokumen yang dimaksud berupa dokumen perjanjian (akad), Surat pemberitahuan, surat peringatan (SP) dan dokumen lain yang berkaitan.
30
Burhan Bungin. Metode Penelitian Kualitatif. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm. 155. 31 Winarso Surachman, Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah, (Bandung: Transito, 1972), hlm. 28.
23
5. Analisis Data Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk
yang lebih
mudah dibaca dan diinteprestasikan. Dalam
menganalisis data yang telah didapat penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian diuraikan dan dikumpulkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif adalah teknik analisa yang memberikan gambaran atau pemaparan atas hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan.
I. Sistematika Pembahasan Gambaran umum mengenai Tugas Akhir yang penulis lakukan tersusun menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling terkait satu sama lain. Adapun sistematika pembahasan penulisan Tugas Akhir ini adalah : BAB I :
PENDAHULUAN
berisi
tentang
pendahuluan
yang
menggambarkan secara umum tentang seluruh rangkaian laporan penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika laporan penelitian.
24
BAB II :
LANDASAN TEORI dalam bab ini dijelaskan tentang sekilas tentang pengertian sengketa, tujuan penyelesaian sengketa, landasan hukum penyelesaian sengketa, pengertian alternatif penyelesaian sengketa, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, dan peraturan otoritas jasa keuangan yang mengatur tentang
lembaga
penyelesaian
sengketa
pembiayaan
bermasalah. BAB III :
GAMBARAN UMUM TENTANG BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PEKALONGAN meliputi; visi misi Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan, nilai-nilai perusahaan Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan, struktur
organisasi
Bank
Syariah
Mandiri
Cabang
Pekalongan, produk-produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan. BAB IV :
ANALISIS, bab ini merupakan pokok dari penelitian yang berupa analisis terhadap implementasi pelaksanaan alternatif penyelesaian
sengketa
untuk
mengatasi
pembiayaan
bermasalah serta tujuan penerapannya di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan. BAB V :
PENUTUP, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran-saran untuk Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan.
