BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kemampuan mereka mendapat akses dan kemampuan untuk dapat menggunakan pelayanan publik. Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai sebuah proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang bersifat individual maupun kelompok. Dalam pemberian pelayanan tidak boleh tercipta perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan diskrimasi pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, manajemen pelayanan perlu pula mendapat pembenahan melalui keterbukaan dan kemudahan prosedur, penetapan tarif yang jelas dan tersedianya tempat pengaduan keluhan masyarakat serta tersedianya sistem pengawasan terhadap pelaksanan prosedur. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat (pemerintah), meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat , mahal dan melelahkan. Permintaan akan pelayanan tersebut biasanya jauh melebihi kemampuan pemerintah untuk dapat memenuhinya. Hal ini dikarenakan pemusatan segala xv
urusan publik hanya kepada negara dan urusan pelayanan publik yang demikian kompleks mustahil dapat diurus secara menyeluruh oleh institusi negara
(sentralisasi).
Oleh
karena
itulah
kemudian
dicetuskan
ide
desentralisasi, yang mencoba menggugat kelemahan yang ada pada wilayah sentralisasi tersebut. Salah satu bentuk lain, upaya dari pemerintah dalam memperbaiki pelayanan terhadap publik yakni dengan Reformasi pelayanan publik. Kerangka desentralisasi melalui pemberian otonomi kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan sendiri selain dipandang positif dari sisi efektifitas
manajemen
pemerintahan,
pelaksanaan
desentralisasi
juga
dipandang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang memungkinkan setiap warga negara untuk menentukan sendiri nasib dan mengapresiasikan keinginannya secara bebas. 3 Mengingat tujuan kebijakan desentralisasi sendiri yaitu untuk menciptakan suatu sistem pembagian kekuasaan antar daerah yang mapan dimana pemerintah pusat dapat meningkatkan kapasitas, memperoleh dukungan masyarakat, dan mengawasi pembagian sumber daya dengan adil. Desentralisasi yang juga merupakan bentuk pelaksanaan dari demokrasi lokal dengan memanfaatkan keefektifitasan pemerintah daerah pada akhirnya juga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di
3
Setiyono Budi, Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi, Semarang: Puskodak Undip, 2004,hlm 205
xvi
daerah. Surakarta sebagai kota yang bertumpu pada aspek jasa dan perdagangan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi daerah dengan image dimana partisipasi yang kreatif dan dinamis akan mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik yang sejati. Berbagai pelayanan publik telah dilakukan reformasi oleh pemerintah kota Surakarta. Antara lain dari penertiban pedagang kaki lima, penataan ruang terbuka hijau, pelayanan kesehatan masyarakat, percepatan pembuatan KTP-KK dan pemberian Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta. Pemberian Reward dan punishment terhadap pegawai yang berprestasi maupun sebaliknya adalah cara dari mantan Walikota Surakarta (Joko Widodo) untuk peningkatan kinerja Pegawai Negeri Surakarta. Oleh karenanya akan dibahas lebih lanjut seberapa besar peran pelayanan publik dari pemerintah Kota Surakarta mengenai Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta, sebagai perwujudan reformasi kinerja pegawai negeri Kota Surakarta dalam aspek pelanyanan publik. New Public Service sebagai paradigma terbaru dari administrasi publik meletakkan
pelayanan
publik
sebagai
kegiatan
utama
administrator
Negara/daerah. Kemampuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, bagi kepala Negara/daerah dapat meningkatkan kepercayaan publik/rakyat kepada mereka.
xvii
Dinas-dinas daerah merupakan organisasi pelayanan publik di tingkat daerah yang melaksanakan urusan otonomi yang dilimpahkan ke daerah. Salah satunya yakni dinas pendidikan yang menjalankan funsi koordinatif, regulator dan perencanaan. Sekolah-sekolah merupakan organisasi yang menjalankan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat. Selanjutnya sekolah-sekolah mengelola murid dan guru-guru serta secara langsung menjalankan fungsi pengajaran dan pendidikan. Disamping pentingnya profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik, didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni penting juga memperhatikan taraf hidup masyarakat sebagai indikasi keberhasilan optimalisasi service pemerintah daerah khususnya dalam pemberian jasa pelayanan publik. Selama tiga tahun, anggaran pendidikan bagi warga Kota Solo terus meningkat. Pada tahun 2009 sebesar Rp 336,3 miliar, tahun 2010 meningkat menjadi Rp 441,8 miliar, dan 2011 sebesar Rp 471,5 miliar. 4 Pun sampai saat ini Pemerintah kota Surakarta belum mempunyai regulasi yang mengatur jaminan atas hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan dasar secara cuma-cuma. Padahal dengan besarnya alokasi dana tersebut jika dikelola dengan baik dapat mengoptimalkan pengadaan berbagai program serta peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Masyarakat pun akan dipermudah dalam mengakses pendidikan.
4
Kompas, Sonya Hellen Sinombor, Inovasi Populis dari Solo, Senin 21 Maret 2011
xviii
Berdasarkan hasil kajian dari Lembaga Swadaya Masyarakat PATTIRO (Pusat Telaah Informasi Regional Surakarta) masih mahalnya biaya sekolah dengan berbagai alasan dari mulai untuk pengadaan les tambahan, pengadaan buku ajar, Kegiatan ekstrakulikuler dan adanya peningkatan status sekolah, serta adanya program-program unggulan masing-masing sekolah. Adanya pungutan atau sumbangan ini disayangkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah sudah mencanangkan sekolah gratis namun orang tua siswa masih saja dipungut biaya lain-lain. Seharusnya dengan adanya sekolah gratis orang tua siswa diperingan dengan biaya sekolah yang setiap tahun “merangkak” naik. Lemahnya akuntabilitas dan transparansi dari pihak sekolah sehingga masyarakat tidak mengetahui kebutuhan yang riil untuk operasional sekolah. Meninjau kembali penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai buku pendamping dari buku ajar sehingga diperlukan evaluasi penggunaan LKS. Karena masyarakat khawatir siswa terlalu kebanyakan materi dan tugas yang dibawa ke rumah. Untuk jenjang SD sangat penting dibuatkan kebijakan rayonisasi sehingga siswa yang bersekolah berasal dari lingkungan sekitar. Hal ini diperlukan untuk mencoba mengenalkan siswa dan berinteraksi sosial dengan lingkungan. Pemberian tunjangan insentif guru yang berbeda-beda antara sekolah favorit dan sekolah biasa. Sehingga menyebabkan kecemburuan sosial antara guru yang ditugaskan di sekolah biasa dan favorit. Masih belum adanya Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan untuk mengurangi persoalan pendidikan yang semakin lama semakin xix
komplek. Peran komite sekolah yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, karena selama ini justru menjadi pihak yang memberikan legitimasi kebijakan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). 5 Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Keberhasilan suatu bangsa dalam mewujudkan mimpi negara kesejahteraan salah satunya dengan berhasilnya sektor pendidikan tersebut. Dengan terjaminnya pendidikan di suatu
bangsa,
maka
hal
tersebut
merupakan
manifestasi
terhadap
pembentukan aktor-aktor penyelenggara pemerintahan di masa yang akan datang. Sehinga diperlukan adanya jaminan sosial atas hak warga negara di bidang pendidikan. Jaminan sosial ini juga mampu mengubah paradigma masyarakat, bahwa pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapatkan oleh masyarakat mampu. Sebagaimana telah digagas oleh para pendiri negara Republik Indonesia dalam merumuskan cita-cita bernegara melalui UUD 1945, dalam usaha mewujudkan negara kesejahteraan yang berbunyi “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Juga tercermin dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 31 khususnya di ayat (4) yang berbunyi: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya
5
Audiensi LSM PATTIRO (Pusat Telaah Informasi Regional Surakarta), Disdikpora Surakarta 16 Oktober 2009
xx
dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional.” Belum optimalnya dana pendidikan yang dialokasikan dalam APBD yakni 20% sesuai amanat UUD 1945, oleh karenanya pemerintah kota Surakarta mengeluarkan kebijakan mengenai penyelenggaraan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta demi tercapainya tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk merubah pola pikir masyarakat bahwa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi hanyalah untuk kaum berada. Disamping itu demi mewujudkan tujuan strategis dari dinas pendidikan Surakarta yang antara lain meningkatkan iman dan taqwa lewat pembiasaan, pengenalan agama yang dianut, serta pembiasaan etika dalam pergaulan, sehingga secara bertahap terwujud kehidupan yang agamis, penuh toleransi, dapat menghargai sesama umat beragama dan berbudi pekerti dalam pergaulan. Meningkatkan sumber daya manusia agar mempunyai kecerdasan yang tinggi, mampu berkreasi dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lewat proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan sehingga mampu menjuarai lomba-lomba kreatifitas, memiliki nilai akademis tinggi, serta mampu menciptakan teknologi tepat guna. Meningkatkan kegembiraan berolah raga sesuai potensi masing-masing lewat pembelajaran dan pelatihan olahraga sehingga terwujud masyarakat yang gemar olahraga, mampu menguasai event-event olahraga serta hidup sehat. xxi
Meningkatkan semangat kompetitif yang sehat, baik dalam bidang agama, keolahragaan dan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Menanamkan nilai-nilai budaya daerah Surakarta lewat proses pembelajaran, pelatihan dan pembiasaan sehingga terwujud kehidupan sosial yang tetap mencerminkan budaya adiluhung.
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka
permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai beikut : 1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Bantuan Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta (BPMKS)? 2. Apa saja hambatan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS)? 3. Upaya apa saja untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS)? C.
Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Tujan Obyektif a. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan Kebijakan Pelayanan Publik mengenai pemberian Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta xxii
oleh Pemerintah Kota Surakarta. b. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik mengenai pemberian Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta oleh Pemerintah Kota Surakarta c. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik mengenai pemberian Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta oleh Pemerintah Kota Surakarta 2. Tujuan Subyektif Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tugas akhir penulisan hukum, guna memenuhi salah satu syarat kelengkapan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Gadjah Mada.
D. Manfaat Penelitian 1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya 2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam managemen pemberian bantuan pendidikan masyarakat kota Surakarta demi mewujudkan pelayanan publik yang baik 3. Merupakan rekomendasi bagi penelitian lebih lanjut dengan sudut pandang yang berbeda mengenai pelayanan publik dalam managemen pemberian
xxiii
bantuan pendidikan masyarakat kota Surakarta. E. Keaslian Penelitian Keaslian penelitin dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumny atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Berdasarkan penelusuran yang telah dilaksanakan pennulis di beberapa sumber perpustakaan, baik itu perpustakaan fakultas hukum dan pasca sarjana UGM. Adapun hasil penelitian ilmiah yang memiliki relevansi terhadap penulisan tesis ini adalah tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaan Pelayanan Publik Oleh Dinas Kesehatan
Kota
Yogyakarta
Berkaitan
Dengan
Perwujudan
Good
Governance.” Dengan rumusan masalah: Apakah dinas kesehatan kota yogyakarta telah melaksanakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaan pelayanan publik oleh dinas kesehatan kota Yogyakarta berkaitan dengan perwujudan good governance? Kemudian penelitian oleh Johny Harry Isabela Patty dengan judul “Fungsi Pemerintah Daerah di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta Dalam Memberikan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan.” Dengan rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan fungsi pemerintah daerah di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan publik guna
meningkatkan
kualitas
pendidikan?
Kendala
dan
upaya
apa
xxiv
yangdihadapi oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pendidikan? Disamping itu penelitian yang sejenis dilakukan oleh Mudagdo dengan judul penelitian”Fungsi Dinas Pendidikan Propinsi DIY Setelah Berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Konteks Pelayanan Masyarakat”. Dengan rumusan masalah: Mampukah Dinas Pendidikan Propinsi DIY setelah berlakunya UU No 32 Tahun 2004 melaksanakan fungsi dalam Konteks Pelayanan Masyarakat? Kendala dan upaya apa saja yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan Propinsi DIY yang dihadapi setelah berlakunya UU No 32 Tahun 2004 melaksanakan fungsi dalam Konteks Pelayanan Masyarakat?
Mencermati hasil penelitian di atas, tesis yang penulis susun memiliki karakteristik (keaslian penelitian) sendiri. Dalam penulisan ini yang menjadi pokok kajian adalah: Bagaimana pelaksanaan kebijakan Bantuan Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta berdasarakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ? kemudian Apa saja hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta ? serta Upaya apa saja untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta ? Hanya identik dalam hal meneliti tentang bagaimana proses pelayanan publik dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
xxv
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
xxvi
