BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah, Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kota Yogyakarta merupakan unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan. Kedudukan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah, dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Dengan demikian, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, penerapan status BLUD pada UPT Pukesmas adalah BLUD Unit Kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, khususnya bidang kesehatan bisa berjalan optimal, fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Penerapan PPK-BLUD Unit Kerja diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau
1
2
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang telah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Unit Kerja diberikan berupa fleksibilitas atau keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan
bangsa,
sebagai
pengecualian
dari
ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Berdasarkan PSAP Nomor 11 Paragraf 19 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian, selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD), BLU/BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisator membawahinya. Kemudian, paragraf 20 menyebutkan bahwa selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Negara yang dipisahkan, BLU/BLUD merupakan entitas pelaporan. Dengan demikian, UPT Puskesmas BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan
pada
Dinas
Kesehatan
yang
secara
organisatoris
membawahinya. Sebagai entitas akuntansi, UPT Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan
3
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan, (PSAP Nomor 11 Paragraf 06 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 61 Paragraf 116 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan menggunakan basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, maupun ekuitas dana. Kemudian berdasarkan PSAP Nomor 11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, entitas dengan pengelolaan BLUD menggunakan Basis Akrual dalam penyusunan laporan keuangannya. Basis akrual mengakui pendapatan-Laporan Operasional (LO), beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA), belanja dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berbasis kas, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Realitas kondisi saat ini basis akuntansi yang digunakan UPT Puskesmas ialah belum berbasis akrual dan masih berbasis kas menuju akrual. Di samping itu, UPT Puskesmas belum mempunyai sistem akuntansi dalam menyusun laporan keuangannya. Untuk itu, penelitian ini akan mendesain sistem akuntansi, khususnya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, sehubungan dengan telah ditetapkannya UPT Puskesmas Kota Yogyakarta yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4
1.2
Rumusan Permasalahan Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang telah ditetapkan untuk menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) masih menggunakan basis kas dalam menyusun laporan keuangannya.
1.3
Fokus Penelitian Sugiyono (2014) salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian
kuantitatif menyatakan bahwa gejala dari suatu objek itu sifatnya tunggal dan parsial. Dengan demikian, peneliti dapat menentukan variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan) sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel
penelitian, tetapi
keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Menurut Sugiyono (2013) karena terlalu luasnya masalah dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel yang disebut dengan batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini dilaksanakan agar hasil penelitian mendapatkan temuan yang lebih fokus dan mendalami permasalahan, serta untuk menghindari penafsiran yang berbeda.
5
Sistem akuntansi sangat dibutuhkan untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk memudahkan pengelolaan keuangan perusahaan atau organisasi. Penelitian ini berfokus pada desain penyusunan laporan keungan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kota Yogyakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).
1.4
Pertanyaan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebelumnya dalam penelitian
ini dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu: bagaimanakah desain sistem akuntansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan, utamanya pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kota Yogyakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), agar dapat menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku?
1.5
Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian ini adalah: mendesain sistem akuntansi yang berbasis akrual dalam penyusunan laporan
keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan, utamanya pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kota Yogyakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6
1.6
Motivasi Penelitian Penelitian ini dilandasi motivasi untuk mengidentifikasi permasalahan dan
kebutuhan dalam merumuskan kebijakan akuntansi dan mendesain sistem akuntansi, khususnya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, sehubungan dengan telah ditetapkannya UPT Puskesmas Kota Yogyakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
1.7
Kontribusi Penelitian Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan, praktis, dan
penyusunan kebijakan sebagai berikut. 1) Kontribusi Keilmuan Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang tertarik dalam bidang kajian desain sistem akuntansi khususnya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 2) Kontribusi Praktis Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kota Yogyakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah mengenai kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi khususnya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.
7
3) Kontribusi Penyusunan Kebijakan Sebagai bahan masukan bagi Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kota Yogyakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam merumuskan kebijakan akuntansi dan penyusunan sistem akuntansi khususnya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas.
1.8
Proses Penelitian Secara singkat, tahapan penelitian dapat digambarkan sebagai berikut.
2. Tujuan Penelitian
3. Pondasi Teoritikal
1. Pertanyaan Penelitian
4. Metoda Penelitian
5. Temuan dan Analisis
Sumber: Pedoman Umum Penulisan Tesis (Maksi FEB UGM, 2014) Gambar 1.1 Proses Penelitian Studi Kasus
8
1.9
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan dalam tujuh bab
sebagai berikut. BAB 1: PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, kontribusi penelitian, proses penelitian, dan sistematika penulisan. BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi landasan teoritis sebagai kerangka berfikir untuk melaksanakan investigasi, yaitu berisis mengenai teori badan layanan umum, sistem akuntansi, konsep akuntansi, laporan keuangan, dan kode rekening. BAB 3: LATAR BELAKANG KONSTEKSTUAL PENELITIAN Bab ini menjelaskan secara deskriptif tentang objek penelitian secara selektif, aplikasi teori, dan konsep untuk mendapatkan pemahaman yang spesifik mengenai karakteristik objek penelitian terkait dengan perspektif teori dan konsep yang digunakan pada bab sebelumnya, yaitu berisi mengenai gambaran umum BLUD UPT Puskesmas Kota Yogyakarta, fungsi UPT Puskesmas, perincian tugas UPT Puskesmas, struktur organisasi pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas, dan karakteristik bisnis puskesmas. BAB 4: RANCANGAN PENELITIAN Bab ini berisi hal-hal yang berhubungan dengan pengambilan data dan analisis data penelitian yang meliputi rasionalitas penelitian, pemilihan objek penelitian, jenis sumber, dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.
9
BAB 5: PEMAPARAN TEMUAN INVESTIGASI KASUS Bab ini berisi temuan-temuan dalam investigasi yang menggambarkan fakta-fakta untuk dapat menjawab tujuan penelitian. BAB 6: ANALISIS DAN HASIL INVESTIGASI KASUS Bab ini memuat, secara ringkas tetapi lengkap, mengenai latar belakang, cara dan hasil penelitian, serta menjelaskan secara mendalam mengenai hasil yang diperoleh dan implikasinya. BAB 7: RINGKASAN, KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI Bab ini berisi ringkasan penelitian dan rekomendasi yang merupakan aksi praktikan (secara organisasional dan manajerial) yang sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian.
10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Badan Layanan Umum
2.1.1 Definisi Badan Layanan Umum Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014, dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 79 tahun 2013, Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas. Tujuan pembentukan Badan Layanan Umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 pasal 69 ayat (7) disebutkan bahwa BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan
11
memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Fleksibiltas merupakan keleluasaan pengelolaan atau barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum. Peningkatan atau perubahan bentuk kelembagaan BLUD UPT Puskesmas mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan peningkatan status tersebut diharapkan UPT Puskesmas dapat dikelola secara bisnis lebih efisien dan efektif, tetapi tidak membebani pelayanan kepada masyarakat. Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat diberikan status secara penuh ataupun bertahap dengan melihat kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bersangkutan.
2.1.2 Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BLUD dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta, yang dimaksud dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan
yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan
bangsa,
sebagai
Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
pengecualian
dari
ketentuan
12
Pola Pengelolaan Keuangan BLUD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam penerapan PPK-BLUD pada SKPD atau Unit Kerja harus dipenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Berikut perincian dari persyaratannya: 1. Persyaratan substantif, terpenuhi apabila tugas dan fungsi SKPD atau unit kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semibarang/jasa publik (quasipublic goods). 2. Persyaratan teknis, terpenuhi apabila: a. kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD atas rekomendasi sekretaris daerah untuk SKPD atau kepala SKPD untuk Unit Kerja; dan b. kinerja keuangan SLPD atau Unit Kerja yang sehat. 3. Persyaratan administratif, terpenuhi apabila SKPD atau Unit Kerja membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi: a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; b. pola tata kelola; c. rencana strategi bisnis; d. standar pelayanan minimal; e. laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan; dan
13
f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum terdiri atas: 1. Perencanaan dan Penganggaran Pada tahap perencanaan BLUD menyusun Renstra Bisnis BLUD yang mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA. Kemudian, tahap penganggaran BLUD menyusun RBA yang berpedoman kepada renstra bisnis BLUD. RBA disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya. 2. Pelaksanaan Anggaran a. DPA-BLUD DPA-BLUD mencakup: pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, dan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan. DPABLUD disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
14
b. Pengelolaan Kas Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan: (1) perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas, (2) pemungutan pendapatan atau tagihan, (3) penyimpanan kas dan mengelola rekening bank, (4) pembayaran, (5) perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek, dan (6) pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD. c. Pengelolaan Piutang dan Utang BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD. Kemudian, BLUD dapat memberikan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. d. Investasi BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD. e. Kerja Sama Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
15
f. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat. g. Pengelolaan Barang Barang inventaris milik BLUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar perimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan. h. Surplus dan Defisit Anggaran Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran, sedangkan defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran. i. Penyelesaian Kerugian Kerugian pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah. j. Penatausahaan Penatausahaan BLUD paling sedikit mencakup: pendapatan/biaya, penerimaan/pengeluaran, utang/piutang, persediaan, aset tetap dan inventaris, dan ekuitas dana.
16
3. Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban BLU menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktik bisnis yang sehat, dan setiap transaksi keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bab XIII Pasal 116 ayat (1) disebutkan bahwa BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bab XIII Pasal 116 Ayat (2) menyebutkan bahwa Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, maupun ekuitas dana. Ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal tidak terdapat standar akuntansi, maka BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Ayat (4) menyebutkan bahwa BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan daerah.
17
Pasal 117 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai dengan jenis layanannya. Ayat (2) menyebutkan bahwa kebijakan akuntansi BLUD digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya. Mengenai laporan keuangan BLUD terdiri atas: a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu; b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode; c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD, dan diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pada pasal 120 disebutkan bahwa setiap triwulan BLUD-Unit kerja menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD
18
melalui kepala SKPD, paling lambat lima belas hari setelah periode pelaporan berakhir. Setiap semesteran dan tahunan BLUD-Unit kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri atas laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui kepala SKPD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah, paling lambat dua bulan setelah periode pelaporan berakhir. Penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
2.2
Sistem Akuntansi
2.2.1 Definisi Sistem Akuntansi Mulyadi (2001) menyimpulkan bahwa sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Romney (2006), sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem hampir selalu terdiri atas beberapa subsistem kecil, yang setiap subsistem melakukan fungsi khusus penting untuk mendukung sistem yang lebih besar. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang
19
dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2001). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, sistem akuntansi pemerintah adalah rangkaian sistemik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
2.2.2 Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Berdasarakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum, sistem akuntansi badan layanan umum adalah serangkaian prosedur manual ataupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan badan layanan umum. 1. Ragam sistem akuntansi badan layanan umum, yaitu terdiri atas: a. sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi; b. sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap; dan
20
c. sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (unit cost) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial. 2. Tujuan merancang sistem akuntansi keuangan badan layanan umum Sistem akuntansi keuangan badan layanan umum dirancang agar paling sedikit menyajikan: a. informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu; b. informasi tentang kemampuan Badan Layanan Umum untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama satu periode; c. informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama satu periode; d. informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan e. informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan. 3. Karakteristik sistem akuntansi keuangan badan layanan umum Sistem akuntansi keuangan badan layanan umum menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK/standar akuntansi industri spesifik badan layanan umum. Sistem akuntansi keuangan badan layanan umum memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. basis akuntansi yang digunakan pengelolaan keuangan badan layanan umum adalah basis akrual; b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
21
c. sistem akuntansi badan layanan umum disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. 4. Tahapan penyusunan sistem akuntansi BLU, yaitu: Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Lampiran Dua tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, tahapan dalam penyusunan sistem akuntansi di lingkungan organisasi pemerintah daerah, yaitu: a. identifikasi prosedur; Tahapan penyusunan sistema akuntansi BLUD dimulai dari memahami proses bisnis pada UPT BLUD khususya terkait siklus pengelolaan keuangan BLUD. Berdasarkan siklus tersebut, tim penyusun sistem akuntansi BLUD mengidentifikasi prosedur-prosedur apa saja yang harus dibuat. b. menentukan pihak-pihak terkait; Setelah prosedur-prosedur teridentifikasi, ditentukan pihak-pihak yang terkait pada prosedur masing-masing. Setiap pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan. c. menentukan dokumen terkait; Setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, langkah selanjutnya ialah mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada prosedur sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen mana yang valid untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal.
22
d. menentukan jurnal standar; dan Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan, tim penyusun menelaah SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan penelaahan tersebut, tim penyusun menentukan jurnal debet dan kredit yang akan digunakan untuk mencatat. e. menuangkannya dalam langkah teknis. Langkah terakhir dalam penyusunan sistem akuntansi BLUD ialah menyusun langkah teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut memberlakukan dokumen-dokumen yang terkait. Selain itu, diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansi pada setiap bagan alur atau transaksi yang membutuhkan pencatatan.
2.3
Konsep Akuntansi
2.3.1 Pedoman Akuntansi Pedoman akuntansi untuk UPT Puskesmas yang telah menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan
BLUD
ialah
menggunakan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Sebagaimana dinyatakan dalam PSAP Nomor 11, organisasi yang membawahi UPT Puskesmas, yaitu Dinas Kesehatan yang menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam penyusunan laporan keuangannya, laporan keuangan UPT Puskesmas
23
BLUD disusun menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 juga. Hal ini sesuai dengan Lampiran 1 PSAP Nomor 11 Paragraf 21 yang berbunyi: ”Konsolidasi laporan keuangan BLU/BLUD pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahinya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLU/BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahinya”. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Paragraf 121 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD juga menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan BLUD-Unit Kerja untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
2.3.2 Entitas Akuntansi Pihak yang melaksanakan proses akuntansi dibagi menjadi dua entitas, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Berdasarkan Kerangka Konseptual Paragraf 21 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Paragraf 22 menyebutkan bahwa entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri atas:
24
1. pemerintah pusat; 2. pemerintah daerah; 3. setiap kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat; dan 4. satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 11 Paragraf 15, entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Dalam hal ini, yang dimaksud entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan
perundang-undangan
wajib
menyajikan
laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Dalam hal ini, yang dimaksud entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 11 Paragraf 19 menyatakan bahwa selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD), BLU/BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya. Dengan demikian, UPT Puskesmas BLUD adalah entititas akuntansi karena UPT Puskesmas BLUD adalah penerima anggaran belanja dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan. Di samping itu, laporan keuangan UPT
25
Puskesmas BLUD dikonsolidasikan kepada Dinas Kesehatan yang secara organisatoris membawahinya. Sebagai entitas akuntansi, UPT Puskesmas BLUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Hal ini dinyatakan dalam PSAP Nomor 11 Paragraf 6 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian yang berbunyi: “Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan”.
2.3.3 Basis Akuntansi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Paragraf 116 Ayat 2 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan menggunakan basis akrual. Jadi, basis akuntansi yang digunakan oleh UPT Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah basis akrual, yaitu mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan,
belanja
dalam
pelaporan
pelaksanaan
anggaran
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Basis akrual ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya, basis ini juga sesuai dengan basis akuntansi yang digunakan oleh Dinas Kesehatan.
26
Berdasarkan definisi akuntansi akrual seperti yang dinyatakan dalam Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat dua basis akuntansi yang akan digunakan dalam pencatatan akuntansi di Puskesmas, yaitu basis akrual dan basis kas. Dengan demikan, akan terdapat dua jenis jurnal untuk melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi dalam sistem akuntansi puskesmas. Pertama ialah jurnal yang akan mencatat transaksi-transaksi secara akrual khususnya transaksi yang terkait rekening neraca dan laporan operasional. Untuk selanjutnya, jurnal jenis ini akan disebut Jurnal LO/Neraca. Kedua ialah jurnal yang akan mencatat transaksi-transaksi yang merupakan realisasi anggaran berdasarkan basis kas. Jurnal ini melengkapi jurnal LO ketika suatu transaksi yang dicatat merupakan transaksi realisasi anggaran (LRA) yang ditandai dengan adanya aliran kas masuk (pendapatan LRA) dan aliran kas keluar (belanja). Untuk selanjutnya, jurnal jenis ini akan disebut Jurnal LRA. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pencatatan transaksi Jurnal LO dan Jurnal LRA. Berikut uraiannya: 1. Jurnal Laporan Operasional (LO) Jurnal LO digunakan untuk mencatat transaksi terkait Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LO dan Beban. Jurnal LO ini nantinya akan menghasilkan Laporan Operasional (LO) dan Neraca yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi dengan Jurnal LO dan mengetahui mana yang dicatat di debit dan mana yang dicatat di kredit. Kita harus mengetahui saldo normal dari tiap rekening melalui persamaan akuntansi.
27
Saldo normal berhubungan dengan posisi rekening di dalam persamaan akuntansi. Rekening yang berada di posisi kiri bersaldo normal debit. Akun yang berada di posisi kanan bersaldo normal kredit. Debit berarti sisi kiri dan yang berada pada sisi kiri persamaan akuntansi adalah kelompok Aset. Dengan demikian, rekening yang masuk ke dalam kelompok Aset akan dicatat di sisi debit dengan syarat nilainya positif. Apabila nilai dari kelompok Aset tersebut negatif, aset akan dicatat pada sisi lawannya, yaitu kredit. Kredit berarti sisi kanan dan yang berada pada sisi kanan persamaan akuntansi adalah kelompok Kewajiban dan Ekuitas. Dengan demikian, rekening yang masuk ke dalam kelompok Kewajiban dan Ekuitas akan dicatat di sisi kredit dengan syarat nilainya positif. Apabila nilai dari kelompok Kewajiban dan Ekuitas tersebut negatif, aset akan dicatat pada sisi lawannya, yaitu debit. 2. Jurnal Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Jurnal LRA merupakan jurnal berbasis kas. Jurnal LRA digunakan untuk mengakui adanya realisasi anggaran atas Pendapatan-LRA dan Belanja. Jurnal LRA ini nantinya akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Jurnal LRA ini digunakan untuk merekam realisasi anggaran selama periode berjalan. Selama periode berjalan, sebuah transaksi akan dicatat menggunakan jurnal LRA jika transaksi tersebut memenuhi dua syarat berikut: a.
terdapat arus kas masuk atau arus kas keluar, dan
b.
merupakan realisasi anggaran bagi entitas bersangkutan. Adanya realisasi anggaran, baik realisasi pendapatan maupun realisasi
belanja, akan mempengaruhi nilai Perubahan SAL. Hal ini merujuk pada
28
Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Paragraf 62 yang menyatakan: “Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah”. (Kerangka Konsepual Paragraf 62). “Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. (Kerangka Konseptual Paragraf 62). Dengan demikian, setiap terjadi penjurnalan atas realisasi anggaran, rekening lawannya adalah rekening Perubahan SAL.
Ketika menjurnal
pendapatan LRA dengan mendebit “Perubahan SAL” dan kredit “PendapatanLRA”, “Perubahan SAL” tersebut akan dijelaskan sebagai penambahan SAL. Selanjutnya ketika menjurnal belanja dengan mendebit “Belanja” dan mengkredit “Perubahan SAL”, hal ini artinya terdapat pengurangan SAL ketika belanja dilakukan. Berikut ini disajikan jurnal standar yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan LO dan Pendapatan LRA.
Pengakuan atas Pendapatan LO Akibat Telah Terhimpunnya Pendapatan JURNAL LRA (Basis Kas) Tidak ada jurnal karena tidak terdapat aliran kas masuk
JURNAL LO/NERACA (Basis Akrual) Dr. KAS
xxxx
Cr.PIUTANG/PENDAPATAN-LO
xxxx
29
Pengakuan atas Pendapatan LRA Akibat Telah Diterimanya Kas JURNAL LRA (Basis Kas) Dr. PERUBAHAN SAL
JURNAL LO/NERACA (Basis Akrual)
xxxx
Dr. KAS
Cr. PENDAPATAN-LRA
xxxx
xxxx
Cr.PIUTANG/PENDAPATAN-LO
Berikut ini disajikan jurnal standar yang berkaitan dengan pengakuan Beban dan Belanja. Pengakuan Beban Akibat Telah Timbulnya Kewajiban JURNAL LRA (Basis Kas)
JURNAL LO/NERACA (Basis Akrual)
Tidak ada jurnal karena tidak terdapat aliran kas
Dr. BEBAN
xxxx
masuk Cr. HUTANG
xxxx
Pengakuan atas Belanja Akibat Telah Dibayarkannya Kas JURNAL LRA (Basis Kas)
Dr. BELANJA
xxxx
Cr. PERUBAHAN SAL
JURNAL LO/NERACA (Basis Akrual)
Dr. HUTANG
xxxx
Cr. KAS
xxxx
xxxx
Dengan adanya Jurnal Laporan Operasional dan Jurnal Laporan Realisasi Anggaran, setiap kali terjadi transaksi atau aktivitas keuangan, fungsi akuntansi di Puskesmas harus mencatatnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi untuk menyusun LO, Neraca, dan LRA. Berikut
xxxx
30
beberapa catatan penting ketika hendak melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal. a. Setiap transaksi atau aktivitas keuangan pasti dicatat menggunakan Jurnal LO, kecuali pencatatan anggaran hanya dilakukan menggunakan Jurnal LRA. b. Apabila suatu transaksi atau aktivitas keuangan menyebabkan arus kas masuk atau arus kas keluar dan merupakan realisasi anggaran bagi entitas bersangkutan, maka selain dicatat menggunakan Jurnal LO dicatat juga menggunakan Jurnal LRA.
2.3.4 Konsep Home Office Branch Office (HOBO) Berdasarkan Modul Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum, konsep Home Office (Kantor Pusat) dan Branch Office (Kantor Cabang) atau yang sering disebut HOBO tidak hanya terdapat di instansi swasta, tetapi juga terdapat di instansi pemerintahan termasuk Pemerintah Daerah. Struktur akuntansi di pemerintah daerah menggunakan konsep HOBO dan PPKD bertindak sebagai kantor pusat, serta SKPD bertindak sebagai kantor cabang. Dalam konteks lingkungan Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan bertindak sebagai kantor pusat dan UPT Puskesmas BLUD bertindak sebagai kantor cabang. Antara kantor pusat dan kantor cabang akan terdapat banyak transaksi internal. Contoh transaksi internal antara Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas ialah pemberian Uang Persediaan (UP). Dalam hal ini, Dinas Kesehatan memberikan
31
sejumlah uang kepada bendahara pengeluaran UPT Puskesmas yang akan digunakan oleh UPT Puskesmas untuk memenuhi kebutuhan belanjanya. Dari sisi Dinas Kesehatan, arus kas keluar tersebut bukan merupakan beban. Begitu pula dari sisi UPT Puskesmas, arus kas masuk tersebut bukan merupakan pendapatan. Hal ini dikarenakan arus kas masuk dan keluar tersebut masih berada dalam satu entitas. Sebagai konsekuensi dari konsep HOBO ini, diperlukan kontrol pencatatan antara Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas melalui rekening resiprokal (reciprocal account) yang akan menjadi rekening jembatan untuk mencatat transaksi-transaksi internal antara Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas. Rekening resiprokal tersebut adalah Rekening RK UPT Puskesmas (Rekening Koran UPT Puskesmas) yang ada di Dinas Kesehatan dan Rekening RK Dinas Kesehatan (Rekening Koran Dinas Kesehatan) yang ada di SKPD. Rekening RK UPT Puskesmas terdapat dalam kelompok Aset di Neraca Dinas Kesehatan, sedangkan Rekening RK Dinas Kesehatan terdapat dalam kelompok Ekuitas di Neraca UPT Puskesmas. Pada saat terdapat aliran aset dari Dinas Kesehatan ke UPT Puskesmas, seolah-olah Dinas Kesehatan memberikan tambahan modal atau investasi kepada UPT Puskesmas sehingga rekening RK UPT Puskesmas di sisi Aset Dinas Kesehatan akan bertambah dan rekening RK Dinas Kesehatan di sisi ekuitas UPT Puskesmasn juga bertambah. Ketika terdapat aliran aset dari UPT Puskesmas ke Dinas Kesehatan, seolah-olah UPT Puskesmas mengembalikan modal atau investasi kepada Dinas Kesehatan sehingga rekening RK-UPT Puskesmas di sisi
32
Aset Dinas Kesehatan akan berkurang dan rekening RK-Dinas Kesehatan di sisi ekuitas UPT Puskesmas juga berkurang.
2.4
Laporan Keuangan Berdasarkan PSAP Nomor 01 Paragraf 09 Peraturan Pemerintah Nomor 71
tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksitransaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan UPT Puskesmas BLUD terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sementara itu, laporan finansial terdiri atas Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam setiap laporan keuangan harus diidentifikasikan secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan. Informasi laporannya sebagai berikut:
33
1. nama entitas atau sarana identifikasi lainnya; 2. cakupan entitas; 3. periode yang dicakup; 4. mata uang pelaporan; dan 5. satuan angka yang digunakan.
2.5
Kode Rekening Menurut Mulyadi (2001), kode adalah suatu rerangka (framework) yang
menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Dalam sistem pengolahan data akuntansi , kode memenuhi berbagai tujuan, yaitu: 1. mengidentifikasi data secara unik; 2. meringkas data; 3. mengklasifikasi rekening atau transaksi; dan 4. menyampaikan makna tertentu. Neraca Saldo yang telah dihasilkan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan entitas. Laporan keuangan yang dapat langsung dihasilkan dari Neraca Saldo ialah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan realisasi anggaran disusun dari Neraca Saldo kelompok kode rekening 4, 5, 6, dan 7. Laporan operasional disusun dari Neraca Saldo kelompok kode rekening 8 dan 9. Neraca disusun dari Neraca Saldo kelompok kode rekening 1, 2, dan 3.
34
Tabel 2.1 Kode Rekening Laporan Keuangan
Neraca Saldo Kode Rekening 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Laporan Keuangan
Akun Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan - LRA Belanja Transfer Pembiayaan Pendapatan - LO Beban
NERACA LRA LO
